Dua Terpidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan JLU Kota Pasuruan Ajukan PK

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCYIPp3A92rafeStQkhc3_5c6zKfo7b7yBk6QC09_TRzLlmetChd5CQausf9s_8axsjCAw_m4ivgVxHKEzTu12WwpZAaNZMJcluw2jPWUziiAjSzoxv52qW0GpHR6135Slj6NBkuAvFXAcAt9T4O-E4VnEVZEks4vSSXGRekfOcc90o5yIEUS0mLDQ70/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="833" data-original-width="1280" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCYIPp3A92rafeStQkhc3_5c6zKfo7b7yBk6QC09_TRzLlmetChd5CQausf9s_8axsjCAw_m4ivgVxHKEzTu12WwpZAaNZMJcluw2jPWUziiAjSzoxv52qW0GpHR6135Slj6NBkuAvFXAcAt9T4O-E4VnEVZEks4vSSXGRekfOcc90o5yIEUS0mLDQ70/w640-h416/1.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum Kedua Terpidana, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH :</b> “Ini pembunuhan krakter. Pemilik tanah disebut Korupsi sedangkan di PN Pasuruan disebutkan bahwa tanah ini adalah milik tanah Christiana (Terpidana). Layakkah JPU menyodorkan perkara ini ke Pengadilan?”</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</span></b> <br />Dua Terpidana perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp118.853.000, yaitu Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada PN Surabaya, Kamis, 18 April 2024<br /><br />Sebelumnya, Terpidana Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya (serta empat Terdakwa lainnya dalam berkas perkara penuntutan terpisah) divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 2 Pebruari 2023. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya (serta empat Terdakwa lainnya dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Ke- 6 Terdakwa pun divonis lepas  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOSwJAHyHH_OH7Y_oCiGpWoG6ZtOk69pagbCz4XH2ff1qVGd6i4S-L-RNVxQngTyQH8O082uRkrsjSYrTUIMhsjDC1V3gINoYsXvWJYvRB0jJiBkkpK-Xvd3FVdB6RCYyzJ28ihL69kzXrfSgK8Jbezm8Uc5LI9Wcxrp-Z3sxk5Dto_neuLNBT4MQD-98/s1040/5..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOSwJAHyHH_OH7Y_oCiGpWoG6ZtOk69pagbCz4XH2ff1qVGd6i4S-L-RNVxQngTyQH8O082uRkrsjSYrTUIMhsjDC1V3gINoYsXvWJYvRB0jJiBkkpK-Xvd3FVdB6RCYyzJ28ihL69kzXrfSgK8Jbezm8Uc5LI9Wcxrp-Z3sxk5Dto_neuLNBT4MQD-98/w640-h288/5..jpg" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan JPU Kejari Kota Pasuruan mengatakan, bahwa Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya (serta empat Terdakwa lainnya dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu<br /><br />Sehingga Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya dituntut oleh JPU Kejari Kota Pasuruan dengan pidana penjaraa masing-masing 4 (empat) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Christina sebesar Rp118.853.000 subsider 2 (dua) tahun penjara <br /><br />Sementara Eempat Terdakwa lain yang dimaksud adalah Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024 dan Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan <br /><br />Sedangkan Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan<br /><br />Atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap ke- 6 Terdakwa, JPU Kejari Kota Pasruan pun melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agus RI. Dan hasilnya, Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, Eko Wahyudi, Budi Priyanto, SP dan Terdakwa Hilmy Yuliardi. S divonis bebas  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjok1AqX0-PqHVmbrFN2prejCZMGqikbFUcZBdwe8XtswtrmD8PHA7bIeRpE0JwS6iRIwlBGc5IbTQhAgOti5ZJsoKdNER8LZLLFsvRDKkbrT2tnBsqqGWUH3_AbbbtrmjsGhqipzBh8OVeYF7snyRjTakzLMmGEIXxz8PK9uY4COQ0EuagjFgejo4RN1E/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjok1AqX0-PqHVmbrFN2prejCZMGqikbFUcZBdwe8XtswtrmD8PHA7bIeRpE0JwS6iRIwlBGc5IbTQhAgOti5ZJsoKdNER8LZLLFsvRDKkbrT2tnBsqqGWUH3_AbbbtrmjsGhqipzBh8OVeYF7snyRjTakzLMmGEIXxz8PK9uY4COQ0EuagjFgejo4RN1E/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp118.853.000<br /><br />Oleh Mahkamah Agung, Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya divonis pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan<br /><br />Disisi lain, saat Terdakwa Christiana diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,  Terdakwa Christiana juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Psr. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan mengatakan bahwa tanah tersbut adalah milik Christiana. Hal ini dikatakan langsung oleh Terpidana Christiana maupun Tim Penasehat Hukumnya, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H, dkk kepada beritakorupsi.co seusai persidangan dengan agenda penandatangan berkas, Kamis, 18 April 2024<br /><br />“Di MA saya dana Woe Chandra Xenney Wirya divonis masing-masing satu setengah tahun (1 tahun dan 6 bulan.Red) denda lima puluh juta subsider satu bulan. Uang pengganti seratus lapan belas juta sesuai tuntutan jakasa (Rp118.853.000) subsidera satu tahun penjara. Ini sudah saya bayarkan semua. Tapi putusan PN Pasuruan bahwa tanah itu milik saya,” kata Terpidana Christiana kepada beritakorupsi.co   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyx7-6vWhw7pyvj0rsu-uaB9QdjW8sGJUgbgKFnBPjYWyOcORiuqJzaMIqf0D6c03H2SGqflnKaWukvO1K7dggWAW4Jf26oP_lZJXOIwVm-G9CzXES4-1vFluqufKsOo9Pqn-vd5bsIqFSu8hvi1SLxjkRXPQlncHxfIgi4yhF0F088pM2nYMAeZE9CFE/s995/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="995" data-original-width="568" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyx7-6vWhw7pyvj0rsu-uaB9QdjW8sGJUgbgKFnBPjYWyOcORiuqJzaMIqf0D6c03H2SGqflnKaWukvO1K7dggWAW4Jf26oP_lZJXOIwVm-G9CzXES4-1vFluqufKsOo9Pqn-vd5bsIqFSu8hvi1SLxjkRXPQlncHxfIgi4yhF0F088pM2nYMAeZE9CFE/w366-h640/6.jpg" width="366" /></a></div><br />Terpisah. Penasehat Hukum Terpidana Christiana, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H mantan anggota DPR RI dua periode yang juga mantan Hakim Agung MK kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa perkara yang menjerat Terpidana Christiana adalah pembunuhan krakter, sebab tanah yang dipermasalahkan dan dianggap perkara Korupsi oleh JPU Kejari Kota Pasuruan adalah milik Christiana <br /><br />“Ini adalah pembunuhan krakter. Pemilik tanah disebut Korupsi sedangkan di PN Pasuruan disebutkan bahwa tanah ini adalah milik Christiana (Terpidana). Layakkah JPU menyodorkan perkara ini ke Pengadilan?,” kata Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H atau yang akrab disapa Prof. Gayus<br /><br />Terkait novum atau bukti baru yang diajukan oleh Terpidana Christiana dalam pegujuan PK, Prof. Gayus mengatakan, bahwa mengenai pemilik tanah yang seharusnya berhak menerima pembayaran atas tanahnya dan dianggap sah<br /><br />“Kepemilikan itu bisa timbu dari beberapa dasar. Dasar kepemilikan sertifikat, Girik juga bagian dari kepemilikan. Tapi yang paling kuat adalah putusan Hakim yang menyebutkan bahwa ini adalah milik seseorang itu. Ini disebutkan di PN Pasuruan,” ucap Prof. Gayus<br /><br />Terkait upaya hukum luar biasa yaitu PK yang diajukan oleh Terpidana Christiana melalui Tim Penasehat Hukum-nya, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H, dkk, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Yusak Suyudi, SH tak merespon panggilan telepon maupun pesan WhastApp beritakorupsi.co<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :   <u> Rp. 17.500.000.000,- +</u><br />        Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtfCitj2oB_biZd69xCKdE1THPaQ4PXT5oMIQEIShevzpV15Dgj2fcvI5ux8VnKKn2JmSjHxlRiEsf02NjUF_dg8mRcD36pF0VZgLRt4LYW0Viu7n0xr5KhdY22nws-q7rXTTvuRCEJ7_NPo62EWtvbmpiiIEWXMsxK2KXhri-xShVaJx-kDxdTFmjeG0/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtfCitj2oB_biZd69xCKdE1THPaQ4PXT5oMIQEIShevzpV15Dgj2fcvI5ux8VnKKn2JmSjHxlRiEsf02NjUF_dg8mRcD36pF0VZgLRt4LYW0Viu7n0xr5KhdY22nws-q7rXTTvuRCEJ7_NPo62EWtvbmpiiIEWXMsxK2KXhri-xShVaJx-kDxdTFmjeG0/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;<br /><br />Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :   <u> 39.728 M² +</u><br />                                                    Total    :  160.000 M²<br /><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal   September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWMSy_J-6QIcIJ_Z8MPf-ueRXr3OSnpKtSHFtpbk6ihh1zdxiSycMG9co0wi0lwlSEF_nLA8_2hIE5HORm2OoQGeW0G_OrcDN4RRfrTCgBY6eQVE-1JzNwD37bWX755vvGsw_8P9Xnjb9t8OKm5KMeV_v7FqM9PtxYkPZBWv0Za5InGgyenhE6dO4KGHQ/s640/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWMSy_J-6QIcIJ_Z8MPf-ueRXr3OSnpKtSHFtpbk6ihh1zdxiSycMG9co0wi0lwlSEF_nLA8_2hIE5HORm2OoQGeW0G_OrcDN4RRfrTCgBY6eQVE-1JzNwD37bWX755vvGsw_8P9Xnjb9t8OKm5KMeV_v7FqM9PtxYkPZBWv0Za5InGgyenhE6dO4KGHQ/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:<br /><br />a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.<br /> <br />b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAybXTzz8-wMxb8Da_0vmN19gUR0njEOX9OUCXLOOX_SCfEkY9DXIuvazFUBkhWmYS1RlrzMEvH0EwvMELTFOuud8leKgub7fHAhfP5EFoQcefcoCe8qL4ZkAAn-b0MKuk5NPptBZ6nm405ZAo-2UDrCWDuy0T511UF4jSKBTuzsHYe_UKIKKweulKhp0/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAybXTzz8-wMxb8Da_0vmN19gUR0njEOX9OUCXLOOX_SCfEkY9DXIuvazFUBkhWmYS1RlrzMEvH0EwvMELTFOuud8leKgub7fHAhfP5EFoQcefcoCe8qL4ZkAAn-b0MKuk5NPptBZ6nm405ZAo-2UDrCWDuy0T511UF4jSKBTuzsHYe_UKIKKweulKhp0/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, <br /><br />Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhma1H5ALwjV1fpT9i2ekGUb2tcivjYukbMAaRWqCiew4op5AZDQOhA15iyxcCEeedbXDKCTxDmux7TXNr8FaDnpII7HRBvfJMjdDs2YxeERnjjIdjObD7PriscGU0EYxrOhhyphenhyphenWYkVME6nwq7VJMCagyuXY-mOvO8plYOqFJOPUEtfjABG38jnktnBnWnQ/s640/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhma1H5ALwjV1fpT9i2ekGUb2tcivjYukbMAaRWqCiew4op5AZDQOhA15iyxcCEeedbXDKCTxDmux7TXNr8FaDnpII7HRBvfJMjdDs2YxeERnjjIdjObD7PriscGU0EYxrOhhyphenhyphenWYkVME6nwq7VJMCagyuXY-mOvO8plYOqFJOPUEtfjABG38jnktnBnWnQ/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div>Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².   <br /><br />Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Saksi WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Terdakwa III selaku Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV selaku Staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan atas saran/solusi dari Terdakwa II;<br /><br />Terdakwa III yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Huruf g Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya adalah diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah yang telah ditentukan (vide Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);<br /><br />Dalam mempergunakan wewenangnya tersebut, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II seharusnya tidak memproses peralihan hak atas bidang tanah dari MATIM kepada Saksi CHRISTIANA, SE karena tidak ada bukti kwitansi peralihan hak yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1996 (fiktif),  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgchqHZGKnRtxGql3hzx5SjdMpyG12D7JVamAf7z7Z1n0Nt6AbjR0QK-FBxjBEwMXtmCfr-XvJd7nFyOzG6jOGvFYxH55o3Ukm-AZ1L_NZkCOSxCio45Xp7okdwSaYFRJnPTMseJKLCny_0PdBJ8rQReJBk9UcsHeKdFNs2O1K0GFACuSZWOVeT4UwxYr4/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgchqHZGKnRtxGql3hzx5SjdMpyG12D7JVamAf7z7Z1n0Nt6AbjR0QK-FBxjBEwMXtmCfr-XvJd7nFyOzG6jOGvFYxH55o3Ukm-AZ1L_NZkCOSxCio45Xp7okdwSaYFRJnPTMseJKLCny_0PdBJ8rQReJBk9UcsHeKdFNs2O1K0GFACuSZWOVeT4UwxYr4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Dan berdasarkan Buku A (Peta Kretek Desa), Buku B (Peta Kerawangan Desa) dan Buku C Desa (Letter C) di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan setidak-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bahwa riwayat kepemilikan pertama sampai dengan pemilik terakhir atas bidang tanah berdasarkan Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV seluas 2.360 M² adalah atas nama MATIM selaku pemilik terakhir;<br /><br />Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II (masing-masing selaku Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan) telah mengeluarkan/memberikan tindakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena keputusan/tindakan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan,<br /><br />Sehingga mengakibatkan tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijadikan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan<br /><br />Atas serangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Saksi CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terpidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan JLU Kota Pasuruan Ajukan PK

Penasehat Hukum Kedua Terpidana, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH : “Ini pembunuhan krakter. Pemilik tanah disebut Korupsi sedangkan...

»

Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/s983/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><span style="color: red; font-size: x-small;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="983" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/w640-h360/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" width="640" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google)</span></td></tr></tbody></table><b style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </span></b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 48.036, 84 Km dengan jumlah penduduk 41.149 juta jiwa (Statistik BPS 2023) yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, dan 18 Bupati/Walikotanya  terseret kasus Korupsi setelah KPK menetapkan Bupati Sidoarjo <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai Tersangka</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 18 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) tersebut adalah ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Walikota Madiun, Bambang Irianto </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Bupati Jombang, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Nyono Suharli Wihandoko</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Nganjuk, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Novi Rahman Hidayat</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Walikota Malang, M. Anton</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">10. Walikota Batu, Eddy Rumpoko </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">11. Walikota Blitar, M. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Samanhudi Anwar</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">12. Walikota Mojokerto, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Masud Yunus</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">13. Bupati Pamekasan, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Achmad Syafii</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">14. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #666666;">Fuad Amin Imron (Alm)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">15. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">R. Abdul Latif Amin Imron</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">16. Walikota Probolinggo H.M. Buchori </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">17. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">18. Bupati Sidoarjo, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Tersangka)</span></span></div></div></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Sementara 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan dan Bondowoso masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor oleh KPK adalah hasil pengembangan dari kasus korupsi tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 25 dan 26 Januari 2024</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Saat itu (Senin, 25 dan 26 Januari 2024), Tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 11 orang, termasuk salah satu keluarga Gus Muhdlor. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Dari 11 orang yang diamanahkan KPK, hanya2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN antara 10 hingga 30 persen tahun 2023 sebesar Rp2,7 miliar, yakni SW (Siska Wati) selaku Bendahara sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, dan AS (Ari Suryono) selaku <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;">Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo </span></div></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">"Melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi, termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain (Bupati) yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Senin, 16 April 2024)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, sebanyak 17 diantaranya sudah menyandang gelar Narapidana/mantan Narapidana Koruptor dan bahkan ada yang meraih gelar alias diadili sebanyak 2 kali hingga ada yang meninggal saat menjalani hukuman di penjara. </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sedangkan 1 orang lagi masih menyandang gelar Tersangka yaitu <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo yang mengikuti jejak pendahulunya, yaitu mantan Narapidana Saiful Ilah</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, s<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">ebanyak 5 diantaranya diadili sebanyak 2 kali karena kasus Korupsi Suap, Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa;<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Walikota Batu, Eddy Rumpoko (Alm)</span><span style="font-family: inherit;">;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (status Tersangka belum diadili)</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Pertanyaannya adalah, adakah yang akan terseret sebagai Tersangka baru dalam <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN di</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo ?</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;">Lalu bagaimana dengan </span></span><span style="color: #1a1a1a; font-family: inherit;">penyelidikan / penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Bondowoso terkait kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK yang menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro, dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen serta 2 pengusaha Kontraktor )</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">Bagaimana pula dengan penyidikan </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Lamongan terkait kasus dugaan Korupsi</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan ??? (</span></span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a; font-family: Roboto, sans-serif;">*)</span></div>

News Opini Tipikor Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google) BERITA KORUPSI .co -  Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di In...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Akan Menggugat Hak Waris

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOnn8Ut3f6kP4eUa53W5yP-kecnZOUHmcf7qYqCYLxMc4r1HuiX05r0aefUhBHcp8WOZe_r2ZQKgAV9aiZpBXVUYj7izknovb4VP7TL_yYJUerBovDCWkMC_li4GlfTEdvjm5vtmAFdxx0t7ICJBf-sIC-WZQTt99ddn9idmgv7ODncJ5bQ8kNgFzHQMQ/s988/Ira.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="988" data-original-width="659" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOnn8Ut3f6kP4eUa53W5yP-kecnZOUHmcf7qYqCYLxMc4r1HuiX05r0aefUhBHcp8WOZe_r2ZQKgAV9aiZpBXVUYj7izknovb4VP7TL_yYJUerBovDCWkMC_li4GlfTEdvjm5vtmAFdxx0t7ICJBf-sIC-WZQTt99ddn9idmgv7ODncJ5bQ8kNgFzHQMQ/w426-h640/Ira.jpg" width="426" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Ira Rumpoko :</u></b> <i>“Dari pernikahan saya dengan almarhum Eddy Rumpoko tahun 2013 lalu dikaruniai 2 anak yang saat ini sudah tumbuh remaja. Apakaha saya salah menggugat waris untuk kedua anak saya dengan almarhum?”</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span><br />Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa ini adalah istri ke- 3 dari Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu dua periode (2007 - 2012 dan 2012 - 2017) yang juga suami mantan Walikota Batu Dewanti Rumpoko periode 2017 - 2022, akan menggugat hak waris. Hal ini disampaikan Ira Rumopoko saat menghubungi beritakorupsi.co melalu sambungan telepon, pada Selasa, 09 April 2024 sekitar pukul 14.15 Wib <br /><br />Melalui sambungan telepon group bersama anaknya, Ira Rumpoko mengatakan, dari pernikahannya dengan Eddy Romopoko (Alm) pada tahun 2013, dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan yang saat ini sudah tumbuh remaja, yaitu AH (15) dan TYS (9)<br /><br /><i>“Dari pernikahan saya dengan almarhum Eddy Rumpoko tahun 2013 lalu dikaruniai 2 anak. Mereka tumbuh remaja. Yang laki-laki (AH) sudah SMA dan perempuan kelas dua SD. Apakah saya salah menggugat hak waris untuk kedua anak saya dengan almarhum?,”</i> kata Ira Rumpoko yang saat ini sedang berada di Belanda<br /><br /><i>“Untuk rencana kesana (gugatan), saya sudah berkonsultasi dengan Tim pencagara saya baik dengan ahli hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya,</i>” lanjut Ira Rumpoko<br /><br />Nama lengkap dan sekolah kedua anak pasangan suami istri Ira Rumpoko dan Eddy Rumpoko (Alm) sengaja kami samarkan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kepribadiannya karena masih dibawah umur.<br /><br />Ira Rumpoko menceritakan, sebelum pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya sudah lama saling kenal sebelum almarhum menjabat Walikota Batu pada tahun 2007, dan baru menika pada tahun 2013<br /><br /><i>“Kita sudah lama saling kenal sebelum almarhum suami menjadi Walikota. Saya menegenal almarum, saat itu saya baru pulang dari Holland (Belanda) terus ke rumah keluarga di Kota Malang,”</i> ucapnya<br /><br />Ira Rumpoko menjelaskan, awal perkenalannya dengan almarhum tak terpikir atau terbayang untuk menikah. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan asmara pun tumbuh dan berlanjut ke jenjang pernikaham bukan karena Eddy Rumpoko menjabat sebagai Walikota Batu tetapi karena rasa cinta<br /><br /><i>“Sejak awal saya tidak berpikir untuk menikah dengan almarhum. Tapi takdir berkata lain. Kami menikah tahun 2013 dan secara agama itu sah. Saya menikah dengan almarhum bukan karena jabatan dan harta tapi karena kami memang benar-benar saling mencintai,</i>” ucapnya terus terang<br /><br />Ira Rumpoko mengatakan, selama pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya selalu mendampingi, memberi dukungan, saran, masukan agar suaminya menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan selalu berhati-hati walaupun perannya tidak diketahui masyarakat secara langsung<br /><br /><i>“Peran saya kepada suami dari balik layar aja dan itu banyak yang tau. Suami menjadikan saya sebagai harapanya, semangat hidupnya,”</i> kata Ira Rumpoko <br /><br />Alasan Ira Rumpoko berencana menggugat hak waris harta peninggalan alamhum suaminya, bukan karena tidak mampu untuk mengidupi kedua anaknaya dari hasil pernikahannya dengan Eddy Rompoko (Alm), tetapi semata-mata adalah hak anak dari orang tuanya<br /><br /><i>“Bukan saya tidak mampu untuk membiyayai kehidupan kedua anak saya. Lebih dari mampu. Tapi ada hak anak dari orang tuanya kan. Anak adalah anugrah yang tidak tau menahu tentang masalah orang tuanya,”</i> ucap Ira Rumopoko<br /><br />Ira Rumpoko juga menceritakan tentang prestasi anak pertamanya dengan Eddy Rumpoko (Alm), yaitu AH yang saat ini duduk dibangku kelas IX atau kelas I SMU disalah satu Kota di Jawa Timur<br /><br /><i>“Sejak SD sudah berprestasi dibidang olah raga Bola. Pernah mendapat prestasi tingkat nasional,”</i> ungkap Ira Rompoko yang di “ia” kan anaknya<br /><br /><i>“Iya, waktu mau SD ke SMP. Sebelum tingkat nasional, meraih juara tingkat Provinsi Jawa Timur. Sekarang saya hanya futsal agar lebih fokus belajar,</i>” kata HA menyambung ucapan mamanya<br /><br />Saat disingung kematian papahnya, Eddy Rumpoko (Alm), AH mengatakan akan berjiarah kemakam Alm. Eddy Rumpoko sepulang mamahnya dari luar negeri<br /><br /><i>“Sedih, tapi bagaimana lagi. Nanti kalau mamah sudah balik ke Indonesia kita akan jiarah,”</i> uapnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Regional Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Akan Menggugat Hak Waris

Ira Rumpoko : “Dari pernikahan saya dengan almarhum Eddy Rumpoko tahun 2013 lalu dikaruniai 2 anak yang saat ini sudah tumbuh remaja. Apaka...

»

Tidak Terbukti Korupsi Alsintan Sebesar Rp1,236 M, MA RI Memvonis Bebas Kakek Sahni (72)

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjne2ZUdiSfcparqVAVK2gizuuG2KBT5iw2Qg0kkuk8TYJ9IyjSdKJ9hIug6CmSFEKh3EZMCGsuCaRD_Lg-rs0jceLuupXvSuKPptoBmMC0E-fl-l98XzNWrlLVAu71EXFFL-1br92ag7DKrbRP_3TLOjX3aTGyHf7sz685_CxSc_AIZ0v6qoddRvc3siU/s1306/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1306" data-original-width="1154" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjne2ZUdiSfcparqVAVK2gizuuG2KBT5iw2Qg0kkuk8TYJ9IyjSdKJ9hIug6CmSFEKh3EZMCGsuCaRD_Lg-rs0jceLuupXvSuKPptoBmMC0E-fl-l98XzNWrlLVAu71EXFFL-1br92ag7DKrbRP_3TLOjX3aTGyHf7sz685_CxSc_AIZ0v6qoddRvc3siU/w566-h640/1.jpg" width="566" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Siapa pihak lain yang terlibat dalam perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda 4 sebanyak 3 unit? Apakah Kejari Bondowoso akan meneyeret Tersangka baru menggantikan Kakek Sahni yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung RI? Atau Kejari Bondowoso menghentikannya? Lalu bagaimana dengan keterlibatan Munandar selaku Kepala Dinas Pertanian?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span><br /><i>“Hukum memang terkadang sulit dipahami tapi tampak hasilnya diperlihatkan penguasa dan lebih dirasakan oleh masyarakat lemah dan miskin yang dianggap melakukan tindak pidana umum khususnya dalam perkara Tindak Pindana Korupsi, sekalipun seseorang itu sudah berusia tua renta dengan kondisi fisik kurang sehat, namun selama masih bisa bernafas dan berbicara, maka hukum harus ditegakkan walaupun hukum tidak selalu tegak karena pulpen tidak selalu tegak lurus pada saat digunakan menulis”</i><br /><br />Kali ini hukum menimpa seorang petani yang sudah tua renta, yaitu Kakek Sahni berusai 72 tahun atau tepatnya lahir pada tanggal 02 Maret 1952, warga Desa Keladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso yang hanya lulusan SMP yang tidak mengerti sama sekali bahasa Indonesia kecuali bahasa Madura<br /><br />Kakek Sahni terjerat hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 yang berasal dari bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (Dirjen Sarpras) Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 untuk Kelompok Tani/Gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso<br /><br />Kakek Sahni selaku Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara sejak tanggal 14 Juni 2023 oleh penyidik Kejaksaan Negei (Kejari) Bondowoso dibawah tongkat Komando Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) tanggal 14 Juni 2023  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxPjz3q10PzQWgbNzR7Gis7xywnnsw1NqZtbKD_330mjmF2FBYdyD1iGvmEaIXvs2sj25a7Vn8Dufj4Uyj8htuNox9zhyzanuX0E18wD7B9qxZ6aYa_4EEOT13isDG80hcYpJz-4KQjRcEjCZpeK9a3EGMqEfEMMMyubGtR2_mqmGipopSTBOa0XX38yM/s639/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxPjz3q10PzQWgbNzR7Gis7xywnnsw1NqZtbKD_330mjmF2FBYdyD1iGvmEaIXvs2sj25a7Vn8Dufj4Uyj8htuNox9zhyzanuX0E18wD7B9qxZ6aYa_4EEOT13isDG80hcYpJz-4KQjRcEjCZpeK9a3EGMqEfEMMMyubGtR2_mqmGipopSTBOa0XX38yM/w636-h640/2.jpg" width="636" /></a></div>Sebagai informasi. Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen bersama 2 pengusaha kontraktor asal Bondowoso yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko saat ini meringkuk di penjara karena tersandung Tindak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, 15 November 2023 lalu<br /><br />Dalam dakwaan maupun tuntutan JPU Rozy Haromain, SH dari Kejari Bondowoso menjelaskan, bahwa Terdakwa Sahni diduga menjual 3 unit Alsintan berupa traktor roda 4 seharga Rp100 juta kepada orang yang tidak dikenal.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa harga per unit traktor tersebut adalah sebesar Rp412.070.000. Sehingga total kerugian keuangan negara berdasrkan hasil audit penyidik Kejari Bondowoso adalah sebesar Rp1.236.210.000 (3x Rp412.070.000)<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan, banyak kejanggalan dan bahkan ada keterliabatan pihak lain, namun tidak terseret dalam perkara ini. Kakek Sahni diibaratkan sebagai “tumbal” dari pihak-pihak tertentu karena kakek Sahni dianggap sebagai orang “bodoh yang bisa dibodohi”    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Ge7-iNnRCiGR3CKKdH41cbBzWv7ktlT_gZasnnXISvZUeSQ0H19roFgpt4C2uQkgDG2Q9zGuLJVPPMVGhx5MQeOcrMIiQAC9E2fiNvYWjitzQVCTSWm9J8U0ZbVVL7eoPzKlMykuO3I6HdFyoCJzYsDEY_Si66vyIbPTtAx7H5cFHTWUjYFhVLkHneg/s640/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Ge7-iNnRCiGR3CKKdH41cbBzWv7ktlT_gZasnnXISvZUeSQ0H19roFgpt4C2uQkgDG2Q9zGuLJVPPMVGhx5MQeOcrMIiQAC9E2fiNvYWjitzQVCTSWm9J8U0ZbVVL7eoPzKlMykuO3I6HdFyoCJzYsDEY_Si66vyIbPTtAx7H5cFHTWUjYFhVLkHneg/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa Kakek Sahni pada saat menerima bantuan Alsintan berupa traktor roda 4 dari Dirjen Sarpras Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso bukan 3 unit melainkan 1 unit<br /><br />Pada saat Kakek Sahni menerima bantuan 1 unit Alsintan tersebut, Kakek Sahni di foto oleg petugas atau pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso sebanyak 3 kali dengan posisi berbeda. Dan itulah salah satu yang dijadikan bukti bahwa Kakek Sahni menerima 3 unit Alsintan berupa traktor roda 4<br /><br />JPU Kejari Bondowoso menuntut Kakek Sahni dengan pidana selama 7 tahun dan 6 bulan, membayar denda sebesar Rp300 juta dan kalau Kakek Sahni tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selaka 3 bulan <br /><br />Kakek Sahni juga dituntut untuk membayar uang pengganti atau kerugian keuangan negara sebesar Rp1.236.210.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkeuatan hukum tetap. Dan jika Kakek Sahni tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda Kakek Sahni tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 9 bulan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1-Xf44fXRGHjU02C-ctkcDZywYkPrUZvMPCszzjfYUHnNTHcPURy9fZM5aAI6JzTteMvUkDevTkZWua1uLIIQihp-vzBfG5rOnZvk1UJDHFOx2gABAaPXgf-Yel0KYfIot-_1SdH9gJ7-x1Ep-y0rN6y_5EDcsKbcXTMR-4DLkRbYKqx63imy19cL4vE/s640/3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1-Xf44fXRGHjU02C-ctkcDZywYkPrUZvMPCszzjfYUHnNTHcPURy9fZM5aAI6JzTteMvUkDevTkZWua1uLIIQihp-vzBfG5rOnZvk1UJDHFOx2gABAaPXgf-Yel0KYfIot-_1SdH9gJ7-x1Ep-y0rN6y_5EDcsKbcXTMR-4DLkRbYKqx63imy19cL4vE/s16000/3.jpg" /></a></div>Sehingga total tuntutan pidana JPU Kejari Bondowoso terhadap Kakek Sahni adalah selama 11 tahun 8 bulan (7. 6 thn + 3 bln + 3.9 thn = 11.8 tahun), persidangan pada Kamis, 31 Agustus 2023<br /><br />Dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mengatakan, bahwa Kakek Sahni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan Pidana Korupsi penjualan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 yang berasal dari bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (Dirjen Sarpras) Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Kelompok Tani/Gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di Kabupaten Bondowoso<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan bahwa Alsintan berupa traktor roda 4 yang dijual Kakek Sahni bukan 3 seperti dakwaan dan tuntutan JPU, melainkan hanya 1 unit seharga Rp412.070.000<br /><br />Pada Kamis, 14 September 2023, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Kakek Sahni dengan pidana penjara 4 tahun denda sebanyak 200 juta rupiah atau pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp412.070.000 subsider pidana penjara selama 3 bulan<br /><br />Kakek Sahni merasa tidak melakukan seperti yang didakwakan JPU maupun dalam putusan Majelis Hakim, Kakek Sahni melalui Tim Penasehat Hukum-nya yang dengan suka rela memberi pendampingan dalam persidangan melakukan upaya hukum Banding ke Pangadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. <br /><br />Namun usaha Kakek Sahni melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk meperoleh keadilan dan kebenaran dan bukan sekedar adil dan bebar, teapi ternyata hasilnya kandas, sebab Majelis Hakim Pangadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur menolak dan tetap menyatakan Kakek Sahni bersalah<br /><br />Jalan dan harapan masih ada. Dan itulah yang diupayakan Kakek Sahni melalui Tim Penasehat Hukum-nya yang terdiri dari Eko Saputro, SH., MH,; Abdul Khalik, SH,; Slamett Riyanto, SH,; Moh. Ali Bahrun, SH,; Yulianto, SH dan Muhammad Wahyudi Arifin, SH.I dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Repubulik Indonesi, dan usahanyapun berbuah hasil. <br /><br />Kakek Sahni dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Repbulik Indonesi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Kakek Sahni kepada beritakorupsi.co pada Jumat, 05 April 2024<br /><br />“Mbah Sahni bebas di MA dan hari ini kami sudah menjemputnya pulang sehabis Jumatan tadi,” kata salah seorang dari Tim Penasehat Hukum Kakek Sahni saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon pada Jumat, 05 April 2024<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari kasus ini adalah, siapa pihak lain yang terlibat dalam perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda 4 sebanyak 3 unit?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQU426ZAMK4Nats7kEogAu3-PEN98duunYliNysrpVpRKNJeFezrhLkhh8qOFXQZlkp50H7OSLjDtawmoqtErAT6YZOb6wuoicWMIZc_-WAHR1Qh3fo97FGpp2wFXryPhN8WDE1TeVVWatg2gKE3Lp_NvHmaEh10bsdgRWOPD6M5q8jRIL_DB_OX9n-_4/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQU426ZAMK4Nats7kEogAu3-PEN98duunYliNysrpVpRKNJeFezrhLkhh8qOFXQZlkp50H7OSLjDtawmoqtErAT6YZOb6wuoicWMIZc_-WAHR1Qh3fo97FGpp2wFXryPhN8WDE1TeVVWatg2gKE3Lp_NvHmaEh10bsdgRWOPD6M5q8jRIL_DB_OX9n-_4/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Apakah Kejari Bondowoso akan meneyeret Tersangka baru untuk menggantikan Kakek Sahni yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung RI? Atau Kejari Bondowoso akan menghentikannya? Lalu bagaimana dengan keterlibatan Munandar selaku Kepala Dinas Pertanian?<br /><br />Sebab dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2023, Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk memeriksa Kepala Dinas Pertanian Kab. Bondowo H.Munandar, SP., MM<br /><br />Sebab dalam persidangan saat itu (12 Oktober 2023), H.Munandar, SP., MM dihadirkan JPU Kejari Bondowoso sebagai saksi dalam perkara dugaan Korupsi penyimpangan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dari Dirjen Sarpras Kementan RI melalui Dinas Pertanian  Kabupaten Bodowoso kepada Pokmas tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp329.069.620 dengan Terdakwa Perta Bagus Legowo selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian  Kabupaten Bodowoso<br /><br />Dalam kasus perkara ini terungkap dari keterangan saksi-saksi, bahwa tidak dilakukannya verifikasi kelapangan. Verifikasi dilakukan hanya berdasarkan laporan. Hal ini dikatakan oleh H. Munandar, SP., MM kepada Majelis Hakim<br /><br />Selain itu, H. Munandar, SP., MM juga tidak tau siapa yang datang pada saat diadakannya pertemuan para Ketua Pokmas dengan Dinas Pertanian di kantor Dinas Pertanian, dan siapa yang menerima Alisintan berupa traktor roda 4 Merk Yanmmar Type EF 393T juga tidak diketahui  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJoZj3ayrKQlhj2TkWPZfIijHQdkVFVkefGuLSqcIaJoY7arkjr3MJ6QC9RkjuODEmcDD75Jr9P1GB0N23UhPhSNGz0EbHAYtjUgbqfgSnNZ2RAzb3x0_yF2iHQXliC0MWq_TjGpdrz3JYz1XM-NNiR4S6AsEOepv1G_qy_pAIjXdcq_t0pQjGR_UpS_g/s1306/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1306" data-original-width="1154" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJoZj3ayrKQlhj2TkWPZfIijHQdkVFVkefGuLSqcIaJoY7arkjr3MJ6QC9RkjuODEmcDD75Jr9P1GB0N23UhPhSNGz0EbHAYtjUgbqfgSnNZ2RAzb3x0_yF2iHQXliC0MWq_TjGpdrz3JYz1XM-NNiR4S6AsEOepv1G_qy_pAIjXdcq_t0pQjGR_UpS_g/w354-h400/1.jpg" width="354" /></a></div>Yang datang adalah Kelompok Tani Remang Jaya II Sumito Hartono, tetapi yang menerima Masyadi melalui Terdakwa Perta Bagus Legowo selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di daerah lain yang bukan merupakan PPL di Daerah Cindogo Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso<br /><br />“Dilakukan, saya tau dari Kabid Hendrik,” kata Munandar menjawab pertanyaan Majelis Hakim. Munandar juga lebih banyak menjawab lupa. Entah lupa benaran atau pura-pura lupa<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim Abdul Gani, SH., MH memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa H. Munandar, SP., MM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso <br /><br />Fakta hukum yang yang tak kalah menarik juga terungkap di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan atau OTT KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu dengan Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko <br /><br />Dalam persidangan (Rabu, 13 Maret 2024) terungkap, bahwa H. Munandar, SP., MM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Tiasmoro melalu Kasi Intel Syamsu Yoni, terkait penanganan Kasus perkara Korupsi penjualan Alsintan oleh Kajari Bondowoso<br /><br />Apakah Kejari Bondowoso akan meneyeret Tersangka baru untuk menggantikan Kakek Sahni yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung RI? Atau Kejari Bondowoso akan menghentikannya? Lalu bagaimana dengan keterlibatan Munandar selaku Kepala Dinas Pertanian?. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Tidak Terbukti Korupsi Alsintan Sebesar Rp1,236 M, MA RI Memvonis Bebas Kakek Sahni (72)

#Siapa pihak lain yang terlibat dalam perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda 4 sebanyak 3 unit? Apaka...

»

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Mencari Tahu Siapa Abdul Qodir

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK5mtapgA00m0AjoWM6XNI_rcuvompCZ5OkKQNmnZYCo2Dgtn65OJxRw4Sxaa3S57ow5kAXFUZ0_-808w4GtT73CFiVlE8-SLRAZXwkK-sKd3bOkA2EeJnWjrYK4uXY4fBMH0fazvOZfdFiouT1MOgziJ_uJzaiIC33k5YhbWdBrpisnB106J0EscX_wY/s1040/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1040" height="328" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK5mtapgA00m0AjoWM6XNI_rcuvompCZ5OkKQNmnZYCo2Dgtn65OJxRw4Sxaa3S57ow5kAXFUZ0_-808w4GtT73CFiVlE8-SLRAZXwkK-sKd3bOkA2EeJnWjrYK4uXY4fBMH0fazvOZfdFiouT1MOgziJ_uJzaiIC33k5YhbWdBrpisnB106J0EscX_wY/w640-h328/2...jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><i>#Siapa dana apa peran Abdul Qodir dalam kasus Perkara Korupsi pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021?#</i></span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Siapa Abdul Qodir dan apa perannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran APBD Provisni Jawa Timur sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 hingga merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : Χ.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022???<br /><br />Pertanyaan inilah yang terlontar dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di persidangan, pada Selasa, 02 April 2024, saat JPU Kejari Pacitan menghadirkan saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 dengan Terdakwa Ir. Miftahul Arifin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)<br /><br />Sebanyak 6 (enam) orang saksi dihadirkan JPU di persidangan, pada Selasa, 02 April 2024, yang terdiri dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) yaitu Very Purwo Nugroho bersama 5 (lima) saksi lainnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yakni A. Sihabul Millah, Praptono, M. Kurnia Akbar, Alan Wahyu Putra dan Teguh Wicaksono<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Ir. Miftahul Arifin, MM Selaku PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Pemrov. Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp2,6 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/ir-miftahul-arifin-mm-selaku-ppk-dinas.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/ir-miftahul-arifin-mm-selaku-ppk-dinas.html</a><br /><br />Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Di Vonis Berbeda. Bagaimana Nasib PPK? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhebSUExf1BzUONdFS7kXrl4Sccl2T03uXSoGPvq0nTJAKQx-SFuTAx4UmMQ6_lDuzF6te0bcCjWkJs63FYmVY9D_C0qjCM0NDPHoNjDaQ-lnaN46fINVBvCEI-u5eYCXMJVX2on6fx8sUjnRsv0GhJA8CTZPpGJi45ipExteiLWM7Orkl5IcOkwgX6-u8/s640/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhebSUExf1BzUONdFS7kXrl4Sccl2T03uXSoGPvq0nTJAKQx-SFuTAx4UmMQ6_lDuzF6te0bcCjWkJs63FYmVY9D_C0qjCM0NDPHoNjDaQ-lnaN46fINVBvCEI-u5eYCXMJVX2on6fx8sUjnRsv0GhJA8CTZPpGJi45ipExteiLWM7Orkl5IcOkwgX6-u8/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Selasa, 02 April 2024) dengan agenda pemeriksaan saksi dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) I Wayan Soedasana Wibawa, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Virtual (Zoom) dari Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya.<br /><br />Dalam persidangan, Majelis Hakim menanyakan ke para saksi “siapa Abdul Qodir”, namun tidak satupun yang menjawab atau tidak ada yang mengenalnya. Sehingga Majelis Hakim pun memerintahkan JPU Kejari Pacitan tentang “siapa Abdul Qodir”.<br /><br /><i>“Silahkan dicari tau siapa Qodir. Karena Jasuli tidak tau dan hanya dikorbankan dalam kasus ini,”</i> kata salah satu anggota Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Jasuli atau Mohammad Jasuli adalah Direktur CV. Liga Utama sebagai pemenang lelang atau yang mengerjakan Proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021, dan Drs. Warji, ST selaku Direktur CV. Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas. Dan saat ini, Jasuli dan Warji sudah sudah berstatus Terpidana/Narapidana Koruptor             <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYXXi8eDDdy_rIne9jWOu7qn6orCyHwLrlhuowVTtYNsuqaNsLQVYRI4EtuT0oByJrPLdFmdPqtLbHMhs4NyJJFrEDJHY3lt71CmnsWYrOngVuOzWnzHMlTtIN2lF1lIfcjRHYdoOR4uNVqqUcHIH3lQiG_r43aJPzFL1Qqx9WjerDmsjRbLjLYFxVztE/s1280/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYXXi8eDDdy_rIne9jWOu7qn6orCyHwLrlhuowVTtYNsuqaNsLQVYRI4EtuT0oByJrPLdFmdPqtLbHMhs4NyJJFrEDJHY3lt71CmnsWYrOngVuOzWnzHMlTtIN2lF1lIfcjRHYdoOR4uNVqqUcHIH3lQiG_r43aJPzFL1Qqx9WjerDmsjRbLjLYFxVztE/w640-h360/1..jpg" width="640" /></a></div>Nama Abdul Qodir, pertama kali terdengar dalam persidangan (Selasa, 19 Maret 2024) adalah dari keterangan saksi Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere selaku Asisten Pelaksana dari CV. Liga Utama saat keduanya dihadapkan JPU Kejari Pacitan sebagai saksi <br /><br />Menurut Rere, bahwa Abdul Qodir adalah orang dekat Mohammad Jasuli. Dan sebelum persidangan, Rere mengakui kepada wartawan bahwa Abdul Qodir adalah pemilik CV. Liga Utama yang juga menjabat sebagai pengurus salah satu organinasi Konstruksi di Jawa Timur <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br />Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? -  <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a><br /><br />Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html</a>  </span><br />   <br />Sementara informasi dari salah seorang nara sumber yang minta namnaya tidak disebutkan demi menjaga keselamatan jiwanya menjelaskan, bahwa Abdul Qodir adalah salah satu pengusaha kontraktor dan pengurus salah satu Assosiasi Kontrusi di Surabaya/Jawa Timur termasuk pemilik CV. Liga Uatama yang juga disebut orang yang punya kekuatan dan berpengaruh<br /><br /><i>“Dia kontraktor juga dan pengurus salah salah satu Assosiasi Konstruksi. Dia pemilik CV itu kalau Jasuli hanya dibuat Direktur. Jasuli, Julianto dan Rere adalah orangnya,”</i> kata sumber yang minta namnaya tidak disebutkan demi menjaga keselamatan jiwanya dan juga berpesan kepada wartawan agar berhati-hati<br /><br />Sumber menjelaskan, untuk biaya pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 adalah Julianto dan Qodir.  <br /><br /><i>“Yang membiyayai proyek itu Juli dan Qodir. Kontrak penyewaan proyek pun Yulianto mengaku sebagai pemilik di kontrak pertama mereka kerja sama. Selang pemutusan proyek hingga masuk kejaksaan awal tahun 2022 akhirnya kan si Julianto mengamankan diri agar tidak terseret jauh akhirnya dia nyruh Rere untuk rubah kontrak itu ke pemilik kapal di Semarang,”</i> kata sumber<br /><i><br />“Yang membiayayai pembelian bronjong adalah Juli dan yang belanja adalah Ismail, orang diluar organisasi mereka. Jadi yang sering disuruh belanja adalah Ismail dan Rere. Ismail ini dulu kontarkator temannya Qodir,”</i> ungkap Sumber<br /><br /><i>“Pemilik kapal pun ketika ke Pacitan disediakan Rere penyewaan dan biaya agar merubah kontrak dari Julianto sebagai pemilik menjadi staff dari CV Liga Utama bukan pemilik. Julianto pun bersaksi di pengadilan,”</i> lanjut Sumber.   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdQDS-lQVu11KyIXgXh5Kr5mlrkKbfmihLzxGgkBtectIi57M-qzyIRIZ5nqZURkHUmolZIEFeQteWuLvlLXmkITa8rgZMug5EIidbb-W6rABPVsooJRI_dgbkDEbKy-NIP9HrdYuJuadBgjdDTsSzDILNUIvGi5BsNIoLrNbMCpUL17em2abnQ-HcgI/s640/IMG-20240305-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdQDS-lQVu11KyIXgXh5Kr5mlrkKbfmihLzxGgkBtectIi57M-qzyIRIZ5nqZURkHUmolZIEFeQteWuLvlLXmkITa8rgZMug5EIidbb-W6rABPVsooJRI_dgbkDEbKy-NIP9HrdYuJuadBgjdDTsSzDILNUIvGi5BsNIoLrNbMCpUL17em2abnQ-HcgI/w640-h480/IMG-20240305-WA0010.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Ir. Miftahul Arifin, MM</span><br /></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan nara sumber media ini, juga tidak jauh beda dengan pengakuan Julianto dalam persidangan. Bahwa yang menanda tangani kontrak dengan salah satu persusahaan kapal di Semarang adalah dirinya (Jilianto) atas perintah Mohammad Jasuli<br /><i><br />“Saya yang tanda tangan atas perintah Jasuli,”</i> jawab Julianto kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU dalam persidangan, Selasa, 19 Maret 2024<br /><br />Sumber juga mengatakan, bahwa Mohammad Jasuli masih berstatus bujangan dan hidup dari keluarga yang tidak berkecukupan, sehingga Terdakwa Mohammad Jasuli tidak mungkin bisa membayar pengacara malai dari tngkat pertama (Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya) hingga kasasi ke Mahkamah Agung<br /><br />Apa yang dikatakan sumber tentang biaya untuk pengacara yang mendampingi Mohammad Jasuli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya juga diakui Zamroni, SH., MH selaku Penasehat Hukum Jasuli dan Wardji <br /><br /><i>“Ya, yang bayar sampai banding (Abdul Qodir), tapi kalau untuk kasasinya Jasuli bukan saya,”</i> kata Zamroni, SH., MH Wartawan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor saat menyerahkan memori kasasi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4ZlEV0DfpewPj1wFEBpU2eh8xkX18TJYqyWKsRrOX1tAsa3n4jKoaMozflj155zNjVa9V3OoOJQ9dwTYFdwPyw1FsNLr0_LBXodmIw-SCLRY66ARvYCA_YP-5z9VUesQuwx2nN85OCV5k_whG_aUrlk6b_Cpk-l3YtHeIf4jwrCHgBJN5Yygo47lFLk/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="640" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4ZlEV0DfpewPj1wFEBpU2eh8xkX18TJYqyWKsRrOX1tAsa3n4jKoaMozflj155zNjVa9V3OoOJQ9dwTYFdwPyw1FsNLr0_LBXodmIw-SCLRY66ARvYCA_YP-5z9VUesQuwx2nN85OCV5k_whG_aUrlk6b_Cpk-l3YtHeIf4jwrCHgBJN5Yygo47lFLk/w640-h476/4.jpg" width="640" /></a></div><br /><span style="color: red; font-size: large;"><u><b>MEGURAI FAKTA DALAM PERSIDANGAN</b></u></span><br />Fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim adalah, adanya keterilibatan pihak-pihak lain diantaranya Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere selaku Asisten Pelaksana dari CV. Liga Utama<br /><br />Keterlibatan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK adalah membuat progres pekerjaan menjadi 52,293 persen, sementara progres pekerjaan yang sesebenarnya sesuai laporan hanya konsultan dalah 46 persen hingga batas akhir perjanjian kontrak kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani pada tanggal tanggal 16 September 2021 sesuai SPK (surat perjanjian kerja) No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021<br /><br />Selain itu, Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tetap memerintahkan CV. Liga Utama (Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere) dan CV. Dinamika Raya untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun 2021 sementara Ir. Miftahol Arifin selaku PPK teah melakukan pemutusan kontrak dengan CV. Liga Utama dan CV Dinamika Raya sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan CV. Liga Utama masuk dalam dafta hitam atau Blacklist <br /><br />Tidak hanya itu, terungkap juga dalam persidangan bahwa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK menerima sejumlah uang sebanyak dua kali dari CV. Liga Utama melalui M. Faraihan Febrianto alias Rere pada September 2021 yaitu yang pertama di di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi dan sejumlah uang tersebut diletakan Rere di mobil milik Ir. Miftahol Arifin<br /><br />Sementara peran Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere adalah orang yang langsung mengerjakan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 karena Mohammad Jasuli selaku CV. Liga Utama sama sekali tidak pernah ke Pacitan.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan dan Tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish 2x1x0,50 Lapis PVC tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, karena fakta di lapangan sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, Bronjong Galvanish yang terpasang hanya sebanyak 792 m3. Dan Bronjong Galvanish baru datang lagi di lokasi pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2021 setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxGMyMyG8svMjV1tCaxa9-o9skx6VIIPorDl_N02CRKrZuzXFnEiIUqegT2zLEH29EyHS1SXaMbrH5L7ghEg5mUBemmJOHc8SukQHDEyg3jw8sancWnqCyIL8Gij6YXHALoaohiFULfK5NWJdHdZrQ1I5voaN6t6_ap2LBqPYBtV9OZkxgVIeiKkqTkLQ/s640/IMG-20240305-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxGMyMyG8svMjV1tCaxa9-o9skx6VIIPorDl_N02CRKrZuzXFnEiIUqegT2zLEH29EyHS1SXaMbrH5L7ghEg5mUBemmJOHc8SukQHDEyg3jw8sancWnqCyIL8Gij6YXHALoaohiFULfK5NWJdHdZrQ1I5voaN6t6_ap2LBqPYBtV9OZkxgVIeiKkqTkLQ/w640-h480/IMG-20240305-WA0013.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI dengan menyewa Kapal Cutter Suction Dredger dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 antara PT. Bangun Makmur Utama (A. Leksomono. M selaku Kepala Cabang) dengan CV. Liga Utama (Yulianto selaku Staff CV. Liga Utama), yang kemudian Kapal Cutter Suction Dredger baru dilakukan mobilisasi dari Kota Semarang menuju Kabupaten Pacitan secara bertahap mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.   <br /><br />Pelaksanaan mobilisasi Kapal Cutter Suction Dredger yang merupakan Peralatan Utama tersebut melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender mobilisasi sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021.<br /><br />Nah, kalau penyidik dan JPU Kejari Pacitan khususnya dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, sementara yang mengerjakan langsung proyek tersebut adalah Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere. Bagaimana penjelasan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik???<br /><br />Selain itu, yang mendatangani surat perjanjian sewa alat antara antara PT. Bangun Makmur Utama (A. Leksomono. M selaku Kepala Cabang) dengan CV. Liga Utama sesuai surat Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 adalah Yulianto selaku Staff CV. Liga Utama bukan Terdakwa Mohammad Jasuli selaku CV. Liga Utama<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Yulianto, mengerjakan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi menjadi tanggung jawab mutlak oleh Terdakwa/Trpidana Mohammad Jasuli selaku CV. Liga Utama? <br /><br />Bukankah dalam hukum pidana, siapa yang melakukan itulah yang diminta pertanggung jawaban hukum? Atau memang hukum sudah berbeda dalam kasus ini, sehingga perbuatan orang lain menjadi tanggung orang lain pula??? (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Mencari Tahu Siapa Abdul Qodir

#Siapa dana apa peran Abdul Qodir dalam kasus Perkara Korupsi pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Paci...

»

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Divonis 1.8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9O_kOIbtTWO_FBcEiZ0NFmOqbDoNSqgn4u0jTmrWFHA6-bINtZjeHqDlHMmV8gjyab2AITktimISHnmjK1LL5GEKmagNssC0G_o-OTe3tMLCGC-YKY9krU5ybZAUsFc5ot1fZlqi8b93wNd51tMIOPuxdgHzSosfEFC1D2o8nUVcqlduWrFWekeI7O4c/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9O_kOIbtTWO_FBcEiZ0NFmOqbDoNSqgn4u0jTmrWFHA6-bINtZjeHqDlHMmV8gjyab2AITktimISHnmjK1LL5GEKmagNssC0G_o-OTe3tMLCGC-YKY9krU5ybZAUsFc5ot1fZlqi8b93wNd51tMIOPuxdgHzSosfEFC1D2o8nUVcqlduWrFWekeI7O4c/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Dalam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS#</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span><br />Terdakwa Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro, divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 1 April 2024, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan Tindakan Pidana Korupsi penggunaan dana BOS (biaya operasional sekolah) Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250 - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/drs-sarwo-edi-selaku-kepala-smpn-6.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/drs-sarwo-edi-selaku-kepala-smpn-6.html</a></span><br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sarwo Edi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP <br /><br />Majelis Hakim mengatakan,  Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BOS Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250<br /><br />Selain itu, dana BOS reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 yaang di Korupsi para Terdakwa inipun sudah dikembalikan oleh  ke- 3 Terdakwa pada saat para Terdakwa diadili<br /><br />Sebelumnya, 2 guru SMPN 6 Bojonegoro sudah diadili terlebih dahulu dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCphXUIT4wb9CQhs60mLs2ZfYp0Jx2CfwH3oZrf8gKenTP57e9NLx-M2ro18fIKSSUrz1ewJyjotLRUMK4yqqEVxiyecpRXdNW_yZe-WrsuorycHJoK9lJ76dYeIXgjUdUayFSXMfW7LZgUALchAP7VdMNCx8D5qV587SKU4gS5umjAF8gM5SjMUut7z0/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCphXUIT4wb9CQhs60mLs2ZfYp0Jx2CfwH3oZrf8gKenTP57e9NLx-M2ro18fIKSSUrz1ewJyjotLRUMK4yqqEVxiyecpRXdNW_yZe-WrsuorycHJoK9lJ76dYeIXgjUdUayFSXMfW7LZgUALchAP7VdMNCx8D5qV587SKU4gS5umjAF8gM5SjMUut7z0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara Terhadap Terdakwa Drs. Sarwo Edi dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Jawa Timur yang diketuai Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya maupun Tim JPU dari Kejari Bojonegoro <br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,  <br /><br />Selain itu,  Terdakwa menaikan harga  (Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 6 (nam) bulan <br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Drs. Sarwo Edi setelah berkonsultasi dengan Tim Penasehat Hukum-nya mengatakan “menerima”, sedankan JPU masih pikir-pikir<br /><br />“Saudara dituntut oleh JPU selama dua tahun enam bulan. Majelis Hakim setelah berdiskusi menjatuhkan hukuman terhadap saudara dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan. Apakah saudara menerima, banding atau pikir-pikir. Silahkan berdiskusi dengan Pensehat Hukum saudara,” ucap Ketua Majelis Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH<br /><br />“Menerima,” jawab Terdakwa Drs. Sarwo Edi singkat. <br /><br />“Bagaimana dengan saudara Jaksa?,” tanya Ketua Majelis Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH kepada JPU, yang dijawab dengaan “Pikir-pikir,”<br /><br />“Saudara Jaksa masih pikir-pikir. Silahkan dalam waktu tujuh hari deberi waktu,” kata Ketua Majelis Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Divonis 1.8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

#Dalam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Opera...

»

Tidak Ada Kerugian Negara, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Waduk Wiyung Surabaya Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8LdsAu1-__EzzINjlq1fqBo0K7EkrYJl5YEgZdFzl9BdXogz9OsoP-ylQbpRc7pR55_pHedtrqH9qL3RTMpWWJPVj8n6BttGHTNRggKEdepzZXnF1DRcBe_LLbLbINthXjlg2e9YriLscEcoblgo5EvOjp9K_7ToOu7m0-t4whcCeBSYq9-NpKNQbHw/s1600/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8LdsAu1-__EzzINjlq1fqBo0K7EkrYJl5YEgZdFzl9BdXogz9OsoP-ylQbpRc7pR55_pHedtrqH9qL3RTMpWWJPVj8n6BttGHTNRggKEdepzZXnF1DRcBe_LLbLbINthXjlg2e9YriLscEcoblgo5EvOjp9K_7ToOu7m0-t4whcCeBSYq9-NpKNQbHw/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><i><span style="color: red; font-size: large;">“Putusan Majelis Hakim “membingungkan”, sebab dikatakan tidak ada yang dirugikan tetapi Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti Korupsi dan duit dibagi-bagi termasuk ke warga di RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya maing-masing sebesar Rp2.5 juta”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Mungkin untuk yang pertama di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Majelis Hakim memutus (Vonis) sidang perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan aset Pemkot Surabaya berupa Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 (bagian dari Waduk seluas + 20.200 m2) di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya tanpa ada kerugian negara atau tidak ada yang dirugikan, namun 2 (dua) Terdakwa jatuhi hukuman pidana penjara yang berbeda<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Suismanto selaku Ketua Panitia Pelepasan Tanah Waduk Babatan Surabaya yang juga Ketua RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya tahun 2003, dan Dulali selaku Ketua Panitia Pelepasan Tanah Waduk Babatan Surabaya (tahap selanjutnya)  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Suismanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan dan denda Rp500 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan Terdakwa Dulali dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Suismanto (dan Terdakwa Dulali, berkas perkara penuntutan terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /><br />Pasal 3 berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaohfImr04P2NLMuOqbG8JK1G8o0U3DejHfvLhTPa3YWucapSvWDP1uiJnaVsAZJvZs2F0VRqopSI0UtSnQPVKxUuoSbY4Xb0HhP6m_qp8_P9YMs2YhMq6jPyYTVwN9JcEV6e9lN5qWRbgFQqvc1efzhFEWIs0o53DYtBwN5Cye55MhT4CuGt4zyEoC40/s1599/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaohfImr04P2NLMuOqbG8JK1G8o0U3DejHfvLhTPa3YWucapSvWDP1uiJnaVsAZJvZs2F0VRqopSI0UtSnQPVKxUuoSbY4Xb0HhP6m_qp8_P9YMs2YhMq6jPyYTVwN9JcEV6e9lN5qWRbgFQqvc1efzhFEWIs0o53DYtBwN5Cye55MhT4CuGt4zyEoC40/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Suismanto dan Terdakwa Dulali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim mengatakan tidak ada yang dirugikan baik Pemkot Surabaya ataupun pihak lain, karena Waduk di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya sudah ada secara alami sejak tahun 1940 an.<br /><br />Disisi lain, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) yang menggandeng BPKP menyebutkan, penjualan Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya ada kerugian keuangan negara sebesar Rp5,5 miliar dan kemudian menetapkan Suismanto dan Dulali sebagai Tersangka<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada kerugian negara atau tidak ada yang dirugikan, lalu apakah kasus ini hanya untuk memenjarakan Terdakwa Suismanto dan Terdakwa Dulali agar Pemkot Surabaya dapat mengambil alih Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 (bagian dari Waduk seluas + 20.200 m2) yang berlokasi di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya ?<br /><br />Menurut Muhammad Basir, salah satu dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Suismianto seusai persidangan (Senin, 01 April 2024) menjelaskan kepada beritakorupsi.co, beberapa tahun lalu sebelum kasus ini ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Pemkot Surabaya sudah menggugat Suismanto dan Dulali dalam perkaara perdata. Namun hasilnya, Pemkot Surabaya kalah hingga putuan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMYBwQ3ahRoag1owLmERrKCpMdPudJj0c7JLd-wj9bfOk2eBin9442vU516593BVeBFl2_hrPxE3lnulqiV9no_t391jD8OtibGRF1RwzTKMzmjW8ScpEIYP7ydzeiTH-yhSphALAMKPzqU2yAOf1gLp-O23_ax1N6sHeoGQYw_iEm3So8LOI5aIiARg/s1600/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMYBwQ3ahRoag1owLmERrKCpMdPudJj0c7JLd-wj9bfOk2eBin9442vU516593BVeBFl2_hrPxE3lnulqiV9no_t391jD8OtibGRF1RwzTKMzmjW8ScpEIYP7ydzeiTH-yhSphALAMKPzqU2yAOf1gLp-O23_ax1N6sHeoGQYw_iEm3So8LOI5aIiARg/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan PK, bahwa Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabay adalah milik warga. Namun menjelang eksekusi, Pemkot Surabaya membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />“Sudah ada putusan PK yang memenangkan Pak Suismianto, yang menggugat Pemkot. Sebelumnya Pak Dulali (tidak ikut Pak Suismianto) yang menggugat Pemkot, Pemkot juga kalah. Setelah itulah, barulah Pemkot menggugat Pak Suismianto dan Pak Dulali. Dan pada saat menjelang eksekusi, pemkot melaporkan kasus Korupsi,” kata M. Basir menjelaskan<br /><br />“Inikan sudah sejak Wali Kota Surabaya dijabat Bambang DH menggantikan Soenarto (alm). Bambang DH digantikan Risma (Tri Rismaharini), dan Bu Risma digantikan Eri Cahyadi. Jadi ada surat dari DPRD Surabaya yang mengatakan kalau waduk itu milik warga. Inilah salah satu bukti,” lanjut M. Basir<br /><br />M. Basir menjelaskan, tahun 2003, Warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya membentuk rapat pemilihan panitia lelang penjulan Waduk, dan terpilihlah Suismianto sebagai Ketua yang juga Ketua RW 02 <br /><br />“Yang memilih Pak Suismianto sebagai Ketua Panitia adalah warga bersama para Ketua RT, kalau Pak Dulila sebagai warga. Waduk yang dijual tahun 2003 tidak terdaftar dalam tanah Pemkot. Karena jauh sebelumnya waduk ini sudah dikelola oleh warga. Pemkot Surabaya mengklain bahwa itu tanah Pemkot sekitar tahun 80 an saat Wali Kota Surabaya dijabat Poernomo Kasidi,” kata M. Basir<br /><br />“Waduk itu dilelang dan pemenangnya adalah Agus, dengan harga lima miliar lima ratus juta (Rp5.500.000.000). Uang itu dibagi-bagi ke masing-masing warga sebesar dua juta lima ratus (Rp2.500.000) seperti putusan tadi. Ketua RT sepuluh juta (Rp10.000.000) dan Pak Suismanto sebesar empat puluh juta (Rp40.000.000),” lanjut M. Basir  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4wTx_E-TMJsih4smvis33ft07zpKZaLIpDerVx7vS_vin48R824O05ktDG6XY-PTJj6x15mUBEyPh_l38UIToaqI39XIrjPj3q3AgQqbyoYCztUZzdv8fCAXuZN6j28AkMpqSuL37feD0ENz05bl2CwRnACOGbRHRU5aqZO1oBbWnq05FlGzYYU4NHIQ/s1600/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4wTx_E-TMJsih4smvis33ft07zpKZaLIpDerVx7vS_vin48R824O05ktDG6XY-PTJj6x15mUBEyPh_l38UIToaqI39XIrjPj3q3AgQqbyoYCztUZzdv8fCAXuZN6j28AkMpqSuL37feD0ENz05bl2CwRnACOGbRHRU5aqZO1oBbWnq05FlGzYYU4NHIQ/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>M. Basir melanjutkan, pada saat penjualan waduk di tahun 2003 saat Suismianto sebagai Ketua, Dulali hanya sebagai warga biasa. Namum pada tahap selanjutnya, beberapa warga dan orang-orangnya Dulali membentuk panitia dan Duali sebagai Ketua Panitia<br /><br />“Waduk yang dijual pada saat Pak Dulali sebagai Ketua Panitia lelang, wadung itu masuk dalam daftar TN (tanah negara). Uangnya dibagi ke warga masing-masing sebesar satu juta,” pungkasnya.<br /><br />Namun yang tak kalah anehnya adalah, dalam surat dakwaan JPU Kejati Jatim mengatakan, bahwa Terdakwa Suismianto didakwa memalsukan dokumen bersama Lurah Bababatan. Tetapi dalam surat tuntutan, hal itu tidak muncul termasuk jumlah kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar termasuk dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Suismianto dan Terdakwa Dulali mengatakan pikir-pikir. Sebab bisa jadi akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Kasasi hingga PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Tidak Ada Kerugian Negara, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Waduk Wiyung Surabaya Divonis Berbeda

“Putusan Majelis Hakim “membingungkan”, sebab dikatakan tidak ada yang dirugikan tetapi Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti Kor...

»