BERITAKORUPSI.CO

Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizzd9fEL01sAMcl5DegbzFfvitIXbiylu-oHXP1k1wVXHwGyyzqCzuYhxomoRCKdQWkWgC9izsc4dwOF6Ojbhbbyx_H2r6UHiZarrVu2WiBFVIcDoAZg6Ka3lbFo1kfGyTowG_LlIzUwhHF3HrDYGfe4G7GiZgvixw7fNVRYurW7x2xLQWcjQgjIjU5XY/s1599/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizzd9fEL01sAMcl5DegbzFfvitIXbiylu-oHXP1k1wVXHwGyyzqCzuYhxomoRCKdQWkWgC9izsc4dwOF6Ojbhbbyx_H2r6UHiZarrVu2WiBFVIcDoAZg6Ka3lbFo1kfGyTowG_LlIzUwhHF3HrDYGfe4G7GiZgvixw7fNVRYurW7x2xLQWcjQgjIjU5XY/w640-h360/15.jpg" width="640" /></a></div><h3>"Nama Indah Bekti Pertiwi absen dalam dakwaan KPK meski disebut sebagai sumber dana Rp500 juta. Pengacara Yunus Mahatma buka suara soal rencana pernikahan mereka di tengah tuduhan suap yang menyeret Bupati Ponorogo.". Oleh: Jentar S</h3></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO - "Uang Rp500 juta mungkin cukup untuk membeli rumah atau merenovasi bangunan, tetapi tidak akan pernah cukup untuk menebus hilangnya kehormatan dan tahun-tahun berharga di dalam penjara."</div><div style="text-align: justify;">

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Mungkin kalimat diataslah yang saat ini tepat dalam perjalanan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama 
Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, akhirnya
 bergulir di Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada Jumat, 10 April 2026. 
Namun, di balik jeruji besi dan tumpukan berkas dakwaan JPU KPK, 
tersimpan cerita rumit tentang asmara terlarang, uang tunai ratusan juta
 rupiah, dan sebuah pertanyaan besar: Mengapa nama "Indah Bekti Pertiwi"
 seolah dihapus dari peta kronologi kejahatan ini?</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Kasus
 yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025 
silam itu memang telah menjerat empat tersangka utama: Sugiri Sancoko 
selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah dan 
Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya Sucipto, dan sang terdakwa, Yunus
 Mahatma Sucipto sudah terlebih dulu divonis 2 tahun penjara. 
Namun, sorotan publik kini tertuju pada peran wanita bernama Indah Bekti
 Pertiwi, yang dikabarkan merupakan "teman khusus" sekaligus calon istri
 baru Yunus Mahatma. Hubungan Khusus yang Tak Terbantahkan Konfirmasi
 mengenai hubungan istimewa antara Yunus Mahatma dan Indah Bekti Pertiwi
 akhirnya keluar dari mulut Rizky, Penasehat Hukum Terdakwa Yunus 
Mahatma. Dalam wawancara eksklusif, Sabtu malam, 11 April 2026, Rizky 
membenarkan isu yang selama ini menjadi desas-desus di kalangan pejabat 
maupun masyarakat Ponorogo. "Betul ada hubungan karena memang Pak Yunus akan menikahi Bu Indah," tegas Rizky. Namun,
 pengakuan ini memunculkan teka-teki hukum. Jika Indah adalah sumber 
dana dan pihak yang mengetahui aliran uang tersebut sekaligus sebagai 
pintu masuk terjadinya OTT, mengapa namanya tidak dicantumkan dalam 
surat dakwaan terhadap keempat terdakwa? Rizky berdalih bahwa framing 
kasus ini difokuskan pada motif mempertahankan jabatan, bukan pada 
asal-usul uang atau dinamika pribadi para pelaku. "Kenapa nama Bu
 Indah tidak disebut dalam dakwaan, karena framing yang dibawa adalah 
bahwa uang Rp500 juta itu digunakan untuk mempertahankan jabatan. 
Padahal dalam konteks ini tidak ada pembicaraan terkait mempertahankan 
jabatan," klaim Rizky, yang juga disebut Indah sebagai pengacaranya Jejak Uang Rp500 Juta: Dari Deposito Indah ke Tangan Bupati Narasi
 yang dibangun oleh Penasehat Hukum Terdakwa Yunus adalah seolah ingin 
memisahkan aspek romansa dari Tindak Pidana Korupsi. Namun, fakta di 
lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari dua narasumber kunci yang 
meminta anonimitas, menceritakan kisah yang sangat berbeda dan saling 
berkait kelindan. Menurut sumber pertama, pintu masuk OTT 7 
November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah 
secara langsung. "Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah 
menarik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian 
Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumah Nanik (Kepala Desa yang 
juga adik ipar Bupati Sugiri Sancoko). Uang itu diserahkan kepada Nanik 
untuk diteruskan ke Bupati Sugiri menjelang waktu salat Jumat," ungkap 
sumber tersebut dengan rinci. Setelah misi "pengantaran uang" 
selesai, keduanya reportedly melanjutkan perjalanan ke Madiun dan 
check-in di Hotel Merdeka atas nama Yunus Mahatma. Tragisnya, 
petualangan asmara mereka berakhir dramatis di sana. "Sekitar 
pukul 14.30 WIB, Indah pergi ke toko Matahari di sebelah hotel, 
sedangkan Yunus menunggu di kamar. Saat berada di Matahari, Indah 
ditangkap oleh tim KPK, lalu dibawa kembali ke kamar hotel di mana tim 
KPK sudah menunggu Yunus," lanjut sumber tersebut menggambarkan 
detik-detik penangkapan yang kini menjadi sejarah kelam bagi 
pemerintahan Ponorogo. Aset Mencurigakan dan Status Pernikahan Ganda? Keterlibatan
 Indah tidak berhenti pada peristiwa OTT. Penyelidikan lebih dalam 
mengungkap adanya aliran dana dan aset yang mengarah pada dugaan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sumber menyebutkan bahwa pada Agustus 
2025—tiga bulan sebelum OTT—Yunus membelikan sebuah rumah seharga Rp1,6 
miliar untuk Indah di Jalan Kalimosodo No. 45, Kota Madiun. Rumah 
tersebut sebelumnya milik Doni seorang anggota polisi berpangkat IPTU 
yang bertugas di Polda Papua. "Bukan hanya rumah, Yunus juga 
memberikan uang Rp450 juta kepada Indah untuk renovasi, yang dibayarkan 
langsung ke pemborong. Semua transaksi ini menggunakan uang Yunus, namun
 atas nama Indah," jelas sumber. Lebih parah lagi, terdeteksi 
adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, 
Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan 
sertifikat SHM 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski 
Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus Pertanyaan mendasar pun muncul: Bagaimana status pernikahan Indah Bekti Pertiwi saat transaksi-transaksi ini terjadi? Sumber
 kedua mengonfirmasi bahwa Indah sebenarnya masih memiliki suami.  
Namun, dinamika perceraian terjadi beriringan dengan kasus korupsi ini 
terungkap saat OTT berlangsung "Indah sudah menggugat suaminya 
pada Desember 2025, Sementara istri sah Yunus Mahatma juga menggugat 
cerai suaminya pada Februari 2026," papar sumber kedua. Kondisi 
ini memperkuat dugaan bahwa hubungan Yunus dan Indah bukan sekadar 
perselingkuhan biasa, melainkan sebuah kemitraan yang melibatkan 
pertukaran sumber daya finansial dan dukungan emosional di tengah badai 
hukum. Dakwaan yang Dipertanyakan Hingga
 saat ini, publik masih bertanya-tanya mengapa kronologi OTT yang begitu
 detail, termasuk peran sentral Indah Bekti Pertiwi dalam penyediaan 
dana Rp500 juta, tidak diuraikan secara gamblang dalam dakwaan JPU KPK. 
Apakah ada perlindungan khusus bagi Indah? Apakah Indah punya peran 
dalam kasus ini yang menyelamatkan diri sendiri namun mengorbankan calon
 suaminya? Ketika BERITAKORUPSI.CO mencoba mengonfirmasi langsung
 kepada Indah Bekti Pertiwi melalui telepon, ia menghindari pertanyaan 
substantif dan merujuk semua jawaban kepada tim hukumnya. "Tanyakan ke Pengacara saya saja, di BAP semua sudah ada," kata Indah singkat sebelum mengakhiri panggilan. Wawancara eksklusif Pada
 Sabtu malam, 11 April 2026, Rizky selaku Penasehat Hukum Terdakwa Yunus
 Mahatma yang juga disebut Indah Bekti Pertiwi selaku Pengacaranya 
membenarkan adanya hubungan khusus antara Yunus Mahatma dengan Indah 
Bekti Pertiwi Dalam wawancara tersebut dengan Rizky  terungkap 
selain hubungan khusus, bahwa Yunus Mahatma selalu Direktur RSUD dr 
Harjono S Ponorogo akan menikahi Indah Bekti Pertiwi. Hasil wawancara 
lebih lanjut adalah: Ditanya; Kalau
 membaca dakwaan Jaksa KPK tidak menguraikan kronologis terjadinya OTT 
tanggal 7 November 2025. Apa tanggapan Anda terkait dengan dakwaan 
tersebut?.  Apakah ini OTT atau penyidikan karena di dakwaan itu tidak 
dijelaskan bagaimana Terdakwa ini bisa sampai disidangkan Rizky : Kalau
 menurut pendapat saya, dengan dakwaan itu sebetulnya poin OTT yang 500 
juta di tanggal 7 itu sebenarnya sudah dijabarkan oleh Jaksa dalam 
dakwaan tetapi konteksnya mereka bukan menarik dalam OTT tapi mereka 
menarik dalam dugaan Pak Yunus selaku pemberi suap dalam konteks 
mempertahankan jabatannya sebagai Direktur rumah sakit. Awalnya seperti 
itu. Ditanya,; Artinya di 
dakwaan itu dijelaskan terkait dengan uang 500 juta yang diberikan Yunus
 dan Indah ke Bupati Sugiri melalui adik Sugiri Sancoko yaitu Nanik 
seorang Kepala Desa di Ponorogo? Rizky: Iya
 betul, tapi konteksnya Jaksa itu menarik bahwa uang 500 juta itu 
merupakan lanjutan yang mana 400 juta sudah diberikan di awal tahun, 
gitu artinya Jaksa. Ditanya; Artinya
 setelah uang itu diberikan oleh Yunus dan Indah sekitar jam 10.00 atau 
jam 11.00 ke Bupati Sugiri melalui adiknya yaitu Ninik barulah terjadi 
ott itu sekitar jam 03.00 sore Rizky ; Ya sore Ditanya; Benar nggak kalau Indah dan Yunus ditangkap di salah satu kamar Hotel Merdeka di kota Madiun? Rizky; Kalau
 di Hotel sih nggak. Konteksnya itu begini, saya ceritain biar nggak 
putus-putus ya. Kenapa nama Bu Indah tidak disebut dalam surat dakwaan. 
Ini pertanyaan kan. Awal mulanya itu tanggal 3 November (2025) Bupati 
Sugiri tiba-tiba minta uang ke Pak Yunus. Pak Yunus bilang kalau segitu 
saya tidak ada tapi saya usahakan. Terus singkat cerita besoknya 
dipanggil lagi dan mengatakan nggak jadi saya butuh satu setengah M. 
Terus besoknya dipanggil kan dan mengatakan saya butuh 2 M. Tapi Pak 
Yunus bilang saya tidak bisa menyanggupi. Lalu Pak Yunus konsultasi 
ngobrollah dengan  Bu Indah. Saat itu Pak Yunus bilang  ada permintaan 
dari Bupati. Bu Indah bilang nggak usah dikasih. Lalu Pak Yunus bilang 
ya udah kalau gitu ke rentenir aja, ngomong gitu ke Bu Indah. Ngapain ke
 rentenir mahal bunganya, kata Bu Indah. Ya udah saya pinjam uangmu aja 
 nanti saya balikin ini soalnya Bupati sudah minta terus gitu kan, 
akhirnya dipinjamilah oleh Bu Indah sebesar 500 juta Rizky; Bu
 Indah itu di OTT di mall apa dimana gitu ya saya lupa. Nah yang bikin 
kita semua kaget termasuk Pak Yunus sendiri adalah karena freming yang 
dibawa adalah bahwa uang itu digunakan untuk mempertahankan jabatan.  
Itu freming yang muncul di permukaan uang suap itu diberikan oleh Yunus 
Mahatma kepada Bupati untuk mempertahankan jabatan. Padahal dalam 
konteks ini tidak ada pembicaraan terkait mempertahankan jabatan karena 
memang Direktur rumah sakit itu usianya paling tua adalah 61 tahun. Jadi
 usia secara administrasi Pak Yunus nggak bisa diperpanjang Ditanya; Pertanyaan
 di awal, mengapa nama Indah Bekti Pertiwi tidak disebutkan dalam surat 
dakwaan. Sebab berdasarkan informasi  bahwa Indah dan Yunus sama-sama 
kerumahnya Ninik untuk menyerahkan uang sebesar 500 juta ke Ninik untuk 
kebutuhan Bupati Sugiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah uang itu 
diserahkan ke Ninik, Indah dan Yunus berangkat ke Madiun dan mampir ke 
Hotel Merdeka di Madiun. Indah diamankan KPK di Matahari yang berdekatan
 dengan Hotel Merdeka lalu dibawa kamar Hotel di mana Yunus ada di sana.
 Lalu Yunus dan Indah dibawa oleh KPK ke Ponorogo. Di Ponorogo KPK 
mengamankan Sucipto, Agus selaku Sekda lalu Sugiri selaku Bupati dan 
beberapa orang lainnya. Apakah hal itu benar?  </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> Rizky ; Kalau
 di kamar nggak sebenarnya tidak lagi di kamar. Pak Yunus posisinya lagi
 berenang kalau menurut informasi. Kenapa ada di situ karena Pak Yunus 
mau olahraga. Bu Indah itu kalau nggak salah di mall ya lalu di bawa ke 
Ponorogo. Seingat saya waktu Bu Indah cerita itu, posisinya bukan hanya 
berdua tapi rame sama teman-temannya Pak Yunus di restoran Ditanya; Pertanyaan
 berikutnya. Benar nggak ada hubungan khusus antara Yunus Mahatma dengan
 Indah Bekti Pertiwi sehingga Indah menggugat cerai suaminya pada 
Desember 2025 sementara Yunus Mahatma digugat cerai oleh istrinya pada 
Februari 2026 Rizky; Oh kalau itu sebetulnya saya tahu sih ceritanya tapi maksud saya tidak bisa terlalu jauh kalau masalah pribadi. Ditanya; Tapi benar ada hubungan khusus mereka berdua? Rizky; Kalau hubungan betul karena Pak Yunus memang rencana mau menikahi Bu Indah Ditanya ; Apakah
 Yunus atau Indah pernah cerita kalau Yunus Mahatma pernah membelikan 
satu unit rumah di kota Madiun senilai 1,6 miliar kemudian Yunus juga 
mentransfer uang sebesar Rp450 juta untuk renovasi rumah?. Iu yang 
pertama. Yang kedua, ada rumah di Ponorogo dimana SHM-nya atas nama 
Indah Bekti Pertiwi tetapi Indah maupun Yunus sama-sama tidak mengakui Rizky; Kalau yang Madiun ya, setahu saya itu rumahnya Bu Indah bukan dibelikan Pak Yunus. Itu dibeli Bu Indah Ditanya; Itu
 dibeli Indah atas sepengetahuan suaminya atau tanpa sepengetahuan 
suaminya. Karena berdasarkan informasi bahwa rumah itu dibeli oleh Yunus
 dan rumah tersebut sudah atas nama Indah Bekti Pertiwi Rizky; Kalau
 itu saya kurang paham. Karena kita tidak mengurusi urusan Bu Indah. 
Jadi saya kurang paham kalau itu. Kalau setahu saya itu rumahnya Bu 
Indah tapi saya kurang tahu itu atas nama siapa ya Ditanya; Lalu kalau rumah yang di Ponorogo apakah Indah juga pernah cerita? Rizky; Itu atas nama siapa Ditanya; Berdasarkan
 informasi, bahwa SHM tersebut atas nama Indah Bekti Pertiwi dan SHM itu
 sudah disita namun Indah tidak mengakui kalau itu miliknya dan Yunus 
pun tidak mengakui kalau dia yang membeli. Apakah Indah pernah cerita? Rizky; Kalau
 itu saya kurang paham, karena saya tidak mengetrack asetnya Bu Indah 
karena yang kita track adalah aset yang disita KPK atas nama Pak Yunus Ditanya; Anda
 dipakai sebagai PH atau Advokat yang mendampingi Indah. Apa alasannya, 
apakah ada dugaan pengembangan dalam kasus ini atau bagaimana?. Karena 
pada tanggal 20 Januari 2026, Indah dan beberapa orang lainnya diperiksa
 KPK. Ada nggak kaitannya dalam hal itu? Rizky; Saya
 dijadikan kuasa pada April paska menurut keterangannya Pak Yunus 
setelah memberhentikan atau mencabut kuasa yang lama. Saya menerima 
kuasa dari Pak Yunus, saya belum menerima kuasa dari Bu Indah. Lalu
 bagaimana kasus ini selanjutnya, apakah JPU KPK akan mengungkap secara 
terang benderang seperti puluhan kasus Korupsi tangkap tangan KPK di 
Jawa Timur dimana kronologisnya diuraikan secara lengkap dalam dakwaan 
atau akan tetap tertutup rapat? Sidang terhadap Terdakwa Yunus 
Mahatma masih berlanjut. Apakah dalam persidangan selanjutnya akan 
menguak narasi "cinta yang tertunda" ini hanyalah drama sampingan, atau 
justru kunci utama yang membuka tabir bagaimana uang rakyat dialirkan 
melalui kantong-kantong pribadi demi melanggengkan kekuasaan dan 
hubungan terlarang. Satu hal yang pasti, nama Indah Bekti Pertiwi
 mungkin tidak tertulis di atas kertas dakwaan JPU KPK maupun putusan 
Majelis Hakim, namun jejaknya terpatri kuat dalam fakta persidangan yang
 sedang berlangsung maupun di masyarakat. </div></div>

Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

"Nama Indah Bekti Pertiwi absen dalam dakwaan KPK meski disebut sebagai sumber dana Rp500 juta. Pengacara Yunus Mahatma buka suara soal...

Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD Ponorogo Diadili Setelah di OTT KPK Dalam Dugaan Menerima, Memberi Suap Serta Gratifikasi

00.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6ghZ2EsLeanGlE9fWIbC9N7tDL5v5MSJEfxYvj5QbbM8_TA3bjIEAHdiXhbJX7KGoDBflq5JbASgr-mnrSdpWpccemQeIk3IAzUDIUa4O5D0Cuje7cAcCmMgf8gtOgsbqU_JqCJ9_zJDZ3-mTtXoDqlE0MB0C4VneKpMURAEjZCPlbNUqys6lVwlFOA/s1599/15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6ghZ2EsLeanGlE9fWIbC9N7tDL5v5MSJEfxYvj5QbbM8_TA3bjIEAHdiXhbJX7KGoDBflq5JbASgr-mnrSdpWpccemQeIk3IAzUDIUa4O5D0Cuje7cAcCmMgf8gtOgsbqU_JqCJ9_zJDZ3-mTtXoDqlE0MB0C4VneKpMURAEjZCPlbNUqys6lVwlFOA/w640-h360/15.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa dr. Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Ponorogo </td></tr></tbody></table><h4>Rizky selaku PH Terdakwa Yunus Mahatma: "Kalau menurut pendapat saya, dengan dakwaan itu sebetulnya poin OTT yang 500 juta di tanggal 7 itu sebenarnya sudah dijabarkan oleh Jaksa dalam dakwaan tetapi konteksnya mereka bukan menarik dalam OTT tapi mereka menarik dalam dugaan Pak Yunus selaku pemberi suap dalam konteks mempertahankan jabatannya"</h4>BERITAKORUPSI.CO - "Ketika uang dijadikan alat untuk membeli loyalitas dan jabatan, maka penjara adalah harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan yang telah digadaikan". Mungkin kalimat diataslah yang saat ini tepat dalam perjalanan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025 Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 7 November 2025 mengamankan sejumlah orang, diantaranya Sugiri Sancoko selaku Bupati, dr. Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S, Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda Ponorogo, Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya dan beberapa orang lainnya Dari sejumlah orang yang diamankan KPK tersebut, sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai Tersangka, yaitu Sucipto Direktur CV Cipto , Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), Agus Pramono (Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo),  Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo) Terdakwa Sucipto sudah terlebih dulu disidangkan dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya beberapa Minggu lalu <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBD6iiuRPz_MRcIV4OScIchb7qI6IOPOaxQRIQ7nTMT8FloDojFeijfSq7b3SMs451Ipm0HK68HbOBzKdfjNAuR59v0o4FCnWCvWiHgBgsNk_DyhqeJrc0zzXaP40p6x3ctsK5Z1AX3tzJUHyfRjigBCVLnnmQzPybayLUUDGcvY067Md62Q-Wh-h7_zY/s640/h...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBD6iiuRPz_MRcIV4OScIchb7qI6IOPOaxQRIQ7nTMT8FloDojFeijfSq7b3SMs451Ipm0HK68HbOBzKdfjNAuR59v0o4FCnWCvWiHgBgsNk_DyhqeJrc0zzXaP40p6x3ctsK5Z1AX3tzJUHyfRjigBCVLnnmQzPybayLUUDGcvY067Md62Q-Wh-h7_zY/w640-h360/h...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sucipto (kemeja putih) </td></tr></tbody></table>Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa Terdakwa Yunus Mahatma diduga menerima uang suap sebesar Rp950 juta dari Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang mengerjakan proyek instalasi rawat inap dengan nilai anggaran sebesar Rp14 miliar. Alasan Yunus Mahatma bahwa Uang itu akan diberikan kepada Bupati Sugiri Sancoko, sementara antara Sucipto dan Sugiri Sancoko tidak saling kenal. Hal ini terungkap dalam persidangan saat Sucipto disidangkan Pemberian sejumlah uang oleh Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan agar  jabatan Terdakwa selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo diperpanjang oleh Bupati hingga tahun 2027 Selain menerima uang suap, terdakwa juga diduga memberikan uang suap kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang totalnya Sebesar Rp1,315 miliar serta Terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Rp246 juta Itulah sebabnya, JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa dengan beberapa Pasal, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 126 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJZ_gS6PCsyX23rlbN_oZbubJCUmbYMAf54ycBJxNPrzU016nm1IwFHUbBDNjwLTOqIFuaRauKDwvOUe-vP0wkl6cRmbKBNbAEttX-2exeVaxVExdX9ppRqyqxJcoXsMUSj-czT7XJTnq1m7FYYZNmeR9MXmuYn6lV881RRrzyyvGucb7jWhA7uHq0xy4/s1168/19.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="1168" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJZ_gS6PCsyX23rlbN_oZbubJCUmbYMAf54ycBJxNPrzU016nm1IwFHUbBDNjwLTOqIFuaRauKDwvOUe-vP0wkl6cRmbKBNbAEttX-2exeVaxVExdX9ppRqyqxJcoXsMUSj-czT7XJTnq1m7FYYZNmeR9MXmuYn6lV881RRrzyyvGucb7jWhA7uHq0xy4/w640-h272/19.jpg" width="640" /></a></div>   </div><div style="text-align: justify;">ATAU KEDUA, PERTAMA; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 126 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DAN KEDUA, PERTAMA; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat (1) Juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbSAz1PmeopJG_BtmlTSI3IIK3cz3_p_LFwKP5vZmtvbldRmLO6kpxNYBPqrQUrMpksHthqYM1RJHUa3I82c56e3JmzsbgacrObs5Zm7r8xrIkP5I_btVwLVHnNvfQ9ClN5y2FFhavYmIUku_uhEnmQXyG4zfmFJEB7ZFzG3-WEOxIr3_skvgqA1L87gk/s1599/15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbSAz1PmeopJG_BtmlTSI3IIK3cz3_p_LFwKP5vZmtvbldRmLO6kpxNYBPqrQUrMpksHthqYM1RJHUa3I82c56e3JmzsbgacrObs5Zm7r8xrIkP5I_btVwLVHnNvfQ9ClN5y2FFhavYmIUku_uhEnmQXyG4zfmFJEB7ZFzG3-WEOxIr3_skvgqA1L87gk/w640-h360/15.jpg" width="640" /></a></div>DAN KETIGA; Terkait penerimaan uang sebesar Rp 246 juta yang bersumber dari Sukeri Rp66.800.000, dari Sucipto Rp80 juta, dan dari Bambang Yudi Setiawan Rp100 juta Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kasus Korupsi yang menyeret Terdakwa Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo bermula dari tangkap tangan KPK pada 7 November 2025, atau berawal dari penyidikan? Mengapa dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Sucipto, Yunus Mahatma, Sugiri Sancoko dan Terdakwa Agus Pramono tidak menguraikan kronologis terjadinya OTT pada tanggal 7 November 2025 untuk menjelaskan dimana Terdakwa Yunus Mahatma Diamankan KPK dan bersama siapa? Mengapa nama Indah Bekti Pertiwi, wanita yang dikabarkan teman khusus Terdakwa Yunus Mahatma? Benarkah Indah berperan dalam mengungkap terjadinya kasus ini sehingga namanya terselamatkan alias tidak disebutkan dalam surat dakwaan keempat Terdakwa? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYn_uUhE1K2_6l5xRqvBOHu__zsfD0G2Y6UKNuK4VlW_k5Y9YIqEIkg-ZhjVbiQctIGF69UrcZgIgTYFhXcJQEgIYCO7OicqL4S-Cx8KO2Z9nJo3ckGIXbwui9B0991wqzBkJ_EjV_n3QCDf1LcH6uRynEhmRb5fMZIDwaAWG0s0TIylHzuHZ5LFah08A/s1600/20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYn_uUhE1K2_6l5xRqvBOHu__zsfD0G2Y6UKNuK4VlW_k5Y9YIqEIkg-ZhjVbiQctIGF69UrcZgIgTYFhXcJQEgIYCO7OicqL4S-Cx8KO2Z9nJo3ckGIXbwui9B0991wqzBkJ_EjV_n3QCDf1LcH6uRynEhmRb5fMZIDwaAWG0s0TIylHzuHZ5LFah08A/w640-h360/20.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Rizky selaku PH Terdakwa Yunus Mahatma, bahwa dakwaan JPU KPK sudah dijabarkan dalam dakwaan tetapi konteksnya bukan OTT tapi dalam dugaan Terdakwa selaku pemberi suap dalam konteks mempertahankan jabatannya "Kalau menurut pendapat saya, dengan dakwaan itu sebetulnya poin OTT yang 500 juta di tanggal 7 itu sebenarnya sudah dijabarkan oleh Jaksa dalam dakwaan tetapi konteksnya mereka bukan menarik dalam OTT tapi mereka menarik dalam dugaan Pak Yunus selaku pemberi suap dalam konteks mempertahankan jabatannya sebagai Direktur rumah sakit. Awalnya seperti itu. Artinya di dakwaan itu dijelaskan terkait dengan uang 500 juta yang diberikan Yunus dan Indah ke Bupati Sugiri melalui adik ipar Sugiri Sancoko yaitu Nanik seorang Kepala Desa di Ponorogo sekaligus sebagai pintu masuk terjadinya OTT?. Dan hal inipun dibenarkan Rizky. "Iya betul, tapi konteksnya Jaksa itu menarik bahwa uang 500 juta itu merupakan lanjutan yang mana 400 juta sudah diberikan di awal tahun, gitu artinya Jaksa" Lebih lanjut Rizky menjelaskan. "Konteksnya itu begini, saya ceritain biar nggak putus-putus ya. Kenapa nama Bu Indah tidak disebut dalam surat dakwaan. Ini pertanyaan kan. Awal mulanya itu tanggal 3 November (2025) Bupati Sugiri tiba-tiba minta uang ke Pak Yunus. Pak Yunus bilang kalau segitu saya tidak ada tapi saya usahakan. Terus singkat cerita besoknya dipanggil lagi dan mengatakan nggak jadi saya butuh satu setengah M. Terus besoknya dipanggil kan dan mengatakan saya butuh 2 M. Tapi Pak Yunus bilang saya tidak bisa menyanggupi. Lalu Pak Yunus konsultasi ngobrollah dengan  Bu Indah. Saat itu Pak Yunus bilang  ada permintaan dari Bupati. Bu Indah bilang nggak usah dikasih. Lalu Pak Yunus bilang ya udah kalau gitu ke rentenir aja, ngomong gitu ke Bu Indah. Ngapain ke rentenir mahal bunganya, kata Bu Indah. Ya udah saya pinjam uangmu aja  nanti saya balikin ini soalnya Bupati sudah minta terus gitu kan, akhirnya dipinjamilah oleh Bu Indah sebesar 500 juta" "Bu Indah itu di OTT di mall apa dimana gitu ya saya lupa. Nah yang bikin kita semua kaget termasuk Pak Yunus sendiri adalah karena freming yang dibawa adalah bahwa uang itu digunakan untuk mempertahankan jabatan.  Itu freming yang muncul di permukaan uang suap itu diberikan oleh Yunus Mahatma kepada Bupati untuk mempertahankan jabatan. Padahal dalam konteks ini tidak ada pembicaraan terkait mempertahankan jabatan karena memang Direktur rumah sakit itu usianya paling tua adalah 61 tahun. Jadi usia secara administrasi Pak Yunus nggak bisa diperpanjang," lanjut Rizky  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhSC9LVY6y9zEaYIhBUOL4cD1YvteRTXrHWx7OoxvwcLuG592hgmwebfL9hjvbco-iV27hvJ9zYoE0vIbHPs9rtWdQ66kiFKcBRv5cgQuafZEn9y-6ncvpRVzsZH_7lHpImHUlMZUgstGllSY3rTTe0SlW2loNf4RGXfcnXZdF2ABfa69lvWHYvvUw2co/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1213" data-original-width="1600" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhSC9LVY6y9zEaYIhBUOL4cD1YvteRTXrHWx7OoxvwcLuG592hgmwebfL9hjvbco-iV27hvJ9zYoE0vIbHPs9rtWdQ66kiFKcBRv5cgQuafZEn9y-6ncvpRVzsZH_7lHpImHUlMZUgstGllSY3rTTe0SlW2loNf4RGXfcnXZdF2ABfa69lvWHYvvUw2co/w640-h486/5.jpg" width="640" /></a></div>Fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari dua narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah yang sangat berbeda dan saling berkait kelindan, Menurut sumber pertama, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung. "Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan "Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus Pertanyaan mendasar pun muncul: Bagaimana status pernikahan Indah Bekti Pertiwi saat transaksi-transaksi ini terjadi? Sumber kedua mengonfirmasi bahwa Indah sebenarnya masih memiliki suami.  Namun, dinamika perceraian terjadi beriringan dengan kasus korupsi ini terungkap saat OTT berlangsung "Indah sudah menggugat suaminya pada Desember 2025, Sementara istri sah Yunus Mahatma juga menggugat cerai suaminya pada Februari 2026," papar sumber kedua. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa hubungan Yunus dan Indah bukan sekadar perselingkuhan biasa, melainkan sebuah kemitraan yang melibatkan pertukaran sumber daya finansial dan dukungan emosional di tengah badai hukum. (*) </div>

Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD Ponorogo Diadili Setelah di OTT KPK Dalam Dugaan Menerima, Memberi Suap Serta Gratifikasi

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD Ponorogo Diadili Setelah di OTT KPK Dalam Dugaan Menerima, Memberi Suap Serta Gratifikasi

Terdakwa dr. Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Ponorogo Rizky selaku PH Terdakwa Yunus Mahatma: "Kalau menurut pendapat saya, dengan ...

Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Diadili Dalam Dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp5,572 M yang Berawal Dari OTT KPK

00.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj44BNrlzGVIoaD00nB6SLPy5mOOvA1-6_viXfCdba0_ca0MpeT5uUfdMLRrd04W42KJweTtkzXGfvvflhUyYKgFAwYw5qkjNQs7aNsKpfySC68MgLG6qBfXJsK0s_UkrLE2QDwYjmiqp__-aBWbLCfBdV6UNysFWZlUqw-E4q8wyATRPGksP3Dh5K8X5o/s1599/14..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj44BNrlzGVIoaD00nB6SLPy5mOOvA1-6_viXfCdba0_ca0MpeT5uUfdMLRrd04W42KJweTtkzXGfvvflhUyYKgFAwYw5qkjNQs7aNsKpfySC68MgLG6qBfXJsK0s_UkrLE2QDwYjmiqp__-aBWbLCfBdV6UNysFWZlUqw-E4q8wyATRPGksP3Dh5K8X5o/w640-h360/14..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo </td></tr></tbody></table><h3>#Uang yang diterima 
Terdakwa Sugiri Sancoko Rp5,572 miliar berasal dari Yunus Mahatma 
Rp1,315 M, Lina guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar
 dan dari Sugiri Heru Sangoko serta pihak lainnya#</h3>BERITAKORUPSI.CO  - "Jabatan tanpa integritas ibarat bom waktu; ia mungkin tampak megah di luar, namun di dalamnya tersimpan ledakan yang siap menghancurkan masa depan siapa saja yang memainkannya dengan uang." Kalimat diatas menjadi fakta yang dapat disaksikan oleh masyarakat dimana puluhan pejabat baik Gubenur, Kepala Dinas, Jaksa, Hakim, Polisi dan khususnya di Jawa Timur dimana 52 persen lebih dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) serta puluhan anggota dewan terjerat korupsi saat jabatan melekat pada dirinya termasuk Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025 Saat OTT itu, KPK tidak hanya mengamankan Sugiri Sancoko tetapi termasuk Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda, Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya serta beberapa pihak lain. Namun yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Sugiri Sancoko, Agus Pramono, Yunus Mahatma dan Sucipto. Dan Sucipto sudah terlebih dulu disidangkan dan divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya beberapa Minggu lalu Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa Terdakwa Sugiri Sancoko diduga menerima aliran uang yang jumlahnya mencapai Rp5,572 miliar yang berasal dari  Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar dan dari Sugiri Heru Sangoko serta pihak lainnya </div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_y42aHKu5COJ4TsN4V69TRB1grKBdotZbd96XHRXznxnUThjrS-Vl0C6jhqCKc_at2KSNcxsPopXpBaKln9dY1dz-_jc3Wggqs5NU1qKR2DP4bW3dVUoTbhKUBH9rQtYrkKA7Dp1Z0ABzRSK0U_p0ytjBMX5lk_V4HbUgBcydlgU4Mcu3XRa7Vczj7o/s640/h...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_y42aHKu5COJ4TsN4V69TRB1grKBdotZbd96XHRXznxnUThjrS-Vl0C6jhqCKc_at2KSNcxsPopXpBaKln9dY1dz-_jc3Wggqs5NU1qKR2DP4bW3dVUoTbhKUBH9rQtYrkKA7Dp1Z0ABzRSK0U_p0ytjBMX5lk_V4HbUgBcydlgU4Mcu3XRa7Vczj7o/w640-h360/h...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sucipto (kemeja putih) </td></tr></tbody></table>Penerimaan uang dari Yunus Mahatma agsr Terdakwa Sugiri Sancoko memperpanjang masa jabatan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo hingga tahun 2027. Sementara penerimaan uang dari Sucipto sebagai fee 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan instalasi rawat inap RSUD.  Dan uang dari pihak-pihak lain yang tidak jelas alurnya sehingga tidak dilaporkannya ke KPK dalam LHKPN-nya Itulah sebabnya JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa sebagai penerima suap dan Gratifikasi yang totalnya Sebesar Rp5,572 miliar. Andaikan saja duit sebesar itu dibelikan Es dan gorengan atau dijadikan sebagai anggaran MBG alias makan bergizi gratis, bisa jadi masyarakat Ponorogo akan kebagian Namun anehnya, kasus inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem aturan  yaitu hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan JPU KPK baik terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko maupun Terdakwa Yunus Mahatma Fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025 Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw0o_2yV-rPnvEYYgGqCEpmni7imqGvK73Vyzn6uhjWt752zxGF92Wm_XjOZp8rbcol5THAvT7-utZ2fX1DFv415NS1bIOVPIL9qHXIc07FUvd7D9S_VKzyyULgALmI056-G3KEjRdt30pOev4sB2wxOQcvCbGlVBOifF6dIBbB2ZvSZqC3JgiCFYrUoQ/s1599/15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw0o_2yV-rPnvEYYgGqCEpmni7imqGvK73Vyzn6uhjWt752zxGF92Wm_XjOZp8rbcol5THAvT7-utZ2fX1DFv415NS1bIOVPIL9qHXIc07FUvd7D9S_VKzyyULgALmI056-G3KEjRdt30pOev4sB2wxOQcvCbGlVBOifF6dIBbB2ZvSZqC3JgiCFYrUoQ/w640-h360/15.jpg" width="640" /></a></div>"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan "Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9mDBbCuwchHlkgLvdh0PJmDWnr6NlGZPqTVKwtdnLzcXDD5p7qQqWN3jhppkJZ0DfjPDpp4XNcWFpeuZt2U_bVriZaTL32TmCzah2TF7l-qXq65mKq5v2Z9pqIJXJv8mLMlR5R62P23pfsuFK6Xb-uryD87FCQciDLTXF-g7Ky_98AIlWDkmyFXHyFDY/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1213" data-original-width="1600" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9mDBbCuwchHlkgLvdh0PJmDWnr6NlGZPqTVKwtdnLzcXDD5p7qQqWN3jhppkJZ0DfjPDpp4XNcWFpeuZt2U_bVriZaTL32TmCzah2TF7l-qXq65mKq5v2Z9pqIJXJv8mLMlR5R62P23pfsuFK6Xb-uryD87FCQciDLTXF-g7Ky_98AIlWDkmyFXHyFDY/w640-h486/2..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan mendasar pun muncul: Mengapa nama Indah Bekti Pertiwi, wanita yang teman khusus Terdakwa Yunus Mahatma tidak berkumandang atau terbaca dalam surat dakwaan JPU KPK? Benarkah Indah berperan dalam mengungkap terjadinya kasus ini sehingga namanya terselamatkan? Itukah alasan Penasehat Hukum Terdakwa Sugiri Sancoko melakukan perlawanan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko? Lebih lanjut dalam surat dakwaan diuraikan, bahwa Terdakwa SUGIRI SANCOKO selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur dan pada periode tahun 2025 sampai dengan periode tahun 2030 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, Nersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Pegawai Negeri yaitu selaku Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/534/212/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 821/ARH/71/405.25/2025 tanggal 07 November 2025 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Ponorogo (Ketua Tim Penilai Pekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ ARH/ 810/ 405.25/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ARH/310/405.25/2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025), <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4u3YYRkSrsi1fYZ6FE7tQIvzou8DF7HHarfARk4yez5JiD59_wCPyapWt8jwVMphaXvU0SvJWuXro84r1M2YoOj_SQ84jFcFHBBss3Y5ggbZuWx8SvxNY5VWZQ9jay1SPcVCE_c5IXl4xV8Av5RnpH4QEE1S94seK5rGEnMDblGbMPunk4xjeymCb0aI/s1599/18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4u3YYRkSrsi1fYZ6FE7tQIvzou8DF7HHarfARk4yez5JiD59_wCPyapWt8jwVMphaXvU0SvJWuXro84r1M2YoOj_SQ84jFcFHBBss3Y5ggbZuWx8SvxNY5VWZQ9jay1SPcVCE_c5IXl4xV8Av5RnpH4QEE1S94seK5rGEnMDblGbMPunk4xjeymCb0aI/w640-h360/18.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan pada tahun 2025, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Raya Ponorogo-Pacitan, Segading, Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara Temengungan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Rumah NINIK SETYOWATI di Jا Arumdalu Nomor 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari YUNUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono S Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 (dilakukan penuntutan secara terpisah), Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Ponorogo bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah yang diberikan oleh YUNUS MAHATMA karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan untuk dapat mempertahankan dan memperpanjang masa jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu; Bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4D39ANyhGKPc-X5eEXbn8SHhbrYUSkZgNe2b68onOTf47NtR5mPfl18FJI0u7kRYZKie8wEUoHJafDGxPccN31MBhLgsdDDTsi5BNnhFkuTzdMMUIMNqaKqnaV-JXE45zfRz7jeBhyphenhyphenvT5lnKY8t5_iS21YVu9i5tKKW-Uvut0ToJSeNrU2WaH2CYKeNs/s1168/19.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="1168" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4D39ANyhGKPc-X5eEXbn8SHhbrYUSkZgNe2b68onOTf47NtR5mPfl18FJI0u7kRYZKie8wEUoHJafDGxPccN31MBhLgsdDDTsi5BNnhFkuTzdMMUIMNqaKqnaV-JXE45zfRz7jeBhyphenhyphenvT5lnKY8t5_iS21YVu9i5tKKW-Uvut0ToJSeNrU2WaH2CYKeNs/w640-h272/19.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur dan pada periode tahun 2025 sampai dengan periode tahun 2030 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dan AGUS PRAMONO menjabat sebagai Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/534/212/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 821/ARH/71/405.25/2025 tanggal 07 November 2025 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Ponorogo (Ketua Tim Penilai Pekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ARH/ 810/405.25/ 2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ARH/310/405.25/2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025). Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa memanggil WINARKO ARIEF TJAHJONO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan pada saat itu juga hadir YUNUS MAHATMA di ruang kerja Terdakwa untuk membahas pengisian Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam pembahasan tersebut AGUS PRAMONO meminta YUNUS MAHATMA menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dan atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA bersedia menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo jika bisa menjabat sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo lebih dari 5 (lima) Tahun dan permintaan YUNUS MAHATMA disetujui oleh Terdakwa dan AGUS PRAMONO. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvuDw9C2rqT5jK6mz4Fbs78S1f1KiRuWqlkQ44mYfkogOZFWS82JVF_dfkiZbS5q2pF3Hfyq8bRoziSklfjoVEeXHMjrf2Ae91rmc1zop5UAbqn6fWbpN-7rakLque3jQw4r61fSaR2_BNGcxYMqpbweI8L94AoQ53BUlu-P0aZL0VR7yD_tfGplOge30/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="826" data-original-width="1600" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvuDw9C2rqT5jK6mz4Fbs78S1f1KiRuWqlkQ44mYfkogOZFWS82JVF_dfkiZbS5q2pF3Hfyq8bRoziSklfjoVEeXHMjrf2Ae91rmc1zop5UAbqn6fWbpN-7rakLque3jQw4r61fSaR2_BNGcxYMqpbweI8L94AoQ53BUlu-P0aZL0VR7yD_tfGplOge30/w640-h330/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa menunjuk AGUS PRAMONO menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan WINARKO ARIEF TJAHJONO sebagai anggota pada pemilihan Direktur RSUD dr HARJONO S Ponorogo dengan hasil akhir seleksi menetapkan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dan melantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027. Bahwa tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melantik YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertempat di Pendopo Kantor Bupati Ponorogo yang selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa mengadakan pertemuan dan kesepakatan dengan YUNUS MAHATMA dan SUGIRI HERU SANGOKO, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "Saya ini banyak tanggungan sama SUGIRI HERU SANGOKO, sehingga urusan rsud kontraktor dan distributor nanti Pak SUGIRI HERU SANGOKO akan carikan yang terbaik" selanjutnya SUGIRI HERU SANGOKO sampaikan kepada YUNUS MAHATMA dengan kata-kata "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "lya Pak nanti ama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa". Bahwa selanjutnya di sekitar Bulan November 2024, setelah kemenangan Terdakwa dalam pemilihan Bupati Ponorogo periode Tahun 2025 sampai periode Tahun 2030, YUNUS MAHATMA menghubungi AGUS PRAMONO dan menyampaikan info mengenai jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo akan digantikan oleh orang lain karena YUNUS MAHATMA tidak mendukung Terdakwa dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024, atas penyampaian tersebut AGUS PRAMONO memberikan informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang bertujuan supaya hubungan YUNUS MAHATMA dengan Terdakwa menjadi baik dan jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan. Sekitar bulan Februari 2025 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, AGUS PRAMONO memanggil YUNUS MAHATMA dan mengajak YUNUS MAHATMA untuk menemui Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia" selanjutnya YUNUS MAHATMA sampaikan permohonan maaf. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCrwX-bRJP67QjHn3VXcJSfAdnLNScx7tHTSXLv1eG_ehFeNPEfsNVWAoza7B_sYhrxBcxbU7jxX0gsp6ljUfqYSnKdF60rzEnznZgdvMn27pKZ-CtiY0GW2amKTlcxIVMLWMztd4Sv5ZwlK5-Iep8Tlne4OXVx3mkndcIpwg_ixXGDjDEDakgutcUslk/s1599/14..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCrwX-bRJP67QjHn3VXcJSfAdnLNScx7tHTSXLv1eG_ehFeNPEfsNVWAoza7B_sYhrxBcxbU7jxX0gsp6ljUfqYSnKdF60rzEnznZgdvMn27pKZ-CtiY0GW2amKTlcxIVMLWMztd4Sv5ZwlK5-Iep8Tlne4OXVx3mkndcIpwg_ixXGDjDEDakgutcUslk/w640-h360/14..jpg" width="640" /></a></div>Sepulangnya YUNUS MAHATMA dari rumah dinas Terdakwa, AGUS PRAMONO menyampaikan kembali bahwa "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya". Bahwa sebagai perwujudan komitmen YUNUS MAHATMA sebagaimana tersebut diatas maka YUNUS MAHATMA melalui WAHYU NIKEN PRASASTININGTYAS (Asisten YUNUS MAHATMA) menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah tersedia uang tersebut maka YUNUS MAHATMA memberikan uang tersebut kepada AGUS PRAMONO untuk diberikan kepada Terdakwa serta meminta agar AGUS PRAMONO menyampaikan kepada Terdakwa atas jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang. Bahwa pada tanggal 3 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada YUNUS MAHATMA, bahwa Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selanjutnya YUNUS MAHATMA belum menyanggupi, kemudian pada tanggal 04 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA kembali di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepastian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan YUNUS MAHATMA hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan dan maksud agar jabatan YUNUS MAHATMA selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang. Bahwa pada tanggal 06 November 2025. Terdakwa kembali memanggil YUNUS MAHATMA di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo untuk membahas keperluan uang Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tetap menginginkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diserahkan keesokan harinya dan sisa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diserahkan pada minggu depannya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7aFbdmz0g2k8s8mX1tYZvQVDf3RwN3UNE13_ObtixfRWhym8q-brTcIFtVj9A7Y7_icMRRij9nrL6mhBgYyyOK5rEKgghazFw_ib_Ba4QaDzXRAibxBRYGEJU-YBilNLHDZV3fxJ_RYzYcCfGDsgS7Lu4WO3JdN9drSeChsHL_vMPjWQXP3B0a_KsOXQ/s1600/9..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1213" height="571" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7aFbdmz0g2k8s8mX1tYZvQVDf3RwN3UNE13_ObtixfRWhym8q-brTcIFtVj9A7Y7_icMRRij9nrL6mhBgYyyOK5rEKgghazFw_ib_Ba4QaDzXRAibxBRYGEJU-YBilNLHDZV3fxJ_RYzYcCfGDsgS7Lu4WO3JdN9drSeChsHL_vMPjWQXP3B0a_KsOXQ/w433-h571/9..jpg" width="433" /></a></div>Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, kemudian YUNUS MAHATMA menemui dan melaporkan kepada AGUS PRAMONO yang menjabat juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pada pertemuan tersebut, YUNUS MAHATMA meminta persetujuan AGUS PRAMONO agar jabatannya selaku Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang dan atas permintaan tersebut AGUS PRAMONO menyarankan agar YUNUS MAHATMA menyampaikan langsung kepada Terdakwa dan AGUS PRAMONO juga akan menyetujui perpanjangan jabatan YUNUS MAHATMA tersebut jika telah sudah disetujui oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 07 November 2025, atas permintaan Terdakwa, YUNUS MAHATMA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui NINIK SETYOWATI bertempat di rumah NINIK SETYOWATI Jalan Arumdalu No. 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa pemberian uang oleh YUNUS MAHATMA kepada Terdakwa selaku Bupati Ponorogo yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan secara Ex Officio sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang. Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO mengetahui bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA tersebut untuk pengurusan jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo agar jabatan tersebut dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang oleh karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizMzE0xs1YhjhwDhfhza9fmb2doDL0jx-Gt3bB_RIbe0zb8sZMvdMbCycRIZAoAlGrQsbl4E6xsOrE0qRGki8ielYgAehAaZ_tbKJlVr5uzGeYoUY8_uqaM1XbchC4emEBjBB8QocDU75PKB4RQrzdzfiuHA4Yyy5673RUqBAV9Cv_wS58Sa-u-Csc3W8/s1599/14.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizMzE0xs1YhjhwDhfhza9fmb2doDL0jx-Gt3bB_RIbe0zb8sZMvdMbCycRIZAoAlGrQsbl4E6xsOrE0qRGki8ielYgAehAaZ_tbKJlVr5uzGeYoUY8_uqaM1XbchC4emEBjBB8QocDU75PKB4RQrzdzfiuHA4Yyy5673RUqBAV9Cv_wS58Sa-u-Csc3W8/w640-h360/14.jpg" width="640" /></a></div>ATAU KEDUA; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 606 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DAN KEDUA, PERTAMA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU KEDUA ; Bahwa Terdakwa Sugiri selaku Bupati Ponorogo selama menjabat pada periode 2021 hingga pada periode tanggal 07 November 2025, telah menerima uang dari pihak-pihak sebagai berikut:<ol><li>Terdakwa menerima uang melalui BANDAR dari SUGIRI HERU SANGOKO dengan cara transfer, sejak tahun 2021 s.d 2025 selama menjabat, sebagai berikut: <ul><li>Menerima uang sejumlah Rp40.000.000  (empat puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA      atas  nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040 pada tanggal 01 Februari 2021.</li><li>Menerima uang sejumlah Rp50.000.000  (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening1851336040 pada tanggal 10 Juni 2021.</li><li>Menerima uang sejumlah Rp75.000.000  (tujuh puluh lima juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) melalui BANDAR dari AGUS PRAMONO dimana DIMAS SULTHON memberikan uang tunai di Rumah Dinas Bupati Pringgitan selanjutnya BANDAR berikan kepada SUGIRI SANCOKO di Ruang Kerja di Pringgitan.</li></ul></li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima   juta rupiah) dari YUNUS MAHНАТМА, menjelang Idul Fitri 2023. </li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUMARNO Kepala BPKAD melalui ALLTHOOF PRASTYANTO PUTRO pada bulan April 202</li><li>4Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2024 dari SUGIRI HERU SANGOKO untuk kebutuhan Pilkada.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pungutan proyek proyek PL dari YUNUS MAHATMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang pribadi YUNUS MAHATMA, pada Agustus 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada Desember 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari LANA (Guru SMA Tim Sukses Terdakwa), pada sekitar tahun 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari YUDI (kontraktor RSUD), pada sekitar tahun 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari SUGIRI HERU SANGOKO, pada sekitar tahun 2024 di Peringgitan Kantor Bupati Kabupaten Ponorogo.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2025, dari YUNUS MAHATMA.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Maret Tahun 2025, dari YUNUS MAHATMA untuk AGUS PRAMΟΝΟ.</li><li>Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2025, dari DYAN NURCAHYANTO (menantu dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH (pemilik CV SELO KENCONO).</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 April 2025 dalam paperbag merah maron dari YUNUS MAHATMA</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kabag Umum ERNI HARISMA MAWATI untuk Bupati SUGIRI SANCOKO, membantu pengobatan operasi ginjal anaknya HADI SANTOSO.</li><li>Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2025, dari DYAN NURCAHYANTO. </li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 9 Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, pada tanggal 30 Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AGUS SUGIARTO pada bulan Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan tanggal 3 September 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARIS FUADI, sekitar tanggal 4 dan 5 September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 10 September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 03 Oktober 2025</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari SUGIRI HERU SANGOKO terkait uang pengganti rekom AGUS KHOLIK (Suami dari LISDIYARITA Wakil Bupati).</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH pada tanggal 03. Oktober 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2025. </li></ol></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZSeS_H5ytEy_S67TAaGfr8NqLw3SgvKMeCXX-oX-_-yz0nhyphenhyphen5KvWNKJi8fwe5RgV_1mQT_b3fi315p2TVCZmIuQcwKLsQEIfgNupUD9x6EAYN5El2yScxRrTtSvB1zBCxHc_o26w4RsqYG8MrJWuqe-P0lLhNl6u67dpOpd-5Jm2NxbrzSGQTivMRdmA/s1599/18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZSeS_H5ytEy_S67TAaGfr8NqLw3SgvKMeCXX-oX-_-yz0nhyphenhyphen5KvWNKJi8fwe5RgV_1mQT_b3fi315p2TVCZmIuQcwKLsQEIfgNupUD9x6EAYN5El2yScxRrTtSvB1zBCxHc_o26w4RsqYG8MrJWuqe-P0lLhNl6u67dpOpd-5Jm2NxbrzSGQTivMRdmA/w640-h360/18.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, padahal penerimaan itu dilakukan secara tidak sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp5.572.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu harus lah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Ponorogo atau selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen) </div>

Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Diadili Dalam Dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp5,572 M yang Berawal Dari OTT KPK

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Diadili Dalam Dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp5,572 M yang Berawal Dari OTT KPK

Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo #Uang yang diterima Terdakwa Sugiri Sancoko Rp5,572 miliar berasal dari Yunus Mahatma Rp1,3...

BERITAKORUPSI.CO

KATEGORI

Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD Ponorogo Diadili Setelah di OTT KPK Dalam Dugaan Menerima, Memberi Suap Serta Gratifikasi

Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Diadili Dalam Dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp5,572 M yang Berawal Dari OTT KPK

POSTINGAN POPULER

REGIONAL

PIDANA UMUM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI