Eksekusi Putusan MA Ditunda Odmil III-11 Sby, Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan Jadwal: Apakah Tidak Ada Koordinasi Atau Karena Ada Tekanan?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYWThQa4jqugGuua0xUBT355_mY8-ivwA6HhDwTstW_TCoKO3jDuxfa00q3jL-u090LdC0RscTZ0md8a53rpwKpT8exs2BFaDYChaVRmVsVHsXF9H1ucjH8fghMnRSdLQLp8kvc4XRN6s59ADa8gtnWfUZTZwXseMDAh8BInYxixfsfRvRLi6yGA4IMiI/s599/IMG_20260510_213357.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="599" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYWThQa4jqugGuua0xUBT355_mY8-ivwA6HhDwTstW_TCoKO3jDuxfa00q3jL-u090LdC0RscTZ0md8a53rpwKpT8exs2BFaDYChaVRmVsVHsXF9H1ucjH8fghMnRSdLQLp8kvc4XRN6s59ADa8gtnWfUZTZwXseMDAh8BInYxixfsfRvRLi6yGA4IMiI/w640-h394/IMG_20260510_213357.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Terpidana telah dua kali memenuhi panggilan Odmil III-11 Surabaya untuk pelaksanaan eksekusi pidana 5 bulan penjara tetapi tidak dapat dilaksanakan Karena belum ada surat keterangan kesehatan. Apakah hasil pemeriksaan dari RS umum milik pemerintah diragukan sehingga wajib dari RS milik Militer? Tim Advokat dari LBH LSM LIRA Surabaya: siapkan Upaya hukum PK </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Tim Advokat atau Penasehat Hukum terpidana Lettu (K) dr Raditya dari LBH DPD LSM LIRA Surabaya yang terdiri dari Surono, SH., Eko Mardiyanto, SH, Supolo Setyo Wibowo, SH., MH, Ananta Triatmojo, SH., M.Kn, Indo Widya Asmoro, SH , MH, Krisnawati, SH., MH dan Argie Wilson Julian Imbiri, SH., MH menyoroti pemberitaan dibeberapa media masa yang menyatakan agar terpidana segera dilakukan eksekusi karena kesehatannya baik-baik saja dan tidak ada yang menghawatirkan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Perlu kami sampaikan terkait pemberitaan di beberapa media massa yang menyatakan agar terpidana segera dilakukan eksekusi karena kesehatannya baik-baik saja dan tidak ada yang menghawatirkan agar hal itu dapat dibuktikan sesuai rekam medis bukan sekedar ucapan agar tidak menjadi fitnah dan menjadi opini liar di masyarakat," ucap Ketua LBH DPD LSM LIRA Surabaya, Surono, Minggu, 10 Mei 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surono memperlihatkan beberapa dokumen hasil rekam medis duari beberapa rumah sakit, diantaranya RS Jantung Harapan Kita Jakarta, RS Mayapada Surabaya, RS Onkologi Surabaya, RS Haji Surabaya, RS Siloam Surabaya RS Kangker Dharmais Jakarta, RS dr. Soetomo Surabaya, RSPAL dr. Ramelan Surabaya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari hasil rekam medis, bahwa Klien kami sebelum menikah tahun 2021 dengan istrinya sudah menderita penyakit Hyperthropic Cardiomyopathy Non Obstructive atau Pembesaran Katup Jantung dan  Lymphoma Non Hodgkin (Kanker Kelenjar Getah Bening) sejak tahun 2018 sampai sekarang dan sudah pernah menjalani kemoterapi pada tahun 2021. Apakah hasil medis ini dianggap palsu ? Silahkan buktikan secara medis maupun secara hukum karena kita ada di negara hukum," tegas Surono  sambil menunjukkan dokumen hasil medis dari beberapa rumah sakit dimaksud </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, juga menyoroti panggilan  pelaksanaan eksekusi oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada tanggal 7 Mei 2026 sementara jadwal pemeriksaan dokter RSPAL (Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut) dr. Ramelan Surabaya baru akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada besok Senin, 11 Mei 2026,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surono menjelaskan, beberapa minggu lalu terpidana sudah pernah memenuhi panggilan Odmil untuk pelaksanaan eksekusi putusan MA tersebut tetapi ditunda karena belum ada surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang menyatakan sehat dan layak menjalani hukuman. Pada tanggal 7 Mei 2026 juga terpidana memenuhi panggilan Odmil untuk pelaksanaan eksekusi hasilnya sama karena belum ada surat keterangan kesehatan dari rumah sakit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Hal ini menjadi pertanyaan bagi kami. Mengapa eksekusi mau dilaksanakan tanggal 7 Mei 2026 sementara jadwal pemeriksaan dokter RSPAL baru akan dilakukan besok Senin, tanggal 11 Mei 2026. Ada apa kan. Apakah tidak ada koordinasi atau tidak tau jadwal itu selaku eksekutor. Apakah karena pemberitaan di media massa. Dan apakah pemeriksaan itu memang wajib harus dari rumah sakit militer dalam hal ini RSPAL?," tanya Surono Heran</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apakah diragukan hasil medis dari rumah sakit umum pemerintah."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait putusan MA Nomor 56 K/Mil/2026 tanggal 19 Februari 2026 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103- K/PM.III/AL/VII/2025 tanggal 12 November 2025 dari vonis bebas menjadi pidana penjara 5 bulan, Surono menjelaskan menghormati putusan tersebut tetapi akan menentukan sikap setelah mempelajari secara mendalam putusan MA untuk upaya hukum PK mencari keadilan yang sesungguhnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami menghormati putusan MA tersebut tetapi ada beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan dan lakukan untuk upaya hukum baik perakara pertama KDRT maupun perkara kedua untuk mencari keadilan yang sesungguhnya bagi klien kami," tegas Surono</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surono pun mengungkapkan yang menjadi perimbangan Majelis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103- K/PM.III/AL/VII/2025 tanggal 12 November 2025 yang memutus bebas Lettu (K) dr. Raditya, yaitu  alat bukti yang diajukan oleh Oditur hanya Satu yakni keterangan korban.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa keterangan korban pun berubah-ubah saat dihadirkan sebagai saksi. Kemudian surat dokter, bukan hasil visum tetapi berobat. Terkait trauma, Majelis Hakim mengatakan bukan akibat dari perburuan terdakwa. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kami, apakah persidangan ini adil dimana Terdakwa saat itu tidak boleh berada di ruang sidang saat saksi korban dihadirkan di persidangan?," ujarnya dengan heran</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam perkara pertama juga demikian Terdakwa diminta keluar. Selain diminta keluar, surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum tetapi satu minggu kemudian di batalkan atau diminta oleh Majelis Hakim agar direvisi oleh Odmil karena ada tuntunan restitusi atau ganti rugi," lanjut Surono. (Tim)</div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional Tipikor Eksekusi Putusan MA Ditunda Odmil III-11 Sby, Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan Jadwal: Apakah Tidak Ada Koordinasi Atau Karena Ada Tekanan?

Terpidana telah dua kali memenuhi panggilan Odmil III-11 Surabaya untuk pelaksanaan eksekusi pidana 5 bulan penjara tetapi tidak dapat dilak...

»

Skandal Kredit KMK BSM Rp27,3 M Mengemuka di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor Surabaya: Status Bank Syariah Mandiri Jadi Sorotan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGygdWb3uCogmJuyLmF7dRlI6eBTfY8ffmS9Tyds192e3jUHkUU9vR6cKtkXjHrwzWWtSJPqaGht7dOMcSCko-Zo0-LqWKv300HcCVqOKaeXsJB61BUiILGsn-oT1myCuCHU6cBg2Uo-ZPAIJA6HsaG_gANbQpUjiBxPCp_5KpPOnNJP7TSYsfowb7zrg/s640/14.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGygdWb3uCogmJuyLmF7dRlI6eBTfY8ffmS9Tyds192e3jUHkUU9vR6cKtkXjHrwzWWtSJPqaGht7dOMcSCko-Zo0-LqWKv300HcCVqOKaeXsJB61BUiILGsn-oT1myCuCHU6cBg2Uo-ZPAIJA6HsaG_gANbQpUjiBxPCp_5KpPOnNJP7TSYsfowb7zrg/w640-h288/14.png" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Sidang perkara dugaan korupsi kredit macet PT Dimitra Jaya Abadi memunculkan perdebatan hukum soal apakah anak usaha BUMN termasuk BUMN sehingga kerugian pada anak usaha BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) di Bank Syariah Mandiri (BSM) senilai Rp27,3 miliar kembali menyita perhatian publik. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 8 Mei 2026, memunculkan polemik baru terkait status hukum Bank Syariah Mandiri sebagai anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta apakah anak usaha BUMN termasuk BUMN sehingga kerugian yang timbul dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Hendi Sinatyra Imran, SH, menegaskan bahwa meskipun Bank Syariah Mandiri bukan BUMN secara langsung, posisinya sebagai anak perusahaan Bank Mandiri membuat kerugian yang timbul tetap dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Benar Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, namun anak perusahaan BUMN in casu Bank Mandiri, yang mendapat penyertaan modal langsung Bank Mandiri sebagai BUMN sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian Bank Syariah Mandiri,” tegas Hendi kepada BERITAKORUPSI.CO.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH, didampingi hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH, kembali mengagendakan pemeriksaan dua ahli, masing-masing ahli pidana dan ahli perbankan, serta satu saksi dari Bank Syariah Indonesia yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini menyeret dua terdakwa, yakni Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil, selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi Bank Syariah Mandiri, serta Marwan Kustiono, Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi, anak dari mendiang Rachmat Kustiono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keduanya didakwa dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT Dimitra Jaya Abadi pada tahun 2011 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp27.386.833.332,67, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025 tertanggal 9 Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Awal Mula Perkara</b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula pada tahun 2011 ketika Marwan Kustiono selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi mengajukan fasilitas KMK ke Bank Syariah Mandiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun dalam prosesnya, permohonan kredit disebut tidak menggunakan dokumen PT Dimitra Jaya Abadi, melainkan dokumen milik CV Dimitra Jaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah dugaan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri tidak melakukan On The Spot (OTS) atau survei lapangan terhadap alamat perusahaan di Jalan Margomulyo 9/A-5, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Sherly Dian Meirawati, SH, PT Dimitra Jaya Abadi baru berdiri pada tahun 2012, sedangkan permohonan kredit diajukan sejak 19 Desember 2011.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Permohonan tersebut tercatat dalam surat Nomor 007/MGM-B1/III/11 tanggal 19 Desember 2011, sementara surat permohonan pencairan pembiayaan tercatat dalam Nomor 008/BSM/DJA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Status Bank Syariah Mandiri Diperdebatkan</div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, saksi dari Bank Syariah Indonesia menyatakan secara tegas bahwa Bank Syariah Mandiri bukan BUMN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“BSM bukan BUMN, tapi anak usaha BUMN,” ujarnya singkat kepada BERITAKORUPSI.CO saat jeda persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendapat serupa disampaikan ahli perbankan yang dihadirkan di persidangan.</div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, anak usaha BUMN tidak otomatis berstatus BUMN karena modalnya bukan berasal langsung dari APBN, melainkan dari badan usaha induknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Modal yang digunakan Bank induk untuk membuka anak usaha bukan berasal dari APBN secara langsung, melainkan dari dana yang dihimpun Bank,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ahli hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya juga menyampaikan pandangan yang tegas, anak usaha BUMN bukan termasuk BUMN</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Anak usaha BUMN bukan termasuk BUMN.  Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN karena modalnya berasal dari induk BUMN bukan langsung dari APBN/kekayaan negara yang dipisahkan. Putusan MA No. 21P/HUM/2917, mempertegas bahwa anak perusahaan BUMN berbentuk PT adalah subjek hukum mandiri yang modalnya berasal dari kekayaan BUMN (induk) bukan langsung dari APBN."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Penegasan Kejari Tanjung Perak</span></b></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi perdebatan tersebut, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak memberikan penegasan hukum sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Bank Syariah Mandiri memang bukan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN, yakni Bank Mandiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Kerugian pada anak perusahaan BUMN yang penyertaan modalnya berasal dari BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Kamar Pidana poin 4.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Ketentuan dalam UU BUMN Tahun 2025 tidak berlaku surut terhadap perkara ini karena tempus delicti terjadi pada 2012, sehingga berlaku asas non-retroaktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Kritis Seputar Status BSM dan Kerugian Negara dalam Perkara Ini</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;">1. Jika Bank Syariah Mandiri bukan BUMN, apakah seluruh kerugian yang timbul otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah penyertaan modal dari Bank Mandiri kepada BSM dapat dianggap tetap melekat sebagai kekayaan negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Sejauh mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dapat dijadikan dasar menjerat perkara kredit macet di anak usaha BUMN?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah dana yang dihimpun bank dari masyarakat dapat dipersamakan dengan keuangan negara ketika dikelola oleh bank milik negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa fasilitas kredit dapat dicairkan sebelum legalitas PT Dimitra Jaya Abadi terbentuk secara sah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah tidak dilakukannya OTS merupakan bentuk kelalaian administratif biasa atau indikasi penyimpangan terstruktur?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Jika dokumen pengajuan menggunakan CV Dimitra Jaya, mengapa pencairan justru atas nama PT Dimitra Jaya Abadi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Apakah audit BPKP cukup untuk menegaskan adanya kerugian keuangan negara dalam konteks anak perusahaan BUMN?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">9. Adakah pihak lain di internal Bank Syariah Mandiri yang turut bertanggung jawab atas proses persetujuan kredit ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">10. Apakah perkara ini akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan anak perusahaan BUMN?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Kredit KMK BSM Rp27,3 M Mengemuka di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor Surabaya: Status Bank Syariah Mandiri Jadi Sorotan

Sidang perkara dugaan korupsi kredit macet PT Dimitra Jaya Abadi memunculkan perdebatan hukum soal apakah anak usaha BUMN termasuk BUMN sehi...

»

Skandal Kredit Macet BSM Rp27,3 M: Debat Hukum Panas, Apakah Anak Usaha BUMN Tetap Dianggap Kerugian Negara?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjACGXbE23l5uYSD_IAw59uJxZGW_VKRny0Y_j21mHdgjL3g39lOj-F5izl_bwAgwY4x-7Jrb4T9BYAyfVXjmI5dYhlKAqlwOmlpFG5IMcUgZCvTsrkzMyZv3z4_nGbH1_mesUZVyEL-V0fks2LAAfakKSsAhGgfqpuI5a66_Dqu6s1BLTHQzpVtGmqTmU/s640/11.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjACGXbE23l5uYSD_IAw59uJxZGW_VKRny0Y_j21mHdgjL3g39lOj-F5izl_bwAgwY4x-7Jrb4T9BYAyfVXjmI5dYhlKAqlwOmlpFG5IMcUgZCvTsrkzMyZv3z4_nGbH1_mesUZVyEL-V0fks2LAAfakKSsAhGgfqpuI5a66_Dqu6s1BLTHQzpVtGmqTmU/w640-h288/11.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Tegaskan:</b> Meski BSM Bukan BUMN Langsung, Kerugiannya Tetap Masuk Kategori Keuangan Negara; Ahli Bank Bantah: Modal Berasal dari Uang Nasabah, Bukan APBN</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sebuah pertanyaan mendasar mengguncang ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (8/5/2026). Dalam sidang perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang macet di Bank Syariah Mandiri (BSM), kini Bank Syariah Indonesia (BSI), muncul perdebatan sengit mengenai status hukum bank tersebut dan implikasinya terhadap definisi "kerugian keuangan negara".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., dibantu dua hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (masing-masing Hakim Ad Hoc), serta didampingi Panitera Pengganti (PP), kali ini mendengarkan keterangan dua orang ahli (pidana dan perbankan) serta satu orang saksi dari Bank Syariah Indonesia yang dihadirkan oleh Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil, selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi Bank Syariah Mandiri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ahmad Fauzan, yang tidak ditahan sejak awal, bersama terdakwa kedua, Marwan Kustiono (Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi dan anak dari mendiang Rachmat Kustiono), dijerat dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp27.386.833.332,67. Angka ini sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025 tertanggal 9 Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Status BSM: BUMN atau Bukan?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-_z613c-lJMVUkCkbzdH5oIQBW2dbodTAxxpAtxuB28VjlAKbpeM9GMiC9zeqmPTIVm5K92Vc0uKG7Qn5WnXtjYZGjrAXlZsRQoix5ktBZfjji8Zl2mx7Y33mSSR72I3aEx_XF73-ZffqLQflspx9VkLJ6dAtc_7nR0mEyi_gVg17GaMXqtDDHHUefc/s397/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="369" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-_z613c-lJMVUkCkbzdH5oIQBW2dbodTAxxpAtxuB28VjlAKbpeM9GMiC9zeqmPTIVm5K92Vc0uKG7Qn5WnXtjYZGjrAXlZsRQoix5ktBZfjji8Zl2mx7Y33mSSR72I3aEx_XF73-ZffqLQflspx9VkLJ6dAtc_7nR0mEyi_gVg17GaMXqtDDHHUefc/w594-h640/2.png" width="594" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;"> Terdakwa Ahmad Fauzan</span></span></td></tr></tbody></table>Inti dari perdebatan hari ini bermula dari kesaksian saksi dari Bank Syariah Indonesia. Di hadapan Majelis Hakim, saksi menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, melainkan anak usaha BUMN yang didirikan oleh Bank Mandiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal senada disampaikan saksi kepada BERITAKORUPSI.CO sesaat persidangan diskors menjelang Sholat Jum'at. "BSM bukan BUMN tapi anak usaha BUMN," jawabnya singkat sebelum buru-buru meninggalkan lokasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah seorang ahli perbankan yang dihadirkan juga memperkuat argumen tersebut. Ia menjelaskan bahwa anak usaha BUMN tidak otomatis menjadi BUMN karena modalnya bukan berasal dari negara (APBN), melainkan dari BUMN induk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Lalu dari mana modal Bank Mandiri mendirikan anak usahanya yaitu Bank Syariah Mandiri? Apakah uang atau modal yang digunakan Bank Mandiri adalah bagian dari kekayaan negara sebab pemilik modal atau saham terbesar di Bank Mandiri adalah negara?" tanya BERITAKORUPSI.CO kepada ahli tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut ahli itu, jawabannya adalah "bukan". Modal yang digunakan bukan dari APBN, tetapi uang yang ada di Bank induk (Bank Mandiri). Uang yang ada di Bank induk adalah uang masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan. Dasarnya adalah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pasal 1 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 menyatakan 'bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank bukan menyalurkan lalu menghimpun tetapi menghimpun baru menyalurkan.' Jadi modal yang digunakan Bank Induk untuk membuka anak usaha bukan uang atau milik Bank selaku BUMN tetapi uang masyarakat yang dihimpun," lanjutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senada dengan itu, salah seorang ahli hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya juga menjawab pertanyaan BERITAKORUPSI.CO dengan tegas: anak usaha BUMN bukan termasuk BUMN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bukan BUMN. Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN karena modalnya berasal dari induk BUMN bukan langsung dari APBN/kekayaan negara yang dipisahkan.  </div><div style="text-align: justify;">Putusan MA No. 21P/HUM/2917, mempertegas bahwa anak perusahaan BUMN berbentuk PT adalah subjek hukum mandiri yang modalnya berasal dari kekayaan BUMN (induk) bukan langsung dari APBN."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Posisi Kejaksaan: Kerugian Anak Usaha = Kerugian Negara</span></b></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSKLdWgyVyJ-5I2FutQJZzj5YAqZO8E-E_GDqk1aLZnG-GG4-ayS_Tx_iLGg0hC3IqPPIUa358yyuZeetZlDQOGMXZJSgC0GTdv1LzvFD1eptyuGzCfX0oFsUaDaI48SNwytOxPPdKkB5YBV6Q9rVsLskW4pr3lpTdDrpZ4-1fkc8MRB4f5uA22aPcuhY/s640/17.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSKLdWgyVyJ-5I2FutQJZzj5YAqZO8E-E_GDqk1aLZnG-GG4-ayS_Tx_iLGg0hC3IqPPIUa358yyuZeetZlDQOGMXZJSgC0GTdv1LzvFD1eptyuGzCfX0oFsUaDaI48SNwytOxPPdKkB5YBV6Q9rVsLskW4pr3lpTdDrpZ4-1fkc8MRB4f5uA22aPcuhY/w640-h360/17.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">Terdakwa Marwan Kustiono</span></span></td></tr></tbody></table>Menanggapi hal tersebut diatas, kejaksaan negeri Tanjung Perak melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Hendi Sinatyra Imran, SH., memberikan penjelasan tegas kepada BERITAKORUPSI.CO:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. "Bahwa benar Bank Syariah Mandiri, bukan merupakan BUMN namun anak perusahaan BUMN in casu Bank Mandiri, yang mendapat penyertaan modal langsung Bank Mandiri sebagai BUMN sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian Bank Syariah Mandiri."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. "Sehingga Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN, yang penyertaan modalnya dari BUMN termasuk kerugian keuangan negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 (Rumusan Kamar Pidana Poin 4)."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. "Bahwa pada asas nya, UU BUMN 2025 tidak berlaku surut dalam perkara a quo, karena tempus delictinya sejak tahun 2012, asas non-retroaktif."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kronologi Kasus: Dokumen Palsu dan Tanpa Survey Lapangan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Ahmad Fauzan dan Marwan Kustiono ini bermula pada tahun 2011. Awalnya, Marwan Kustiono, selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi, mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BSM. Namun, ia tidak menggunakan dokumen PT Dimitra Jaya Abadi, melainkan menggunakan dokumen CV Dimitra Jaya. Ironisnya, PT Dimitra Jaya Abadi sendiri baru berdiri menjelang pencairan kredit, yakni pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor: 17 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sherly Dian Meirawati, SH di Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan juga terungkap kejanggalan fatal: BSM diduga tidak melakukan OTS (On The Spot) atau survey ke lapangan terhadap PT Dimitra Jaya Abadi di Jalan Margomulyo 9/A-5, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Padahal, prosedur perbankan wajib memastikan keberadaan debitur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pencairan kredit KMK tersebut diajukan menggunakan dokumen CV Dimitra Jaya yang mengajukan permohonan kredit KMK pada tanggal 19 Desember 2011 (Surat Nomor 007/MGM-B1/III/11) dan surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 008/BSM/DJA/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Latar Belakang Merger dan Kebijakan Negara</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu dicatat bahwa Bank Syariah Mandiri berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 November 1999 dengan status hukum PT Bank Susila Bhakti yang dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah resmi merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang kemudian ditetapkan menjadi BUMN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Manager Bank Syariah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang diharapkan menjadi arus baru ekonomi untuk memperkuat perekonomian nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik kebijakan strategis tersebut, kasus ini menyisakan tanya besar: Jika modal bank berasal dari uang nasabah, mengapa kerugian di anak usaha BUMN dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang bisa menjerat pegawai bank dengan pasal korupsi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dari Hal Tersebut Diatas, Pertanyaan Kritis Seputar Status BSM dan Kerugian Negara adalah:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwE1vyOFYXE1IoehDWpA488fgAGuRK64bx4PhOa_S0yBXjEQ8n5m-cYx_mJe3ZW6tJFi06p-ghy_Wf4Jp8WloDNl1c4aU9-QSPqwWk_VR4DlrBFO9VSWmpEB0df24CApO1JSRGdOPmxELE0yqlJwn8Ijial-0VJGpWgefoG19vIZSo-nq82TAJ7qq5R8U/s639/IMG_20260406_012429%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwE1vyOFYXE1IoehDWpA488fgAGuRK64bx4PhOa_S0yBXjEQ8n5m-cYx_mJe3ZW6tJFi06p-ghy_Wf4Jp8WloDNl1c4aU9-QSPqwWk_VR4DlrBFO9VSWmpEB0df24CApO1JSRGdOPmxELE0yqlJwn8Ijial-0VJGpWgefoG19vIZSo-nq82TAJ7qq5R8U/w640-h356/IMG_20260406_012429%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat adanya pertentangan pandangan antara ahli perbankan/hukum administrasi dengan posisi Kejaksaan. Dan pertanyaannya adalah;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1.  Definisi Kerugian Keuangan Negara:</b></div><div style="text-align: justify;">    Jika merujuk pada penjelasan ahli bahwa modal BSM berasal dari uang masyarakat (nasabah) yang dihimpun Bank Mandiri, bukan langsung dari APBN, apakah tepat jika kerugian di BSM serta-merta dikategorikan sebagai "kerugian keuangan negara" dalam konteks tindak pidana korupsi murni? Ataukah ini lebih tepat disebut sebagai kerugian korporasi/perdata?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.  Validitas SE MA No. 10 Tahun 2020:</b></div><div style="text-align: justify;">    Kejaksaan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan kerugian anak usaha BUMN adalah kerugian negara. Namun, bagaimana kedudukan SE MA tersebut jika bertentangan dengan prinsip dasar hukum perbankan (UU No. 10/1998) yang memisahkan kekayaan negara (saham induk) dengan dana pihak ketiga (tabungan nasabah)? Apakah SE MA dapat mengesampingkan definisi "kekayaan negara" dalam UU Tipikor?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3.  Tanggung Jawab Analis vs Sistem:</b></div><div style="text-align: justify;">    Terdakwa Ahmad Fauzan adalah Analyst Officer. Sejauh mana tanggung jawab individu seorang analis jika sistem pengawasan internal BSM saat itu memungkinkan pencairan kredit tanpa survey lapangan (On The Spot) dan dengan dokumen yang tidak sesuai (menggunakan CV untuk entitas PT yang belum berdiri sah saat pengajuan)? Apakah kelalaian prosedural kolektif harus dibebankan sepenuhnya pada satu analis?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Asas Non-Retroaktif dan UU BUMN Terbaru:</b></div><div style="text-align: justify;">    Kasi Pidsus menyebutkan UU BUMN 2025 tidak berlaku surut karena tempus delicti tahun 2012. Namun, apakah interpretasi "kerugian negara" pada tahun 2012 sama dengan interpretasi saat ini? Apakah ada preseden hukum sebelumnya di mana pegawai anak usaha BUMN divonis korupsi dengan dalih kerugian negara untuk kasus yang terjadi lebih dari satu dekade lalu?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Peran Marwan Kustiono dan Dokemen Fiktif:</b></div><div style="text-align: justify;">    Marwan Kustiono diduga menggunakan dokumen CV untuk mengajukan kredit atas nama PT yang belum legal secara operasional saat pengajuan. Apakah unsur penipuan (fraud) dari sisi debitur ini lebih dominan daripada unsur penyalahgunaan wewenang dari sisi bankir? Jika bankir tahu atau seharusnya tahu ketidaksesuaian dokumen, mengapa proses kredit tetap berjalan hingga macet Rp27,3 miliar?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Kredit Macet BSM Rp27,3 M: Debat Hukum Panas, Apakah Anak Usaha BUMN Tetap Dianggap Kerugian Negara?

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Tegaskan: Meski BSM Bukan BUMN Langsung, Kerugiannya Tetap Masuk Kategori Keuangan Negara; Ahli Bank Banta...

»

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri: Pledoi Bongkar Dalang Sebenarnya Dibalik "Perintah Lisan": PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyg8pAfG4ly0Uq9WhraLMYW2E-d0H5vjgaHAT2X04EKznPIQF8IxjfR0PpXP08U8SG2KLXdkAiFtwCFVFkdzJnj0hr3eb2GYHVxtTcgtbLfJdY9sT6EcOewvw0_l-7Hz3Sc5dVgiZ0XrvAGzF8BTMpWk-XT1uzXRyqJ14ffb2-SSXVy9AazM7N3w2JlmY/s3984/1778078549331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyg8pAfG4ly0Uq9WhraLMYW2E-d0H5vjgaHAT2X04EKznPIQF8IxjfR0PpXP08U8SG2KLXdkAiFtwCFVFkdzJnj0hr3eb2GYHVxtTcgtbLfJdY9sT6EcOewvw0_l-7Hz3Sc5dVgiZ0XrvAGzF8BTMpWk-XT1uzXRyqJ14ffb2-SSXVy9AazM7N3w2JlmY/w640-h296/1778078549331.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Suratman (kemeja putih) bersama Tim.PH-nya</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sebut Penunjukan Lisan oleh Istata Taswin Siddharta  selaku Direktur PT SKA Yang Juga Salah Satu Direktur PT Gudang Garam, Tbk dan Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam, Tbk adalah Kunci utama Kasus Perkara Rp133 Miliar; JPU Dinilai Tidak Serius Mengungkap Perkara Agaral Terang Benderang Dengan Tidak Menghadirkan Saksi Kunci Ke Persidangan</span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span><span style="color: #f02c1f;"><span>KORUPSI</span></span><span>.CO –</span></b></span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Kota Kediri kembali memanas pada Rabu, 6 Mei 2026. Suara bergema di hadapan Majelis Hakim saat Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pledoinya. Pembelaan ini merupakan respons atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kediri terhadap dua terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan uang perusahaan PT Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk sebesar Rp133.533.694.800 dari total anggaran Rp183.450.000.000 sebagai biaya pembebasan lahan ratusan hektar di 7 Desa Kabupaten Kediri untuk pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada periode 2019-2020.</div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kedua terdakwa dalam perkara ini adalah Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) sebagai Terdakwa I, dan Satya Andi Lala, karyawan kontrak PT. BDI sebagai Terdakwa II. Keduanya dituntut oleh JPU selaku pelaku utama dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span><span style="font-size: 16px;"> <span style="color: red;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><b><span><span style="color: red; font-size: medium;">Pledoi: Terdakwa Hanya Pelaksana Perintah Atasan Tanpa Gaji</span></span></b></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam pledoinya, Tim Advokat Terdakwa I Suratman yang didampingi tim pengacara besar consisting of Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH, dan Andik Sukaca, SH, menegaskan posisi Terdakwa I Suratman. Sementara itu, Terdakwa II Satya Andi Lala yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya Purwanto dan rekan, juga menyatakan hal senada: bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama, melainkan hanya melaksanakan perintah pimpinan </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tim Advokat terdakwa I Suratman menjelaskan secara rinci bahwa aktor dibalik perkara ini adalah Suwardi dan Istata Taswin Siddharta. Dalam pledoinya dijelaskan: "Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT. Surya Kerta Agung yang juga salah satu Direktur di PT Gudang Garam menunjuk secara lisan Suwardi, karyawan PT Gudang Garam sebagai Ketua Tim pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada tahun 2019-2020."</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Rantai perintah ini berlanjut ke bawah. "Kemudian Suwardi menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman selaku Manager Keuangan dan Kebun PT BDI dan Terdakwa II Satya Andi Lala, Karyawan kontrak PT BDI, sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembebasan lahan dengan memberikan petunjuk lokasi Pembebasan lahan di 7 Desa dengan harga per meter sebesar Rp250.000 dan melarang kedua Terdakwa untuk turun lapangan agar tidak diketahui," jelasnya dalam Pledoinya. Fakta ini pun diakui oleh Suwardi sendiri dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi </span></p> <div style="text-align: justify;"><b><span><span style="color: red; font-size: medium;">Kejanggalan Proses Hukum dan Aliran Dana</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7g1gVkG2158l20Y4PMER11jzCTfcR_VOZ94eO4iBkfrzNSnJG2-ulCJz1CyA1HZYTEeUBPjgSQa2gy4OfU0P1iUzqAf3Ll4Ji9rw1F50e0OsirK_zEp40exJBh6MsTHVqqVfR_scsbusy_lJwNvdnljLttY4WVyZZ2qRWJPMVfdG_8ilYhCyHleVO5n8/s640/4.%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7g1gVkG2158l20Y4PMER11jzCTfcR_VOZ94eO4iBkfrzNSnJG2-ulCJz1CyA1HZYTEeUBPjgSQa2gy4OfU0P1iUzqAf3Ll4Ji9rw1F50e0OsirK_zEp40exJBh6MsTHVqqVfR_scsbusy_lJwNvdnljLttY4WVyZZ2qRWJPMVfdG_8ilYhCyHleVO5n8/w640-h288/4.%20(1).jpg" width="640" /></a></div>Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menyoroti ketidakseriusan JPU dalam mengungkap perkara ini agar terang benderang bukan sekedar menyidangkan dan memenjarakan terdakwa. Mereka mempertanyakan mengapa JPU tidak menghadirkan Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA untuk dikonfrontir di persidangan dengan Suwardi, padahal Suwardi telah menyatakan kesediaannya untuk dikonfrontasi.</span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sementara pantauan Wartawan selama persidangan, Majelis Hakim juga tidak memerintahkan JPU untuk menghadirkan Istata, melainkan dan mungkin untuk yang pertama kalinya terjadi di PN Kediri, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kediri menyarankan agar kedua Terdakwa mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan masa penahanan</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kemudian Tim Penasihat Hukum juga menyoroti fakta krusial mengenai aliran dana: "Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerima gaji atau upah apalagi tidak pernah menerima uang pencairan untuk biaya pembebasan lahan dari bagian keuangan PT SKA."</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Lalu, siapa yang memegang kendali uang? Fakta yang terungkap adalah bahwa yang menerima uang dari bagian keuangan PT SKA adalah Ganang Susanto Bin Sujiman (yang telah menjadi terpidana dalam perkara yang sama). Hal inipun diakui saksi dari PT SKA saat dihadirkan sebagai saksi. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah peran perantara. Slamet Rohadi yang memperkenalkan Ganang Susanto selaku broker tanah di Kabupaten Kediri kepada Terdakwa II, yang kemudian diteruskan ke Terdakwa I. Lalu kedua terdakwa melaporkannya kepada Suwardi selaku ketua Tim </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam pelaksanaan eksekusi pembebasan lahan di lapangan di 7 Desa Kabupaten Kediri, pihak yang berhubungan langsung dengan pemilik tanah, melakukan penawaran dan pembayaran harga, termasuk berhubungan dengan Kepala Desa membuat perubahan nama di buku C Desa yang disebut konfersi tanpa sepengetahuan pemilik asli atau ahli waris serta membuat PPJB  (Perjanjian pengikatan jual beli) di Notaris, adalah Ganang Susanto. Ganang lah yang menerima uang dari Bagian Keuangan PT SKA untuk pembayaran lahan.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ganang Susanto melaporkan ke Terdakwa I dan terdakwa II bahwa Ia (Ganang Susanto) telah berhasil melakukan pembelian lahan sesuai petunjuk PT SKA melalui Suwardi  dengan menunjukkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa serta diketuai camat disertai stempel basah . Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II melaporkannya kepada Suwardi selaku ketua tim  selanjutnya diteruskan ke Direktur PT SKA </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ganang Susanto kemudian menerima pencairan uang ratusan miliar dari bagian keuangan PT SKA. Uang tersebut dipergunakannya untuk pembayaran lahan yang telah dibeli, sebagian biaya perubahan nama di buku C Desa kepada kepala desa sebesar Rp1,5 juta per bidang tanah, biaya pembuatan PPJB di Notaris, pengamanan pemberitaan kepada sejumlah Wartawan dan LSM serta keamanan ke pihak-pihak lain. Dan sebagian lagi dibagi-bagikannya  sebagai bonus kepada Terdakwa I, terdakwa II dan Slamet Rohadi </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Dari penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, siapa pelaku utama yang sebenarnya dan siapa yang dikorbankan serta siapa yang terselamatkan oleh siapa?."</span></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Proyek Gagal, Masyarakat Pemilik Lahan Dirugikan Dirugikan?</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqFZepZWpZxJ-Zt510n8l61zYCKBpZ2tavSZLpIWO0ix1Tb3sEAZax2t0F6Q5qVanZnU0GMiiDJfG7rgSVvkDdBrF3QpXXcf1LgUThdcZXL4A6gDsrgeUe_IXfqN6h4dOi6KGfYNh_aBqeIFGq-ycKJJuFgjy7is7R3AojVbEkbr92VDGTIvA6a5HFtC8/s640/2.%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqFZepZWpZxJ-Zt510n8l61zYCKBpZ2tavSZLpIWO0ix1Tb3sEAZax2t0F6Q5qVanZnU0GMiiDJfG7rgSVvkDdBrF3QpXXcf1LgUThdcZXL4A6gDsrgeUe_IXfqN6h4dOi6KGfYNh_aBqeIFGq-ycKJJuFgjy7is7R3AojVbEkbr92VDGTIvA6a5HFtC8/w640-h288/2.%20(2).jpg" width="640" /></a></div>Satu hal yang sangat penting diingat sesuai fakta persidangan, selain menjadi perkara pidana, rencana PT SKA pun gagal total untuk membangun jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri dengan modal sedikit tanpa melibatkan banyak pihak serta tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andai saja proyek ini berjalan mulus, maka skemanya menguntungkan PT SKA karena membeli lahan dari Ganang Susanto dengan harga sangat murah yaitu Rp250 ribu per meter persegi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, bukan membeli dari pemilik lahan yang sebenarnya tanpa prosedur yang panjang sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang jasa/milik pemerintah pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Jalan tol sebagai fasilitas umum </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Akibat dari skanrio tersebut, masyarakat pemilik lahan merasa dirugikan karena harga tanah yang dijual melalui Broker bukan kepada badan usaha yaitu PT SKA yang akan membangun Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri dengan harga jauh dibawah NJOP dan juga harga pasar. Apakah ini mengindikasikan adanya markup harga yang masif melalui peran broker.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><span>Beberapa Pertanyaan Kritis Terkait Pihak-Pihak Terlibat</span><span>;</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><span><br /></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mengingat kompleksitas kasus dan fakta yang terungkap di persidangan, beberapa pertanyaan-pertanyaanpun mengemuka, yaitu; </span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Terkait Peran Istata Taswin Siddharta (Direktur PT SKA & PT Gudang Garam):</span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Mengapa seorang Direktur tingkat tinggi dapat menunjuk ketua tim pembebasan lahan hanya secara lisan tanpa hasil rapat dan surat keputusan (SK) resmi yang sah? Apakah ini bentuk penghindaran tanggung jawab formal sejak awal?</div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Mengapa JPU enggan menghadirkan Istata Taswin Siddharta ke persidangan untuk dikonfrontasi dengan Suwardi, padahal ia disebut sebagai pemberi mandat utama? Apakah ada perlindungan khusus terhadap pejabat level Direktur perusahaan swasta raksasa seperti PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam, Tbk?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak melakukan on the spot (OTS) kelapangan terkait kebenaran lahan yang sudah dibeli broker Ganang Susanto sebelum dilakukan pembayaran? Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak mengetahui bahwa uang ratusan miliar rupiah dikelola oleh broker (Ganang Susanto) dan bukan melalui mekanisme korporasi yang wajar?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">4. Sejauh mana otoritas Suwardi dalam menentukan siapa yang mendapat "bonus" dan siapa yang disingkirkan? Jika ia mengakui menunjuk Suratman dan Satya Andi Lala secara lisan serta melarang mereka turun lapangan, apakah ini berarti Suwardi sengaja menciptakan "tembok pemisah" antara manajemen resmi dengan realita di lapangan untuk memuluskan aksi penggelapan?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">5. Apakah Suwardi, yang posisinya sangat sentral sebagai jembatan antara Direktur PT SKA dan pelaksana lapangan akan diminta pertanggungjawaban hukum sebagaimana disampaikan ahli hukum pidana maupun ahli hukum administrasi negara saat dihadirkan Tim Advokat terdakwa di persidangan? Atau posisi Suwardi tak terjangkau hukum?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">6. Terkait Peran Kepala Desa: Apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa terkait istilah konfersi tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris merubah buku C Desa termasuk menerima imbalan uang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Atau peran kepala desa sulit juga terjangkau hukum?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">7. Terkait Peran Notaris:Bagaimana bisa seorang Notaris memproses pembuatan PPJB jika pemilik lahan yang sebenarnya tidak hadir dihadapan nya? Apakah yang dilakukan oleh Notaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">8. Terkait Proses Penegakan Hukum : Apakah Polres Kota Kediri bersama Kejari Kota Kediri bersungguh-sungguh untuk mengungkap "misteri" yang sesungguhnya dibalik kasus Pembebasan lahan di 7 Desa Kabupaten Kediri untuk pembangunan Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri? Atau sudah puas dengan dihukumnya tiga terdakwa termasuk Ganang Susanto?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"> 9. Apakah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Tim Advokat untuk menyebutkan dalam putusan terkait dalang utama dibalik "perintah lisan" yang mengakibatkan hilangnya uang ratusan miliar milik PT SKA dan mengakibatkan dua terdakwa yang bukan karyawan PT SKA ataupun PT Gudang Garam, Tbk dipenjara akibat menjalankan perintah? Atau....!?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">10. Apakah vonis nanti akan menyentuh aspek pemulihan aset (asset recovery) dari para penerima bonus dan broker, atau hanya berhenti pada hukuman badan bagi kedua terdakwa?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </span></p>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri: Pledoi Bongkar Dalang Sebenarnya Dibalik "Perintah Lisan": PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam

Terdakwa Suratman (kemeja putih) bersama Tim.PH-nya Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sebut Penunjukan Lisan oleh Istata Taswin Siddharta  selaku...

»

Misteri "Perintah Lisan" di Balik Skandal Pembebasan Lahan Jalan Tol Bandara Kediri Terungkap; Diruang Sidang PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam , Dua Karyawan Jadi Kambing Hitam?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCylqKo7emHbfLkwmzUEZsSqYeEjj2ltgDqfcF9ciHkwm4lDBLhZmMKccVscqDKuVh2zfxbz8CKFOiso0fFlRRNFNKDBfb4ktqZeBF7tUYbWTLRB1_TBk6sjzKL0EQItLcHO6gebXVNzzi9ieCqV9TOFvfxLBPMHuXs_i0Hn8Mk0Y-PBOQ-oWJ1VzJNlY/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCylqKo7emHbfLkwmzUEZsSqYeEjj2ltgDqfcF9ciHkwm4lDBLhZmMKccVscqDKuVh2zfxbz8CKFOiso0fFlRRNFNKDBfb4ktqZeBF7tUYbWTLRB1_TBk6sjzKL0EQItLcHO6gebXVNzzi9ieCqV9TOFvfxLBPMHuXs_i0Hn8Mk0Y-PBOQ-oWJ1VzJNlY/s320/2...jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Pledoi Mengguncang Ruang Sidang: Uang Rp183 Miliar Dikelola Broker, JPU Enggan Menghadirkan Direktur PT SKA Sebagai Saksi, Sementara Harapan PT SKA Membangun Proyek Jalan Tol Gagal Total. Lalu Siapa Yang Dikorbankan Dan Siapa Terselamatkan Oleh Siapa?</span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Bayangkan sebuah proyek strategis nasional senilai ratusan miliar rupiah, yang melibatkan Broker untuk memuluskan rencana pembebasan lahan di tujuh desa untuk pembangunan Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri, dijalankan hanya bermodal "perintah lisan" tanpa Surat Keputusan (SK), tanpa struktur organisasi resmi, dan tanpa audit yang ketat. Inilah skenario yang menggelitik terungkap di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Kota Kediri, Rabu, 6 Mei 2026.</div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kasus penipuan dan penggelapan dana PT Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk, untuk proyek Jalan Tol Bandara Dhoho Kediri (2019-2020) kini memasuki babak akhir. Dua karyawan PT BDI sebagai terdakwa, Suratman (Manager Keuangan PT Bukit Dhoho Indah) dan Satya Andi Lala (karyawan kontrak), duduk sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara atas tuntutan JPU yaitu masing-masing 4 tahun. Mereka dituduh sebagai pelaku utama yang menggelapkan uang PT SKA sebesar Rp133.533.694.800 dari total anggaran Rp183.450.000.000.</span></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span><span style="font-size: 16px;"> <span style="color: red;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a></span></span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Namun, di balik jeruji besi yang mengancam kedua karyawan ini, Tim Advokat membongkar sebuah narasi yang jauh lebih menyeramkan: bahwa kedua Terdakwa hanyalah pion tak berdosa dalam catur kotor yang dimainkan oleh para elit.</span></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Rantai Perintah "Bawah Tanah?"</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilv9r-EpRuhQtFy5j6POWtEMy_cDMuRSMVl4NJF9b4L-kdrRtpkfQIzpqxARV4napDeHTjRfMj421cT-4zoPk5kp3x1VCHzDj4hKZuvDgwd3vo186K1p-LT2CADzCP6Dwcw-xtSjLtxbJqI8SOhVS4ZxfM5-v0sbjU4Kt5YGt7Vri_OoDxgxTFMfXKWmU/s3984/1778078549331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilv9r-EpRuhQtFy5j6POWtEMy_cDMuRSMVl4NJF9b4L-kdrRtpkfQIzpqxARV4napDeHTjRfMj421cT-4zoPk5kp3x1VCHzDj4hKZuvDgwd3vo186K1p-LT2CADzCP6Dwcw-xtSjLtxbJqI8SOhVS4ZxfM5-v0sbjU4Kt5YGt7Vri_OoDxgxTFMfXKWmU/w640-h296/1778078549331.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Suratman (kemeja putih)</span></td></tr></tbody></table>Dalam pledoi yang dibacakan oleh tim pengacara bintang (termasuk Budiarjo Setiawan, SH., MH. dan rekannya), terungkap fakta mengejutkan tentang hierarki kekuasaan yang tidak tertulis bahkan tidak terjangkau hukum.</span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Istata Taswin Siddharta, selaku Direktur PT SKA yang juga salah satu Direktur PT Gudang Garam, Tbk, menunjuk secara lisan Suwardi (karyawan PT Gudang Garam) sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan," ungkapnya </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tidak berhenti di situ, Suwardi kemudian  menunjuk secara lisan Suratman dan Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC di lapangan. Lebih parah lagi, mereka dilarang turun ke lapangan. Artinya, dua terdakwa ini disuruh bertanggung jawab atas dana raksasa, tapi dilarang melihat realitas di lokasi. Sebuah resep sempurna untuk perbuatan terstruktur.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fakta ini bahkan diakui oleh Suwardi sendiri di persidangan. Lantas, mengapa Suwardi dan sang Direktur PT SKA Istata Taswin Siddharta,tidak diminta pertanggungjawaban sementara dua terdakwa yang bukan karyawan PT SKA ataupun PT Gudang Garam, Tbk ini terancam hukuman berat?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Broker Raja: Ganang Susanto Sang Pemegang Uang</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Siapa yang benar-benar memegang uang milik PT SKA? Bukan terdakwa. Tim Advokat menegaskan: "Terdakwa I dan II tidak pernah menerima uang pencairan dari bagian keuangan PT SKA untuk pembayaran Pembebasan lahan."</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Uang ratusan miliar itu mengalir langsung ke tangan Ganang Susanto Bin Sujiman, seorang broker tanah yang kini sudah menjadi terpidana dalam perkara terpisah. Gananglah yang bertindak sebagai "raja kecil" di lapangan:</span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><ul><li>Berhubungan langsung dengan pemilik lahan dan Kepala Desa, Camat serta Notaris</li><li><span style="font-size: 16px;">Menentukan harga penawaran.dan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan</span></li><li>Mengurus PPJB (Perjanjian pengikatan jual beli) dari Notaris.</li><li><span style="font-size: 16px;">Melakukan "konversi" buku C (perubahan nama) tanpa sepengetahuan pemilik tanah atau ahli waris bersama Kepala Desa</span></li></ul></div></span> <p></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dari tangan Ganang, uang itu dipergunakan untuk: pembayaran lahan yang sudah berhasil dibeli, sebagian untuk biaya pembuatan PPJB di Notaris, biaya Konversi buku C Desa dan sebagian lagi diberikan sebagai "bonus" kepada Suratman, Satya Andi, serta perantara seperti Slamet Rohadi serta pihak-pihak lainnya </span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Skema ini terbukti gagal total. Rencana PT SKA untuk mengerjakan Proyek pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri tidak pernah terbangun hingga saat ini. Yang tersisa hanyalah cerita yang tak tuntas, masyarakat yang kehilangan tanahnya akibat manipulasi broker.</span></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kejanggalan Penyidikan: Siapa Yang Dilindungi Oleh Siapa?</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDffy2jH8cs_p8IlSM1hcnq4ZClM53JeE6FLDCACtDzLbL2Hwo3YY4Gex_QIWCWDVBiWxCmHWJ-fpNA_Opg0Y9IIocVFetTPFb_-XpvVMPFyRTsYYc7bh0200_KzOrLy0tVAJp7zcuuaGfM6Pdd5EOgbzSj0X89KiFDSJreHYxBYyvlxUShNPhmaMWPxs/s640/2.%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDffy2jH8cs_p8IlSM1hcnq4ZClM53JeE6FLDCACtDzLbL2Hwo3YY4Gex_QIWCWDVBiWxCmHWJ-fpNA_Opg0Y9IIocVFetTPFb_-XpvVMPFyRTsYYc7bh0200_KzOrLy0tVAJp7zcuuaGfM6Pdd5EOgbzSj0X89KiFDSJreHYxBYyvlxUShNPhmaMWPxs/w640-h288/2.%20(2).jpg" width="640" /></a></div>Pledoi ini juga menampar wajah integritas penegakan hukum. Tim advokat menyoroti ketidakseriusan JPU Kejari Kota Kediri dalam mengungkap fakta yang sesungguhnya;</span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mengapa JPU tidak memanggil Istata Taswin Siddharta (Direktur PT SKA) untuk dikonfrontasi dengan Suwardi? Padahal Suwardi sendiri siap dihadapkan </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Apakah ada ketakutan untuk menyentuh level Direksi PT SKA yang juga salah satu Direktur PT Gudang Garam, Tbk? Atau karena ada sesuatu?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mengapa narasi "penunjukan lisan" yang sangat tidak wajar dalam korporasi terbuka dibiarkan begitu saja tanpa ditelusuri motif dibalik Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan tol melalui Broker?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Jika proyek ini berjalan mulus, PT SKA sejatinya membeli lahan murah dari broker (Ganang) dengan harga mark-up, bukan dari pemilik asli dengan harga sesuai aturan. Apakah ini adalah skema mark-up klasik yang merugikan perusahaan dan negara, namun yang dihukum hanyalah eksekutor kelas bawah?</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kasus ini bukan sekadar soal penggelapan, tapi soal tata kelola korporasi yang diduga bobrok dan penegakan hukum yang pilih tebang. Beberapa pertanyaanpun muncul:</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><ol><li><span style="font-size: 16px;">Terkait Peran Istata Taswin Siddharta (Direktur PT SKA & PT Gudang Garam): </span>Mengapa seorang Direktur tingkat tinggi dapat menunjuk ketua tim pembebasan lahan hanya secara lisan tanpa hasil rapat dan surat keputusan (SK) resmi yang sah? Apakah ini bentuk penghindaran tanggung jawab formal sejak awal?</li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Mengapa JPU enggan menghadirkan Istata Taswin Siddharta ke persidangan untuk dikonfrontasi dengan Suwardi, padahal ia disebut sebagai pemberi mandat utama? Apakah ada perlindungan khusus terhadap pejabat level Direktur perusahaan swasta raksasa seperti PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam, Tbk?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak melakukan on the spot (OTS) kelapangan terkait kebenaran lahan yang sudah dibeli broker Ganang Susanto sebelum dilakukan pembayaran? Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak mengetahui bahwa uang ratusan miliar rupiah dikelola oleh broker (Ganang Susanto) dan bukan melalui mekanisme korporasi yang wajar?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Sejauh mana otoritas Suwardi dalam menentukan siapa yang mendapat "bonus" dan siapa yang disingkirkan? Jika ia mengakui menunjuk Suratman dan Satya Andi Lala secara lisan serta melarang mereka turun lapangan, apakah ini berarti Suwardi sengaja menciptakan "tembok pemisah" antara manajemen resmi dengan realita di lapangan untuk memuluskan aksi penggelapan?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah Suwardi, yang posisinya sangat sentral sebagai jembatan antara Direktur PT SKA dan pelaksana lapangan akan diminta pertanggungjawaban hukum sebagaimana disampaikan ahli hukum pidana maupun ahli hukum administrasi negara saat dihadirkan Tim Advokat terdakwa di persidangan? Atau posisi Suwardi tak terjangkau hukum?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Terkait Peran Kepala Desa: Apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa terkait istilah konfersi tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris merubah buku C Desa termasuk menerima imbalan uang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Atau peran kepala desa sulit juga terjangkau hukum?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Terkait Peran Notaris:Bagaimana bisa seorang Notaris memproses pembuatan PPJB jika pemilik lahan yang sebenarnya tidak hadir dihadapan nya? Apakah yang dilakukan oleh Notaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Terkait Proses Penegakan Hukum : Apakah Polres Kota Kediri bersama Kejari Kota Kediri bersungguh-sungguh untuk mengungkap "misteri" yang sesungguhnya dibalik kasus Pembebasan lahan di 7 Desa Kabupaten Kediri untuk pembangunan Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri? Atau sudah puas dengan dihukumnya tiga terdakwa termasuk Ganang Susanto?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Tim Advokat untuk menyebutkan dalam putusan terkait dalang utama dibalik "perintah lisan" yang mengakibatkan hilangnya uang ratusan miliar milik PT SKA dan mengakibatkan dua terdakwa yang bukan karyawan PT SKA ataupun PT Gudang Garam, Tbk dipenjara akibat menjalankan perintah? Atau....!?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah vonis nanti akan menyentuh aspek pemulihan aset (asset recovery) dari para penerima bonus dan broker, atau hanya berhenti pada hukuman badan bagi kedua terdakwa?</span></span></li></ol></div> <p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</span></span><br /> </p>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Misteri "Perintah Lisan" di Balik Skandal Pembebasan Lahan Jalan Tol Bandara Kediri Terungkap; Diruang Sidang PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam , Dua Karyawan Jadi Kambing Hitam?

Pledoi Mengguncang Ruang Sidang: Uang Rp183 Miliar Dikelola Broker, JPU Enggan Menghadirkan Direktur PT SKA Sebagai Saksi, Sementara Harapan...

»

Drama Sidang OTT KPK Ponorogo: Saksi Ungkap Aliran Dana Partai Rp16 Miliar, Kisah "Pinjaman" Tanpa Kwitansi yang Menggelikan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuoVu5iwGdqY34vFMKnaUJCiyhBC957DGOoGL4t7v_7w3LoJqWH2QIW2eGmqdS7SAzoCWNMtNZDAFizKH7fWNWQR2AR1n9uEe56PJcCQHlIIDfNZIKz-Jt9OKn53Mjr3uvtMfxgsIEJgf_LGlqL3e5SP4jlEXxv0ezCmvBc1OQd7mkJIXWY3lL7LCREc/s640/2.%20(3).jpg" style="clear: left; display: inline; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuoVu5iwGdqY34vFMKnaUJCiyhBC957DGOoGL4t7v_7w3LoJqWH2QIW2eGmqdS7SAzoCWNMtNZDAFizKH7fWNWQR2AR1n9uEe56PJcCQHlIIDfNZIKz-Jt9OKn53Mjr3uvtMfxgsIEJgf_LGlqL3e5SP4jlEXxv0ezCmvBc1OQd7mkJIXWY3lL7LCREc/w640-h486/2.%20(3).jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">"Berbohong, Apakah Bela Diri?": Kesaksian </span><span style="color: red; font-size: large;"><span style="text-align: left;">Eli Widodo, adik kandung Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo</span><span style="text-align: left;"> mengguncang Ruang Sidang: Uang Milran mengalir beberapa partai politik  yang mengusung Sugiri Sancoko sebagai Calon Bupati Ponorogo: Gerindra Rp6 M, Golkar Rp250 juta, PKB Rp6 M, PKS Rp2 M, PPP Rp500 juta. Totalnya Rp16,250 M</span>, hingga Titipan dalam Kresek yang </span><span style="color: red; font-size: x-large;">Hilang?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">"Banyaknya saksi dan bahkan Terdakwa dalam sidang perkara korupsi enggan berkata jujur karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri untuk pembenaran diri."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat sarkastik tersebut seolah menggambarkan suasana sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 5 Mei 2026. Sidang perkara korupsi suap dan gratifikasi yang menyeret Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekda), dan Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo) ini kembali memanas. Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 ini kini memasuki fase pembuktian yang penuh kejutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai I Made Yulianda, SH., MH., dibantu dua hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (masing-masing Ad Hoc), serta didampingi Panitera Pengganti (PP). Ketiga terdakwa hadir didampingi Tim Advokat masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>5 Saksi Kunci dan Cerita yang Bertolak Belakang dengan Dakwaan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXkZxKevShWKxb4pzllom4vyrs954CG6UdgVqjaNbF2K1q1nt2ocsWNz4k5qP3c-KAsQ79ON7R63x2CT-oKPS_fStWc8R2Qw8aDbRcvTw4IQbaaHFb-9kIw2GTtI9kIGEfpZYR_KEA6_319X0nrEr64Qi-4SQqUDPKrICWr-XcZYMOjgZPJE8K3LXEGfM/s1920/IMG_20260507_03521108.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXkZxKevShWKxb4pzllom4vyrs954CG6UdgVqjaNbF2K1q1nt2ocsWNz4k5qP3c-KAsQ79ON7R63x2CT-oKPS_fStWc8R2Qw8aDbRcvTw4IQbaaHFb-9kIw2GTtI9kIGEfpZYR_KEA6_319X0nrEr64Qi-4SQqUDPKrICWr-XcZYMOjgZPJE8K3LXEGfM/w640-h360/IMG_20260507_03521108.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Agenda kali ini mendengarkan keterangan 5 orang saksi kunci yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK (foto searah jarum jam):</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Eli Widodo: Adik kandung Terdakwa Sugiri Sancoko.</li><li>Ninik Setyowati: Adik ipar Sugiri Sancoko yang juga seorang Kepala Desa di Kabupaten Ponorogo.</li><li>Indah Bekti Pertiwi: Calon istri Terdakwa Yunus Mahatma.</li><li>Salah seorang pegawai Bank Jatim Cabang Ponorogo.</li><li>Sugiri Heru Sangoko: Pengusaha nasional/kontraktor bidang Perkeretaapian, tokoh Reog Ponorogo, dan teman dekat Terdakwa Sugiri Sancoko.</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Persidangan kali ini berbeda dengan sebelumnya, bahkan berbeda pula dari alur Dakwaan JPU KPK terhadap keempat terdakwa (termasuk Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang sudah lebih dulu divonis). Perbedaannya adalah, dalam surat dakwaan JPU KPK tidak menguraikan kronologis terjadinya tangkap tangan atau OTT pada 7 November 2025. Sementara saksi yang dihadirkan justru mengungkap detail kejadian pada tanggal keramat tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Anehnya "Pinjaman" Ratusan Juta Tanpa Bukti</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan saksi Eli Widodo dan Ninik Setyowati terkait uang yang diterima Sugiri Sancoko mengklaim bahwa uang tersebut adalah pinjaman. Namun, fakta hukum yang terungkap sungguh aneh: uang ratusan juta hingga miliaran yang disebut pinjaman itu tidak didukung satu dokumen pun, seperti kwitansi atau perjanjian tertulis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan besar pun mengemuka: Kalau uang itu berupa pinjaman tanpa bukti dokumen, apakah itu wajib ditagih atau wajib dibayar? Kalau ditagih, apa dasar hukumnya? Apakah masuk akal seorang Bupati meminjam uang ratusan juta bahkan miliaran kepada anak buahnya maupun pihak lain tanpa bukti dokumen dapat dikatakan hutang piutang yang sah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Indah Bekti Pertiwi mengakui dengan jujur bahwa uang Rp500 juta adalah uang pribadinya yang dipinjamkan kepada Terdakwa Yunus Mahatma pada tanggal 7 November 2025. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko melalui perantara Ninik Setyowati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, kesaksian Ninik Setyowati membuat Majelis Hakim penasaran. Awalnya, Ninik mengaku tidak kenal tetapi tahu dengan Yunus Mahatma. Ia mengakui menerima titipan sebuah bungkusan plastik kresek, lalu bungkusan itu diletakkan begitu saja karena ia akan pergi ke salah satu acara.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcc3WVILnEpE2Vvisy6vb3ntWTn0y2a4Z-ZYUN_J39bw3zgDnm1uWmMV7t7ufJ3hyUmItbjJP5-alC_iovMfQ8bqQQSzrtUzyvNZ492FWDZaDBHz0EkE7-UuF4nKYiW1PaLCXmUgctAfV0LWPB-SiK0AjKpcKy8HsE8IhvCMjwMY27jo0TLcQWTIBBlsA/s640/1%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="640" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcc3WVILnEpE2Vvisy6vb3ntWTn0y2a4Z-ZYUN_J39bw3zgDnm1uWmMV7t7ufJ3hyUmItbjJP5-alC_iovMfQ8bqQQSzrtUzyvNZ492FWDZaDBHz0EkE7-UuF4nKYiW1PaLCXmUgctAfV0LWPB-SiK0AjKpcKy8HsE8IhvCMjwMY27jo0TLcQWTIBBlsA/w640-h330/1%20(1).jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat Majelis Hakim mencerca dengan beberapa pertanyaan seputar uang atau titipan dari Yunus Mahatma tersebut, Ninik barulah mengakui bahwa bungkusan yang disebutnya pinjaman itu dimasukkannya ke dalam paper bag, lalu menghubungi Sugiri Sancoko dengan mengatakan ada pinjaman dari Yunus Mahatma. Namun anehnya lagi, Ninik tidak tahu kemana uang tersebut, siapa yang mengambil. Apakah suruhan Sugiri Sancoko seperti yang disampaikan Sugiri Sancoko kepadanya? Ia tidak tahu sampai sekarang. Majelis Hakim pun menjelaskan bahwa uang tersebut itulah yang menjadi barang bukti utama dalam perkara keempat terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Uang Milran Mengalir Deras ke Parpol: Total Rp16,25 Miliar</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang paling mengguncang ruang sidang adalah ketenangan Eli Widodo saat membongkar aliran dana politik. Ia menjelaskan bahwa ada uang senilai miliaran rupiah yang mengalir ke beberapa partai politik yang mengusung Sugiri Sancoko sebagai Calon Bupati Ponorogo. Rinciannya sangat fantastis:</div><div style="text-align: justify;">*   Partai Gerindra: Rp6 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Partai Golkar: Rp250 Juta</div><div style="text-align: justify;">*   Partai PKB: Rp6 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Partai PKS: Rp2 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Partai PPP: Rp500 Juta</div><div style="text-align: justify;">*   Partai Demokrat: Rp2,5 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Total: Rp16,250 Miliar</div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, kehadiran pegawai Bank Jatim Cabang Ponorogo terkait dengan pencairan Deposito milik Indah Bekti Pertiwi sebesar Rp500 juta pada 7 November 2025, memperkuat jejak digital aliran dana tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Sugiri Heru Sangoko hadir untuk kedua kalinya sebagai saksi (pertama kali saat sidang terpidana Sucipto). Dalam persidangan saat itu terungkap bahwa pendana dana kampanye Sugi Sancoko adalah Sugiri Heru Sangoko, bahkan hingga saat ini Sugiri Sancoko masih mempunyai hutang politik sebesar Rp27 Miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kronologi Tekanan dan Permintaan Uang: Dari Pelantikan hingga OTT</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK diuraikan rangkaian peristiwa yang mengarah pada motif suap jabatan:</div><div style="text-align: justify;">*   11 Februari 2022: Sugiri Sancoko melantik Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S bersama pejabat Pemkab Ponorogo di Pendopo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 29 Juli 2022: Terjadi pertemuan kesepakatan. Sugiri Sancoko berkata kepada Yunus: "Saya ini banyak tanggungan sama Sugiri Heru Sangoko, sehingga urusan RSUD kontraktor dan distributor nanti Pak Sugiri Heru Sangoko akan carikan yang terbaik." Sugiri Heru Sangoko menambahkan: "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya," dijawab Yunus: "Iya Pak nanti sama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* November 2024: Setelah kemenangan Sugiri Sancoko di Pilbup periode 2025-2030, Yunus Mahatma menghubungi Agus Pramono. Ia mendapat info jabatannya akan diganti karena tidak mendukung Sugiri dalam pilbup. Agus Pramono memberi tahu bahwa Bupati butuh uang dan meminta Yunus memberikan sejumlah uang agar hubungan baik terjalin dan jabatannya bertahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Februari 2025: Di ruang kerja Sekda, Agus Pramono memanggil Yunus untuk menemui Bupati di Rumah Dinas. Saat itu Bupati berkata: "Kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia." Yunus meminta maaf. Sepulangnya, Agus Pramono menyampaikan: "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit." Yunus menjawab: "Ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya".</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid2eAPDtMGpk_AoaIzU3lb3sio9sjUMesrPYC712GMx-XuGDB70FaHUx0XHcK8j0gYkhFuHZwsLbnxQW6zWI-wACqkcnmldkHZMXXbxG2dkyfuTsVn_8fkyi7gVcEaZ6Wk1jPM-x425urgHZ55Oco6glr38yb_AcohPHltU5ekVjyJHVnXwjyNFUzEvZY/s1920/IMG_20260507_03521108.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid2eAPDtMGpk_AoaIzU3lb3sio9sjUMesrPYC712GMx-XuGDB70FaHUx0XHcK8j0gYkhFuHZwsLbnxQW6zWI-wACqkcnmldkHZMXXbxG2dkyfuTsVn_8fkyi7gVcEaZ6Wk1jPM-x425urgHZ55Oco6glr38yb_AcohPHltU5ekVjyJHVnXwjyNFUzEvZY/w640-h360/IMG_20260507_03521108.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">* Sebagai wujud komitmen, Yunus melalui asistennya (Wahyu Niken Prasastiningtyas) menyiapkan Rp400 Juta dan memberikannya kepada Agus Pramono untuk diserahkan ke Bupati, dengan harapan jabatannya diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 3 November 2025: Bupati memanggil Yunus di ruang kerja, meminta uang Rp2 Miliar. Yunus belum menyanggupi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 4 November 2025: Dipanggil kembali. Bupati menanyakan kepastian Rp2 Miliar. Yunus hanya menyanggupi Rp1,5 Miliar demi mempertahankan jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 6 November 2025: Dipanggil di Pringgitan Rumah Dinas. Bupati tetap menginginkan Rp2 Miliar, meminta Rp1 Miliar diserahkan esok hari, dan sisanya minggu depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 7 November 2025 (Hari OTT): Atas permintaan Bupati, Yunus menyerahkan Rp500 Juta kepada Bupati melalui Ninik Setyowati di rumah Ninik (Jl. Arumdalu No. 4, Dukuh Mantren, RT 003/RW 001, Desa Bajang, Kec. Balong, Kab. Ponorogo).</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>7 (tujuh) Pertanyaan Kritis Menggugat Logika "Pinjaman" dan Politik Uang</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan alur cerita yang terungkap di sidang, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan tajam yang harus dijawab oleh para terdakwa dan penegak hukum:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Logika "Pinjaman" Tanpa Kwitansi:</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin seorang Bupati menerima "pinjaman" ratusan juta hingga miliaran rupiah dari bawahan (Direktur RSUD) dan calon keluarga tanpa satu lembar pun kwitansi atau perjanjian tertulis? Apakah ini benar-benar hutang piutang yang lazim, ataukah bahasa sandi untuk menyamarkan transaksi suap jabatan? Jika benar pinjaman, mengapa tidak pernah ada upaya penagihan resmi sebelum kasus ini meledak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Misteri Bungkusan Kresek yang Hilang:</div><div style="text-align: justify;">Saksi Ninik Setyowati mengaku tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan berisi uang Rp500 juta yang ia terima, meskipun ia sudah melapor ke Bupati. Apakah masuk akal secara logika bahwa uang sebanyak itu diletakkan begitu saja dan hilang tanpa jejak? Apakah kesaksian ini dibuat-buat untuk memutuskan rantai pembuktian antara pemberi (Yunus) dan penerima (Sugiri)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.  Aliran Dana Partai Rp16,25 Miliar:</div><div style="text-align: justify;">Kesaksian Eli Widodo menyebutkan aliran dana fantastis ke 6 partai politik (Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PPP, Demokrat) totaling Rp16,25 Miliar. Dari mana asal uang tunai sebanyak itu jika bukan dari hasil korupsi, suap proyek, atau gratifikasi selama menjabat? Apakah KPK akan mengusut sumber dana kampanye ini sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Hutang Politik Rp27 Miliar kepada Sugiri Heru Sangoko:</div><div style="text-align: justify;">Jika Sugiri Sancoko memiliki hutang politik Rp27 Miliar kepada Sugiri Heru Sangoko, apakah pelantikan Yunus Mahatma dan pemberian proyek RSUD kepada kontraktor rekanan Sugiri Heru merupakan bentuk "pembayaran" atas hutang tersebut? Apakah ini membuktikan adanya quid pro quo (transaksi timbal balik) antara dukungan politik dan jabatan strategis di BUMD/RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Peran Sekda Agus Pramono sebagai "Makelar" Jabatan:</div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan disebutkan Agus Pramono yang secara aktif menjembatani permintaan uang dari Bupati kepada Yunus Mahatma dengan iming-iming keamanan jabatan. Apakah peran Sekda ini murni inisiatif pribadi, ataukah instruksi langsung dari Bupati? Mengapa seorang Sekda yang seharusnya menjadi penjaga netralitas birokrasi justru menjadi ujung tombak pemerasan terhadap kepala dinas/RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Korelasi Antara Dukungan Pilbup dan Keamanan Jabatan:</div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa Yunus Mahatma diancam diganti karena tidak mendukung Sugiri Sancoko di Pilbup, lalu tiba-tiba "aman" setelah memberikan uang, apakah ini bukan bukti nyata jual beli jabatan? Apakah sistem meritokrasi di Pemkab Ponorogo telah runtuh total digantikan oleh sistem "siapa bayar, dia selamat"?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7.  Kejernihan Majelis Hakim Menilai Bukti:</div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya pengakuan saksi tentang ketiadaan bukti dokumen pinjaman dan cerita yang berubah-ubah (seperti kisah kresek yang hilang), apakah Majelis Hakim akan menerima dalil "pinjaman pribadi" sebagai alasan pembenar? Ataukah hakim akan melihat ini sebagai modus operandi klasik korupsi yang mencoba berlindung di balik hubungan personal?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Drama Sidang OTT KPK Ponorogo: Saksi Ungkap Aliran Dana Partai Rp16 Miliar, Kisah "Pinjaman" Tanpa Kwitansi yang Menggelikan

"Berbohong, Apakah Bela Diri?": Kesaksian  Eli Widodo, adik kandung Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo mengguncang Ru...

»

Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8MLfqNwacbptkmxYkiBJrSxJTxRF5kGB95WQofc9a_KZoRxUfNS2nRSUtqYoQIoRaFpQCoYT4PwocvDGK_lpvZQ0ZSdAXqpSnECd6R4uCP1bFRpmoQF1tZKqfw9GzWaZs1sURHH1JgK9U6FptCX141qFrmOroIB08nCDgrTZND5lfALta9VK-9Nh42s/s640/4%20(2).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8MLfqNwacbptkmxYkiBJrSxJTxRF5kGB95WQofc9a_KZoRxUfNS2nRSUtqYoQIoRaFpQCoYT4PwocvDGK_lpvZQ0ZSdAXqpSnECd6R4uCP1bFRpmoQF1tZKqfw9GzWaZs1sURHH1JgK9U6FptCX141qFrmOroIB08nCDgrTZND5lfALta9VK-9Nh42s/s320/4%20(2).jpg" width="320" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">Dalam Pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Perintahkan supaya 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan agar diperiksa demi kepastian hukum dan rasa keadilan: Lalu apakah Perda, Perbup, dan MoU serta Perjanjian Kerjasama Formilatas antara 163 Kades dengan Rektor dan Ketua LPPM UNISMA Hanya Topeng Legalisasi Suap Rp12 Miliar?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang Tipikor PN Surabaya hari ini bukan sekadar pembacaan vonis, melainkan pengakuan tersirat bahwa penegakan hukum dalam kasus suap perangkat desa di Kabupaten Kediri baru menyentuh kulit luarnya saja. Tiga Kepala Desa (Kades) pengurus PKD—Imam Jamiin, Darwanto, dan Sutrisno—divonis penjara 5,5 hingga 7 tahun atas skandal rekayasa rekrutmen 320 perangkat di 163 desa. Namun, hukuman ini justru menelanjangi kegagalan aparat mengungkap dalang sebenarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara tiga kades ini harus menanggung beban denda dan uang pengganti total miliaran rupiah, pertanyaan besar membayangi: Kemana sisa uang suap Rp12 miliar lebih? Mengapa pejabat Forkopimda, Forkopimcam, hingga anggota TNI/Polri yang disebut menikmati aliran dana haram tersebut bebas berkeliaran tanpa sidik jari hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perintah Hakim yang Mengabaikan Penyidik</div><div style="text-align: justify;">Pukulan telak datang dari Majelis Hakim. Dalam putusannya, hakim secara eksplisit menyebut 161 Kepala Desa lainnya di 25 kecamatan perlu diperiksa karena terlibat dalam jaringan yang sama. Ini adalah tamparan keras bagi Kejari Kediri, Polda Jatim, dan Kejati Jatim yang seolah "buta" terhadap keterlibatan massal ini. Apakah penyidik sengaja membiarkan ratusan tersangka potensial lepas demi menjaga stabilitas politik sesaat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Regulasi dan MoU: Alat Legalisasi Korupsi?</div><div style="text-align: justify;">Skandal ini mencurigakan beririsan sempurna dengan terbitnya regulasi daerah. Publik berhak curiga:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Apakah Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 2023 (7 Sept 2023) dan Perbup No. 49 Tahun 2023 (12 Nov 2023) sengaja dipercepat dan direkayasa isinya untuk memuluskan jalan bagi jual beli jabatan ini?</li><li>Bagaimana dengan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara 163 Kades dengan Rektor dan Ketua LPPM UNISMA Malang? Apakah dokumen formalitas ini sah, atau hanya kedok canggih untuk mencuci uang (money laundering) agar suap terlihat seperti biaya kerjasama pendidikan yang wajar? Jika terbukti melanggar undang-undang, apakah ini bukan bukti premeditasi korupsi terstruktur?</li><li>Jika rekrutmennya cacat karena suap, apakah SK pengangkatan 320 perangkat desa tersebut masih sah? Ataukah itu produk transaksi gelap yang harus dibatalkan demi menyelamatkan masa depan birokrasi desa di Kediri?</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Siapa yang Melindungi Para "Paos"?</b></span></div><div style="text-align: justify;">Fakta paling menyakitkan adalah kekebalan para petinggi </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Di mana peran Pejabat Forkopimda dan Forkopimcam Kota/Kabupaten Kediri yang diduga menerima bagian?</li><li>Mengapa Polda Jatim dan Kejati Jatim terkesan setengah hati? Apakah mereka merasa sudah "puas" melihat tiga terdakwa di vonis penjara, sementara aktor intelektual di balik layar—termasuk oknum polisi dan TNI yang disebut-sebut turut menikmati—dibiarkan aman?</li><li>Apakah ada "sesuatu hal yang perlu dijaga" sehingga penyelidikan dihentikan sebelum menyentuh nama-nama besar?</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika kasus sebesar ini hanya berakhir pada penghukuman tiga "kambing hitam", maka integritas pemberantasan korupsi di Jawa Timur sedang berada di titik nadir. Hukum tidak boleh hanya tajam pada mereka yang tidak punya kuasa, sementara para dalang di balik meja hijau tertawa karena lolos dari jerat pidana. Rakyat Kediri menunggu: apakah perintah Majelis Hakim memeriksa 161 kades lain akan dilaksanakan, atau hanya jadi tulisan mati dalam kertas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Redaksi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

Dalam Pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Perintahkan supaya 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan agar diperiksa demi kepastian hukum dan rasa ke...

»