#Perkara Korupsi Kredit Briguna BRI dicicil. Setelah Hendra Dwi Prasetyo selaku Marketing/Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan Heru Subagio Als Jack selaku Juru Bayar Gaji pegawai RSUD dr. Soetomo di Vonis pidana penjara (Rabu, 13 Juli 2022), barulah Kejari Surabaya menyeret Arief Wahyudi, SE selaku Pimpinan BRI Unit Pucang Anom Surabaya bersama Didik Sunardi (Pegawai RSUD Dr. Soetomo) untuk diadili. Lalu bagaimana dengan Refaldy Firmansyah (Aldi), Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi, Kepala Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T? Apakah terlibat???#
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyicil kasus perkara Korupsi keridit fiktif Penyaluran Kredit Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.917.475.096 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 dengan menyeret Dua Terdakwa baru yaitu Arief Wahyudi, SE selaku Pimpinan BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan Didik Sunardi selaku Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 16 September 2022) setelah sebelumnya Dua Terdakwa yakni Hendra Dwi Prasetyo selaku Marketing/Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan Heru Subagio Als Jack selaku Juru Bayar Gaji pegawai RSUD dr. Soetomo di Vonis pidana penjara oleh Majelis Hakim (Rabu, 13 Juli 2022)
Baca juga: Mantri BRI Untit Pucang Anom Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp6.9 M - http://www.beritakorupsi.co/2022/03/mantri-bri-untit-pucang-anom-surabaya.html?m=1
Baca juga: Mantri BRI Untit Pucang Anom Surabaya di Vonis 5 Thn Penjara Karena Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2022/07/mantri-bri-untit-pucang-anom-surabaya.html
Baca juga: Mantri BRI Untit Pucang Anom Surabaya di Vonis 5 Thn Penjara Karena Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2022/07/mantri-bri-untit-pucang-anom-surabaya.html
Nama Terdakwa Didik Sunardi dalam perka ini bukanlah baru muncul dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya. Sebab dalam dakwaan Dua Terdakwa sebelumnya sudah disebutkan bersama-sama dengan Hendra Dwi Prasetyo dan Heru Subagio Als Jack dengan berkas penuntutan diajukan masing-masing terpisah
Sedangkan nama Terdakwa Arief Wahyudi, SE selaku Pimpinan BRI Unit Pucang Anom Surabaya, barulah muncul namanya kali ini dalam dakwaan JPU Kejari Surabaya. Dimana dalam dakwaan sebelumnya, nama Arief Wahyudi, SE tidak muncul sama sekali.
Namun yang menadi pertanyaan adalah, apakah Kedua Terdakwa ini (Terdakwa Arief Wahyudi, SE dan Terdakwa Didik Sunardi) adalah akhir dari kasus perkara Korupsi keridit fiktif Penyaluran Kredit Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya atau masih ada yang akan diseret oleh penyidik Kejari Surabaya dibwah komando Kepala Kejari Subaya Danang Suryo Wibowo, SH., LL.M dan Kasi Pidsus Ari Prasetya Panca Atmaja?
 |
| Terpidana Hendra Dwi Prasetyo dan Heru Subagio Als Jack |
Sebab JPU dalam dakwaan dua Terdakwa sebelumnya (Hendra Dwi Prasetyo dan Heru Subagio Als Jack) menjelaskan, pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula dari adanya penawaran pinjaman tanpa agunan oleh Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Saksi (Terdakwa) Heru Subagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan meminta saksi Heru Subagio mencari nama – nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur.
Kemudian saksi Heru Isbagio mencari orang yang namanya bisa digunakan/dipinjam untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan rekan kerjanya saksi Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. Saksi Heru Isbagio memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.
Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji Heru Subagio, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi, Surat Kuasa Potong Upah dan atau hak-hak lainnya, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh saksi Heru Subagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Pertanyaannya adalah, apakah Kasubbag Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dra. Sri Sumarmi tidak ikut bertanggungjawab atas tandatangannya dalam surat permohonan kredit dimana para Debitur bukanlah pegawai RSUD Dr. Soetomo? Atau ada “celah” bahwa dokumen sudah disiapkan dan tinggal tandatangan? Atau yang menandatangani adalah Heru Subagio atau ada pihak lain???
JPU menyebutan dalam dakwaannya, tanda tangan Kepala Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya
Kalau memang bukan tandatangan sebenarnya, siapa yang menandatangani? Megapa tidak dijelaskan? Apakah ada hasil laboratorium yang menjelaskan apakah memang benar-benar dipalsu?
Sementara persidangan yang berlangsung secara virtual diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 16 September 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya terhadap Terdakwa Terdakwa Didik Sunardi (dan Terdakwa Arief Wahyudi, SE, dengan berkas perkara penuntutan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas, S.Sos, S.Pd., SH., MH dan Rudi Kartiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa Didik Sunardi, Selvi Agustina dkk dan Penasehat Hukum Terdakwa Arief Wahyudi, SE, Fadil dkk serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019
Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan
Atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yang mana dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp8.798.000.000, saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu dengan terdakwa DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit dan saksi ARIF WAHYUDI, S.E yang menyetujui pemberian Kredit Briguna yaitu dengan cara :
- Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam), tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna;
- Menaikkan plafond kredit yang diajukan 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya/calon debitur dan kenaikan kreditnya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 30 rekening kredit, tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna;
- Kredit Briguna disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna, yang pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 14 rekening kredit, tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna.
• Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
• Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
• Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
• Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
• Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kurang lebih Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh terdakwa DIDIK SUNARDI dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh saksi HENDRA DWI PRASETYO.
Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka BRI termasuk keuangan negara.
Bahwa salah satu produk dari PT. BRI (Persero) Tbk. yaitu kredit Briguna yang merupakan kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Pasar sasaran Briguna antara lain pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari PNS Pusat dan Daerah, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN/D, pegawai perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa sebagaimana Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna, syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut untuk pegawai (PNS) : 1.Photo copy identitas diri (suami/istri); 2.Photo copy kartu keluarga; 3.Photo copy NPWP; 4.Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan; 5.Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan,
Selanjutnya apabila SK definitif per indivdu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disyahkan tersebut; 6.Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 7.Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup; 8.Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur; 9.Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur; 10.Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI; 11.Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu; 12.Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara; 13.Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.
• Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke Customer Service (CS)/mantri dengan membawa sendiri kelengkapan dokumen pengajuan Briguna atau dapat melalui juru bayar/ bendahara instansi untuk kemudian diserahkan kepada BRI) .-
• Kemudian form dan kelengkapan dokumen kredit yang diserahkan ke CS dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
• Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi dan di proses prakarsa kredit oleh mantri
• Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).
• Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan unit kerja.
• Kemudian diserahkan kembali ke CS untuk dilaksanakan akad dan pencairan kredit (penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya).
• Kemudian dicairkan ke Teller yang bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan 2019 PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya melaksanakan pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo, adapun dasar dari pelaksanaannya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk., dengan RSUD dr. Soetomo sebagai berikut: 1. Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna. 2. Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
Bahwa untuk pelakasanaan pinjaman Briguna bagi Karyawan BLUD RS. dr. Soetomo, ketentuannya berdasarkan Surat Ijin Prinsip Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya, yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut : 1.Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak; 2. Memastikan Repayment Capasity (RPC) dari calon debitur merupakan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman. 3. Perjanjian kerja sama (PKS) telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang; 4. Pada perjanjian awal Kantor Cabang BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominative pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak
5. Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain; 6.Agunan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat dimintakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Judgement Pinca; 7.Apabila dari hasil evaluasi Kanwil diperoleh trend Non Performace Loan (NPL) yang meningkat, maka ijin prinsip ini tidak berlaku; 8.Kanca agar mengirimkan performance Briguna yang diberikan melalui ijin prinsip setiap tanggal 5 pada bulan laporan; 9.Sebagai sarana monitoring, kanca agar melakukan pencatatan dalam register putusan ijin prinsip dan PKL agar melakukan pembinaan kunjungan / pertemuan dengan Rumah Sakit ybs., untuk mengetahui performance trend NPL portofolio Briguna tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan; 10.Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip ke hati-hatian serta berpedoman pasa SE. Kanpus BRI tersebut diatas.
Dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 19 (Sembilan belas) debitur terdakwa DIDIK SUNARDI untuk menutupi/melengkapi berkas pinjaman kredit yang bukan pegawai/PNS RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya telah membuat dan memalsu/menanda tangani dokumen Surat Keterangan Pegawai sebagai tambahan persyaratan Kredit yang seharusnya ditanda tangani oleh Kabag Kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes. atau Dr. FLORENTINA JOESTANDARI., drg.M.T.
Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, saksi HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan saksi HENDRA DWI PRASETYO selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh terdakwa DIDIK SUNARDI selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya,
Telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuha ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dibantu dengan terdakwa DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan saksi HENDRA DWI PRASETYO yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar yang dilakukan dengan cara :
1. Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).
Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening kredit sebesar Rp. 2.0000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Sembilan belas nama debitur tersebut di atas adalah debitur bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para Debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak meyiapkan sendiri persyaratan kredit hanya menyerahkan copy KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Debitur diarahkan untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dan diminta datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas kredit. Pencairan uang melalui rekening 097301000108998, dengan nama “Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi” yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.
Sedangkan 1 orang debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang pengajuan kredit melalui saksi Heru Isbagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo namun nilai/plafond kreditnya dinaikkan oleh terdakwa untuk digunakan mendapatkan kredit Briguna.
a. Pengajuan Permohonan Kredit
Data permohonan kredit Briguna atas dua puluh orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya,
Pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula adanya penawaran pinjaman tanpa agunan dari Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi Hendra Dwi Prasetyo kepada saksi Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan meminta saksi Heru Isbagio mencari nama – nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur.
Kemudian saksi Heru Isbagio mencari orang yang namanya bisa digunakan/dipinjam untuk pengajuan kredit Briguna. saksi Heru Isbagio juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan terdakwa Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. Terdakwa Heru Isbagio memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.
Sedangkan satu orang calon debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai kontrak khusus/kasar RSUD dr. Soetomo yang mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa Heru Isbagio dinaikkan penggunaannya oleh terdakwa Heru Isbagio menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Selanjutnya calon debitur tersebut di atas diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada terdakwa Heru Isbagio/Refaldy Firmansyah (Aldi) /saksi Didik Sunardi.
Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit; Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji Heru Isbagio, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya; Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh saksi Heru Isbagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Sedangkan persyaratan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon debitur merupakan pegawai RSUD, disiapkan terdakwa Didik Sunardi, Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya. Namun tanda tangan Kepala Bagian Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya.
Untuk penggunaan nama tersebut, saksi Heru Isbagio/terdakwa Didik Sunardi memberi fee atau imbalan yang bersarannya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Heru Isbagio juga memberi fee kepada terdakwa Didik Sunardi sebesar antara Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas pinjaman kredit.
b. Analisis Permohonan Kredit
Analisis kredit Briguna yang dilakukan meliputi aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan, serta penilaian risiko secara individual (dengan menggunakan Credit Risk Scoring (CRS)) kepada calon debitur Briguna. Setelah dokumen permohonan kredit beserta persyaratannya diserahkan oleh calon debitur, Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen adalah sah dan masih berlaku, menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dan merekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS).
Analisis kredit dan rekomendasi putusan kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) kepada 20 calon debitur tersebut di atas tidak berdasarkan dokumen yang sebenarnya sehingga hasil penilaian aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan tidak benar, yaitu dokumen dari 20 calon debitur tersebut di atas merupakan dokumen rekayasa seolah-olah 19 Debitur tersebut adalah pegawai RSUD dr. Soetomo Surabya (baik PNS maupun BLUD). Sedangkan 1 calon debitur, a.n. Kawit Indrawati adalah tercatat dalam kontrak khusus (tenaga kasar) RSUD dr. Soetomo. Untuk tenaga harian kontrak khusus gajinya adalah sekira Rp. 2.500.000,00 (gaji Kawit Indrawati bukan Rp.5.800.000,00) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang bersangkutan dalam dokumen kredit.
c. Putusan Kredit
Berdasarkan hasil analisis kredit Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendaikan usulan putusan kredit kepada Kepala BRI Unit Pucang Anom untuk diputus. Putusan kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis yang tidak benar. Usulan putusan dan putusan kredit atas 20 orang calon debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo,
d. Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit
Pengakuan Hutang dan pencairan kredit atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya,
Dari 20 orang debitur tersebut, 15 orang dilakukan penyetoran ke rekening 097301000108998, dengan nama “Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo” alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi, 1 orang debitur melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada terdakwa Didik Sunardi, dan 3 orang menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada terdakwa Didik Sunardi. Sedangkan 1 orang debitur atas nama Usman tidak ada keterangan.
Pencairan Kredit Briguna 15 orang debitur melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor Rek. 097301000108998,
Sedangkan satu orang debitur atas nama Hening Prabowo Kumara melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada terdakwa Didik Sunardi. Debitur atas nama Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari), Evi Ratnasari, dan Syah Qomarul Alam tidak melakukan pencairan, namun menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada Sdr. Didik Sunardi.
e. Penggunaan Pencairan Kredit Briguna
Delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak menggunakan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom. Sedangkan debitur a.n. Kawit Indrawati menggunakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Usman tidak ada keterangan, dengan perincian sebagai berikut :
a. Pembayaran angsuran kredit
Bahwa delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak ada surat penagihan dari Bank BRI Unit Pucang Anom dan tidak tahu siapa yang membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan Kawit Indrawati mengangsur atas jumlah pinjaman yang diterimanya saja dengan cara membayar tunai kepada terdakwa Heru Isbagio sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
b.Monitoring Kredit
Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangai Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat outstanding sisa pokok pinjaman atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
1. Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang kenaikkannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam). Penyaluran kredit Briguna yang disalurkan BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang nilai pengajuan kreditnya dinaikkan,
Urutan kegiatan penyaluran pinjaman Briguna kepada 26 pegawai tersebut, sebagai berikut:
a. Pengajuan Permohonan Kredit. Data permohonan kredit atas pegawai RSUD dr. Soetomo,
Dua puluh enam Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dalam mengajukan kredit terlebih dulu mendatangi Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo atau melalui terdakwa Didik Sunardi (Staf IRD RSUD dr. Soetomo). Kemudian Bagian Keuangan meminta photo copy KTP, KK, SK terakhir. Kemudian Bagian Keuangan memberikan Form Pengajuan Kredit termasuk persyaratannya. Selanjutnya saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) membuatkan dokumen Surat Rekomendasi Atasan bertanda tangan Kasubbag Perbendaharaan, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Juru Bayar, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya bertanda tangan pegawai/pemohon, Juru Bayar dan mengetahui Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, Surat Pernyataan Debitur.
Selanjutnya berkas permohonan diantar terdakwa Didik Sunardi ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Calon debitur/pemohon datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom dalam rangka proses realisasi kredit. Saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi fee /ongkos mengantarkan berkas kepada terdakwa Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan berkas.
a. Analisis Permohonan Kredit
Analisis kredit dilakukan oleh Pejabat Pemarakarsa berdasarkan data yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan Penghasilan calon debitur,
a. Usul Putusan dan Putusan Kredit.
Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendaikan usulan putusan kredit kepada pejabat yang berwenang untuk diputus sesuai limit kewenangan. Data usul putusan dan putusan kredit atas 26 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo,
a. Realisasi Kredit (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit. Sesuai Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit
Pada tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit. Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Tidak Menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Uang seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur dan dicairkan melalui rekening tersebut, namun faktanya terdapat pencairan yang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama “Titipan Angsuran Pinjaman alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi dan Debitur menerima uangnya dari saksi Heru Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo.
Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit Sdr. Dwiko Srijanto dan Tijas Mudjiati ke rekening pribadi terdakwa Heru Isbagio, sebagai berikut:
a. Penggunaan Pencairan Kredit Briguna. Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan sendiri debitur,
f. Pembayaran angsuran kredit
Bahwa debitur diatas membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya (yang menjadi tanggungjawabnya). Sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang mengangsur/membayar. Pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan potong gaji, bayar melalui terdakwa Heru Isbagio atau setor langsung ke bank,
g. Monitoring Kredit
Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat tunggakan outstanding sisa pokok kredit Briguna atas 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 3.559.795.215,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah)
1. Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercantum sebagai peminjam).
Penyaluran kredit Briguna oleh PT Bank BRI Unit Pucang Anom kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya untuk dipinjam 14 rekening kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- dengan perincian
Dua belas nama debitur tersebut di atas adalah pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan/dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna. Para debitur tersebut tidak mengajukan permohonan kredit, tidak menyiapkan sendiri persyaratan kredit, hanya menyerahkan photo copy KSK dan KTP serta tidak menggunakan uangnya. Pencairan uang dilkukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama “Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo alamat Distrik Edera RT 01/01 Kab. Mappi” yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.
Untuk penggunaan nama tersebut, debitur menerima fee yang besarannya bervariasi. Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur tersebut di atas, sebagai berikut:
a. Pengajuan Permohonan Kredit
Permohonan kredit atas pegawai yang namanya dipinjam/digunakan saksi Heru Isbagio dan seluruh pencairannya dinikmati saksi Heru Isbagio,
Permohonan Kredit Briguna dilakukan oleh saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) dengan menggunakan nama pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan cara menghubungi yang bersangkutan untuk meminjam KTP dan KK, dan menggunakan pegawai yang membatalkan pengajuan kreditnya. Saksi Heru Isbagio menyiapkan dokumen permohonan dan persyaratannya, selanjutnya terdakwa Didik Sunardi menyerahkan berkas permohonan ke BRI Unit Pucang Anom.
a. Analisis Permohonan Kredit
Analisa dilakukan tidak berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu antara lain penghasilan debitur dalam Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat Juru Bayar RSUD dr. Soetomo jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, sebagai berikut:
a. Usul Putusan dan Putusan Kredit
Usul putusan dan putusan kredit atas debitur pegawai RSUD dr. Soetomo,
a. Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit
Bahwa sesuai Data Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan kredit atas kredit Briguna yang disalurkan kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh Kredit Briguna,
Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo nomor rekening 097301000108998, terdapat pencairan kredit Briguna melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut sebanyak lima debitur sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit terdakwa Didik Sunardi ke rekening 97301020457107 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 18/12/18 ke rekening pribadi terdakwa Heru Isbagio, saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Usman,
a. Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.
Bahwa 12 orang debitur tersebut diatas tidak menggunakan hasil pencairan kredit Briguna sebesar Rp. 2.330.000.000,- .
b. Pembayaran angsuran kredit.
Pembayaran angsuran kredit menjadi tanggung jawab saksi Heru Isbagio. Debitur tidak mengetahui bagaimana pengangsuran kredit Briguna yang telah cair tersebut dan tidak dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dua belas debitur tersebut menyatakan tidak pernah membayar angsuran dan tidak ada pemotongan penghasilan.
c. Monitoring Kredit
Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 terdapat outstanding sisa pokok kredit Briguna atas 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus liam rupiah) de
1. Perjanjian Kerja Sama antara PT BRI (Persero) Tbk dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor B.802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna :
a. Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasama Ayat (1) berbunyi “Pihak pertama (PT BRI Cabang Kertajaya) bersedia memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada para pegawai tetap di lingkungan kerja pihak kedua (RSUD dr. Soetomo) sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan pihak pertama”.
b. Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasama Ayat (2) berbunyi, “Pihak Kedua (melalui Pemotong Gaji/uang pensiun yang ditunjuk untuk memotong gaji di Pihak Kedua) sanggup dan bersedia untuk memotongkan gaji sebagai pembayaran angsuran Briguna dari para pegawainya yang menerima fasilitas Briguna dari Pihak Pertama sesuai dengan daftar nominatif tagihan Kredit Briguna yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setiap bulannya dan menyetorkan seluruh hasil pemotongan gaji tersebut kepada Pihak Pertama”.
c. Pasal 6 Hak-Hak Pihak Pertama Ayat (2), “Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon kredit Briguna di lingkungan Pihak Kedua serta meminta keterangan dan data kepada Pihak Kedua maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai tersebut”.
2. Perjanjian Kerja Sama antara PT BRI (Persero) Tbk dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor B.2846/KC-IX/O8/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna, menerangkan:
a. Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasama Ayat (1) berbunyi “Pihak pertama (PT BRI Cabang Kertajaya) bersedia memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada para pegawai tetap dan pegawai kontrak di lingkungan kerja pihak kedua (RSUD dr. Soetomo) sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan pihak pertama”.
b. Pasal 3 Kewajiban Pihak Kedua Ayat (1) huruf c, berbunyi, “Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit, baik dari bank lain, koperasi maupun pihak lain manapun”.
c. Pasal 3 Ayat (7) huruf a, “Kesanggupan pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun, mendahulukan pemotongan gaji debitur untuk pembayaran angsuran di BRI secara tertib, dan menyetorkan langsung ke BRI pada kesempatan pertama”.
3. Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna
4. Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna :
I. Ketentuan Umum : Huruf A.1. Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).
Huruf B.1. Pasar sasaran Briguna adalah: 1). Warga Negara Indonesia (WNI); 2). Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri atas: i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah; ii. Anggota TNI; iii. Anggota Polri; iv. Pegawai BUMN; v. Pegawai BUMD;
vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/ Polri/BUMN/BUMD/ Swasta serta asli SK Pengangkatan terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/ perusahaan. Apabila SK Pegawai tetap yang diberikan berupa:
a.1.i. SK Kolektif, maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang.
a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap.
a.2. Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki: a.2.i. Masa persiapan pensiun (MPP) atau a.2.ii. Masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
IV. Analisis dan Putusan Kredit :
- Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit :
“Dalam memberikan pelayanan Briguna, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani Briguna/Briguna Umum dan terhadap individu calon debitur.
Huruf A angka 2. Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur/debitur Briguna dan Briguna Umum adalah Credit Risk Scoring (CRS). Credit Risk Scoring adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan debitur dalam pengembalian kredit (default)”.
- Huruf B tentang Plafond Kredit, angka 1 tentang Batasan, berbunyi:
a. “Maksimum besarnya plafond Briguna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 di bawah ini, dengan angsuran setiap bulan untuk pegawai: 70 % dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI. Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).
- Huruf B tentang Plafond Kredit, angka 2 tentang Perhitungan Kebutuhan Kredit, berbunyi Maksimum angsuran per bulan Non Payroll : maksimal 70 % dari THP”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 1 Permohonan Briguna, huruf d, Calon debitur mengisi form permohonan Briguna dengan dilampiri :
i. Foto copi identitas diri (suami/istri),
ii. Foto copi Kartu Keluarga,
iii. Foto copi NPWP,
iv. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/perusahaan,
v. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK kolektif, maka harus ada foto kopi SK kolektif yagn disyahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitive per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copi SK kolektif yang telah disyahkan tersebut.
vi. Daftar perincian gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
vii. Surat pernyataan debitur di atas materei cukup,
viii. Surat rekomendasi atasan dari atasan debitur,
ix. Surat kuasa potong upah dan / hak-hak lainnya bermaterei cukup kepada pemotong upah/gaji yang ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur,
x. Surat kuasa pendebetan rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI,
xi. Foto copi buku tabungan BRI,
xii. Surat pernyataan kesanggupan bendahara,
xiii. Surat kuasa memotong uang pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi, dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 2, Analisis dan Putusan Kredit, berbunyi :
a. Setelah seluruh persyaratan permohonan Briguna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
c. Pejabat pemrakarsa kemudian menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dengan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan Briguna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS)”.
1). “Proses pemberian fasilitas Briguna/Briguna Umum dimulai sejak pendaftaran Briguna yang diterima oleh petugas ADK/Customer Service BRI Unit. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit melakukan:
a. Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administratif pengajuan Briguna.
b. Memastikan dokumen masih berlaku, dan untuk dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi (KTP, KK, dll) harus dicocokkan dengan dokumen aslinya.
c. Memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan tempat debitur/calon debitur bekerja.
d. Memastikan sudah ada putusan ijin prinsip apabila terdapat pengecualian dari ketentuan”.
2) Proses prakarsa dan putusan kredit:
a. “AO Briguna melakukan prakarsa Briguna dalam aplikasi LAS setelah memastikan apakah debitur/calon debitur telah mempunyai CIF di Brinets.
b. Analisa kredit Briguna/Briguna umum (risk assessment dan perhitungan kebutuhan kredit) dilakukan secara otomatis dalam aplikasi LAS.
c. Sebelum permohonan kredit diteruskan ke pejabat pemutus, petugas ADK Kanca/KCP/Customer Service BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui sistem dengan cara mencocokkan antara hasil input data yang ada pada screen, (menu ADK) dengan dokumen yang ada di berkas serta memastikan bahwa berkas pinjaman telah lengkap.
d. Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dalam apilkasi LAS”.
e. Setelah pejabat Pemutus memberikan putusan, selanjutnya petugas ADK Kanca/KCP/customer service BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi putusan dan mencetak form putusan dan pencairan kredit serta SPH, kemudian melakukan interface ke Brinets untuk mendapatkan CIF dan nomor rekening. Untuk calon debitur (belum memiliki CIF), petugas ADK Kanca/KCP/customer service atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna harus melakukan input kelengkapan data CIF SDN pada aplikasi LAS.
f. Proses selanjutnya (aktivasi rekening dan realisasi kredit) hanya dapat dilakukan apabila proses interface berhasil dilakukan dan debitur mendapat CIF dan nomor rekening”.
3) Realisasi dan dokumentasi Briguna:
a. “Sebelum realisasi kredit, petugas ADK memastikan hal-hal sebagai berikut:
- Dokumen persyaratan kredit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
- Untuk relisasi Briguna yang biaya-biayanya (provisi, adminitrasi, dan premi auransi) tidak dipotong dari kredit Briguna yang akan diberikan, harus dipastikan bahwa biaya-biaya tersebut telah dilunasi debitur baik secara tunai atau over booking dari rekening simpanan debitur.
b. Menyiapkan seluruh berkas kredit termasuk print out Form Putusan dan Pencairan Kredit dan SPH yang ditatakerjakan sebagai berkas kredit.
c. Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas ADK mengisi dan menandatangani pada bagian Instruksi Pencairan Kredit sebagai maker, serta meminta debitur/calon debitur untuk menandatangani SPH.
d. Setelah itu, seluruh dokumen dalam berkas kredit diteruskan kepada atasan langsung Petugas ADK untuk menandatangani IPK sebagai Cheker dan Signer serta melakukan aktifasi rekening Brinets”.
Bahwa terdakwa DIDIK SUNARDI telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK yaitu kurang lebih sebesar Rp. 4,200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk :
• Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
• Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
• Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
• Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
• Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Sedangkan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh terdakwa DIDIK SUNARDI dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh saksi HENDRA DWI PRASETYO.
Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Bank BRI dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya tentang pemberian fasilitas Kredit Briguna dan Surat Pimpinan Wilayah Surabaya PT Bank BRI (Persero) Tbk. Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, PT Bank BRI Unit Pucang Anom memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai / tenaga kontrak RSUD dr. Soetomo Surabaya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan terdakwa secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 58 orang debitur.
Bahwa perbuatan terdakwa DIDIK SUNARDI bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK, saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi ARIF WAHYUDI S.E (perkara dalam berkas terpisah) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021,
Perbuatan terdakwa DIDIK SUNARDI (dan Terdakwa Arief Wahyudi, SE) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :