Saksi Abu Sofyan, Mantan Sekretaris Desa Warungdowo Tahun 1987 - 2019: "Pencatatan letter C dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan pembayaran pajak tanah Desa
“Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy”. Pesan moral yang pernah diucapkan almarhum Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy ini bisa jadi akan terkuak dalam kasus perkara Korupsi TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan
Sebab kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sepertinya ada “sandiwara yang dibuat” agar kasus dugaan Pungli (pungutan liar) PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang menarik biaya sebesar Rp650.000 untuk staus tanah milik perorangan sebanyak 950 KK (kepala keluarga), dan 4 juta rupiah untuk status tanah ‘Verponding’ tanpa prosedu pelepasan bagi sebanyak 42 yang ditangani oleh Polres Pasuruan Kota yang hingga saat ini “bagikan terhembus angin malam”
Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html
Berita terkait: Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html
Selain itu, kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang status tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ‘seperti ”drama” polisi tembak polisi di rumah polis cctv hilang karena bermula ada pelecehan seksual yang akhirnya terkuak bahwa bukan tembak menembak melainkan penembakan dan juga tidak ada pelecehan”.
Lalu apakah kasus tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang di klaim sebagai tanah TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan akan terkuak fakta yang sebenarnya?
Atau JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akan tetap menghukum Terdakwa Moch. Romli yang bukan perangkat Desa melainkan seorang warga Desa yang membuka usaha bengkel sejak tahun 2013 dengan surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Warungdowo M. Muslik ???
Sebab, M. Muslik selaku Kepala Desa, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2011 hingga sekarang, yang membuat laporan ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan pada awal tahun 2022 sepertinya tak jujur memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo
Berbeda dengan saksi Abu Sofyan, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Warungdowo periode tahun 1987 hingga 2019, yang jauh lebih mengetahui tantang pemerintahan Desa Warungdowo bila dibandingkan dengan M. Muslik selaku Kepala Desa
M. Muslik selaku Kepala Desa, dan Abus Sofyan selaku mantan Sekretaris (Sekdes) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan bersama beberapa orang lainnya dihadirkan oleh JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan ke Persidangan pada Selasa, 16 Agustus 2022 sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negara sebesa Rp1.3 miliar dengan Terdakwa Moch. Romli salah seorang warga Desa Warundowo yang membuka usaha bengkel sejak tahun 2013 di tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage
Beberapa saksi yang dimasud adalah Ir.Iswandi MM selaku Camat Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan,; Suharwati selaku Bendahara Desa Warungdowo,; Eko Yulianto,; Suharto Edi Rianto,; Muhammad Rio Santoso,; Mohamad Asror,; Sutikno,; Herman Syampurno,; Hendro Wibisono dan Saifudin Zuhri
Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 16 Agustus 2022) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan dengan Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)
Kepada Majelis Hakim, Kades M. Muslik mengatakan, bahawa bangunan bengkel semi pernanen milik Terdakwa Moch. Romli adalah tanah kas desa (TKD) Desa Warungdowo berdasrkan Buku Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan seluas 8000 m2 dikuasai oleh Terdakwa Moch. Romli
“Itu milik TKD seluas 9000 meter dan 8000 meter dikuasi oleh Romli,” kata M. Muslik
Saksi Kades M. Muslik juga mengakui, bahwa pada tahun 2018 pernah mengajukan PTSL TKD pada GOR Warungdowo. Namun karena ada panggilan dari Polisi untuk klarifikasi terkait somasi yang dilayangkan oleh Kades terhadap Moch. Romli, sehingga proses sertifikat yang proses pengurusan administarasi sudah selesai menjadi terhambat
Anehnya, apa yang disampaikan oleh Kades Muslik ini sepertinya tak sesuai dengan fakta. Sebab hasil investigasi wartawan dilapangan terungkap, bahwa luas tanah yang dipakai untuk usaha bengkel oleh Terdakwa Moch. Romli adalah kurang lebih sekitar 300 meter. Dan program PTLS di Desa Warungdowo adalah pada tahun 2020 yang diduga menarik biaya sebesar 4 juta rupiah terhadap 42 KK yang status tanahnya diduga tanah Verponding, dan menarik biaya sebesar Rp650 ribu terhadap 950 KK yang status tanahnya milik perorangan atau Petok D
Beberapa warga Desa Warungdowo yang berhasil ditemui Wartawan pada Sabtu, 13 Agustus 2022 menyebutkan, bahwa perbedaan biaya yang dikenakan adalah tergantung status tanah. Dan biaya PTSL yang ditari sebesar 4 juta rupiah sempat di protes warga karena terlalu besar. Namun menurut warga, Kades akan mengembalikan uang dan menarik sertifikat milik 42 warga
“Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu, kalau tanah Verponding ditarik empat juta. Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa,” kata warga. Pernah kami tanyakkan tapi Kepala Desa marah dan mengatakan “akan mengembalikan uangnya dan menarik sertifikat”, kami nggak mau,” kata warga yang minta namanya dirahasikan demi kemanan warga
Kasus PTLS inipun sudah sempat ditangani oleh Polres Pasuruan Kota karena Desa Warungdowo terletak di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Selain itu, berdasar infomasi yang diterima wartawan, bahwa awalnya ada Laporan Informasi (LI) ke Mabes Polri dan dari Mabes Polri diteruskan ke Polda Jatim. Dan dari Polda Jatim diteruskan ke Polres. Namun hingga saat ini tak ada kelanjutannya “bagaikan hilang terhempas angin malam”
Anehnya lagi adalah, apa yang disampaikan oleh Kades M. Muslik berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sofyan selaku Sekretaris Desa (Sekkdes) Desa Warungdowo sejak tahun 1987 hingga 2019.
Kepada majelis Hakim, saksi Abu Sofyan menjelaskan, tanah Eigendom atau tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah tanah kosong dan dipakai oleh Desa untuk kegiatan olah raga
““Pencatatan dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan pembayaran pajak,” kata saksi Abu Sofyan
Saksi Abus Sofyan menjelaskan, bahwa tanah tersebut kosong sejak tahun 1987 dan sering digunakan untuk kegiatan olah raga dan kegiatan lain tidak ada pihak lain yang menguasai tanah lapangan GOR warungdowo
Atas keterangann saksi Kades M. Muslik dan saksi mantan Sekdes Abus Sofyan sempat diingatkan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH agar hati-hati untuk memberikan keterangan karena kasus ini adalah perkara Korupsi. Ketua Majelis Hakim bahkan mengatakan, kalau kasus ini adalah pidana umum maka akan diputus onslag (Onslag van recht vervolging. Yang artinya, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
"Kalau ini pidana umum akan saya putus Onslag. Tapi karena ini pidana Korupsi maka hati-hati memberikan keterangan," kata Ketua Majelis Hakim. Namun JPU terlihat senyum tipis seakan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kasus ini adalah murni Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tedakwa
Sementara saksi Suharwati selaku Bendahara Desa Warungdowo menjelaskan terkait pembangunan beberapa lapak di Lapangan/GOR Warungdowo adalah menggunakan dana swadaya masyarakat termasuk Kades didalamnya, yang harga per lapak adalah sebesar Rp25.500.000
“Itu menggunakan dana swadaya masyarakat termasuk Kades didalamnya. Yang didapat warga adalah lapak,” kata saksi
Dari hasil investigasi wartawab dan pengakuan salah seorang warga yang mengetahui persis pembanguanan lapak mengatakan bahwa lapak yang dibangun tahun 2015 terletak di pinggir jalan raya Desa Warungdowo bukan di lapangan/GOR Desa Warungdowo yang status tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage
“Itu (lapak) dibagun tahun 2015 ada 36 lapak. Kalau tidak salah itu adalah tanah PT KAI. Nggak jauh dari sini stasiun kereta api. Katanya dulu sebagai hak pakai selama 18 tahun, harganya dua puluh lima juta lima ratus. DP-nya sepuluh juta lima ratus dan sisanya diangsur tidak ada suratnya. Surat dikasih setelah ada kasus ini (kasus dugaan korupsi TKD),” kata salah seorang warga yang meminta namanya dirahasaikan demi keselamatan dirinya.
Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus perkara ini adalah, apakah benar bahwa tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang terletak di Desa Warungdowo menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa?
Kapan dan bagaimana proses peraalihannya dari tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa Desa Warungdowo?
Apakah pendaftaran di Buku letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang terdaftar di Desa Warungdowo adalah sebagai bukti kepemilikan Desa bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage sebagai Tanah Kas Desa?
Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa tidak dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kepala Desa Warungdowo sejak 1970 an? Bukankah TKD salah satu sumber penghasilan dan menjadi “rebutan” para Kepala Desa?
Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa pada tahun 2013, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mengeluarkan Surat Keterangan Usaha bengkel kepada Moch. Romli?
mengapa Kepala Desa M. Muslik tidak membuat surat perjanjian sewa menyewa TKD dan menyebutkan nilai sewa terhadap Moch. Romli sebagai penyewa lahan TKD sebagai dasar hukum yang akan dipergunakan untuk menagih?
Apakah rencana pembangunan lapak yang belum terlaksana dapat dikatakan sebagai kerugian negaara?. Mengapa beberapa masyarakat yang mendirikan bangunan dan membuka usaha ditanah pemerintah dan atau tanah negara tidak semuanya di proses hukum sebagai Terdakawa Tindak Pidana Korupsi melainkan mendirikan bagunan liar dan dikemudian digusur?.
Sementara Terdakwa Moch. Romli kepada kepada Wartawan melalui sambungan Telepon Umum yang ada di Rutan Kelas II B Bangil mengatakan, pada tahun 1970, tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ditempati oleh orang tuanya, M. Soleh. Dan setelah M. Soleh meninggal dunia pada tahun 1986, tanah tersebut kosong. dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat kegiatan seperti olah raga, pameran dan lain-lain secara gratis
“Tahun 1970 tanah itu ditempati oleh Bapak saya, M. Soleh. Pada tahun 1986, Bapak saya meninggal sehingga tanah itu sempat kosong dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan. Makanya dikenal dengan lapangan GOR Desa Warungdowo,” kata Romli dari ujung teleponnya.
Romli menjelaskan, pada tahun 2013, tanah itu dipergunakan sebagai tempat usaha dengan membuka bengkel bus truk body dan repair, sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa
“Tahun 2013 tanah itu saya pakai untuk buka bengkel, dan saya mengurus surat ijin usaha ke Kepala Desa,” imbuhnya
Moch. Romli menuturkan, pada tahun 2019, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mendatanginya dan meminta agar memindahkan bengkelnya dari Timur ke sisi Barat dengan alasan mengganggu kantor PBNU. Padahal, lanjut Moch. Romli, pengurus PBNU tidak pernah menegur atau keberatan.
“Tahun 2013 samapi tahun 2015, bengkel itu masih sepi tapi saya mempekerjakan 2 oarng. Tahun 2016 baru mulai ramai dan saya mempekerjakan 6 orang. Tahun 2019, saya didatangi Kepala Desa dan menyuruh saya untuk memindahkan bengkel dari Timur ke Barat alasannya mengganggu kantor PBNU,” kata Romli
Moch. Romli pun menceritakan awal mula timbulnya masalah antara dirinya dengan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, yaitu pada sekitar bulan Mei 2021, dimana dirinya menerima surat somasi dari Kepala Desa hingga berujung laporan ke Kejari Kabupaten Pasuruan
“Pada sekitar bulan Mei sehabis Idul Fitri 2021, saya disomasi oleh Kepala Desa. Saya diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari. Seminggu kemudian somasi kedua, saya diminta mengosongkan dalam waktu 3 hari, kalau saya tidak mengosongkan akan di laporkan ke aparat pengegak hukum,” ucap Moch. Romli.
Merasa tak bersalah, Moch. Romli pun melaporkan surat somasi dari Kepala Desa ke Polres Pasuruan Kota, karena letak usaha bengkel miliknya masuk dalam wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Namun laporan itu di SP3 kan alias dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti
“Saat itu juga saya melaporkan ke Polres Pasuruan Kota tapi dua bulan kemudian di SP3 alasannya tidak cukup bukti,”
Moch. Romli menuturkan, pada tanggal 13 Januari 2022, dirinya mengetahui kalau Kepala Desa melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Hal itu diketahuinya dari pemberitaan di media masa. Dan pada tanggal 26 Januari 2022, Moch. Romli menerima surat klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
“Tanggal 13 Januari 2022 saya dilaporkan, saya mengetahui dari media masa. Tanggal 26 Januari 2022, saya menerima surat klarifikasi dari Kejari. Saya ditanyai tentang tanah tempat bengkel. Ya saya jelaskan kalau tanah itu adalah RVO (Recht van Opstal),” katanya
Pada tanggal 10 Februari 2022, Moch. Romli menerima surat panggilan dari Kejari Kabupaten Pasurusan, dan sekitar 10 menit kemudian dijadikan Tersangka dan ditahan dengan pengawalan dari Polisi dan TNI
“Tanggal 10 Pebruari 2022, saya menerima surat panggilan dari Kejari. Sekitar 10 menit saya ditanyain langsung dijadikan Tersangka. Disitu sudah banyak Wartawan, polisi saya seperti teroris. Saya diantar ke rutan menggunakan bis dikawal TNI,” ucap Moch. Romli
Moch. Romli mengatakan, beberapa hari setelah di tahan di Rutan, ada pencara dan beberapa Jaksa dari Kejari Kabupaten Pasuruan mendatanganinya dan meminta untuk menandatangani surat kuasa, namun ditolaknya
“Beberapa hari setelah saya ditahan, ada pengacara namanya Wiwik di temani 4 orang Jaksa yang saya ingat namanya Taufik dan Dimas Rangga. Waktu Wiwik menemi saya mereka diluar. Wiwik meminta saya untuk menandatangani surat kuasa tapi saya tolak. Setelah itu masuklah Jaksa. Jaksa marah dan memukul meja karena saya menolak menandatangani surat kuasa karena saya sudah ada pengacara. ,” kata Moch. Romli
Sementara, saat beritakorupsi.oc menanyakan terkait status tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dilaporkan sebagai TKD dan dugaan penarikan biaya PTSL, ke Kepala Desa melalui pesan WhastApp pada, Jumat, 12 Agustus 2022, tak ada tanggapan walau pesan tersebut sudah dibaca dengan tanda centaang biru 2
Sealin itu, hingga berita ini ditayangkan di laman beritakorupsi,co terkait apa yang disampaikan Terdakwa, belum ada tanggapan darri pihak Kejari Kabupaten Probolinggo
Merasa dikriminalisasi, Moch. Romli melalui pengacaranyapun mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2022/PN.Bil taggal 04 April 2022 yang hingga saat ini masih proses persidangan
Penasehat Hukum Penggugat dalam surat gugatannya menjelsakan, bahwa sejak sekitar tahun 1970-an, orang tua pemohon telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Warungdowo Utara, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang lebih dikenal dengan lapangan Desa Warungdowo. Setelah orang tua penggugat meninggal dunia kemudian penguasaan atas tanah tersebut diteruskan oleh pemohon dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas sebidang tanah tersebut untuk keperluan usaha hingga saat ini
Berdasarkan data dan informasi, diketahui jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage
Namun kemudian, pemohon disomasi oleh Kepala Desa Warungdowo sebagaimana surat somasinya masing-masing Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 6 Agustus 2021 junto somasi Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 31 Juli 2021.
Somasi tersebut pada pokoknya meminta agar pemohon membongkar bangunan milik pemohon dan menyerahkan tanah Aqua kepada Kepala Desa Warungdowo dengan dalil bahwa tanah Aqua diklaim sebagai Tanah Kas Desa yang selanjutnya disingkat TKD dan akan difungsikan untuk fasilitas umum yang didasarkan kepada Peraturan Desa Warungdowo
Keanehannya adalah terhadap tanah bekas hak barat tersebut telah diterbitkan letter C oleh Kepala Desa Warungdowo yaitu letter C nomor 2069 Persil Nomor 76. Padahal yang menunjukkan bahwa tanah aquo adalah tanah bekas RVO/tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukti terlampir)
Selain bukti sebagaimana lampiran 2 tersebut di atas, hal itu juga didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya nomor 1238/520.1/35/1991 tertanggal 4 September 1991 tentang pelepasan hak atas sebagian tanah aquo kepada 53 orang/masyarakat menjadi hak milik. Dan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan nomor 996/8-35.14.100/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang surat balasan informasi atas sebidang tanah (bukti terlanpir)
Nah, sementara Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mewakili Kepala Desa selaku Termohon/Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) bukan tanah TKD
Dalam surat jawaban Termohon/Tergugat menjelaskan,kalau tanah yang di sebut sebagai TKD adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) atau tertulis SVN Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah milik penggugat. Justru didalam gugatan disebutkan dengan terang benderang jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198
Termohon/Tergugat melalui Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyatakan, bahwa uraian tentang waktu penguasaan oleh tergugat atas tanah bekas RVO nomor 1251 dan gambar situasi nomor 1719/1981 tersebut hanyalah merupakan uraian kronologis peristiwa untuk dirumuskan ke dalam suatu peristiwa hukum tentang adanya suatu hak penguasaan dan hak kebendaan. Sehingga terdapat korelasi antara peristiwa hukum dengan dasar hukum suatu gugatan oleh karena itu perlu kiranya dipahami tentang perbedaan antara hak atas tanah dan hak penguasaan atas tanah
Anehnya dalah terkait dakwaan JPU terhadap Terdakwa Moch. Romli yang mengatakan, perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku
JPU mengatakan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Romli dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000,
Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000,00. Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Moch. Romli adalah sebesar Rp1.233.969.000
Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku
Apakah masyarakat dapat dikenakaan sangsi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau hal itu dikenakan kepada penyelenggara /PNS ?
Tak kalah anehnya adalah, JPU dapat membuat hitung-hitungan tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 akibat terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkelnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Padahal terdakwa membuka usaha bengkel sudah sejak tahun 2013 sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa
Pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menyebutkan dasar hukum atas pengelolaan TKD yang dimasud? Apakah ada surat keterangan atau pernyataan sewa menyewa TDK antara Terdakwa dengan Kepala Desa? Apakah Kepala Desa lupa atas surat keterangan usaha yang dikeluarkannya pada tahun 2013?
Mengapa Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Usaha, bukan surat keterangan atau surat kernyataan sewa menyewa dengan menyebutkan nilai nominal yang harus dibayar oleh Terdakwa?
Mengapa JPU hanya menyebutkan, berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. Romli
Sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya
Ironisnya, Majelis Hakimpun menolak Eksepsi atau keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya atas surat dakwaan JPU. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sependapat dengan JPU bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa?.
Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bermula pada Tahun 2014, Terdakwa Moch ROMLI mendirikan bangunan semi permanen dengan membuat pondasi-pondasi serta pengecoran lantai guna membuka usaha bengkel mobil tanpa dilengkapi suatu perijinan yang dilakukan diatas tanah kas desa yang berlokasi pada lapangan atau GOR warungdowo desa warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan,
Dan tanah tersebut tercatat pada Buku Letter C Desa Warungdowo dengan nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan belum sama sekali ada perubahan serta berdasarkan nomenklatur pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak : 35.14.180.002.000-2471.7 Nama Alamat Objek Pajak GOR Warungdowo Desa Warungdsowo Kabupaten Pasuruan dengan Luas 9.000 m2. (Sembilan ribu meter persegi).
Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 seiring berkembangnya usaha bengkel milik Terdakwa Moch ROMLI semakin banyak menempati lahan pada Lapangan / Gor Warungdowo yang digunakan sebagai tempat parkir mobil-mobil, maupun truck yang menjadi pelanggan bengkel tersebut.
Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo, maka lapangan/gor warungdowo difungsikan sebagai pasar desa yang direncanakan akan dibangun lapak sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) buah dengan ukuran luas setiap lapaknya adalah 12 meter2 (3 x 4 meter2).
Pada Tahun 2015 dimulai pembangunan beberapa lapak di Lapangan/gor warungdowo dengan dasar Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo Tanggal 09 Januari 2015 yang dimana pada tahap awal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar.
Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar sewa lapak untuk maksimal 18 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2033 senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dibayar secara tunai maupun cicilan/angsuran. Dan berdasarkan Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo dengan kewajiban bagi penyewa membayar retribusi harian lapak senilai Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan biaya sewa lahan pasar desa tahunan senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Dan pengelolaan lapak pada pasar desa tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Warung dowo untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
Pada Tahun 2016 Terdakwa Moch. ROMLI menghalangi kegiatan Upacara 17 Agustus dengan melawan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pohjentrek karena tidak mau ditertibkan dan tidak mau memindahkan barang-barang serta mobil-mobil milik pelanggannya yang terparkir dan menguasai secara dominan di lapangan/gor warungdowo dan pada akhirnya kegiatan Upacara 17 Agustus tersebut berpindah ke tempat lain.
Sehingga dengan adanya pemakaian lahan lapangan / gor warungdowo secara dominan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI juga menghambat kegiatan olahraga siswa-siswi SD Negeri Warungdowo pada masa sebelum pandemi covid-19 yang pada akhirnya juga dialihkan ke tempat lain.
Pada Tahun 2017 Terdakwa Moch. Romli tidak mentaati adanya aturan baru dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp1.000 (seribu rupiah) per meter2.
Pada Tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum yaitu pada lapangan/gor warungdowo.
Dan pada akhirnya program desa pada Tahun 2020 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI yang menempati mayoritas luas lahan lapangan/gor warungdowo.
Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. Romli sejak mulai awal berdiri kurang lebih pada tahun 2014 hingga pada tahun 2021 tidak memiliki ijin maupun sama sekali serta tidak ada pemasukkan ke kas desa maupun (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa warungdowo dalam bentuk apapun dan tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah.
Sementara masyarakat lainnya apabila akan melakukan aktivitas berdagang menggunakan lahan tanah kas desa pada lapangan/gor warungdowo harus memenuhi persyaratan dengan membayar sewa, retribusi, dan kewajiban mengikat lainnya kepada Badan Usaha Milik Desa Selaku pihak yang mengelola lapangan/gor warungdowo sebagai pasar desa warungdowo. Dan.
Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. ROMLI selama ini sangat sulit untuk ditertibkan dan selalu mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI sehingga Pemerintah Desa Warungdowo mengalami kendala untuk kemudian melaksanakan program-program Desa Warungdowo.
Perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu,
Dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :
• Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
• Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa”;
• Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
• Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 ,Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”;
• Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 5. Tahun 2014 Tanggal 06 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015. Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter2.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum.
Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut :
a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
c. Penerimaan Negara.
d. Pengeluaran Negara.
e. Penerimaan Daerah.
f. Pengeluaran Daerah.
g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
Berdasarkan hasil audit investigatif Bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022 Tanggal 15 Juni 2022 dengan perhitungan adalah sebagai berikut :
Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. ROMLI sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa
Dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya yang seharusnya dikenakan sebagai pendapatan asli desa mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp1.225.816.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar: Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000
Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa MOCH ROMLI adalah sebesar Rp. 1.233.969.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengelolaan Bengkel oleh Terdakwa MOCH. ROMLI yang berdiri diatas Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara.
Sehingga jika kewajiban membayar segala biaya resmi yang timbul sesuai peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut ternyata tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara
Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jnt)
Berita terkait: Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html
Lalu apakah kasus tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang di klaim sebagai tanah TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan akan terkuak fakta yang sebenarnya?
Atau JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akan tetap menghukum Terdakwa Moch. Romli yang bukan perangkat Desa melainkan seorang warga Desa yang membuka usaha bengkel sejak tahun 2013 dengan surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Warungdowo M. Muslik ???
Sebab, M. Muslik selaku Kepala Desa, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2011 hingga sekarang, yang membuat laporan ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan pada awal tahun 2022 sepertinya tak jujur memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo
Berbeda dengan saksi Abu Sofyan, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Warungdowo periode tahun 1987 hingga 2019, yang jauh lebih mengetahui tantang pemerintahan Desa Warungdowo bila dibandingkan dengan M. Muslik selaku Kepala Desa
Beberapa saksi yang dimasud adalah Ir.Iswandi MM selaku Camat Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan,; Suharwati selaku Bendahara Desa Warungdowo,; Eko Yulianto,; Suharto Edi Rianto,; Muhammad Rio Santoso,; Mohamad Asror,; Sutikno,; Herman Syampurno,; Hendro Wibisono dan Saifudin Zuhri
Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 16 Agustus 2022) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan dengan Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)
Kepada Majelis Hakim, Kades M. Muslik mengatakan, bahawa bangunan bengkel semi pernanen milik Terdakwa Moch. Romli adalah tanah kas desa (TKD) Desa Warungdowo berdasrkan Buku Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan seluas 8000 m2 dikuasai oleh Terdakwa Moch. Romli
“Itu milik TKD seluas 9000 meter dan 8000 meter dikuasi oleh Romli,” kata M. Muslik
Saksi Kades M. Muslik juga mengakui, bahwa pada tahun 2018 pernah mengajukan PTSL TKD pada GOR Warungdowo. Namun karena ada panggilan dari Polisi untuk klarifikasi terkait somasi yang dilayangkan oleh Kades terhadap Moch. Romli, sehingga proses sertifikat yang proses pengurusan administarasi sudah selesai menjadi terhambat
Beberapa warga Desa Warungdowo yang berhasil ditemui Wartawan pada Sabtu, 13 Agustus 2022 menyebutkan, bahwa perbedaan biaya yang dikenakan adalah tergantung status tanah. Dan biaya PTSL yang ditari sebesar 4 juta rupiah sempat di protes warga karena terlalu besar. Namun menurut warga, Kades akan mengembalikan uang dan menarik sertifikat milik 42 warga
“Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu, kalau tanah Verponding ditarik empat juta. Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa,” kata warga. Pernah kami tanyakkan tapi Kepala Desa marah dan mengatakan “akan mengembalikan uangnya dan menarik sertifikat”, kami nggak mau,” kata warga yang minta namanya dirahasikan demi kemanan warga
Kasus PTLS inipun sudah sempat ditangani oleh Polres Pasuruan Kota karena Desa Warungdowo terletak di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Selain itu, berdasar infomasi yang diterima wartawan, bahwa awalnya ada Laporan Informasi (LI) ke Mabes Polri dan dari Mabes Polri diteruskan ke Polda Jatim. Dan dari Polda Jatim diteruskan ke Polres. Namun hingga saat ini tak ada kelanjutannya “bagaikan hilang terhempas angin malam”
Anehnya lagi adalah, apa yang disampaikan oleh Kades M. Muslik berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sofyan selaku Sekretaris Desa (Sekkdes) Desa Warungdowo sejak tahun 1987 hingga 2019.
““Pencatatan dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan pembayaran pajak,” kata saksi Abu Sofyan
Saksi Abus Sofyan menjelaskan, bahwa tanah tersebut kosong sejak tahun 1987 dan sering digunakan untuk kegiatan olah raga dan kegiatan lain tidak ada pihak lain yang menguasai tanah lapangan GOR warungdowo
Atas keterangann saksi Kades M. Muslik dan saksi mantan Sekdes Abus Sofyan sempat diingatkan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH agar hati-hati untuk memberikan keterangan karena kasus ini adalah perkara Korupsi. Ketua Majelis Hakim bahkan mengatakan, kalau kasus ini adalah pidana umum maka akan diputus onslag (Onslag van recht vervolging. Yang artinya, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
"Kalau ini pidana umum akan saya putus Onslag. Tapi karena ini pidana Korupsi maka hati-hati memberikan keterangan," kata Ketua Majelis Hakim. Namun JPU terlihat senyum tipis seakan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kasus ini adalah murni Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tedakwa
Sementara saksi Suharwati selaku Bendahara Desa Warungdowo menjelaskan terkait pembangunan beberapa lapak di Lapangan/GOR Warungdowo adalah menggunakan dana swadaya masyarakat termasuk Kades didalamnya, yang harga per lapak adalah sebesar Rp25.500.000
“Itu menggunakan dana swadaya masyarakat termasuk Kades didalamnya. Yang didapat warga adalah lapak,” kata saksi
Dari hasil investigasi wartawab dan pengakuan salah seorang warga yang mengetahui persis pembanguanan lapak mengatakan bahwa lapak yang dibangun tahun 2015 terletak di pinggir jalan raya Desa Warungdowo bukan di lapangan/GOR Desa Warungdowo yang status tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage
“Itu (lapak) dibagun tahun 2015 ada 36 lapak. Kalau tidak salah itu adalah tanah PT KAI. Nggak jauh dari sini stasiun kereta api. Katanya dulu sebagai hak pakai selama 18 tahun, harganya dua puluh lima juta lima ratus. DP-nya sepuluh juta lima ratus dan sisanya diangsur tidak ada suratnya. Surat dikasih setelah ada kasus ini (kasus dugaan korupsi TKD),” kata salah seorang warga yang meminta namanya dirahasaikan demi keselamatan dirinya.
 |
| Sebanyak 36 Lapak yang diduga milik PT KAI dibagun oleh Kades pada tahun 2015 |
Kapan dan bagaimana proses peraalihannya dari tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa Desa Warungdowo?
Apakah pendaftaran di Buku letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang terdaftar di Desa Warungdowo adalah sebagai bukti kepemilikan Desa bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage sebagai Tanah Kas Desa?
Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa tidak dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kepala Desa Warungdowo sejak 1970 an? Bukankah TKD salah satu sumber penghasilan dan menjadi “rebutan” para Kepala Desa?
Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa pada tahun 2013, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mengeluarkan Surat Keterangan Usaha bengkel kepada Moch. Romli?
mengapa Kepala Desa M. Muslik tidak membuat surat perjanjian sewa menyewa TKD dan menyebutkan nilai sewa terhadap Moch. Romli sebagai penyewa lahan TKD sebagai dasar hukum yang akan dipergunakan untuk menagih?
Apakah rencana pembangunan lapak yang belum terlaksana dapat dikatakan sebagai kerugian negaara?. Mengapa beberapa masyarakat yang mendirikan bangunan dan membuka usaha ditanah pemerintah dan atau tanah negara tidak semuanya di proses hukum sebagai Terdakawa Tindak Pidana Korupsi melainkan mendirikan bagunan liar dan dikemudian digusur?.
“Tahun 1970 tanah itu ditempati oleh Bapak saya, M. Soleh. Pada tahun 1986, Bapak saya meninggal sehingga tanah itu sempat kosong dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan. Makanya dikenal dengan lapangan GOR Desa Warungdowo,” kata Romli dari ujung teleponnya.
Romli menjelaskan, pada tahun 2013, tanah itu dipergunakan sebagai tempat usaha dengan membuka bengkel bus truk body dan repair, sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa
“Tahun 2013 tanah itu saya pakai untuk buka bengkel, dan saya mengurus surat ijin usaha ke Kepala Desa,” imbuhnya
Moch. Romli menuturkan, pada tahun 2019, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mendatanginya dan meminta agar memindahkan bengkelnya dari Timur ke sisi Barat dengan alasan mengganggu kantor PBNU. Padahal, lanjut Moch. Romli, pengurus PBNU tidak pernah menegur atau keberatan.
“Tahun 2013 samapi tahun 2015, bengkel itu masih sepi tapi saya mempekerjakan 2 oarng. Tahun 2016 baru mulai ramai dan saya mempekerjakan 6 orang. Tahun 2019, saya didatangi Kepala Desa dan menyuruh saya untuk memindahkan bengkel dari Timur ke Barat alasannya mengganggu kantor PBNU,” kata Romli
Moch. Romli pun menceritakan awal mula timbulnya masalah antara dirinya dengan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, yaitu pada sekitar bulan Mei 2021, dimana dirinya menerima surat somasi dari Kepala Desa hingga berujung laporan ke Kejari Kabupaten Pasuruan
“Pada sekitar bulan Mei sehabis Idul Fitri 2021, saya disomasi oleh Kepala Desa. Saya diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari. Seminggu kemudian somasi kedua, saya diminta mengosongkan dalam waktu 3 hari, kalau saya tidak mengosongkan akan di laporkan ke aparat pengegak hukum,” ucap Moch. Romli.
Merasa tak bersalah, Moch. Romli pun melaporkan surat somasi dari Kepala Desa ke Polres Pasuruan Kota, karena letak usaha bengkel miliknya masuk dalam wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Namun laporan itu di SP3 kan alias dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti
“Saat itu juga saya melaporkan ke Polres Pasuruan Kota tapi dua bulan kemudian di SP3 alasannya tidak cukup bukti,”
Moch. Romli menuturkan, pada tanggal 13 Januari 2022, dirinya mengetahui kalau Kepala Desa melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Hal itu diketahuinya dari pemberitaan di media masa. Dan pada tanggal 26 Januari 2022, Moch. Romli menerima surat klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
“Tanggal 13 Januari 2022 saya dilaporkan, saya mengetahui dari media masa. Tanggal 26 Januari 2022, saya menerima surat klarifikasi dari Kejari. Saya ditanyai tentang tanah tempat bengkel. Ya saya jelaskan kalau tanah itu adalah RVO (Recht van Opstal),” katanya
Pada tanggal 10 Februari 2022, Moch. Romli menerima surat panggilan dari Kejari Kabupaten Pasurusan, dan sekitar 10 menit kemudian dijadikan Tersangka dan ditahan dengan pengawalan dari Polisi dan TNI
“Tanggal 10 Pebruari 2022, saya menerima surat panggilan dari Kejari. Sekitar 10 menit saya ditanyain langsung dijadikan Tersangka. Disitu sudah banyak Wartawan, polisi saya seperti teroris. Saya diantar ke rutan menggunakan bis dikawal TNI,” ucap Moch. Romli
“Beberapa hari setelah saya ditahan, ada pengacara namanya Wiwik di temani 4 orang Jaksa yang saya ingat namanya Taufik dan Dimas Rangga. Waktu Wiwik menemi saya mereka diluar. Wiwik meminta saya untuk menandatangani surat kuasa tapi saya tolak. Setelah itu masuklah Jaksa. Jaksa marah dan memukul meja karena saya menolak menandatangani surat kuasa karena saya sudah ada pengacara. ,” kata Moch. Romli
Sementara, saat beritakorupsi.oc menanyakan terkait status tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dilaporkan sebagai TKD dan dugaan penarikan biaya PTSL, ke Kepala Desa melalui pesan WhastApp pada, Jumat, 12 Agustus 2022, tak ada tanggapan walau pesan tersebut sudah dibaca dengan tanda centaang biru 2
Sealin itu, hingga berita ini ditayangkan di laman beritakorupsi,co terkait apa yang disampaikan Terdakwa, belum ada tanggapan darri pihak Kejari Kabupaten Probolinggo
Merasa dikriminalisasi, Moch. Romli melalui pengacaranyapun mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2022/PN.Bil taggal 04 April 2022 yang hingga saat ini masih proses persidangan
Penasehat Hukum Penggugat dalam surat gugatannya menjelsakan, bahwa sejak sekitar tahun 1970-an, orang tua pemohon telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Warungdowo Utara, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang lebih dikenal dengan lapangan Desa Warungdowo. Setelah orang tua penggugat meninggal dunia kemudian penguasaan atas tanah tersebut diteruskan oleh pemohon dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas sebidang tanah tersebut untuk keperluan usaha hingga saat ini
Berdasarkan data dan informasi, diketahui jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage
Namun kemudian, pemohon disomasi oleh Kepala Desa Warungdowo sebagaimana surat somasinya masing-masing Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 6 Agustus 2021 junto somasi Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 31 Juli 2021.
Somasi tersebut pada pokoknya meminta agar pemohon membongkar bangunan milik pemohon dan menyerahkan tanah Aqua kepada Kepala Desa Warungdowo dengan dalil bahwa tanah Aqua diklaim sebagai Tanah Kas Desa yang selanjutnya disingkat TKD dan akan difungsikan untuk fasilitas umum yang didasarkan kepada Peraturan Desa Warungdowo
Keanehannya adalah terhadap tanah bekas hak barat tersebut telah diterbitkan letter C oleh Kepala Desa Warungdowo yaitu letter C nomor 2069 Persil Nomor 76. Padahal yang menunjukkan bahwa tanah aquo adalah tanah bekas RVO/tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukti terlampir)
 |
| Sertifikat PTSL |
Selain bukti sebagaimana lampiran 2 tersebut di atas, hal itu juga didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya nomor 1238/520.1/35/1991 tertanggal 4 September 1991 tentang pelepasan hak atas sebagian tanah aquo kepada 53 orang/masyarakat menjadi hak milik. Dan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan nomor 996/8-35.14.100/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang surat balasan informasi atas sebidang tanah (bukti terlanpir)
Nah, sementara Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mewakili Kepala Desa selaku Termohon/Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) bukan tanah TKD
Dalam surat jawaban Termohon/Tergugat menjelaskan,kalau tanah yang di sebut sebagai TKD adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) atau tertulis SVN Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah milik penggugat. Justru didalam gugatan disebutkan dengan terang benderang jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198
Termohon/Tergugat melalui Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyatakan, bahwa uraian tentang waktu penguasaan oleh tergugat atas tanah bekas RVO nomor 1251 dan gambar situasi nomor 1719/1981 tersebut hanyalah merupakan uraian kronologis peristiwa untuk dirumuskan ke dalam suatu peristiwa hukum tentang adanya suatu hak penguasaan dan hak kebendaan. Sehingga terdapat korelasi antara peristiwa hukum dengan dasar hukum suatu gugatan oleh karena itu perlu kiranya dipahami tentang perbedaan antara hak atas tanah dan hak penguasaan atas tanah
Anehnya dalah terkait dakwaan JPU terhadap Terdakwa Moch. Romli yang mengatakan, perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku
JPU mengatakan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Romli dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000,
Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000,00. Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Moch. Romli adalah sebesar Rp1.233.969.000
Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku
Apakah masyarakat dapat dikenakaan sangsi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau hal itu dikenakan kepada penyelenggara /PNS ?
Tak kalah anehnya adalah, JPU dapat membuat hitung-hitungan tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 akibat terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkelnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Padahal terdakwa membuka usaha bengkel sudah sejak tahun 2013 sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa
Pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menyebutkan dasar hukum atas pengelolaan TKD yang dimasud? Apakah ada surat keterangan atau pernyataan sewa menyewa TDK antara Terdakwa dengan Kepala Desa? Apakah Kepala Desa lupa atas surat keterangan usaha yang dikeluarkannya pada tahun 2013?
Mengapa Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Usaha, bukan surat keterangan atau surat kernyataan sewa menyewa dengan menyebutkan nilai nominal yang harus dibayar oleh Terdakwa?
Mengapa JPU hanya menyebutkan, berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. Romli
Sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya
Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bermula pada Tahun 2014, Terdakwa Moch ROMLI mendirikan bangunan semi permanen dengan membuat pondasi-pondasi serta pengecoran lantai guna membuka usaha bengkel mobil tanpa dilengkapi suatu perijinan yang dilakukan diatas tanah kas desa yang berlokasi pada lapangan atau GOR warungdowo desa warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan,
Dan tanah tersebut tercatat pada Buku Letter C Desa Warungdowo dengan nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan belum sama sekali ada perubahan serta berdasarkan nomenklatur pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak : 35.14.180.002.000-2471.7 Nama Alamat Objek Pajak GOR Warungdowo Desa Warungdsowo Kabupaten Pasuruan dengan Luas 9.000 m2. (Sembilan ribu meter persegi).
Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 seiring berkembangnya usaha bengkel milik Terdakwa Moch ROMLI semakin banyak menempati lahan pada Lapangan / Gor Warungdowo yang digunakan sebagai tempat parkir mobil-mobil, maupun truck yang menjadi pelanggan bengkel tersebut.
Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo, maka lapangan/gor warungdowo difungsikan sebagai pasar desa yang direncanakan akan dibangun lapak sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) buah dengan ukuran luas setiap lapaknya adalah 12 meter2 (3 x 4 meter2).
Pada Tahun 2015 dimulai pembangunan beberapa lapak di Lapangan/gor warungdowo dengan dasar Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo Tanggal 09 Januari 2015 yang dimana pada tahap awal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar.
Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar sewa lapak untuk maksimal 18 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2033 senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dibayar secara tunai maupun cicilan/angsuran. Dan berdasarkan Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo dengan kewajiban bagi penyewa membayar retribusi harian lapak senilai Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan biaya sewa lahan pasar desa tahunan senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Dan pengelolaan lapak pada pasar desa tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Warung dowo untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
Pada Tahun 2016 Terdakwa Moch. ROMLI menghalangi kegiatan Upacara 17 Agustus dengan melawan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pohjentrek karena tidak mau ditertibkan dan tidak mau memindahkan barang-barang serta mobil-mobil milik pelanggannya yang terparkir dan menguasai secara dominan di lapangan/gor warungdowo dan pada akhirnya kegiatan Upacara 17 Agustus tersebut berpindah ke tempat lain.
Sehingga dengan adanya pemakaian lahan lapangan / gor warungdowo secara dominan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI juga menghambat kegiatan olahraga siswa-siswi SD Negeri Warungdowo pada masa sebelum pandemi covid-19 yang pada akhirnya juga dialihkan ke tempat lain.
Pada Tahun 2017 Terdakwa Moch. Romli tidak mentaati adanya aturan baru dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp1.000 (seribu rupiah) per meter2.
Pada Tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum yaitu pada lapangan/gor warungdowo.
Dan pada akhirnya program desa pada Tahun 2020 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI yang menempati mayoritas luas lahan lapangan/gor warungdowo.
Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. Romli sejak mulai awal berdiri kurang lebih pada tahun 2014 hingga pada tahun 2021 tidak memiliki ijin maupun sama sekali serta tidak ada pemasukkan ke kas desa maupun (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa warungdowo dalam bentuk apapun dan tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah.
Sementara masyarakat lainnya apabila akan melakukan aktivitas berdagang menggunakan lahan tanah kas desa pada lapangan/gor warungdowo harus memenuhi persyaratan dengan membayar sewa, retribusi, dan kewajiban mengikat lainnya kepada Badan Usaha Milik Desa Selaku pihak yang mengelola lapangan/gor warungdowo sebagai pasar desa warungdowo. Dan.
Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. ROMLI selama ini sangat sulit untuk ditertibkan dan selalu mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI sehingga Pemerintah Desa Warungdowo mengalami kendala untuk kemudian melaksanakan program-program Desa Warungdowo.
Perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu,
Dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :
• Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
• Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa”;
• Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
• Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 ,Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”;
• Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 5. Tahun 2014 Tanggal 06 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015. Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter2.
• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum.
Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut :
a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
c. Penerimaan Negara.
d. Pengeluaran Negara.
e. Penerimaan Daerah.
f. Pengeluaran Daerah.
g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
Berdasarkan hasil audit investigatif Bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022 Tanggal 15 Juni 2022 dengan perhitungan adalah sebagai berikut :
Dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya yang seharusnya dikenakan sebagai pendapatan asli desa mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp1.225.816.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa MOCH ROMLI adalah sebesar Rp. 1.233.969.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengelolaan Bengkel oleh Terdakwa MOCH. ROMLI yang berdiri diatas Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara.
Sehingga jika kewajiban membayar segala biaya resmi yang timbul sesuai peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut ternyata tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara
Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :