Imarah, S.Sos Selaku Kades Pragaan Daya Kec. Pragaan Sumenep Diadili Karena Dugaan Korupsi ADD Rp585 Juta

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgScz8C_PimSlgErLwUotVeoyZRNMMRykLF4LvtNjOUtJga0qOqgfVbP_IHnYtX53YYw2NHe6ZkgXRgHHa4fI6d39Ppn05mvWoZ0yDCEuE3RMZ0ySci-Vg7-JqKgA7Cv31Ma_YZGjMebaieXgpcBCaJBK0kOekus_jS7ryFpdhG7iblhTsOKRdc2o7tLCc/s1280/IMG20260909135912_01.jpg" imageanchor="1" style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgScz8C_PimSlgErLwUotVeoyZRNMMRykLF4LvtNjOUtJga0qOqgfVbP_IHnYtX53YYw2NHe6ZkgXRgHHa4fI6d39Ppn05mvWoZ0yDCEuE3RMZ0ySci-Vg7-JqKgA7Cv31Ma_YZGjMebaieXgpcBCaJBK0kOekus_jS7ryFpdhG7iblhTsOKRdc2o7tLCc/w640-h360/IMG20260909135912_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 9 September 2026 menjadi panggung penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan keuangan desa yang mencoreng nama baik pemerintahan desa. Imarah, S.Sos selaku Kepala Desa, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa sambil mendengarkan surat dakwaan dari JPU Kejari Sumenep dalam perkara dugaan Korupsi sebesar Rp585.106.750 akibat Penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukannya pada tahun 2023 lalu sesuai penghitunagan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 9 September 2026) yang diketuai Majelis Hakim Cokla Ana Pontia Oppusunggu, SH, MH dan dua Hakim anggota, Alex Cahyono, SН., МН dan Arief Agus Nindito, SH., M.Hum masing-masing Ad Hock dan dibantu Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri terdakwa secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menarik perhatian luas khususnya masyarakat Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep karena  jumlah kerugian keuangan negara yang sangat besar bagi skala desa dan terungkapnya modus yang diduga mencampuradukkan uang publik untuk kepentingan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Imarah dijabarkan dalam berkas perkara sebagai pemegang kekuasaan penuh atas pengelolaan keuangan desa, yang menetapkan kebijakan dan menyetujui seluruh pengeluaran anggaran Desa. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep sejak 23 April 2026 lalu setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup. Penyidikan berlanjut hingga berkas dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan materi dakwaan yang  dibacakan JPU di persidangan terungkap bahwa sumber anggaran menyangkut pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023. Penyimpangan terjadi pada kegiatan pembangunan fisik—seperti pengerasan jalan desa—serta program peningkatan produksi pangan dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinyatakan fiktif atau tidak terealisasi sesuai ketentuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana yang seharusnya memajukan desa justru diduga dialihkan dan digunakan untuk melunasi kewajiban/utang pribadi tersangka. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, jumlah kerugian tercatat sebesar Rp585 Juta lebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ADD merupakan bagian vital yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung . Hilangnya hampir setengah miliar rupiah sangat berarti bagi warga Desa Pragaan Daya namun kehilangan akses terhadap pembangunan infrastruktur, modal usaha, dan pelayanan yang seharusnya dinikmati. Hal ini mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang wajib dipegang pejabat desa terdepan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proses pembacaan dakwaan hari ini menjadi babak formal penuntutan di hadapan Majelis Hakim. Masyarakat Sumenep dan Madura memantau ketat persidangan ini—tidak hanya menuntut pemulihan kerugian negara, namun juga sebagai ujian wibawa hukum di wilayah pedesaan. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi ribuan kepala desa dan pengelola dana publik lainnya: jabatan bukan alat untuk menguntungkan diri sendiri, melainkan amanah pelayanan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda perlawanan atau Eksepsi dari Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan JPU, alasannya karena penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Inspektorat bukan BPK. Namun apakah ini menjadi alasan kuat sehingga dakwaan JPU batal atau hanya mengukur waktu lebih lama ke tahap pembuktian: pemanggilan saksi-saksi dan penyajian alat bukti tertulis maupun audit yang menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum?. (JS)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Imarah, S.Sos Selaku Kades Pragaan Daya Kec. Pragaan Sumenep Diadili Karena Dugaan Korupsi ADD Rp585 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Ruang sidang Cakra di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 9 September 2026 menjadi panggung penun...

»

Sidang Ditunda, Pengakuan Mengejutkan: "Saya Dikorbankan", Mantri BRI Bongkar Tekanan & Kelalaian Kepala Unit

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnOzj4ES_SIJhAsduCBLMrHNvdG88BfRvfE7Q4l1X2dZb240rS90Uz_8Q6R6ZUgAhUks4ACz1vYiaLYvS4n0S0F1pg1Yb91yCuEasz-r6HggCFgpr5iymfIet4f_k30CUveAi2aGTSVpFiBktHmNGr7jiUkeTR-1C38k8Xysh8SyQGBeUOO1Z20SqVKD8/s1280/IMG20260908121410_01.jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnOzj4ES_SIJhAsduCBLMrHNvdG88BfRvfE7Q4l1X2dZb240rS90Uz_8Q6R6ZUgAhUks4ACz1vYiaLYvS4n0S0F1pg1Yb91yCuEasz-r6HggCFgpr5iymfIet4f_k30CUveAi2aGTSVpFiBktHmNGr7jiUkeTR-1C38k8Xysh8SyQGBeUOO1Z20SqVKD8/w640-h360/IMG20260908121410_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24px;"><b>Tersangka Nelly Triliawati selaku Mantri ;</b></span> <span style="font-size: 24px;"><i>"Saya merasa dikorbankan karena Kepala Unit punya kewajiban melakukan OTS tetapi tidak dilakukan dan hanya melakukan persetujuan atau memutus kredit. Saya setiap hari diwajibkan harus ada pencairan ke nasabah sebesar Rp80 juta setiap hari bagaimana pun caranya dan kalau tidak ada maka saya tidak boleh pulang"</i></span></div><span><b><div style="font-size: 20px; text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO</b></span> -</span></div></b></span><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 8 September 2026 menunda sidang kasus dugaan korupsi penyaluran kredit KUR dan KUPRA di BRI Unit Batu 2, Jawa Timur. Sidang yang seharusnya mengungkap fakta krusial terpaksa ditunda hingga Jumat, 11 September 2026, lantaran dua dari tiga tersangka belum didampingi Advokat atau Penasihat Hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <span><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Pengakuan Menohok Nelly: "Dipaksa Setiap Hari Rp80 Juta, Dilarang Pulang"</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, terdengar pengakuan tajam dari Tersangka Nelly Triliawati selaku Nantri yang menyatakan bahwa dirinya merasa dikorbankan, seraya menuding kelalaian mendasar dari pihak yang memegang kekuasaan tertinggi: Kepala Unit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Saya merasa dikorbankan karena Kepala Unit punya kewajiban melakukan OTS tetapi tidak dilakukan dan hanya melakukan persetujuan atau memutus kredit. Saya setiap hari diwajibkan harus ada pencairan ke nasabah sebesar Rp80 juta setiap hari bagaimana pun caranya dan kalau tidak ada maka saya tidak boleh pulang,"</i> ucap Tersangka Nelly dengan linangan air mata dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya sesuai sidang tunda, Selasa, 8 September 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><i><div style="text-align: justify;"><i>"Semua dokumen nasabah sebanyak 16 orang saya lakukan pencocokan satu persatu semuanya sesuai lalu saya laporkan melalui aplikasi. Kepala Unit langsung menyetujui yang harusnya melakukan pencocokan ulang atau OTS (On The Sport),"</i> lanjut Tersangka Nelly</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Kasus ini menyita perhatian karena merugikan keuangan negara sebesar Rp934,8 juta. Namun yang paling menggelitik akal sehat dan rasa keadilan, hingga kini belum ada kejelasan pertanggungjawaban dari Kepala Unit BRI Batu 2 selaku pejabat pemutus kredit. Namun apakah pejabat ini dianggap tidak punya tanggungjawab sama sekali? Atau hukum tak mampu menjangkau mereka yang duduk di kursi pimpinan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Siapa Para Tersangka?</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIRQltFzIQyl-eVuaH1s_X-aWCiK3O1wLrZtT6Zx1fLGnWFO_HBmh4dgwuhrK4e6az98ZMR-JAOeVra9wip3smdwtuOZVSAdqrXFETS5iRf466Nd_1MU4FxOABakC0oVYmdXSDm8KP0NVl5zvo9dV93C97IcEICDNVEXBJGYqK65u-tlcReDXr1tls_zY/s4160/IMG20260908120243.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIRQltFzIQyl-eVuaH1s_X-aWCiK3O1wLrZtT6Zx1fLGnWFO_HBmh4dgwuhrK4e6az98ZMR-JAOeVra9wip3smdwtuOZVSAdqrXFETS5iRf466Nd_1MU4FxOABakC0oVYmdXSDm8KP0NVl5zvo9dV93C97IcEICDNVEXBJGYqK65u-tlcReDXr1tls_zY/w640-h360/IMG20260908120243.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Hingga saat ini, aparat penegak hukum dari Polres Batu hanya menetapkan tiga nama sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu adalah:</div><b><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Nelly Triliawati</b>: Mantri BRI Unit Batu 2;</li><li><b>Defi Choilia, S.Pd :</b> Berprofesi sebagai <b>Guru PPPK</b> (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Sekolah Dasar di Kota Batu selaku Perantara</li><li>​<b>Fitriani:</b> Berprofesi sebagai <b>karyawan swasta / warga</b> asal Kabupaten Malang juga selaku Perantara</li></ol></div></b> <span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Alur Pengajuan & Pencairan Kredit yang Terkotak-kotak</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andai saja proses pencarian kredit ini berjalan sesuai prosedur yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian, mungkinkah kasus ini sampai ke meja hijau Pengadilan Tipikor? Namun dalam kasus ini, alur yang terindikasi dipaksakan dan melewatkan tahap krusial</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga mengarah pada Kepala Unit BRI Batu 2. Dalam praktik perbankan, khususnya penyaluran kredit KUR, terdapat mekanisme On The Spot (OTS) atau survei lapangan yang umumnya dilakukan oleh Mantri bersama atasan yakni Kepala Unit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika benar OTS dilakukan bersama, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah mungkin Kepala Unit tidak mengetahui adanya kredit fiktif terhadap nasabah? Namun jika Kepala Unit tidak melakukan OTS ulang, yang menurut Tersangka bahwa Kepala Unit punya kewajiban untuk melakukan OTS tetapi tidak dilakukan, apakah hanya Mantri yang dijadikan sebagai "tumbal?"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Kejanggalan yang Wajib Dibongkar</span></span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><ul><li>Calo : Cari Nasabah atau Debitur lalu menyerahkan ke Mantri, saat ini status tersangka</li></ul><ul><li>Level Mantri ; Menerima dokumen calon nasabah dari calon/perantara dan melakukan OTS lalu mengInput data & melaporkan keatasan melalui sistem aplikasi, saat ini status tersangka</li></ul><ul><li>Kepala Unit : Menerima dokumen pengajuan kredit, memutus atau memberi persetujuan diterima atau ditolak permohonan kredit, penanggung jawab final.  Hukum tak mampu menyentuh ?</li></ul><ul><li>Sistem pengawasan BRI : Audit internal dan kontrol risiko. Tidak terdengar?</li></ul></div> <div style="text-align: justify;">Secara normatif, prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam: Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap pemberian kredit wajib melalui analisis yang cermat, independen, dan akuntabel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, apakah tanggung jawab atas kredit bermasalah hanya menjadi tanggung jawab mutlak seorang Mantri?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Potensi Pelanggaran Hukum Perbankan?;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div></span><div style="text-align: justify;">Jika terbukti terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks ini, peran struktural Kepala Unit menjadi sangat relevan untuk diuji, baik dari aspek administratif, pengawasan, maupun tanggung jawab hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Apakah Ada Perlindungan Kekuasaan?</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa hanya Mantri dan pihak eksternal yang dijerat, sementara posisi Kepala Unit tidak tersentuh, memunculkan spekulasi di tengah publik: apakah ada faktor kekuasaan atau perlindungan tertentu yang membuat aktor kunci luput dari jerat hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum yakni Polres dan Kejaksaan Negeri Batu untuk menelusuri aliran dana secara komprehensif serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara adil tanpa <i>pilih tebang, tanpa dipilah dan dipili</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><span><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Pertanyaannya Kritis Yang Menuntut Jawaban Terbuka ;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></span><div style="text-align: justify;">1. Jika Mantri dianggap bersalah dalam proses pengajuan dan pencairan kredit lalu dijadikan sebagai tersangka, sementara proses OTS tidak dilakukan oleh Kepala Unit yang dianggap punya kewajiban, apakah Kepala Unit lepas tanggung jawab hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah dalam sistem perbankan terdapat aturan yang menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada Mantri apabila terdapat pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur, atau justru melekat secara kolektif kolegial termasuk kepada Kepala Unit?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah kasus kredit KUR dan KUPRA BRI Unit Batu 2 ini merupakan bentuk nyata pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan atau diluar aturan itu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Jika terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, apakah pertanggungjawaban pidana hanya berhenti pada pelaksana lapangan dalam hal ini Mantri, atau seharusnya menjangkau pejabat struktural sesuai Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi tentang konsistensi da membongkar rantai tanggung jawab. Tanpa keberanian menyentuh aktor struktural, pemberantasan korupsi berisiko berhenti pada pelaku lapangan semata. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Ditunda, Pengakuan Mengejutkan: "Saya Dikorbankan", Mantri BRI Bongkar Tekanan & Kelalaian Kepala Unit

Tersangka Nelly Triliawati selaku Mantri ; "Saya merasa dikorbankan karena Kepala Unit punya kewajiban melakukan OTS tetapi tidak dila...

»

OTT KPK Di Tulungagung: Gatut Sunu Wibowo Selaku Bupati dan Dwi Yoga Ambal Ariski Selaku Ajudan Diadili Terkait Pemerasan & Gratifikasi Rp6,1 Miliar

<div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwMe-RRi7duq_PaHv74Ew2lC0kTVzWnqo8PAjAeJwmPDTjsC3_8IlWNkpXQUzxGfsq3cLtUfXa9hAd5cgYcKaE738jq5z328J16en5EJopP8mpUSQ7mYVA9f-bOoSQTJBt1BhNmmjIFt2_L_i_9HyEac3vXrJ2lNJUUObA41_hKpyy1mVIzlcdCG7M87c/s1280/IMG20260904105124_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwMe-RRi7duq_PaHv74Ew2lC0kTVzWnqo8PAjAeJwmPDTjsC3_8IlWNkpXQUzxGfsq3cLtUfXa9hAd5cgYcKaE738jq5z328J16en5EJopP8mpUSQ7mYVA9f-bOoSQTJBt1BhNmmjIFt2_L_i_9HyEac3vXrJ2lNJUUObA41_hKpyy1mVIzlcdCG7M87c/w640-h360/IMG20260904105124_01.jpg" width="640" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;">Uang sebesar Rp6.147.711.915 berasal dari sejumlah Kepala OPD Kabupaten Tulungagung diantaranya Kadinkes, Kepala BPKAD, Kadis PUPR, Kepala Disperindag, Kasatpol PP, Kadinsos, Kadis DLH, Kabag BPJ, dan Yulius Rahma Isworo selaku Kabag Umum Sekda ; Sementara Suryono Pane, SH., MH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa Gatut Sunu Wibowo batalkan upaya perlawanan setelah JPU KPK me-renvoi Dakwaan</span></b></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Kasus tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 10 April2026 terhadap Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski yang juga menjabat selaku Analis Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan kemudian menjabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung kini memasuki ruang sidang dengan beban tuduhan yang berat, yaitu Keduanya didakwa terlibat dalam tindak pidana Korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang totalnya mencapai Rp6.147.711.915.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 04 September 2026, JPU KPK Andhi Ginanjar, Tri Handayani, Bayu Nurhadi dan  Febri Harianto membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal Ariski (berkas perkara pentunutan terpisah) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dan dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara kedua terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Suryono Pane, SH., MH, dkk</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan rincian yang terungkap dalam persidangan, aliran dana tersebut tidak datang dari satu sumber, melainkan dikumpulkan dari sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diantaranya: DESI LUSIANA WARDHANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Rp5,4 juta,; DWI HARY SUBAGYO selaku Kepala BPKAD Rp80 juta,;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian dari ERWIN NOVIANTO selaku Kepala Dinas PUPR Rp700 juta,; FAJAR WIDARIYANTO selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp100 juta,; HARTONO selaku Kasat PolPP Rp10 juta,; RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN selaku Kadinsos Rp40 juta,; SUYANTO selaku Plt Kadis DLH Rp380 juta,; TRI HADI SETYOWATI sebagai Kabag PBJ pada Sekretariat Daerah Rp500 juta,; YULIUS RAHMA ISWORO selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Rp1.425.311.915 serta puluhan pejabat lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sehingga total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa Gatut Sunu Wibowo baik langsung maupun tidak langsung sebesar Rp6.147.711.915 dengan rincian: hasil dugaan pemerasan sebesar Rp3.240.711.915 dan hasil penerimaan gratifikasi sejumlah Rp2.907.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari total uang sebesar Rp6.147.711.915 adalah bersumber dari puluhan pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pola dugaan yang terbangun menunjukkan adanya tekanan atau permintaan dana yang oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo baik langsung maupun tidak langsung termasuk melalui ajudannya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvR9gh5Ftkxnjt4Ska6Pp5ztFs21hQmStULerg60YSrkys54HoH2NMq9btBTskKKK3e4CCplQsg_kDijB2dFK-Hbruf_DrFd6rY0aLw5chwMjYVJWBb4uZlA8thR0zvuT-jpfSy6ca4xh1BypWmeiT46FAmufAR2AggbwLaialoBJHHnR977cc3xLmdZ8/s4160/IMG20260904100506.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvR9gh5Ftkxnjt4Ska6Pp5ztFs21hQmStULerg60YSrkys54HoH2NMq9btBTskKKK3e4CCplQsg_kDijB2dFK-Hbruf_DrFd6rY0aLw5chwMjYVJWBb4uZlA8thR0zvuT-jpfSy6ca4xh1BypWmeiT46FAmufAR2AggbwLaialoBJHHnR977cc3xLmdZ8/w640-h360/IMG20260904100506.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU KPK, Terdakwa Gatut Sunu Wibowo dijerat dengan dua  pasal yaitu terkait dengan pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c  Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan terkait penerimaan gratifikasi, Terdakwa Gatut Sunu Wibowo dijerat Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan perbuatan terdakwa Dwi Yoga Ambal Ariski hanya dijerat satu pasal yaitu terkait kasus pemerasan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkembangan menarik juga terjadi dari sisi pembelaan terdakwa. Awalnya, Suryono Pane, SH., MH, selaku Advokat atau Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa Gatut Sunu Wibowo telah menyiapkan surat perlawanan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK tersebut.  Namun, langkah tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK melakukan perbaikan dakwaan atau melakukan renvoi atas teguran dari Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>"Awalnya kita akan mengajukan perlawanan tetapi kemudian tidak jadi karena JPU tadi telah me-renvoi dakwaan. Darinsitu jelas bahwa JPU tidak.cermat. mana ada tanggal lebih besar dulu baru kecil,"</i> ujar Pane seusai persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Sementara yang di renvoi JPU KPK dalam surat dakwaan itu terdapat kesalahan ketik  pada halaman 6 bait pertama: tertulis 'tanggal 11 sampai 10 Desember 2025' kemudian diperbaiki menjadi tanggal 10 sampai 11 Desember 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah: Apakah kesalahan penulisan atau ketik tanggal tersebut dianggap kesalahan fatal untuk dijadikan sebagai pokok perlawanan atau Eksepsi dan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim? Apakah Majelis Hakim  dianggap berpihak kepada JPU KPK karena menegur atas kesalahan ketik tanggal pada surat dakwaan? Atau hal itu dianggap wajar atau sah-sah saja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut JPU KPK menguraikan perbuatan kedua terdakwa dalam surat dakwaan yang menyatakan, bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Tulungagung pada periode tahun 2025 sampai dengan periode tahun 2030 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglPh7Lm85mmzyd3gZxhU5-2qH3dlntsq4hc5fzr6dAhn6XiBp6Hy3nEr0ou8el6VXgQB9GyxIVvRK8IdFhoJCqOp90HzDwyqUP2cnl737nooPyKZQuWeIN1IkrtF_C1jFnEYfqJH-Gw465LMBKxJG4QAmgeq_16wH3_cnmrGvctue0inMKfMRdNqoFpKI/s1280/IMG20260904103201_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglPh7Lm85mmzyd3gZxhU5-2qH3dlntsq4hc5fzr6dAhn6XiBp6Hy3nEr0ou8el6VXgQB9GyxIVvRK8IdFhoJCqOp90HzDwyqUP2cnl737nooPyKZQuWeIN1IkrtF_C1jFnEYfqJH-Gw465LMBKxJG4QAmgeq_16wH3_cnmrGvctue0inMKfMRdNqoFpKI/w640-h360/IMG20260904103201_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bersama-sama dengan DWI YOGA AMBAL ARISKI menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Analis Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.13-1723 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang terakhir diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.3.3/ 266/ 46.03/ 2025 tanggal 30 Desember 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Yang sebelumnya menjabat sebagai Pengolah Data pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 800.1.3.1/ 176/ 46.03/ 2024 Tanggal 27 Agustus 2024  dan merangkap sebagai Ajudan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, bertempat di rumah Pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO yang berada di Kelurahan Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, di Rumah Pribadi FAJAR WIDARIYANTO pada Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, di Barbershop depan Indomaret Gandong Kabupaten Tulungagung, di ruang kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu menguntungkan diri sendiri Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO seluruhnya sejumlah Rp3.240.711.915,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) secara melawan hukum</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Atau menyalahgunakan kekuasaannya yaitu Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Tulungagung periode 2025 sampai dengan 2030 bersama-sama DWI YOGA AMBAL RISKI, telah melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta uang, barang dan permintaan dalam bentuk lainnya untuk kepentingan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO didahului dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memaksa seseorang yaitu :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEiyJ6miJR84BpVS7z_FwBBSFUT_19FTSXZqgpj8W6n9FUukCZX8JHYpXkwi5ZEl1mtMS702CT7Allkjh9Avh4Q3bz3DHrLWYPSWGcE6Oq4L9XYtKkTkYKE1OXJFqvzlLAxYGIQdS27CvtWu-606EajMilZvI_sPvelFg6qBnryDhE_EYWWU9yAZRCAks/s1280/IMG20260904104925_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEiyJ6miJR84BpVS7z_FwBBSFUT_19FTSXZqgpj8W6n9FUukCZX8JHYpXkwi5ZEl1mtMS702CT7Allkjh9Avh4Q3bz3DHrLWYPSWGcE6Oq4L9XYtKkTkYKE1OXJFqvzlLAxYGIQdS27CvtWu-606EajMilZvI_sPvelFg6qBnryDhE_EYWWU9yAZRCAks/w640-h360/IMG20260904104925_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Memaksa DESI LUSIANA WARDHANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, DWI HARI SUBAGYO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung, ERWIN NOVIANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, FAJAR WIDIYANTO selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, HARTONO selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat PolPP) Kabupaten Tulungagung,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN selaku Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, SUYANTO selaku Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, TRI HADI SETYOWATI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">YULIUS RAHMA ISWORO selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu DESI LUSIANA WARDHANI memberikan uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari DWI HARI SUBAGYO memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ERWIN NOVIANTO memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), FAJAR WIDIYANTO memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), HARTONO memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), SUYANTO memberikan uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah),</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">TRI HADI SETYOWATI memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan YULIUS RAHMA ISWORO memberikan uang sejumlah Rp1.425.311.915,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima belas rupiah), </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.240.711.915,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO bersama-sama DWI YOGA AMBAL ARISKI dengan cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selaku Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Bupati Tulungagung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025 dan DWI YOGA AMBAL ARISKI menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Analis Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.13-1723 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang terakhir diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.3.3/ 266/ 46.03/ 2025 tanggal 30 Desember 2025 yang sebelumnya menjabat sebagai Pengolah Data pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 800.1.3.1/ 176/ 46.03/ 2024 Tanggal 27 Agustus 2024.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIarZs_JDiPrOtPN89KvEEjRHf-7EkIy0EWBZ4Dswd0Ao78FB2Nc1itwVpko0I64OjFBgZs-tQceCVfaXJO5pTMsHgWtC_TbpqqaSEUTamhbcPtAR0q38kGp2Lw1RMDL9EJhb7CpBpsgzf3KrLRY469DPCpr7ZlFl5lUqIGAYOeZ8escnd8gY-IZiLkCY/s1280/IMG20260904104830_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIarZs_JDiPrOtPN89KvEEjRHf-7EkIy0EWBZ4Dswd0Ao78FB2Nc1itwVpko0I64OjFBgZs-tQceCVfaXJO5pTMsHgWtC_TbpqqaSEUTamhbcPtAR0q38kGp2Lw1RMDL9EJhb7CpBpsgzf3KrLRY469DPCpr7ZlFl5lUqIGAYOeZ8escnd8gY-IZiLkCY/w640-h360/IMG20260904104830_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada Bulan Maret 2025, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Bupati Tulungagung menunjuk DWI YOGA AMBAL ARISKI sebagai ajudan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO dengan tidak menggunakan Surat Keputusan Bupati atau Surat Tugas Khusus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selaku Bupati Tulungagung memiliki kedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi madya dan selain pejabat fungsional tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada saat Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO mulai melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Tulungagung pada bulan Februari tahun 2025,  Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO bersama – sama dengan DWI YOGA AMBAL ARISKI membuat konsep Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal yang sengaja dibuat untuk ditandatangani oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa kemudian pada bulan Juli 2025 pada saat masa pelantikan Kepala OPD dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung gelombang I, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI menentukan dan meminta beberapa Kepala OPD dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menandatangani Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya DWI YOGA AMBAL ARISKI menyimpan Surat Pernyataan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2025 pada saat masa pelantikan Kepala OPD dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung gelombang II, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI menentukan dan meminta beberapa Kepala OPD dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menandatangani Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya DWI YOGA AMBAL ARISKI menyimpan lagi Surat Pernyataan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMuATYKBG5BpmDBF6xNCRJ8TKXIkXQPfB4ac6OMjdf2pgOYiIIYCDqhLuZ-Qu5zCwFVf8atbU58rqMIzSo6NiMsIjM0fsgVmORX3Ocg2JuV7CNvA4ClQTq3qoeDsbubSQKM_yiI7Uedw2RAOEs4fOfYQ2sOdR0GWSom8QZdj7Zy9fZ7KmvwePbOyt9gM/s1280/IMG_20260904_18045570.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMuATYKBG5BpmDBF6xNCRJ8TKXIkXQPfB4ac6OMjdf2pgOYiIIYCDqhLuZ-Qu5zCwFVf8atbU58rqMIzSo6NiMsIjM0fsgVmORX3Ocg2JuV7CNvA4ClQTq3qoeDsbubSQKM_yiI7Uedw2RAOEs4fOfYQ2sOdR0GWSom8QZdj7Zy9fZ7KmvwePbOyt9gM/w640-h360/IMG_20260904_18045570.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO bersama-sama DWI YOGA AMBAL ARISKI meminta kepada beberapa Kepala OPD dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung  memberikan uang dan barang kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO dengan total sejumlah Rp3.240.711.915,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut serta permintaan lainnya untuk kepentingan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO dengan rincian sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Permintaan uang oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada DESI LUSIANA WARDHANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 11 Desember 2025 sekira Pukul 09.00 WIB, sebelum dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, DESI LUSIANA WARDHANI diminta oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO untuk datang ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung selanjutnya Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO menyuruh DWI YOGA AMBAL ARISKI memberikan Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada DESI LUSIANA WARDHANI untuk ditandatangani dan selanjutnya disimpan oleh DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada Bulan Januari 2026, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO menyuruh DWI YOGA AMBAL ARISKI menyampaikan kepada DESI LUSIANA WARDHANI untuk membelikan Karangan Bunga atas nama Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO untuk acara Ujian Dokter Terbuka Dokter SUPRIYANTO selaku Direktur RSCM Jakarta di Universitas Airlangga dan untuk acara pelantikan Prof. BUDI SANTOSO sebagai Dekan FK Universitas Nahdatul Ulama Surabaya dengan nilai kurang lebih masing – masing sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebelumnya atas perintah Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DESI LUSIANA WARDHANI juga pernah membelikan snack berupa makanan khas tulungagung, sebanyak 1 (satu) dus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada DWI HARY SUBAGYO selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah DWI HARY SUBAGYO dilantik sebagai Kepala BPKAD, pada bulan Juli 2025 bertempat di ruang rapat Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO mengatakan kepada DWI HARY SUBAGYO ”Awakmu durung tanda tangan surat pengunduran, ben podho karo liyane” (Kamu belum tanda tangan surat pengunduran, agar sama dengan yang lain), lalu DWI YOGA AMBAL ARISKI menyerahkan Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada DWI HARY SUBAGYO, hingga akhirnya DWI HARY SUBAGYO menandatangani Surat Pernyataan tersebut, lalu disimpan oleh DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Januari 2026 di Hotel Mandarin Jakarta, atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DWI YOGA AMBAL ARISKI meminta uang kepada DWI HARY SUBAGYO sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, lalu pada akhir Januari 2026, DWI HARY SUBAGYO memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa masih pada bulan Januari 2026 pada saat DWI HARY SUBAGYO berada di Pendopo Bupati Tulungagung, DWI YOGA AMBAL ARISKI menyampaikan kepada DWI HARY SUBAGYO bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO ada kebutuhan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap permintaan tersebut selanjutnya  DWI HARY SUBAGYO meminta MOCHAMAD GANDHI selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Tulungagung, membantu mengumpulkan uang dari masing-masing bidang maupun sekretariat di BPKAD yang disisihkan dari belanja rutin/nonrutin. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiauao9VEbVI7glQxZ977kbruYm6ngIQI_2t8cbcUwVNisd7DBM-Q0e4oO9rek_Gd0Bb1_oXF07lIdGWyQcy9LJb7sPJFyCdwUlxjbWGzV0vhoU8b4lXxri2oxizw7-ZFSmJvPDz3qGCy1FoMhRpc5hgnhxZmQJjq5M1YNuIJu95pg6wnXGkv9Q_PG7NYk/s1280/IMG20260904104602_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiauao9VEbVI7glQxZ977kbruYm6ngIQI_2t8cbcUwVNisd7DBM-Q0e4oO9rek_Gd0Bb1_oXF07lIdGWyQcy9LJb7sPJFyCdwUlxjbWGzV0vhoU8b4lXxri2oxizw7-ZFSmJvPDz3qGCy1FoMhRpc5hgnhxZmQJjq5M1YNuIJu95pg6wnXGkv9Q_PG7NYk/w640-h360/IMG20260904104602_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya setelah terkumpul uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop atau map, kemudian DWI HARY SUBAGYO menyerahkannya kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada ERWIN NOVIANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, ERWIN NOVIANTO dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, beberapa hari kemudian ERWIN NOVIANTO dipanggil Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO menghadap ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya ERWIN NOVIANTO langsung menemui Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO di ruang pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO yang berada di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO meminta ERWIN NOVIANTO untuk menandatangani Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), lalu atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DWI YOGA AMBAL ARISKI menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada ERWIN NOVIANTO tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu setelah ditandatangani oleh ERWIN NOVIANTO, surat pernyataan tersebut disimpan oleh DWI YOGA AMBAL ARISKI. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada sekira bulan Maret 2026, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memanggil ERWIN NOVIANTO ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung dan meminta ERWIN NOVIANTO menyediakan uang sejumlah Rp912.000.000,00 (sembilan ratus dua belas juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun ERWIN NOVIANTO ternyata hanya sanggup mengumpulkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang secara bertahap diserahkannya kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI dan orang – orang kepercayaan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada FAJAR WIDARIYANTO selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada sekira bulan Juli 2025 setelah FAJAR WIDARIYANTO dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memanggil FAJAR WIDARIYANTO ke ruang kerjanya, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu meminta agar FAJAR WIDARIYANTO menandatangani Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), lalu DWI YOGA AMBAL ARISKI menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada FAJAR WIDARIYANTO tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu setelah ditandatangani oleh FAJAR WIDARIYANTO, DWI YOGA AMBAL ARISKI mengatakan kepada FAJAR WIDARIYANTO agar menuruti semua permintaan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, lalu surat pernyataan tersebut disimpan oleh DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada awal bulan Januari 2026, atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DWI YOGA AMBAL ARISKI menghubungi FAJAR WIDARIYANTO melalui telepon dan menyampaikan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO membutuhkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan bahwa semua pejabat juga sudah menyerahkan, hanya tinggal FAJAR WIDARIYANTO yang belum menyerahkan uang tersebut.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas permintaan dimaksud, selanjutnya FAJAR WIDARIYANTO mempersiapkan uang permintaan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian DWI YOGA AMBAL ARISKI mengambil uang tersebut di rumah pribadi FAJAR WIDARIYANTO di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJAnSIfA184mogqLpn1G2rjPTU1vjbVJof_kMUVk15M2rDCaKy05KZ522tqNp8C6xtL03qNL3Buha-dShvvr50IVJkMeTtUo5Nqd0GauZBFRatPy8nVTCe7UvQTmgoNH66pNLDS14qTltvnSUtG1nfbwqchxvY4Qdt7EA535vXXhz9XR6GdJBnWeRc0nk/s4160/IMG20260904104453.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJAnSIfA184mogqLpn1G2rjPTU1vjbVJof_kMUVk15M2rDCaKy05KZ522tqNp8C6xtL03qNL3Buha-dShvvr50IVJkMeTtUo5Nqd0GauZBFRatPy8nVTCe7UvQTmgoNH66pNLDS14qTltvnSUtG1nfbwqchxvY4Qdt7EA535vXXhz9XR6GdJBnWeRc0nk/w640-h360/IMG20260904104453.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">5. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada HARTONO selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat PolPP) Kabupaten Tulungagung melalui DANANG FEBRIANTORO selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Desember 2025 setelah HARTONO dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat PolPP) Kabupaten Tulungagung bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memerintahkan HARTONO untuk menandatangani Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu HARTONO pun menandatanganinya. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Maret 2026, DWI YOGA AMBAL ARISKI  atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO meminta uang kepada DANANG FEBRIANTORO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa kemudian DANANG FEBRIANTORO menyampaikan permintaan uang tersebut kepada HARTONO. Lalu atas permintaan dimaksud HARTONO meminta DANANG FEBRIANTORO untuk memenuhinya.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2026, DANANG FEBRIANTORO menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI  di rumah pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 12 Desember 2025 RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada pertengahan Maret 2026 Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memanggil RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, kemudian Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memerintahkan  RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN untuk menandatangani Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), lalu DWI YOGA AMBAL ARISKI menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada RENI PRASETIAWATI IKA tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu setelah RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN menandatanganinya, DWI YOGA AMBAL ARISKI menyimpan surat pernyataan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW464imG1IJ7vwE6ardjxrmiFxhWVZLjUs3831Ii7dSKUV3IkBQCvxYUSYuO_gldeDJrAU1k_xDHpxZqTP4c3xhyphenhyphenO8WmZWhz2oD1Tk6ChsZqB1wQVC5mJbmkW25rjRi0OqdvK1WoNR6OQVciv3WXuAQ0mY3s5V5hOdvYd91A2MXz_1zhzGYw0uHBexCBc/s1280/IMG20260904094448_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW464imG1IJ7vwE6ardjxrmiFxhWVZLjUs3831Ii7dSKUV3IkBQCvxYUSYuO_gldeDJrAU1k_xDHpxZqTP4c3xhyphenhyphenO8WmZWhz2oD1Tk6ChsZqB1wQVC5mJbmkW25rjRi0OqdvK1WoNR6OQVciv3WXuAQ0mY3s5V5hOdvYd91A2MXz_1zhzGYw0uHBexCBc/w640-h360/IMG20260904094448_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa masih pada Bulan Maret 2026 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DWI YOGA AMBAL ARISKI meminta uang kepada RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN untuk keperluan pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, lalu pada tanggal 09 April 2026 RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa sebelumnya juga atas permintaan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI, RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI untuk kepentingan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada SUYANTO selaku Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Januari 2026 setelah pelantikan SUYANTO sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memerintahkan SUYANTO untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh  DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO meminta uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada  SUYANTO dengan perincian sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada Bulan Oktober  2025 sampai dengan Januari 2026 sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga totalnya sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan September 2025, SUYANTO dipanggil ke ruang kerja Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, saat itu DWI YOGA AMBAL ARISKI juga ada di tempat tersebut. Pada saat itu Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO mengatakan kepada SUYANTO untuk memberikan uang kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas permintaan tersebut, maka setiap pertengahan bulan atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DWI YOGA AMBAL ARISKI datang ke ruangan SUYANTO untuk mengambil uang sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berlangsung selama 4 (empat) bulan sejak Oktober 2025 sampai dengan Januari 2026.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 16 Maret 2026, SUYANTO bertemu DWI YOGA AMBAL ARISKI di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung dan atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO meminta SUYANTO menyiapkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan halal bihalal di rumah Terdakwa  GATUT SUNU WIBOWO. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYQY2A1-c_6J7g1JngEzUlL-25VXU_41Hl2ESmvcfH3DEa6E5TAZYWhdqnjyvmc9GNIB027Be8hcnDYaqv4Xpqu67rPO64s16ohacV0BVrIvKRyZst_6zvXdcsXJALIODNrXGtVPYHevYpF6VS5XjdPhbRjvXI04XYNgEyOzAPuHtKiWJUZsoYGsgxzKU/s1280/IMG20260904104003_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYQY2A1-c_6J7g1JngEzUlL-25VXU_41Hl2ESmvcfH3DEa6E5TAZYWhdqnjyvmc9GNIB027Be8hcnDYaqv4Xpqu67rPO64s16ohacV0BVrIvKRyZst_6zvXdcsXJALIODNrXGtVPYHevYpF6VS5XjdPhbRjvXI04XYNgEyOzAPuHtKiWJUZsoYGsgxzKU/w640-h360/IMG20260904104003_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Lalu pada tanggal 24 Maret 2026, DWI YOGA AMBAL ARISKI menghubungi SUYANTO dan menanyakan perihal permintaan uang oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, hingga akhirnya SUYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada DWI YOGA AMBAL ARISKI di Barbershop depan Indomaret Gandong Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 6 April 2026, SUYANTO bersama dengan Terdakwa  GATUT SUNU WIBOWO menghadiri sebuah acara di Surabaya dan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO meminta SUYANTO menyediakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi Terdakwa  GATUT SUNU WIBOWO. Kemudian terkait permintaan uang tersebut, pada tanggal 8 April 2026 atas arahan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, DWI YOGA AMBAL ARISKI meminta uang kepada SUYANTO, lalu SUYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada DWI YOGA AMBAL ARISKI di ruang kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari TRI HADI SETYOWATI sebagai Kabag PBJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada Bulan Desember 2025 TRI HADI SETYOWATI dilantik menjadi Kabag PBJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO. Pada saat itu Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO memerintahkan TRI HADI SETYOWATI untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh  DWI YOGA AMBAL ARISKI. Setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh TRI HADI SETYOWATI, lalu disimpan oleh DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada sekira Bulan Februari 2026 DWI HARY SUBAGYO menyampaikan kepada TRI HADI SETYOWATI terkait adanya permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO. Atas permintaan tersebut, TRI HADI SETYOWATI meminta DWI BASUKI melalui AHMAT RIFAI SODIK selaku Plt. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung menyediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan DWI BASUKI pun menyanggupinya.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya pada hari yang sama AHMAT RIFAI SODIK datang ke Kantor Bagian PBJ Kabupaten Tulungagung sambil membawa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang didapatkannya dari DWI BASUKI, lalu  AHMAT RIFAI SODIK  menyerahkannya kepada TRI HADI SETYOWATI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa kemudian TRI HADI SETYOWATI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui GATOT SUWARNO.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtqGFccQ02C1SYUhZolL4L-nevnbIcMODq8sFTokqxRtK79PC_aHnkxlxp3L6pr1G6WUo5R1sYYnWJkcfZ7T9Ocpj69UqaoS_FzbCNU5rCUIytuLDER31ePvJ1_4VGrO3Mrg53P3AneDgZhmINYntoh9kywg3mIlqGkGPZiVHHmHVAqr-UQS97uqcPVlw/s4160/IMG20260904094841.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtqGFccQ02C1SYUhZolL4L-nevnbIcMODq8sFTokqxRtK79PC_aHnkxlxp3L6pr1G6WUo5R1sYYnWJkcfZ7T9Ocpj69UqaoS_FzbCNU5rCUIytuLDER31ePvJ1_4VGrO3Mrg53P3AneDgZhmINYntoh9kywg3mIlqGkGPZiVHHmHVAqr-UQS97uqcPVlw/w640-h360/IMG20260904094841.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">9. Permintaan uang dari Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp1.425.311.915,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) kepada YULIUS RAHMA ISWORO selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada sekira Bulan Desember 2025 YULIUS RAHMA ISWORO dilantik sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO meminta YULIUS RAHMA ISWORO untuk datang ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung dan meminta YULIUS RAHMA ISWORO untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian DWI YOGA AMBAL ARISKI menyerahkan surat pernyataan tersebut tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada YULIUS RAHMA ISWORO, lalu setelah YULIUS RAHMA ISWORO menandatanganinya, surat pernyataan tersebut disimpan oleh DWI YOGA AMBAL ARISKI.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah itu Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI  meminta YULIUS RAHMA ISWORO melakukan penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO atas pembayaran barang – barang dan keperluan pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO dengan total keseluruhan  sejumlah Rp721.791.915,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Januari 2026 di ruangan Sekretaris Pribadi pada Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung, DWI YOGA AMBAL ARISKI menunjukan rekapan pengeluaran untuk pembayaran atas pembelian berbagai barang bermerk seperti LV, TUMI, dan beberapa barang lainnya dengan total sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Februari 2026 di ruangan Sekretaris Pribadi pada Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung,  DWI YOGA AMBAL ARISKI menunjukan rekapan pengeluaran untuk pembayaran atas pembelian berbagai barang dengan total sejumlah Rp135.737.335,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).  </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Maret 2026 di ruangan Sekretaris Pribadi pada Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung,  DWI YOGA AMBAL ARISKI kembali menunjukan rekapan pengeluaran THR bagi keluarga Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), belanja parcel lebaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), biaya berobat selama seminggu sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan pengeluaran lainnya sejumlah Rp63.054.580,00 (enam puluh tiga juta juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp416.054.580,00 (empat ratus enam belas juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHOX9wXeNBYUS6M2WGPGYGpJSt7HRESB5uX-U-LH_BraYsHmdN6-qsPFOSqEuDnUM9slDtn0iiwFd_WfTyVAtgeDYjAiQ6-vz6JIyp9XQD-p6bY4NDOjxa6MRSZo0CDwEaMN5AswQHwJQPr3QC9wnqvG7ajwtSRCEW8MzhdreR6l8ghhknZttt1niC-Ps/s1280/IMG20260904105125_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHOX9wXeNBYUS6M2WGPGYGpJSt7HRESB5uX-U-LH_BraYsHmdN6-qsPFOSqEuDnUM9slDtn0iiwFd_WfTyVAtgeDYjAiQ6-vz6JIyp9XQD-p6bY4NDOjxa6MRSZo0CDwEaMN5AswQHwJQPr3QC9wnqvG7ajwtSRCEW8MzhdreR6l8ghhknZttt1niC-Ps/w640-h360/IMG20260904105125_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO  melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI beberapa kali juga meminta uang tunai kepada YULIUS RAHMA ISWORO dengan total sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan YULIUS RAHMA ISWORO kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI dengan perincian sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 10 Maret 2026 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 18 Maret 2026 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 10 April 2026 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas permintaan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO, pada tanggal 19 Maret 2026 YULIUS RAHMA ISWORO juga memberikan uang kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui ARIS WAHYUDIONO sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada Tanggal 10 April 2026 setelah Idul Fitri,  YULIUS RAHMA ISWORO menyerahkan uang sejumlah Rp238.520.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa DESI LUSIANA WARDHANI, DWI HARI SUBAGYO, ERWIN NOVIANTO, FAJAR WIDIYANTO, HARTONO, RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN, SUYANTO, TRI HADI SETYOWATI dan YULIUS RAHMA ISWORO terpaksa menuruti permintaan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO karena telah menandatangani surat pernyataan dan khawatir akan diberhentikan dari jabatan dan statusnya sebagai ASN oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO bersama – sama dengan DWI YOGA AMBAL ARISKI yang meminta agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menandatangani  Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa diberi tanggal dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagimana tersebut di atas dengan tujuan : </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk menekan dan mengikat para Kepala OPD dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung agar tunduk dan menuruti segala permintaan baik berupa uang maupun barang serta dalam bentuk lainnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bupati Tulungagung telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. </div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c  Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhwxKHWoRSFgxeOl7olzIvnVMxQzOFrmZQxGipk42Xp7vG1KI1F5pzRwdemeUxIIF-bj4UC_xCyrQnbi1fdFtfbgqkG4Y6j249wfJn_zId2xMEEhGGbpaIxbb09EB19h3LjyDo7_u9L_jvr-D5iS1yhvFXA2hGjl_jHRKZwFBV8_2AcQNyP3q2AlPfw0k/s1280/IMG20260904094451_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhwxKHWoRSFgxeOl7olzIvnVMxQzOFrmZQxGipk42Xp7vG1KI1F5pzRwdemeUxIIF-bj4UC_xCyrQnbi1fdFtfbgqkG4Y6j249wfJn_zId2xMEEhGGbpaIxbb09EB19h3LjyDo7_u9L_jvr-D5iS1yhvFXA2hGjl_jHRKZwFBV8_2AcQNyP3q2AlPfw0k/w640-h360/IMG20260904094451_01.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">D A N K E D U A:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO sebagai Bupati Kabupaten Tulungagung memiliki tugas dan wewenang yaitu memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengajukan dan menyusun rancangan Perda, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO baik bersama – sama dengan DWI YOGA AMBAL ARISKI maupun secara langsung oleh Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selama menjabat pada periode 14 Februari 2025 hingga pada periode tanggal 11 April 2026 telah menerima uang sejumlah Rp2.907.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO bersama-sama dengan DWI YOGA AMBAL ARISKI menerima uang sejumlah Rp1.737.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari pihak – pihak sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang sejumlah Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari AGUS PRIJANTO UTOMO selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan April 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari AGUS SULISTIONO selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung pada sekitar bulan Desember 2025 di Parkiran Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang dari EKO HERY SUSANTO sejumlah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI melalui telah menerima uang sejumlah dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari GATOT SUWARNO selaku Plt. Kabid PKKBP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung pada bulan September 2025 .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari MUHAMMAD MAKRUS MANNAN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung diantaranya di suatu tempat pada Kecamatan Tanggunggunung, Rejotangan, Karangrejo, Ngantru dan Kecamatan Bandung pada periode tahun 2025 sampai 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari SUKOWINARNO selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung pada kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-K3e-mjtoYIZ7WOo-rF6tsL4TMTSWD91NqwwmnhqjeO5YzgZd5aya3fENKr6qwE4ZPG1VmoW6yYHhaPjCopWose6H5sz93kUzT-hcF7aWIwfsPkOfREFvjtHjfe1RxSYkxQ3jCdBn9wqRYLP-lDxMA3OizO3wApMU3C3fnL_nYIEvhu4OxnYB0rVQFW0/s1280/IMG20260904104925_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-K3e-mjtoYIZ7WOo-rF6tsL4TMTSWD91NqwwmnhqjeO5YzgZd5aya3fENKr6qwE4ZPG1VmoW6yYHhaPjCopWose6H5sz93kUzT-hcF7aWIwfsPkOfREFvjtHjfe1RxSYkxQ3jCdBn9wqRYLP-lDxMA3OizO3wApMU3C3fnL_nYIEvhu4OxnYB0rVQFW0/w640-h360/IMG20260904104925_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">7. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang dari JOHANES BAGUS KUNCORO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp100.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah pribadi JOHANES BAGUS KUNCORO di Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang dari JOPAM TIKNAWANDI RANTO selaku Staf Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada Bulan Maret 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung dan di Rumah Pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO di Kelurahan Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">9. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO melalui DWI YOGA AMBAL ARISKI telah menerima uang dari SUYANTO selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) selama periode tahun 2025 sampai dengan 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">10. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO secara langsung menerima uang sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dari pihak – pihak sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">11. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO telah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari BENY ARIEASANDI selaku Kepala UPT Campur Darat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung pada bulan Januari 2026. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">12. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO telah menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari ENDRA WIBAWA selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">13. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO telah menerima uang sejumlah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari MUHAMAD ARDIAN CANDRA Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung pada Bulan Maret 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">14. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari MOHAMMAD FAHRIZA HABIB YUWANTO selaku Staf dari Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung pada Bulan Maret 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">15. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUKOWINARNO selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung pada kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 di rumah pribadi Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO di Kelurahan Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">16. Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pihak-pihak di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung pada Bulan Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmUuGmYROocs9CRrjRQaLf8S7Dxu6c_lwMPCIdnPzfKUcuHCImAZ4RVTmGsPys5vbw1gWzGt29zZp5zlsv8-2gxBzU2aaNlodqAxDeDD0pqu6C0-fHsUFyan2PTv6NVAYOyr2LyPhE8XWDBa6p6BUi1TYHG9A7EGp7TGePc1yGCZ4ajQx01uXJLyQVT_A/s1280/IMG_20260904_18055913.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmUuGmYROocs9CRrjRQaLf8S7Dxu6c_lwMPCIdnPzfKUcuHCImAZ4RVTmGsPys5vbw1gWzGt29zZp5zlsv8-2gxBzU2aaNlodqAxDeDD0pqu6C0-fHsUFyan2PTv6NVAYOyr2LyPhE8XWDBa6p6BUi1TYHG9A7EGp7TGePc1yGCZ4ajQx01uXJLyQVT_A/w640-h360/IMG_20260904_18055913.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selaku Penyelenggara Negara bersama-sama DWI YOGA AMBAL ARISKI selaku Pegawai Negeri dan diri Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO yang telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp2.907.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu harus lah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa GATUT SUNU WIBOWO selaku Penyelenggara Negara dan DWI YOGA AMBAL ARISKI selaku Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam : </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Red:</div> <div style="text-align: justify;"><i>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </i></div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor OTT KPK Di Tulungagung: Gatut Sunu Wibowo Selaku Bupati dan Dwi Yoga Ambal Ariski Selaku Ajudan Diadili Terkait Pemerasan & Gratifikasi Rp6,1 Miliar

Uang sebesar Rp6.147.711.915 berasal dari sejumlah Kepala OPD Kabupaten Tulungagung diantaranya Kadinkes, Kepala BPKAD, Kadis PUPR, Kepala D...

»

Sejarah Kelam Terulang Kembali: Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung Yang Di Tangkap KPK Diadili

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgq0p0ScMcUBpvFecWxX5tSNwEyR6_0qM7ecCKoRCtPn3qm2nO6h2EeVZrL9ir1hk_qy3RBsJsI2OcEaJ4N_SC2B9VVroLqqzOY_hjNQ0Cr92kk45YjUZ3CRmXFpdrdjy1DsJ_QX6yxspblJF-TyUEhxav3ow5Ob0EvVSoDlVTMzuayX_unOwCp5k3qG6Q/s1280/IMG_20260904_18054513.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgq0p0ScMcUBpvFecWxX5tSNwEyR6_0qM7ecCKoRCtPn3qm2nO6h2EeVZrL9ir1hk_qy3RBsJsI2OcEaJ4N_SC2B9VVroLqqzOY_hjNQ0Cr92kk45YjUZ3CRmXFpdrdjy1DsJ_QX6yxspblJF-TyUEhxav3ow5Ob0EvVSoDlVTMzuayX_unOwCp5k3qG6Q/w640-h360/IMG_20260904_18054513.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;">Sebelumnya, pada tanggal 6 Juni 2018, masyarakat Kabupaten Tulungagung dikejutkan saat KPK melakukan penangkapan terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo), Sutrisno selaku Kadis PUPR, Tigor Prakasa dan </span></span><span style="color: red; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;">Susilo Prabowo atau Embun</span></span><span style="color: red; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;"> (kontraktor) karena korupsi suap jual beli jabatan dan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung</span></span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: red;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Jumat, 04 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret tersangka Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030 ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi dugaan Pemerasan kepada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah)atau Kepala Dinas, dan penerimaan Gratifikasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada Jumat malam, 10 April 2026</span></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain Gatut Sunu Wibowo, JPU KPK juga menyeret Dwi Yoga Ambal Ariski selaku Ajudan Bupati, yang juga menjabat selaku Analis Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan kemudian menjabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung untuk diadili sebagai Terdakwa bersama sang Bos-nya (Gatut Sunu Wibowo</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVEmJIswQ4uZ0NtCGN_Cct5zQ4fsFuTYNZkgSUWXvyBdyb4TqBGu2UNPPqpU3A43t1lUcAsQA-CB0H8xXfe9Tk0r-qMi6RNnBIxT2Vh3Mr4Xoo0q0IiphnbxHkVojA99yQy1rTxat6HD2wkm6Bsbr7IGdmic_wYHfP6MYqeSV2TOghbO3uKgsyk24_Cdg/s1280/IMG20260904105124_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVEmJIswQ4uZ0NtCGN_Cct5zQ4fsFuTYNZkgSUWXvyBdyb4TqBGu2UNPPqpU3A43t1lUcAsQA-CB0H8xXfe9Tk0r-qMi6RNnBIxT2Vh3Mr4Xoo0q0IiphnbxHkVojA99yQy1rTxat6HD2wkm6Bsbr7IGdmic_wYHfP6MYqeSV2TOghbO3uKgsyk24_Cdg/w640-h360/IMG20260904105124_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus tangkap tangan KPK terhadap Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung pada tanggal 10 April  2026, mengulang sejarah kelam yang pernah terjadi 9 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni 2018 saat KPK melakukan tangkap tangan terhadap <span>Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo), Sutrisno selaku Kadis PUPR, Tigor Prakasa dan Susilo Prabowo atau Embun (kontraktor) karena korupsi suap jual beli jabatan dan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><div style="text-align: justify;">Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Majelis Hakim akhirnya menyatakan Terdakwa Syahri Mulyo, <span>Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo), Sutrisno selaku Kadis PUPR, Tigor Prakasa dan Susilo Prabowo atau Embun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korporasi (saat ini keempatnya berstatus terpidana dana mantan terpidana)</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><span><div style="text-align: justify;">Kini, bayangan kelam masa lalu itu seolah hadir kembali saat KPK melakukan tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat malam, 10 April 2026 terhadap Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya,  Dwi Yoga Ambal Ariski karena diduga melakukan tindak pidana korporasi berupa pemerasan kepada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah)atau Kepala Dinas, dan penerimaan Gratifikasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><span><div style="text-align: justify;">Sebelum menjabat sebagai Bupati, Pengusaha Gatut Sunu Wibowo adalah wakil Bupati Tulungagung. Dan pada Pilkada tahun 2024, Ia terpilih menjadi Bupati. Setahun setelah dilantik, nasibnya tragis dan langsung dijebloskan ke penjara setelah tertangkap tangan KPK</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikE0BouxPeI-JiJSo0WKrTNTD8NI-EUHSd27esKFR0qcevqNU-uMGE21UmiQO-_5Axp6J4aqlVIcuTVsoazBiaENsldHVswvKl4McZbY1-LutMl-1Ci8fprCqrfx74JhYtLcLR9WI_HR4xlWQt_BwaeKAuHT64rUSVNG9cfKoAY3N0lQeY9scJHBjKSzc/s1280/IMG_20260904_18045570.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikE0BouxPeI-JiJSo0WKrTNTD8NI-EUHSd27esKFR0qcevqNU-uMGE21UmiQO-_5Axp6J4aqlVIcuTVsoazBiaENsldHVswvKl4McZbY1-LutMl-1Ci8fprCqrfx74JhYtLcLR9WI_HR4xlWQt_BwaeKAuHT64rUSVNG9cfKoAY3N0lQeY9scJHBjKSzc/w640-h360/IMG_20260904_18045570.jpg" width="640" /></a></div></div></span><span><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang diperoleh beritakorupsi.co dari beberapa sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang tidak bersedia disebutkan namanya menyebutkan, selama setahun kepemimpinan Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung, banyak ASN/pejabat yang merasa tidak diperlakukan dengan baik bahkan Ia dianggap arogan dengan melontarkan kata-kata yang tak sedap ditelinga, memindahkan pejabat OPD yang dianggap tidak loyal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;"><span><i>"Kasar dan sadis. Arogan memang orangnya. Di beri advice malah dikira ga loyal,"</i></span><span> ujar sumber</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div></span><span><div style="text-align: justify;">Disisi lain, ada juga sumber yang menyatakan bahwa tertangkapnya Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung oleh KPK adalah hasil "rekayasa" orang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah kasus OTT KPK terhadap Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung karena rekayasa orang dalam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri? Atau memang laporan murni oleh para pejabat yang dimintai duit sesuai dakwaan JPU KPK dan bukan hasil rekayasa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;">Untuk membuktikan ada tidaknya rekayasa dalam kasus tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung akan terungkap dari keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU KPK dalam persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><span><div style="text-align: justify;"><span><span>Sementara dalam dakwaan JPU KPK yang dibacakan di persidangan pada Jumat, 04 September 2026 terungkap bahwa total uang yang diduga diterima Terdakwa Gatut Sunu Wibowo baik langsung maupun tidak langsung adalah sebesar Rp6.147.711.915 </span></span><span>dengan rincian: hasil Pemerasan dari sejumlah Kepala OPD adalah sebesar </span><span><span>Rp3.240.711.915</span></span><span> dan berupa Gratifikasi dari sejumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.907.000.000</span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn4_E5ycPBn2U8Wn1Del9J2JyDmfUoTSHBPNCsKxBW8jmmYxAhT49t2uOncBwQ-zx9F9q-RJ00l3DdkaV0ic9CFV6crbNYDzTEDRUGwwDnWe2s0ZdCM_3G44pI-o5hDV3wdJSHoF8rHOwdrpgg9Agp5f3ehKFrjWKwt-hvX5cXJ-2F8_NKT0iXv-KIxeE/s1280/IMG20260904104925_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn4_E5ycPBn2U8Wn1Del9J2JyDmfUoTSHBPNCsKxBW8jmmYxAhT49t2uOncBwQ-zx9F9q-RJ00l3DdkaV0ic9CFV6crbNYDzTEDRUGwwDnWe2s0ZdCM_3G44pI-o5hDV3wdJSHoF8rHOwdrpgg9Agp5f3ehKFrjWKwt-hvX5cXJ-2F8_NKT0iXv-KIxeE/w640-h360/IMG20260904104925_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div></span><span><div style="text-align: justify;">Berdasarkan rincian yang terungkap dalam persidangan, aliran dana tersebut tidak datang dari satu sumber, melainkan dikumpulkan dari sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diantaranya: DESI LUSIANA WARDHANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Rp5,4 juta,; DWI HARY SUBAGYO selaku Kepala BPKAD Rp80 juta,;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;">Kemudian dari ERWIN NOVIANTO selaku Kepala Dinas PUPR Rp700 juta,; FAJAR WIDARIYANTO selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp100 juta,; HARTONO selaku Kasat PolPP Rp10 juta,; RENI PRASETIAWATI IKA SEPTIWULAN selaku Kadinsos Rp40 juta,; SUYANTO selaku Plt Kadis DLH Rp380 juta,; TRI HADI SETYOWATI sebagai Kabag PBJ pada Sekretariat Daerah Rp500 juta,; YULIUS RAHMA ISWORO selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Rp1.425.311.915 serta puluhan pejabat lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><span><div style="text-align: justify;">Sehingga total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa Gatut Sunu Wibowo baik langsung maupun tidak langsung sebesar Rp6.147.711.915 dengan rincian: hasil dugaan pemerasan sebesar Rp3.240.711.915 dan hasil penerimaan gratifikasi sejumlah Rp2.907.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;">Dari total uang sebesar Rp6.147.711.915 adalah bersumber dari puluhan pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pola dugaan yang terbangun menunjukkan adanya tekanan atau permintaan dana yang oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo baik langsung maupun tidak langsung termasuk melalui ajudannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><span><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU KPK, Terdakwa Gatut Sunu Wibowo dijerat dengan dua  pasal yaitu terkait dengan pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c  Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;">Dan terkait penerimaan gratifikasi, Terdakwa Gatut Sunu Wibowo dijerat Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfCjCxIvWmlh2bbNIkbKux_W9piwazjo_jVeIdpFcEJ-vas45iVeQQrNexfxDKeD_feIu18JSTVUi3TbCubw9bhErJ8wwC0-496zIj_WgpVQwCbEjqQ7aZg76cIEqWGpe__inf6g25ETgOa5twkMqY91klT_VgKx1CkQ6EUCLJShCDdY5j0kVI4tcFr1o/s1280/IMG20260904105122_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfCjCxIvWmlh2bbNIkbKux_W9piwazjo_jVeIdpFcEJ-vas45iVeQQrNexfxDKeD_feIu18JSTVUi3TbCubw9bhErJ8wwC0-496zIj_WgpVQwCbEjqQ7aZg76cIEqWGpe__inf6g25ETgOa5twkMqY91klT_VgKx1CkQ6EUCLJShCDdY5j0kVI4tcFr1o/w640-h360/IMG20260904105122_01.jpg" width="640" /></a></div></div></span><span><div style="text-align: justify;">Sedangkan perbuatan terdakwa Dwi Yoga Ambal Ariski hanya dijerat satu pasal yaitu terkait kasus pemerasan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span><div style="text-align: justify;">Fakta, bahwa dua Kepala Daerah di Kabupaten Tulungagung dalam rentang waktu 8 tahun (2018 - 2026) sama-sama terjerat kasus korupsi tangkap tangan KPK yang memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan integritas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><span><div style="text-align: justify;">Berbeda dengan kasus Syahri Mulyo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, proses hukum terhadap Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya masih terus berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU KPK pada sidang yang kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, 11 September 2026</div></span></div><p></p> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sejarah kelam ini seharusnya menjadi cermin sekaligus peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara di mana pun: kekuasaan yang tidak dijaga integritasnya akan mudah tergelincir ke dalam perbuatan terlarang. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></div><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Sejarah kelam ini tidak hanya menimpa Kepala Daerah di Kabupaten Tulungagung tetapi Jawa Timur pada umumnya. Sebab, dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur, sebanyak 57,89 persen telah tersert dalam lingkaran hitam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Apakah para Kepala Daerah di Jawa Timur akan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran atau menganggap bahwa yang tertangkap bernasib apes atau sial.sedangkan mereka yang tidak tertangkap bernasib mujur?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><i>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</i></div></span></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sejarah Kelam Terulang Kembali: Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung Yang Di Tangkap KPK Diadili

Sebelumnya, pada tanggal 6 Juni 2018, masyarakat Kabupaten Tulungagung dikejutkan saat KPK melakukan penangkapan terhadap Syahri Mulyo selak...

»