Korupsi DD Rp434 Juta, Kades Dituntut 6 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB56qIQmEsX1-Fr09QGUpoRFcngOLCOXKD69sxInOImSJju41ttoFX2TQ6HtGCVewd3FIBLKxN9mF4LI1KWG_geFgURQvXmuKaOLMw4dSnLCF5vij7-zylKKfsN702tmqc08HdLRfbA3s/s1600/Kades..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="800" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB56qIQmEsX1-Fr09QGUpoRFcngOLCOXKD69sxInOImSJju41ttoFX2TQ6HtGCVewd3FIBLKxN9mF4LI1KWG_geFgURQvXmuKaOLMw4dSnLCF5vij7-zylKKfsN702tmqc08HdLRfbA3s/s640/Kades..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Abu Hari dan bukti penyetoran uang ke kas daerah melalui Bank Jatim Cabang Situbondo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Abu Hasin, Penasehat Hukum terdakwa : </b></u>Jaksa mengakui dalam persidangan ada penegembalian uang dari terdakwa sebesar Rp200 juta, tapi uang pengganti dalam tuntutannya tetap utuh, inikan aneh. Hitungan terdakwa, uang yang sudah dikembalian sebelum ada penyelidikan sekitar Rp400 juta dengan beberapa bukti setor di Bank Jatim</span></div> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Abu Hari, selaku kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) ditntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp50 juta subsidar 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) subsidair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Johnarwanto  serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Abu Hasin dan Idu Prima.<br /> <br /> Dari kasus ini ada yang menggelitik tentang jumah kerugian negara sebesar Rp434.979.09 berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. <br /> <br /> Pasalnya, sebelum ada penyelidikan dari Aparat Penegak Hukum dan penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Situbondo tanggal 22 oktober 2019, terdakwa telah mengembalikan/menyetorkan ke kas daerah Kabupaten Situbondo melalui Bank Jatim Cabang Situbondo yaitu pada tanggal 11 dan 20 Oktober 2016 sebesar Rp90 juta, tanggal 12 Juni, tanggal 18 Agustus dan 24 Oktober 2017 sebesar Rp106.572.000 serta tanggal 7 September 2018 sebesar Rp75 juta, serta pengembalian uang sebesar Rp90 juta.<br /> <br /> Selain itu, ada anggaran sebesar Rp150 juta yang digunkan untuk pembangunan jalan desa berupa paving namun belum sempat dimasukan dalam LPJ, karena menurut Penasehat Hukum terdakwa, sebelum proyek selesai LPJ sudah harus diserahkan. Hal ini dikatakan Abu Hasin kepada beritakorupsi.co seusai persidangan dengan menunjukan dokumen proyek paving jalan desa<br /> <br /> “Dalam persidangan, Jaksa mengakui sesuai bukti yang dimiliki ada pengembalian uang dari terdakwa sekitar Rp200 juta. Tapi uang pengganti dalam surat tuntutannya tetap utuh yaitu Rp434.979.019. Inikan aneh. Tapi penghitungan terdakwa bahwa uang yang sudah disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim sekitar Rp400 juta lebih jauh sebelum ada penyelidikan. Ada lagi penggunaan uang sebesar Rp150 juta untuk pembangunan jalan desa berupa paving. Ada pekerjaannya, ada Raf, ada speck, ada dota pemesanan barang dan dokumennya lainnya,” kata Abu Hasin, Rabu, 26 Februari 2020<br /> <br /> Saat ditanya tentang uang sebesar R150 juta, Abu Hasin mengatakan, tidak dimasukan dalam LPJ sehingga diaanggap tidak ada. Abu Hasin menjelaskan, tidak dimasukannya dalam LPJ, karena pada saat penyerahan LPJ tersebut pekerjaan belum selesai.<br /> <br /> “Ini tidak dimasukan dalam LPJ karena saat itu masih pekerjaan, belum selesai tapi LPJ sudah  harus dilaporkan. Ini dianggap tidak ada, tapi akan kita masukan dalam pembelaan nanti,” ujarnya kemudian.<br /> <br /> Abu Hasin lebih lanjut menyampaikan, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh terdakwa untuk meminta bukti penyetoran ke kas daerah melaalui Bank Jatim tidak diakui. Alasan pihak Bank Jatim adalah harus si penyetor dan pihak penyidik<br /> <br /> Pengembalian uang oleh terdakwa juga diakui oleh saksi yang dihadirkan JPU ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim (Rabu, 18 Desember 2019), diantaranya Sahrowi selaku Kaur Keuangan Dsa,  Samsulla (Sekretaris Desa), Musyappa (Ketua BPD),  Asya’ri (Operator Desa), dan Bahsul Masa’it selaku Ketua Umum Perencanaan Desa.<br /> <br /> Bukti yang dimiliki oleh JPU seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa,  diduga adalah bukti berupa Foto Copi Slip penyetoran yang pernah diminta oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo ke beritakorupsi melalui pesan pada tanggal 18 Desember 2019<br /> <br /> Namun pertanyaannya kemudian terkait uang yang sudah diseotorkan oleh terdakwa ke kas daerha melalui Bank Jatim sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 kemana ? Apakah pihak Bank Jatim tidak menyetorkan atau memberitahukannya kepada Pemda Situbondo terkait adanya penyetoran tunai ke kas daerah ? Atau karena ada sesutu yang tersembunyi dalam kasus ini sehingga Inspektorat tidak mengetahui ???????</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhts_7Nwx4wpbcUQWB2ol1eyazB8B1F8ph-lOl2cViBIjADifMjRjfrlsXJkIeb2J7WDIA4Faqaq9CQXrWO9GK39caeDenLczPJL36lCehptKMmNmZ8An1uYwwOkbfo57PaNyyFldmppeI/s640/Terdakwa+Abu+Hari+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa dalam pelaksanana Dana Desa (DD) bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Abu Hari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.<br /> <br /> 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abu Hari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> 3. Menghukum Terdakwa Abu Hari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah)  dengan ketentuan apabila Terdakwa Abu Hari tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /> <br /> "Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ditubondo menjelaskan, bahwa terdakwa Abu Hari selaku Kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/849/P/90.4.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Gadingan Kecamatan J angkat Kabupaten Situbondo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undangundang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Terdakwa Abu Hari secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan Dana Desa Gadingan tahun anggaran 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonmis, efektif,  transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /> <br /> Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : x. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp111.434.583.000 (seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Yang selanjutnya,  pemerintah Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107<br /> <br /> Pemerintah Desa Gadingan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017, dikarenakan ada pergeseran antara jenis belanja serta terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang pada saat itu ada tambahan pendapatan desa senilai Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang didapat dari terdakwa atas pengembalian kerugian Negara,  dari temuan inspketorat tahun 2017, yang mana digunakan untuk pembangunan jalan tahun anggaran 2016, kemudian dana tersebut dimasukan didalam APBDesa Perubahan No 04 tahun 2017 yang alokasinya digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan.<br /> <br /> Terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa tahun anggaran 2017,  dibantu oleh tim PTPKD yang dibentuk kepala Desa Gadingan sesuai dengan SK Nomor 188/09/431.503.9.3/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang beranggotakan ; Kepala Desa selaku  Pemegang Kekuasaan,; 2. Sekretaris Desa (Pelaksana Teknis),; 3. Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaDtaM33p93TJHFYJKeYwRS5bUgAcmcP9K_V8JjVLHUly9YpGJuoj0nQn0UXLEjg0D9UsAZDK5k-5vijzZACu1sBnlNukZ8RdkPtAaLncntnxEQWgzPq_LeNZHbZdNfkvx8feR-r7uMic/s640/Terdakwa+Abu+Hari+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2017, terdakwa membentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gadingan Nomor : 188/008/431.503.9.3/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dengan susunan keanggotaan ; <br /> <br /> Ketua, Bahsul Masa’il selaku Kaur Pembangunan,; Sekretaris, Samsulla (Ketua Umum LPM) dan Misbahul Munir (Kaur Umum), Abd. Salam (Kaur Kesra) dan Supaesse (Kepala Dusun) masing-masing sebagai anggota<br /> <br /> Persyaratan administrasi pencairan dana desa tahun anggaran 2017 meliputi : a. pengantar dari desa dan pengantar dari kecamatan, b. format A1, c. format A2, d. kwitansi pencairan besaran dana yang akan dicairkan, e. pengajuan format lB, f. surat pernyataan bendahara desa, g. pakta integritas kepala desa, h. SK bendahara desa, i. fotokopi RKPDesa, j. fotokopi APBDesa, k. fotokopi berita acara kelengkapan SPJ tahun sebelummnya, l. fotokopi rekening desa, m. Foto kopi NPWP, dan n. ceklis tim pendamping kecamatan.<br /> <br /> Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor kecamatan Jangkar untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Dangkar, kemu  dian diteruskan ke kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Setelah itu, dari Dinas-Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor  DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana Kekayaan Asset Daerah) untuk proses pencairan kerekening kas desa Gadingan Bank Jatim dengan Nomor rekening 0292201133 atas nama Kas Pemerintah Desa Gadingan.<br /> <br /> Sedangkan syarat-Syarat yang dibutuhkan untuk proses dana desa yang telah dicairkan dari rekening kas penarikan uang Desa Gadingan, yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jangkar. Bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp270.807.000<br /> <br /> Dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasararumahsederhanasehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi.<br /> <br /> Terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut.<br /> <br /> Terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya<br /> <br /> Terdakwa dalam pelaksanana dana desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sibagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi DD Rp434 Juta, Kades Dituntut 6 Thn Penjara

Terdakwa Abu Hari dan bukti penyetoran uang ke kas daerah melalui Bank Jatim Cabang Situbondo Abu Hasin, Penasehat Hukum terdakwa : Jaksa mengakui dalam persidangan ada penegembalian uang dari terdakwa sebesar Rp200 juta, tapi uang pengganti dalam t…

»

Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Jadi Tersangka Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4zjNUw6-5lS3AH20PZC01It7MLsAsPX7Qm2wR49BqGDM4Px_TOhov_coSJ61uvZF5EUvsx8Kc2_0ATrzkuKY98JqM1efW-Gk1DpMWiCiHvbZ5vP22W6SGKYKwXNSBPi4O3YY7WTLLGc/s640/pssi+8.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan saat menanyakan status Ketua DPRD Kota Pasuruan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipkor kepada menjawab pertanyaan terdakwa tentang status H. Ismail Marzuki, bahwa sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat penetapan ke Panitra, dan juga akan dijelaskan dalam putusan#</span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Apakah Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki akan jadi tersangka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015  sebesar Rp3.883.480.409 ?<br /><br />Hingga detik ini, pertanyaan ini belum di jawab oleh Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, DR. Muhammad Dofir saat ditanya beritakorupsi.co (Kamis, 20 Februari 2020) melalui pesan Apps WhatsApp terkait surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Majeis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Sebab, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya yang mengadili perkara tersebut diatas menjelaskan kepada terdakwa yang menanyakan seusai JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa terkait status Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki.<br /><br />“Sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat penetapan ke Panitra. Dan nanti akan dijelaskan dalam putusan sesuai fakta persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim menjelaskan dalam persidangan, Kamis, 20 Februari 2020.<br /><br />Fakta yang terungkap dalam persidangan, Kamis, 21 Nopember 2019 pada saat pembacaan Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, maupun persidangan pemeriksaan terdakwa (Kamis, 6 Februari 2020), terdakwa sudah membeberkan terkait aliran uang ke ayah dan anak selaku pejabat tertinggi di Kota Pasuruan, yaitu H. H. Hasani (almarhum) selaku Wali Kota dan H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /><br />“Setiap kali ada pencairan anggaran datang Bapak Walikota meminta kepada saya (Ketua Askot PSSI Kota Pasuruan) untuk menghadap kepada beliau agar dana hibah tersebut diserahkan kepada Putranya a.n. H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan selanjutnya beliau mengontak Putranya tersebut. Setelah dikontak oleh Walikota Pasuruan kurang lebih 5 menit saya pun mendapat kontak dari H. Ismail Marzuki untuk meminta dana tersebut. Setelah itu semua kegiatan, pembayaran pemain (Gaji Pemain) beliau yang mengendalikan. Saya selaku PRAJURIT tidak bisa berbuat banyak,” ungkap terdakwa saat  membacakan Eksepsinya, pada Kamis, 21 Nopember 2019<br /><br />“Pada Penyidikan di Polda Jatim, pada saat ada acara Konfrontasi dengan ketua DPRD Kota Pasuruan. Bapak Hakim yang terhormat, kalau Hutang Pasti ada Perjanjiannya, ada besaran uangnya yang di hutangkan, Ada MOU-nya, ada tandatangan pemohonnya, Ada Jangka Waktu Hutangnya, Ada Bukti Pengembaliannya. Dan Semua tidak ada dokumennya,” tegas terdakwa Eksepsinya.<br /><br />Dan pada persidangan selanjutnya, saat Ketua DPRD Kota Pauruan, H. Ismail Marzuki dihadirkan ke persidangan sebagai saksi, juga mengakui menerima dana dari terdakwa sebesar Rp1.5 milliar. Namun menurutnya bahwa itu adalah pembayaran hutang terdakwa. Tapi H. Ismail Marzuki tidak dapat menunjukan bukti bahwa uang itu adalah hutang piutang.<br /><br />Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /><br />“Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /><br />Selain itu, JPU Widodo juga menjelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa Ketua DPRD Kota Pasuruan mengakui telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp1.5 milliar, yang menurut H. Ismail Marzuki bahwa uang itu adalah sebagai hutang terdakwa namu tidak ada bukti apapun.<br /><br /><br />“Ketua DPRD sudah dihadirkan sebagai saksi. Pengakuannya, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang tetapi tidak ada bukti. Jumlahnya sekitar 1.5 lima miliar,” kata JPU Widodo kepada beritakorupsi.co, Kamis, 23 Januari 2020<br /><br />“Apakah akan ada terangka baru dalam kasus ini,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut JPUWidodo, bahwa hal itu tergantung dari Kejaksaan Tinggi<br /><br />“Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah,” jawab JPU Widodo kemudian </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="712" data-original-width="850" height="536" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9_0fseNbrgWk87W_PBel3qrLg_jgtWRB8YrmYmUVGmV5cH8NWYU9A4XVUZJCA6ckV73kIuXivXG4UiFogQWQoJXi8ChFczNOWc88OmjCaJUoiX0mbqcklf0EJOimmepAV3IS6nBNC4eE/s640/pssi+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelmnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /><br />Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjrOLNfhHFfhb4D8Fm-lAZruDh0HL3tw9PV6MvNmMpIOsEbLJekZsicvyNkU5RUOg6ebMg5QimTuzYjBv_5lm5tdrYT41YFTvYix5s1wiu0EE7CbDRfwkzRuSF3NyB-V-Ia_Rb1QVEok0/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjrOLNfhHFfhb4D8Fm-lAZruDh0HL3tw9PV6MvNmMpIOsEbLJekZsicvyNkU5RUOg6ebMg5QimTuzYjBv_5lm5tdrYT41YFTvYix5s1wiu0EE7CbDRfwkzRuSF3NyB-V-Ia_Rb1QVEok0/s640/b.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi dari kanan,  Kepala Dinas Pemuda dan Olag Raga (Kadispora) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, Mahbub,; Ketua Koni Cabang Kota Pasuruan, Sugeng P,; Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024, Helmi dan Kepala Bidang (Kabid) BPPKAD Kota Pasuruan, Arif</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1zioPny5_CJR6_PBfDWkaLqwTVrhEtAfgQrtj1FhDZkXGWFrd_4njFWW7ovHjws1nnPrMf5iAPtw7nJgWABFX9p4Ty1Ji9noooGM6F_0RNI__FWTVkej4Uym4WTfiBfrj6ClIaBLouBE/s640/pssi+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /><br />Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /><br />Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah)<br /><br />Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /><br />Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy_N3WwQcVMAjWRTbNbN0EhknDzc15H4zn2EOPq0bU1X5hn4X1mNBNWGIirgjXDsvvIUT_uNoKVFjh96PQF6fNM73XVHYwiXfqfh0dNN3bdFlcC8ndydO3IVWtqn3Qzzbq4Rk80f1-PG0/s640/pssi+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Jadi Tersangka Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan saat menanyakan status Ketua DPRD Kota Pasuruan #Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipkor kepada menjawab pertanyaan terdakwa tentang status H. Ismail Marzuki, bahwa sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat pen…

»

Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M, Ketua PSSI Kota Pasuruan Dituntut Pidana Penjara Selama 8 Tahun

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw-8QsYU7FQ_zleHui4uPQ6UP2-0mb2zYYkGydF6LCCL9DFeqZ00ZlyM2rXE6FT-JANCEMeu91p07AMRArn0XcIpjmAQfQ-Bl60ljyO10LxoWMF6ZueG202pqKBumud-SwuqcPS4edFK8/s640/pssi+9.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan (Ketua PSSI Kota Pasuruan periode 2015 - 2019) - </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya sudah membuat Surat Penetapan untuk tersangka baru beberapa minggu lalu, namun hingga saat ini JPU belum mengambilnya. Ada Apa?# </b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, wargwa JI. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019 adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan  dana hibah yang berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp4.499.990.000 untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 akan menjadi penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) untuk beberapa tahun kedepan, setelah JPU Kejari Kota Pasuruan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp3.883.480.409 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pada Kamis, 20 Februari 2020<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Widodo dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Agus Yuniato serta Panitra Pengganti (PP) Wanityyah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, antara lain Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). <br /><br />Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. <br /><br />Sehingga JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana (Primair) dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primar, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU Widodo<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /><br />"Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Sebelum meninggalkan ruang sidang, Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan menanyakan kepada Ketua Majelis tentang status Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki. Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa uang untuk kegiatan PSSI Kota Pasuruan mengalir ke H. Ismail Marzuki dan H. Hasani (almarhum) saat selaku Wali Kota Pasuruan yang juga ayah dari H. Ismail Marzuki<br /><br />“Yang Mulia, bagaimana status Ismail Marzuki kapan ditahan,” tanya terdakwa<br /><br />Ketua Majelis Hakimpun menjelaskan, bahwa sudah memerintahkan JPU untuk mengambil langkah hukum dan juga sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat penetapan ke Panitra Pengganti.<br /><br />“Sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat penetapan ke Panitra. Dan nanti akan dijelaskan dalam putusan sesuai fakta persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim menjelaskan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy_N3WwQcVMAjWRTbNbN0EhknDzc15H4zn2EOPq0bU1X5hn4X1mNBNWGIirgjXDsvvIUT_uNoKVFjh96PQF6fNM73XVHYwiXfqfh0dNN3bdFlcC8ndydO3IVWtqn3Qzzbq4Rk80f1-PG0/s640/pssi+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait apa yang dijelaskan Ketua Majelis Hakim, beritakorupsi.co menanyakan hal itu kepada JPU Widodo. Namun JPU Widodo beralasan, bahwa itu adalah kewenangan Kejati. Sementara hingga berita ini ditayangkan, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur belum menjawab pertanyaan beritakorupsi yang dikirimkan melalui pesan Apps WhatsApp<br /><br />“Kalau itu bukan saya tapi Kejati,” jawab JU Widodo.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, Kamis, 21 Nopember 2019, juga pada saat agenda sidang pemeriksaan terdakwa (Kamis, 6 Februari 2020), terdakwa sudah membeberkan terkait aliran uang ke ayah dan anak selaku pejabat tertinggi di Kota Pasuruan, yaitu H. H. Hasani (almarhum) selaku Wali Kota dan H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /><br />“Setiap kali ada pencairan anggaran datang Bapak Walikota meminta kepada saya (Ketua Askot PSSI Kota Pasuruan) untuk menghadap kepada beliau agar dana hibah tersebut diserahkan kepada Putranya a.n. H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan selanjutnya beliau mengontak Putranya tersebut. Setelah dikontak oleh Walikota Pasuruan kurang lebih 5 menit saya pun mendapat kontak dari H. Ismail Marzuki untuk meminta dana tersebut. Setelah itu semua kegiatan, pembayaran pemain (Gaji Pemain) beliau yang mengendalikan. Saya selaku PRAJURIT tidak bisa berbuat banyak,” ungkap terdakwa saat  membacakan Eksepsinya, pada Kamis, 21 Nopember 2019<br /><br />“Pada Penyidikan di Polda Jatim, pada saat ada acara Konfrontasi dengan ketua DPRD Kota Pasuruan. Bapak Hakim yang terhormat, kalau Hutang Pasti ada Perjanjiannya, ada besaran uangnya yang di hutangkan, Ada MOU-nya, ada tandatangan pemohonnya, Ada Jangka Waktu Hutangnya, Ada Bukti Pengembaliannya. Dan Semua tidak ada dokumennya,” tegas terdakwa Eksepsinya.<br /><br />Dan pada persidangan selanjutnya, saat Ketua DPRD Kota Pauruan, H. Ismail Marzuki dihadirkan ke persidangan sebagai saksi, juga mengakui menerima dana dari terdakwa sebesar Rp1.5 milliar. Namun menurutnya bahwa itu adalah pembayaran hutang terdakwa. Tapi H. Ismail Marzuki tidak dapat menunjukan bukti bahwa uang itu adalah hutang piutang.<br /><br />Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /><br />“Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /><br />Lalu mengapa hingga saat penyidik Kejari Kota Pasuruan maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur belum menetapakan H. Ismail Marzuki sebagai tersangka ? Mengapa JPU Kejari Kota Pasuruan maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur belum mengambil surat penetapan yang disampaikan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 20 Februari 2020?<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjrOLNfhHFfhb4D8Fm-lAZruDh0HL3tw9PV6MvNmMpIOsEbLJekZsicvyNkU5RUOg6ebMg5QimTuzYjBv_5lm5tdrYT41YFTvYix5s1wiu0EE7CbDRfwkzRuSF3NyB-V-Ia_Rb1QVEok0/s640/b.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi dari kanan,  Kepala Dinas Pemuda dan Olag Raga (Kadispora) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, Mahbub,; Ketua Koni Cabang Kota Pasuruan, Sugeng P,; Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024, Helmi dan Kepala Bidang (Kabid) BPPKAD Kota Pasuruan, Arif</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /><br />Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /><br />Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /><br />Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM1bZ-ne90Sy-1VQAb7nOY6ijex0c1GeYZ5w7Nw_VMS4dnbJJ5UDg456Ak5ETzSKaSF6kmsvMCthhDlOgky04b_jPt1VoRKTVyVmionHKPM6rUoPfBXsnlsRhMP_GzmegrixrRxsnUIPI/s640/pssi+4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan <br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /><br />Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.<br /><br />Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4zjNUw6-5lS3AH20PZC01It7MLsAsPX7Qm2wR49BqGDM4Px_TOhov_coSJ61uvZF5EUvsx8Kc2_0ATrzkuKY98JqM1efW-Gk1DpMWiCiHvbZ5vP22W6SGKYKwXNSBPi4O3YY7WTLLGc/s640/pssi+8.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /><br />Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah). Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /><br />Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /><br />Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M, Ketua PSSI Kota Pasuruan Dituntut Pidana Penjara Selama 8 Tahun

Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan (Ketua PSSI Kota Pasuruan periode 2015 - 2019) - #Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya sudah membuat Surat Penetapan untuk tersangka baru beberapa minggu lalu, namun hingga saat ini JPU belum mengambilny…

»

Wulang Suhardi, Mantan Anggota DPRD Jombang Tak Terima Didakwa Korupsi KUR Rp5.4 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="675" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnhdSVb8wAAxifngI2Mu3KtpgXTCdh8tNR7qJVNY0MQWxVKmFywlsbo-uF3JN2_I8y4DOh1gcGYoLGlz8A9qA3bMpOk-wo05mTOKl6WtOWc8Yut3DXvEF86a5OS2szSmpr2Z9jp8yXER0/s640/jombang+2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="636" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, dan saat ini menyandang “gelar” baru sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang cabang Jombang pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai sebesar Rp5.400.000.000 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.388.656 900,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang sudah dibenkan kepada terpidana Bambang Waluyo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017.<br /><br />Kasus Korupsi Kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jombang ini menyeret 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Cabang dan 2 Penyelia yaitu Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi serta 9 Analisis yakni Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili. Ke 12 pegawai Bank Jatim ini sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (divonis penjaar) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2016, dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017<br /><br />Selain 12 pegawai Bank Jatim, kasus Kredit fiktif ini juga menyeret satu pihak swasta yaitu Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tani Bareng Jombang, juga sudah divonis pidana penjara pada tanggal 7 Juni 2016, yang total hukumannya selama 16 tahun penjara<br /><br />Sebelum terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang ini terseret dalam kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang, Siswo Eriana yang juga anggota DPRD Jombang Periode 2009 – 2014 sudah terlebih dahulu diadili di gedung Pengadil para Koruptor, dan Siswo Erianapun sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Uang yang mengalir kerekening Siswo Eriana dari hasil kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang tahun 2011 - 2012 sebesaar Rp5 milliar, sudah dibebankan terhadap terpidana Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 <br /><br />Tak mau menyusul Siswo Eriana atau puluhan mantan pegawai Bank Jatim Cabang Jombang yang sudah berstatus terpidana Korupsi Kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang sebagai warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), terdakwapun “melawan”<br /><br />Perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa Wulang Suhardi atas dakwaan JPU adalah dengan mengatakan keberatan atau Eksepsi yang didampaikannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya melalui Tim Penasehat Huukum (PH)-nya, Eko dkk.<br /><br />Kamis, 20 Februari 2020, PH terdakwapun membacakan surat Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU dari Kejari Jombang dimuka persidangan kepada Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Sanghadi serta Panitra Pengganti (PP)  Agus Widodo.<br /><br />Dalam surat Eksepsi yang dibacakan Eko selaku PH terdakwa mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat. Sehingga PH terdakwapun meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya.<br /><br />“Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas,” kata Eko.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7gZmRLDM2hb5UOkPycHcTPIRbxv7MxV895VJMtSard_TUounFlLILljX5TgHaAz8L7D9jO6TBCcJGlsQtR0hqFHChDjaaKkxmX3ngY7B4Pmfo6y3Ei9TrylRPfPRKFgz8cDWw84XmZjk/s640/IMG20190528115414.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Siswo Eriana, mantan anggota DPRD Jombang periode 2009 - 2014</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;">  Menanggapi Eksepsi dari PH terdakwa, JPU Kejari Jombangpun akan menanggapinya secara tertulis dan akan dibacakan dihadapan Majelis Hakim untuk memperjelas perbuatan mantan anggota wakil masyarakat di DPRD Jombang itu dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi KUR pada Bank Jatim Cabang cabang Jombang yang mengalir kepada terdakwa sebesar Rp5.4 milliar.<br /><br />Kepada beritakorpsi.co, Eko mengatakan, bahwa dakwaan JPU yang dimaksud tidak jelas dan tidak cermat satunya adalah perbedaan jumlah kerugian negara sebesar Rp5.400.000.000 dalam surat dakwaan JPU, sementara dalam penghitungan terdakwa ada selisih sebsaar Rp300 juta lebih<br /><br />“Ya, Eksepsi kita tadi bahwa dakwaan Jaksa tidak jelas. Dalam dakwaan Jaksa tentang kerungian negara sebesar lima koma empat milliar, tapi catatan kita tidak sampai segitu, ada sperbedaan tiga ratus juta,” kata Eko.<br /><br />Aneh memang, bila terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat. Padahal, surat dakwaan JPU sudah menjelaskan tentang keterlibatan atau perbuatan terdakwa, serta bagaiaman uang sebesar Rp5.4 miliar itu mengalir ke terdakwa.<br /><br />Dalam suurat dakwaan JPU menjelaskan, dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa Wulang Suhardi yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang yang direkomendasikan untuk mengajukan Kredit KUR agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya.<br /><br />Pada saat itu, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasikan adalah Supaim (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaan terdakwa. <br /><br />Pada awal tahun 2011, terdakwa memerintahkan Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu Tawi Hastomo,  Subani, Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, Kamoto, Kamali, Suharto, Idik Waluyo, Abdul Mu’in, dan Edi Siswanto, masing-masing calon debitur mengajukan kredit KUR sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) kecuali Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000 (Empat ratus juta Rupiah) <br /><br />Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasikan oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Supaim meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan usaha dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debitur. <br /><br />Kenyataannya, 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasikan terdakwa ternyata tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu. Namun pengajuan kredit itu tetap proses oleh Bank Jatim Cabang Jombang.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="320" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWlIAcft0SnXenAu7L4JYPe5CB6aauKE2FSCDv8QtcMnejHQ0_a7y2CyQIS2DAFDmhlOGzqcqg-1iyL_OU3L8rjojLAAx_ATkU86yOgD7Y0BWZZeB8htiYKi9h8MKxVQXgwlfED6XrCTc/s640/3.jpg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Bambang Waluyo (foto atas) Kacab Bank Jatim Jombang dan terpidanaDedy Nugrahadisebagai Penyelia</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan Supaim untuk mengantar para debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur <br /><br />Pada saat itu juga, Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan yang diberikan kepada Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /><br />Semua yang terlibat dalam kasus Kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang termasuk terdakwa dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Dakwaan Subsidair)  jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Wulang Suhardi selaku anggoat DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 171.415/62/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggotan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Jombang Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009.<br /><br />Bahwa terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Supaim (penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dan saksi H. Bambang Waluyo, SE., MM selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang (perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)<br /><br />Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim No. 36 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 11 (sebelas) debitur yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Jatim No. 048/010/SE/DIR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Direksi No. 048/025/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR)<br /><br />Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp5.400.000.000 (Lima milliar empat ratus juta Rupiah) merupakan bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur, atau orang lain yaitu saksi H. Bambang Waluyo sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) merupakan uang pencairan dari kredit KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debitur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PPD.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<br /><br /> Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan Oktober tahun 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas Kredit berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu Kredit / Pembiayaan Modal Kerja dan atau Investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Bidang Usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan ; <br /><br />Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang, yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-20/D.l.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Overasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rak at ; <br /><br />b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DlR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048/025/SE/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; <br /><br />c. Surat Edaran Direksi Nomor : O49/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DlR/KRDAGRRTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="176" data-original-width="320" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigO1BbD035S5pQoGuQ1eaPGlPMPc6MbH3VrF6T4ZixBpSp7eitPQPBeO2j9YTsUdsD27RXgHD0FZ6_OdVYEV4FKth9PxL-HGUWF35aP9oZ4F1a1mfBLenlg06A-4qUGGv0wEJbF_18WPA/s640/8.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terpidana Heru Cahyo Setiyo (sebagai Penyelia)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima Permohonan Pengajuan Kredit KUR sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang ; <br /><br />Sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI. Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari kredit I pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin. <br /><br />Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan Penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit ; <br /><br />Ketentuan I, proses pemberian KUR yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit secara umum adalah sebagai berikut : Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang ; Pemimpin Cabang memberi disposisi kemudian Pemimpin Cabang menunjuk Petugas Kredit untuk memproses permohonan debitur ; Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan : Bl chekking ; Mengecek kelengkapan berkas ; Petugas Kredit melakukan Survey (On The Spot / OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br />Selanjutnya, Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS) beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran ; <br /><br />Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit. Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut. setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut.  Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit. Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang  <br /><br />Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian di buat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  <br /><br />Realisasi Kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit kerekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK. <br /><br />Untuk pelaksanaan On The Spot sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS I Survey untuk kredit dengan plafon diatas Rp350.000.000 bagi Cabang Utama dan plafon diatas Rp150.000.000 bagi Kantor Cabang, untuk plafon dibawah ketentuan tersebut diatas penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan ; <br /><br />Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) perorangan, dan dalam surat permohonan kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut : 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;  2. Photo Copy bukti identitas diri (KTP / SIM I Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP) ; Photo Copy KSK ; Surat Nikah ; Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai ; Photo Copy kepemilikan agunan : Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas). <br /><br />Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan / jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito) dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit: <br /><br />Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp400.000.000 dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu. untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik ; </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="238" data-original-width="320" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI58S0rFKzJGDBhRk3do351HGadf0vNcRM-QhFuep6FyXiZrIz3eom2AmXD8ixc02C3Q9FUUB6sGbt3A0Lw-ZxIJJA9WffZK1u6i7lyzNQkOubdU6bqfx-lIaJwazZ7Kd3fTLGkLO6t_s/s640/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">para terpidana sebagai Analisis Bank Jatim Cabang Jombang, Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui saksi H. Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang direkomendasi mengajukan Kredit KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya <br /><br />Pada kesempatan itu pula, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasi adalah saksi Supaim (berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaannya. Selanjutnya pada awal tahun 2011 terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu saksi Tawi Hastomo,  Saksi Subani, Saksi Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, saksi Kamoto, Saksi Kamali, Saksi Suharto, Saksi Idik Waluyo, SaksiAbdul Muin, dan Saksi Edi Siswanto calon debitur yang masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah). kecuali Saksi Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000.00 (Empat ratus juta Rupiah) ; <br /><br />Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Saksi Supaim dengan meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan tentang usahanya dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debrtur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan jaminan utama atas pengajuan kredit KUR. <br /><br />Disamping itu, calon debitur tersebut diatas mengajukan jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain kecuali Saksi Suliani Sawati yang telah diatur oleh terdakwa dan Saksi Supaim sebagai berikut : 1 Suliani Sawati SHM milik Suliani Sawati,; 2.  Edi Siswanto SHM milik H.Suhardi,; 3. Zainal Darminto SHM milik Sadin Pak Slamet 4 Kamaji SHM milik H. Suhardi,; 5. Suharto, SHM milik H. Suhardi,; 6. Tawi Hastomo SHM milik Wahyu Cahyono,; 7. Subani SHM milik Bambang Joyo Ismanu,; 8. Kamoto SHM milik Kusnanto,; 9 Idik Waluyo SHM milik H. SUHARDI,; 10. Dheti Kiki Ariaji, SHM Milik Sumarlik,; 11 Abdul Muin, SHM milik H.Suhardi<br /><br />Setelah persyaratan untuk pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat lengkap, terdakwa menemui saksi H. Bambang Walauyo di Bank Jatim Cabang Jombang dengan membawa permohonan kredit dari calon debitur yang direkomendasi terdakwa. Kemudian saksi H. Bambang Walauyo menunjuk petugas kredit untuk melakukan Survey (On The Spot) yaitu saksi Fitriani Mayasari, Wiwik Sukesi, Hefied Wijayana, Ginanjar Triyono, Suci Rahayu dan Wahyuni Yudiarini<br /><br />Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan On The Spot, seharusnya saksi Bambang Walauyo selaku Kepala Cabang wajib melakukan On The Spot karena permohonan debitur diatas plafon kredit sebesar Rp150.000.000, dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit temasuk dalam pemeriksaan OTS/ Survey, namun tidak pernah melakukan kewajiban on the spot tersebut<br /><br />Ketika Petugas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang melakukan On The Spot (OTS) ke tempat usaha calon debitur yang direkomendasi terdakwa, temyata calon debitur tidak mempunyai usaha sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan dalam pemohonan kredit KUR ke Bank Jatim Cabang Jombang <br /><br />Hasil On The Spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran, yaitu saksi Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi. Calon debitur tidak memiliki usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha. Dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan ; <br /><br />Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil Survey /OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi H. Bambang Waluyo dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun saksi H. Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk membenkan plafon kredit sesuai permintaan debitur dan menginstruksikan seara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR tersebut, agar dalam pembuatan Laporan Kumungan Setempat (LKS), pembahasan Kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha dan lahan sebagaimana yang tercantum dalam SKU. <br /><br />Sehingga terhadap 11 (sebelas) permohonan KUR yang direkonmedasi oleh terdakwa tersebut tetap dilaksanakan (diproses) oleh saksi H. Bambang Waluyo dengan menekankan kepada bagian kredit “jangan melihat debitumya tatapi lihat yang membawa" yang dimaksud oleh saksi H. Bambang Waluyo “yang membawa” yaitu terdakwa Wulang Suhardi yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, sehingga permohonan Kredit Usaha Rakyat dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa seluruhnya dapat direalisasikan / dicairkan <br /><br />Pada saat petugas Bank Jatim Jombang melakukan survey, terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mendampingi petugas Bank Jatim yang melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan milik calon debitur yang direkomendasi oleh terdakwa. Untuk setiap permohonan, temyata petugas kredit yang ditunjuk oleh saksi H. Bambang Waluyo pada saat melakukan survey atau On The Spot (OTS), hanya melihat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan milik debitur. Kemudian dilakukan pemotretan, <br /><br />Sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu milik orang lain dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, namun tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat-surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan / kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut. <br /><br />Kenyataannya 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasi terdakwa tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu <br /><br />Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas. <br /><br />Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim. <br /><br />Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /><br />Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5o4nmPDFaPSUTSLlCn3WMFPCk-iiIFAfhwK5nZpMyjkoTwmgfexT18yaMwSh_V-ADFBopiHlvrgNHVF-7m06VTzb4HqdTFZL1Wq9LLeqNvhJvFs5dusOllpfsNFSeVHKX8oCHK7fGSOI/s640/jombang+1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi (kiri) dan terdakwa Supaim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Aliran uang hasil pencairan kredit KUR milik debitur Suliani Sawati, Edi Siawanto, Zainal Danninto, Kamal Suharto, Abdul Muin, Idik Walu dan Tam Astomo yang ada di rekening saksi Supaim, terdakwa maupun saksi Aminatus Sholikah tersebut sebenarnya tidak berhak menikmati fasilitas KUR dari 11 (sebelas) orang debitur karena terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang, dan terdakwa hanya merekomendasi permohonannya saja namun oleh saksi H. Bambang Waluyo fasilitas KUR tetap dapat dicairkan meskipun para debitur tersebut tidak layak mendapat fasilitas kredit KUR, hal ini dikarenakan telah diatur / dikondisikan sebelumnya dengan saksi H. H. Bambang Waluyo sehingga pemberian kredit KUR terhadap 11 (sebelas) orang debitur tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tum Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit I Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.MEKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat  <br /><br />b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRDtRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048I025/SE/DIR/ KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />c. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SEIDIRIKRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /><br />Atas perbuatan terdakwa dan saksi Supaim bersama-sama dengan saksi H. Bambang Waluyo selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan kredit (KUR) kepada 11 (sebelas) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 tanpa berpedoman pada Ketentuan yang berlaku di Bank Jatim, sehingga memperkaya diri terdakwa Wulang Suhardi  sebesar Rp5.400.000.000.<br /><br />Dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma Sembilan puluh dua Sen) juga bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo (dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3)  jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Wulang Suhardi, Mantan Anggota DPRD Jombang Tak Terima Didakwa Korupsi KUR Rp5.4 M

Terdakwa Wulang Suhardi BERITAKORUPSI.CO - Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, dan saat ini menyandang “gelar” baru sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pad…

»