BERITAKORUPSI.CO: Pemerintahan

Kejari Tanjung Perak Masih Menunggu Putusan MA Dalam Perkara Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0M3mlkmPx0vaDsmKsRsqP_jkF5hZ8ophMoE0uLfwm2D9WKc7hP27m5WQuuBcXtnry6i50nWqkB3wrc0lOwpdD9nF93y8yMSypV61Qe9jow8g47TXY2_hAi85prJKjW7Z2dKi_PsW-ziGnFVdmoHfe9i3CjTrtg_cHS6dVdFmnNNTD-dXqJzep6SXsq-A/s1150/Kejari%20Perak.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1047" data-original-width="1150" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0M3mlkmPx0vaDsmKsRsqP_jkF5hZ8ophMoE0uLfwm2D9WKc7hP27m5WQuuBcXtnry6i50nWqkB3wrc0lOwpdD9nF93y8yMSypV61Qe9jow8g47TXY2_hAi85prJKjW7Z2dKi_PsW-ziGnFVdmoHfe9i3CjTrtg_cHS6dVdFmnNNTD-dXqJzep6SXsq-A/w640-h582/Kejari%20Perak.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : <span style="font-weight: normal;">"Kasus ini adalah penyidikan dari Kepolisian bukan kami. Jadi kami menyidangkan sesuai berkas perkara yang kami terima. Sebelum berkas terdakwa Yuliatin, dkk kami nyatakan lengkap kami sudah menerbitkan P-19 dan hasilnya yang saat ini kita sidangkan. Tapi kami dianggap kurang profesional dalam menangani perkara ini. Masalah saksi yang meringankan bukan kewenangan JPU, itu perlu diingat".</span></span></h3><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –<br /></b>“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang di kejar”. Mungkin inilah yang saat ini dialami Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya yang masih menunggu Putusan Mahkamah Agung RI untuk Tiga Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit macet Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 - 2020 sebesar Rp7.005.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.436.748.265,22 sesuai dakwaan JPU berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022<br /><br />Ketiga Terdakwa dimaksud adalah Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur periode 2015 – 2019,; Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jawa Timur, dan Terdakwa Wiwik Indrawati selaku pegawai Administrasi Umum (Kasir) Primkop UPN Veteran Jawa Timur <br /><br />Ketiga Terdakwa tersebut diatas (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 18 Juli 2024, dimana Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM dijatuhui hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.665. 822.300 subsider pidana penjara serlama 1 tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan  denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp660.000.000 subsider pidana penjara serlama 6 bulan<br /><br />Sementara Terdakwa Wiwik Indrawati dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan  denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp19.395.000 subsider 6 bulan penjara. Ketiga Terdakwa ini tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan di Polrestabes Surabaya</span><span style="font-size: medium;"><b><br /></b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicJ1-5FM7CoL7fRo7-N-ZIrmISXDlczNxbTH-xJn7u_cOo6MK19hcIMwz8uZHfPugtGCY6JZ2plGJnA7ASAQqEF6qNtCqe_ME85vxWweJSQwtxyP1yyT2P1VpgFG-Jfr30I4WtZt1bb4bAsVeuRhTsAu5EJsYtxApBNsPoE2n6Xsc7W2RqPFRWqo8yszI/s605/a..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="605" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicJ1-5FM7CoL7fRo7-N-ZIrmISXDlczNxbTH-xJn7u_cOo6MK19hcIMwz8uZHfPugtGCY6JZ2plGJnA7ASAQqEF6qNtCqe_ME85vxWweJSQwtxyP1yyT2P1VpgFG-Jfr30I4WtZt1bb4bAsVeuRhTsAu5EJsYtxApBNsPoE2n6Xsc7W2RqPFRWqo8yszI/w640-h484/a..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Dalam putusan Majelis Hakim saat itu (Kamis, 18 Juli 2024), terdapat Dissenting Opinion atau pendapat yang berbeda dari salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Pultoni, SH., MH (Hakim Ad Hoc) dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dan  hakim anggota Abdul Gani, SH., MH (Hakim Ad Hock)<br /><br />Namun karena kalah suara yaitu 1 berbanding 2, sehingga Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Wiwik Indrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 18 Juli 2024, Ketiga Terdakwapun tidak menerima dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur dan hasilnya ditolak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur, Ketiga Terdakwa melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkama Agung RI, namun hingga saat ini belum diketahui hasil putusan Hakim Agung pada Mahkama Agung RI<br /><br />Itulah sebabnya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak masih menunggu putusan dari Mahkama Agung RI. Hal itu disampaikan oleh Ananto Tri Sudibyo, SH., MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang kerjanya<br /><br />“Kamis masih menunggu putusan dari MA, dan sampai hari ini kami belum dapat dapat info,” kata Ananto Tri Sudibyo, SH., MH</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />Ananto Tri Sudibyo, SH., MH menjelaskan, bahwa kasus perkara Korupsi Kredit macet Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 – 2020 bukan penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melainkan penyidik Polrestabes Surabaya tetapi justru kamilah yang dianggap kurang profesional<br /><br />“"Kasus ini adalah penyidikan dari Kepolisian bukan kami. Jadi kami menyidangkan sesuai berkas perkara yang kami terima tetapi justru kamilah yang dianggap kurang profesional menangani perkara ini,” ungkapnya<br /><br />“Sebelum berkas terdakwa Yuliatin, dkk kami nyatakan lengkap, kami sudah menerbitkan P-19 dan hasilnya yang saat ini kita sidangkan. Tapi kami dianggap kurang profesional dalam menangani perkara ini. Masalah saksi yang meringankan bukan kewenangan JPU, itu perlu diingat",” lanjut Ananto Tri Sudibyo, SH., MH. (Jnt)</span><br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kejari Tanjung Perak Masih Menunggu Putusan MA Dalam Perkara Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim

Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : "Kasus ini adalah penyidikan dari Kepolisian bukan kami. Jadi kami meny...

Pasangan Pasutri Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Rp147 M, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo Menerima dan Hasan Aminiddin (Anggota DPR RI) Menolak

15.04 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioNB77OQaMS3JaTwF5bP7m3EMiVEn9BbNPec7dbn8unoWaTDw2CyNfVwJJ_UwUiLNaTqwyv-wVW-S1ADMkLZezejs8JGDNV2ogB4imFqBhSyMqVHyz6zjp4JhfETBvTp6GR5jSCWSToJNiq5VprrZ7kFmXW5DxfITVlE-SBg2XYvrg94gl6Ho1tokRDPU/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioNB77OQaMS3JaTwF5bP7m3EMiVEn9BbNPec7dbn8unoWaTDw2CyNfVwJJ_UwUiLNaTqwyv-wVW-S1ADMkLZezejs8JGDNV2ogB4imFqBhSyMqVHyz6zjp4JhfETBvTp6GR5jSCWSToJNiq5VprrZ7kFmXW5DxfITVlE-SBg2XYvrg94gl6Ho1tokRDPU/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK :</u></b> </span><span style="font-size: medium;">“Puput menerima putusan kalau Hasan Banding, mungkin terkait jumlah uang pengganti. Jadi kita juga Banding”.  </span><span style="font-size: x-small;"> </span></h3><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Samsudin, SH, Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur :</u></b> </span><span style="font-size: medium;">“Dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi damai ke KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Puput dan Hasan”.</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Pasangan suami istri (Pasutri) tidak selalu sependapat atas sesuatu hal walaupun keduanya berjanji sama-sama  menjalani hidup dalam susah dan senang. Inilah yang mungkin terjadi antara Puput Tantriana Sari dan suaaminya,  Hasan Aminiddin<br /><br />Puput Tantriana Sari adalah Bupati Probolinggo periode tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2023, sedangkan suaminya, Hasan Aminuddin adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013 serta mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo pada periode sebelumnya <br /><br />Puluhan tahun kedua pasangan suami istri ini (Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin) sudah merasakan singga sana kekuasaan di Kabupaten Probolinggo, dan bertahun-tahun juga merasakan pengapnya kamar Hotel Prodeo atau ruang jeruji besi alias penjara sejak Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saat KPK melakukan Tangkap Tangan atau OTT  sebagai awal kedua pasutri ini tinggal bersama di rumah tahanan negara (Rutan) dan atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena terbukti menerima Suap dari puluhan Pj (pejabat) Kepala Desa dan divonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html">https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html</a><br /><br />17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-penyuap-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-penyuap-bupati.html</a></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUhb_e3WWkTdHk7pH8GSNmFx1DdTXeIClp2U41jwu9xrDhOTm5X8iDcIlM5-e6yqOWdlQ0NAu18wO9xbsL3I4tHREo_OyrA_7szgt62x_Kxezdf2ulxnzCSam3p-NttpDZtuG7QvXqLGyG-XnZaqUooWI80i0AHd1VULHGzqoQ9jLXiclZvsPJGg-JOxA/s451/3-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="451" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUhb_e3WWkTdHk7pH8GSNmFx1DdTXeIClp2U41jwu9xrDhOTm5X8iDcIlM5-e6yqOWdlQ0NAu18wO9xbsL3I4tHREo_OyrA_7szgt62x_Kxezdf2ulxnzCSam3p-NttpDZtuG7QvXqLGyG-XnZaqUooWI80i0AHd1VULHGzqoQ9jLXiclZvsPJGg-JOxA/w640-h386/3-.jpg" width="640" /></a></div>Setelah selesai tinggal di Hotel Prodeo selama 4 tahun (kasus perkara Korupsi Suap), Kedua Pasutri, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin pun kembali harus menjalani hidup bersama selama bertahun-tahun pula di kamar penjara karena kasus Korupsi Gratifikasi yang dianggap Suap dan kasus TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2021 yang jumlahnya sebesar Rp147.687.236.500<br /><br />Uang Sebesar sebesar  Rp147.687.236.500 yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin adalah berasal dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,; dari para pengusaha, diantaranya dari Rismillah selaku Komisaris PT Griya Sheilla Ammaris (GSA),; Achmad Badawi selaku Direktur CV. Raya Properti,; Achmad Rifa’i  selaku pengusaha tanah kavling,; Abdullah Agus Salim Chamid selaku Direktur PT Sys Smart Sejahtera,; Adnan Mohammad selaku rekanan perorangan pengurusan izin PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Wilayah Jember,; Khasan Masud selaku License Staff PT Indomarco Pristama (Indomaret) Cabang Jember,; Rudy Sufianto selaku manager CV. Tambak Inti Budidaya Bersama<br /><br />Dari Deni Surya Utama selaku Manager PT Sindomukti Berkah Properti,; Joko Prastiyono selaku Pemilik Rumah Makan Bawangan Probolinggo,; Kevin Iskandar selaku Direktur Utama CV Agro Bentar Gemilang,; Liena Lius selaku Marketing PT. Sani Tiara Prima dan PT. Rindang Bumi Utama,; dari pemilik PT Malindo menerima mebel senilai Rp400 juta,; dari pemilik PT Mitra Jaya Succesindo (MJS), dan dari pihak swasta lainnya <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Sidang Terdakwa Korupsi Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Terungkap Adanya Pengaturan Pemenang Lelang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html</a><br /><br />Pengauturan Proyek dan Nasib ASN Eslon III Di Kab. Probolinggo Diatur Oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, Suami Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/pengauturan-proyek-dan-nasib-asn-eslon.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/pengauturan-proyek-dan-nasib-asn-eslon.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNKX9oNNtelyzYvAWRIG5VYZ0PeUvKftQPUyTOy66odymdP1uXf_J36mRydWcJSIbxTqlrX2bCCYYQy9BJhlls7PC8kB1qVgHfv0bK2SPln7yIpCeq-iIUwRh9zY0IxvKoK2up62Zp2Z11-PcJa9JEdsfb1lqS2bCU_59t61vCUosPVgAT0siKxcf77o/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNKX9oNNtelyzYvAWRIG5VYZ0PeUvKftQPUyTOy66odymdP1uXf_J36mRydWcJSIbxTqlrX2bCCYYQy9BJhlls7PC8kB1qVgHfv0bK2SPln7yIpCeq-iIUwRh9zY0IxvKoK2up62Zp2Z11-PcJa9JEdsfb1lqS2bCU_59t61vCUosPVgAT0siKxcf77o/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Negara Ritel, 
pembelian tanah dan bangunan, kendaraan, Polis Asuransi, dan sebagian  
lagi ditipkan kepada Zulkifar Imawan berupa uang dan emas, inilah kasus 
kedua yang menghantarkan Puput dan Hasan tetap tinggal di penjara 
sekalipun kasus pertama sudah selesai di jalani tetapi tidak bisa pulang
 ke rumah menjenguk anak-anak dan keluarga serta para pendukung 
setianya, tetapi keluarga dan para pendukung setianyalah yang mngunjungi
 pasutri itu ke Lapas Porong Sidoarjo<br /><br />Nah. Karena terbukti 
dipersidangan atas perbuatan kedua pasutri ini, yaitu menerima 
Gratifikasi yang dianggap Suap dan kasus TPPU sejak bulan Februari 2013 
sampai dengan bulan Agustus 2021 yang jumlahnya sebesar 
Rp147.687.236.500, JPU KPK pun menuntut keduanya untuk menjalani hidup 
di penjara selama 6 tahun lamanya.<br /><br />Tuntutan JPU KPK terhadap 
kedua pasutri (Puput dan Hasa) tidak hanya menjalani hidup di penjara 
selama 6 tahun lamanya, tetapi juga dituntut untuk membayar denda 
masing-masing sebesar satu miliar rupiah atau dikurung selama 6 bulan 
kalau tidak dibayar, dan pencabutan hak politik keduanya selama 5 tahun 
setelah bebas nantinya<br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Pasangan Suami Istri, Puput
 Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Selaku 
Anggota DPR RI Divonis Masing-Masing 6 Tahun dan Pencabutan Hak Politik -
 
<a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/02/pasangan-suami-istri-puput-tantriana.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/02/pasangan-suami-istri-puput-tantriana.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOIPwFyCJ3dZEGo88dG3Bc3_tFpKkvBAO9X_kgY2hItl7VDTY3oWoPvCCS-9wKHiCwX9Vf1Yi1heTQdWcaZ15NmlNxIqWfJcNtjc2rWGzy3qVYA5s1z42lWkspsCp9QAEuse5LnEpzkQRxEMTaVn2jYB6L28piLm27RsG-M0Y-KwUImJWTu0RR30yuCgk/s640/13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOIPwFyCJ3dZEGo88dG3Bc3_tFpKkvBAO9X_kgY2hItl7VDTY3oWoPvCCS-9wKHiCwX9Vf1Yi1heTQdWcaZ15NmlNxIqWfJcNtjc2rWGzy3qVYA5s1z42lWkspsCp9QAEuse5LnEpzkQRxEMTaVn2jYB6L28piLm27RsG-M0Y-KwUImJWTu0RR30yuCgk/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div>Dan
 tuntutan pidana tambahan terhadap mantan legislator Hasan Aminuddin 
adalah membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15, dan kalau 
tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh KPK, dan kalu tidak 
cukup maka Hasan Aminuddin akan tetap tinggal di penjara selama 3 tahun 
lagi. Jadi total tuntutan pidana penjara dari JPU KPK terhadap si Hasan 
Aminuddin adalah selama 9 tahun <br /><br />Dan ternyata, tuntutan JPU KPK 
direstui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri 
Surabaya, pada Kamis, 13 Februari 2025 karena Putusan atau Vonis dari 
Majelis Hakim sama persis dengan Tuntutan JPU KPK<br /><br />Nah. Disinilah 
perbedaan pendapat antara Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan 
Aminuddin. Karena Puput Tantriana Sari menerima putusan atau vonis 
pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebesar 1 miliar 
rupiah, sedangkan suaminya, Hasan Aminuddin menolak atau tidak menerima <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhiVn2fln2YI1l6zg_LnDt4ZHutDfhMvGVXVUJh6GJfwFxfrx2hzVDnPRNEI5o7uwjfVQ25OqY5bdDFqHhMoIwGAOuwOzf62Ts6GUqnh-wn_QsSIJzDFY4vkJzbFvlWT_rscRRa0jYkKRXFlc51aZf2LIn_Si_pnIDIFs8_SJ-Ve-4nW0fgRolFE_V3A/s640/17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhiVn2fln2YI1l6zg_LnDt4ZHutDfhMvGVXVUJh6GJfwFxfrx2hzVDnPRNEI5o7uwjfVQ25OqY5bdDFqHhMoIwGAOuwOzf62Ts6GUqnh-wn_QsSIJzDFY4vkJzbFvlWT_rscRRa0jYkKRXFlc51aZf2LIn_Si_pnIDIFs8_SJ-Ve-4nW0fgRolFE_V3A/w640-h364/17.jpg" width="640" /></a></div>Apakah
 Hasan Aminuddin merasa bahwa vonis dari Majelis Hakim terlau berat atau
 ringan, yang pasti Hasan Aminuddin melakukan upaya hukum banding ke 
Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Hal itupun disampaikan oleh salah
 seorang JPU KPK kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepan<br /><br />“Puput
 menerima putusan kalau Hasan Banding, mungkin terkait jumlah uang 
pengganti. Jadi kita juga Banding,” katanya melalui telepon. <br /><br />Samsudin,
 SH, Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur : “Dalam waktu dekat kita akan 
melakukan aksi damai ke KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam 
perkara Puput dan Hasa”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8kt5oDhLDa-RZlOLcGvgeOCa1JSM6TGZXSqRAANmTP1wWPd3o0bktUiI9DAWt7pld6khxqir8iLmlDWvSbij2wGTnm6GXDR4KzJZnPzxKrZ-ylLmVUfTfxBvp34Z4VMFTWezORYd1_hmr7jV4jFs2RiAmmnoHJ6bZoeT01xyGzaniKTXs4tLLHhW0fV4/s664/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="664" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8kt5oDhLDa-RZlOLcGvgeOCa1JSM6TGZXSqRAANmTP1wWPd3o0bktUiI9DAWt7pld6khxqir8iLmlDWvSbij2wGTnm6GXDR4KzJZnPzxKrZ-ylLmVUfTfxBvp34Z4VMFTWezORYd1_hmr7jV4jFs2RiAmmnoHJ6bZoeT01xyGzaniKTXs4tLLHhW0fV4/s320/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" width="320" /></a></div><br />Menanggapi tuntutan JPU KPK maupun 
putusan Majelis Hakim terhadap Puput dan Hasan, Samsudin, SH selaku 
Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur mengatakan, akan melakukan aksi damai 
ke gedung KPK di Jakarta terkait pihak-pihak yang terlibat pemberian 
uang dan atau fee proyek APBD di Kabupaten Proboinggo sejak kedua 
pasutri itu berkuasa selama puluha tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />“Dalam waktu dekat kita 
akan melakukan aksi damai ke KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam
 perkara Puput dan Hasa. Banyak yang terlibat sesuai fakta persidangan 
yang harusnya ditetapkan juga sebagai tersangka. Kalau ini dibiarkan 
begitu saja, ini adalah preseden buruk dalam penegakan hukum 
pembarantasan korupsi di negeri ini khususnya di Kabupaten Probolinggo,”
 ujar Samsudin. (Js) </div>

Pasangan Pasutri Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Rp147 M, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo Menerima dan Hasan Aminiddin (Anggota DPR RI) Menolak

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Pasangan Pasutri Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Rp147 M, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo Menerima dan Hasan Aminiddin (Anggota DPR RI) Menolak

JPU KPK : “Puput menerima putusan kalau Hasan Banding, mungkin terkait jumlah uang pengganti. Jadi kita juga Banding”. Samsudin, SH, Gub...

Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTj3e0r1e8yCooh9DOyclWiM7gG4-HAed0YoR1I3uwkp1t_ecipPXqF3aQbfAiQM9OdM4RO3x-23kLcTyJb4BAy8fgUmqxU0jHWQH7YKG7n5bcaqUJ6SeJJb8ZHCBhd7TBITtGCIt0L2JJ43dflJTuAGsv4sYCm-fQdNhR0OtlmrUcfKr2XlAZXlJF8kg/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTj3e0r1e8yCooh9DOyclWiM7gG4-HAed0YoR1I3uwkp1t_ecipPXqF3aQbfAiQM9OdM4RO3x-23kLcTyJb4BAy8fgUmqxU0jHWQH7YKG7n5bcaqUJ6SeJJb8ZHCBhd7TBITtGCIt0L2JJ43dflJTuAGsv4sYCm-fQdNhR0OtlmrUcfKr2XlAZXlJF8kg/w640-h360/c..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Kuasa Hukum PT Yekape Surabaya, Setijo Busono, SH., MH :</u></b> <i>“Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca putusan TUN,kalau sudah baca baru. Lihat aja nanti putusannya.”.</i> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jawaban </span><span style="font-size: large;"><b>Setijo Busono, SH., MH</b></span><span style="font-size: large;"> terkait pertayaan <b>Wartawa</b>n, <i>“Apakah PT Yekape Surabaya dan YKP adalah dua badan hukum yang sama? Apakah Bapak boleh menjual tanah anaknya tanpa sepengetahuan anaknya? Lalu Bagaimana Dengan Pasal 107 KHI dan Pasal 48 UU Perkawinan? Apakah Sudah Tidak Berlaku?.”</i></span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Hakim Arwana, SH., MH yang juga salah satu Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan dibantu dua hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP), Selasa, 11 Februari 2025, kembali menggelar sidang perkara gugatan Perlawanan (Verzet) antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Pelawan yang semula Tergugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk dengan PT Yekape Surabaya selaku Terlawan yang semula Penggugat yang diawakili Kuasa Hukum-nya yaitu Setijo Busono, SH dkk, atas sebidang tanah Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah Solichatusadikjah Bin Haji Abdullah yang beralih menjadi SHGB Nomor 761 dan 762 atas nama PT. Yekape Surabaya (incasu Terlawan) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTpXwIqATY70cgWXLHGrgRsvDaFejauZOsVD2GPjIdCH8PSiUsKcp4Y6Y4TQDnXxn_GVwMkkVP3eoqByJ12NIbkt5xpP1g3W2UnT2RTJeCrNcy6KU6-IfZQPXi3k085e4IH_dj3VtZw0AxIEPNn4wyB7xgTozsCRm8eiV16b3id9VPSehaioJ_DBm4PHQ/s1599/d..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTpXwIqATY70cgWXLHGrgRsvDaFejauZOsVD2GPjIdCH8PSiUsKcp4Y6Y4TQDnXxn_GVwMkkVP3eoqByJ12NIbkt5xpP1g3W2UnT2RTJeCrNcy6KU6-IfZQPXi3k085e4IH_dj3VtZw0AxIEPNn4wyB7xgTozsCRm8eiV16b3id9VPSehaioJ_DBm4PHQ/w640-h360/d..jpg" width="640" /></a></div>Dalam sidang kali ini adalah mendengar keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Perlawanan (Verzet) atau penggugat balik, yaitu Ajib Fatoni, M. Nur Samsoe, Rofiq dan Sanpan. Keempat saksi ini adalah warga Tenggilis Mejoyo yang bertetangga dengan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah selaku Perlawanan (Verzet) atau penggugat balik<br /><br />Keterangan keempat saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim, mengenal Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah selaku pemilik tanah yang berasal dari H. Abdullah selaku orang tua (bapak/ayah) dari Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/02/halimatus-mencari-keadilan-atas.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/02/halimatus-mencari-keadilan-atas.html</a></span></span><br /><br />Sementara Setijo Busono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT. Yekape Surabaya saat diminta tanggapannya seusia persidangan, terkait PT Yekape Suarabaya dan YKP, dua badan hukum yang sama, dan apakah seorang Bapak boleh menjual tanah anaknya atas nama anknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan anaknya? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5SDevacCYcCQTdnBhYTuVB1spWaAWO6R0Q6_DajDxsfSgal1g6UarwKXzn7zoH8Qt3kxNVuII0lKhckPkk7IDdJiLkeOEmJZb-JwA1t1m0374OVsSeDi1-Lue_NU60UL3G0N6X7-_EyNwqPJme5oDmH3mhZEvl7H00-C1AE31DIUuzaR0hy9ZqsIHF3M/s1217/b..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1217" data-original-width="897" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5SDevacCYcCQTdnBhYTuVB1spWaAWO6R0Q6_DajDxsfSgal1g6UarwKXzn7zoH8Qt3kxNVuII0lKhckPkk7IDdJiLkeOEmJZb-JwA1t1m0374OVsSeDi1-Lue_NU60UL3G0N6X7-_EyNwqPJme5oDmH3mhZEvl7H00-C1AE31DIUuzaR0hy9ZqsIHF3M/w472-h640/b..jpg" width="472" /></a></div><br />Menanggapi hal itu, Setijo Busono, SH., MH tak banyak memberikan penjelasan. <i>“Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca putusan TUN belum, kalau sudah baca baru. Lihat putusannya aja nanti,”</i> ucapnya sambil mengelus-elus bahu wartawan.<br /><br />Sementara Yudha Budiawan, SH selaku Kuasa Hukum Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah menjelaskan, bahwa seorang Bapak atau Ayah tidak boleh menjual tanah anaknya atas nama anaknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan anaknya sekalipun itu diabwah umur dan harus ada penetapan Pengadilan<br /><br /><i>“Itu tidak boleh atau tidak sah,” ucap Yudha Budiawan, SH</i><br /><br />Yudha Budiawan, SH juga menjelaskan terkait keterangan Lurah Tenggilis Mejoyo maupun saksi Catur Hadi Nurcahya, SH tidak dapat menjelaskan secara terang benderang terkait nama “YKP” di buku Kelurahan dari mana, kapan dan dalam bentuk apa. Apakah hibah atau jual beli<br /><br /><i>“Saat Majelis Hakim memeriksa buku kelurahan terkait nama YKP, tidak dapan dijelaskan karena tidak ada catatan tanggal, bulan dan tahun. Dan dari siapa dan dalam bentuk apa, apakah hibah atau jual beli. Bahkan ada katanya 9 orang warga yang memberikan surat kuasa pelepasan kepada Haji Zaenal selain Haji Abdullah, namun dalam buku kelurahan tidak ada tanah warga yang menjadi milik YKP,”</i> ungkap Yudha Budiawan, SH<br /><br />Selain itu, lanjut Yudha Budiawan, SH, saksi Catur Hadi Nurcahya, SH juga tidak dapat menunjukan bukti adanya surat kuasa pelepasan hak dari H. Abdullah kepada H. Aenal atas tanah Halimatus. Yang ada hanya di keterangan Camat.<br /><br /><i>“Harusnya kan ada lampiran surat kuasa pelepasan hak dari H. Abdullah kepada H. Aenal. Dan warga yang disebut memberikan kuasa kepada H. Zaenal tidak ada yang mengaku dan tanah wargapun tidak ada yang menjadi milik YKP,”</i> kata Yudha Budiawan, SH <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfoishRxkWvXdEF9XnG72eIE4yRSJ3CYZTNZdD4WnpTFAr4u82uWNP5LmAq8kcTggKKXzMmNx1MjgSZyRNocclpJnNX2soUeXiAMK-M44XDjDkiMHkaR8umUUPyPk05BNAChK_O_BuKKfeDFo-C-fkOmAsmrpw1yLRP2Ma94vn7Ny84WWpFJoyc7NXoU/s1599/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfoishRxkWvXdEF9XnG72eIE4yRSJ3CYZTNZdD4WnpTFAr4u82uWNP5LmAq8kcTggKKXzMmNx1MjgSZyRNocclpJnNX2soUeXiAMK-M44XDjDkiMHkaR8umUUPyPk05BNAChK_O_BuKKfeDFo-C-fkOmAsmrpw1yLRP2Ma94vn7Ny84WWpFJoyc7NXoU/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan, terkait kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang memiliki tanah persis berdampingan dengan tanah Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang saat ini menjadi sengketa. Hal itu diketahui beritakorupsi.co saat kelokasi pada Sabtu, 8 Februari 2025<br /><br />Andai saja keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah bersedia menjadi saksi untuk adiknya, bisa jadi kasus sengeketa tanah antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan PT Yekape atau YKP akan lebih terang benderang<br /><br />Lalu bagaimana hbungan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan keempat kakak kandung? Ternyata menurut Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah kepada beritakorupsi.co, bahwa keempat kakak kadungnya tidak baik sejak  Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah menikah tahun 1986 setelah lulus dari SMP hingga saat ini<br /><br />Mungkinkah keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah mengetehui terkait sengketa tanah adik kandungnya dengan PT Yekape atau YKP ? Apakah keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah akan menyaksikan adik kandung dan adik iparnya terusir dari tanah miliknya dan juga meringkuk dipenjara karena loporan Catur Hadi Nurcahya, SH di Polrestabes Surabaya pada April 2024 dan sudaah penyidikan pada September 2024 ?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip28h6zg44EIQ2ddCFeBuNIac464vu7Av_XTqOzul93XF-BU-n03PFbrfuiBM5xCAeOeEtlpyLJlApyuA7Ir3S8DI1jv_3tOQJk7coiqcsUCRYEloHtl-b86ggMyQaYkIMVIf6UJdEzZM-SoIkkJ3zMCiUn-ueQ9cg9LRrMiQY3soo8lpi_IlVS0otUaA/s1276/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1276" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip28h6zg44EIQ2ddCFeBuNIac464vu7Av_XTqOzul93XF-BU-n03PFbrfuiBM5xCAeOeEtlpyLJlApyuA7Ir3S8DI1jv_3tOQJk7coiqcsUCRYEloHtl-b86ggMyQaYkIMVIf6UJdEzZM-SoIkkJ3zMCiUn-ueQ9cg9LRrMiQY3soo8lpi_IlVS0otUaA/w640-h290/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" width="640" /></a></div>Laporan Polisi yang dibuat Catur Hadi Nurcahya, SH di Polrestabes Surabaya adalah, LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024. Dan laporan Nomor : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR 3 April 2024, Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024<br /><br />Namun yang lebih menggelitik adalah terkait penjelasan PT Yekape dalam sidang di Pengadilan Tatat Usaha (PTUN) Suarabaya yang mejelaskan, bahwa Haji Abdullah, orang tua Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah sorang petani<br /><br />Sedangkan Sa’diyah alis Solichatusadikjah menjelaskan kepada beritakorupsi.co maupun saksi dalam persidangan (Selasa, 11 Februari 2025) menjelasakan kepada Majelis Hakim bahwa H. Abdullah, orang tua Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah mantan Lurah Tenggilis Mejoyo.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqJ-oqMia2OeodPmz9u6kLSBLDfh_ToGgaId6dbxK0v2OH1luyilF94KGpFQ2h8gtrUInEbN8kcuHw9THX6cccmPzik9XemJcayVfcowBCr3zdPe6mbodvbAdx-lsHQ9nQ6jyOI_fnloH7loOvVEIc2TDNSaWWXSirGotbpnV_1dVwNsJKVLwbGsVnBTI/s1557/IMG_20250209_02262850=1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1557" data-original-width="1080" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqJ-oqMia2OeodPmz9u6kLSBLDfh_ToGgaId6dbxK0v2OH1luyilF94KGpFQ2h8gtrUInEbN8kcuHw9THX6cccmPzik9XemJcayVfcowBCr3zdPe6mbodvbAdx-lsHQ9nQ6jyOI_fnloH7loOvVEIc2TDNSaWWXSirGotbpnV_1dVwNsJKVLwbGsVnBTI/w399-h574/IMG_20250209_02262850=1.jpg" width="399" /></a></div><br />Pertanyaannya adalah, siapakah yang benar terkait pekerajaan H. Abdullah, apakah petani atau seorang PNS (mantan Lurah Tenggilis Mejoyo)? Apakah PT Yekape atau anak H. Abdullah, Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan warga yang menjadi saksi dalam persidangan? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh dan sah menurut hukum seorang Ayah/Bapak menjual tanah anaknya atas nama ankanya kepada orang lain tanpa seijin anaknya? <br /><br />Dalam Pasal 107 KHI : Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.<br /><br />Pasal 48 UU Perkawinan berbunyi : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya<br /><br />Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan Pasal 107 KHI dan Pasal 48 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Apakah kedua Pasal ini sudah tidak berlaku lagi dalam perkara sengketa tanah?<br /><br />Semenara Perlawanan (Verzet) atau gugatan balik yang dilakukan oleh Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah melalui Kuasa Hukum-nya terhadap PT Yekape Surabaya atas putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek) yang menyebutkan bahwa tanah seluas 523 M2 yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya;<br /><br />Dan tanah yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dengan batasbatas tanah sebagai berikut ; Batas Barat Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII -  Batas Timur Tanah rumah Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII22 - Batas Utara Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan VI B3 Tanah PT YKP Tenggilis Mejoyo Selatan   VI B5 - Batas Selatan Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII yang diatasnya berdiri bangunan yang berupa pagar tembok permanen adalah sah milik Penggugat (sekarang Teralwan (PT Yekape Surabaya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBJVApxI28-Oo0AyX_pEK0Ha_DdAihHs6qFf4Kh3WvYWvIMniMQdjCojcLeFCMZif353_CNlUoj9IC2uDm39bZq9BTwaC4Pa-ZvlThh7O20zfw07iTWf6fbbRMo8fIkg5ajGE2iJB5hOYNqdyGCteta5ynW1vX7HM6pCCGkyB631SbClUqr-I9r2vnd3I/s1920/IMG_20250209_02282248.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBJVApxI28-Oo0AyX_pEK0Ha_DdAihHs6qFf4Kh3WvYWvIMniMQdjCojcLeFCMZif353_CNlUoj9IC2uDm39bZq9BTwaC4Pa-ZvlThh7O20zfw07iTWf6fbbRMo8fIkg5ajGE2iJB5hOYNqdyGCteta5ynW1vX7HM6pCCGkyB631SbClUqr-I9r2vnd3I/w360-h640/IMG_20250209_02282248.jpg" width="360" /></a></div>Selain putusan putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek), juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Surabaya Nomor : 87/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2024 terkait gugatan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk tehadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selaku Tergugat dan PT Yekape Surabaya selaku Tergugat II Intervensi yang diwakili masing-masing Kuasa Hukum-nya<br /><br />Dalam gugatan Penggugat (Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk) menjelaskan, bahwa Penggugat (Solichatusadikjah) memiliki sebidang tanah dengan bukti hak Letter C Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah, dengan batas-batas sebagai berikut : Barat : Sukur - Timur : Muazzaroh - Utara : Pak RT – Selatan : Fugo;<br /><br />Namun anehnya, jawaban Tergugat II Intervensi menjelakan, bahwa dalil Penggugattersebut tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga dalil tersebut harus ditolak.<br /><br />Menurut Tergugat II Intervensi/PT Yekape, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengaku sebagai pemilik tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut dengan bukti hak berupa Letter C Nomor 416 Persil 57, Klas II Darat luas 1.520 M2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah tidak benar. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLhJXyWM9MqruVqY7aRm33P5wD0XQh2LHVEceY93utZBtHku5W-l8KI5ygC3Q9cDRDVs3-bckvkNV8EByXcoMLTY4aluaEFuOx93jsFgjqEQT8t-okyuoUHi7LnfXijdmlitzCORoa2jG_FlGYgtfN0-ujxD9IHQk1hQ7NYju8o4gK4EAl3qCte7AMVE4/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLhJXyWM9MqruVqY7aRm33P5wD0XQh2LHVEceY93utZBtHku5W-l8KI5ygC3Q9cDRDVs3-bckvkNV8EByXcoMLTY4aluaEFuOx93jsFgjqEQT8t-okyuoUHi7LnfXijdmlitzCORoa2jG_FlGYgtfN0-ujxD9IHQk1hQ7NYju8o4gK4EAl3qCte7AMVE4/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Sebab tanah yang terbit obyek sengketa berdasarkan fakta adalah aset/milik Tergugat II Intervensi/PT.Yekape Surabaya yang perolehannya berasal dari :</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">a. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 13 Agustus 1979 dihadapan Camat Rungkut, Kotamadya Tingkat II Surabaya seorang yang bernama Haji Abdullah, pekerjaan tani pada pokoknya telah melepaskan haknya kepada negara guna kepentingan YKP KMS yang beralamat di Jl Sedap Malam No. 11 Surabaya atas tanah darat hak milik bekas yasan yang terletak di Tenggilis Mejaya sebagaimana diuraikan pada petok ipeda an. Haji Abdullah petok No. 416 persil no. 57 luas anah 1.520 M2.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 120 tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Wahyudi Suyanto, SH. Notaris di Surabaya YKP menyerahkan penguasaan hak atas tanah petok No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah tersebut kepada pihak PT Yekape Surabaya/Tergugat II Intervensi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">c. Bahwa selanjutnya petok No. 416 
persil no. 57 kelas II d tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. 
Abdullah luas tanah 1.520 M2, yang sebagian yaitu seluas 523 M2 
dimohonkan sertifikat, selanjutnya terbit sertipikat HGB yaitu tanah :</div><ul><li>Jalan
 Tenggilis Mejoyo Selatan VII/B-6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan 
Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat 
Hak Guna Bangunan Nomor 761/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Tanggal 20 Mei 
2009, Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor : 118/Tenggilis Mejoyo/2009, 
Luas 320 M2, NIB : 12.01.20.01.02163, tgl berakhir hak 15-09-2034, 
atasnama Pemegang Hak PT. Yekape berkedudukan di Surabaya; <br /></li></ul><ul><li>Jalan
 Tenggilis Mejoyo Selatan VII/B-7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan 
Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat 
Hak Guna Bangunan Nomor 762/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Tanggal 20 Mei 
2009, Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor : 119/Tenggilis Mejoyo/2009, 
Luas 203 M2, NIB : 12.01.20.01.02164, tgl berakhir hak 15-09-2034, 
atasnama Pemegang Hak PT. YEKAPE berkedudukan di Surabay</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYlaNcCv1Js1Mm8eC1oqvvXftJF3HHP2T7jAqovEwkIjpabHmhPIo0aM2lcHsNhGKQiIES1azn2YEAFeKyH7mMtLOotvXIBCbZwURCaMdaGCYm4L6W7U_YF29idxb2PkDQf4suLJ993fyuQriZN_qNbG8FtK9T01H-5dbRZQ-3oUjiy2asqoWLsGEeI50/s1920/IMG_20250209_02325495-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYlaNcCv1Js1Mm8eC1oqvvXftJF3HHP2T7jAqovEwkIjpabHmhPIo0aM2lcHsNhGKQiIES1azn2YEAFeKyH7mMtLOotvXIBCbZwURCaMdaGCYm4L6W7U_YF29idxb2PkDQf4suLJ993fyuQriZN_qNbG8FtK9T01H-5dbRZQ-3oUjiy2asqoWLsGEeI50/w640-h360/IMG_20250209_02325495-1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dari uraian tersebut sudah jelas tanah yang terbit obyek sengketa tersebut adalah bukan miliknya Penggugat, atau Penggugat tidak punya alas hak atas tanah yang terbit objek sengketa tersebut. <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Setidaknya sejak adanya pelepasan hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 13 Agustus 1979 dihadapan Camat Rungkut, Kotamadya Tingkat II Surabaya antara seorang yang bernama Haji Abdullah (orang tua Penggugat) dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang beralamat di Jl Sedap Malam No. 11 Surabaya atas tanah darat hak milik bekas yasan yang terletak di Tenggilis Mejaya sebagaimana diuraikan pada petok ipeda an. Haji Abdullah petok No. 416 persilNo. 57 luas tanah 1.520 M2 bukan lagi milik/hak Penggugat.<br /><br />Selain itu Pelepasan Hak atas Tanah dari Haji Abdullah (orang tua Penggugat) kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya adalah pada tahun 1979 (13 Agustus 1979), sedangkan berdasarkan fakta Penggugat yang lahir pada tahun 1969 (12 Oktober 1969) artinya saat pelepasan hak tanah dari H. Abdullah kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya usia Penggugat masih kurang lebih 10 (sepuluh) tahun (dibawah umur) sehingga logis transaksi pelepasan hak tersebut oleh Haji Abdullah (orang tua Penggugat) dan bukan oleh Penggugat atau tidak perlu izin Penggugat, maka Penggugat sejak itu tidak punya hak atas tanah tersebut.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtzqSpOdW2Pw8QCCQfG9EhoMyHs-Fk6jAb876N8QjiQNn_dNTEtGnlGPtzQfkVqONaQsqzRwUtGIX0mPz-Lf8BgqKsC51DYbxFZx7Tpk4aMxfI1DoYnp0sgW8kGsJc3v1i6zQjZmPj0CUAqMUTSio4-ozM3bZgmqoqE-Y1IucG5_nEfRiu40DTIKe2mw/s1920/IMG_20250209_02291544.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtzqSpOdW2Pw8QCCQfG9EhoMyHs-Fk6jAb876N8QjiQNn_dNTEtGnlGPtzQfkVqONaQsqzRwUtGIX0mPz-Lf8BgqKsC51DYbxFZx7Tpk4aMxfI1DoYnp0sgW8kGsJc3v1i6zQjZmPj0CUAqMUTSio4-ozM3bZgmqoqE-Y1IucG5_nEfRiu40DTIKe2mw/w360-h640/IMG_20250209_02291544.jpg" width="360" /></a></div>Sebagai tambahan fakta bahwa tanah sudah dialihkan dari H Abdullah ke Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) selanjutnya oleh YKPKS di serahkan kepada PT.Yekape Surabaya/Tergugat II Intervensi antara lain yakni adanya kenyataan asli dokumen petok No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atas nama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah ada di YKPKS/PT.Yekape Surabaya atas dasar karena adanya peralihan tanah tersebut. <br /><br />Dan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang pada pokoknya diterangkan bahwa tanah bekas yasan No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah tertulis pada Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo beralih ke YKP.<br /><br />Dengan demikian antara Penggugat dengan tanah, dan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan. Sehingga tidak ada alasan dan dasar Penggugat merasa kepentinganya dirugikan, maka tidak ada alasan kepentingan dan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo<br /><br />Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 118/Tenggilis Mejoyo/2009 tanggal 13 Mei 2009, luas 320 m2, atas nama PT. Yekape (Fotokopi sesuai fotokopi); 7. T – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 119/Tenggilis Mejoyo/2009 tanggal 13 Mei 2009, luas 203 m2, atas nama PT. Yekape (Fotokopi sesuai fotokopi);<br /><br />Nah, apa yang disampaikan Tergugat II Intervensi/PT Yekape Surabaya, sama halnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor : 87/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2024 yang menyatakan ;<br /><br /><i>Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo Petok Nomor 416 Persil Nomor 57 Kelas D.II luas 1.520 M2 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah yang persilnya telah tercoret dan beralih menjadi nama YKP, yang mana hal tersebut juga telah ditegaskan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Tenggilis Mejoyo No. 593/004/436.9.28.4/2024, <br /><br />Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut menunjukkan bahwa Solichatusadikjah binti H. Abdullah, memang pernah menjadi nama yang tercantum sebagai pemilik bidang tanah tersebut sampai dengan dilakukannya peralihan kepemilikan atau pelepasan hak atas tanah dari H. Abdullah selaku orangtua atau ayah dari Penggugat kepada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) pada tanggal 13 Agustus 1979, yang mana pada waktu itu Pengguat (yang lahir tanggal 12 Oktober 1969) baru berusia 10 (sepuluh) tahun, hal ini sebagaimana fakta adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Camat Rungkut Kotamadya Surabaya;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEY0ZcmXzLLhaVILL9fLn4itJiIauIyb_X-3HN0omZz3ukaYGsed-jdplxocBPijQ8utrq7q7THtoZbSnmc5rxx8R34kBAc4drj5nt58g2T34nZKnBy1INmX43b50yU_yHgz1kEUXvlTYuMzJjei8A0aot5bu6yvpkQUu9XcswpQLuU5Rw0DPUnsgOeQ4/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEY0ZcmXzLLhaVILL9fLn4itJiIauIyb_X-3HN0omZz3ukaYGsed-jdplxocBPijQ8utrq7q7THtoZbSnmc5rxx8R34kBAc4drj5nt58g2T34nZKnBy1INmX43b50yU_yHgz1kEUXvlTYuMzJjei8A0aot5bu6yvpkQUu9XcswpQLuU5Rw0DPUnsgOeQ4/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Menimbang, bahwa selanjutnya juga, diketahui fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang menjadi klaim kepemilikan atas bidang tanah kedua Sertipikat objek sengketa berupa Fotokopi Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo dengan Petok No. 416 Persil No. 57 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah, yang mana dalam Buku C tersebut diketahui telah ada pencoretan persilnya dan telah beralih menjadi atas nama YKP, yang kemudian berdasarkan surat bukti Akta Perjanjian Pengalihan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi No. 120 Tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, SH., <br /><br />Diketahui bahwa antara Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dengan PT. Yekape Surabaya telah dilakukan penyerahan atau pengalihan hak penguasaan dengan ganti rugi atas tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya kepada PT. YEKAPE Surabaya, yang dalam hal ini adalah tanah yang dimaksud pada Buku C Kelurahan Petok No. 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah yang telah beralih menjadi atas nama YKP. <br /><br />Dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, pada pokoknya di hadapan hukum keperdataan telah terjadi peralihan hak atau kepemilikan hak atas tanah Petok No. 416 Persil No. 57 Seluas 1.520 M2 kepada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang pada akhirnya beralih kepada PT. Yekape Surabaya, yang dengan kata lain sudah bukan menjadi milik Solichatusadikjah binti H. Abdullah ataupun milik H. Abdullah; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1zn1oUhjaKBOoIe9qHY_SjMIFafFVXVXtZtGrVKnO11fwhQcYqTxCbsNMUe1ygLIUYbLQ32CMp2lgGmc5M5Yi4TFQ6tKNRPiSt38uX20hveyNjsbZd4Lc-_pVFB10MjT2u698HOeI5wz-1MltWzavKFASAHc3UuK5EIMRCr73WyXvpodo5VXD_XRiJ9s/s1920/IMG_20250209_02280569.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1zn1oUhjaKBOoIe9qHY_SjMIFafFVXVXtZtGrVKnO11fwhQcYqTxCbsNMUe1ygLIUYbLQ32CMp2lgGmc5M5Yi4TFQ6tKNRPiSt38uX20hveyNjsbZd4Lc-_pVFB10MjT2u698HOeI5wz-1MltWzavKFASAHc3UuK5EIMRCr73WyXvpodo5VXD_XRiJ9s/w360-h640/IMG_20250209_02280569.jpg" width="360" /></a></div><br />Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan di atas, juga diketahui bahwa asli dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas tanah Petok Nomor 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 yang merupakan salinan dari Buku C Kelurahan, adalah dipegang atau dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan Penggugat tidak mempunyai atau memegang surat tersebut, dan menurut Pengadilan, hal tersebut juga mempertegas bahwa Penggugat saat ini tidak mempunyai hak atas tanah Petok Nomor 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 yang menjadi alas hak dari bidang tanah kedua Sertipikat objek sengketa;<br /><br />Menimbang, bahwa selain itu juga, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 431/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 19 September 2024, dalam perkara antara PT. YEKAPE SURABAYA sebagai Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi) lawan Halimatus Sa’diyah alias Solichatusadikjah sebagai Tergugat (ic. Penggugat), yang pada pokoknya diketahui salah satu amarnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 523 M2 yang terdiri dari tanah Sertipikat HGB No. 761/Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Luas 320 M2 dan tanah Sertipikat HGB No. 762/Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Luas 203 M2, keduanya atas nama Pemegang Hak PT. Yekape berkedudukan di Surabaya, adalah sah milik Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi / PT. Yekape Surabaya), <br /><br />Maka fakta tersebut semakin mempertegas bahwa Penggugat dalam perkara ini bukanlah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua Sertipikat objek sengketa, dan terkait adanya Permohonan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidaklah cukup menjadi pembuktian di hadapan hukum bahwa bidang tanahnya saat ini masih menjadi milik Penggugat, terlebih lagi Penggugat juga tidak memegang ataupun memiliki surat asli yang menjadi alas hak atas tanah Petok No. 416 Persil No. 57 Kelas D.II seluas 1.520 M2;</i><br /><br />Sehingga hasilnya adalah, Majelis Hakim PTUN Surabaya menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.495.000. (Jnt) <br /></div>

Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

Kuasa Hukum PT Yekape Surabaya, Setijo Busono, SH., MH : “Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca put...

Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

04.21 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4ihyuceAdz2UpRaYiZZt2RTqng3FkhSf7nQEOo4mPM8lYkEX1JZesetksQLPw_I_fnWeRFWH9r9eynnJwE0xdHuZbw4JJo8jO35bWa5IuxgZPHSTU0ZP-T_IqlSMAcRnqRB21YDez0e6g4bLK3xVh1abgAeyJAoAlY_bskQEXg5McUZM7DMM10QyoN8/s1920/IMG_20250209_02264758.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4ihyuceAdz2UpRaYiZZt2RTqng3FkhSf7nQEOo4mPM8lYkEX1JZesetksQLPw_I_fnWeRFWH9r9eynnJwE0xdHuZbw4JJo8jO35bWa5IuxgZPHSTU0ZP-T_IqlSMAcRnqRB21YDez0e6g4bLK3xVh1abgAeyJAoAlY_bskQEXg5McUZM7DMM10QyoN8/w324-h604/IMG_20250209_02264758.jpg" width="324" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">“Bagaimana Proses Hukum Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Menjadi SHGB Nomor 761 dan Nomor 762 Atas Nama PT.Yekape Surabaya?. Lalu Bagaimana Proses Persidangan Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Halimatus Alias Solichatusadikjah Terhadap PT Yekape Surabaya Di PN Surabaya Yang Sedang Berlangsung Di PN Surabaya? Akankah Sidang “Ronald Tanur Akan Kembali Terulang, dan PT Yekape Surabaya Tetap Menang???”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />"Tidak akan pernah, tidak akan pernah, dan tidak akan pernah lagi tanah yang indah ini akan mengalami penindasan satu sama lain lagi. - Nelson Rolihlahla Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan)<br /><br />Kalimat diatas sepertinya kebalikan dari apa yang dialami oleh perempuan berusia 55 tahun, yaitu Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah, warga Tenggilis Mulya Gg. 4/78, RT.003/RW.006 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya selaku pemilik tanah sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya yang diberikan oleh Bapaknya yaitu H. Abdulllah (Alm) semasa hidupnya atau sekitar tahun 1979. Namun saat ini tanah tersebut telah beralih status menjadi milik PT Yakape Surabaya berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024. Hal itu dicertakan langsung oleh Halimatus kepada beritakorupsi.co, Sabtu, 08 Februari 2025<br /><br />PT Yekape Surabaya, yang menurut Drs. A. Hermas Thony, M.Si, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, maupun salah seorang Dosen FH. Unair yang juga Ahli Administrasi Keuangan Negara saat dihubungi beritakorupsi.co beberapa hari lalu mengatakan bahwa PT Yekape Surabaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya. Dan saat ini DPRD Kota Surabaya sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Tentang PT Yekape Surabaya. Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komis B DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar yakni Agoeng Prasodjo <br /><br />Sementara dilansir dari laman http://www.yekape.com, bahwa PT. Yekape Surabaya yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 36, Kelelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya adalah sebuah perusahaan properti yang didirikan pada tanggal 15 Februari 1995 oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya atau YKP-KMS sekaligus selaku pemegang saham. Sedangkan alamat YKP – KMS di Jalan Sedap Malam No. 9-11 Surabaya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Cerita Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3hVI1fm0CgV7-Tx7MVt2ORpmJBfmpYEDLFqpKkJ_kYujq4262qhWKmbBv-zVBv_ZICwrXa0Co84IEeusdHChyphenhyphentLWTCAaHdFYBrdLPWaIExoM4vNlHJMSVhNLGS72v49E5rb1vX9LS4_AVSgSShNeAnaVvB3W-MYE45la-ai5p06s6T76hqKzEX8UWLE/s1557/IMG_20250209_02262850=1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1557" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3hVI1fm0CgV7-Tx7MVt2ORpmJBfmpYEDLFqpKkJ_kYujq4262qhWKmbBv-zVBv_ZICwrXa0Co84IEeusdHChyphenhyphentLWTCAaHdFYBrdLPWaIExoM4vNlHJMSVhNLGS72v49E5rb1vX9LS4_AVSgSShNeAnaVvB3W-MYE45la-ai5p06s6T76hqKzEX8UWLE/w444-h640/IMG_20250209_02262850=1.jpg" width="444" /></a></div></b></span>H. Abdullah memiliki lima orang anak, satu laki-laki sebagai anak 
pertama dan empat perempuan. Halimatus Sa’diyah adalah anak ke lima dari
 lima bersaudara. Sejak lahir pada tahun 1969, namanya adalah 
Solichatusadikjah, dan pada tahun 2024, namanya menjadi Halimatus 
Sa’diyah dan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Menurut
 Halimatus, bahwa H. Abdullah adalah orang terpandang yang memiliki 
banyak tanha di wilayah Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Selain itu, 
menurut Halimatus bahwa H. Abdullah adalah mantan Lurah di Tenggilis 
Mejoyo<br /><br />Sekitar tahun 1979, saat Halimatus duduk dibangku Kelas 3 
Sekolah Dasar (SD), H. Abdulllah (Alm) mengatakan bahwa tanah yang 
terletak di Tenggilis Mejoyo Selatan adalah miliknya yang sudah 
dicatatkan di Kelurahan. Selain Halimatus sebagai anak ke- 5 dari 5 
bersaudara, H. Abdulllah (Alm) juga meberikan sebidang tanah untuk 
masing-masing anaknya<br /><br />“Itu tanah saya sejak kecil dan saya tidak 
pernah menjual atau mengalihkannya kepada siapapun. Saat saya kelas Tiga
 SD, Bapak saya mengatakan baru pulang dari kelurahan mengurus tanah. 
Yang saya ingat waktu itu Bapak mengatakan “itu yang sebelah wetan 
(Timur) adalah milimu. Kami lima bersaudara, semua dikasih tanah karena 
Bapak saya banyak tanahnya,” kata Halimatus<br /><br />“Setelah saya lulus 
SMP dan langsung menikah, semua keluarga tidak merestui makanya saya 
memilih menikah di Pekalongan tempat suami dengan wali nikah hakim. Dan 
sampai sekarang semua kakak-kakak saya tidak menyukai suami dan ketiga 
anak-anak serta cucu-cucu saya karena perbedaan status ekonomi. Bapak 
saya meninggal tahun 90 (1990) dan Ibu sekitar lima atau lapan tahun 
kemudian,” lanjut Halimatus menceritakan dengan didampingi sang suami, 
dan seorang kerabatnya sekaligus warga Tenggilis Mejoyo Selatan yakni 
Sanpan <br /><br />Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah melanjutkan, 
bahwa tanah seluas 1.520 m2 sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 
Persil 57 Klas II D yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. 
Tenggilis Mejoyo Surabaya adalah termasuk Jalan yang digunakan oleh 
Perumahan, teras rumah serta sebagian yang dibangun oleh sebuah 
pergudangan di sebelah barat dan sebagian jalan di sebelah utara <br /><br />“Luas
 tanaha saya ini kan 1520 meter termasuk jalan ini, teras rumah yang di 
depan ini dan sebagian pergudangan itu juga Pos ini. Pos ini dulu sering
 di jaga Marinir tapi sekarang tidak lagi,” kata Halimatus Sa’diyah 
Alias Solichatusadikjah sambil menunjukkan lokasi yang dimaksud</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2004 Awal Mula Petaka Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah ke PT Yekape Suarabaya.  </b></span><span style="font-size: small;"><b></b> <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJcBZupEXERBHoaEn2mE2L0QFQoDaC1aDXLf5dLau-cY0V6GDiSJDRdFXmcWZsVeSC2UAelLF_VElWR4RHvSz3ZNro33QdDjzU54S6UU2elVMYP9ZirgT1iBj24S1FB_Re80YsyO-KXhHH6_ehmyqxs43pTzM46-o-8Pyudb7l_AWGnTmTyqfp-neIpA/s1920/IMG_20250209_02325495-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJcBZupEXERBHoaEn2mE2L0QFQoDaC1aDXLf5dLau-cY0V6GDiSJDRdFXmcWZsVeSC2UAelLF_VElWR4RHvSz3ZNro33QdDjzU54S6UU2elVMYP9ZirgT1iBj24S1FB_Re80YsyO-KXhHH6_ehmyqxs43pTzM46-o-8Pyudb7l_AWGnTmTyqfp-neIpA/w640-h360/IMG_20250209_02325495-1.jpg" width="640" /></a></span></div>Tahun 2004, saat Halimatus bersama suaminya pulang dari Jakarta ke Surabaya, Halimatus mampir melihat tanah miliknya sudah berubah, yaitu ada yang mengurug dengan Plang milik YKP yang berdiri ditanah di milik Halimatus. Plang tersebutpun dirobohkan oleh suami Halimatus dan kemudia melaporkannya ke Lurah Tenggilis Mejoyo<br /><br />Namun sejak tahun 2004 hingga 2024, Halimatus tidak mendapat pelayanan surat menyurat termasuk untuk mendapatkan surat keterangan kematian orang tuanyapun tidak dilayani. Dan pada tahun 2024, Halimatus demo ke Pemkot Surabaya dan sejak itulah Halimatus medapat pelayanan surat menyurat dari Kelurahan Tenggilis Mejoyo<br /><br />“Tahun 2004 waktu saya pulang dari Jakarta, saya melihat tanah saya sudah ada yang mengurug dengan Plang milik YKP. Plang itu dirobohkan suami saya. Saya pun ke Kelurahan mengecek, dan di buku kelurahan nama saya masih tercantuk. Tapi sejak itu sampai tahun 2024 saya tidak layani kalau saya mengurus sesuatu termasuk surat keterangan kematian orang tau dan saya tidak tau kenapa. Tahun 2024 saya demo ke Pemkot dan sejak itu barulah saya bisa mengurus sesuatu,” ungkap Halimatus<br /><br />Halimatus menceritakan, pada tahun 2012, tanah sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya masih tercatat atas nama Solichatusadikjah atau Halimatus.<br /><br />Namun pada tahun 2019, Halimatus alias Solichatusadikjah melihat tanahnya sudah ada tembok disebelah utara dan tengah-tengah dan tidak diketahui siapa yang menemboknya. Kemudian Halimatus alias Solichatusadikjah pun mengecek ke Kelurahan, ternyata ada nama lain yang tercantum dibuku Kelurahan yaitu YKP tanpa ada penjelasan atau keterangan lain seperti tahun, dan tidak mencoret nama Solichatusadikjah. Dan tembok yang ada ditengah-tengah tanah itupun dirobohkan oleh suami Halimatus dengan menggunakan palu atau martil besar. Halimatus dan suaminya menanam tanaman di tanah miliknya seperti jagung, tebu, cabai, pisang dan lain-lain serta membuat tambak lele yang terbuat terpal<br /><br />“Tahun 2019 saya melihat sudah ada tembok tapi tidak tau siapa yang membangun dan tembok itupun dirobohkan suami. Kami menanami tanaman dan juga da kolam ikan,” kata Halimatus sambil menunjukkan jenis-jenis tanaman dan kolam ikan atau tambak ikan lele<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Dua Kali Didatangi Orang Yang Mengaku Pemilik Tanah Yang Membeli Dari YKP, Dan Juga Didatangi Anggota TNI AL Maupun Provos </b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4q11P1QsEITrLu7xVzU80trmRyE1wkQrAp4q_XgRzz8LEFBwmMmrnlv8tsO0-1u9gEta-_qooN5rdp3iel_aHeJycAWSiuuCTvO8kGTVTzIcNEDlv3S2p_MA5b8ljbjE-wCjhRhxMPxdqAKYg-HbH1oVWMBVbqt8x-ZUOf9oj7Ps7SoEzvimGwKaba2s/s1705/IMG_20250209_02293176-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1705" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4q11P1QsEITrLu7xVzU80trmRyE1wkQrAp4q_XgRzz8LEFBwmMmrnlv8tsO0-1u9gEta-_qooN5rdp3iel_aHeJycAWSiuuCTvO8kGTVTzIcNEDlv3S2p_MA5b8ljbjE-wCjhRhxMPxdqAKYg-HbH1oVWMBVbqt8x-ZUOf9oj7Ps7SoEzvimGwKaba2s/w406-h640/IMG_20250209_02293176-1.jpg" width="406" /></a></div>Beberapa tahun lalu, Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu dua kali didatangi dua orang yang berbeda, dan mengaku selaku pemilik tanah yang membeli dari YKP yang hendak membangun. Kedua orang tersebut bukan warga Tenggilis Mejoyo<br /><br />“Saya dua kali didatangi dua orang yang berbeda mengaku pemilik tanah yang membeli dari YKP, katanya mau bangun. Ya saya bilang “ini tanah ku bukan tanah YKP” setelah itu orangnya pulang. Beberapa minggu kemudian orang yang sama datang lagi saat itu saya ada di warung. Orangnya agak marah menekan saya tapi saya tidak terpancing dan saya bilang “ ini tanah istri saya” terus orangnya pulang,” ungkap Marfu didampingi sitrinya, Halimatus Sa’diyah<br /><br />Dan ada lagi orang yang datang mau menurunkan bahan matrial dan sudah sempat ditunkan terus saya larang dan saya minta untuk di bawa lagi. Supir itu menelepon dan tidak lama bahan matrial yang sudah sempat ditunkan itu dinaikkan ke truk lagi dan di bawa pulang,” lanjut Marfu<br /><br />Selain didatangi orang yang tidak dikenal dan mengaku membeli dari YKP, Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, juga beberapa kali didatangi seseorang yang mengaku dari anggota TNI AL maupun Provos, namun tidak tau pangkatnya karena memakai Jaket<br /><br />Menurut Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Marfu, bahwa kedatangan anggota TNI AL maupun Provos adalah melarang dan meminta agar Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Marfu tidak melanjutkan dan membongkar gubuk yang dibangun ditas tanahnya<br /><br />“Sering ada yang keliling Marinir. Ada yang masuk ke lokasi dan melarang saya meneruskan dan membongkar. Ada sempat kami buat gubuk disini. Tapi besoknya sudah dirobohkan tidak tau siapa yang merobohkan,” ungkap Marfu dan istrinya, Halimatus Sa’diyah<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co saat itu juga, bahwa kehadiran anggota TNI AL di daerah Tenggilis Mejoyo, bisa jadi untuk patrolis karena rumah salah satu mantan Panglima TNI ada di daerah Tenggilis Mejoyo. Namun sumber meminta, kalau ada anggota TNI AL yang masuk ke lokasi tanah dan melarang pemilik tanah agar dicatat hari, tanggal, waktu dan nama orangnya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2021, Halimatus Ke Kantor YKP dan YKP Menjelaskan Bahwa Tanahnya Sudah Dibeli Dari H. Abdullah Melalui H. Zenal Pada Tahun 1979</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-spvBNHbWQyBbfDvBS-oZQpd0azliRNriwdGnMTcVGMZptsCLX0OZJRxi5nzOrZVL24BcjspYLdkEP_YB17KRD6_2Yvib8MccexzvdRO14hqpuFLr9eesUf3-VRxdClEwNg6wiCJ5NJAnHwkWgWVMbp4sG2FQcs0DMcZ_E__ebE6vudoz5NU2VHXiOnA/s1920/IMG_20250209_02291544.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-spvBNHbWQyBbfDvBS-oZQpd0azliRNriwdGnMTcVGMZptsCLX0OZJRxi5nzOrZVL24BcjspYLdkEP_YB17KRD6_2Yvib8MccexzvdRO14hqpuFLr9eesUf3-VRxdClEwNg6wiCJ5NJAnHwkWgWVMbp4sG2FQcs0DMcZ_E__ebE6vudoz5NU2VHXiOnA/w360-h640/IMG_20250209_02291544.jpg" width="360" /></a></div><br />Tahun 2021, YKP melalui salah seorang Satpan Perumahan Tenggilis Mejoyo Selatan, mengundang Halimatus  secara langsung agar datang ke kantor YKP di Jalan Sedap Malam No. 9-11 Surabaya tanpa menjelaskan untuk apa dan terkait apa. Dan Halimatus pun mendatangi kantor YPK dan bertemu dengan Catur selaku pimpinan YKP<br /><br />“YKP meminta saya datang ke kantornya melalui Satpam Pemurumahan di sini. Saya berharap dapat uang sebagai ganti rugi, saya datang ke kantor YKP di di Jalan Sedap Malam dan bertemu dengan Pak Catur selaku pimpinannya. Saat itu Pak Catur mengatakan kalau tanah saya sudah dibeli dari H. Abdullah melalui H. Zaenal. Saya tidak percaya dan nggak mungkin Bapak saya menjual tanah anaknya tanpa setahu saya. Buat apa Bapak saya menjual itu,” ucap Halimatus <br /><br />Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang tanah tersebut adalah sah milik PT Yekape Surabaya sebagaimana putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024, mengapa dibuku kelurahan Tenggilis Mejoyo yang dijadikan bukti dalam persidangan tidak mencantumkan nama PT Yekape Surabaya tetapi YKP ?<br /><br />Lalu mengapa yang menggugat Solichatusadikjah ke PN Surabaya adalah PT Yekape Surabaya dan bukan YKP sebagaimana tercantum di buku Kelurahan Tenggilis Mejoyo yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ?<br /><br />Apakah PT Yekape Surabaya adalah sama dengan YKP atau PT Yekape Surabaya sama dengan YKP-KMS secara badan hukum dan didirikan pada tahun yang sama oleh orang yang sama termasuk para pengurusnya adalah orang yang sama?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2024, Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu Hendak Dipenjarakan Oleh Catur Hadi Nurcahya, SH dan PT Yekape Surabaya Menggugat Halimatus Sa’diyah Di PN Surabaya</b></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8SIFxdHUOFUgJFyBWqAltgtCyyGcu1OvzSQwJZjOh_Z86IRs7xFZ2wd7GBWmzFKciVfqO-U8_lXqedKHbq73pFwE8RUtYXwx0deStsJz6W-EdK0WMO-SCjmPYI0jz-qGMUdBbC3VXjiUzsc8jW-UUU-EaA92uzTK_9Ym0StzkRLBG9Uc-zuONugbt0MU/s1276/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1276" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8SIFxdHUOFUgJFyBWqAltgtCyyGcu1OvzSQwJZjOh_Z86IRs7xFZ2wd7GBWmzFKciVfqO-U8_lXqedKHbq73pFwE8RUtYXwx0deStsJz6W-EdK0WMO-SCjmPYI0jz-qGMUdBbC3VXjiUzsc8jW-UUU-EaA92uzTK_9Ym0StzkRLBG9Uc-zuONugbt0MU/w640-h290/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" width="640" /></a></div>Mungkin salah satu cara untuk membungkam Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu atas kepemilikan tanah seluas 1.520 M di sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya atas nama Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah adalah memenjarakan<br /><br />Pada tanggal 3 April 2024, Catur Hadi Nurcahya, SH melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan Marfu ke Polrestabes Surabaya dengan Nomor Laporan : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024 dan sudah tahap penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024 atas nama Terlapor Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah, dalam perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP yang terjadi di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan Blok B.6 dan B.7 Surabaya pada sekitar bulan Januari-Februari 2024<br /><br />Sedangkan laporan Catur Hadi Nurcahya, SH terhadap Marfu selaku suami Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah berdasarkan Laporan nomor : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024, daan juga sudah tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP yang terjadi di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan Blok B.6 dan B.7 Surabaya pada sekitar bulan Januari-Februari 2024<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa dalam surat penggilan penyidik Polrestabes Surabaya tidak menjelaskan kedudukan Catur Hadi Nurcahya, SH mewakili siapa sebagai Pelapor yang melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan Marfu ke Polrestabes Surabaya? Apakah Catur Hadi Nurcahya, SH secara pribadi atau mewakili PT Yekape Surabaya atau YKP atau YKP-KMS?<br /><br />Setelah Catur Hadi Nurcahya, SH melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan suaminya, Marfu ke Polrestabes Surabaya, kemudian PT Yekape Surabaya yang berkantor di di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 36, Kelelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya menggugat Sa’diyah alis Solichatusadikjah ke PN Surabaya<br /><br />Namun Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah tidak penah menerima surat apapun dan jenis apapun serta melalui apapun dari Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuna No. 16 – 18 Surabaya terkait sidang gugtan oleh PT Yekape Surabaya selaku Penggugat terhadap Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Tergugat<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya tidak pernah menerima surat apapun dari Pengadilan. Surat pannggilan dari Polrestabes bisa nyampe ke tangan saya, kenapa surat dari Pengadilan tidak nyampe kalau memang dikirim?,” kata Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan nada bertanya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZzRUFmyWXhaQDngqXWsZlP7mqRWg8EIGbIr4Wa-0yzP77C_2U2duemMbQIaiqJKgBWGMIkeioHk3KPF4RJ2OSu810lGR1S0SblFtka6sRvZrBwrDf2DTYFgga6xPyXd15E6R3ACZ3-aANQcfIr_GrLuka-vCBmDFlUTwqAsYFtoNZoyKeQkqw6dG_4w/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZzRUFmyWXhaQDngqXWsZlP7mqRWg8EIGbIr4Wa-0yzP77C_2U2duemMbQIaiqJKgBWGMIkeioHk3KPF4RJ2OSu810lGR1S0SblFtka6sRvZrBwrDf2DTYFgga6xPyXd15E6R3ACZ3-aANQcfIr_GrLuka-vCBmDFlUTwqAsYFtoNZoyKeQkqw6dG_4w/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam gugatan PT Yekape Surabaya selaku Penggugat terhadap Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Tergugat, maupun dalam putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek), menyebutkan bahwa tanah seluas 523 M2 yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya,<br /><br />Dan tanah yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dengan batasbatas tanah sebagai berikut ;<ul><li>Batas Barat Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII</li><li>Batas Timur Tanah rumah Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII22</li><li>Batas Utara Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan VI B3 Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan   VI B5</li><li style="text-align: justify;">Batas Selatan Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII yang diatasnya berdiri bangunan yang berupa pagar tembok permanen adalah sah milik Penggugat   <br /></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Halimatus Sa’diyah Membuat Laporan Ke Polrestabes Surabaya Atas Hilangnya Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJADBK_TjCRdByshxGsEvNx-2zjlRod5h_dEkBj8TH8MXy1PbeqnWX7loFZunrLRFPgT8_IlAHi_13iOWIwrYydVg1rNHaxnMND4tA0jSDPFyvd9rIOJtDahl_DY2kepVMju9hgAqcwb0S1vAaY4-eyNDZinLZ_6CUL9SVQstDRPpYTp2PltLHxKvAJgw/s1675/A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1675" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJADBK_TjCRdByshxGsEvNx-2zjlRod5h_dEkBj8TH8MXy1PbeqnWX7loFZunrLRFPgT8_IlAHi_13iOWIwrYydVg1rNHaxnMND4tA0jSDPFyvd9rIOJtDahl_DY2kepVMju9hgAqcwb0S1vAaY4-eyNDZinLZ_6CUL9SVQstDRPpYTp2PltLHxKvAJgw/w412-h640/A.jpg" width="412" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menurut Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah, pada sekitar tahun 1986, Lurah Tenggilis Mejoyo penah mengumpulkan semua Leter C Asli/Petok D dengan alasan ada pembaharuan. Namun bagaimana kelanjutan perubahan dimaksud tidak pernah diperhatikan. Itulah sebabnya </span><span style="font-size: small;">Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">"Sekitar tahun 1986, saya lupa pastinya. Lurah pernah mengumpulkan Petok D alasannya ada pembahuruan. Karena lupa nggak ngurusin. Saya sudah membuat laporan polisi," ucap </span><span style="font-size: small;">Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah</span></div><div style="text-align: justify;"> <br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, apakah sah secara hukum atau memang sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, bahwa proses jual beli sebidang tanah atas nama Solichatusadikjah yang dilakukan oleh H. Abdullah yang memberikan pelepasan hak kepada Zaenal dan menjualnya kedapa PT Yekape Surabaya? Dan bagimana pula proses hukumnya hingga BPN Surabaya mengeluarkan 2 SHGB atas nama PT Yekape?<br /><br />Kalau memang jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surbaya sebagamana SHGB Nomor 761 dan 762 terbit tahun 2008 atas nama PT Yekape Surabaya, mengapa pada tahun 2012 bahkan hingga saat ini, nama Solichatusadikjah masih tercantum dan tidak dicoret/dihapus di buku kelurahan Tenggilis Mejoyo?<br /><br />Apakah ada rekayasa atau keterlibatan pihak lain dalam proses beralihnya sebidang tanah berupa Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah menjadi SHGB Nomor 761 dan 762 terbit tahun 2008 atas nama PT Yekape Surabaya?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2025, Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Melalui Pengacara Prodeo Menggugat SHGB Ke PTUN Surabaya dan Melakukan Perlawan Atau Menggugat Balik PT Yekape Surabaya Ke PN Surabaya</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC38rWF84xII-3t5erPXEQXwjWAzY9IJYd9vDwTRG095-hciFHrMr2Cssg02ZCzjNrvtg0ERx0E_dSqWtSTpojk9f7e2Vqv91MjcD4UFG1Y7s0xsPFsFOiuuokTmAMqeZum6VcxQZhO_ll0x7dS6pb5k_l27AkMup7zkSb-bS8N6BUZkHcqYOLFTBgtYk/s1705/IMG_20250209_02293176-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1705" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC38rWF84xII-3t5erPXEQXwjWAzY9IJYd9vDwTRG095-hciFHrMr2Cssg02ZCzjNrvtg0ERx0E_dSqWtSTpojk9f7e2Vqv91MjcD4UFG1Y7s0xsPFsFOiuuokTmAMqeZum6VcxQZhO_ll0x7dS6pb5k_l27AkMup7zkSb-bS8N6BUZkHcqYOLFTBgtYk/w406-h640/IMG_20250209_02293176-1.jpg" width="406" /></a></div>"Ketika kuasa berbicara, keadilan hanya sebongkah kue yang dimakan sendiri.” Atau “Mengejar keadilan adalah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, tak pernah menemui kepastian."<br /><br />Apakah ungkapan ditas yang akan dan atau dialami oleh Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang saat ini mencari sisa-sisa keadilan negara hukum agar sebidang tanah miliknya sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D seluas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya kembali kepangkuannya atau lepas begitu saja?<br /><br />Sebab usaha Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah melalui Pengacara Prodeo yaitu Yudha Budiawan, SH dkk dari kantor hukum Yudha Budiawan & Associates yang berkantor di Jalan Jeruk Raya No. 12, Perumnas Kamal, Bangkalan, Madura Jawa Timur sudah berupaya mencari sisa-sisa keadilan itu dengan cara menggugat SGHB Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tanggal berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dan SHGB Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, namun hasilnya nihil alias ditolak oleh PTUN Surabaya karena kedua SHGB tersebut dianggap sah<br /><br />Dan terakhir harapan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang saat ini telah menyidangkan perkara gugatan Perlawanan (Verzet) antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Pelawan yang semula Tergugat dengan PT Yekape Surabaya selaku Terlawan yang semula Penggugat<br /><br />Dalam gugatan perlawanan (Verzet) dijelaskan, bahwa pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah Solichatusadikjah yang saat telah diterbitkan SHGB dengan Nomor 761 dan 762 atas nama PT. Yekape Surabaya (incasu Terlawan);  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAIxPka5aUAhF9yfNkWh_rbYJ52EWI185asNZhQgp1kEEIgCrlCF2RhL-BTbhopUjyd3uMBa3xxj78xU9qj3o5RfBipk2Km4eq3MxV__IrMMr1YEKLvgl-6CcpwlcyHe9Y_T2_ycHy4fmDUCr0K29lyNmcFAOHg24XNEyGWbHd-qm_QkUHT6C88EOqEYg/s1080/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAIxPka5aUAhF9yfNkWh_rbYJ52EWI185asNZhQgp1kEEIgCrlCF2RhL-BTbhopUjyd3uMBa3xxj78xU9qj3o5RfBipk2Km4eq3MxV__IrMMr1YEKLvgl-6CcpwlcyHe9Y_T2_ycHy4fmDUCr0K29lyNmcFAOHg24XNEyGWbHd-qm_QkUHT6C88EOqEYg/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan hak tersebut, maka Pelawan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola, menggarap dan memindahkan hak atas tanah tersebut, dikarenakan hak milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh (vide Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);<br /><br />Bahwa Pelawan mendapatkan tanah sebagaimana dalam Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah dari ayah Pelawan yang bernama H. Abdullah, dan sejak kecil telah menguasai tanah tersebut, tanpa ada gangguan dari pihak manapun<br /><br />Pelawan hingga permohonan verzet ini diajukan, Pelawan tidak pernah merasa menjual atau memindah-tangankan tanah milik Pelawan kepada pihak manapun termasuk kepada Terlawan;<br /><br />Dalam gugatannya, Pelawan dianggap melawan hukum dikarenakan merusak bangunan pagar tembok yang dibangun oleh Terlawan, dimana pembangunan tersebut dibangun di atas tanah milik Pelawan yang menyebabkan Pelawan tidak memiliki akses untuk masuk ke tanah milik Pelawan, karena perbuatan Terlawan yang membangun tembok tanpa izin/sepengetahuan Pelawan adalah perbuatan melawan hukum<br /><br />Bahwa Terlawan mendalilkan adanya jual-beli antara ayah Pelawan yang bernama H. Abdullah kepada Terlawan tahun 1979, sebagaimana dalam putusan verstek berupa surat pernyataan pelepasan hak, maka setelah dilakukan inzage atas bukti tersebut, pelepasan hak dari H. Abdullah kepada Tergugat tersebut adalah dengan menggunakan Surat Kuasa Kepada Oranng LainYaitu H. Zaenal   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mGv6Mww2DE7oO6bceZcBpjT8fiESOizrayGhZEzsCu6TNSTs_W_EodLdXdISi93nbh4rtu6dCdYHsnbpQxBhl4afTaU5-PHwIraFh0cjgMgPUkWvM9owWTePiJ84ba5L0qj8rs9PUM7jKfTvOBGQhRP9NGBHcq1mrkperMXyLDlsDAFu8SLVX11Bw4E/s1920/IMG_20250209_02345624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mGv6Mww2DE7oO6bceZcBpjT8fiESOizrayGhZEzsCu6TNSTs_W_EodLdXdISi93nbh4rtu6dCdYHsnbpQxBhl4afTaU5-PHwIraFh0cjgMgPUkWvM9owWTePiJ84ba5L0qj8rs9PUM7jKfTvOBGQhRP9NGBHcq1mrkperMXyLDlsDAFu8SLVX11Bw4E/w640-h360/IMG_20250209_02345624.jpg" width="640" /></a></div>Pernyataan pelepasan hak tersebut bukan murni antara H. Abdullah dengan Terlawan tapi melalui H. Zaenal, kemudian dalam surat pernyataan pelepasan tersebut tercantum bahwa H. Zaenal telah mewakili 9 (sembilan) orang untuk dilakukan pelepasan hak kepada Terlawan termasuk didalamnya nama H. Abdullah<br /><br />Terkait dengan pelepasan hak tahun 1979 yang dilakukan oleh H. Zaenal dengan Terlawan, ternyata dalam surat pernyataan tersebut TIDAK DITEMUKAN SURAT KUASA KHUSUS DARI KESEMBILAN ORANG YANG DIWAKILKAN OLEH H. ZAENAL TERSEBUT YANG DAPAT MENERANGKAN BAHWA KESEMBILAN ORANG TERSEBUT BENAR-BENAR TELAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA H. ZAENAL. <br /><br />Sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka jual-beli atau pernyataan pelepasan hak yang terjadi pada tahun 1979 antara H. Abdullah dengan H. aenal adalah CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;<br /> <br />Bahwa Pelawan juga menyoroti keabsahan jual-beli/pelepasan hak dari H. Abdullah yang dikuasakan kepada H. Zaenal dan H. Zaenal kepada Terlawan adalah TIDAK SAH karena tanah yang dilakukan pelepasan tersebut bukan atas nama H. Abdullah melainkan atas nama Solichatusadikjah<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil akhir atau putusan Majelis Hakim PN Surabaya dalam  sidang gugatan Perlawanan atau gugatan balik yang dilakukan oleh Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah kepada PT Yekape Suarabaya? <br /><br />Apakah Majelis Hakim PN Surabaya yang menidangkan sidang gugatan Perlawanan atau gugatan balik yang dilakukan oleh Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah kepada PT Yekape Suarabaya akan tetap memenangkan PT Yekape Surabaya sebab PT Yekape Surabaya bukanlah milik perseorangan melainkan BUMD?. <br /><br />Sementara hingga berita ini ditayangkan di laman https://www.beritakorupsi.co/, belum ada tanggapan dari PT Yekape dan Wartawan masih berusaha untuk menghubungi termasuk pada persidangan yang akan berlasung pada Selasa, 11 Februari 2025 sebagaimana jadwal sidang yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah, yaitu Yudha Budiawan, SH dkk. (Jnt) <br /></div>

Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

“Bagaimana Proses Hukum Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas I...

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? <i>Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ?</i><br /><br /><i>Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                Undang ini<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:<br />       a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;<br />       b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<br />       c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</i></div><div style="text-align: justify;"><i>            ini; dan/atau<br />       d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</i></div><div style="text-align: justify;"><i>             disertai alasan permintaan tersebut.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              ketentuan Undang-Undang ini.</i><br /><br />Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. <br /><br />Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. <br /><br />Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. <br /><br />Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. <br /><br />Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? <br /><br />Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. <br /><br />Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. <br /><br />Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. <br /><br />Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. <br /><br />Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. <br /><br />Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar:<br />1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW;<br />2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar S <br /></div>

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. </i><br /><br />Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.<br /><br />Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. <br /><br />Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam.<br /><br />Keterangan Ahli di Muka Persidangan<br />Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.<br /><br />Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan.<br /><br />Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.<br /><br />Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”<br /><br />Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi.<br /><br />Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan!<br /><br />Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri.<br /><br />Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan<br /><br />Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<br /><br />Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan.<br /><br />Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:</b></span><ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>List Lembaga dan Akademisi<br />Lembaga :</b></span><br />1.    Indonesia Corruption Watch<br />2.    Jikalahari<br />3.    Greenpeace Indonesia<br />4.    PIL-Net Indonesia<br />5.    Senarai<br />6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang<br />7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<br />8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman<br />9.    Fitra Provinsi Riau<br />10.    Kabut Riau <br />11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia<br />12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia<br />13.    Auriga Nusantara<br />14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)<br />15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />16.    Bunga Bangsa<br />17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM<br />18.    Yayasan Tifa<br />19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)<br />20.    Perkumpulan HuMa Indonesia<br />21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)<br />22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI)<br />23.    Sawit Watch<br />24.    Transparency International Indonesia<br />25.    Thamrin School of Climate and Sustainability.<br />26.    WALHI Riau<br />27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru<br />28.    Lembaga Terranusa Indonesia<br />29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI]<br />30.    MADANI Berkelanjutan<br />31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA)<br />32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)<br />33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) <br />34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas<br />35.    WALHI Kalimantan Tengah<br />36.    POKJA 30<br />37.    FIAN Indonesia<br />38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI)<br />39.    Pantau Gambut <br />40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)<br />41.    LBH Jakarta<br />42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)<br />43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)<br />44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)<br />45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI)<br />46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan<br />47.    YASMIB Sulawesi<br />48.    Satya Bumi<br />49.    KP2KKN Jawa Tengah<br />50.    Anti Corruption Committee Sulawesi<br />51.    Puskaha Indonesia<br />52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana<br />53.    Perkumpulan Creata<br />54.    Lokataru Foundation<br />55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)<br />56.    Pusaka Bentala Rakyat<br />57.    Yayasan Cahaya Guru <br />58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)<br />59.    Trend Asia<br />60.    IMPARSIAL<br />61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL)<br />62.    Yayasan Kurawal<br />63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)<br />64.    Rumah Baca Komunitas<br />65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI)<br />66.    SAFEnet<br />67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)<br />68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK)<br />69.    Kemitraan<br />70.    IM57+ Institute <br />71.    Sajogyo Institute<br />72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia<br />73.    Rumah Baca Aksara<br />74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)<br />75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Akademisi</b></span></div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang)<br />2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga)<br />3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan)<br />4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar)<br />5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat)<br />6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) <br />7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)<br />9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)<br />10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)<br />11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) <br />12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School)<br />13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB)<br />14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI)<br />15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya)<br />16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM)<br />17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) <br />18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)<br />19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) <br />21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)<br />22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)<br />23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)<br />27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta<br />33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)<br />34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia)<br />35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) <br />36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana)<br />37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)<br />38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)<br />39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur)<br />40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran)<br />41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)<br />42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan)<br />43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa)<br />44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember)<br />45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa)<br />46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)<br />47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD)<br />48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera)<br />49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana)<br />50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti)<br />51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi </b></span><br />1.    Henrek Lokra<br />2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin<br />3.    Fernando Simanjuntak<br />4.    Ambrosius Mulait.<br />5.    Pdt. Gomar Gultom<br />6.    Retha Andoea<br />7.    Yayum Kumai<br />8.    Judianto Simanjuntak <br />9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011)<br />11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) <br />12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />13.    Siswadi<br />14.    Delphi Masdiana Ujung<br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya)<br /></div>

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

BERITA KORUPSI .CO – “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

BERITAKORUPSI.CO

Kejari Tanjung Perak Masih Menunggu Putusan MA Dalam Perkara Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim

Pasangan Pasutri Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Rp147 M, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo Menerima dan Hasan Aminiddin (Anggota DPR RI) Menolak

Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI