Kasus Dugaan Korupsi Suap Tiga Terdakwa Selaku Kades di Kab. Kediri Rp13,165 M :Apakah Terbitnya Perda dan Perbup Setelah Ada Rencana Pengisian Perangkat Desa?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGrv4sB_1A9vIEECBOBmJTA8GJzEh6yaj3lPtRRuMAdeJDMivQX_X6r7ArH-23hcQaFt25iiAgsjmaVUYviNE12R05w8JpeXG-F3qQqiRVZNDGb4iNsYpm3Rz13hJcxGedjbQpT6P_jdF2nW4ow4MC6zfLQE1CfI_KEDOywxSiLzmy9lx7pu7xG1sKUrk/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGrv4sB_1A9vIEECBOBmJTA8GJzEh6yaj3lPtRRuMAdeJDMivQX_X6r7ArH-23hcQaFt25iiAgsjmaVUYviNE12R05w8JpeXG-F3qQqiRVZNDGb4iNsYpm3Rz13hJcxGedjbQpT6P_jdF2nW4ow4MC6zfLQE1CfI_KEDOywxSiLzmy9lx7pu7xG1sKUrk/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri. Namun apakah penyidik dan Kejaksaan hanya berhenti di Kepala Desa atau ada pihak-pihak lain yang terlibat yang selamat? Lalu apakah ada kaitannya terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 setelah ada rencana pengisian perangkat Desa yang akan memberikan sejumlah uang? Apakah Perda dan Perbup tersebut sudah lolos dari Gubernur Jatim?”</span></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b><br />Skandal dugaan korupsi suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri kian mengarah pada bentuk kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif. Tiga Kepala Desa (Kades) kini telah diadili di Pengadilan Tipikor sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi suap rekutmen perangkat desa di 163 Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri dengan melibatkan pengurus perkumpulan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri pada September tahun 2023 - Januari tahun 2024 sebesar Rp13.165.000.000 yang bersumber dari 320 perangkat<br /><br />Ketiga Terdakwa itu adalah Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dan Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta  Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKtAAzBdUygQxzfDlGRQIqPqSrF5bCq1OiV_m6yLqIf6WyRySB_IOOONg2e41rpZV8ZmYnTPxhPd9LZeR794nrzEkt_fklLQQAVFGidnmGOi3QI8ep4Bb_riISkOdwq8KrSYrb7L4W4hjqiFfpa6t_0KAdvz13MUymowOyXu8nhFzDrfF6JN9c5vd3SPo/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKtAAzBdUygQxzfDlGRQIqPqSrF5bCq1OiV_m6yLqIf6WyRySB_IOOONg2e41rpZV8ZmYnTPxhPd9LZeR794nrzEkt_fklLQQAVFGidnmGOi3QI8ep4Bb_riISkOdwq8KrSYrb7L4W4hjqiFfpa6t_0KAdvz13MUymowOyXu8nhFzDrfF6JN9c5vd3SPo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain ketiga Terdakwa, kasus inipun bisa menyeret 161 Kepala Desa lainnya di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri yang sama-sama melaksanakan rekutmen perangkat desa dengan mematok sejumlah uang sebesar Rp42 juta dari masing-masing peserta. Dari 165 Desa di Kabupaten Kediri, hanya dua Desa yang melaksanakan sendiri pengisian, pencules dan pengangkatan perangkat desanya yakni Kepala Desa Tengger Lor, Kecamatan Kunjang dan Kepala Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang. hal ini seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan JPU Kejari Kabupaten Kediri<br /><br />Namun publik mulai bertanya: benarkah perkara ini hanya berhenti pada tiga orang Terdakwa selaku Kepala Desa atau ada pihak-pihak lain yang terlibat namun terselamatkan? Lalu siapa yang selamat dan siapa yang menyelamatkan?<br /><br />Dalam konstruksi perkara yang terungkap di persidangan saat JPU membacakan surat dakwaannya (Selasa, 27 Januari 2026), bahwa uang terkumpul seluruhannya sejumlah Rp13.165.000.000 adalah untuk menggerakkan agar 163 Kepala Desa (termasuk Terdakwa Ima Jamiin Bin Kalil dan Saksi Darwanto) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. <br /><br />Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini bukan sekadar penyimpangan personal, melainkan menyerupai skema kolektif yang terorganisir. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj062GXWZrk4BXsmUkhZ_0dDI0R0A6V6W-hJx2iO9FGHOyg2Tn26kzdZTNuqlx9qMMLVS_SHK69izUfzFqGRoHk1jrxefBKW4qkcy4CJV88xejaCxKFJ7rxLc9BMkU7f8agGPnFqV0l4YFouHOE7ZXDEFp77ekZMOZp2QELWL_UZsef8ig6tYlWMjkWNkM/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj062GXWZrk4BXsmUkhZ_0dDI0R0A6V6W-hJx2iO9FGHOyg2Tn26kzdZTNuqlx9qMMLVS_SHK69izUfzFqGRoHk1jrxefBKW4qkcy4CJV88xejaCxKFJ7rxLc9BMkU7f8agGPnFqV0l4YFouHOE7ZXDEFp77ekZMOZp2QELWL_UZsef8ig6tYlWMjkWNkM/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan krusial pun mengemuka: Siapa aktor utama di balik pengumpulan dana miliaran rupiah tersebut? Ke mana aliran uang bermuara? Dan siapa saja yang menikmati hasilnya? Jika benar ratusan Kades diduga menerima uang puluhan juta dari ratusan perangkat Desa, maka mustahil tidak ada pihak yang berperan sebagai koordinator, penghubung, maupun penentu kebijakan. Publik mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada lapisan bawah, tetapi menembus ke aktor intelektual yang diduga berada di balik layar.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan besar adalah terkait dengan terbitnya Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Lalu pada tanggal 7 November 2023 diterbitkan pula Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<br /><br />Kedua peraturan ini tersebut tak lama yaitu Agustus 2023, Terdakwa Imam Jamiin, Terdakwa  Sutrisno, dan Terdakwa Darwanto menemui Agus Cahyono, S.Sos, selaku Kepala Dinas PMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk meminta agar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengupayakan segera diterbitkan Perda dan Perbup yang materinya terkait dengan pengisian formasi jabatan perangkat desa. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrthfhHNH92tQpUZnqlYMvsTw3Cc6llXrjZbaQ1fAIpbrBOTXZTk4cXkKmcx3XgEShFTdLGX5yY1TtnaNHzoIuO7PJmiFiYfPOfYgtLQUndmSos9M4Q5FX14CgzbNVAJOx8M9MoM4F-CwMbO4lxY31pFyKkSYqeLn1iG2hyphenhyphen9fhz9RODXZ3aFDCxomO720/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrthfhHNH92tQpUZnqlYMvsTw3Cc6llXrjZbaQ1fAIpbrBOTXZTk4cXkKmcx3XgEShFTdLGX5yY1TtnaNHzoIuO7PJmiFiYfPOfYgtLQUndmSos9M4Q5FX14CgzbNVAJOx8M9MoM4F-CwMbO4lxY31pFyKkSYqeLn1iG2hyphenhyphen9fhz9RODXZ3aFDCxomO720/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sebelum ketiga Terdakwa menemui Agus Cahyono selaku Kepala Dinas PMPD, para Kepala Desa sudah merencakan pengisian/rekutmen perangkat dengan melibatkan pengurus PKD (paguyuban Kepala Desa) Kabupaten Kediri<br /><br />Dalam dakwaan JPU diuraikan, bahwa dalam melibatkan pengurus PKD Kabupaten Kediri pada pelaksanaan pangisian pencalonan dan pengangkatan perangkat desa tersebut, mula-mula beberapa Kepala Desa menemui Saksi Sutrisno (dilakukan penuntutan dalam berkua perkara tersendiri) menyampaikan adanya keinginan sabagian besar Kepala Desa yang tergabung dalam perkumpulan PKD Kabupaten Kediri segera melaksanakan seleksi untuk mengisi formasi jabatan perangkat desanya yang kosong atau lowong dan meminta agar yang melaksanakan ujian tes seleksi perangkat desa Pengurus PKD Kabupaten Kediri yang dilakukan secara serentak pada akhir tahun 2023 dan dilakukan pengaturan atau pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa tertentu yang direkomendasikan Kepala Desa yaitu peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang<br /><br />Menanggapi keinginan para Kepala Desa tersebut, Sutrisno yang menjabat sebagai Bendahara PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 selanjutnya menghubungi Terdakwa Imam Jamiin yang menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 dan Darwanto yang menjabat Humas 1 PKD Kabupaten Kediri perlode tahun 2021-2024 dan mengajak untuk secara bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah melibatkan diri secara aktif mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagaimana keinginan para Kepala Desa tersebut. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeYsq9rChIWc3cd9PqAzGzDH15Op0wOpudogTX8IZtXHY1230Hlrp2xUBcyJyvyg5QlIJy1xG11BH5-rsZQ2mSh1fBbDiRwa1jHGumSL0zChAox4u6pCLGzloxrHrvfV2Rl9kE9F1ewuaf3bbUndHcIubn72bc8Is-YG09SsPIGpjKGg9roXFev97SE-8/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeYsq9rChIWc3cd9PqAzGzDH15Op0wOpudogTX8IZtXHY1230Hlrp2xUBcyJyvyg5QlIJy1xG11BH5-rsZQ2mSh1fBbDiRwa1jHGumSL0zChAox4u6pCLGzloxrHrvfV2Rl9kE9F1ewuaf3bbUndHcIubn72bc8Is-YG09SsPIGpjKGg9roXFev97SE-8/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, selanjutnya Terdakwa Imam Jamiin, Saksi Sutrisno , dan Saksi Darwanto kembali menemui Saksi Agus Cahyono, S.Sos selaku Kepala Dinas PMPD meminta diberikan contoh jadwal tahapan pengisian perangkat desa.<br /><br />Kemudian pada tanggal 19 November 2023, atas permintaan tersebut dipenuhi Saksi Agus Cahyono, yang selanjutnya contoh jadwal tahapan pengisian perangkat desa tersebut dijadikan acuan oleh Terdakwa IMAM JAMIIN, Saksi SUTRISNO, dan Saksi DARWANTO dalam melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak pada bulan November sampai dengan Desember 2023 dengan pengaturan dan pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa.<br /><br />Pertanyaannya adalah, terkait waktu penerbitan dua Peraturan daerah di Kabupaten Kediri ini menimbulkan kecurigaan publik: Kapan para Kepala Desa mengusulkan draf Perda tentang Pemerintah desa terkait pengisian perangkat Desa atau Perda tanpa ada usuluan karena dianggap urgen? <br /><br />Apakah regulasi tersebut lahir murni demi penataan birokrasi desa, atau justru menjadi karpet hukum bagi skema yang kini tengah diproses secara pidana di Pengadilan Tipikor? <br /><br />Pertanyaan berikutnya adalah, apakah terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 berkaitan dengan pertemuan para Terdakwa dengan Kepala Dinas PMPD, dimana sebelumnya para Terdakwa sudah membahas rencana pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5c43twyPlaWslUQh0-5Td_1Aklq9tsF_absD_JI8POPsInRoHf0NjTavv01S2kfjbpFPTLiY6XwzTxB5KDHCvasoyDrJYRs8TzNomTrH8g3eISNCyGswd7n-RkKwPbJkbjDWosuHDtg-yqwx_IJx1gM-37i2TAAxLVpKeOnYd0eBmUrcxnSn62x0xHtM/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5c43twyPlaWslUQh0-5Td_1Aklq9tsF_absD_JI8POPsInRoHf0NjTavv01S2kfjbpFPTLiY6XwzTxB5KDHCvasoyDrJYRs8TzNomTrH8g3eISNCyGswd7n-RkKwPbJkbjDWosuHDtg-yqwx_IJx1gM-37i2TAAxLVpKeOnYd0eBmUrcxnSn62x0xHtM/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah melalui mekanisme evaluasi gubernur?<br /><br />Apakah evaluasi tersebut telah dilakukan secara cermat? Ataukah hanya bersifat formalitas? Apakah gubernur telah memberikan persetujuan terhadap Perda tersebut? Jika iya, apakah potensi penyimpangan sudah terdeteksi sejak awal?<br /><br />Kasus ini menjadi ujian integritas bagi kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Jika penanganan hanya menyasar tiga terdakwa, sementara indikasi keterlibatan ratusan Kades dan kemungkinan aktor lain di atasnya dibiarkan menguap, maka keadilan berpotensi kembali dikorbankan.<br /><br />Skandal ini bukan sekadar soal tiga Kades. Ini menyangkut wajah tata kelola pemerintahan desa, kepercayaan publik, serta komitmen negara dalam membersihkan korupsi dari akar rumput hingga pucuk kekuasaan. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Suap Tiga Terdakwa Selaku Kades di Kab. Kediri Rp13,165 M :Apakah Terbitnya Perda dan Perbup Setelah Ada Rencana Pengisian Perangkat Desa?

“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri. Namun apakah penyidik dan Kejaksaan hanya ...

»

Menanti Kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBQj6sqxJGRexmcsHGgvig3Lo1YUqQlpEMZik5Q_VhA-p4dNfhgw43QLROMnHpdqDU4Vy3J1N5m7aGPPyeMhxhvcSNYXfsUioMH7borIl7tLGQkMILZViNjh5DoQ_Mb-PgYNnNgADcVNECw6m6i6Npy9xSmMh9rQrNYTmwFL9qP6GFL6DyL6uN8KYy3-A/s640/Budi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBQj6sqxJGRexmcsHGgvig3Lo1YUqQlpEMZik5Q_VhA-p4dNfhgw43QLROMnHpdqDU4Vy3J1N5m7aGPPyeMhxhvcSNYXfsUioMH7borIl7tLGQkMILZViNjh5DoQ_Mb-PgYNnNgADcVNECw6m6i6Npy9xSmMh9rQrNYTmwFL9qP6GFL6DyL6uN8KYy3-A/w640-h362/Budi.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Di ruang sidang pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Ijon dana Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Akankah JPU KPK memanggil dan apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sejak adanya pemberitaan bahwa Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Ijon dana Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, kini publik pun menanti kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur untuk memberikan penjelasan di ruang sidang terkait hibah pokir yang bersumber dari keringat rakyat melalui APBD<br /><br />“Kapan Gubernur Jawa Timur dihadirkan tolong supaya bisa dihadirkan agar perkara ini terang benderang dan masyarakat dapat mengetahui langsung. KPK sudah biasa kan menghadirkan menteri seperti sidang di Jakarta apalagi hanya Gubernur," ucap Ketua Majelis Hakim Marcus Leander, SH., MH, Kamis, 29 Januari 2026 sebelum sidang ditutup<br /><br />“Masih dijadawalkan ada waktu hari Senin, Kamis atau Jumat,” jawab salah seorang JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />Seusai persidangan, JPU KPK mejelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan di jadwalkan pekan depan. “Pekan depan antara Senin, Kamis dan Jumat. Kita kan ada sidang tiga kali seminggu jadi antara itu,” ucap JPU KPK <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_suXbFpr4bP87jyOPH8T55eBFqQT6mfgZ_wFYC5AzQ15Re-iZ9yU6cxcSBuFuRTLPfN0i6IX0r5xgrqNsHR7DPRAQP8a2qAApZlcjV3o7jdxmoHMkEC7Q8oWOpEYtcNhkOV1Vt-Uf9GOnhSamCTc56Q3XLjq9PdzmeVbVdmdYoCOhbwm1Z0_-JNFWcKU/s1280/IMG20260129224358_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_suXbFpr4bP87jyOPH8T55eBFqQT6mfgZ_wFYC5AzQ15Re-iZ9yU6cxcSBuFuRTLPfN0i6IX0r5xgrqNsHR7DPRAQP8a2qAApZlcjV3o7jdxmoHMkEC7Q8oWOpEYtcNhkOV1Vt-Uf9GOnhSamCTc56Q3XLjq9PdzmeVbVdmdYoCOhbwm1Z0_-JNFWcKU/w640-h360/IMG20260129224358_01.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan sangat mengapresiasi perintah majelis hakim tersebut kepada JPU KPK untuk dapat menghadirkan Gubernur Jawa Timur agar perkara Korupsi Ijon dana hibah DPRD Jawa Timur semakin terang benderang dan masyarakat dapat mendengar langsung apa yang akan disampaikan Gubernur bila hadir sebagai saksi dalam persidangan.<br /><br />"Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas sikap independen Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara ini agar semakin terang benderang dengan memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur," ucap Budiarjo kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Kamis 29 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB.<br /><br />Penantian masyarakat akan kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam persidaangan bukan tidak beralasan. Masyarakar berhak mengetahui, agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dikabarkan dekat dengan Presiden Prabowo dapat menjelaskan di ruang sidaang, apa alasan Gubernur Jawa Timur mengucurkan dana Hibah Pokir hampir 20% dari jumlah APBD ?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan saat salah seorang Saksi dari Kementerian Dalam Negeri diharikan oleh JPU KPK menjelaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri menyarankan langsung kepada Gubernur Jawa Timur saat mengadakan pertemuan di Jakarta menyarankan agar dana hibah Pokir tidak lebih dari 10% dari jumlah APBD. Namun fakta yang terungkap  dalam persidangan bahwa hibah Pokir hampir 20% dari jumlah APBD.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwin2IJTHq7IX1pIzG_ierlmeunj0bbsC_GbwyMaJo9LybNwEqYA_Ej1n49CTOVoWG56u3sZAcxT4ZpsEb7-YpgHkei-n4tTFCeZ7Za0Qse6VUl2ghZB9dCZ6JrhCruM_IegbERClQ0jgpC3GEKhTrEGDgFYEE5LCWPwv3_A3zq6LPgCrpGWEHsu0Bh38/s1280/hibah-2020-2023barometer-jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="799" data-original-width="1280" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwin2IJTHq7IX1pIzG_ierlmeunj0bbsC_GbwyMaJo9LybNwEqYA_Ej1n49CTOVoWG56u3sZAcxT4ZpsEb7-YpgHkei-n4tTFCeZ7Za0Qse6VUl2ghZB9dCZ6JrhCruM_IegbERClQ0jgpC3GEKhTrEGDgFYEE5LCWPwv3_A3zq6LPgCrpGWEHsu0Bh38/w640-h400/hibah-2020-2023barometer-jatim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU KPK menguraikan, bahwa dana hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064 dengan rincian;<br /><span>    </span>a.    Dana hibah Pokir TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;<br /><span>    </span>b.    Dana hibah Pokir TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000;<br /><span>    </span>c.    Dana hibah Pokir TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan<br /><span>    </span>d.    Dana hibah Pokir TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000<br /><br />Bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Penyaluran jatah alokasi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2022 - 2023 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). <br /><br />Masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password dan username melakukan input data program Pokir dalam masa bulan Januari - April berupa usulan-usulan Pokmas yang akan dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya<br /><br />Selain itu, apakah akan terungkap siapa nama 11 orang yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sehingga jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang menyalurkan dana hibah Pokir ke Pokmas bukan hanya 120 melainkan menjadi 131 orang. Lalu apakah akan terungkap pula siapa yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun?<br /><br />Dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih yang belum terungkap siapa yang menyaluirkan adalah dengan rincian; <br />Ø    Tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan<br />Ø    Tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700<br />Ø    Tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) rupiah. Sedangkan data yang diperlihatkan JPU KPK pada  </div><div style="text-align: justify;">       persidangan     sebelumnya hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor<br /><br />Sidang perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya.(*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menanti Kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim

#Di ruang sidang pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Inda...

»

Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut

<div style="text-align: justify;"><h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Rm0T1ds413FGRir6CV3C2p5qrO-RrTvn1khPJrnMJLegPS2rsrKvKjwcMcWI2vlxSIf3GWD9WFRqfam2xAsZ-IpUDcuyyaSgyeO2lkTijSTmx6XhJj2rrizNH2NH5VFhqBJ4FluHXbkRDsISwqEwZ_xe4Ha9bIsyE6qOXG6Xeh5_h1Ema6dAEhwI1xY/s980/Fujika.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="735" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Rm0T1ds413FGRir6CV3C2p5qrO-RrTvn1khPJrnMJLegPS2rsrKvKjwcMcWI2vlxSIf3GWD9WFRqfam2xAsZ-IpUDcuyyaSgyeO2lkTijSTmx6XhJj2rrizNH2NH5VFhqBJ4FluHXbkRDsISwqEwZ_xe4Ha9bIsyE6qOXG6Xeh5_h1Ema6dAEhwI1xY/w300-h400/Fujika.jpg" width="300" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Fujika Senna Oktavia</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">#Dari fakta persidangaan terungkap bahwa Fujika Senna Oktavia, istri Sirih Kusnadi, turut menyalurkan hibah Pokir puluhan miliar milik Kusnadi dan menikmati uang ijon sebesar Rp14,803 miliar lebih belum termasuk yang tidak diingat serta diduga melakukan pencucian uang. Dari Keterangan Fujika, Hibah Pokir milik Kusnadi juga mengalir ke Puspa Hanitri (istri terdakwa Jodi Pradana Putra), Wakil Bupati Bondowoso, Ketua DPC PDIP Kabupaten Sampang, Mahfud (Bangkalan), hingga Ari Wartawan Pokja DPRD Jatim. Akankah KPK menyeret Fujika Senna Oktavia dan pihak lain sebagai tersangka? Atau kasus ini akan kembali berhenti pada segelintir orang digaris bawah?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span><br />“Uang bukan hanya dijadikan sebagai alat transaksi resmi, tetapi juga  sebagai kunci yang bisa membuka pintu dan merubah perilaku seseorang untuk memenuhi ambisi dan gaya hidup hingga melakukan Korupsi”. Mungkin kalimat inilah yang terjadi diantara puluhan bahkan ratusan orang yang terlibat dalam kasus Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur <br /><br />Sebab kasus Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur sebesaar Rp8,369 Triliun yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timu TA 2019-2022 (dan 2020-2023) telah menyeret 21 orang Tersangka yang bermula pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB saat KPK melakukan tangkap tangan atau OTT  terhadap (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Golkar periode 2019-2022 lalu.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiET5FDpSsBKUSS00uldsi8Lmr_vLYuGmY860jbcMKqtnVizd5ix6lCqpBzjjlVuewHwUSU77Gn-Hs5Rd7d9zmZHAAchjKiLjBPTGOJ3xNfUECb_q84LqP12K4jSsl2hWZLYGrXukyJK7LiQgd7-UJXVIG8mBYzGoyfe2V_mYq6A84jPRn34uG0Gv-U7_8/s1280/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiET5FDpSsBKUSS00uldsi8Lmr_vLYuGmY860jbcMKqtnVizd5ix6lCqpBzjjlVuewHwUSU77Gn-Hs5Rd7d9zmZHAAchjKiLjBPTGOJ3xNfUECb_q84LqP12K4jSsl2hWZLYGrXukyJK7LiQgd7-UJXVIG8mBYzGoyfe2V_mYq6A84jPRn34uG0Gv-U7_8/w640-h360/1..jpg" width="640" /></a></div>Dari 21 Tersangka tersebut, satu orang telah meninggal yaitu Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024. Sehingga yang tersisa adalah 20 orang atau 16 Tersangka yang belum diadili. Dari 16 Tersangka, hanya 2 dari unsur pimpinan atau Wakil Ketua Jatim periode 2019-2024 yang terseret, sedangkan satu orang Wakil Ketua “selamat dan senotasa ditangan KPK?”. <br /><br />Ironisnya, sebanyak 14 dari 16  Tersangka yang belum diadili, mereka hanyalah sebagai Korlap Pokams (Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat) termasuk 4 diantaranya yang saat ini diadili, bukan sebagai inisiator.<br /><br />Namun disisi lain, kasus inipun ternyata semakin menarik karena KPK bisa jadi akan menyeret pihak-pihak lain selaku Korlap Pokams di berbagai daerah di Jawa Timur termasuk seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 seperti yang terjadi di DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD sebagai tersangka yang saat ini telah menyandang gelar non akademik yaitu mantan Narapidana Koruptor<br /><br />Menariknya adalah, pertamma, karena KPK “menggunakan jurus tangkap ular, bila kepala sudah dipegang maka ekor sudah pasti tertangkap.” Bila unsur pimpinan sudah diadili, maka bisa jadi anggota akan lebih mudah. Sebab dalam surat dakwaan KPK pada saat (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak diadili disebutkan, bahwa masing-masing anggota DPRD Jawa Timur mendapat alokasi hibah Pokir sesuai keputusan Ketua Fraksi masing-masing, bukan Ketua Komisi. Walaupun dalam persidangan banyak Saksi termasuk (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak tidak jujur. Karena mungkin “berbohong dianggap sebagai salah satu cabang olahraga bela diri alias bersilat lidah agar tidak menyandang gelar non akademik yaitu Tersangka” <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpDLvTQF0xM0Nnm7VzniZ0zKVk7Hjpk9HGsvORba41Y1DjQ-nttEvxsSNub4j4CR0OHLsEFj0eEL0n6Bsl2isydpjCZL7-bER_Quq5ZOIC8Qv5K1tq-5noHIy_4C4iti-iYEW2m6lAdxhKA2uFtAYkXjtF7oWfBjPqsSW8kzwcAzmSRs2ChK4EOKqZOjU/s1280/fujika%205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpDLvTQF0xM0Nnm7VzniZ0zKVk7Hjpk9HGsvORba41Y1DjQ-nttEvxsSNub4j4CR0OHLsEFj0eEL0n6Bsl2isydpjCZL7-bER_Quq5ZOIC8Qv5K1tq-5noHIy_4C4iti-iYEW2m6lAdxhKA2uFtAYkXjtF7oWfBjPqsSW8kzwcAzmSRs2ChK4EOKqZOjU/w640-h360/fujika%205.jpg" width="640" /></a></div>Kedua adalah, KPK ibarat mengurai benang kusut untuk menemukan hingga ujung akhirnya atau menelusuri muara air dari hulu ke hilir dengan terlebih dahulu menyeret 4 Terdakwa selaku Korlap Pokmas yang muali menguak tabir tersebunyi dibalik uang ijon Hibah Pokir ada perempuan cantik dan muda, yaitu Fujika Senna Otavia, istri sirih Kusnadi selaku ketua DPRD Jatim periode 2019-2024<br /><br />Tabir besar praktik korupsi “uang ijon” dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur mulai tersingkap di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Fujika Senna Oktavia sebagai saksi kunci yang membeberkan alur gelap penyaluran hibah pokir, pada Jumat, 30 Januari 2026.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Jumat 30 Januari 2026, JPU KPK bersama Majelis Hakim  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang perkara korupsi uang Ijon hibah pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk 4 Terdakwa, yaitu Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Hasanuddin masing-masing selaku Korlap Pokmas<br /><br />Kedua Saksi itu adalah Faryel Vivaldy karyawan PT Senna milik pasangan suami istri dirih yaitu Fujika Senna Oktavia dan Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim. Sedangkan saksi kedua adalah Fujika Sena Oktavia, istri sirih Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim<br /><br />Dihadirkannya Fujika Sena Oktavia selaku istri Kusnadi karena Fujika berperan menyalurkan dan mengelola hibah Pokir milik Kusnadi serta menikmati uang ijon yang jumlahnya puluhan miliar rupiah. Sedangkan peran Faryel Vivaldy adalah bawahab Fujuka  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82j-rxWpLnBb6utVc_VRzDlhRZJNxGX0EugSsvAl6ENbzDP0tcUdtiay-YFfjpIPQR7HbYU5mtqWlNe1A1_o4CViK2-VIadPbWaNWqBSECE9Cxsc8_DjjfG3GoAdlWLm7K3csId24-OFVabLp2ElHpdZZT3x9c1UvG-XJ1EiMArrK3MTRTmiuv4Oy_gA/s1280/fujika%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82j-rxWpLnBb6utVc_VRzDlhRZJNxGX0EugSsvAl6ENbzDP0tcUdtiay-YFfjpIPQR7HbYU5mtqWlNe1A1_o4CViK2-VIadPbWaNWqBSECE9Cxsc8_DjjfG3GoAdlWLm7K3csId24-OFVabLp2ElHpdZZT3x9c1UvG-XJ1EiMArrK3MTRTmiuv4Oy_gA/w640-h360/fujika%201.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi Faryel terungkap bahwa ada dugaan penyembunyian uang Ijon hibah pokir milik Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim yang berasal dari Korlap Pokmas. Faryel mengaku bahwa dirinya bersama beberapa orang lain diperintahkan oleh Fujika menyetorkan sejumlah uang yang nilainya puluhan hingga ratusan juta bahkan miliaran ke rekening ke rekening Faryel lalu dari rekening Faryel ditransfer ke rekening Fujika<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau memang uang itu milik Fujika yang diperoleh secara halal, mengapa Fujika tidak menyetorkan langsung ke rekening miliknya sendiri tetapi mengapa harus terlebih dahulu ke rekening orang lain dan kemudian disetorkan atau di transfer ke rekening Fujika?<br /><br />Apa yang disampaikan Faryel tidak dibantah oleh Fujika namun Fujika berdalih, karena uang terlalu besar sehingga menggunakan rekening orang lain.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Di hadapan majelis hakim, Fujika mengakui dirinya bukan sekadar mengetahui, tetapi turut terlibat aktif dalam menyalurkan hibah Pokir milik Kusnadi ke berbagai pihak dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Pengakuan ini mematahkan anggapan bahwa praktik korupsi tersebut dijalankan secara individual.<br /><br />Lebih mencengangkan lagi, dari pengakuan Fujika atas pertanyaan JPU KPK, yang ternyata menikmati uang ijon sebesar Rp14,803 miliar lebih yang masuk ke rekeningnya, belum termasuk duit yang sudah tidak lagi diingat secara rinci. Fakta ini menguatkan dugaan adanya skema sistematis yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dana, tetapi juga pada upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0mcbYud0XRYQiqxtUMO0Wt-ohcERlFyF-C9ARqDnLcERooYtbNB2HIakAODnKHlxto672Ohbo-PC2JQYtYjw36PcML3X-NNutgakQsmEaBLPRt6X-AN5zKOxYDvBwUv9pSzRHzYK8GzDfmd9YUkSodH1kxdjib8INdvXaOgqWvNsWIZDNvl9K2n4w-Xw/s1280/fujika%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0mcbYud0XRYQiqxtUMO0Wt-ohcERlFyF-C9ARqDnLcERooYtbNB2HIakAODnKHlxto672Ohbo-PC2JQYtYjw36PcML3X-NNutgakQsmEaBLPRt6X-AN5zKOxYDvBwUv9pSzRHzYK8GzDfmd9YUkSodH1kxdjib8INdvXaOgqWvNsWIZDNvl9K2n4w-Xw/w640-h360/fujika%203.jpg" width="640" /></a></div>Dari pertanyaan JPU KPK terhadap Fujika terungkap, adanya dugaan pencucian uang ijon dari hasil penyaluran hibah pokir, termasuk penggunaan rekening, perantara, serta alur distribusi dana yang berlapis-lapis. <br /><br />Alurnya, uang ratusan juta hingga miliran dari Korlap Pokmas sebagai Ijon yang dibayarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hibah pokir di tahun berikutnya disetorkan ke Fujika. Dari Fujika ke orang-orang suruhannya termasuk Faryel, karyawannnya di PT Sena untuk menyetorkan ke rekening mereka. Dari rekning orang-orang suruhannya, kemudian uang di transfer ke salah satu dari delapan reking milik Fujika di Bank BCA yang digunakan sebagai rekening penampungan uang ijon hibah pokir. <br /><br />Di ruang sidang, pengaakuan Fujika membuat berbagai pertanyaan. Karena sebelum menikah sirih dengan Kusnadi tahun 2019, sejak tahun 2017-2018, Ia sudah sering kali diajak ke berbagai kota baik saat kunjugan resmi (kunjungan kerja) bersama anggota DPRD lainnya maupun hanya berduaan. Fujika sudah terbiasa melihat uang miliran berseleweran di mobil Kusnadi.<br /><br />Kehidupan Fujika dari pernikahannya yang pertama bisa dibilang sangat berubah darastis setelah menikah sirih dengan Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim 2019-2024 pada tahun 2019. Fujika mendapatkan beberapa unit rumah bernilai miliaran hingga puluhan miliar rupiah, tanah puluhan ribuh meter di bebeberapa tempat, mobil Mercy, Rubicon, Emas berharga puluhan juta, Perusahaan hingga duit dari hibah pokir yang disebut ijon sebesar kurang lebih 15 miliar rupiah belum termasuk yang tidak lagi diingat. Hal inilah yang terungkap dalam persidangan dari pengkuan Fujika atas pertanyaan JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV3I1MbAJ_eX8v0fOgPhCwiijUD3FthKgrjctEZwSUwtkgb_KGHN17q6EHKnzurrFiwtp6TZ_AH3WQ6dLl0auI7jUJIFP-kGHZagWLHXZ4TtGC3Ty7g-bzBdqSfnz_dra1lpQZtPaqrwSUabFEpUxWzk0axLDlTKDdUJy6IBIAk6PImTmVZ9HkhhP2NIs/s1280/fujika%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV3I1MbAJ_eX8v0fOgPhCwiijUD3FthKgrjctEZwSUwtkgb_KGHN17q6EHKnzurrFiwtp6TZ_AH3WQ6dLl0auI7jUJIFP-kGHZagWLHXZ4TtGC3Ty7g-bzBdqSfnz_dra1lpQZtPaqrwSUabFEpUxWzk0axLDlTKDdUJy6IBIAk6PImTmVZ9HkhhP2NIs/w640-h360/fujika%202.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan Fujika atas pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim terungkap, sebelum menikah Fujika hanya memilik satu rekening Bank, dan setelah menikah, memiliki depalan rekening Bank dan salah satunya digunakan sebagai rekening penampungan uang ijon hibah pokir. Belanja bulan Fujika? Diatas seratus juta rupiah lebih dengan parfum berharga puluhan juta<br /><br />Yang tak kalah mengherankan dari pengakuan Fujika adalah, tekait penghasilan Kusnadi selaku anggota DPRD Jatim hanya sebesar Rp50 juta sudah termasuk tunjangan. Tetapi pengeluaran setiap bulan bisa mencapai 250 juta rupiah lebih<br /><br />Dari keterangan Fujika, terungkap pula bahwa aliran hibah Pokir tidak berhenti pada lingkaran Kusnadi semata, tetapi sejumlah nama dibeberkan di ruang sidang yanng disebut ikut menerima manfaat termasuk Fujika Senna Oktavia sebesar Rp20 miliar, Puspa Hanitri selaku istri Terdakwa Jodi Pradana Putra sebesar Rp10 miliar, Mahfud sebesar Rp20 miliar, Ketua DPC PDIP Kabupaten Sampang sebesar Rp3 miliar, Wakil Bupati Bondowoso sebesar Rp3 miliar, Terdakwa Jodi Rp5 miliar, Terdakwa Hasanuddin Rp20 miliar, dan Ari Wartawan Pokja di DPRD Jawa Timur sebesar Rp3 miliar. Sehingga total hibah Pokir milik Kusnadi tahun 2020 yang terungkap di persidangan sebesar Rp120 miliar lebih belum termasuk hibah Pokir tahun 2021 dan 2022 atau tahun sebelum 2020<br /><br />Penyebutan nama-nama ini menandakan bahwa praktik korupsi hibah Pokir diduga telah menjalar ke berbagai lapisan, baik politik, birokrasi, maupun pihak swasta dan Wartawan.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtQqo7M8UCKoRP_0cMHmcj26hjw5Il1dmTbaM6pAEIrh-3abmP8vqg89Ekm0DiZNbEAzprscZgyB4KF48Ta2dcm5jAeeZDwrTwduh51_6Xqz2keXq1NSMJw7IA8Bs3voLt70P073ukiAd3ApUowNxvRXR3b5mA2x5uAmDZHcCYofI6FkKY3Z1UgfSxjw/s1280/fujika%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtQqo7M8UCKoRP_0cMHmcj26hjw5Il1dmTbaM6pAEIrh-3abmP8vqg89Ekm0DiZNbEAzprscZgyB4KF48Ta2dcm5jAeeZDwrTwduh51_6Xqz2keXq1NSMJw7IA8Bs3voLt70P073ukiAd3ApUowNxvRXR3b5mA2x5uAmDZHcCYofI6FkKY3Z1UgfSxjw/w640-h360/fujika%201.jpg" width="640" /></a></div>Fakta-fakta persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik: apakah KPK akan berani memperluas penetapan tersangka terhadap Fujika Senna Oktavia dan pihak-pihak lain yang telah disebut di bawah sumpah? Ataukah penanganan perkara ini kembali menyisakan kesan pilih tebang?<br /><br />Apakah KPK akan memegang prinsip equality before the law (semua manusia sama dan setara di hadapan hukum) sebagai pijakan utama KPK khususnya dalam penanganan proses hukum perkara Korupsi uang ijon hibah pokir, agar setiap orang yang terbukti menikmati, menguasai, atau turut serta dalam kejahatan Korupsi wajib dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa memandang status sosial maupun kedekatan dengan kekuasaan?<br /><br />Sidang perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Publik kini menanti, apakah JPU KPK akan melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim dalam persidangan pada Kamis, 29 Januari 2026 untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas, atau JPU KPK akan mencari alasan lain bila Khofifah Indar Parawansa tidak hadir?. (*)<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut

Fujika Senna Oktavia #Dari fakta persidangaan terungkap bahwa Fujika Senna Oktavia, istri Sirih Kusnadi, turut menyalurkan hibah Pokir puluh...

»

Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : Menghadirkan 2 Staf Kusnadi dan 1 Dari Lembaga Survei Serta 1 Orang Tim Relawan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0JEbIV-tZrjDZg01BTweMP4JoB_h7uGIZpWtb_ElxW9FeMxdSIBJNDsHvnBgoFD3v3-ZiHQp5OYFrhTLfgZ_inK9O_C4m8_c22KCSXeUJJN9Aq5ui3L6WPqm_umriWG0qVpcDUNCp732J_c_ZAexOTVFoMJ_MqPWZ6oGi3llyiyexgib2DBcc3XH4PNM/s720/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="621" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0JEbIV-tZrjDZg01BTweMP4JoB_h7uGIZpWtb_ElxW9FeMxdSIBJNDsHvnBgoFD3v3-ZiHQp5OYFrhTLfgZ_inK9O_C4m8_c22KCSXeUJJN9Aq5ui3L6WPqm_umriWG0qVpcDUNCp732J_c_ZAexOTVFoMJ_MqPWZ6oGi3llyiyexgib2DBcc3XH4PNM/w345-h400/3.jpg" width="345" /></a></div><h3><span style="font-size: large;">“Terkait aliran uang miliaran rupiah kepada Saksi selaku Staf Ketua DPRD Jatim Kusnadi, JPU KPK mengatakan akan mendalami. Apakah Fitriyadi Nugroho dan Mochamad Riza Gozali serta Sae’an Choir akan terseret sebgai Tersangka?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Handoko Alfiantoro, Ihsan, Dame Maria Silaban, Handry Sulistiawan, Mohammad Fauji Rahmat, Luhur Supriyohadi, Bagus Dwi Arianto dan Syahrul Anwar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketua Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Leny Muji Astuti, Lukman Hakim, dan Panitra Achmad Fajarusman, Kams, 29 Januari 2026, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” Dana Hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 sebesar Rp8.369.720.515.064 khusunya milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023 dengan agenda memeriksa  (mendengarkan keterangan) sebanyak 4 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk 4 orang Terdakwa, yaitu Jodi Pradana Putra (perkara tersendiri, asal Kabupaten Blitar), Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan (satu perkara, asal Tulungagung) dan Terdakwa Hasanuddin (perkara tersendiri, asal Greik<br /><br />Sebanyak 4 orang Saksi yang dihadrikan JPU KPK, adalah Fitriyadi Nugroho, Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm), menantu Fitriyadi Nugroho yaitu Mochamad Riza Gozali juga Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm). Kemudian Sae’an Choir dari lembaga Survei untuk Kusnadi (Alm) dan (Terdakwa) Hasanuddin. Saksi Sae’an Choir adalah mantan narapidana Korupsi tahun 2010 dalam perkara Korupsi P2SEM Jawa Timur tahun 2008. Lalu saksi Diana, Tim Relawan Ketua DPRD Kusnadi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-v6McLyaIKS5kPXGdEBNBGXWICAy9QMrzFm6sD3Z4wfe0OT2JEOifnMR8Rgm9ejKmsvOVLM2RbuQhgM8QtKhf-qCDw3zK8sKO9Sz-9UUx_qoUji1dm5xUSCeiblrOl_KEMH3ETOB7sIfehhu71Cks7SDsr_80c7xzNRfXpj9qlIqfTZY2999BbeCnZUc/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-v6McLyaIKS5kPXGdEBNBGXWICAy9QMrzFm6sD3Z4wfe0OT2JEOifnMR8Rgm9ejKmsvOVLM2RbuQhgM8QtKhf-qCDw3zK8sKO9Sz-9UUx_qoUji1dm5xUSCeiblrOl_KEMH3ETOB7sIfehhu71Cks7SDsr_80c7xzNRfXpj9qlIqfTZY2999BbeCnZUc/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo setiawan SH., MH, Isom Nursalim SH MH, Saiful SH., MH, Al Hayu Muthoharoh SH., MH, Kartika SH., MH, Adimas Satria Pamungkas SH., MH.<br /><br />Sedangkan Terdakwa Jodi Pradana Putra karena miskin didampingi Tim Penasehat Hukum secara prodeo dengan penunjukan Majelis Hakim, yaitu Rateh, SH dan Habibulloh, SH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya. Dan Terdakwa Hasanuddin didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Eddy, dkk dari Jakarta<br /><br />Fakta yang terungkap di persidangan adalah, bahwa Saksi Fitriyadi Nugroho, Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm), menantu Fitriyadi Nugroho yaitu Mochamad Riza Gozali juga Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm). kemudian Sae’an Choir ternyata berperan mengelola dana Pokir Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim<br /><br />Dari kegiatan itu, Saksi Fitriyadi Nugroho menerima aliran dana sebesar Rp1,8 miliar lebih, sedangkan menantunya, yaitu Mochamad Riza Gozali memperoleh lebih besar yaitu 2 miliar rupiah lebih.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpM1zUiCcoxjXK9nQn7GW4jOTX9ekY2hEtUZFFTVrOpGaFlLOScFeuWXDOsZGB6JwQJbF8utiW9ig2PQpwdgPisrg0wDb2WUSdP3r-DeIpSsbCFXnZQ8S9ksrBSblCwBjxqXn5Gci07krc4XPLqupmsstTTtotW140_yZOJR81FQyvdS8p4zmvsYSjxfw/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpM1zUiCcoxjXK9nQn7GW4jOTX9ekY2hEtUZFFTVrOpGaFlLOScFeuWXDOsZGB6JwQJbF8utiW9ig2PQpwdgPisrg0wDb2WUSdP3r-DeIpSsbCFXnZQ8S9ksrBSblCwBjxqXn5Gci07krc4XPLqupmsstTTtotW140_yZOJR81FQyvdS8p4zmvsYSjxfw/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Pengakuan itu tak mudah teruncap dari keterangan mertua dan menantu saat ditanya JPU, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa. Jawaban lupa, diam dan mencoba menjelaskan dengan jawab lain, hingga JPU KPK harus mengulang beberapa kali pertanyaan yang sama serta membacakan ulang isi BAP Saksi saat diperiksa di penyidik KPK serta pertanyaan tegas dari Majelis Hakim, barulah Saksi mengaku. Apalagi Saksi Fitriyadi Nugroho lebih banyak menjawab lupa dengan alasan setelah mengalami sakit. <br /><br />Dari keterangan Saksi Fitriyadi Nugroho terungkap bahwa dana Pokir Kusnadi (Alm) tidak hanya ke Terdakwa Hasanuddin, Jodi dan Sukar tetapi ke Fujika Senna Oktavia, istri kedua Kusnadi (Alm), yang menikah pada tahun 2019, setelah sebelumnya bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2018 di Pengadilan Agama (PA) Lamongan.<br /><br />Yang lebih mengerankan lagi adalah keterangan Saksi Sae’an Choir yang keterangannya dianggap berbohong hingga beberapa kali diingatkan JPU KPK. Bahkan JPU KPK menyampaikan langsung kalau Saksi adalah mantan narapidana Korupsi P2SEM tahun 2010. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL7cUVq9-rz-b-NnW2nyzMbJ4e_OetE1vo6z1wORFacPyZ6kOAvQncIORitE8fPSIYxBESzKQAcQAole4EiH0p75yO22e_fsUoj7QWQifQwyiWKZ7ESkm5FTX4YjhIfCMtJHgbynTVnbK7ofYjsnQKpvAxO-CvWEmtUh6hLj_qgySiqamVCv4rAEEUVSU/s764/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="764" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL7cUVq9-rz-b-NnW2nyzMbJ4e_OetE1vo6z1wORFacPyZ6kOAvQncIORitE8fPSIYxBESzKQAcQAole4EiH0p75yO22e_fsUoj7QWQifQwyiWKZ7ESkm5FTX4YjhIfCMtJHgbynTVnbK7ofYjsnQKpvAxO-CvWEmtUh6hLj_qgySiqamVCv4rAEEUVSU/w400-h378/4.jpg" width="400" /></a></div><br />Padahal dalam keterangannya di BAP jelas bahwa ada beberapa kali transaksi uang yang masuk ke rekeningnya dan juga miliaran secara tunai dari Terdakwa Hasanuddin dan Jodi yang katanya untuk Kusnadi. Namun kejujuran Saksi ibarat “mencari jarum di tumpukan jerami” hingga Ketua Majelis Hakim dengan tegas menanyakkan Saksi barulah Saksi mengakui. Dan itupun keterangan Saksi lebih banyak menjawab lupa bahkan terkesan lama berpikir untuk menjawab<br /><br />Yang mengejutkan adalah, ternyata kerja sama antara lembaga Survei yang dipimpin Saksi Sae’an Choir dengan Kusnadi dalam penghitungan perolehan suara Pileg tidak disertai dengan bukti perjanjian kerja sama. Padahal menurut Saksi bahwa lembaga suvei yang dipimpinnya adalah sah berbadan hukum. <br /><br />Dari pengakuan Saksi Sae’an Choir, Majelis Hakim pun bertanya, “mengapa tidak meminta perjanjian kerja sama. Kalau tidak mau (Kusnadi) memberikan mengapa menerima. Kalau antara saudara dengan Kusnai itu hal lain tetapi ini dengan lembaga yang saudara pimpin?,” tanya Majelis Hakim, namun Saksi hanya diam tak dapat menjelaskan.<br /><br />Yang lebih mengejutkan lagi adalah, pengakuan Terdakwa Hasanuddin yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Saksi adalah tidak benar. Terdakwa malah menuduh bahwa Saksi adalah menipu<br /><br />Terkait fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi mertua dan menantu (Fitriyadi Nugroho dan Mochamad Riza Gozali) dan Saksi Sae’an Choir, JPU KPK menjelaskan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, akan mendalaminya. “Nanti didalami. Bagian untuk beda,” ucap JPU KPK<br /><br />Lalu apakah Fitriyadi Nugroho dan Mochamad Riza Gozali serta Sae’an Choir akan terseret sebgai Tersangka?. (Jnt) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : Menghadirkan 2 Staf Kusnadi dan 1 Dari Lembaga Survei Serta 1 Orang Tim Relawan

“Terkait aliran uang miliaran rupiah kepada Saksi selaku Staf Ketua DPRD Jatim Kusnadi, JPU KPK mengatakan akan mendalami. Apakah Fitriyadi ...

»

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU Menghadirkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi Ijon Hibah Pokir

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi64QxQrxRTnXc1uAtF0-_LaU3y-iYGJPy4N4cwXYFGfwfWde1vcElbUWAauBEsmIhS3O8XCKBSpH0lvZ6Pp7l3TOuKt20S2zvg9m9f9cWQGDrkdpXPWE6vzARLbMR82QLbDZbw01C2LfuuVrcdVj3scb_WvgDlMLrdqQHrJJajrY7qzYhswbYHXuHBTBk/s1283/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="724" data-original-width="1283" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi64QxQrxRTnXc1uAtF0-_LaU3y-iYGJPy4N4cwXYFGfwfWde1vcElbUWAauBEsmIhS3O8XCKBSpH0lvZ6Pp7l3TOuKt20S2zvg9m9f9cWQGDrkdpXPWE6vzARLbMR82QLbDZbw01C2LfuuVrcdVj3scb_WvgDlMLrdqQHrJJajrY7qzYhswbYHXuHBTBk/w640-h362/5.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">JPU KPK : “Ya pekan depan antara Senin, Kamis atau Jumat nanti kita liat dulu dan kita sampaikan ke pimpinan.”. Bila Gubernur Jatim hadiri sebagai saksi, Akankah terungkap apa alasan Gubernur Jatim mengucurkan dana Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2020-2023 hampir 20% dari jumlah APBD, termasuk 11 orang dari 120 jumlah anggota DPRD Jatim Periode 2019-2024 yang ikut menyalurkan Dana Hibah Pokir?</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Ijon dana Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Perintah itu langsung diucapkan Ketua Majelis Marcus Leander, SH., MH dimuka persidangan dalam perkara “Uang Ijon” dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis 29 Januari 2026<br /><br />“Kapan Gubernur Jawa Timur dihadirkan tolong supaya bisa dihadirkan agar perkara ini terang benderang dan masyarakat dapat mengetahui langsung. KPK sudah biasa kan menghadirkan menteri seperti sidang di Jakarta apalagi hanya Gubernur," ucap Ketua Majelis Hakim Marcus Leander, SH., MH sebelum sidang ditutup<br /><br />“Masih dijadawalkan,” jawab salah seorang JPU KPK <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdjpeuJgwYepQDNP1t73Zl35o_uSvnlw1lC3I8734iknLDQ57asccQF7oCIt9ffkvaGFokyDvgVkInEtstv-lBEdLf4fAXD8sTg1GaOpix0L2XHAFxV8_uo9Y3SqWUX0pvw5EFTCWndTOjGEX5E7dDWYeMuFhTIETJpnV5vEbyQrNyhnFThbVDouIxbSs/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdjpeuJgwYepQDNP1t73Zl35o_uSvnlw1lC3I8734iknLDQ57asccQF7oCIt9ffkvaGFokyDvgVkInEtstv-lBEdLf4fAXD8sTg1GaOpix0L2XHAFxV8_uo9Y3SqWUX0pvw5EFTCWndTOjGEX5E7dDWYeMuFhTIETJpnV5vEbyQrNyhnFThbVDouIxbSs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Seusai persidangan, JPU KPK mejelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan di jadwalkan pekan depan. “Pekan depan antara Senin, Kamis dan Jumat. Kita kan ada sidang tiga kali jadi antara itu,” ucap JPU KPK<br /><br />Sementara Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan, sangat mengapresiasi perintah majelis hakim tersebut kepada JPU KPK untuk dapat menghadirkan Gubernur Jawa Timur agar perkara Korupsi Ijon dana hibah DPRD Jawa Timur semakin terang benderang dan masyarakat dapat mendengar langsung apa yang akan disampaikan Gubernur bila hadir sebagai saksi dalam persidangan. <br /><br />"Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas sikap independen Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara ini agar semakin terang benderang dengan memerintahkan JPU KPK menghadirkan Gubernur Jawa Timur," ucap Budiarjo kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Kamis 29 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvaFOvgnC_EWcjshkz2I8xx-zmt1_jbMZfCvcpZqGWKraqWxw_iobTUIZsTjQ2ClN0WTxovLEo-9wbD84CLWeQ-6aDArfTnGC1fHemD2fQbDBeZ_kIz1eWOUTG6o80KFqhpuJ-NwrQejOuw6dygy_djsdJAQDaYPqnJPROaNQ8Voj3cLZqIUMt4KiL2Zw/s720/3.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="621" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvaFOvgnC_EWcjshkz2I8xx-zmt1_jbMZfCvcpZqGWKraqWxw_iobTUIZsTjQ2ClN0WTxovLEo-9wbD84CLWeQ-6aDArfTnGC1fHemD2fQbDBeZ_kIz1eWOUTG6o80KFqhpuJ-NwrQejOuw6dygy_djsdJAQDaYPqnJPROaNQ8Voj3cLZqIUMt4KiL2Zw/w345-h400/3.jpg" width="345" /></a></div><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bila Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dikabarkan dekat dengan Presiden Prabowo hadiri sebagai Saksi dalam persidangan, akankah terungkap apa alasan Gubernur Jawa Timur mengucurkan dana Hibah Pokir hampir 20% dari jumlah APBD<br /><br />Sebab Menteri Dalam Negeri menyarankan langsung kepada Gubernur Jawa Timur saat mengadakan pertemuan di Jakarta menyarankan agar dana hibah Pokir tidak lebih dari 10% dari jumlah APBD. Namun fakta yang terungkap  dalam persidangan bahwa hibah Pokir hampir 20% dari jumlah APBD. Hibah Pokir dari APBD Jatim ke DPRD Jatim TA 2020-2023 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK menguraikan, APBD Provinsi Jawa Timur TA 2020 - 2023, terdapat alokasi Dana Hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang proses pengusulannya melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan nilai total anggaran sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:<br />    a.  Pada TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;<br />    b.  Pada TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 ;<br />    c.  Pada TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan<br />    d.  Pada TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000<br /><br />Tidak hanya itu. Apakah akan terungkap siapa nama 11 orang yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sehingga jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang menyalurkan dana hibah Pokir ke Pokmas bukan hanya 120 jumlah anggota DPRD Jatim melainkan menjadi sebanyak 131 orang. Lalu apakah akan terungkap siapa yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun?<br /><br />Dana hibah Pokir APBD sebesar Rp2.4 triliun lebih yang belum terungkap siapa yang menyaluirkan adalah  dengan rincian; </div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan</li><li>Tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700</li><li>Tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) rupiah. Sedangkan data yang diperlihatkan JPU KPK pada persidangan     sebelumnya hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9Dbv0YGPhSJXcOPcgB8RGf15M9Dy7c1yEZYKatQcN3rUaCfbn3g8bl7RNPH1h9FPcj7NVZbasbsoONKGcN70bP5NGZHupFgQ4uXVuhBu2OL-ZoT-n-v_tAc4kAFmXjP2NQ3glX_2FHBrpgZ0Li02Phe-uhsjRFA98_KXj1H4FuVyqZf8qXz9vxrLJ6Y/s764/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="764" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9Dbv0YGPhSJXcOPcgB8RGf15M9Dy7c1yEZYKatQcN3rUaCfbn3g8bl7RNPH1h9FPcj7NVZbasbsoONKGcN70bP5NGZHupFgQ4uXVuhBu2OL-ZoT-n-v_tAc4kAFmXjP2NQ3glX_2FHBrpgZ0Li02Phe-uhsjRFA98_KXj1H4FuVyqZf8qXz9vxrLJ6Y/w640-h604/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 29 Januari 2026 adalah agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) Saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam sidang perkara Korupsi uang Ijon dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 khususnya milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD dengan 4 Terdakwa selaku Korlap (Kordinator Lapangan) Pokmas, yaitu Jodi Pradana Putra (perkara tersendiri), Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan dengan (satu berkas perkara), dan Hasanuddin (berkas perkara tersendiri) yang diketuai Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Leny Muji Astuti, Lukman Hakim dan Panitra Achmad Fajarusman <br /><br />Sebanyak 4 orang Saksi yang dihadrikan JPU KPK, adalah Fitriyadi Nugroho, Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm), menantu Fitriyadi Nugroho yaitu Mochamad Riza Gozali juga Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm). Kemudian Sae’an Choir dari lembaga Survei untuk Kusnadi (Alm) dan (Terdakwa) Hasanuddin. Saksi Sae’an Choir adalah mantan narapidana Korupsi tahun 2010 dalam perkara Korupsi P2SEM Jawa Timur tahun 2008. Lalu saksi Diana, Tim Relawan Ketua DPRD Kusnadi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimIjr2dhgLDUQ5uDRN985cFVEwBfOYdBW-Npq8sq91TY7e73iTk9aT2eUem-P9iqUMgJsM2ogQf4Esr4UYVkOsP7NoMCdc8f41XLPkP76ipwWvjqJu6J4I2Pq9NnXVGC3EonzBY0Hxqht5iKXkcnc3-CR4qZ6KHoqJMmTaiCtIMr1MNWgM5cqi1_404S4/s1600/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimIjr2dhgLDUQ5uDRN985cFVEwBfOYdBW-Npq8sq91TY7e73iTk9aT2eUem-P9iqUMgJsM2ogQf4Esr4UYVkOsP7NoMCdc8f41XLPkP76ipwWvjqJu6J4I2Pq9NnXVGC3EonzBY0Hxqht5iKXkcnc3-CR4qZ6KHoqJMmTaiCtIMr1MNWgM5cqi1_404S4/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo setiawan SH., MH, Isom Nursalim SH MH, Saiful SH., MH, Al Hayu Muthoharoh SH., MH, Kartika SH., MH, Adimas Satria Pamungkas SH., MH.<br /><br />Sedangkan Terdakwa Jodi Pradana Putra karena miskin didampingi Tim Penasehat Hukum secara prodeo dengan penunjukan Majelis Hakim, yaitu Rateh, SH dan Habibulloh, SH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya. Dan Terdakwa Hasanuddin didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Eddy, dkk dari Jakarta<br /><br />Fakta yang terungkap di persidangan adalah, bahwa Saksi Fitriyadi Nugroho, Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm), menantu Fitriyadi Nugroho yaitu Mochamad Riza Gozali juga Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm). kemudian Sae’an Choir ternyata berperan mengelola dana Pokir Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim<br /><br />Dari kegiatan itu, Saksi Fitriyadi Nugroho menerima aliran dana sebesar Rp1,8 miliar lebih, sedangkan menantunya, yaitu Mochamad Riza Gozali memperoleh lebih besar yaitu 2 miliar rupiah lebih. <br /><br />Pengakuan itu tak mudah teruncap dari keterangan mertua dan menantu saat ditanya JPU, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa. Jawaban lupa, diam dan mencoba menjelaskan dengan jawab lain, hingga JPU KPK harus mengulang beberapa kali pertanyaan yang sama serta membacakan ulang isi BAP Saksi saat diperiksa di penyidik KPK serta pertanyaan tegas dari Majelis Hakim, barulah Saksi mengaku. Apalagi Saksi Fitriyadi Nugroho lebih banyak menjawab lupa dengan alasan setelah mengalami sakit.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBuloMAqIuZ9S-nAJsFoI9plH-qjwV4a2X0OXKxdRbz4vaeVy9yn_2pzB0PJM6ExnhLAAW5oa1VfVArLUT-LnkG-JcWtj7tzzgqWe86lHcCWTY-al73540xJy7op1RdzfJx01ttqr8B2zdDMpfuEosU7qFRUOrzkbeBya-6Iu7K7X_ralg5y3MYSEvNM8/s1280/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBuloMAqIuZ9S-nAJsFoI9plH-qjwV4a2X0OXKxdRbz4vaeVy9yn_2pzB0PJM6ExnhLAAW5oa1VfVArLUT-LnkG-JcWtj7tzzgqWe86lHcCWTY-al73540xJy7op1RdzfJx01ttqr8B2zdDMpfuEosU7qFRUOrzkbeBya-6Iu7K7X_ralg5y3MYSEvNM8/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan Saksi Fitriyadi Nugroho terungkap bahwa dana Pokir Kusnadi (Alm) tidak hanya ke Terdakwa Hasanuddin, Jodi dan Sukar tetapi ke Fujika Senna Oktavia, istri kedua Kusnadi (Alm), yang menikah pada tahun 2019, setelah sebelumnya bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2018 di Pengadilan Agama (PA) Lamongan.<br /><br />Yang lebih mengerankan lagi adalah keterangan Saksi Sae’an Choir yang keterangannya dianggap berbohong hingga beberapa kali diingatkan JPU KPK. Bahkan JPU KPK menyampaikan langsung kalau Saksi adalah mantan narapidana Korupsi P2SEM tahun 2010.<br /><br />Padahal dalam keterangannya di BAP jelas bahwa ada beberapa kali transaksi uang yang masuk ke rekeningnya dan juga miliaran secara tunai dari Terdakwa Hasanuddin dan Jodi yang katanya untuk Kusnadi. Namun kejujuran Saksi ibarat “mencari jarum di tumpukan jerami” hingga Ketua Majelis Hakim dengan tegas menanyakkan Saksi barulah Saksi mengakui. Dan itupun keterangan Saksi lebih banyak menjawab lupa bahkan terkesan lama berpikir untuk menjawab<br /><br />Yang mengejutkan adalah, ternyata kerja sama antara lembaga Survei yang dipimpin Saksi Sae’an Choir dengan Kusnadi dalam penghitungan perolehan suara Pileg tidak disertai dengan bukti perjanjian kerja sama. Padahal menurut Saksi bahwa lembaga suvei yang dipimpinnya adalah sah berbadan hukum. <br /><br />Dari pengakuan Saksi Sae’an Choir, Majelis Hakim pun bertanya, “mengapa tidak meminta perjanjian kerja sama. Kalau tidak mau (Kusnadi) memberikan mengapa menerima. Kalau antara saudara dengan Kusnai itu hal lain tetapi ini dengan lembaga yang saudara pimpin?,” tanya Majelis Hakim, namun Saksi hanya diam tak dapat menjelaskan.<br /><br />Yang lebih mengejutkan lagi adalah, pengakuan Terdakwa Hasanuddin yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Saksi adalah tidak benar. Terdakwa malah menuduh bahwa Saksi adalah menipu<br /><br />Terkait fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi mertua dan menantu (Fitriyadi Nugroho dan Mochamad Riza Gozali) dan Saksi Sae’an Choir, JPU KPK menjelaskan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, akan mendalaminya. “Nanti didalami. Bagian untuk beda,” ucap JPU KPK<br /><br />Lalu apakah Fitriyadi Nugroho dan Mochamad Riza Gozali serta Sae’an Choir akan terseret sebgai Tersangka?. (Jnt)<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU Menghadirkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi Ijon Hibah Pokir

  JPU KPK : “Ya pekan depan antara Senin, Kamis atau Jumat nanti kita liat dulu dan kita sampaikan ke pimpinan.”. Bila Gubernur Jatim hadiri...

»

Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBEl1jXEzf-OMSxqfr1RUOQhyphenhyphenzi8ySz3hMmVTrFAvc-YVPn4obn3SxW2MiIVTQDbDMkXuaArkyJCCj-6eyRPOPuhhIEnIfrKV9AAEzVZG6ktyRQkVgAua5tdto4Sb08NF2WYkeocSJZiIPENqSVhKcCqp9JPUUj9zET8RbJGeexRCMVumFgh-bDwnRk-E/s1088/IMG_20260129_151916.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1088" height="564" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBEl1jXEzf-OMSxqfr1RUOQhyphenhyphenzi8ySz3hMmVTrFAvc-YVPn4obn3SxW2MiIVTQDbDMkXuaArkyJCCj-6eyRPOPuhhIEnIfrKV9AAEzVZG6ktyRQkVgAua5tdto4Sb08NF2WYkeocSJZiIPENqSVhKcCqp9JPUUj9zET8RbJGeexRCMVumFgh-bDwnRk-E/w640-h564/IMG_20260129_151916.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div>Perkara dugaan korupsi praktik “uang ijon” dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang menjerat jaringan pengurusan hibah era almarhum Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, kembali menguak fakta baru. Kali ini, sorotan mengarah pada sosok perempuan bernama Pujika Senna Oktavia, yang disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan aliran dana Pokir tersebut.</div><div><br /></div><div>Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan menghadirkan Fujika Senna Oktavia sebagai saksi dalam persidangan perkara “uang ijon” dana Pokir DPRD Jatim. Kehadirannya dinilai penting untuk mengurai alur pengelolaan dan distribusi dana hibah yang diduga sarat praktik koruptif.</div><div><br /></div><div>"Ya besok dihadirkan," kata salah seorang JPU KPK. Hal senada juga dibenarkan oleh Penasehat Hukum salah seorang Terdakwa </div><div><br /></div><div>Pujika Senna Oktavia diketahui merupakan istri kedua almarhum Kusnadi, yang menikah pada tahun 2019, setelah sebelumnya bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2018 di Pengadilan Agama (PA) Lamongan.</div><div><br /></div><div>Berdasarkan informasi yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari sumber internal, sejak tahun 2021 hingga 2023, Pujika Senna Oktavia diduga berperan mengelola dana Pokir milik Kusnadi (Alm) yang disalurkan kepada para koordinator atau koordinator lapangan (korlap) kelompok masyarakat (pokmas) di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur.</div><div><br /></div><div>Lebih lanjut, sumber menyebutkan bahwa dalam praktiknya terdapat setoran “uang ijon” dari para koordinator pokmas, yang sebagian di antaranya masuk ke rekening Fujika Senna Oktavia. Uang tersebut diduga merupakan imbalan awal atau komitmen fee agar usulan hibah Pokir dapat disetujui dan dicairkan.</div><div><br /></div><div>"Sejak 2021 sampai 2023 dialah (Fujika) yang mengelola yang langsung berhubungan dengan Koordinator Pokmas. Ijon sebagian lewat dia juga," ucap sumber beberapa hari lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya.</div><div><br /></div><div>Jika keterangan tersebut terbukti, maka posisi Fujika Senna Oktavia tidak sekadar sebagai saksi pasif, melainkan berpotensi mengetahui bahkan terlibat langsung dalam skema pengelolaan dan penarikan dana hibah Pokir yang kini sedang disidik KPK.</div><div>Sejauh ini, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum Fujika Senna Oktavia. Namun, pemanggilannya sebagai saksi oleh JPU dinilai sebagai langkah awal untuk mendalami peran perempuan di balik layar dalam perkara “uang ijon” dana Pokir DPRD Jatim.</div><div><br /></div><div>Publik pun mempertanyakan, apakah Pujika Senna Oktavia akan terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, menyusul temuan aliran dana ke rekening pribadinya?</div><div>Perkembangan perkara ini menjadi ujian bagi komitmen KPK untuk membongkar praktik korupsi dana hibah Pokir secara menyeluruh, termasuk menelusuri aktor-aktor yang selama ini berada di balik layar kekuasaan. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD

BERITA KORUPSI .CO — Perkara dugaan korupsi praktik “uang ijon” dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang menjerat jaringan peng...

»

Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PD. Sumber Daya Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Tiga Terdakwa Diadili, 5 Segera Menyusul dan Satu Telah Divonis

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisncbZG-4dG49DijbumJ8ghV2sCSyKfjFl7xy0KGFqk_6vJOimHayhKlF7HClR-5uvp724x5aLpXRVKhtqyPF2Kf2auuF-Loxzcko5K9ijTRTSKdTJ6F0tDX_RIGzyxC0JRVzyPY63ZwJPN1lbRPzzwXyrfKioDKdw2B02TzlVumvfHtYcPolJ_CaTIYE/s1280/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisncbZG-4dG49DijbumJ8ghV2sCSyKfjFl7xy0KGFqk_6vJOimHayhKlF7HClR-5uvp724x5aLpXRVKhtqyPF2Kf2auuF-Loxzcko5K9ijTRTSKdTJ6F0tDX_RIGzyxC0JRVzyPY63ZwJPN1lbRPzzwXyrfKioDKdw2B02TzlVumvfHtYcPolJ_CaTIYE/w640-h360/11.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Kasus ini bermula pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Bangkalan Membentuk Pansus BUMD Karena Uang sebesar Rp23 M raib yang mengalir kebeberapa perusahaan dan hasilnya direkomondasikan ke Kejari dan Polres Bangkalan agar memeriksa pihak PDSD BUMD, Pemda Bangkalan dan Notaris. Lalu Bagaimana Dengan Nasib Notaris Mohammad Komarul Arifin,; Zainul Hidayatul Kabit Selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan Perusahaan Daeah Sumber Daya (PDSD),; Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman,; Abdul Hadi selaku Ketua Badan Pengawas PDSD,; Kamaruddin Sekretaris Badan Pengawas PDSD,; Ainul Hidayatul Ilma,; Nur Rudiansyah,; Zainul Hidayatul Kabir, dan Komariyah?</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Fakhry, Umulathiefa, Mohammad Zultoni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Rabu, 28 Januari 2026, menyeret Tiga Terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam perkara Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha Milik Daerah (PDSD BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. PDSD BUMD  Pemkab Bangkalan sebesar Rp1.350.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPCJggzhodPrg9NE3VxYCvGTdTUI6rE3PQoN6uEZ6yVn5vADTd4NZsfuLvdAYKyRKgR9G6LAcEr5DTI-PSDkbw5mt3TqXOSH5_XRpJ8oY5jYtq40ZMyo-WQKBC2XicLKuH8hLBIv10DsC0UBFLC8gvifIhhyeZtaP249Cxg3hfeVjWvr27nLJbIlOH2No/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPCJggzhodPrg9NE3VxYCvGTdTUI6rE3PQoN6uEZ6yVn5vADTd4NZsfuLvdAYKyRKgR9G6LAcEr5DTI-PSDkbw5mt3TqXOSH5_XRpJ8oY5jYtq40ZMyo-WQKBC2XicLKuH8hLBIv10DsC0UBFLC8gvifIhhyeZtaP249Cxg3hfeVjWvr27nLJbIlOH2No/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa adalah Djunaidie Bin H. Zuhri selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dan Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 serta Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020<br /><br />Selain Ketiga terdakwa, tak lama lagi 5 Tersangka lainnya akan segera menyusul untuk diadili yang saat ini masih di penyidikan Kejari Bangkalan. Sementara 1 orang yaitu Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021 sudah divonis pada Selasa, 14 Januari 2025 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 28 Januari 2026 adalah agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap Ke- 3 Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum-nya masing-masing, yaitu Risang dan Rateh serta Habibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus perkara Korupsi penyalahgunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah PDSD BUMD Pemkab Bangkalan hingga menyeret (Terpidana) Drs. Moh. Kamil, M.Pd termasuk Tga Terdakwa yaitu Djunaidie Bin H. Zuhri, Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji dan Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) serta 5 Tersangka yang akan segera menyusul, bermula dari hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) BUMD Kabupuaten Bangkalan yang dibentuk DPRD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 lalu  <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEqGRUeAg4sOsvekGzE4By27FuOrGSYa1Y0WeRSNG6zWlKgobNMt0rsJY2JMv76ap_jqXu6QBzNRRLtlwf8wVkglky_X-wHB_CbVHFwP596snrFid8ckodHyVFvA4GUiWrLfOaqe5yc-nQ1COJUcWZTNzTfad_dAyKgB8uH5njibHnS9GY-ri3wfzn9UI/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEqGRUeAg4sOsvekGzE4By27FuOrGSYa1Y0WeRSNG6zWlKgobNMt0rsJY2JMv76ap_jqXu6QBzNRRLtlwf8wVkglky_X-wHB_CbVHFwP596snrFid8ckodHyVFvA4GUiWrLfOaqe5yc-nQ1COJUcWZTNzTfad_dAyKgB8uH5njibHnS9GY-ri3wfzn9UI/w640-h356/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Drs. Moh. Kamil, M.Pd</span></td></tr></tbody></table>Hal itu disampaikan oleh Fadhur Rosi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019 – 2014 (dan periode 2024 – 2029) dari F-PD sekaligus selaku Ketua Pansus saat diwawancarai beritakorupsi.co pada saat berjalannya maupun setelah berakhirnya Rapat Pansus<br /><br />“Ada uang BUMD sebesar Rp53 miliar, uang ini hasil pengembalian oleh KPK yang disita pada tahun 2015 dan baru dikembalikan tahun 2018. Namun ada uang BUMD sebesar Rp23 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan uang rakyat dan harus dipergunakan untuk rakyat. Jadi kalau dihitung kerugian negara lebih dari Rp23 miliar karena ada keuntungan dari peminja kerja sama itu kan,” ucap Rosi sapaan akrab Fadhur Rosi selaku Ketua Pansus BUMD kepada beritakoruspi.co<br /> <br />Rosi menjelaskan, pada saat rapat Pansus, telah memanggil beberapa pihak yaitu Moh. Kamil, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya, Direktur PT. Aman (Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih) dan Notaris Mohammad Komarul Arifin<br /><br />“Uang itu katanya dipinjam oleh beberapa perusahaan sebagai modal usaha sesuai dengan Akte Notaris. Kalau dipinjam kan berarti ada keuntungan yang diperoleh BUMD. Tetapi saat Kami memanggil salah satu perusahaan yaitu PT Aman, PT Aman mengatakan tidak meminjam hanya dipake nama. Kami pun kembali memanggil Pak Kamil tetapi Pak Kamil juga tidak bisa menjelaskan. Kami juga beberapa kali memanggil Notaris tetapi tidak hadir. Kami tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa dan kami juga tidak punya kewenangan untuk mengatakan seseoarang bertanggung jawab,” ujar Rosi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPoB1P2OZ46tru8TomSiBETl0pt53uf5cKq7NOD0Xtt2CU_Kg9-qfLt_ubcJcq-ZECWmPM5skScSjRqV9B51m5b6KDNyaPm2KExcEDT77Yp6IkSp_MxUjc4K4XO2d0gvPWROoZwPWPbSmMdpHeAciihO_QO3kEiwZgoeWPUxQzPs_hjGfz-jIS5JYk6UI/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPoB1P2OZ46tru8TomSiBETl0pt53uf5cKq7NOD0Xtt2CU_Kg9-qfLt_ubcJcq-ZECWmPM5skScSjRqV9B51m5b6KDNyaPm2KExcEDT77Yp6IkSp_MxUjc4K4XO2d0gvPWROoZwPWPbSmMdpHeAciihO_QO3kEiwZgoeWPUxQzPs_hjGfz-jIS5JYk6UI/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Beberapa perusahaan yang disebut-sebut meminjam uang dari BUMD namun tak kembali, yaitu PT. Aman sebesar Rp1,5 miliar,; CV. Prima Jaya sebesar Rp2,850 miliar,; PT. Cahaya Gading Perkasa sebesar Rp1,4 miliar,; UD Mabruq RMS sebesar Rp1,350 miliar,; UD Sumber Rejeki Speed Shop sebesar Rp150 juta,; PT Tanduk Majeng Madura sebesar Rp15 miliar,; CV Dharmaputra sebesar Rp400 juta,; Sembako sebesar Rp100 juta, dan Mojari Besi Tua sebesar Rp150 juta,; CV Azizah sebesar Rp100 juta<br /><br />Dan JPU Kejari Bangkalan mengakui kalau jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah kurang lebih sebesar Rp23 miliar, namun dibagi dalam beberapa berkas perkara yang juga menyeret Moh. Kamil selaku Plt. Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI selaku Pemilik Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS berdasarkan Tanda Duftar Perusahaan Perorangan (PC)) LIID. Mabruq RMS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 13230000306 tanggal 10 Oktober 2017, bersama-sama dengan Saksi JOKO SUPRIYONO, S.H., M.M. Bin Alm WADJI selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/1061/433.202/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dan Saksi ELING DJATMIKO, S.H., M.M. Bin MARWI (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/130/Kpts/433.013/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2017-2020 (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), <br /><br />Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan hari Senin tanggal 18 Maret 2019, yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu daları tahun 2019, bertempat di Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg6y7Yhe1I3bUuHZfjBS0OpDmptaMJL2TvnRqocsa-qFoBa-uCSbjkXCBscvQ7l38WUC8HVGEKtSHFwRmSnPq0GYDhzGEtbbB3DXDqoFeZNQry-VBaY0klQF2cLH3pLaaNEF4Nmaq8k89aDdrzFtjm8i5fomMi7Rq48zFHC3M-RkNiAQ3-Jz4GZC0L6SE/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg6y7Yhe1I3bUuHZfjBS0OpDmptaMJL2TvnRqocsa-qFoBa-uCSbjkXCBscvQ7l38WUC8HVGEKtSHFwRmSnPq0GYDhzGEtbbB3DXDqoFeZNQry-VBaY0klQF2cLH3pLaaNEF4Nmaq8k89aDdrzFtjm8i5fomMi7Rq48zFHC3M-RkNiAQ3-Jz4GZC0L6SE/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Mereka yang melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan Tindak Pidana, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekucisaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum<br /><br />Bahwa Terdakwa DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI telah menyalahgunakan dana PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang diberikan oleh Saksi JOKO SUPRIYONO, kemudian dibuat seolah-olah untuk penyertaan modal kerjasama antara Terdakwa selaku Pernilik Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dengan Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Surnber Daya Kabupaten Bangkalan, yang disetujui oleh Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, meskipun telah diketahui kerjasama tersebut dilaksanakan tanpa prinsip kehati-hatian bahkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati Bangkalan selaku KPM ataupun RUPS luar biasa, yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1.    Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 pencairan pertama sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan dengan cara Saksi ELING DJATMIKO menyerahkan cek beserta Form Transfer yang sudah ditandatangani oleh Saksi JOKO SUPRIYONO dan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana, selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 Atas Nama PD. Sumber Daya, setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana tersebut ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_w_hu4MXd-7vtNjsjnQegoiqNb-kanO4xi8kwRYOmEEANMdUkSaKWXn6CwJOCoCioXpZ42WYDC02Pz0AVk1uwclxbdylkAwncAYgdHBnQVpYwr6BgL2lp0R4eC1pNY1Q_9_jLtscmGKgivhtJAXL5uGgMN2nDm_xq1rlABNDLZl62Tt3QDDEYzPzqzKo/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_w_hu4MXd-7vtNjsjnQegoiqNb-kanO4xi8kwRYOmEEANMdUkSaKWXn6CwJOCoCioXpZ42WYDC02Pz0AVk1uwclxbdylkAwncAYgdHBnQVpYwr6BgL2lp0R4eC1pNY1Q_9_jLtscmGKgivhtJAXL5uGgMN2nDm_xq1rlABNDLZl62Tt3QDDEYzPzqzKo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>2.    Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pencairan kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mekanisme sama seperti sebelumnya yakni Saksi ELING DJATMIKO menyerahkan cek beserta Form Transfer yang sudah ditandatangani oleh Saksi JOKO SUPRIYONO dan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana, selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Barık Jatim untuk melakukan pencairan dana melalui Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 An. PD. Sumber Daya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana tersebut ke Rekening BRI Norek 000601000927561 An. UD Mabrug RMS;<br /><br />3.    Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pencairan ketiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, <br /><br />Dikarenakan saat itu Saksi Mariyatul Kiptiyah tidak masuk dan Saksi Zainul Hidayatul dan Saksi Nabila Putri belum bisa mengguriakan MIB (Mandiri Internet Bisnis), sehingga saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis) ke rekening An. DJUNAIDIE;<br /><br />Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI kembali menyalahgunakan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Saksi JOKO SUPRIYONO, kemudian dibuat seolah-olah untuk penambahan modal kerjasama antara Terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dengan Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, yang disetujui oleh Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcDTi-vVtG1hUB7bnlKTXkWdEXOGopc1oIjgoRG6NznG5WoIYiysfSY11SNkifCtUHD8hNgCjot2KjDBWgmXNZ3CjjLW4e2JyKmrRRG00BDieKFaJIx9nWiu-reGNGt7wXIyB8pc6Auw7I8ljdWESFDn3EObhYZEqXu80mmbqpknFl6_2FoD3DqMkwRek/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcDTi-vVtG1hUB7bnlKTXkWdEXOGopc1oIjgoRG6NznG5WoIYiysfSY11SNkifCtUHD8hNgCjot2KjDBWgmXNZ3CjjLW4e2JyKmrRRG00BDieKFaJIx9nWiu-reGNGt7wXIyB8pc6Auw7I8ljdWESFDn3EObhYZEqXu80mmbqpknFl6_2FoD3DqMkwRek/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Meskipun telah diketahui penambahan modal tersebut dilaksanakan tanpa prinsip kehati-hatian bahkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati Bangkalan selaku KPM ataupun RUPS luar biasa, yang dicairkan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, <br /><br />Kemudian Saksi Ainul Hidayatul diminta tolong oleh Saksi ELING DJATMIKO untuk mengkonfirmasi apakah uang tersebut sudah masuk atau belum, dan berdasarkan konfirmasi Terdakwa mengatakan uang tersebut belum masuk sehingga Saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD Sumber Daya ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS atas dasar perintah dari Saksi ELING DJATMIKO, yang kemudian dana tersebut masuk ke rekening UD. Mabruq RMS pada tanggal 18 Maret 2019; yang bertentangan dengan:<br /><br />1.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah:<br />Pasal 4, yaitu: Ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat<br /><br />Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVaT9pp84-zIquGWCQBTCBqKOcF77zWsk8Sl4FdCYo0HMRrzSZMIKglvkM3qZPfLyd9lHJBo18WdAZtyMtstFUaZ_m3bLcJsSDcsaLTNuuKYRwviujR5ZOrjPUmKq1DnNeVAuJ_wWln-YI6vuNTYci06n8Hx1mma9_Yu7Mo3m2dfd58QcFB1cyPI07fzQ/s1280/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVaT9pp84-zIquGWCQBTCBqKOcF77zWsk8Sl4FdCYo0HMRrzSZMIKglvkM3qZPfLyd9lHJBo18WdAZtyMtstFUaZ_m3bLcJsSDcsaLTNuuKYRwviujR5ZOrjPUmKq1DnNeVAuJ_wWln-YI6vuNTYci06n8Hx1mma9_Yu7Mo3m2dfd58QcFB1cyPI07fzQ/w640-h360/10.jpg" width="640" /></a></div>2.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah:<br />Pasal 3, yaitu: Ayat (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan; Ayat (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah; Ayat (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: huruf c kerjasama.<br /><br />Pasal 7, pendirian BUMD bertujuan untuk: a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.<br /><br />Pasal 92, yaitu: Ayat (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Ayat (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. Transparansi; b. Akuntabilitas; c. Pertanggungjawaban; d. Kemandirian; dan e. Kewajaran<br /><br />Pasal 94, yaitu: Ayat (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama; Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan: a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; b. Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah, dan d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdRWGYSv6skDBYSzgsp7u4KZ_zXPpDKNIRc44E8XrDalq6cqwiJTgmv9l1ydLc6ZazIx2409bxpvfrc_lutUyIRyN9uI0sONkg13ERtdLP7tsATKBjrFTX_oRydHASu8xTKvAj45hZz6J_V3Guw2n5Fbg9R3vLgJWLMQ8xakPXH87xmZdsSZ9z7P-ix4M/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdRWGYSv6skDBYSzgsp7u4KZ_zXPpDKNIRc44E8XrDalq6cqwiJTgmv9l1ydLc6ZazIx2409bxpvfrc_lutUyIRyN9uI0sONkg13ERtdLP7tsATKBjrFTX_oRydHASu8xTKvAj45hZz6J_V3Guw2n5Fbg9R3vLgJWLMQ8xakPXH87xmZdsSZ9z7P-ix4M/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan UsahabMilik Daerah : Pasal 22 yaitu: Ayat (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; Ayat (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip; a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.<br /><br />Pasal 25 Ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan: a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.<br /><br />Pasal 26, yaitu: Ayat (1) Kerjasama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan ; Ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Proposal kerja sama; b. Studi kelayakan kerja sama; c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan d. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.<br /><br />4.    Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:<br />Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;<br /><br />Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal: a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya; c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiocH8o2NsgxgfimpkagwYrbx0pn_QWitARv56CtfRbyR_n49VD6eUX7HjX_bIVPy4xWGkGOAmHe0kVt5WO1VcNKBJI49FLDcEWzdH1uRwJ5pru75oJp5hVsB_9tXZjqoPbQgT3WYFWu1H7pzqZHjrg8atSvvofButkkj13zDJ8yJAgQk4mhtprs4bMWj0/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiocH8o2NsgxgfimpkagwYrbx0pn_QWitARv56CtfRbyR_n49VD6eUX7HjX_bIVPy4xWGkGOAmHe0kVt5WO1VcNKBJI49FLDcEWzdH1uRwJ5pru75oJp5hVsB_9tXZjqoPbQgT3WYFWu1H7pzqZHjrg8atSvvofButkkj13zDJ8yJAgQk4mhtprs4bMWj0/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>5.    Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:<br /><br />Pasal 6, yaitu: Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan: a. Usaha skala besar; dan b. Usaha skala kecil. ; Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi; a. Persewaan gedung dan tanah; b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas; c. Perhotelan; d. Distributor obat; e. Usaha supermarket; f. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.<br /><br />Ayat (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Usaha percetakan; b. Penjualan bahan pokok; c. Usaha foto copy; d. Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK); e. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.<br /><br />6.    Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan:<br />Pasal 8 ayat (2) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: a. Menghimpun rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh masing-masing Divisi dilingkungan PD. Sumber Daya guna dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan Perusahaan; b. Mengusulkan rencana kegiatan tahunan perusahaan; c. Menyusun dokumen program kerja tahunan dan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan perusahaan; d. Melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD. Sumber Daya sesuai ketentuan; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho2-3ecdMfiT5giKHbecXfE66Am-Zth5b1j21uDHgdrM0uRBBSy4kGC1GpnmK9Y92YFouCVYqb9tggmOzy_4HahdtZ7zno7u7Qb25Myr0yvtXwY3L7PlTnyZxbGy69aF95OWZqvcff4CUWaeHkE0O3PAWGAem2bGn60XclmNPAgmgL5l__9enjcG8m6cE/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho2-3ecdMfiT5giKHbecXfE66Am-Zth5b1j21uDHgdrM0uRBBSy4kGC1GpnmK9Y92YFouCVYqb9tggmOzy_4HahdtZ7zno7u7Qb25Myr0yvtXwY3L7PlTnyZxbGy69aF95OWZqvcff4CUWaeHkE0O3PAWGAem2bGn60XclmNPAgmgL5l__9enjcG8m6cE/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas: b. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama; c. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain; d. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati; j. enyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala besar.<br /><br />Pasal 11 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil mempunyai tugas: b. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama; c. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain; d. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati; j. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala kecil<br /><br />Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya;<br /><br />Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUlgxKcX_ULHEEL8Z9NIBEh431vYpWxUfnmKaePJ-vC-CReKte1xRIylXo0bbk9h5y_PizO1BeyEvm8We8jlR7L6fdnh2H-NM1vffHUSzCf3p11STmy99xYrIVTZRgQ0C5aJYHYoHFxEAMQvQSJI2b37RpLhuyBmMVE-ifL1xRRipI20fk8H8M4jOvJyI/s1280/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUlgxKcX_ULHEEL8Z9NIBEh431vYpWxUfnmKaePJ-vC-CReKte1xRIylXo0bbk9h5y_PizO1BeyEvm8We8jlR7L6fdnh2H-NM1vffHUSzCf3p11STmy99xYrIVTZRgQ0C5aJYHYoHFxEAMQvQSJI2b37RpLhuyBmMVE-ifL1xRRipI20fk8H8M4jOvJyI/w640-h360/11.jpg" width="640" /></a></div>7.    Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019:<br />Pasal 2 Rincian atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.<br /><br />8.    Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019:<br />Pasal 2 Rincian atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.<br /><br />Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI senilai Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.350.000.000,-(satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi JOKO SUPRIYONO dan Saksi ELING DJATMIKO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMa2qNfp5mSIxGXza-JYJufkNiZNsIFUS0OvTn-Fo7-QDwcKWzFt_-uCRobV6POYu5ZsGCxh7WNrWGxCEveYQ3Ac8gOviIbErhjSw21L2brlnlaI8xpa7IVT5qqlZGRC6U8yl6QLIcwbNH-Byfqh1FtRtNHQKCSiZwPF3r_flc_SiGQd_7IyZdk58SsQQ/s1280/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMa2qNfp5mSIxGXza-JYJufkNiZNsIFUS0OvTn-Fo7-QDwcKWzFt_-uCRobV6POYu5ZsGCxh7WNrWGxCEveYQ3Ac8gOviIbErhjSw21L2brlnlaI8xpa7IVT5qqlZGRC6U8yl6QLIcwbNH-Byfqh1FtRtNHQKCSiZwPF3r_flc_SiGQd_7IyZdk58SsQQ/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula pada tahun 2018 Terdakwa DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS diminta oleh Alm. Fuad Amin (Mantan Bupati Bangkalan) untuk berkoordinasi dengan Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan karena saat itu Alm. Fuad Amin memerlukan uang, kemudian untuk mengakomodir permintaan Alm. Fuad Amin tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara membuat Perjanjian Kerjasama Usaha antara PD. Sumber Daya dengan UD. Mabruq RMS, dikarenakan secara Legalitas Terdakwa telah mempunyai ijin usaha;<br /><br />Selanjutnya Terdakwa membuat Neraca Perusahaan UD. Mabruq RMS lalu diserahkan kepada PD. Sumber Daya sebagai bahan untuk pembuatan dokumen proposal yang materi lengkapnya dibuatkan oleh staf PD. Sumber Daya yang sudah tidak ingatnya lagi sehingga seolah-olah terdapat pengajuan proposal dari Terdakwa kepada PD. Sumber Daya sebagaimana Proposal Kerjasama Usaha tanggal 20 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), lalu pada tanggal 27 Desember 2018 Saksi ABU SUBER selaku Pejabat Pengadaan seolah-olah telah melakukan Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga berdasarkan Berita Acara Nomor: 019.2/88/433.503/XII/2018 yang ditanda tangani oleh Saksi JOKO SUPRIYONO, Terdakwa dan Saksi Abu SUBER, dengan kesimpulan kedua belah pihak sepakat untuk dibuatkan Surat Perjanjian kerja sama usaha (SPKU) yang diketahui oleh Bupati Bangkalan dengan modal senilai Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah), padahal Saksi ABU SUBER tidak pernah melaksanakannya;<br /><br />Setelah itu pada tanggal 31 Desember 2018 Saksi JOKO SUPRIYONO menyampaikan rencana kerjasama modal penjualan beras kualitas prernium kepada Saksi R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor 050/92/433.503/2018 perihal Rencana Kerjasama Modal Penjualan Beras Kualitas Premium dengan pembagian keuntungan sebesar 65% pihak UD. Mabruq RMS dan 35% untuk PD. Sumber Daya yang diterima pada tanggal 7 Januari 2019,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-WnaQDV1OeQl1JX3b5_oW5ijnJVOL_izs-FZazZHhB8FLtJE_dk7V8rEHnCqCu6AptJ_bZeoqy2z13GDeYKeWP02GyCMEyJDk0sr5HkHTclOe1-Z0IxV0QGmoDgiiDl5vwlp6MOLVAqA4ffsGbWAIfetqQQgwTDvCsYUvxqDF5pDfXiEgvJuv0E46fuQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-WnaQDV1OeQl1JX3b5_oW5ijnJVOL_izs-FZazZHhB8FLtJE_dk7V8rEHnCqCu6AptJ_bZeoqy2z13GDeYKeWP02GyCMEyJDk0sr5HkHTclOe1-Z0IxV0QGmoDgiiDl5vwlp6MOLVAqA4ffsGbWAIfetqQQgwTDvCsYUvxqDF5pDfXiEgvJuv0E46fuQ/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Namun pada waktu yang bersamaan dengan diterimanya surat tersebut, Saksi JOKO SUPRIYONO telah menandatangani Surat Perjanjian kerja sama usaha (SPKU) dengan Terdakwa selaku Pemilik /Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dengan nilai penanaman modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang diketahui oleh Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, walaupun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Saksi R. Abdul Latif Amin Imron selaku KPM ataupun RUPS luar biasa, dan bahkan untuk mendapatkan dana dari PD. Sumber Daya tersebut, perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan UD. Mabruq RMS dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, karena dilaksanakan tanpa:<br />1. Studi Kelayakan Kerja Sama;<br />2. Menentukan Kelayakan Terhadap Kabapilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;<br />3. Rencana Bisnis Pihak ketiga;<br />4. Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama;<br />5. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerjasama;<br /><br />Terlebih lagi tidak terdapat rapat pembahasan kerjasama antara Direksi dengan Divisi pada PD. Sumber Daya terkait kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan UD. Mabruq, dan bahkan Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil ataupun Direktur Pemasaran tidak pernah mengusulkan rencana kerja untuk melakukan kerja sama dengan UD. Mabruq RMS, dengan demikian Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya dalam menyusun rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya juga tidak mencantumkan kegiatan kerja sama dengan UD. Mabruq RMS sebagai rencana kegiatan PD. Sumber Daya pada tahun 2019;  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzRID6ZxlwyVS6BKIQKibzvTga4j8R2tGqgmBW8ZeboMNHiw8luglaqkQzd3bqBiBQs3IAsmzSmY051ybz066L_1cX-2z5y6QlbBvhOKcvkdXQjUZQcfyI1aD3Bh_GmsaIcCvocw14JB2hPGQrwuy9tQeEpvv1Rxz7iiLJOCTvLGV8v67y68rv2lj0Tw/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzRID6ZxlwyVS6BKIQKibzvTga4j8R2tGqgmBW8ZeboMNHiw8luglaqkQzd3bqBiBQs3IAsmzSmY051ybz066L_1cX-2z5y6QlbBvhOKcvkdXQjUZQcfyI1aD3Bh_GmsaIcCvocw14JB2hPGQrwuy9tQeEpvv1Rxz7iiLJOCTvLGV8v67y68rv2lj0Tw/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dan Saksi ELING DJATMIKO telah menandatangani cek serta Form Transfer, yang kemudian cek beserta Form Transfer tersebut diserahkan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana kepada UD. Mabruq RMS, <br /><br />Selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 Atas Nama PD. Sumber Daya, setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD. Mabruq RMS;<br /><br />Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Saksi JOKO SUPRIYONO dan Terdakwa selaku Pemilik /Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS baru menandatangani perjanjian Kerjasama Pengadaan Beras di Kantor Notaris Mohammad Komarul Arifin, S.H., M.Kn sesuai dengan Salinan akta notaris nomor 04 dengan nilai penanaman modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) meskipun Saksi JOKO SUPRIYONO telah mengetahui sertifikat tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut bukan atas nama pribadi Terdakwa, <br /><br />Bahkan Terdakwa tidak pernah menyerahkan asli sertifikat tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian itu kepada Saksi JOKO SUPRIYONO sehingga hanya sekedar formalitas saja, akan tetapi Saksi JOKO SUPRIYONO tetap menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan beras begitupun dengan Saksi ELING DJATMIKO yang menyetujui perjanjian tersebut, dimana jaminan yang tercantum dalam perjanjian berupa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 00060, atas nama Mochtar Bin Haji Affan, seluas 9.870 M2 terletak di Desa/Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 27, atas nama Syaiful Kohhar, seluas 414 M2 terletak di Desa/Kelurahan Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT-bFPq77oR7EGE_Laa5K1XQwtjKiShHugXmxhn0QKNKXlP8DapU3gwZMXcomz2dF_kba46PorH7RHpq5u9hHTGmdGx5j82ihvwTl46dwwEaMFRo2XmxOtdFNGsHJ7owDrMeZMWbA5DuKdh8eAkOIwqMH0itiwMB6c3Zdn7kjS9Ej4J2ifi6c3EMC2hLA/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT-bFPq77oR7EGE_Laa5K1XQwtjKiShHugXmxhn0QKNKXlP8DapU3gwZMXcomz2dF_kba46PorH7RHpq5u9hHTGmdGx5j82ihvwTl46dwwEaMFRo2XmxOtdFNGsHJ7owDrMeZMWbA5DuKdh8eAkOIwqMH0itiwMB6c3Zdn7kjS9Ej4J2ifi6c3EMC2hLA/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dan Saksi ELING DJATMIKO telah menandatangani cek serta Form Transfer, yang kemudian cek beserta Form Transfer tersebut diserahkan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana kepada UD. Mabruq RMS, selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana melalui Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 An. PD. Sumber Daya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana ke Rekening BRI Nomor rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS;<br /><br />Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, dikarenakan saat itu Saksi Mariyatul Kiptiyah tidak masuk dan Saksi Zainul Hidayatul dan Saksi Nabila Putri belum bisa menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis), sehingga saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis) ke rekening An. DJUNAIDIE; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzkT9kPB-WOgE1YHACvHSFWuWFWD3DwUSmINFd9NCj0AatJSq-Y-re0PN3gZmwWBgCxPy-gbQ_Z53zg_eokpzxZ1toyvLKKXPC_UxZyxLqrsBg-bgDmChHUYSByofszJtPMgPUT3nbWgzS1aAiHNjmWvRSigzQemjURBWsj_rVDoBMbVb_svshAS99_KY/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzkT9kPB-WOgE1YHACvHSFWuWFWD3DwUSmINFd9NCj0AatJSq-Y-re0PN3gZmwWBgCxPy-gbQ_Z53zg_eokpzxZ1toyvLKKXPC_UxZyxLqrsBg-bgDmChHUYSByofszJtPMgPUT3nbWgzS1aAiHNjmWvRSigzQemjURBWsj_rVDoBMbVb_svshAS99_KY/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dana penyertaan modal yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertangung jawabkan, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut telah diberikan kepada Alm. Fuad Amin secara bertahap serta sisanya diserahkan kepada Saksi Abdul Rohman sebesar Rp. 212.500.000,-(Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai pinjaman;<br /><br />Bahwa kemudian, dikarenakan Alm. Fuad Amin masih memerlukan uang, maka pada tanggal 4 Maret 2019 dari Terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS mengajukan permohonan untuk penambahan modal usaha sebesar Rp. 646.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) sebagaimana Permohonan Penambahan Modal Udaha No: 03/PTM/PD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 untuk kebutuhan biaya pembangunan gudang penampungan beras dengan luas 760 M2, dari permohonan tersebut Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya memberikan saran kepada Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan untuk penambahan modal ke UD. Mabruq RMS dapat disetujui kurang lebih sekitar 50% sesuai Surat Nomor: 510/03/433.503/2019 tanggal 13 Maret 2019, <br /><br />Selanjutnya atas Permohonan Tambahan Modal Usaha dan Saran Penambahan Modal UD. Mabruq RMS tersebut kemudian PD. Sumber Daya menyetujui penambahan modal usaha sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Nomor: 510/23/433.503/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Abu Suber An. Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan meskipun tanpa adanya persetujuan tertulis dari KPM ataupun RUPS luar biasa dan tanpa adanya rapat pembahasan antar Direksi dan Kepala Divisi pada PD. Sumber Daya;<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Saksi JOKO SUPRIYONO dan Saksi ELING DJATMIKO yang telah mengetahui jika penambahan modal kepada UD. Mabruq RMS tersebut disetujui oleh PD. Sumber Daya tanpa adanya persetujuan tertulis dari KPM ataupun RUPS luar biasa dan tanpa adanya rapat pembahasan antar Direksi dan Kepala Divisi pada PD. Sumber Daya,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAOfDCg-qCTpe5wqXxd-8sNT9weU3U9B1bt7_GaCglzSf9fGYhaY3nGicBPo_k58PTF6Pe2i9jyWrB1FJiU4oVpEScA8nrUfKQk28X0fvksSIOkgAWQ0EvCoHC4aouoF7d8v56gDzJuiWtjt-FddmdVykCeqOMElVrw6l6qLew__W-qlzw7C6NSbEGPyk/s1280/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAOfDCg-qCTpe5wqXxd-8sNT9weU3U9B1bt7_GaCglzSf9fGYhaY3nGicBPo_k58PTF6Pe2i9jyWrB1FJiU4oVpEScA8nrUfKQk28X0fvksSIOkgAWQ0EvCoHC4aouoF7d8v56gDzJuiWtjt-FddmdVykCeqOMElVrw6l6qLew__W-qlzw7C6NSbEGPyk/w640-h360/11.jpg" width="640" /></a></div>Namun Saksi JOKO SUPRIYONO dan Saksi ELING DJATMIKO tetap memberikan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibuat seolah-olah untuk penambahan modal kerjasama antara Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan Terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS, yang dicairkan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, <br /><br />Kemudian Saksi Ainul Hidayatul diminta tolong oleh Saksi ELING DJATMIKO untuk mengkonfirmasi apakah uang tersebut sudah masuk atau belum, dan berdasarkan konfirmasi Terdakwa mengatakan uang tersebut belum masuk sehingga Saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD Sumber Daya ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS atas dasar perintah dari Saksi ELING DJATMIKO lalu masuk ke rekening UD. Mabruq RMS pada tanggal 18 Maret 2019, yang kemudian oleh Saksi JOKO SUPRIYONO dan Terdakwa dana tersebut dipergunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertangungjawabkan dimana uang tersebut telah diberikan kepada Alm. Fuad Amin melalui perantara;<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS bersama-sama dengan Saksi JOKO SUPRIYONO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan dan Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya Bangkalan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sebesar Rp.1.350.000.000,-(Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha UD. Mabruq RMS atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixWjYDlpuLcDWOBVFEogz-fI2c3HugUcRjsYc-tnbkF8j8NAw7miROOOS60dIjZjNrwYhbnvJ2GnW_-WlMvA-qCwjJkcs2uiVuNAEgoWp9HDDsKYSa9RuLMnE96nmg37cQ6pOyjYtRrpon1G-mykYv57Y-vuloksLlfqRfvecPy7g0CXAG6ZekjCAvihQ/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixWjYDlpuLcDWOBVFEogz-fI2c3HugUcRjsYc-tnbkF8j8NAw7miROOOS60dIjZjNrwYhbnvJ2GnW_-WlMvA-qCwjJkcs2uiVuNAEgoWp9HDDsKYSa9RuLMnE96nmg37cQ6pOyjYtRrpon1G-mykYv57Y-vuloksLlfqRfvecPy7g0CXAG6ZekjCAvihQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi JOKO SUPRIYONO dan Saksi ELING DJATMIKO sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar 1.350.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:<br />1. Jumlah realisasi pencairan Penyertaan Modal PD. Sumber Daya kepada UD. Mabruq sesuai dengan SPKU awal:<br />a. Pencairan Tahap 1 (ke Rekening BRI an. UD. Mabruq) Rp. 250.000.000,00<br />b. Pencairan Tahap 2 (ke Rekening BRI an. UD. Mabruq) Rp. 500.000.000,00<br />c. Pencairan Tahap 3 (ke Rekening Mandiri an. Djunaidie) Rp. 250.000.000,00. Jumlah Rp. 1.000.000.000,00<br />2. Jumlah realisasi pencairan Tambahan Penyertaan Modal PD. Sumber Daya kepada UD. Mabruq: Pencairan seluruhnya (ke Rekening BRI an. UD. Mabruq)Rp. 350.000.000,00<br />3. Jumlah seluruh realisasi pencairan Penyertaan Modal PD. Sumber Daya kepada UD. Mabruq (1+2)  Rp1.350.000.000,00<br />4. Jumlah realisasi nilai pengembalian modal dari UD. Mabruq kepada PD. Sumber Daya Rp 0<br />5 Jumlah Kerugian Keuang</div><div style="text-align: justify;">an Negara (4-5) Rp. 1.350.000.000,00<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana <br /><br />ATAU SUBSIDER <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PD. Sumber Daya Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Tiga Terdakwa Diadili, 5 Segera Menyusul dan Satu Telah Divonis

“Kasus ini bermula pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Bangkalan Membentuk Pansus BUMD Karena Uang sebesar Rp23 M raib yang mengalir kebeberapa ...

»