BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BCl8UjondwtwSCs2i1CIpW7sHvkcxlL5uGK3dzOLNP5981y4rzPzUqn3qCjZysxTMvRJVpRiSepshrP0Eu9ALHs9P9Hm96KZ3llySRxu1Ns92NrgGn2hCgL5lbcXQxhpw3yFq6x2Sqg/s1600/OTT+DLH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BCl8UjondwtwSCs2i1CIpW7sHvkcxlL5uGK3dzOLNP5981y4rzPzUqn3qCjZysxTMvRJVpRiSepshrP0Eu9ALHs9P9Hm96KZ3llySRxu1Ns92NrgGn2hCgL5lbcXQxhpw3yFq6x2Sqg/s640/OTT+DLH.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pelimpahan tahap II, kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidoarjo, akhirnya dinyatakan sempurna (P21) sekaligus diterimanya berkas perkara dari Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Surabaya ke ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, pada Kamis, 20 Juli 2017. 
 
"Ia hari ini tahap dua. Penyidik Kejari Surabaya telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Dua tahap penyidikan dan 1 tahap penuntutan ,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru, saat dihubungi Wartawan Media ini, Kamis, 20 Januari 20 Juli 2017. 
 
Namun sayangnya, dua nama tersangka yang masih dalam tahap penyidikan belum dipublikasikan namanya. 
 
Sebelumnya, Kejari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkara kasus OTT dengan Satu tersangka ke penyidik Polrestabes. Hal itu disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Surabaya kepada Media ini di Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. 
 
“Sekarang kita masih memeriksa berkasnya, karena minggu lalu kita kembalikan dengan memberikan beberapa petunjuk,” kata Heru saat itu. 
 
Bisa jadi, alasan pengembalian berkas perkara OTT tersebut oleh Kejari Surabaya ke penyidik Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Surabaya, karena tersangkanya hanya satu orang. Hal itu secara tidak langsung di akui Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini, saat ditanya terkait jumlah tersangka dalam kasus OTT tersebut. 
 
Dina Karandina (42), adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sidoarjo yang bertugas sebagai  staf pengolah data pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo. 
 
Pada Kamis, 23 Maret 2017, Dina Karandina di tangkap Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya di Hotel JW Mariot dengan barang bukti uang sebesar Rp 25 juta sebagai pelican pengurusan ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebuah gudang di kawasan Kabupaten Gresik. 
 
Akibatnya, Dina Karandina pun dijerat dengan pasal 12 huruf E Undan-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tragisnya, terangka pun terancam dipecat sebagai PNS di Pemkab Sidoarjo.  (Redaksi)

Tipikor Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

beritakorupsi.co – Pelimpahan tahap II, kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidoarjo, akhirnya dinyatakan sempurna (P21) sekaligus diterimanya berkas perkara dari Penyidik Tindak Pidana Korupsi (…

Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

02.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s1600/IMG_20170719_144541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s640/IMG_20170719_144541.jpg" width="640" /> </a></div>
 
beritakorupsi.co -  Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sabu (SS), kedua saudara sepupu itu tidak akan berurusan dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya, pada 9 Maret 2017. Pada Rabu, 19 Juli 2017, Ratna, wanita simpanan lelaki beristri yang tinggal di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya bersama pria yang menjadi pacarnya itu harus duduk bersama sepupunya, Taufik serta Amirulla, di kursi pesakitan PN Surabaya untuk kembali menjalani persidangan, acara pemeriksaan sebagai terdakwa. Dalam persidangan, kepada Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Hariyano, terdakwa Amirulla   kepada Rozi yang saat ini masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) salah satu Bandar yang tingga; di Bangkalan, Madura. “Kami patungan Pak. Yang membeli saya, dan transaksi di sekitar Jembatan Suramadu Bangkalan," jawab Amirullah kepada Hakim Hariyanto. Sementara terdakwa Ratna, saat ditanya Majelis Hakim tentang pekerjaannya, dengan jujur, janda beranak 1 ini mengatakan tidak punya pekerjaan. “Saya kost sama pacar saya, tapi dia sudah punya istri. Untuk bayar kost dan biaya hidup  dibiayai oleh pacar," ungkap janda satu anak ini jujur. Jawaban terdakwa ini membuat Majelis Hakim agak tersenyum. " Waduh, enak banget, sekarang pacar kamu tidak mau datang setelah tahu kamu ditangkap Polisi ya," tanya Hakim Haryanto. Saat Majelis Hakim menanyakkan kepada terdakwa Taufik yang masih saudara sepupu dengan terdakwa Ratna, mengapa mengkonsumsi Narkoba. Terdakwa ini menjawab hanya iseng. "Kami iseng aja Pak, soalnya lagi nggak ada kerjaan," kata Taufik enteng. Ketiga terdakwa ini ditangkap oleh anggota Idik III Satreskoba Polrestabes Surabaya,  di rumah Kost Ratna Oktaviani di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya, saat sedang pesta shabu pada Kamis, 9 Maret 2017. Obat “setan” tersbut dibeli dari Rizi seharga Rp 400 ribu dengan cara patungan. Transaksi dilakukan oleh Amirulla dengan Rozi di sekitar Jembatan Suramadu. Akibatnya, ketinganya pun dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 milliar.  (Redaksi)

Pidana Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

beritakorupsi.co - Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sabu (SS), kedua saudara sepupu itu tidak akan berurusan dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestab…

JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

02.37 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Andai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun, bukan seorang pengusaha dan tidak didampingi Pencagacara Kondang, bisa jadi tuntutan pidana penjara diatas 1 tahun. Namun, tidak demikian yang dialami Trisulowati alias Chin Chin, wanita si “pencuri” dokumen perusahaan milik PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) atau yang lebih dikenal dengan nama Hotel Empire Palace. Sejak persidangan, terdakwa Chin Chin yang didampingi pengacara kondang dari Jakarta, Hotman Paris Hutapea, bersama Piter Talaway dkk, yang menjadi Penasehat Hukum (PH) terdakwa, memang menjadi t perhatian Khusus dari pengunjung sidang di PN Surabaya termasuk para awak media. Sebab terdakwa Chin Chin selaku Direktur Utama (Dirut) PT BCM yang dilamporkan Gunawan Angka Widjaya selaku Komisaris Utama (Komut) ke pihak Kepolisian, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menjerat wanita cantik ini dengan pasal 376 KUHP. Pasal 376 KUHP, Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun, dengan erbuatan ; a. Dengan sengaja memiliki. b. Memiliki suatu barang. c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. d. Mengakui memiliki secara melawan hukum. e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. f. Penggelapan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin. Hukuman :Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Pada Rabu, 19 Juli 2017, setelah sempat tertunta pembacaan surat tuntutan, JPU Sumantri dari Kejari Surabaya barulah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa, dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua H.R. Unggul Warso Mukti. Dalam surat tuntutannya, JPU Sumantri menyatakan bahwa, terdakwa (sempat dipenjara dan saat ini status tahanan Kota) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 376 KUHP. terdakwa pun hanya dituntut pidana penjara 10 bulan. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan,” ucap JPU Sumantri Beberapa menit usai persidangan, JPU Sumantri, saat ditanya media ini mengatakan, yang memberatkan terdakwa tidak mengakuinya. “Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakuinya. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum [ernah dihukum,” ujarnya. Sementara Tim PH terdakwa mengatakan keberatan atas tuntutan JPU. Bisa jadi, sebagai PH terdakwa, berharap agar terdakwa dituntut bebas. Dari tuntutan JPU Sumantri tersebut terhadap terdakwa, rumor tak sedap pun beredar di sekita PN Surabaya. Bila terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim dan dikurangi masa tahanan, maka terdakwa akan tetap berada di luar dan tidak dipenjarakan lagi. Akankah menjadi kenyataan ?.  (Redaksi)

Pidana JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

beritakorupsi.co – Andai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun, bukan seorang pengusaha dan tidak didampingi Pencagacara Kondang, bisa …

Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

20.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tersangka kasus korupsi KTP-elektronik. Penetapan status itu menandakan KPK terus mengembangkan dan mengejar aktor-aktor yang turut diduga menerima uang dalam persekongkolan pengadaan KTP-el mengacu kepada keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Novanto disangkakan melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman seumur hidup (dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati). Keterlibatan Setya dapat dilacak sejak awal persidangan melalui pengakuan saksi seperti pertemuan di Grand Melia (SN, Kemendagri dan Andi Narogong), Kesaksian Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos yang mengaku pernah dua kali menemui Setya Novanto, kesaksian Johanes Richard Tanjaya, yang merupakan salah satu tim IT yang mengetahui jatah 7 persen untuk SN dkk. Dengan kesaksian dan alat bukti yang dimiliki KPK, keterlibatan SN dalam kasus KTP-el menjadi sangat terang benderang. Aroma persekongkolan penganggaran hingga pengadaan terasa kentara dengan permainan SN bersama Konsorsium yang dikendalikan Andi Narogong. Tentu saja tuduhan melakukan korupsi akan semakin mencoreng citra DPR, apalagi saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai pimpinan DPR. Jika dalam kasus Papa Minta Saham, Setya mengundurkan diri, maka sudah selayaknya yang bersangkutan mundur sebagai Ketua DPR untuk menghadapi proses hukum. Pada saat yang sama, status hukum Novanto pastinya akan berdampak kepada sikap politik yang harus ditempuh Golkar secara kelembagaan, kondisi hukum tata negara yang harus dihadapi DPR, dan tindakan hukum yang harus pula ditempuh KPK. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) perlu menjelaskan langkah-langkah hukum dan politik yang terkait kasus tersebut sebagai berikut: 1.    DPR dapat memberhentikan Setnov dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut Pimpinan DPR dapat diberhentikan karena tiga hal: a.    meninggal dunia; b.    mengundurkan diri; atau c.    diberhentikan Ketentuan tentang “diberhentikan” itu diatur lebih lanjut dalam ayat (2) ketentuan yang sama bahwa pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh Partai Golkar. Apabila Partai Golkar mengusulkan pemberhentian Novanto, maka berdasarkan 2.    ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU MD3, maka kursi Novanto sebagai Ketua DPR dapat diisi oleh salah satu pimpinan DPR yang ada saat ini, dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR sampai ditunjuk Ketua DPR defenitif menggantikan Novanto; 3.    Partai Golkar penting untuk memberhentikan Novanto dikarenakan sebagai partai besar, Golkar akan memerlukan sosok pimpinan yang fokus dalam menjalankan tugas. Apalagi tahun-tahun politik yang semakin dekat, termasuk pembahasaan rancangan undang-undang Pemilu yang memasuki fase pengambilan keputusan terakhir, membutuhkan seorang pemimpin yang fokus menjalankan roda organisasi partai. Status tersangka Novanto akan menguras waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyelesaikan kasusnya di KPK. Pilihan Golkar untuk memberhentikan Novanto penting, selain berupaya membenahi partai dari anggotanya yang bermasalah dalam kasus korupsi, juga merupakan langkah yang penting untuk memperkuat organisasi partai di tahun politik yang sangat luar biasa ini; 4.    Partai Golkar harus memberikan ruang kepada Novanto untuk fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya. Jika Golkar tetap mempertahankan Novanto, pastinya akan menganggu konsolidasi dan jalannya organisasi partai. Bahkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap partai politik, khususnya Partai Golkar akan semakin menurun, karena seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi masih menjabat ketua umum, sekaligus Ketua DPR. Sikap tegas Golkar tidak terkait dengan perkara Novanto dapat ditunjukan dengan memberhentikan Novanto sebagai Ketua DPR; 5.    Sikap KPK dalam perkara ini harus lebih tegas dengan menahan Novanto, apalagi terhadap Novanto dituduhkan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup (bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan sanksi hukuman mati). Selain itu, penahanan Novanto penting untuk segera dilakukan, untuk mempercepat penanganan perkara, serta menghindari potensi seorang tersangka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, sehingga sulit untuk diketahui keberadaannya. Karena, meskipun Novanto sudah dicekal untuk bepergian keluar negeri, tindakan melarikan diri tidak bisa dipandang sebagai upaya melarikan diri keluar negeri saja. Seorang tersangka kasus korupsi yang berada di wilayah Republik Indonesia juga sangat berpotensi menghilang, dan sulit untuk diketahui keberadaannya, jika tidak segera ditahan oleh KPK. 
Sumber : Pusat Studi Konstitusi Fak. Hukum Unand & Indonesia Corruption Watch

News Tipikor Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

Jakarta, beritakorupsi.co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tersangka kasus korupsi KTP-elektronik. Penetapan status itu menandakan KPK teru…

Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

19.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) dibawah kendali Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejati Jatim sejak akhir tahun 2015 lalu, sementara masih ada 3 kasus lama terkesan “diabaikan”. Ada apa ? Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum Kejati Jatim) menyampaikan kepada wartawan atas tindak hukum yang dilakukan oleh 5 Kepala Kejaksaan Negeri terhadap para tersangka kasus dugaan Korupsi. Ke 5 Kajaksaan Negeri yang dimaksud antara lain, Kejari Gresik, Kejari Batu, Kejari Ngawi, Kejari Kab. Kediri dan Kejari Kota Pasuruan. Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard, secara rici menyampaikan terkait penahan para tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan ke 5 Keajari tersebut, antara lain, Kejari Gresik, pada Selasa, 18 juli 2017, telah melakukan penahanan terhadap  2 salah satu diantaranya, Masyula. Tersangka Masyaula, sebagai penyelia dana di Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, diduga telah melakukan penyelewengan dana & deposito nasabah Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP. 2.518.056.404. Kejaksaan Negeri Batu, Senin, 17 Juli 2017 juga melakukan penahanan terhadap tersangka Kusyanto dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan dana publikasi sewa Billboard di Denpasar,Bali dan di Juanda-Sidoarjo sebesar Rp.54.385.000 pada kegiatan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kota Batu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.238.186.000. Kemudian Kejari Ngawi, Senin, 17 Juli 2017, melakukan penahanan terhadap tersangka Dwi Rahayu Purwaningsih, mantan penyelia Bank BPR Provinsi Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, Unit Kecamatan Sine. Tersangka selaku kepala penyelia pada Bank BPR dan Bank UMKM Prov. Jatim Cabang Ngawi, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu,  melakukan pembatalan transaksi setoran dari nasabah dan penarikan ceraa tunai dari rekening  tabungan tanpa sepengetahuan nasabah (untuk tabungan). Sedangkan untuk kredit, tersangka tidak mentransaksikan pelunasan pinjaman atau tidak dibukukan pelunasan pinjaman sebagai  angsuran pinjaman. Berdasarkan keterangan/pengakuannya (tersangka), ada yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, mengalami kerugian sebesar Rp. 280.205.000. Tak ketinggalan Kejari Kabupaten Kediri. Pada Selasa, 18 Juli 2017, melakukan Penahanan terhadap tersangka Dra. Sriani dan Binti Yatimatu Sholichah menjelang sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. Tersangka sebagai verifikator PNPM Kec. Pagu Kab Kediri, diduga turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dalm pencairan/penggelapan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM (Pemberdayaan Nasional Program Masyarakat)  Kec. Pagu Kab. Kediri Tahun 2015, yg bersumber dari APBN dan APBD,  yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 131 juta. Serta Kejari Kota Pasuruan juga melakukan penahanan terhadap tersangka Abdul Azis dan Samsuri dalam kasus dugaan Korupsi penerimaan dana hibah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Pemkot Pasuruan TA 2015 kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pemuda Mandiri Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dengan kerugian negara sebesar Rp.105 juta. Empat Kasus Korupsi Di Jawa Timur “Hilang ?” 
Anehnya, dibalik “kegarangan” Maruli Hutagalung saat menetapkan 2 tokoh national menjadi tersangka Korupsi di Jawa Timur yakni, La Nyalla Mattalitti (Mantan Ketua Umum PSSI) dalam aksus Korupsi dana hibah Kadin dan mantan CEO Jawa Pos Group yang juga mantan Menteri BUMN serta Kandidat Presiden tahun 2014, Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU milik Pemprov. Jatim  menjadi tersangka/terdakwa (masih dalam proses Kasasi dan Banding) dalam Kasus dugaan Korupsi, ternyata tidaklah demikian dalam beberapa kasus Korupsi yang lebih jelas dengan adanya putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Diantaranya, Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Lalu kaus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.  Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa yaitu, Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu). Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, untuk menghabiskan anggran dsn hsrudlsh bertsnggung jawab. Usai persidangan saat itu, sempat terjadi ketegangan antara salah satu istri terdakwa dengan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu. Istri terdakwa menuding bahwa Jaksa tak berani memerikasa Wali Kota terkait keterlibatannya dalam kasus yang menyeret suaminya. Ketidak beranian Jaksa menurut istri terdakwa, karena Jaksa telah “meneriama sesuatu”. Selain dua kasus ini “hilang” dari buku daftar “hitam” Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, ternyata masih ada yang “lenyap” diantaranya, kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar. Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. Kemudian 2 tersangka dalam ksus Korupsi pembangunan geung DPRD Kota Madiun tanun 2015, yakin Kaiseng dan Shonhaji, hingga saat ini belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pada hal, 6 tersangka/terdakwa sudah diadili serta divonis bersalah serta  sudah berkeuatan hukum tetap pada Maret 2017. Terkait dengan ke 4 kasus ini, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hanya memrintahkan kepada Kasindik (Kepala Seksi Penyidikan) Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Bayu untuk mencatatnya, saat Wartawan Media ini memeberkan di Kejati Jatim beberapa saat setelah sidang putusan (Vonis) terhadap terdakwa Dahlan Iskan. Anehnya, hingga hari ini, tak ada kelanjutannya. Apakah  penanganan dalam kasus Korupsi sudah “Kedaluarsa” atau memang ada “udang dibalik Batu ?”  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

beritakorupsi.co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) dibawah kendali Maruli Hutagalung, selaku …

Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

19.30 beritakorupsi 0

#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s1600/NTT1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s640/NTT1.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 beritakorupsi.co –
 Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal 
(Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, 
yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan 
merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 
4.292.378.200, kembali digelar, pada Senin, 17 Juli 2017. 
 
Setelah
 JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap 
terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, 
Nusa Tenggara Timur (NTT) (10 Juli 2017), kini giliran terdakwa 
membacakan surat Pledoi (Pembelaannya) di hadapan Majelis Hakim selaku 
Marwah Tuhan. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Marthen Luter 
Dira Tome, membacakan pembelaanya sebelum Pledio dari Penasehat Hukum 
(PH)-nya, Johannes Dkk. 
 
Dalam surat pembelaannya, terdakwa 
mengatakan bahwa, proses hukum dalam kasus ini memakan waktu yang cukup 
panjang dan sangat melelahkan yakni kurang lebih 10 tahun. Bola panas 
dari kasus ini bergulir pada tahun 2007, berawal dari laporan Anita 
Yakoba Gah, salah seorang anggota DPR RI. 
 
Anita Yacoba Gah, kata 
terdakwa, melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, tentang 
adanya dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah PLS pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 
2007  sebesar Rp 77 miliar, setelah terdakwa menjabata sebagai Kasubdin 
dan juga sebagai PPKm, tidak melayani permohonan anggaran yang diajukan 
Yayasan Anita Media center Air milik anggota DPR RI tersebut. 
 
Saat
 itu, lanjut terdakwa, bahwa Yayasan Anita Media center sedang menangani
 program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu pendidikan anak 
pengungsi dengan total anggaran sebesar Rp 300 juta. Pengelolaan program
 dan anggaran tersebut oleh Yayasan Anita Media center bermasalah, 
karena kegiatan hanya dilaksanakan beberapa kali dan anggaran tidak 
direalisasikan, akibatnya masyarakat pengungsi Timor Timur yang menjadi 
sasaran program tersebut menuntut, agar Yayasan AMC segera 
merealisasikan anggaran milik masyarakat. 
 
“Tetapi saat itu, 
Yayasan AMC tidak dapat merealisasikan anggaran dimaksud karena anggaran
 sudah habis dipakai untuk operasional Yayasan. Hal ini terkuak ketika 
beberapa kali saya didatangi kelompok masyarakat pengungsi dalam rangka 
menagih anggaran yang menjadi hak mereka yang dikelola Yayasan AMC, 
karena sesuai dengan penjelasan Anita Yakoba Gah bersama staf Yayasan 
AMC kepada masyarakat, bahwa Yayasan AMC belum bisa merealisasikan 
anggaran tersebut, karena anggaran yang menjadi hak mereka masih 
sementara diproses di Subdin PLS Provinsi. Anggaran belum bisa cair 
karena Kasubdin PLS Provinsi selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan 
lain,” beber terdakwa dalam pledoinya. 
 
Bisa jadi, karena terdakwa
 tidak merealisasikan permohonan anggaran yang diajukan Yayasan AMC, 
sehingga menurut terdakwa, Anita Yakoba CS, melakukan rekayasa laporan 
ke Kejari  Kupang dan ke KPK, Inspektorat Jenderal Depdiknas tentang 
pengelolaan program pemberantasan buta aksara (PBA) di Kabupaten Kupang,
 yaitu adanya kelompok yang fiktif yang dilakukan oleh para 
penyelenggara. Menindaklanjuti laporan anggota DPR tersebut. pada awal 
2008, Kejari Kupang melakukan penyelidikan dan memeriksa 104 orang 
penyelenggara program PLS di Kabupaten Kupang. 
 
Sayangnya, mengapa
 terdakwa tidak melaporkan Yayasan Anita Media Center terkait penggunaan
 anggaran dalam program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu 
pendidikan anak pengungsi ? 
 
 
KPK Sepertinya Menganggap Penyidik Kejati NTT Tidak Serius, Sehingga KPK Mengambil Alih Penyidikan 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a> 
Anehnya, pada tanggal 17 November 2014, penyidik KPK mengambil alih penyelidikan kasus ini dan menetapkan saya sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saya pada tanggal 15 Agustus 2015. Saya merasa, bahwa penetapan saya sebagai tersangka oleh penyidik KPK, tidak didasarkan pada bukti awal yang kuat, oleh karena itu melalui pengacara saya, mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2016. Dan akhirnya, PN Jakarta Selatan lewat putusannya Nomor : 65 /PID.PRA/ 2016 PN. Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 mengabulkan gugatan praperadilan saya. 
 
Dalam putusan praperadilan tersebut ditegaskan, tidak sah dan memerintahkan kepada termohon dalam (penyidik KPK) untuk menghentikan penyidikan atau mengaembalikan seluruh berkas perkara terkait hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Korupsi pada program PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT untuk dihentikan penyidiknnya. 
 
Tragisnya, pada tanggal 14 November 2016, KPK menangkap saya di Jakarta dan sehari kemudian, saya ditahan di rutan KPK. Dengan adanya penangkapan dan penahanan diri saya sebagai tersangka, sesungguhnya ada beberapa catatan yang patut disimak antara lain : a,  bawa KPK dalam mengambil alih proses penyidikan kasus ini, tindakannya terkesan sebagai lembaga Superpower yang dapat melakukan tindakan hukum kapan saja, dimana dan dengan cara apa saja pada semua pihak. 
 
Apakah dapat dibenarkan kalau KPK Sebelum melaksanakan putusan praperadilan berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini ? Apakah KPK boleh saja mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan ? Atas dasar apa KPK menetapkan saya sebagai tersangka dalam kasus ini, sementara berkas hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai putusan Praperadilan di PN Jakarta Selatan harus diserahkan kepada penyidik Kejati untuk dihentikan. 
 
 
JPU KPK Menuntut Terdakwa Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 3,7 Milliar Yang Diterima Pihak Lain Dan FK-TLD Dianggap “Tidak” Sah 
 
Menyimak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
KPK, terdakwa didakwa melakukan beberapa perbuatan yang dapat merugikan 
keuangan negara sebesar Rp 4.292.378.200 dengan rincian sebagai berikut ;
 1. terdakwa telah mengalihkan Penyaluran dana kegiatan PLS melalui 
Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Provinsi NTT, melakukan
 pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas negara,
 dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan pasal 
26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional untuk Prosedur Operasional Standar (POS), pelaksanaan program 
dan anggaran dana dekonsentrasi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah 
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dan Keppres Nomor 80 tahun 
2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s1600/NTT......jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s640/NTT......jpg" width="360" /></a> Selain itu, terdakwa juga didakwa telah memotong uang transport penyelenggara sebesar Rp 50.000 per kelompok untuk diberikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, sehingga dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000. terdakwa didakwa telah meminta dana operasional kepada Basa Alim Tualeka sebesar Rp 390 juta melalui rekening Simon Dira Tome, sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp 390 juta. Juga didakwa, bersalah bersama-sama dengan Thobias Uly, Jhon Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka, sehingga telah memperkaya Basa Alim Tualeka sebesar Rp 572.378.200. 
 
Ironisnya, dalam tuntuta JPU KPK, terdakwa justru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 milliar yang tidak diterima oleh terdakwa sepeserpun. Bukankah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikmati oelh terdakwa yang dibuktikan dalam persidangan ? 
 
“Keberadaan Forum dalam pelaksanaan program PLS, bukanlah inisiatif pribadi saya selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, tetapi atas kesepakatan para Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Provinsi NTT dan para Ketua FK-TLD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagai perwakilan penyelenggara atau pengelola program PLS dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tahun 2007 yang bertempat di Hotel Bahagia 2 SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Maret 2007. Dasar pertimbangan dari keterlibatan FK-TLD dalam pengelolaan anggaran TLD tahun 2007 adalah bertolak dari Ketentuan dan syarat pencairan dana oleh para pengelola PLS adalah, bahwa para pengelola program PLS harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening bank,” ungkap terdakwa 
 
Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa menjelaskan, pembentukan FK-TLD berpedoman pada pendidikan tenaga kependidikan non formal (PTK –PNF) Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PM-PTK) nonformal Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2006. Akta notaris serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Forum Komunikasi tenaga lapangan pusat dan mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan rapat Badan pendiri, pada pasal 6 tentang organisasi berskala nasional yang beranggotakan TLD di seluruh Indonesia dipimpin oleh pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota. 
 
Dalam pembelaanya, terdakwa menjelaskan terkait pemotongan dana transport sebesar Rp 50.000 per kelompok, sehingga terdakwa dianggap memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000, adalah merupakan suatu keniscayaan. Karena menurut terdakwa, tidak pernah menyuruh ataupun memotivasi para penyelenggara untuk memotong uang transport mereka. 
 
Menurut terdakwa, hal tersebut merupakan murni kesepakatan bersama para penyelenggara. Terdakwa menyatakan, jika dakwaan JPU KPK lahir dari pemahaman terhadap lampiran petunjuk lapangan program PLS tahun 2007 tentang rincian biaya KF tahun 2007 khususnya pada kolom keterangan transport penyelenggara dicantumkan atau disebutkan, Camat Cs, sebesar Rp50.000, berdasarkan kesepakatan. Tetapi JPU KPK menyimpulkan bahwa, terdakwa telah memotong dana transport penyelenggaraan Rp 50.000 per kelompok per bulan untuk diserahkan kepada Camat Cs dan telah merugikan negara, karena Camat Cs bukanlah penyelenggara program PLS. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa JPU telah terjerumus dalam pemahaman yang sangat keliru terhadap tabel rincian biaya tersebut. 
 
Terdakwa memaparkan, Camat Cs bukanlah penyelenggara tetapi mereka adalah tokoh-tokoh pengaruh yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa, yang sangat dibutuhkan perannya oleh penyelenggara untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada warga belajar, agar mau mengikuti kegiatan belajar sampai tuntas atau selesai. Terlibat atau tidaknya para Camat Cs dalam pelaksanaan program PLS, tidak mempengaruhi alokasi dana untuk penyelenggara, karena dana tersebut telah ditetapkan dalam RK-AKL, yaitu sebesar Rp900.000. 
 
“Ketika JPU KPK mempersoalkan uang transport penyelenggara yang dialokasikan untuk mengganti uang transport dari camat Cs, yang melakukan kunjungan ke kelompok belajar diklarifikasi sebagai suatu perbuatan yang dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar R3.330.000.000, merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena jumlah dana transport pengelola yang dianggarkan sebesar Rp 150.000 per kelompok per bulan. Namun dari jumlah tersebut disepakati oleh para penyelenggara sendiri untuk menyisihkan Rp 50.000 per kelompok per bulan sebagai pengganti uang transport bagi Camat Cs yang berkunjung ke kelompok belajar. Kalaupun tidak ada kunjungan dari Camat Cs, maka uang tersebut sepenuhnya adalah milik para penyelenggara,”  beber terdakwa 
 
“Secara akal sehat, jika saja saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. dari target pemerintah pusat menuntaskan 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT melampaui target tersebut yaitu 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata terdakwa dengan jelas. 
 
Terdakwa menjelaskan, selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp 2.900.000 maka, 2.068 X Rp 2.900.000 = Rp 5.997.200.000. Dari pelaksanaan program tersebut telah terjadi pengamatan keuangan negara sebesar Rp 5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung sejumlah 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun yaitu, program paket A setara SD dan Paket B setara SMP. Target pemerintah pusat menuntaskan 21.850 orang sementara dilaksanakan di provinsi NTT mencapai 28.510 orang atau terjadi selisih lebih 6.660 orang dengan efisiensi anggaran Rp 3.262.690.000. hal yang sama juga terdapat dalam program paket C setara SMA, dalam target pemerintah pusat menuntaskan 926 orang, sementara dilaksanakan di Provinsi NTT mencapai 2340 orang. terdapat selisih lebih warga belajar sebanyak 1.414 orang dan efisiensi anggaran sebesar Rp 962.500.000. 
 
“Total efisiensi keuangan negara dari Ketiga program di atas yaitu, program pemberantasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program paket C setara SMA sebesar Rp 10. 222.390.000 atau menguntungkan 28.754 orang masyarakat NTT yang kurang beruntung karena kesulitan kehidupan tidak bersekolah atau buta huruf putus sekolah atau putus lanjut SD, SMP, SMA dan mereka kembali dapat mengenyam pendidikan lagi,” ungkap terdakwa 
 
“Apabila keterangan saya dalam persidangan dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan, maka saya khawatir, suatu saat, orang-orang yang tidak bersalah pun akan mengikuti keinginan JPU KPK, agar memperoleh tuntutan pidana yang ringan. Padahal pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, agar Majelis Hakim yang mulia tidak keliru dalam menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Saya mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga ke tangan Majelis Hakim, karena saya yakin, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang sangat objektif dan seadil-adilnya,” lanjut terdakwa 
 
 
Terdakwa : Diperlakukan Seperti Seorang Teroris Yang Siap Meledakkan Bom Dasyat, Tetapi Majelis Hakim Ibarat Tuhan Yang Maha Esa 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s1600/NTT..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s640/NTT..jpg" width="640" /></a> 
 
Menurut terdakwa, Sejak dirinya ditetapkan sebagai
 tersangka untuk kedua kalinya sebagai orang yang diduga melakukan 
tindak pidana Korupsi dalam penggunaan dana Dekonsentrasi Direktorat 
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 
anggaran 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi NTT, terdakwa merasa sangat shock, karena 
sterdakwa merasa kasus ini dengan sengaja dipolitisir Ketika terdakwa  
diberikan kepercayaan oleh Tuhan lewat mayoritas masyarakat Kabupaten 
Sabu Raijua untuk memimpin Kabupaten Sabu Raijua untuk periode yang 
kedua kalinya. 
 
Bahkan menurut terdakwa dalam pembelaanya, bahwa terdakwa saat mengunjungi beberapa daerah otonom Kabupaten untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023, namun secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan, terdakwa pun ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan dalam sidang perdana dan sidang kedua kasus ini, terdakwa  didakwa dikawal oleh beberapa aparat Brimob bersenjata lengkap. 
 
“Saya dianggap seorang teroris yang siap untuk meledakkan bom yang memiliki daya ledak yang super Dahsyat, sementara fakta dan pengalaman selama proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, saya telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan tidak ada tanda-tanda saya akan melarikan diri. Hal ini yang patut saya sayangkan dari cara KPK memperlakukan saya,” kata terdakwa 
 
Pada awal persidangan perkara ini, lanjut terdakwa, mengapa semua orang termasuk terdakwa, harus berdiri untuk menghormati Yang Mulia, ketika Yang Mulia, masuk dan keluar ruang ruang persidangan. Dan setelah terdakwa duduk di kursi terdakwa selama kurang lebih 3 bulan, terdakwa baru memahami, mengapa demikian ? Karena Hakim adalah satu-satunya profesi dibumi ini yang menjadi wakil Tuhan  Yang Maha Esa dan negara untuk memegang Palu Keadilan, Palu Kebenaran dan Palu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan termasuk terdakwa. 
 
“Saya yakin, menjadi seorang Hakim bukan hanya karena pilihan hidup tetapi Tuhanlah yang memilih Yang Mulia. Di tangan Majelis Hakim Yang Mulia, saya dan keluarga, menyandarkan harapan, karena kami sadar, bahwa yang mulia ibarat batu karang, dan di dalam persidangan ini menjadi Catatan sejarah dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya akan menggoreskan cerita ini dengan tinta Emas, bahwa Yang Mulia, mempunyai pilihan untuk menunjukkan, bahwa di atas batu karang inilah yang Mulia, dengan berani menyatakan kebenaran yang Hakiki, bahwa saya tidak melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum KPK dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mengutip dari seorang bangsawan Inggris yang juga ahli hukum terkenal yaitu, William Murary, bahwa biarlah keadilan terlaksana, meski Langit Runtuh,” kata terdakwa diakhir pembelaannya. 
 
Terkait Pledoi terdakwa, JPU KPK, Dodi Sukmono kepada wartwan media ini mengatakan, sangat menghargai apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saat ditanya, terkait uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menerima aliran dana melainkan diteriam pihak lain, Dodi mengatakan akan menanggapinya dalam persidangan yang akan datang. 
 
“Kita mengharagai apa yang disampaikan terdakwa. mengaenai uang pengganti, akan kita tanggapi dalam persidangan,” kata JPU KPK Dodi.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidi…

Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

18.48 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s1600/BPN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s640/BPN.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – “Seseuatu yang tersembunyi” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara pidana Khususnya kasus Korupsi, akan lebih terang benderang saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 
 
Namun, apakah JPU “berani” untuk menyeret orang-orang yang dianggap turut bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara yang berasal dari hasil keringat ratusan juta msyarakat, maupun atas kesewenagan jabatan seseorang yang menimbulakan terjadinya tindak pidana Korupsi seseuai fakta persidangan ? 
 
Atau, JPU akan “mencari selamat” dari kasus yang diseretnya ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili ? 
 
Seperti dalam kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan terdakwa Mudjianto (Lurah) dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM). 
 
Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian patok batas tanah, beberapa materai, biaya balik nama, pajak dan foto copy untuk masing-masing bidang tanah yang diajukan peserta Prona. 
 
Pada Senin, 17 Juli 2017, Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku panita A, yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Mudjianto dan terdakwa Jonathan Suwandono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono Cs. 
 
Dalam persdiangan terungkaplah “benang hitam yang tersembunyi” dalam kasus ini, yaitu bahwa panitia dari BPN tidak melakukan sosialisasi kepada150 peserta Prona yang diajukan BKM  terkait adanya Program Prona dari pemerintah kepada masyarakat dengan anggaran dari masyarakat juga melalui APBN dan adanya bemberian dana yang ditarik oleh BKM dari peserta Prona kepada saksi. 
 
Yang mengagetkan lagi adalah, saat anggota Majelis Hakim, DR. Andriano memrintahkann JPU untuk memeriksa saksi Sugino dan menjadikannya sebagai tersangka, karena keterangan saksi Sugiono yang terkesan berbelit-belit seakan menutupi apa yang sebesanrnya terjadi dalam kasus Program Prona dihadapan Marwah Tuhan yakni Majelis Hakim. 
 
“Saudara Jaksa, periksa saksi ini dan jadikan tersangka dan tahan,” perintah DR. Andriano. 
Namun JPU dari Kejari Tanjung Perak ini hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi perintah Majelis. 
 
Usai persidangan, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, saat dihubungi Wartawan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa saksi, mengatakan, tidak bisa melakukan pemeriksaan karena penyidikan dari Polisi. 
 
“Nggak bisa karena penyidikan Polisi,” jabwanya singkat. 
 
Akankah mimpi saksi Sugino akan tetap indah karena dirinya tidak akan diminta pertanggung jawaban hokum dalam kasus Korupsi Prona Kelurahan kalikedindinng ? 
 
Mudjianto dan Jonathan Suwandono, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu. 
 
Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). 
 
Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, Pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. 
 
Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta. 
 
Penyidik Polres Tanjung Perak maupun JPU beranggapan bahwa, Lurah Mudjianto mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah. 
 
Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU. 
 
Perbuatan terdakwa pun diancam sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka beritakorupsi.co – “Seseuatu yang tersembunyi” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara pidana Khususnya kasus Korupsi, akan lebih terang…

2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

18.44 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s1600/dari+Kejati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s640/dari+Kejati.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur’ 
 
Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Prima Banyuwangi, Sarko, dan Ketua KSP Dasa Banyuwangi, Triyono ditetpak menjadi tersangka dalam ksus dugaan Korupsi penyimpangan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp 1,7 Milliar. 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kasipenkum Kejati Jatim) Richard Marpaung kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2017 
 
"Pada penutupan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-57, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menahan 2 orang tersangka kasus dugaan Korupsi dari Banyuwangi," ucap Richard 
 
Richard pun menjelaskan awal dari kasus yang menjerat kedua tersangka yakni, dari kedua tersangka ini, berbeda KSP termasuk saat pengajuan proposal untuk dana bergulir. Untuk tersangka Sarko, mengajukan pada tahun 2012 dan KSP nya mendapatkan dana bergulir sebesar  Rp 1 miliar dari LPDB-KUMKM. Sedangkan Triyono, mendapat kucuran dana bergulir sebesar Rp 750 juta pada tahun 2011. 
 
“Setelah keduanya mendapatkan dana tersebut, ternyata tidak digunakan sesuai isi proposal. Uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk kegiatan sesuai iss proposal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Richard. 
 
Dari ulah kedua tersangka, lanjut Richard, negara dirugikan sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta 
 
:Kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor 2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

beritakorupsi.co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur’ Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan…

Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

08.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di lingkungan DPRD Surabaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dan Keuangan Kota Surabaya, Yusron Sumartono dengan tegas menyatakan bahwa, keberadaan klusal di draft Kajian Akademis yang memuat soal usulan penurun nilai pajak untuk RHU, bukan dari Pemkot Surabaya. Alasannya, disamping Raperda ini merupakan inisiatif dewan, Pemkot Surabaya merasa tidak pernah ada rencana untuk menurunkan besaran pajak untuk tempat rekreasi hiburan umum (RHU). Karena pajak dari RHU selama ini termasuk menjadi penyumbang signifikan bagi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, sehingga tidak ada alasan untuk pajak dari sektor tersebut diturunkan. “Tidak ada penurunan tarif (pajak RHU) seperti yang selama ini diberitakan. Untuk pajak hiburan, setelah dibahas di Pansus Raperda pajak daerah, kita sepakat dikembalikan ke tarif sesuai Perda no 4,” tegas Yusron kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2017. Pernyataan ini rupanya diperkuat oleh pengakuan salah satu tim ahli asal Unair bernama Dr. Sukardi, SH, MH, yang mengatakan jika kajian akademik yang disusunnya bersama BPP DPRD Surabaya memang memuat usulan penurunan nilai pajak RHU. “Kalau pandangan soal itu diseret ke ranah politis, memang bisa saja berbeda, karena di DPRD memang dinamis, ya silahkan saja, lagian hasil kajian itu kan tidak harga mati, silahkan dibahas saja sesuai dinamika,” tuturnya kepada Suarapubliknews.net saat di konfirmasi via ponselnya kemarin. Prinsip, lanjut Sukardi, hasil kajian kami itu berdasarkan kondisi di lapangan dan rasional. Untuk diketahui, tim ahli yang dilibatkan oleh Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya terdiri dari empat orang, dengan rincian, 2 ahli asal Universitas Airlangga Surabaya, dan 2 ahli lainnya dari Universitas Widya Karya. Yang salah satunya adalah  Dr. Sukardi, SH, MH. Ironinya, M Mahmud ketua BPP DPRD Surabaya masih terkesan enggan untuk berkomentar terkait polemik draf kajian akademik yang memuat klausal penurunan nilai pajak RHU, padahal bersumber dari alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya. Politisi asal Fraksi Demokrat ini mencoba untuk terus bertahan dengan pertanyaan soal nomer Perda yang dimaksud. “Loh…. itu perda nomor berapa. Yg penting nomor perda nya dulu, Lha klo nggak tau nomor perda gimana tau klo ada kenaikan apa ada penurunan. Kajian itu bukan perda, saya siap nanggapi tapi yang nyebut pajak online turun itu perda nomor berapa gitu loh,” jawabnya Menurut mantan ketua DPRD Surabaya ini, dirinya akan berusaha untuk menjelaskan jika Perdanya jelas. “Lha saya ini mau jelaskan perdanya kok di sebut menurunkan pajak. Tapi perdanya nggak tau lha gimana sih. Saya memang menahan diri tidak komen selama belum jelas perdanya. Coba pahami perekaman data itu, malah menaikan pendapatan bukan menurunkan” kilahnya. Namun akhirnya M Mahmud, berusaha untuk menanggapi cecaran pertanyaan yang disampaikan media, meskipun hanya satu kalimat. “Itu faktor kali aja yangg klo pakai bahasa biasa adalah denda. Atau untuk memilah hitungan besaran pajak terhutang. Wes nanti ae (ia sudah nanti saja),” pungkasnya.  (Redaksi/*)</div>

Pemerintahan Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

beritakorupsi.co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di lingkungan DPRD Surabaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.Kepa…

Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

07.08 beritakorupsi 2

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 #Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan Dan Bukti Setoran# 
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “Lain lubuk lain Ikannya”. Barangkali ungkapan inilah
 yang tepat dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang 
dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Maret 2017, dengan 
barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan 
kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran 
Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, hingga menyeret 
Direktur Utama (Dirut PT PAL) sendiri, dan  diduga melibatkan petinggi 
TNI AL  ?. Sebab, andaikan Arif Cahyana (Kepala Devisi Keuangan 
PT PAL) dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati) tidak 
tertangkap KPK, bisa jadi uang sebesar US25.000 dollar tersebut yang 
merupakan Cash Back sebesar 1,25 persen yang diterima oleh PT PAL dari 
Ashanti Sales melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, 
akan disetorkan ke Pekas Pusku (Pemegang Kas Pusat Keungan) TNI AL di 
Mabes TNI AL Cilangkap, sebagai dana “siluman” alias Dana Komando. Yang
 sebelumnya, uang sebesar US163.102,19 dollar yang diterima PT PAL dari 
Kirana Kotama juga sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL di Mabes TNI 
AL Cilangkap oleh Saiful Anwar (Direktur Keuangan) dan Arifin Cahyana, 
untuk melunasi Dana Komando sebesar Rp 18,12 milliar. yang baru diabayar
 senilai Rp. 5.369.00 0.000 </div>
 
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri,  Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Anehnya, Dana Komando yang dimaksud tidak ada aturan oleh peraturan 
Internal perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures) termasuk 
pemberian besaran fee marketing/sales kepada Ashantiy Sales. Apakah hal 
itu hanya terjadi di PT PAL (Penataran Angkatan Laut) selaku perusahaan 
milik negara (BUMN) dimana Komisiaris Utamanya adalah KASAL (Kepala Staf
 Angkatan Laut) atau terjadi juga di BUMN-BUMN lainnya ? Hal itu 
terungkap dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus 
Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara 
suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari 
Liliosa L Saavedra dengan Arifin Cahyana (Kadiv Keuangan PT PAL) serta 
menyeret Dirut PT PAL, Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, 
Saiful Anwar serta Kirana Kotama. Dalam persidangan, Jumat, 14 
Juli 2017, dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi yang dihadirkan JPU 
(Jaksa Penuntut Umum) dari KPK diantaranya, Afni, Hendra dan Roni untuk 
terdakwa Agus Nugroho yang diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Setiyono 
dan Andrianus dari LBH Trisakti Jakarta, dengan Ketua Majelis Hakim 
Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim Ad Hock, 
DR.Andriano.,SH., MH dan DR.Lufsiana., SH., MH Ke 7 saksi 
dimaksud antara lain, Firmansyah Arifin (Dirit PT PAL), Arif Cahyana 
(Kadiv Keuangan), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang 
menjabat Dirut PT DOK), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL), Sri 
Utami dan  Cornelius M (Bagian Bendahara PT Pirusa Sejati) Atas 
pertanyaan Majelis Hakim terkait Cash Back sebesar 1,25 persen dan Dana 
Komando, saksi Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL yang juga tersagka 
menjelaskan, bahwa Dana Komando tidak diatur oleh peraturan Internal 
perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures). Dana Komando 
merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada
 saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus 
didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya 
cukup besar. “Tidak diatur oleh peraturan Internal perusahaan 
atau SOP. Rencananya uang Cash Back tersebut akan dibayarkan untuk Dana 
Komando kepada Pusku TNI AL di Cilangkap Mabes TNI AL. Dana Komando 
merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada
 saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus 
didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya 
cukup besar. Bahwa untuk proyek pembangunan kapal LDP (Landing platorm 
Dock) milik TNI AL, telah disepakati penunjukan langsung dilaksanakan 
oleh PT PAL dengan Dana Komando sebesar 8% dari nilai kontrak sebesar Rp
 790 miliar pada Januari 2017, dan penandatangan kontrak sekitar bulan 
Februari 2017. Sistem pembayaran Dana Komando tersebut adalah sebelum 
pembayaran uang muka 10 persen dari nilai kontrak. Untuk bisa membayar 
Dana Komando tersebut sekitar Rp 5,6 miliar (10 persen X nilai kontrak X
 8 persen), saya mengandalkan cash back 1,2 persen dari Ashanti Sales. 
Pihak dari Ashanti sales yang bisa berhubungan dengan PT PAL, Arif 
Cahayana dan Saiful Anwar adalah Kirana Kontama. Kemudian uang 
cash back tersebut, lanjut Saksi Arifin, akan diberikan oleh Arif 
Cahyana atau staf lainnya kepada Pusku TNI AL di Cilangkap, Mabes TNI 
AL. Dari laporan Arif Cahyana atau Saiful Anwar, bahwa uang Dana Komando
 akan diserahkan setelah mendapatkan uang Cash Back dari Ashanti Sales 
melalui Kirana kontama.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Menurut saksi Arifin, pesanan kapal kebutuhan dalam negeri, 4 unit kapal
 KCR (kapal cepat rudal), panjang 60 meter untuk TNI Angkatan Laut dan 
Kemenhan RI dengan harga sekitar Rp 125 miliar per kapal. 2 unit kapal 
PKR (perusak kawal rudal) panjang 105 meter, untuk Kemenhan RI, harga 
sekitar US$ 200 juta (dollar). 2 unit kapal Tug Boat 2000 hp, untuk TNI 
AL harga kapal sekitar Rp 70 miliar per kapal. 1 unit LDP (landing 
platform Dock) untuk TNI AL, harga kapal sekita Rp 710 milliar. Pesanan
 kapal untuk kebutuhan luar negeri, 2 kapal SSV (Strategic Sealift 
vessel) untuk Kemenhan Philipina, harga kapal sekitar USD 43 juta per 
kapal. Pesanan kapal perang dari Malaysia dan Uni Emirat Arab masih 
dalam penjajakan” “Jumlah Dana Komando yang diminta sebesar 4% 
dari harga kapal. Nilai proyek 3 kapal KCR sekitar Rp 375 miliar, dan 1 
buah Tug Boat Rp 78 miliar. Jumlah nilai proyek sebesar Rp 453 miliar. 
Dana Komando sekitar Rp 36 miliar. Yang harus dibayar sebesar  Rp 18,12 
miliar. Saya kurang tau jumlahnya Dana Komando yang sudah dibayarkan 
oleh PT PAL kepada Pekas (Pemegang Kas) TNI AL,” jawab Arifin kepada 
Majelis.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s1600/Samsul+Arifin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s640/Samsul+Arifin.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saiful Anwar (Kemeja Putih)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Sementara menurut Imam Sulistyanto, mantan Direktur Keuangan sebelum digantikan Saiful Anwar pada 2016 menjelaskan kepada Majelis, jumlah dana yang telah disetorkan oleh PT PAL sebagai Dana Komando kepada TNI AL, sekitar Rp 5 milliar. Penyetotan USD 250.000 atau sekitar Rp 3.250.000. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000. 000. Totalnya USD 413.000 atau sekitar Rp 5.369.00 0.000. yang menyerahkan Imam Sulistianto dan Arif Cahyana. “Saya tidak ingat pasti sumber dana yang digunakan sebagai Dana Komando kepada pihak TNI AL terkait proyek KCR dan Tug Boat. Menurut Imam Sulistyanto, bahwa dana tersebut diambil dari penyetoran USD250.000 atau setara 3.250.000.000 dipinjam dari uang muka pembayaran kapal SSV. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000.000 berasal dari dana pengambilan agency fee (1,25%) dari Ashanti Sales kepada PT PAL,” ungkap saksi kepada Majelis. Disamping itu, menurut saksi, masih ada dana sisa pembayaran proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat yang masih tersimpan di rekening PT PAL pada BRI sekitar Rp 5 miliar, namun tidak bisa dicairkan. PT PAL memiliki rekening di Bank BRI Capem (cabang pembantu) Cilangkap, Mabes TNI AL. Dan setiap pembayaran termin proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014, dibayarkan kepada ke PT PAL. “Sisa tagihan termin terakhir proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014 sebesar Rp 5 miliar, namun diblokir oleh pihak TNI AL. Pemblokiran tersebut dikarenakan PT PAL belum membayar Dana Komando kepada TNI AL. Pada akhir tahun, setelah Marsetyo (Komisaris Utama PT PAL) bertugas, sempat menanyakan kepada saya tentang penyelesaian dana termin terakhir yang tersimpan di Bank BRI. Dana sebesar Rp 5 miliar tersebut semestinya milik PT PAL untuk pembayaran termin terakhir.,” kata saksi menjelaskan. Saksi Imam Sulistyanto pun beberapa kali ditegur Majelis Hakim DR. Andriano, karena keterangan saksi dianggap berbelit-belit dan tidak jujur. Tragisnya, Majelis Hakim DR. Lufsiana justru memerintahkan JPU agar menetapkan Imam sebagai tersangka dan menahannya. Tidak hanya itu. Majelis Hakim DR. Lufsiana juga memerintahkan JPU untuk menyita catatan terkait penyetoran Dana Komando untuk di ajukan ke Presiden, agar JPU dapat menyita Dana Komando yang sudah disetorkan ke TNI AL sebesar Rp 5 milliar lebih dari total 18,12 milliar. “Ini (sambil menunjuk saksi Imam) jadi tersangka belum. Jadikan tersangka dan langsung tahan. JPU juga supaya menyita catatan itu untuk diajukan ke Presiden menyita uang Dana Komando itu,” kata DR. Lufsiana dengan gerem melihat fakta persidangan.  Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah dana komando kepada TNI AL, Arif Cahyana menjelask, hal itu dilakukannya saat dirinya bertugas ke Jakarta tahun 2015, dan kemudian dihubungi oleh Imam Sulistianto untuk bertemu di Mabes TNI Cilangkap  terkait pembayaran Dana Komando. “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas menolak pembayaran Dana Komando, jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” terangnya. Saat ditanya Majelis Hakim, terkait nama sipenerima Dana Komando, saksi tak menyebutkan satu nama pun. Alasannya tak mengingat. “Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas Pekas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando. Saya tidak ingat dana tunai yang telah diserahkan kepada pihak TNI AL. Seingat saya, PT APL tidak dapat memenuhi permintaan TNI AL untuk membayar Dana Komando sebesar Rp 18,12 miliar. Yang terbayar baru kurang lebih Rp 5 miliar,” jawab saksi seakan menyembunyikan nama petinggi TNI AL. Keterangan saksi Arifin Cahyana yang mengatakan, tidak tau nama sipeneriam Dana Komando TNI AL. sebab, orang-orang di PT Penataran Angkatan Laut (PAL) bukanlah orang-orang biasa melainkan oarng-orang yang genius cara berpikirnya. Namun saksi yang juga tersangka ini bisa diterima. Sebab yang disebutkan adalah Militer. Usi persidangan, JPU Afni, saat ditanya terkait saksi dari pihak TNI AL terkait aliran dana USD163 leih yang sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL mengatakan belum ada saksi. alasannya, karena dakwaan focus kepada terdakwa Agus Nugroho. “Sampai saat ini belum ada saksi, karena kita fokus kepada terakwa Agus,” ujar JPU KPK Afni. Namun saat ditanya terkait keterangan saksi tentang penyerahan uang sebesar USD163 lebih sebagai Dana komando dan sipenerima, JPU Afni menjelaskan, dana tersebut diserahkan ke Pekas. “Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tau,” pungkasnya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
 
Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Agus Nugroho, Sulistyono dan Andreanus mengatakan, saksi tidak ada kaitannya dengan terdakwa. "Para saksi yang dihadirkan JPU tidak ada kaitannya dengan terdakwa. saksi hanya menjelaskan terkait dengan Dana Komando," ujar Sulistyono  </div>
<div style="text-align: justify;">
 Akankah terungkap nama petinggi TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap yeng menerima dana Komando dalam persidangan dengan terdakwa Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana ? Atau nama si penerima Dana Komando akan tetap menjadi “Rahsia” ?. (redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka) #Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan Dan Bukti Setoran# beritakorupsi.co – “Lain lubuk lain Ikannya”. Barangkali ungkapan inilah yang tepat dalam kas…

Wakil Dekan III FKG Unair Surabaya “Menginap” Di Hotel Prode

03.58 beritakorupsi 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0U8jQZXBLvZ7qziXd__4cnOGyDtkGymWTuUQ1YtX2QggAT4FopdaVd03l8bJxOtTSu_v2TvEB1bWxPYWBYkbvnL-hXBZrPEQpLuiKjUcDLvhMBUJ2VaSKPXzF0h1oxAM8O-imH_9Zwr4/s1600/IMG-20170712-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="684" data-original-width="1216" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0U8jQZXBLvZ7qziXd__4cnOGyDtkGymWTuUQ1YtX2QggAT4FopdaVd03l8bJxOtTSu_v2TvEB1bWxPYWBYkbvnL-hXBZrPEQpLuiKjUcDLvhMBUJ2VaSKPXzF0h1oxAM8O-imH_9Zwr4/s640/IMG-20170712-WA001.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,  I Ketut Suardhika, saat  ini “menginap” di Hotel Prodeo alias penjara di Ruran (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Rabu, 12 Juli 2017 Pejabat Universitas salah satu ternama di Jawa Timur ini, di jebloskan ke penjara setelah  penyidik Polrestabes Surabaya melimpahkan kasus ini ke Kejari Surabaya dalam kasus dugaan pencabulan. Penahanan tersebut dilakukan jaksa untuk mempercepat proses persidangan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya "Kita tahan selama 20 hari kedepan, selanjutnya berkas perkaranya  akan kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan," kata Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Rabu 12 Juli 2017. Untuk diketahui, I Ketut Suardhika ditahan usai menjalani pemeriksaan tahap II di Kejari Surabaya. Pelimpahan tahap II ini berlangsung sekitar pukul 11.00  - 15.00 WIB. Selanjutnya, Ketut langsung digelandang petugas Kejari Surabaya menuju mobil tahanan bersama tersangka lainnya dalam kasus yang berbeda menuju Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Istri tersangka, terlihat shock atas penahanan suaminya. Wanita berparas lencir itu terlihat sesenggukan saat suaminya dimasukkan ke mobil tahanan milik Kejari Surabaya. Kasus pencabulan (oral) yang dilakukan tersangka terhadap JSB (korban) ini dilakukan tersangka Ketut diruang Sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall Surabaya. Atas perlakuan tersangka terhadap korban, akhirnya dilaporkan ke resepsionis. Kedok dokter berwajah lembut ini pun akhirnya terbongkar, saat penyidik Polrestabes Surabaya melakukan penyidikan dan menetapkan I Ketut Suardhika sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Ketut pun teramcam dijerat dengan pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun penjara. Dia dijerat.  (Redaksi)

Pidana Wakil Dekan III FKG Unair Surabaya “Menginap” Di Hotel Prode

beritakorupsi.co - Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Ketut Suardhika, saat ini “menginap” di Hotel Prodeo alias penjara di Ruran (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jaw…

Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Dituntut ‘17,5’ Tahun Penjara

05.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQfsAgeLCpSLeZ840KCtqaRl8GXdUvq4QRpV1thbeSXvEPrie-eLSGaVtDvN1yp2PXClqSrbr24_xVWSBpZV6ajTVMzTy5XBAWsy9GeMuMZ66VdHLe3MgpJfeo3Lx3T3WkRQMmSwDv-w/s1600/IMG2017040710283.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQfsAgeLCpSLeZ840KCtqaRl8GXdUvq4QRpV1thbeSXvEPrie-eLSGaVtDvN1yp2PXClqSrbr24_xVWSBpZV6ajTVMzTy5XBAWsy9GeMuMZ66VdHLe3MgpJfeo3Lx3T3WkRQMmSwDv-w/s1600/IMG2017040710283.jpg" /></a></div>
beritkorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, tak lama lagi akan berakhir. 
 
Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 10 Juli 2017. 
 
Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin yang dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR Lufsiana masing-masing sebagai anggota, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Jhonannes dkk. 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa selaku Kasubdin PLS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2007, telah menyahgunakan kewenangannya dan kesempatan telah mengalihkan sebahagian alokasi anggaran. 
 
JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa mengeluarkan anggaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan untuk camat, kepala cabang dinas, lurah atau Kepala Desa sebesar Rp 3.330.000.000. Karena secara substansi, camat, kepala cabang dinas, Lurah atau Kepal Desa adalah bukan penyelenggara. Dengan rincian Rp 50.000 X 6 bulan X 1100 kelompok dengan total Rp 3.330.000.000. JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa tidak layak menerima dana sebesar Rp 405 juta. 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menuntut terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebsar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. 
 
“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marthen Luter Dira Tome, dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan membayar denda sebsar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ucap JPU. 
 
Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 3.735.000.000. Dan apa bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sehingga total hukuman yang dituntut JPU KPK kepada terdakwa selama 17 tahun dan 6 bulan. 
 
Anehnya, dari tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negra sebesar Rp 3.735.000.000 menjadi pertanyaan. Sebab, dalam surat tuntutan JPU dari KPK, tidak membuktikan bahwa, adanya aliran dana sebesar Rp 3.735.000.000 yang masuk kerekening pribadi terdakwa maupun tidak membuktikan adanya penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa. 
 
Sementar uang sebesar Rp 3.330.000.000 yang dalam tuntutan JPU, diterima para camat, kepala Cabang Dinas, Lurah atau Kepala Desa bukan dari terdakwa, melainkan dari Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD). Selain itu, uang sebesar Rp 405 juta, dari penyedia barang/jasa, juga bukan masuk kerekening terdakwa melainkan ke rekening Sumon Dira Tome, adik kandung terdakwa yang juga sebagai FKTLD. Sehingga uang sebesar Rp 3.745.000.000 (Rp 3.330.000.000 + Rp 405 juta) tak sepeserpun masuk ke rekening atau diterima terdakwa. 
 
Bukankah dalam Undang-Undang Korupsi, kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikamtinya ? Apakah total kerugian negara dibebankan selurunya kepada terdakwa ?. 
 
Usai persidangan. Menggapi tuntutan JPU dari KPK terkait adanya pengeluaran sebesar Rp 3.330.000.000 dan uang sebesar Rp 405 juta, terdakwa Marthen Luter Dira Tome menjelaskan, hal itu adalah kewenagan Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan itu. Kalau saya, sah-sah saja, yang memutuskan adalah Majelis Hakim. 
 
“Ketika saya disini sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim, saya telah berupaya dengan jujur dengn mata, hati dan telinga menyampaikan apa yang saya buat. Dan yang saya buat adalah menguntungkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Khusus yang dikatakan kehilangan uang sebesar Rp 3.330.000.000, itu uang ayng diberiakan kepada Camat, Desa, Lurah dan Kela Cabang Dinas, yang hadir pada penyelenngara itu bukan sebagai penyelenggara. Tetapi mereka sebagai orang yang beroengaruh di tingkat Desa dan Keluarahan untuk memberikan motivasi kapeda masyarakat yang belajar,” kata terdakwa 
 
Menurut terdakwa, yang belajar itu adalah orang-orang yang buta huruf, yang tidak mau lagi bersekolah tetapi dipaksa untuk sekolah oleh negara ini, dalam rangka menaikkan indeks SDM manusia di Indonesia. 
 
“Ketiak itu dilakukan, maka sukses program itu. Yang kedua, tadi dikatakan revisi-revisi tadi itu, revisi RKKL yang kita lakukan. Dari pusat, dialokasikan anggaran perkelompok sebesar Rp 3 juta lebih. Kemudian saya revisi menjadi Rp 2.900.000 per kelompok. Dengan demikian terjadi efesiensi keuangan negara sebesar Rp 5.996.000.000. Terlebih lagi, masyarakat yang tidak sempat mengeyam pendidikan itu sebanyak 20.680 jiwa. Saya juga kaget kalau ada kerugian negara dalam hal itu,” lanjut terdakwa 
 
Terdakwa menambahkan, pemberian dana yang dikatakan JPU adalah, berupa biaya konsumsi atas kesepakatan penyelenggara, bukan pemberian uang secara tunai. Terdakwa justru balik bertanya. Apakahpenyidik KPK tidak ada biaya perjalanan dians ? 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdztJjhjDmxuRcZOpzus9fXALj9BBPNTFUU-n9pWPZt8X_1O2OFVfhpGO_WXXOmmKCu3eRPzf1uarop3kDdw2ioMVk4GLK3a1KKU5cCVKXa2WmIO1d53nEO2biV2J4DIVGVhh_KnejVU/s1600/IMG20170710114701.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdztJjhjDmxuRcZOpzus9fXALj9BBPNTFUU-n9pWPZt8X_1O2OFVfhpGO_WXXOmmKCu3eRPzf1uarop3kDdw2ioMVk4GLK3a1KKU5cCVKXa2WmIO1d53nEO2biV2J4DIVGVhh_KnejVU/s640/IMG20170710114701.jpg" width="640" /></a></div>
 
“Dasarnya adalah kesepakatan. Ini kan uang milik penyelenggara. Misalnya penyelenggara dapat uang sebesar Rp 900.000 selama 6 bulan. Tetapi penyelenggara mengerti bahwa dia tida punya kuasa untuk menekan orang-orang ini untuk proses belajar karena tidak mau lagi. Sehingga mereka berseoakat kasihlah 50.000, tetapi tidak dikasih kes. Uang itu disiapkan dicadangkan. Kalau mereka datang, dijamu minum kopi, makan ubi atau diganti uang bensinnya. Perntanyaan saya. Apakha kalau penyidik KPK datang kesini, ada nggak biaya perjalanan dinas ?. Memang saya ditangkap pas sosialisai calon Gubernur,” ungkap terdakwa. 
 
Sementara JPU Dodi Sukmono dari KPK mengatakan, bahwa dakwaan yang dibuktikan kepada terdakwa dalam persidangan adalah dakwaan kedua yakni pasal 3 UU Tipikor, menyalahgukan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain. Terkait camat, Kepala Cabang Dinas dan Lurah atau Kepala Desa yang menerima uang sebesar Rp 50.000 X 6 bulan X 1100 kelompok, menurut Dodi, akan diajukan untuk diperiksa sebagai tersangka. 
 
Namun saat disinggung penetapan Marthen Luter Dira Tome menjadi tersangka, saat dirinya mencalonkan Gubernur NTT, dan pada tahun 2016 KPK kalah disidang Praperadialn. JPU KPK Dodi mengatakan, hanya menyidangkan perkara ini. “Penuntut KPK hanya berwenang menyidangkan perkara ini,” jawabnya. 
 
Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa  Marthen Luter Dira Tome, Johannes menanggapi tuntutan JPU KPK hanya berasumsi. Menurutnya, bahwa JPU KPK lebih banyak berasumsi memakai fakta persidangan. terkait uang pengganti yang dibebankan JPU kepada terdakwa, Johannes mengatakan bahwa, tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening terdakwa. 
 
“Tidak ada dana yang masuk ke rekening terdakwa. Itu bukan fakta sidang tapi asumsi Jaksa sendiri bahwa itu uang terdakwa. JPU tidak bisa membuktikan apa yang didakwakan. Rekening yang dibacakan JPU dalah rekning Simon Dira Tome dari Alim Tulangga. Simon juga anggota TLD dan dia adalah fasilitator TLD,” pungkasnya,  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Dituntut ‘17,5’ Tahun Penjara

beritkorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar R…

Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

05.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s640/PT+PAL..jpg" width="640" /></a></div>
  
beritakorupsi.co – Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) pada tahun 2009, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan para pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang diduga turut menikmati “uang haram” dari terdakwa.  Anehnya, jangankan diminta pertanggung jawaban hukum sebagai pejabat yang mengerti hukum terutama Undag-Undang Korupsi, Undang-Undang atau peraturan tentang pejabat  penyelenggara negara yang bersih, namun “menerima” uang dari terdakwa Bambang Irianto tanpa ada aturannya, para pejabat Forpinda Kota Madiun itu pun, tak dihadirkan walau hanya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor. Kali ini, Komisi anti rasuah ini, kembali di “uji kegarangannya”. Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar akan menunjukkan “taringnya”, untuk menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Maret 2017, yang berkaitan dengan penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, yang menyeret Direktur Utama Dirut PT PAL sendiri yang juga  diduga melibatkan pejabat TNI AL  ? Sebab, dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra dengan Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL) melalui Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL juga tersangka), terungkap bahwa, aliran dana sebesar 2 – 8% masuk ke PUSKU (Pusat Keuangan) TNI AL yang disebut dana Komando. Dalam persidangan, saksi Siful Anwa, kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR. Lufsaina mengatakan, dana sebesar USD 163.102,19 sebagian untuk dana Komando TNI AL sebesar 2 hingga 8% tergantung dari order pesanan Kapal. Kepada Majelis Hakim, saksi Saiful Anwar menjelaskan, Perusahaan agensi Ashanti Sales Inc menadapat fee 3,5 persen dari nilai kontar sebesar USD 86,987,832,5. Dan 1,25 persen dalah Cas Back  yang akan siserahkan ke pejabat PT PAL. Dana yang sudah diterima oleh Dirut PT PAL dari Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, melaui Saiful Anwar sebesar USD 163.102,19. Sebahagian dari dana tersebut sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL melalui staf Keuangan PT PAL. “Sebahagian untuk dana Komando TNI AL, sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL Jakarta, yang menyerahkan staf bagian keuangan PT PAL. Dana Komando TNI AL 2 hingga 8 persen, tergantung dari order pesanan Kapal. Tidak ada tanda terimanya,” ungkap saksi Saiful Anwar kepada Majelis. Namun saat ditanya Majelis Hakim, terkait siapa yang menerima di PUSKU TNI AL, saksi tak menjab. Terkait staf Keuangan PT PAL yang disebutkan saksi Saiful Anwar yang juga tersangka dalam kasus yang sama, akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Usai persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Nugroho, Andrianus menjelaskan bahwa, berdasarkan fakta persidangan, sebahagian dari dana dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist, yang setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti aka nada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando. “Dari fakta persidangan, sebahagian dari dana itu dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist. Setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti akan ada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando. Untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait dana Komando ini, itu nanti dari saksi yang dipanggil JPU minggu depan yaitu M.Firmasyah, salah satu pejabat di PT PAL. Firmansyah inilah yang lebih mengetahui, dan bisa jadi dia yang menyetorkan langsung,” ujarnya. Terkait penyerahan uang sebesar USD 25.000 oleh terdakwa Agus Nugroho ke Dirut PT PAL melaui Saiful Anwar sekaligus mengahantakannya ke jeruji besi, menurut Andrianus, bahwa terdakwa Agus Nugroho tidak mengetahuinya. “Agus (terdakwa) tidak tahu. Yang menyerahkan uang, itu atas perintah dari Kirana. Agus diangkat menjadi Direktur bukan berdasarkan RUPS tapi atas perintah dari Ignas. Dari fakta persidangan, Ignas ini pemilik saham di PT Perusa sebesar 30 persen. Agus ini diangkat menjadi Direktur tahun 2016. Terjadinya peristiwa OTT ini, kami menduga bahwa, dia sengaja dipasang. Dia tidak tau, itu uang apa. Dalam kasus ini, klien kami betul-betul tidak punya peran dalam kasus korupsi ini. Karena 4 saksi dari PT PAL, mereka tidak mengetahui tentang terdakwa Agus Nugroho,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

beritakorupsi.co – Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) pada tahun 2009, dan Tindak Pidana Pen…

JPU “Ragu”, Dua Terdakwa Korupsi OTT Rp 3 Juta Dituntut 10 Bulan Penjara

05.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG0ol4bIBKY6Z1AaWi-MKGMHmPRnxLO-QyGx-SKRZVhrtONev13VRDRkZ9z3eEm0NKyhKto7LpYUX6XYh1L92dVWTgvu_ybLHE6oCbOp_-u904PQJ5Zx-VWcxiHk0MKV2Q1K2d0l2oLVg/s1600/OTT+3+juta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG0ol4bIBKY6Z1AaWi-MKGMHmPRnxLO-QyGx-SKRZVhrtONev13VRDRkZ9z3eEm0NKyhKto7LpYUX6XYh1L92dVWTgvu_ybLHE6oCbOp_-u904PQJ5Zx-VWcxiHk0MKV2Q1K2d0l2oLVg/s640/OTT+3+juta.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co –  Pada Senin, 10 Juli 2017, Sidang perkara Korupsi kasus OTT yang di Ketuai Hakim Rochmad, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU Rendy Indro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, terhadap 2 terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, sepertinya ragu untuk menuntut bebas 2 terdakwa kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Pebruari 2017, sebesar Rp 3 juta. Kedua terdakwa yakni, Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Jember, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo. Serta Soponyono selaku “makelar”yang dimpingi PH-nya Yuliana dari LBH YLKI Sebab, kedua terdakwa hanya dituntut pidana penjara selama 10 bulan, denda sebsar Rp 20 juta subsidair 2 bulan kurungan. Pada hal, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukuman pidana penjara terhapat terdakwa paling rendah 1 tahun dan denda paling sedikit sebesar Rp 50 jita. Lalu, Undang-Undang mana kah yang dipergunakan JPU dari Kejari Jember ini untuk menuntut kedua terdakwa ?. Memang, dalam fakta persidangan, uang sebesar 3 juta yang diterima terdakwa Soetikno dari Suroso dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Soponyono, tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa, atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono. Kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun dibuat atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016, berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap. saat itu, Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso, supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya, Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta, uang itu berupa pinjaman. Dan pada tanggal 27 Januari 2017, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan 2 Akte dan 2 SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Sehingga, dokumen tersebut berada ditangan Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan, diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas. Suroso bersedia membayar, namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono. Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung tak jauh dari kantor Disperindag Kabuopaten Jember dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh puluhan petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli).  Terkait tuntutan JPU, PH masing-masing terdakwa tak bersedia memberikan komentar. Hanya mengatakan kalau pembelaan minngu depan. “Pembelaan minggu depa,” kata PH terdakwa.  sementara JPU langsung meninggalkan gedung Pengadian Tipikor.  (Redaksi) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

Tipikor JPU “Ragu”, Dua Terdakwa Korupsi OTT Rp 3 Juta Dituntut 10 Bulan Penjara

beritakorupsi.co – Pada Senin, 10 Juli 2017, Sidang perkara Korupsi kasus OTT yang di Ketuai Hakim Rochmad, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU Rendy Indro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, terhadap 2 terdakwa.Jaksa Penuntut Um…