Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir Jatim: Bagus Wahyudiono Hadir Sebagai Saksi Kunci, Siapa Dia Sebenarnya?

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgotBX9mCMwfI2F7uKKPD8qfyvki3fYVLOvjuJj8TO8-xh2wD_ZpsHMC79pTGmFRuo40AEBPcDZlde5OnCLuqp2mXTqAszq63ormk91kuMi3PDGE1TbIKVqbWvPbjVRJtSncI69kyAODpKCyuCn1Hz2EvWJya0VJ6XBWzD7hK5Jnl7eZCHoa2FnuFZZiic/s1280/IMG20261105120728_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgotBX9mCMwfI2F7uKKPD8qfyvki3fYVLOvjuJj8TO8-xh2wD_ZpsHMC79pTGmFRuo40AEBPcDZlde5OnCLuqp2mXTqAszq63ormk91kuMi3PDGE1TbIKVqbWvPbjVRJtSncI69kyAODpKCyuCn1Hz2EvWJya0VJ6XBWzD7hK5Jnl7eZCHoa2FnuFZZiic/w640-h360/IMG20261105120728_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: 24px;">Dari Staf Belum Terlalu Dikenal, Kini Menjadi Sosok Paling Dicari dalam Kasus Korupsi Rp9 Triliun Lebih</span></b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO —</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Nama Bagus Wahyudiono mungkin belum lama ini belum terlalu terdengar di telinga masyarakat luas. Tapi di lingkungan gedung DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, namanya sangat dikenal. Bukan karena jabatan yang tinggi — ia hanyalah staf honorer di Sekretariat Dewan (Setwan). Namun ia punya satu peran istimewa: orang kepercayaan sekaligus staf pribadi Wakil Ketua DPRD Jatim saat itu, Anwar Sadat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, nama Bagus Wahyudiono justru tersebar di mana-mana — bukan karena prestasi, melainkan karena KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim yang nilainya fantastis: Rp9.061.137.510.064.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Jejak Bermula dari OTT KPK Desember 2022</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Semuanya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Sahat Tua P. Simanjuntak, yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar. Dari satu titik itu, benang merah terus ditarik hingga akhirnya menjaring 21 orang sebagai tersangka. Sayangnya, salah satu nama besar yang terjaring — mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi,  telah meninggal dunia pada 16 Desember 2025, saat berstatus tersangka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara garis besar, ke-21 tersangka terbagi dalam dua kelompok jelas:</div><b><div style="text-align: justify;"><b>A.  Kelompok Penerima Uang Ijon / Suap sebanyak 4 Orang</b>:</div></b><div style="text-align: justify;"><ol><li>Kusnadi — Ketua DPRD Jatim 2019–2024 ✝ (meninggal dunia 16 Des 2025)</li><li>Achmad Iskandar — Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024</li><li>Anwar Sadat — Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024, kini anggota DPR RI 2024–2029</li><li>Bagus Wahyudiono — Staf pribadi Anwar Sadat</li></ol></div><b><div style="text-align: justify;"><b>B. Kelompok Pemberi Uang Ijon / Suap sebanyak 17 Orang</b>:</div></b><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mahfud — Anggota DPRD Jatim 2019–2024</li><li>Fauzan Adima — Wakil Ketua DPRD Sampang</li><li>Jon Junaidi — Wakil Ketua DPRD Probolinggo</li><li>Ahmad Heriyadi — Warga/swasta, Sampang</li><li>Ahmad Affandy — Warga/swasta, Sampang</li><li>Abdul Motollib — Warga/swasta, Sampang</li><li>Moch. Mahrus — Warga/swasta Probolinggo, kini Anggota DPRD Jatim 2024–2029 (dalam proses sidang)</li><li>A. Royan — Warga/swasta, Tulungagung</li><li>Wawan Kristiawan — Warga/swasta, Tulungagung (sudah divonis, inkracht)</li><li>Sukar — Mantan Kades Karanganom, Tulungagung (sudah divonis, inkracht)</li><li>RA Wahid Ruslan — Warga/swasta, Bangkalan (dalam proses sidang)</li><li>Mashudi — Warga/swasta, Bangkalan</li><li>M. Fathullah — Warga/swasta, Pasuruan (dalam proses sidang)</li><li>Achmad Yahya — Warga/swasta, Pasuruan (dalam proses sidang)</li><li>Ahmad Jailani — Warga/swasta, Sumenep</li><li>Hasanuddin — Warga/swasta Gresik, kini Anggota DPRD Jatim 2024–2029 (sudah divonis, inkracht)</li><li>Jodi Pradana Putra — Warga/swasta Blitar (sudah divonis, inkracht)</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Dari 17 pemberi suap, empat orang telah diadil terlebih dahulu terkait hibah Pokir milik almarhum Kusnadi, yaitu Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Wawan Kristiawan, dan Sukar. Mereka telah divonis dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara empat nama lainnya yang kini sedang disidang berkaitan langsung dengan dana hibah Pokir milik Anwar Sadat: Moch. Mahrus, Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Ruslan. Sehingga masih ada 12 tersangka yang belum disidangkan, termasuk Anwar Sadat dan Bagus Wahyudiono, namun tak lama lagi akan menyusul</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Siapa Sebenarnya Bagus Wahyudiono? Apa Perannya?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Di balik nama besar Anwar Sadat, ternyata ada sosok Bagus Wahyudiono yang memegang kendali sangat besar. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Anwar Sadat menunjuk Bagus sebagai satu pintu pengurus untuk seluruh urusan dana hibah Pokir miliknya yang nilainya mencapai Rp291.692.696.000 selama periode 2019–2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Peran Bagus Wahyudiono terbagi menjadi empat fungsi utama:</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;"><b>1. ​Pengatur Tunggal & Verifikator Pokmas</b></div><div style="text-align: justify;">Semua pengajuan dana hibah yang ingin mendapat jatah dari Pokir Anwar Sadat harus lewat Bagus. Ia memverifikasi usulan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui koordinator di berbagai kabupaten/kota. Dan ada satu syarat mutlak: siapa yang ingin dapat dana, harus menyerahkan uang "ijon" sebesar 25% dari nilai yang diminta dalam proposal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Pemegang Kendali Data & Sistem</b></div><div style="text-align: justify;">Sebelum ada aplikasi SIPD, Baguslah yang mengumpulkan daftar nama Pokmas, lokasi kegiatan, dan nilai anggaran , lalu menyerahkannya dalam bentuk flashdisk. Setelah SIPD beroperasi pada 2021, akun beserta kata sandi milik Anwar Sadat diserahkan sepenuhnya ke tangan Bagus. Dialah yang memasukkan semua data usulan ke dalam sistem.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Pengumpul Uang Ijon</b></div><div style="text-align: justify;">Bagus berfungsi sebagai perantara utama. Uang potongan 25% dari masing-masing Pokmas dikumpulkan lewat para koordinator daerah, lalu diserahkan kepada Bagus. Sebagian diserahkan langsung kepada Anwar Sadat, sebagian lagi dikelola Bagus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Penyalur Dana untuk Kepentingan Atasan </b><b>Uang yang terkumpul tidak sekadar disimpan. </b></div><div style="text-align: justify;">Dana itu digunakan untuk memuluskan pencairan hibah, namun juga terungkap digunakan untuk pembelian aset, rumah, tanah, hingga fasilitas usaha atas nama Anwar Sadat maupun pihak lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Sidang 5 November 2026: Tersangka Hadir Sebagai Saksi, Didampingi LPSK</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Pada Kamis, 5 November 2026, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Ratna Dianing, S.H., M.H. bersama anggota Dr. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn. dan Samhadi, S.H., M.H., terjadi hal yang menarik perhatian pengunjung sidang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Bagus Wahyudiono sebagai saksi dalam sidang terhadap empat terdakwa koordinator Pokir Anwar Sadat: M. Fathullah, Achmad Yahya, RA Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang membuat orang bertanya-tanya: Bagus hadir bukan saja sebagai saksi, tetapi juga masih berstatus tersangka. Dan yang lebih mencolok, ia didampingi oleh dua petugas dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Apakah ada ancaman yang mengintai sehingga perlindungan khusus diperlukan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Dihadapan Majelis Hakim, Bagus mengakui perannya:</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">"Benar, saya yang ditunjuk Pak Anwar sebagai verifikator. Semua usulan masuk ke saya. Dan benar juga, ada ketentuan biaya 25 persen dari nilai proposal."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukti berupa catatan tulisan tangan dan percakapan pesan yang disita KPK dari perangkat komunikasi Bagus turut diperlihatkan di sidang. Terungkap ratusan juta rupiah masuk ke rekening dan dompet pribadi Bagus, yang kemudian disalurkan sesuai instruksi — sebagian diteruskan ke Anwar Sadat, sebagian lainnya digunakan untuk keperluan yang masih sedang ditelusuri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <b>Yang Masih Menunggu Terungkap</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Sidang terhadap empat koordinator ini hanyalah permulaan. Bagus Wahyudiono menyatakan dirinya siap bersaksi lebih lengkap lagi saat namanya dan Anwar Sadat duduk bersama di kursi terdakwa. Saat itulah, diharapkan akan terungkap sepenuhnya: ke mana saja uang puluhan miliar yang dipungut dari ratusan kelompok masyarakat itu mengalir, dan siapa saja yang sebenarnya menikmatinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang jelas, kasus yang bermula dari 5 orang yang ditangkap tangan pada 2022 ini kini telah berkembang menjadi jaringan besar yang menjerat 21 orang. Dan belum tentu berhenti di sini. Masih ada kemungkinan lebih banyak pihak yang akan terseret. Sebab, uang ijon Rp9 triliun lebih tidak mungkin dikumpulkan dan mengalir tanpa diketahui banyak orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Semoga proses hukum ini berjalan tanpa tekanan apa pun — dari mana pun itu datangnya. Rakyat berhak tahu ke mana perginya uang yang seharusnya untuk kesejahteraan mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir Jatim: Bagus Wahyudiono Hadir Sebagai Saksi Kunci, Siapa Dia Sebenarnya?

Dari Staf Belum Terlalu Dikenal, Kini Menjadi Sosok Paling Dicari dalam Kasus Korupsi Rp9 Triliun Lebih BERITA KORUPSI .CO — Nama Bagus Wahy...

»

Kehadiran Saksi Kunci Didampingi LPSK di Sidang Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim: Mengupas Peran 'Orang Dalam' Anwar Sadat, Bagus Wahyudiono

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcnZSyH5Rp8y6qDZOa98UlvWdnVI1lcrxzPyPmEcd8oAnfRymlQf2nh0k8UWOc_45gwD-ZohsZGk76R8OiAHcTlqeHcXwWP8wloiP8yyS5xp0t_xkoAYFL3-yuhNTw9rQ7e0jCxfIe3pnOqQwa5v8N882OtxY6nxY0LdXnGYDoeiXigEnFzcu2MfJLkSg/s1280/IMG_20261105_13100360.jpg" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcnZSyH5Rp8y6qDZOa98UlvWdnVI1lcrxzPyPmEcd8oAnfRymlQf2nh0k8UWOc_45gwD-ZohsZGk76R8OiAHcTlqeHcXwWP8wloiP8yyS5xp0t_xkoAYFL3-yuhNTw9rQ7e0jCxfIe3pnOqQwa5v8N882OtxY6nxY0LdXnGYDoeiXigEnFzcu2MfJLkSg/w360-h640/IMG_20261105_13100360.jpg" width="360" /></a><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></b></span></div><div style="text-align: justify;">Bagi masyarakat sipil, nama <b>Bagus Wahyudiono</b> mungkin terdengar asing. Namun, di lorong-lorong Sekretariat Dewan (Setwan) maupun anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, namanya tidak asing. Di sana, Bagus bukan sekadar staf honorer biasa. Ia adalah "orang dalam", staf kepercayaan, sekaligus penjaga gerbang utama bagi Anwar Sadat Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim kala itu, yang kini telah duduk manis sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, nama Bagus justru melambung dan menjadi buah bibir di kalangan publik. Bukan karena ia membawa pulang piala prestasi atas nama Pemprov Jatim, melainkan karena status mentereng yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya: <b>Tersangka kasus korupsi "uang ijon" hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim.</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bukan main-main. Nilainya fantastis, yakni <b>Rp9.061.137.510.064</b> yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim pada tahun anggaran 2019-2022 yang dikucurkan Gubernur Jawa Timur untuk Pokir 120 anggota DPRD Jatim periode 2019-2024</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Benang Kusut Raksasa dari OTT Desember 2022 Hingga....</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Bagus tidak menanggung status tersangka ini sendirian. Ia terseret dalam pusaran mega-skandal yang melibatkan total 21 orang (termasuk almarhum Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim yang meninggal dunia pada Desember 2025 lalu saat masih berstatus tersangka).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rangkaian kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak, yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar bersama tiga orang lainnya. Dari pengembangan OTT tersebut, KPK membongkar sindikasi terstruktur yang membagi peran menjadi dua kelompok besar untuk sementara:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">A. <b>Kelompok Penerima sebanyak 4 Orang:</b></div><div style="text-align: justify;"><b>​1. Kusnadi</b> (Almarhum, Ketua DPRD Jatim 2019-2024, wafat 16 Desember 2025).</div><div style="text-align: justify;">​<b>2. Achmad Iskandar</b> (Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024).</div><div style="text-align: justify;"><b>​3. Anwar Sadat</b> (Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, kini Anggota DPR RI).</div><div style="text-align: justify;"><b>​4. Bagus Wahyudiono</b> (Staf khusus Anwar Sadat).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>B. Kelompok</b><b> Pemberi Suap/Ijon sebanyak 17 Orang:</b></div></b><div style="text-align: justify;">Mereka adalah campuran dari anggota dewan, wakil ketua DPRD kabupaten, hingga swasta dan mantan kepala desa dari berbagai daerah seperti Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, dan Blitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa di antaranya adalah nama-nama seperti Mahfud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, hingga Moch. Mahrus yang kini justru terpilih menjadi Anggota DPRD Jatim 2024-2029.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari 17 pemberi suap ini, empat orang telah lebih dulu diadili dan divonis penjara yang berkaitan hibah Pokir milik almarhum Kusnadi dengan putusan berkekuatan hukum tetap <i>(inkracht)</i>, yaitu: <b>Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Wawan Kristiawan, dan Sukar.</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, empat nama lain saat ini sedang diproses di meja hijau Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk menjerat aliran dana milik Anwar Sadat, yakni: <b>M. Fathullah, Achmad Yahya, RA Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus.</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Lantas, di mana posisi Bagus dan Anwar Sadat? Keduanya masih menyisakan 12 tersangka lain yang belum disidangkan. Kemungkinan besar, mereka sedang "mengantri" menunggu ketok palu Majelis Hakim terhadap empat terdakwa yang sedang berjalan saat ini. Dan jangan heran, jika di masa depan, kasus ini bisa saja menyeret puluhan bahkan ratusan nama baru dari hasil pengembangan OTT tahun 2022 silam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Modus Operandi: Bagus, Sang 'Penguasa Satu Pintu'</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Lantas, apa sebenarnya peran krusial Bagus Wahyudiono dalam mesin korupsi ini? Berdasarkan fakta persidangan, Bagus adalah otak administratif dan eksekutor lapangan dari "kerajaan" hibah Pokir Anwar Sadat yang bernilai total <b>Rp291.692.696.000</b> (selama 2019-2022).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Peran Bagus dapat dirangkum dalam empat fungsi vital:</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><b><div style="text-align: justify;"><b>1. Penjaga Gerbang 'Satu Pintu' (Verifikator)</b></div></b><div style="text-align: justify;">Anwar Sadat menunjuk Bagus sebagai <i>single gatekeeper</i>. Siapa pun Kelompok Masyarakat (Pokmas) di berbagai kabupaten/kota yang ingin mendapatkan jatah hibah Pokir Anwar, harus "melapor" dan diverifikasi oleh Bagus. Syaratnya mutlak: membayar <i>fee</i> atau uang ijon di awal sebesar <b>25 persen</b> dari nilai pengajuan anggaran di proposal untuk Anwar Sadat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta yang terungkap di persidangan, untuk memuluskan pengajuan proposal, Bagus pun minta jatah sendiri antara 2,5 hingga 5% dari para Kordinator Pokmas agar diproses. Jatah yang diminta Bagus tanpa sepengetahuan Anwar Sadat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari hasil bisnis jual beli hibah Pokir milik Anwar Sadat, Bagus pun diduga bisa membeli dua unit rumah, dimana rumah tersebut telah disita KPK sebagai barang bukti </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>2. Penguasa Teknologi & Akun SIPD</b></div></b><div style="text-align: justify;">Bagus memahami celah sistem. Sebelum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diterapkan pada 2021, Bagus adalah orang yang mengumpulkan dan menyetor <i>flashdisk</i> berisi data manipulasi Pokmas, lokasi, dan anggaran. Yang lebih mencengangkan, saat SIPD resmi digunakan, <b>Anwar Sadat menyerahkan penuh akun dan </b><b><i>password</i></b><b>-nya kepada Bagus.</b> Artinya, Bagus memegang kendali penuh atas input data usulan fiktif dan titipan ke dalam sistem pemerintahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>3. Jurusita 'Uang Ijon'</b></div></b><div style="text-align: justify;">Bagus bertindak sebagai penagih dan perantara. Ia mengumpulkan uang ijon 25% dari para Pokmas yang diwakilkan oleh koordinator lapangan, untuk kemudian disetor kepada Anwar Sadat atau dikelola langsung olehnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>4. Pencuci dan Penyalur Aset Atasan</b></div></b><div style="text-align: justify;">Uang ratusan juta yang mengalir dari para koordinator Pokmas (seperti empat terdakwa yang sedang diadili saat ini) mendarat di tangan Bagus. Uang ini tidak hanya disimpan, tetapi langsung dicairkan untuk kepentingan Anwar Sadat. Mulai dari memuluskan pencairan dana hibah Pokmas senilai puluhan miliar, hingga digunakan untuk membiayai pembelian aset mewah seperti rumah, tanah, hingga fasilitas usaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Drama Ruang Sidang: Saksi Kunci yang Dikawal LPSK</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Puncak dari sorotan publik terjadi pada <b>Kamis, 5 November 2026</b>. Bagus Wahyudiono dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagai saksi kunci dalam sidang untuk empat terdakwa selaku koordinator Hibah Pokir milik Anwar Sadat (Moch. Mahrus, Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Ruslan).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Bagus di ruang sidang menyedot perhatian dan memancing bisik-bisik pengunjung. Bagaimana tidak? Seorang yang berstatus <b>tersangka sejak tahun lalu</b>, tiba-tiba muncul di ruang sidang dengan dikawal ketat oleh <b>dua anggota LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Publik pun bertanya-tanya: <i>Ancaman seperti apa yang dihadapi seorang staf honorer hingga negara harus melindunginya lewat LPSK? Atau, ada 'nyanyian' keras yang membuat nyawanya terancam oleh jaringan mafia Pokir yang lebih besar?</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh <b>Ratna Dianing, S.H., M.H.</b>, beserta hakim anggota <b>Dr. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn.</b> dan <b>Samhadi, S.H., M.H.</b> (ketiganya Hakim Ad Hoc Tipikor), Bagus akhirnya membuka mulut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakui perannya sebagai verifikator tunggal. Ia juga membenarkan skema uang ijon 25%. Bukti-bukti yang disajikan JPU berupa catatan fisik hingga <i>chat log</i> percakapan yang disita KPK dari ponsel Bagus, tak terbantahkan menunjukkan bagaimana uang ratusan juta mampir ke rekening atau penguasaannya, sebelum akhirnya disalurkan kepada Anwar Sadat sesuai instruksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Baru Permulaan</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kesaksian Bagus pada Kamis lalu bukanlah akhir dari "nyanyian" merdunya. Ini baru babak pembuka. Gelombang kejut yang sesungguhnya baru akan terasa ketika Bagus dan "juragannya", Anwar Sadat, kelak harus duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat itulah, peta gelap jual-beli hibah Pokir DPRD Jatim senilai Rp9 Triliun akan terkuak tuntas. Ke mana saja triliaran rupiah itu mengalir, siapa saja elit yang menikmati, dan bagaimana sistem "satu pintu" itu merusak anggaran rakyat, akan tersaji lengkap di atas meja hijau.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi <i>BEEITAKORUPSI.CO</i>)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang keras mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian maupun seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi.</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Kehadiran Saksi Kunci Didampingi LPSK di Sidang Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim: Mengupas Peran 'Orang Dalam' Anwar Sadat, Bagus Wahyudiono

BERITA KORUPSI .CO - Bagi masyarakat sipil, nama Bagus Wahyudiono mungkin terdengar asing. Namun, di lorong-lorong Sekretariat Dewan (Setwa...

»

Sidang Korupsi Kupra BRI Situbondo Rp1,24 M: Sertifikat Tanah Tak Ada Didaftar Barang Bukti, Hakim Tegur Jaksa

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNVv8eMj9s2NRjKXV_ECqB_8UpjAj8JSPTPIii5gkKAbWqdxGlHdNLkgikIYov9SiktgEDx8HqdDneOv3GCijUap1rjH09zFCpo08Z3vbv2FefNw30Mz1qyTkIqxAZ-TlVuDJKG3JfUpzPmEMUhLySj6qaodsnuStOxyqIiWH4U8tgpmE9HFriQ_rpSg8/s4160/IMG20261103114142.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNVv8eMj9s2NRjKXV_ECqB_8UpjAj8JSPTPIii5gkKAbWqdxGlHdNLkgikIYov9SiktgEDx8HqdDneOv3GCijUap1rjH09zFCpo08Z3vbv2FefNw30Mz1qyTkIqxAZ-TlVuDJKG3JfUpzPmEMUhLySj6qaodsnuStOxyqIiWH4U8tgpmE9HFriQ_rpSg8/w640-h360/IMG20261103114142.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: 24px;">Barang Bukti Dokumen SHM Disita Dari BRI : Dari siapa kesiapa tidak ada yang mengaku baik saksi maupun terdakwa, Tapi Hilang dari Daftar Barang Bukti, Hakim: " Ini Harus Jelas Kenapa Tidak Ada Dalam Daftar Barang Bukti"</span></b></div><b><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO —</span></b></div></span></b><div style="text-align: justify;">Sidang perkara lanjutan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana <b>KUPRA BRI</b> (Kredit Umum Pedesaan Rakyat atau yang dikenal dengan Kupedes BRI) sebagai salah satu produk pinjaman komersial non-subsidi dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di pedesaan Unit Situbondo I, tahun 2023–2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.240.734.551 kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 03 November 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Situbondo. Ditengah keterangan saksi  muncul hal yang mencolok: adanya Barang Bukti (BB) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan kredit fiktif yang diperlihatkan JPU kehadapan Majelis Hakim, ternyata tidak tercantum dalam daftar barang bukti yang ada di Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini langsung disorot oleh Majelis Hakim dengan nada tegas namun terkendali, Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan penjelasan.</div><div style="text-align: justify;">"Barang Bukti nomor berapa ini kenapa tidak ada dalam daftar barang bukti," tanya Majelis Hakim kepada JPU di ruang sidang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana sempat hening sejenak, JPU tampak berdiskusi sebentar dengan timnya sebelum menjawab. "Nanti akan kami kroscek dengan BRI."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun satu hal yang menjadi pertanyaan: dari siapa kesiapa SHM tersebut hingga berada di BRI Unit Situbondo I sebagai jaminan kredit? Sebab saksi maupun terdakwa sama-sama tidak mengaku menyerahkan maupun menerima. Mungkinkah SHM itu tiba-tiba masuk ke BRI Unit Situbondo I tanpa ada yang membawa? Atau ada pegawai BRI lainnya yang terlibat namun sengaja ditutupi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana dengan kepala BRI Unit  Situbondo I, apakah tidak melakukan OTS atau verifikasi ulang ke lapangan atau hanya mempercayakan kepada Mantri namun ikut menikmati keuntungan atas tercapainya target? Lalu siapa saja pihak Bank BRI yang harus melaksanakan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan? Apakah hanya Mantri yang bertanggung jawab penuh sementara pimpinannya sudah Terselamatkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjerat tiga orang terdakwa yang diduga bersekongkol melakukan memanipulasi penyaluran kredit sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.240.734.551, berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur tertanggal 12 Mei 2026. Ketiga terdakwa tersebut adalah:</div> <div style="text-align: justify;"><ol><li>​Veby Andri Rolista Permana selaku Mantri BRI Unit Situbondo I periode 2022–2024. Diduga menyalahgunakan wewenang dengan membuat laporan survei palsu dan memanipulasi data analisis kredit sehingga pengajuan yang sebenarnya tidak layak tetap disetujui .</li><li>​Fanji selaku Agen BRILink yang direkomendasikan oleh Veby Andri Rolista Permana. Ia berperan mencari warga yang namanya "dipinjamkan" untuk mengajukan kredit dengan imbalan uang tertentu .</li><li>Yayik selaku orang yang membantu Fanji mengumpulkan dokumen- dokumen warga agar seolah-olah memenuhi syarat pengajuan kredit .</li></ol></div><b><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjgh2rHS_wzBzHxHEqTOv_fh4r-dHi0NXOEng_NV0dE-vTzIIE7NjUWN4UDr4XntaAxzZA6i-uF2zg9b0WdZv9ZTrWEFGMCgsIn2fe1SGITDGE9z3HxLdIueexBXG-pH03PflQGI0d6EonTjmNDGk3hAEe7wlbvm6fg9TKC7AROcKWuIe9SkD4U__wnyY/s4160/IMG20261103115437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjgh2rHS_wzBzHxHEqTOv_fh4r-dHi0NXOEng_NV0dE-vTzIIE7NjUWN4UDr4XntaAxzZA6i-uF2zg9b0WdZv9ZTrWEFGMCgsIn2fe1SGITDGE9z3HxLdIueexBXG-pH03PflQGI0d6EonTjmNDGk3hAEe7wlbvm6fg9TKC7AROcKWuIe9SkD4U__wnyY/w640-h360/IMG20261103115437.jpg" width="640" /></a></div>Jejak Dokumen yang Mengganjal</b></div></b><div style="text-align: justify;">Menurut dakwaan yang dibacakan, puluhan dokumen persyaratan kredit dikumpulkan secara fiktif. Sebagian di antaranya menyertakan fotokopi Sertifikat Hak Milik yang diaku-aku sebagai jaminan. Namun saat penyidik menyusun daftar barang bukti, dokumen asli maupun salinan sah SHM tersebut tidak tercatat secara resmi. Padahal, dokumen itu disebut-sebut dalam keterangan beberapa saksi sebagai "bukti keseriusan" calon debitur yang ternyata palsu atau dipalsukan .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hilangnya dokumen dari daftar barang bukti tentu mengundang tanda tanya besar. Apakah sekadar kelalaian administrasi? Atau ada yang sengaja tidak ingin jejak dokumen tersebut terbaca? Sebab, jika ditelusuri, SHM itu bisa jadi mengarah pada siapa sebenarnya yang menyuruh-disuruh, dan ke mana aliran dana kredit fiktif itu berakhir?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <b>Dari Penyidikan ke Ruang Sidang</b></div><div style="text-align: justify;">​• 15 Juli 2026: Ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Situbondo. Sebanyak 61 orang saksi telah diperiksa sejak proses penyidikan dimulai .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​• 1 Oktober 2026: Penyidik menyerahkan berkas perkara dan barang bukti kepada JPU di Kejari Situbondo. Namun saat itulah terlihat ada dokumen yang belum tercatat lengkap .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Sidang Perdana November 2026: Masalah barang bukti yang belum lengkap ini diungkap ke permukaan oleh pengawasan Hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <b>Yang Perlu Dijawab</b>; Pertanyaan yang kini muncul di ruang publik cukup sederhana namun krusial:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika dokumen SHM itu hanya sekadar fotokopi palsu, mengapa tidak dicantumkan sebagai bukti bahwa dokumen itu dipalsukan? Sebaliknya, jika dokumen itu asli, lalu siapa pemilik aslinya dan mengapa digunakan untuk menjamin kredit yang diajukan atas nama orang lain, dan siapa pula pihak BRI yang menerimanya serta menyetujuinya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah ada pihak lain yang terlibat di luar tiga terdakwa yang sudah disandera hukum ini namun sengaja tersembunyi? Sejauh mana pihak manajemen BRI Situbondo pada masa itu mengawasi pencairan kredit yang mencapai Rp1,53 miliar tersebut ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Majelis Hakim telah memberikan peringatan tegas terkait Barang Bukti yang tidak tercantum dalam daftar barang bukti. Pada sidang selanjutnya, daftar barang bukti harus sudah dijelaskan. Dokumen SHM itu harus ditemukan, atau dijelaskan dengan jujur mengapa tidak bisa ditampilkan. Karena di pengadilan, setiap lembar bukti berbicara  termasuk yang sengaja atau tidak sengaja hilang dari daftar.</div><i><div style="text-align: justify;"><i> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Kupra BRI Situbondo Rp1,24 M: Sertifikat Tanah Tak Ada Didaftar Barang Bukti, Hakim Tegur Jaksa

Barang Bukti Dokumen SHM Disita Dari BRI : Dari siapa kesiapa tidak ada yang mengaku baik saksi maupun terdakwa, Tapi Hilang dari Daftar Bar...

»

Sidang Perkara Korupsi Kredit Fiktif Rp255 juta : Dirut Perumda BPR Artha Praja Blitar dan Debitur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoEdXOU_9_kl-PkhNwH9bFf2pzeLj-n9Sa1p3TyyMgalU2-FdtqV9q8u6ZK3DTYHDgfTyhy-i7gJhlaOcEgSdUAOL_2RtPAeEyN17xvpoDrg1ZAAM3yPPia2kDv3IG1lIziF6Wu89r4wJ756LuQ6RPCEi5Fo7R1u36-6K0c3Sy4RWOENwufG-IYvdxfw/s1280/IMG20261102114827_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoEdXOU_9_kl-PkhNwH9bFf2pzeLj-n9Sa1p3TyyMgalU2-FdtqV9q8u6ZK3DTYHDgfTyhy-i7gJhlaOcEgSdUAOL_2RtPAeEyN17xvpoDrg1ZAAM3yPPia2kDv3IG1lIziF6Wu89r4wJ756LuQ6RPCEi5Fo7R1u36-6K0c3Sy4RWOENwufG-IYvdxfw/w640-h360/IMG20261102114827_01.jpg" width="640" /></a><b style="font-size: 24px;">Korupsi Bukan masalah sedikit atau banyak tetapi  Uang Rakyat Jadi Korban: Pinjaman Tanpa Prosedur Dicairkan , Uang Hilang, Akibatnya BUMD Mengalami Kerugian</b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO  —</span></b></div></b><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><span>Korupsi bukan masalah sedikit atau banyak tetapi uang rakyat yang menjadi korban: Pinjaman tanpa prosedur tetap dicairkan , uang hilang, akibatnya BUMD Mengalami Kerugian</span>. Itulah yang terjadi di Perusahaan Umam Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja (BPR Artha Praja) Kota Blitar hingga merugikan keuangan negara Cq. BPR Artha Praja) Kota Blitar Rp255 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya, JPU Kejari Kota Blitar menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana penjara masing-masing selama lima puluh hari dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp227,500 juta subsider pidana penjara masing-masing selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua terdakwa dimaksud adalah <b>Elya Dwi Admoko</b>  selalu Direktur Utama Perusahaan Umam Daerah (Dirut Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja (BPR Artha Praja) Kota Blitar dan <b>Dewi Mufarida</b> selaku Debitur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan itu dibacakan JPU diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Senin, 02 November 2026, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai <b>Ni Putu Sri Indayani, SH., MH</b> bersama  2 Hakim anggota yaitu <b>Athoillah, SH., MH</b> dan <b>Ibnu Abas Ali, SH., MH</b> masing-masing Hakim Ad Hoc serta dibantu Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh kedua terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum : <b>Drs. Sentot Yusuf Patrikha, SH. MH</b> untuk terdakwa Elya Dwi Admoko dan <b>Habibullah dan Rateh</b> dari <b>LBH YLKI</b> (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bukan sekedar dilihat dari besar kecilnya kerugian keuangan negara tetapi uang rakyat yang hilang begitu saja akibat proses pemberian kredit yang tidak dijalankan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Blitar melakukan proses hukum untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan kedua terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menarik dari perkara ini adalah status salah satu terdakwa, yaki Dewi Mufarida yang saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam perkara pidana umum yaitu penggelapan dan penipuan. Dewi Mufarida pun sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kota Blita</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Sini, 02 November 2026) disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Elya Dwi Admoko dan terdakwa Dewi Mufarida (berkas perkara pentunutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 3 ini adalah pasal klasik korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, jabatan yang merugikan keuangan negara, yang kini dikombinasikan dengan ketentuan KUHP baru</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>LATAR BELAKANG KASUS</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula pada tahun 2022, ketika Dewi Mufarida mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada BPR Artha Praja Blitar. Rencananya, ia mengajukan pinjaman senilai Rp500 juta, namun pada tahap pertama yang dicairkan adalah Rp255 juta.</div><div style="text-align: justify;">Kredit tersebut dirancang dengan skema pembayaran bunga selama 6 bulan dan pelunasan pokok pinjaman pada bulan ke-7 — yang dikenal sebagai kredit musiman. Namun kenyataannya, sejak pencairan, pinjaman itu justru macet total. Tidak ada pembayaran angsuran pokok maupun bunga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih mencurigakan adalah dana yang dicairkan ternyata tidak digunakan untuk modal kerja usaha, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proses pengajuan hingga pencairan pun diduga melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Elya Dwi Admoko selaku Direktur Utama BPR Artha Praja saat itu diduga menabrak aturan demi memuluskan permohonan kredit tersebut, padahal analisis kelayakan dan persyaratan jaminan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah: Pakah hanya Elya Dwi Admoko yang berperan dari awal proses permohonan hingga pencairan kredit? Atau melibatkan pegawai BPR Artha Praja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah pegawai BPR Artha Praja yang terlibat hanya menjalankan perintah tetapi punya kewenangan menolak atau meloloskan permohonan kredit itu? Apakah alasan menjalankan perintah tetapi punya kewenangan lalu lolos dari pertanggungjawaban hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>MODUS OPERANDI & FAKTA SIDANG</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dari rangkaian penyidikan hingga persidangan, terungkap fakta-fakta mencolok:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengajuan tidak wajar: Debitur mengajukan Rp500 juta, namun hanya Rp255 juta yang dicairkan — dan itu pun tanpa analisis kelayakan yang memadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran prosedur: Direktur Utama selaku pimpinan justru mempermudah dan memuluskan pencairan, padahal berkas dan jaminan tidak memenuhi syarat standar perbankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyalahgunaan dana: Uang yang diterima tidak dipakai untuk modal kerja usaha, melainkan dialihkan untuk kebutuhan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kredit macet sejak awal: Tidak ada satu pun angsuran — baik pokok maupun bunga — yang dibayarkan, sehingga kerugian negara terjadi seketika.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rencana pencairan lebih besar: Terungkap bahwa ini baru tahap pertama. Jika tidak segera terendus, debitur berencana mengajukan pencairan tahap kedua sehingga total mencapai Rp500 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMD di Jawa Timur. Dana rakyat yang dititipkan kepada pengurus BPR atau Bank milik Daerah bukanlah uang yang bisa dicairkan semata-mata atas dasar kepercayaan atau hubungan pribadi. Setiap pencairan wajib melalui prosedur ketat, analisis mendalam, dan pengawasan berlapis serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian perbankan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Persidangan ini tak lama lagi akan berakhir. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan membacakan putusan (vonis) terhadap kedua terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinannya setelah kedua terdakwa menyampaikan Pledoi atau Pembelaan baik sendiri maupun melalui Tim Advokat-nya masing-masing. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Kredit Fiktif Rp255 juta : Dirut Perumda BPR Artha Praja Blitar dan Debitur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Korupsi Bukan masalah sedikit atau banyak tetapi  Uang Rakyat Jadi Korban: Pinjaman Tanpa Prosedur Dicairkan , Uang Hilang, Akibatnya BUMD M...

»

Wanita Dibalik Skandal Korupsi Pungli Dinas ESDM Jatim Rp4,049 M: Benarkah Rara Fredirica Ada, atau Hanya Sosok Misterius?

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oCJzD887rMBXZt9icDL0BAopYh1e7mHMRvupZvJi1RHZ2LPiDvaUAPYgMZ5xY7Q9bUg2n625Hv6YRukt9szQTZStVeGuDZzC88yUrIe0A5XnZ4zCibpzNmoh-4bF2xc2UzkGRkB4TZ1WLuVDahxNadMGaGbmoZD1-WH1FIRgfymbt-YZ_638IZvDHPg/s720/Screenshot_2026-11-01-16-42-44-51_2d252a44e6e534ccbd63390e38373cbd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="720" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oCJzD887rMBXZt9icDL0BAopYh1e7mHMRvupZvJi1RHZ2LPiDvaUAPYgMZ5xY7Q9bUg2n625Hv6YRukt9szQTZStVeGuDZzC88yUrIe0A5XnZ4zCibpzNmoh-4bF2xc2UzkGRkB4TZ1WLuVDahxNadMGaGbmoZD1-WH1FIRgfymbt-YZ_638IZvDHPg/w640-h346/Screenshot_2026-11-01-16-42-44-51_2d252a44e6e534ccbd63390e38373cbd.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Gbr Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;">"<i>Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya.</i>"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat sinis diatas seringkali terdengar di kalangan masyarakat belakangan ini seolah jadi kutukan yang sulit dibantah. Terkadang masyarakat dibuat geleng-geleng kepala melihat bagaimana jabatan dan kekuasaan sering kali berujung pada ruang tahanan. Dan menariknya, dalam beberapa kasus korupsi besar yang terungkap di persidangan, sosok perempuan sering kali menjadi "jembatan" atau penerima akhir dari aliran dana haram tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebut saja Fujika Cena Oktavia yang terseret dalam kasus korupsi uang ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Ada juga Indah Bekti Pertiwi dalam kasus OTT KPK di Ponorogo, serta Siti Ulfah Syah (Ulfa) dalam kasus OTT KPK di Kota Madiun. Kini, panggung korupsi di Jawa Timur kembali menyita perhatian publik dengan nama yang terdengar elegan namun penuh teka-teki: <b>Rara Fredirica</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namanya berkumandang di ruang sidang, terseret dalam skandal pungli (pungutan liar) berkedok percepatan pengurusan surat izin pertambangan (SIP) di Dinas ESDM Jatim yang nilainya mencapai Rp4,049 Miliar. Tapi, semakin dalam menelusuri kasus ini, semakin besar pula pertanyaan yang muncul: <i>Siapa sebenarnya Rara Fredirica? Apakah dia benar-benar ada, atau hanya "hantu" yang diciptakan untuk menutupi aliran dana yang sesungguhnya?</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Kesaksian Roy Haryono dan "Wanita Spesial"</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Untuk memahami misteri ini, kita harus melihat ke belakang, ke ruang sidang perkara korupsi yang menjerat Aris Mukiyono, Kepala Dinas ESDM Jatim Periode 1024-2026. Dalam kasus ini, Aris tidak bekerja sendirian. Ia memiliki orang kepercayaan bernama Roy Haryono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tugas Roy cukup "spesial", yakni mencari dan menerima uang suap dari para pengusaha tambang yang ingin urusan SIP-nya dipercepat oleh Dinas ESDM Jatim. Selain itu, Roy juga dipercaya mengelola bisnis sejenis rumah makan di beberapa kota di Jawa Timur. Modus ini  sudah berjalan sejak 2024 hingga 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Roy memberikan pengakuan yang bikin heboh. Ia menyebut bahwa Rara Fredirica adalah "wanita spesial" bagi Aris Mukiyono. Atas perintah Aris, Roy mengaku telah mentransfer uang yang diduga dari hasil pungli tersebut ke rekening atas nama Rara Fredirica.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan sekali dua kali. Roy mencatat ada <b>120 kali transfer</b> yang ia lakukan ke rekening Rara, dengan total nilai yang fantastis, yakni <b>Rp665 juta</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Logikanya, jika Rara adalah penerima utama atau penampung dana "uang dingin" dari sang Kepala Dinas, maka ia adalah kunci untuk membongkar ke mana sisa dari total uang pungli Rp4,049 Miliar itu mengalir. Rara seharusnya menjadi saksi mahkota atau setidaknya tersangka yang segera dimintai keterangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Plot Twist: Sosok yang Tak Beralamat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Namun, di sinilah letak kejanggalan yang membuat publik dan pengamat hukum alisnya berkerut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan pemeriksaan Rara Fredirica, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru memberikan pernyataan yang bikin <i>plot twist</i>. Menurut JPU, nama Rara Fredirica <b>belum pernah diperiksa sama sekali</b>. Alasannya klasik namun sangat mencurigakan: <i>alamatnya tidak ditemukan.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat tentu tidak bodoh. Di era digital dan sistem perbankan yang serba ketat seperti sekarang, di mana pembukaan rekening Bank saja đòi hỏi (membutuhkan) verifikasi KTP, biometrik, dan alamat yang jelas, bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki rekening Bank, menerima 120 kali transfer senilai ratusan juta rupiah, lalu tiba-tiba "menghilang" tanpa jejak alamat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Rara Fredirica benar-benar wanita daging dan darah yang kini sedang bersembunyi? Atau jangan-jangan, nama Rara Fredirica hanyalah "karung tinju" atau sosok fiktif yang dilemparkan ke ruang sidang untuk mengaburkan jejak aliran dana yang sesungguhnya? Jika alamatnya tidak ditemukan oleh aparat penegak hukum, lalu dari mana aparat mengetahui bahwa orang itu bernama Rara Fredirica? Bukankah jejak digital dan rekening Bank pasti meninggalkan data pemilik yang valid? Bukankah Roy Haryono dan Aris Mukiyono dapat menunjukkan dimana Rara tinggal?</div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Benang Kusut yang Harus Diurai</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada vonis terhadap Aris Mukiyono dan dua terdakwa lainnya. Publik di Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya, berhak tahu ke mana perginya uang rakyat dan pengusaha yang diperas lewat izin pertambangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika Rara Fredirica adalah sosok nyata, aparat harus bekerja lebih keras melacaknya melalui jejak perbankan, bukan sekadar alasan "alamat tidak ditemukan". Namun, jika Rara Fredirica ternyata hanya nama yang "dipinjam" atau direkayasa untuk menutupi pihak-pihak lain yang lebih berkuasa, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap keadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis untuk Penegak Hukum dan Publik</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Menanggapi anomali dalam kasus ini, berikut adalah beberapa pertanyaan kritis yang wajib dijawab oleh Kejaksaan, maupun Majelis Hakim:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. ​<b>Bagaimana mungkin rekening Bank atas nama Rara Fredirica bisa dibuat dan aktif menerima 120 kali transfer, jika alamat dan identitas aslinya tidak bisa dilacak oleh aparat penegak hukum?</b> Apakah ada indikasi <i>fraud</i> (kecurangan) perbankan atau penggunaan identitas orang lain (pinjam nama)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Ke mana perginya sisa uang pungli sebesar Rp3,384 Miliar?</b> (Total pungli Rp4,049 M dikurangi Rp665 Juta yang diklaim masuk ke Rara). Apakah sisa uang sebesar itu hanya dinikmati terdakwa Aris Mukiyono Selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Timur atau menguap begitu saja, atau ada "pemangsa" lain yang lebih besar yang sedang dilindungi oleh sosok misterius?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Mengapa JPU maupun Majelis Hakim tidak memaksa penyidik untuk menelusuri data KYC (Know Your Customer) di Bank?</b> Data rekening Bank pasti mencantumkan nomor telepon, alamat domisili saat pembukaan rekening, hingga riwayat IP address atau lokasi ATM saat transfer dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa penelusuran hanya berhenti pada "alamat tidak ditemukan"?</div><div style="text-align: justify;">1. <b>Apakah ada kemungkinan nama "Rara Fredirica" adalah skenario pengalihan isu (diversion)?</b> Apakah sosok ini sengaja "dihadirkan" di ruang sidang untuk menutupi keterlibatan oknum-oknum elit atau broker pertambangan yang sebenarnya menikmati hasil pungli tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Bagaimana dengan perlindungan saksi dan korban?</b> Jika Rara Fredirica memang ada dan merupakan "wanita spesial" Aris, mengapa negara terkesan lepas tangan dan tidak segera menjemputnya untuk diperiksa, padahal ia memegang kunci dari aliran dana korupsi di Dinas ESDM Jawa Timur?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hingga pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, nama Rara Fredirica akan terus menjadi bayang-bayang. Sebuah misteri di balik meja hijau yang membuktikan bahwa dalam kasus korupsi, terkadang "hantu" yang paling menakutkan bukanlah mereka yang tertangkap tangan, melainkan mereka yang namanya disebut-sebut, namun tak pernah bisa ditemukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>Catatan Editor: Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi.</i></div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Wanita Dibalik Skandal Korupsi Pungli Dinas ESDM Jatim Rp4,049 M: Benarkah Rara Fredirica Ada, atau Hanya Sosok Misterius?

Gbr Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - " Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya. " Kalimat sinis ...

»

Sidang Korupsi 'Uang Ijon' Pokir DPRD Jatim: Saksi Kunci Zaenal Afif Berubah Keterangan, Hakim Curiga: Jangan-jangan Seperti Kasus P2SEM!

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXCl17uShGJRFHTt8_NbLm0Tg4abFOrHMBq3ya8qnZ1x-86QQ2FdMfAK8qPoZTr8TYX51cyrOVwUXpfPQ_pzJ-DboTNHbjiXUFJpPoYyoTSYpf58miq-s195l7izKo3TkkA4a4wdWjMORMEZTvwimyo7QCaZ_5EAWcfnMllKgKwzcY2-tl_RiOdM2XS4/s329/IMG_20261031_194843.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="214" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXCl17uShGJRFHTt8_NbLm0Tg4abFOrHMBq3ya8qnZ1x-86QQ2FdMfAK8qPoZTr8TYX51cyrOVwUXpfPQ_pzJ-DboTNHbjiXUFJpPoYyoTSYpf58miq-s195l7izKo3TkkA4a4wdWjMORMEZTvwimyo7QCaZ_5EAWcfnMllKgKwzcY2-tl_RiOdM2XS4/w416-h640/IMG_20261031_194843.jpg" width="416" /></a><span style="font-size: 24px;">Publik Menanti Kejelasan dan Ketegasan KPK maupun Majelis Hakim: Apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Akan Dihadirkan Sebagai Saksi Seperti Sidang Sebelumny? Apakah Pengadilan Tipikor Akan Menyiapkan Tempat Transit Jika Dihadirkan?</span></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO –</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Surabaya, Kamis 29 Oktober 2026, sempat diwarnai ketegangan. Zaenal Afif Subekti, saksi kunci sekaligus <i>Justice Collaborator</i> (JC) dalam kasus korupsi "uang ijon" Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan persidangan-persidangan sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika pada sidang terdahulu <b>Zaenal</b> mengakui menerima uang dan KPK telah menyita <b>Rp1,4</b> miliar dari rumahnya, kali ini ia justru bersikeras tidak mendapatkan apa-apa. Ketidakkonsistenan ini pun memancing kecurigaan Ketua Majelis Hakim, Ratna Dianing, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang kali ini menyidangkan perkara korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019–2024 milik Anwar Sadat Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra yang saat ini sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 sebesar Rp291.692.696.000, yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019–2022 senilai Rp9.061.137.510.064.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi sebanyak 16 untuk empat terdakwa selalu koordinator Hibah Pokir milik Anwar Sadat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Keempat terdakwa itu adalah Moch. Mahrus (anggota DPRD Jatim terpilih 2024-2029), Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Ruslan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Saksi Kunci yang "Pensiun Dini"</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 29 Oktober 2026), dipimpin Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing, SH., MH, bersama dua Hakim anggota, Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock, serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara para terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Suryono Pane, SH., MH, dkk</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">JPU KPK Handoko Alfiantoro dan Tim menghadirkan sebanyak 16 saksi. Mereka terbagi dalam dua klaster: 12 saksi dari unsur Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan 4 saksi dari unsur pemerintahan, termasuk Zaenal Afif Subekti (mantan Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Jatim), Ikmal Putra (Subkor Perencanaan Bappeda Jatim), Aryo Dwi Wiratno (PPK Dinas PU Bina Marga Jatim), dan Baju Tri Hapsoro (mantan Kadis PU SDA Jatim).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi Zaenal, ini bukan pertama kalinya Ia duduk di kursi saksi. Ini adalah kali ketiga Ia dihadirkan. Sebelumnya, Ia menjadi saksi dalam perkara terpidana Sahat Tua P Simanjuntak (Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Golkar yang tertangkap tangan atau  OTT KPK pada Desember 2022), serta perkara empat terdakwa terkait dana hibah Pokir milik almarhum Kusnadi (mantan Ketua DPRD Jatim).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, Zaenal kemungkinan masih akan terus dipanggil sebagai saksi untuk puluhan atau mungkin ratusan tersangka lainnya hingga kasus ini mencapai klimaks pembuktian. Saking seringnya dipanggil, KPK berpesan agar Zaenal tetap menjaga kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"KPK bilang, 'masih kami panggil ya, jadi tetap jaga kesehatan ya.' Saya sebenarnya sudah mengajukan pensiun dini sejak 2022 sebelum OTT, tapi tidak disetujui. Baru setelah OTT, di tahun 2023, pengajuan saya disetujui," cerita Zaenal kepada <i>beritakorupsi.co</i> sebelum sidang dimulai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Malu dan nggak kuat melihat orang-orang sama  seperti kasus P2SEM dulu. Jadi setelah OTT baru pengajuan pensiun disini langsung di proses jadi saya dapat pensiun tujuh puluh persen," ungkapnya kemudian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik statusnya sebagai JC, keselamatan Zaenal tentu menjadi sorotan. Kasus ini bukan perkara kecil. Sebagai Kasubbag Rapat dan Risalah pada 2019-2022, "hitam putihnya" proses pengajuan proposal dari puluhan ribu Pokmas di Jatim ada di tangannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Fakta Persidangan vs Keterangan Baru</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Usut punya usul, pada fakta persidangan sebelumnya terungkap bahwa seluruh proposal pengajuan dana hibah dari ribuan Pokmas atas usulan 120 anggota DPRD Jatim dikumpulkan oleh Zaenal, lalu disalurkan ke OPD terkait. Zaenal bahkan mengakui menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah anggota dewan dengan variasi Rp2 juta hingga Rp100 juta, yang totalnya bisa mencapai Rp300 juta per tahun. Uang Rp1,4 miliar yang disita KPK dari rumahnya pun disebut berasal dari aliran dana ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di hadapan Majelis Hakim, Zaenal berubah haluan. Ia mengklaim telah mengurus ribuan proposal usulan hibah Pokir di luar tugas resminya <i>tanpa</i> mendapatkan uang lembur sepeser pun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar hal itu, Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing langsung menyanggah. "Kalau kerja di luar tugas resmi kan biasanya ada uang lembur. Saksi dapat berapa? Jangan-jangan sama dengan perkara P2SEM dulu yang juga mengaku tidak dapat apa-apa. Nanti kalau ditemukan bukti bisa jadi perkara sendiri lho," tegas Hakim Ratna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski diinterogasi, Zaenal tetap kekeh menjawab, "Tidak pernah dapat uang lembur."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan besar kini muncul: Bagaimana Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi kunci yang berbalik arah ini? Apakah status JC membuat keterangannya seolah bisa dianggap "lelucon" dan tidak perlu dipertimbangkan secara hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Buku Catatan "Jatah" Dewan</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Meski berubah keterangan soal uang lembur, Zaenal sebelumnya telah membenarkan isi buku catatan yang disita KPK. Dalam buku itu, terdapat rumusan pembagian alokasi anggaran hibah berdasarkan jabatan anggota DPRD Jatim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rinciannya sangat sistematis: masing-masing anggota DPRD memperoleh alokasi Rp10 juta. Anggota yang masuk Badan Anggaran (Banggar) mendapat tambahan Rp7 miliar. Wakil Ketua mendapat jatah Rp77 miliar (rincian: Rp60 miliar jatah Waket + Rp10 miliar jatah anggota + Rp7 miliar jatah Banggar). Sedangkan Ketua DPRD mendapat jatah lebih dari Rp70 miliar.</div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya itu, posisi Ketua Fraksi mendapat alokasi khusus Rp15 miliar, dan Partai Politik mendapat jatah Rp1 miliar untuk masing-masing kursi yang mereka miliki.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Modus "Satu Pintu" Anwar Sadat</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Zaenal mengakui menangani usulan dana hibah selama 15 tahun (2008-2023) atas arahan pimpinan. Namun, khusus untuk usulan milik Anwar Sadat, Zaenal tidak mengurusnya langsung. Sadat memiliki "orang kepercayaan".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pernah saya ketemu Pak Sadad (Anwar Sadat), beliau pesan, 'Afif, nanti urusan Pokir saya satu pintu di Bagus'. Jadi kalau ada orang selain Pak Bagus yang datang membawa usulan, tidak saya terima," terang Zaenal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagus Wahyudiono, staf honorer Sekretariat DPRD Jatim, menjadi penghubung tunggal. Sebelum sistem aplikasi SIPD diterapkan pada 2021, Bagus menyerahkan <i>flashdisk</i> berisi daftar nama Pokmas, alamat desa, jenis proyek, dan nilai anggaran. Setelah SIPD berlaku, akun dan <i>password</i> milik Anwar Sadat pun diserahkan sepenuhnya ke Bagus untuk memasukkan daftar usulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Akan Kah Gubernur Khofifah Dipanggil?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Di sela-sela skorsing sidang, <i>beritakorupsi.co</i> mengonfirmasi JPU KPK terkait nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang masuk dalam Daftar Khusus Saksi (DKS). Apakah Gubernur akan dihadirkan seperti pada persidangan sebelumnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melihat persidangan selanjutnya, dan saat ini masih fokus pada saksi-saksi dulu," jawab JPU KPK singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik tentu menanti kejelasan dan ketegasan JPU KPK maupun Majelis Hakim. Jika orang nomor satu di Jatim ini akhirnya dipanggil, masyarakat berharap KPK membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi secara utuh dan transparan, bukan sekadar potongan-potongan seperti pada sidang terdakwa terkait dana hibah Pokir milik almarhum Kusnadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ibarat peribahasa, "sekali mandi basah". Sekali hadir sebagai saksi, buka semua keterangannya dalam BAP agar masyarakat tahu duduk perkara yang sebenarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan jika orang nomor satu di Jatim ini akhirnya dipanggil, apakah pihak Pengadilan Tipikor Surabaya akan menyediakan tempat transit atau sama dengan saksi lainnya duduk di kursi yang telah disiapkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><i><div style="text-align: justify;"><i>Catatan Editor: Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi.</i></div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi 'Uang Ijon' Pokir DPRD Jatim: Saksi Kunci Zaenal Afif Berubah Keterangan, Hakim Curiga: Jangan-jangan Seperti Kasus P2SEM!

Publik Menanti Kejelasan dan Ketegasan KPK maupun Majelis Hakim: Apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Akan Dihadirkan Sebagai...

»

Sidang Pungli SIP Dinas ESDM Jatim: Jejak Mutasi, Keterlibatan, dan Pertanyaan Besar yang Menggantung

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG7WT0Bqivxp2ZqWbSf4ta0PqjLILZKPXaGZiLjYkgD6cpGAuByDCT6G1l1SyHDbvCVED326Ti-aq2ICzhQmoXNzbhb-vfKpN9jCnR4Jhf_e5fnzGKECiDkQjOivHaRZOARB1YiJ1iitIkIz900u5bwUHcUQVaKxAAW_2lQ8ugVUGBI7AXDYK1pxjr7tE/s1600/IMG-20261026-WA0028(1).jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG7WT0Bqivxp2ZqWbSf4ta0PqjLILZKPXaGZiLjYkgD6cpGAuByDCT6G1l1SyHDbvCVED326Ti-aq2ICzhQmoXNzbhb-vfKpN9jCnR4Jhf_e5fnzGKECiDkQjOivHaRZOARB1YiJ1iitIkIz900u5bwUHcUQVaKxAAW_2lQ8ugVUGBI7AXDYK1pxjr7tE/w640-h480/IMG-20261026-WA0028(1).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi <span style="text-align: justify;">Ariful Bhuana (kanan)</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 24px;">John Franky Ariandi Yanafia Selaku Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur : Sedang dilakukan pendalaman</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><mark class="b6AQX" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwizgqis5NyXAxUSimMGHT3BJs0QuJAPegoIAggACAAIBhAB" data-wiz-attrbind="class=hA9aLd_g/cFwyDc" jsaction="click:&hA9aLd_g|ZUljYd;" jscontroller="l6hPId#Mt0KKb" jsuid="hA9aLd_g" style="border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10); font-family: "Google Sans", Roboto, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px;"><span class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="hA9aLd_i" style="border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10); margin: 0px;"><!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]]--></mark></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya mulai hangat membuka lembaran kasus dugaan Korupsi Pungutan Liar (Pungli ) percepatan pengurusan Surat Izin Pertambangan (SIP) kepada 217 di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Kasus yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini memunculkan rentetan fakta dan sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab di hadapan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pun menjadi sorotan publik khususnya di Jawa Timur. Agenda pembacaan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi Pungli percepatan pengurusan SIP di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur kembali mencuat ke permukaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik proses hukum yang sedang berjalan, figur mantan Sekretaris Dinas ESDM Jatim, Ariful Bhuana, S.Sos., M.M  menjadi pusat perdebatan hangat di kalangan pengamat hukum dan masyarakat. Namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus yang telah berlangsung bertahun-tahun ini, memunculkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai integritas penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi  Jawa Timur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Jejak Karier yang Berubah Arah: Dari ESDM ke Sekretariat DPRD Jatim </b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Berdasarkan penelusuran rekam jejak, Ariful Bhuana menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Lingkungan Hidup di Dinas ESDM Jatim pada periode 2021-2024, yakni saat dugaan praktik pungli SIP marak terjadi. Pada tahun 2025, Ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Dinas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, trajectory karirnya mengalami perubahan signifikan pada Januari 2026. Ariful dimutasi ke Sekretariat DPRD Jatim dengan jabatan Kepala Bagian Umum. Tak lama berselang, pada awal Oktober 2026 ini,  ia memasuki masa pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik mencatat adanya korelasi waktu yang unik. Informasi yang berhembus dari dalam birokrasi menyebutkan, intensitas pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terhadap kantor Dinas ESDM di Jalan Tidar, Surabaya, meningkat drastis pasca-mutasinya Ariful.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tepat setelah mutasi pada April 2026, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mulai menggeledah kantor Dinas ESDM Jatim di Jalan Tidar, Surabaya. Publik pun bertanya: Apakah mutasi inilah yang membuka pintu pengusutan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Gelombang Penetapan Tersangka dan Sidang yang Dimula ;</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 17 April 2026, Kejati Jatim menetapkan tiga orang tersangka, di antaranya :</div> <div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Aris Mukiyono</b> Selaku Kepala Dinas ESDM Jatim,</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Oni Setiawan</b> selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang penuntutannya dihentikan bedasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) nomor B-7011/M.5.10/Ft.1/09/2026 tanggal 18 September 2026;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">3. Hermawan</b> selaku Ketua Tim Kerja sub-substansi Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">4. Pada tanggal 28 Juli 2026, penyidik Kejati Jatim menetapkan satu tersangka lagi, yaitu <b>Ertika Dinawati</b> selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur,</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGR-sxW0lkJD6LcKwGU5-0PtKDxmPf7UvCJfOuzVeicBjjsyzYYGoS-ECpnrkDhWKjbbrLTU6eFv48g0fslmh-PufZoivfOwMOWULaVUaTlvz5MPpZfHkjhb324vP4sToF5p0maWueh-_p15IhzcGuX4vF13nXPIQvZLfcrhYNMKFitULCve65R86U0xo/s640/IMG20261023103504.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGR-sxW0lkJD6LcKwGU5-0PtKDxmPf7UvCJfOuzVeicBjjsyzYYGoS-ECpnrkDhWKjbbrLTU6eFv48g0fslmh-PufZoivfOwMOWULaVUaTlvz5MPpZfHkjhb324vP4sToF5p0maWueh-_p15IhzcGuX4vF13nXPIQvZLfcrhYNMKFitULCve65R86U0xo/w640-h360/IMG20261023103504.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Roy Haryono (kiri)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Di tengah proses hukum yang berjalan, salah satu dari empat tersangka yaitu <b>Oni Setiawan</b> dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2026 saat berada di Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya, dan  kasus inipun akhirnya dilimpahkan dan mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun satu hal yang sangat menarik perhatian publik adalah terkait meninggalnya tersangka <b>Oni Setiawan</b> menjelang di Rutan saat proses persidangan. Apakah meninggalnya <b>Oni Setiawan</b> akibat penyakit parah yang diderltanya atau karena depresi akibat adanya dugaan tekanan dari segala penjuru dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Apakah meninggalnya <b>Oni Setiawan</b> membawa arti tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sekaligus menjadi kendala bagi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Jatim?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaan Besar yang Menggantung :</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Yang menarik perhatian publik hingga kini adalah <b>status</b>, <b>Ibnu Arif Efendi</b>, selaku Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan <b>Roy Haryono</b> selaku Direktur Roy Haryono, Direktur PT Media Nusantara, <b>istri terdakwa Aris Mukiyono</b> Selaku Kadis ESDM Jatim termasuk <b>Ariful Bhuana</b> mantan Sekretaris Dinas ESDM Jatim yang hingga saat ini belum jelas, padahal kasus pungli di Dinas ESDM Jatim sudah berlangsung selama masa jabatannya sebagai Kabid maupun Sekretaris Dinas ESDM Jatim yang memunculkan beragam pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Benarkah Ariful Bhuana</b> tidak terlibat sama sekali dalam kasus pungutan liar percepatan pengurusan izin pertambangan yang berlangsung bertahun-tahun itu?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.</b><b style="font-weight: bold;"> Benarkah Ariful</b> merasa sakit hati setelah dipindahkan dari jabatan Sekretaris Dinas ke Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Jatim? Dan apakah ada kaitannya dengan mulai terungkapnya kasus ini?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Apakah</b> pengusutan kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim ini berjalan setelah Ariful dimutasi? Apakah selama ia menjabat di Dinas ESDM ada hal yang menghambat proses pengawasan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">4. Siapa</b> yang menanggung biaya ketiga terdakwa (Aris Mukiyono, Hermawan dan Ertika Dinawati) ? Sebab berdasarkan Informasi yang beredar menyebut bahwa Tim Advokat atau Penasehat Hukum para terdakwa disediakan dinas atau melalui KORPRI. Dan hal inipun memicu pertanyaan: Apakah ada anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari APBD Pemprov Jatim? Lalu atas dasar apa dana digunakan untuk pembelaan pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">5. Sejauh</b> mana keseriusan Kejati Jatim mengusut kasus ini secara menyeluruh hingga menyeret pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Publikpun menuntut transparansi:</b> apakah hanya "petinggi bawah" yang akan diseret, atau semua pihak yang terlibat akan diusut hingga ke akarnya? Termasuk dugaan adanya perintangan penyidikan serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyertai aliran dana dari hasil pungutan liar tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></b><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, <span>Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur </span>(Kejati Jatim), John Franky Ariandi Yanafia kepada <i>beritakorupsi.co</i> menjelaskan, sedang dilakukan pendalaman</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>"Sedang dilakukan pemeriksaan pendalaman alat bukti. Nanti pasti akan ada update," ucap John Franky Ariandi Yanafia melalui pesan, Rabu, 18 Oktober 2026</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus pungli SIP di Dinas ESDM Jatim in bukan sekadar perkara izin usaha. Ini adalah soal kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang seharusnya melayani, bukan diperdagangkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang yang saat ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya harus dijaga prosesnya agar tidak berhenti di tengah jalan. Rakyat Jawa Timur berhak tahu: siapa saja yang sebenarnya mengambil bagian, dan di mana jejak aliran uang hasil pungutan liar itu berakhir. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab <i>"uang tidak berjalan ditempat matau mengalir ke bawah melainkan ke atas, berbeda dengan air yang mengalir dari atas ke bawah".</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Pungli SIP Dinas ESDM Jatim: Jejak Mutasi, Keterlibatan, dan Pertanyaan Besar yang Menggantung

Saksi  Ariful Bhuana (kanan) John Franky Ariandi Yanafia Selaku Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus K...

»