BERITAKORUPSI.CO

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri: Pledoi Bongkar Dalang Sebenarnya Dibalik "Perintah Lisan": PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyg8pAfG4ly0Uq9WhraLMYW2E-d0H5vjgaHAT2X04EKznPIQF8IxjfR0PpXP08U8SG2KLXdkAiFtwCFVFkdzJnj0hr3eb2GYHVxtTcgtbLfJdY9sT6EcOewvw0_l-7Hz3Sc5dVgiZ0XrvAGzF8BTMpWk-XT1uzXRyqJ14ffb2-SSXVy9AazM7N3w2JlmY/s3984/1778078549331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyg8pAfG4ly0Uq9WhraLMYW2E-d0H5vjgaHAT2X04EKznPIQF8IxjfR0PpXP08U8SG2KLXdkAiFtwCFVFkdzJnj0hr3eb2GYHVxtTcgtbLfJdY9sT6EcOewvw0_l-7Hz3Sc5dVgiZ0XrvAGzF8BTMpWk-XT1uzXRyqJ14ffb2-SSXVy9AazM7N3w2JlmY/w640-h296/1778078549331.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Suratman (kemeja putih) bersama Tim.PH-nya</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sebut Penunjukan Lisan oleh Istata Taswin Siddharta  selaku Direktur PT SKA Yang Juga Salah Satu Direktur PT Gudang Garam, Tbk dan Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam, Tbk adalah Kunci utama Kasus Perkara Rp133 Miliar; JPU Dinilai Tidak Serius Mengungkap Perkara Agaral Terang Benderang Dengan Tidak Menghadirkan Saksi Kunci Ke Persidangan</span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span><span style="color: #f02c1f;"><span>KORUPSI</span></span><span>.CO –</span></b></span></div>
<span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Kota Kediri kembali memanas pada Rabu, 6 Mei 2026. Suara bergema di hadapan Majelis Hakim saat Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pledoinya. Pembelaan ini merupakan respons atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kediri terhadap dua terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan uang perusahaan PT Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk sebesar Rp133.533.694.800 dari total anggaran Rp183.450.000.000 sebagai biaya pembebasan lahan ratusan hektar di 7 Desa Kabupaten Kediri untuk pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada periode 2019-2020.</div></span><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kedua terdakwa dalam perkara ini adalah Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) sebagai Terdakwa I, dan Satya Andi Lala, karyawan kontrak PT. BDI sebagai Terdakwa II. Keduanya dituntut oleh JPU selaku pelaku utama dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span><span style="font-size: 16px;"> <span style="color: red;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a></span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><b><span><span style="color: red; font-size: medium;">Pledoi: Terdakwa Hanya Pelaksana Perintah Atasan Tanpa Gaji</span></span></b></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam pledoinya, Tim Advokat Terdakwa I Suratman yang didampingi tim pengacara besar consisting of Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH, dan Andik Sukaca, SH, menegaskan posisi Terdakwa I Suratman. Sementara itu, Terdakwa II Satya Andi Lala yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya Purwanto dan rekan, juga menyatakan hal senada: bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama, melainkan hanya melaksanakan perintah pimpinan </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tim Advokat terdakwa I Suratman menjelaskan secara rinci bahwa aktor dibalik perkara ini adalah Suwardi dan Istata Taswin Siddharta. Dalam pledoinya dijelaskan: "Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT. Surya Kerta Agung yang juga salah satu Direktur di PT Gudang Garam menunjuk secara lisan Suwardi, karyawan PT Gudang Garam sebagai Ketua Tim pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada tahun 2019-2020."</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Rantai perintah ini berlanjut ke bawah. "Kemudian Suwardi menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman selaku Manager Keuangan dan Kebun PT BDI dan Terdakwa II Satya Andi Lala, Karyawan kontrak PT BDI, sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembebasan lahan dengan memberikan petunjuk lokasi Pembebasan lahan di 7 Desa dengan harga per meter sebesar Rp250.000 dan melarang kedua Terdakwa untuk turun lapangan agar tidak diketahui," jelasnya dalam Pledoinya. Fakta ini pun diakui oleh Suwardi sendiri dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi </span></p>
<div style="text-align: justify;"><b><span><span style="color: red; font-size: medium;">Kejanggalan Proses Hukum dan Aliran Dana</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7g1gVkG2158l20Y4PMER11jzCTfcR_VOZ94eO4iBkfrzNSnJG2-ulCJz1CyA1HZYTEeUBPjgSQa2gy4OfU0P1iUzqAf3Ll4Ji9rw1F50e0OsirK_zEp40exJBh6MsTHVqqVfR_scsbusy_lJwNvdnljLttY4WVyZZ2qRWJPMVfdG_8ilYhCyHleVO5n8/s640/4.%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7g1gVkG2158l20Y4PMER11jzCTfcR_VOZ94eO4iBkfrzNSnJG2-ulCJz1CyA1HZYTEeUBPjgSQa2gy4OfU0P1iUzqAf3Ll4Ji9rw1F50e0OsirK_zEp40exJBh6MsTHVqqVfR_scsbusy_lJwNvdnljLttY4WVyZZ2qRWJPMVfdG_8ilYhCyHleVO5n8/w640-h288/4.%20(1).jpg" width="640" /></a></div>Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menyoroti ketidakseriusan JPU dalam mengungkap perkara ini agar terang benderang bukan sekedar menyidangkan dan memenjarakan terdakwa. Mereka mempertanyakan mengapa JPU tidak menghadirkan Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA untuk dikonfrontir di persidangan dengan Suwardi, padahal Suwardi telah menyatakan kesediaannya untuk dikonfrontasi.</span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sementara pantauan Wartawan selama persidangan, Majelis Hakim juga tidak memerintahkan JPU untuk menghadirkan Istata, melainkan dan mungkin untuk yang pertama kalinya terjadi di PN Kediri, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kediri menyarankan agar kedua Terdakwa mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan masa penahanan</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kemudian Tim Penasihat Hukum juga menyoroti fakta krusial mengenai aliran dana: "Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerima gaji atau upah apalagi tidak pernah menerima uang pencairan untuk biaya pembebasan lahan dari bagian keuangan PT SKA."</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Lalu, siapa yang memegang kendali uang? Fakta yang terungkap adalah bahwa yang menerima uang dari bagian keuangan PT SKA adalah Ganang Susanto Bin Sujiman (yang telah menjadi terpidana dalam perkara yang sama). Hal inipun diakui saksi dari PT SKA saat dihadirkan sebagai saksi. </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah peran perantara. Slamet Rohadi yang memperkenalkan Ganang Susanto selaku broker tanah di Kabupaten Kediri kepada Terdakwa II, yang kemudian diteruskan ke Terdakwa I. Lalu kedua terdakwa melaporkannya kepada Suwardi selaku ketua Tim </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam pelaksanaan eksekusi pembebasan lahan di lapangan di 7 Desa Kabupaten Kediri, pihak yang berhubungan langsung dengan pemilik tanah, melakukan penawaran dan pembayaran harga, termasuk berhubungan dengan Kepala Desa membuat perubahan nama di buku C Desa yang disebut konfersi tanpa sepengetahuan pemilik asli atau ahli waris serta membuat PPJB  (Perjanjian pengikatan jual beli) di Notaris, adalah Ganang Susanto. Ganang lah yang menerima uang dari Bagian Keuangan PT SKA untuk pembayaran lahan.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ganang Susanto melaporkan ke Terdakwa I dan terdakwa II bahwa Ia (Ganang Susanto) telah berhasil melakukan pembelian lahan sesuai petunjuk PT SKA melalui Suwardi  dengan menunjukkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa serta diketuai camat disertai stempel basah . Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II melaporkannya kepada Suwardi selaku ketua tim  selanjutnya diteruskan ke Direktur PT SKA </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ganang Susanto kemudian menerima pencairan uang ratusan miliar dari bagian keuangan PT SKA. Uang tersebut dipergunakannya untuk pembayaran lahan yang telah dibeli, sebagian biaya perubahan nama di buku C Desa kepada kepala desa sebesar Rp1,5 juta per bidang tanah, biaya pembuatan PPJB di Notaris, pengamanan pemberitaan kepada sejumlah Wartawan dan LSM serta keamanan ke pihak-pihak lain. Dan sebagian lagi dibagi-bagikannya  sebagai bonus kepada Terdakwa I, terdakwa II dan Slamet Rohadi </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Dari penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, siapa pelaku utama yang sebenarnya dan siapa yang dikorbankan serta siapa yang terselamatkan oleh siapa?."</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Proyek Gagal, Masyarakat Pemilik Lahan Dirugikan Dirugikan?</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqFZepZWpZxJ-Zt510n8l61zYCKBpZ2tavSZLpIWO0ix1Tb3sEAZax2t0F6Q5qVanZnU0GMiiDJfG7rgSVvkDdBrF3QpXXcf1LgUThdcZXL4A6gDsrgeUe_IXfqN6h4dOi6KGfYNh_aBqeIFGq-ycKJJuFgjy7is7R3AojVbEkbr92VDGTIvA6a5HFtC8/s640/2.%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqFZepZWpZxJ-Zt510n8l61zYCKBpZ2tavSZLpIWO0ix1Tb3sEAZax2t0F6Q5qVanZnU0GMiiDJfG7rgSVvkDdBrF3QpXXcf1LgUThdcZXL4A6gDsrgeUe_IXfqN6h4dOi6KGfYNh_aBqeIFGq-ycKJJuFgjy7is7R3AojVbEkbr92VDGTIvA6a5HFtC8/w640-h288/2.%20(2).jpg" width="640" /></a></div>Satu hal yang sangat penting diingat sesuai fakta persidangan, selain menjadi perkara pidana, rencana PT SKA pun gagal total untuk membangun jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri dengan modal sedikit tanpa melibatkan banyak pihak serta tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andai saja proyek ini berjalan mulus, maka skemanya menguntungkan PT SKA karena membeli lahan dari Ganang Susanto dengan harga sangat murah yaitu Rp250 ribu per meter persegi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, bukan membeli dari pemilik lahan yang sebenarnya tanpa prosedur yang panjang sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang jasa/milik pemerintah pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Jalan tol sebagai fasilitas umum </span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Akibat dari skanrio tersebut, masyarakat pemilik lahan merasa dirugikan karena harga tanah yang dijual melalui Broker bukan kepada badan usaha yaitu PT SKA yang akan membangun Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri dengan harga jauh dibawah NJOP dan juga harga pasar. Apakah ini mengindikasikan adanya markup harga yang masif melalui peran broker.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><span>Beberapa Pertanyaan Kritis Terkait Pihak-Pihak Terlibat</span><span>;</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><span><br /></span></b></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mengingat kompleksitas kasus dan fakta yang terungkap di persidangan, beberapa pertanyaan-pertanyaanpun mengemuka, yaitu; </span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Terkait Peran Istata Taswin Siddharta (Direktur PT SKA & PT Gudang Garam):</span></div>
<span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Mengapa seorang Direktur tingkat tinggi dapat menunjuk ketua tim pembebasan lahan hanya secara lisan tanpa hasil rapat dan surat keputusan (SK) resmi yang sah? Apakah ini bentuk penghindaran tanggung jawab formal sejak awal?</div></span><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Mengapa JPU enggan menghadirkan Istata Taswin Siddharta ke persidangan untuk dikonfrontasi dengan Suwardi, padahal ia disebut sebagai pemberi mandat utama? Apakah ada perlindungan khusus terhadap pejabat level Direktur perusahaan swasta raksasa seperti PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam, Tbk?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak melakukan on the spot (OTS) kelapangan terkait kebenaran lahan yang sudah dibeli broker Ganang Susanto sebelum dilakukan pembayaran? Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak mengetahui bahwa uang ratusan miliar rupiah dikelola oleh broker (Ganang Susanto) dan bukan melalui mekanisme korporasi yang wajar?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">4. Sejauh mana otoritas Suwardi dalam menentukan siapa yang mendapat "bonus" dan siapa yang disingkirkan? Jika ia mengakui menunjuk Suratman dan Satya Andi Lala secara lisan serta melarang mereka turun lapangan, apakah ini berarti Suwardi sengaja menciptakan "tembok pemisah" antara manajemen resmi dengan realita di lapangan untuk memuluskan aksi penggelapan?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">5. Apakah Suwardi, yang posisinya sangat sentral sebagai jembatan antara Direktur PT SKA dan pelaksana lapangan akan diminta pertanggungjawaban hukum sebagaimana disampaikan ahli hukum pidana maupun ahli hukum administrasi negara saat dihadirkan Tim Advokat terdakwa di persidangan? Atau posisi Suwardi tak terjangkau hukum?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">6. Terkait Peran Kepala Desa: Apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa terkait istilah konfersi tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris merubah buku C Desa termasuk menerima imbalan uang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Atau peran kepala desa sulit juga terjangkau hukum?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">7. Terkait Peran Notaris:Bagaimana bisa seorang Notaris memproses pembuatan PPJB jika pemilik lahan yang sebenarnya tidak hadir dihadapan nya? Apakah yang dilakukan oleh Notaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">8. Terkait Proses Penegakan Hukum : Apakah Polres Kota Kediri bersama Kejari Kota Kediri bersungguh-sungguh untuk mengungkap "misteri" yang sesungguhnya dibalik kasus Pembebasan lahan di 7 Desa Kabupaten Kediri untuk pembangunan Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri? Atau sudah puas dengan dihukumnya tiga terdakwa termasuk Ganang Susanto?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"> 9. Apakah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Tim Advokat untuk menyebutkan dalam putusan terkait dalang utama dibalik "perintah lisan" yang mengakibatkan hilangnya uang ratusan miliar milik PT SKA dan mengakibatkan dua terdakwa yang bukan karyawan PT SKA ataupun PT Gudang Garam, Tbk dipenjara akibat menjalankan perintah? Atau....!?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">10. Apakah vonis nanti akan menyentuh aspek pemulihan aset (asset recovery) dari para penerima bonus dan broker, atau hanya berhenti pada hukuman badan bagi kedua terdakwa?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </span></p>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri: Pledoi Bongkar Dalang Sebenarnya Dibalik "Perintah Lisan": PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam

Terdakwa Suratman (kemeja putih) bersama Tim.PH-nya Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sebut Penunjukan Lisan oleh Istata Taswin Siddharta selaku...

Misteri "Perintah Lisan" di Balik Skandal Pembebasan Lahan Jalan Tol Bandara Kediri Terungkap; Diruang Sidang PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam , Dua Karyawan Jadi Kambing Hitam?

00.13 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCylqKo7emHbfLkwmzUEZsSqYeEjj2ltgDqfcF9ciHkwm4lDBLhZmMKccVscqDKuVh2zfxbz8CKFOiso0fFlRRNFNKDBfb4ktqZeBF7tUYbWTLRB1_TBk6sjzKL0EQItLcHO6gebXVNzzi9ieCqV9TOFvfxLBPMHuXs_i0Hn8Mk0Y-PBOQ-oWJ1VzJNlY/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCylqKo7emHbfLkwmzUEZsSqYeEjj2ltgDqfcF9ciHkwm4lDBLhZmMKccVscqDKuVh2zfxbz8CKFOiso0fFlRRNFNKDBfb4ktqZeBF7tUYbWTLRB1_TBk6sjzKL0EQItLcHO6gebXVNzzi9ieCqV9TOFvfxLBPMHuXs_i0Hn8Mk0Y-PBOQ-oWJ1VzJNlY/s320/2...jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Pledoi Mengguncang Ruang Sidang: Uang Rp183 Miliar Dikelola Broker, JPU Enggan Menghadirkan Direktur PT SKA Sebagai Saksi, Sementara Harapan PT SKA Membangun Proyek Jalan Tol Gagal Total. Lalu Siapa Yang Dikorbankan Dan Siapa Terselamatkan Oleh Siapa?</span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div>
<span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Bayangkan sebuah proyek strategis nasional senilai ratusan miliar rupiah, yang melibatkan Broker untuk memuluskan rencana pembebasan lahan di tujuh desa untuk pembangunan Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri, dijalankan hanya bermodal "perintah lisan" tanpa Surat Keputusan (SK), tanpa struktur organisasi resmi, dan tanpa audit yang ketat. Inilah skenario yang menggelitik terungkap di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Kota Kediri, Rabu, 6 Mei 2026.</div></span><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kasus penipuan dan penggelapan dana PT Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk, untuk proyek Jalan Tol Bandara Dhoho Kediri (2019-2020) kini memasuki babak akhir. Dua karyawan PT BDI sebagai terdakwa, Suratman (Manager Keuangan PT Bukit Dhoho Indah) dan Satya Andi Lala (karyawan kontrak), duduk sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara atas tuntutan JPU yaitu masing-masing 4 tahun. Mereka dituduh sebagai pelaku utama yang menggelapkan uang PT SKA sebesar Rp133.533.694.800 dari total anggaran Rp183.450.000.000.</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span><span style="font-size: 16px;"> <span style="color: red;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a></span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Namun, di balik jeruji besi yang mengancam kedua karyawan ini, Tim Advokat membongkar sebuah narasi yang jauh lebih menyeramkan: bahwa kedua Terdakwa hanyalah pion tak berdosa dalam catur kotor yang dimainkan oleh para elit.</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Rantai Perintah "Bawah Tanah?"</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilv9r-EpRuhQtFy5j6POWtEMy_cDMuRSMVl4NJF9b4L-kdrRtpkfQIzpqxARV4napDeHTjRfMj421cT-4zoPk5kp3x1VCHzDj4hKZuvDgwd3vo186K1p-LT2CADzCP6Dwcw-xtSjLtxbJqI8SOhVS4ZxfM5-v0sbjU4Kt5YGt7Vri_OoDxgxTFMfXKWmU/s3984/1778078549331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilv9r-EpRuhQtFy5j6POWtEMy_cDMuRSMVl4NJF9b4L-kdrRtpkfQIzpqxARV4napDeHTjRfMj421cT-4zoPk5kp3x1VCHzDj4hKZuvDgwd3vo186K1p-LT2CADzCP6Dwcw-xtSjLtxbJqI8SOhVS4ZxfM5-v0sbjU4Kt5YGt7Vri_OoDxgxTFMfXKWmU/w640-h296/1778078549331.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Suratman (kemeja putih)</span></td></tr></tbody></table>Dalam pledoi yang dibacakan oleh tim pengacara bintang (termasuk Budiarjo Setiawan, SH., MH. dan rekannya), terungkap fakta mengejutkan tentang hierarki kekuasaan yang tidak tertulis bahkan tidak terjangkau hukum.</span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Istata Taswin Siddharta, selaku Direktur PT SKA yang juga salah satu Direktur PT Gudang Garam, Tbk, menunjuk secara lisan Suwardi (karyawan PT Gudang Garam) sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan," ungkapnya </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tidak berhenti di situ, Suwardi kemudian  menunjuk secara lisan Suratman dan Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC di lapangan. Lebih parah lagi, mereka dilarang turun ke lapangan. Artinya, dua terdakwa ini disuruh bertanggung jawab atas dana raksasa, tapi dilarang melihat realitas di lokasi. Sebuah resep sempurna untuk perbuatan terstruktur.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fakta ini bahkan diakui oleh Suwardi sendiri di persidangan. Lantas, mengapa Suwardi dan sang Direktur PT SKA Istata Taswin Siddharta,tidak diminta pertanggungjawaban sementara dua terdakwa yang bukan karyawan PT SKA ataupun PT Gudang Garam, Tbk ini terancam hukuman berat?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Broker Raja: Ganang Susanto Sang Pemegang Uang</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Siapa yang benar-benar memegang uang milik PT SKA? Bukan terdakwa. Tim Advokat menegaskan: "Terdakwa I dan II tidak pernah menerima uang pencairan dari bagian keuangan PT SKA untuk pembayaran Pembebasan lahan."</span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Uang ratusan miliar itu mengalir langsung ke tangan Ganang Susanto Bin Sujiman, seorang broker tanah yang kini sudah menjadi terpidana dalam perkara terpisah. Gananglah yang bertindak sebagai "raja kecil" di lapangan:</span></div>
<span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><ul><li>Berhubungan langsung dengan pemilik lahan dan Kepala Desa, Camat serta Notaris</li><li><span style="font-size: 16px;">Menentukan harga penawaran.dan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan</span></li><li>Mengurus PPJB (Perjanjian pengikatan jual beli) dari Notaris.</li><li><span style="font-size: 16px;">Melakukan "konversi" buku C (perubahan nama) tanpa sepengetahuan pemilik tanah atau ahli waris bersama Kepala Desa</span></li></ul></div></span>

<p></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dari tangan Ganang, uang itu dipergunakan untuk: pembayaran lahan yang sudah berhasil dibeli, sebagian untuk biaya pembuatan PPJB di Notaris, biaya Konversi buku C Desa dan sebagian lagi diberikan sebagai "bonus" kepada Suratman, Satya Andi, serta perantara seperti Slamet Rohadi serta pihak-pihak lainnya </span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Skema ini terbukti gagal total. Rencana PT SKA untuk mengerjakan Proyek pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri tidak pernah terbangun hingga saat ini. Yang tersisa hanyalah cerita yang tak tuntas, masyarakat yang kehilangan tanahnya akibat manipulasi broker.</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kejanggalan Penyidikan: Siapa Yang Dilindungi Oleh Siapa?</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDffy2jH8cs_p8IlSM1hcnq4ZClM53JeE6FLDCACtDzLbL2Hwo3YY4Gex_QIWCWDVBiWxCmHWJ-fpNA_Opg0Y9IIocVFetTPFb_-XpvVMPFyRTsYYc7bh0200_KzOrLy0tVAJp7zcuuaGfM6Pdd5EOgbzSj0X89KiFDSJreHYxBYyvlxUShNPhmaMWPxs/s640/2.%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDffy2jH8cs_p8IlSM1hcnq4ZClM53JeE6FLDCACtDzLbL2Hwo3YY4Gex_QIWCWDVBiWxCmHWJ-fpNA_Opg0Y9IIocVFetTPFb_-XpvVMPFyRTsYYc7bh0200_KzOrLy0tVAJp7zcuuaGfM6Pdd5EOgbzSj0X89KiFDSJreHYxBYyvlxUShNPhmaMWPxs/w640-h288/2.%20(2).jpg" width="640" /></a></div>Pledoi ini juga menampar wajah integritas penegakan hukum. Tim advokat menyoroti ketidakseriusan JPU Kejari Kota Kediri dalam mengungkap fakta yang sesungguhnya;</span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mengapa JPU tidak memanggil Istata Taswin Siddharta (Direktur PT SKA) untuk dikonfrontasi dengan Suwardi? Padahal Suwardi sendiri siap dihadapkan </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Apakah ada ketakutan untuk menyentuh level Direksi PT SKA yang juga salah satu Direktur PT Gudang Garam, Tbk? Atau karena ada sesuatu?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mengapa narasi "penunjukan lisan" yang sangat tidak wajar dalam korporasi terbuka dibiarkan begitu saja tanpa ditelusuri motif dibalik Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan tol melalui Broker?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Jika proyek ini berjalan mulus, PT SKA sejatinya membeli lahan murah dari broker (Ganang) dengan harga mark-up, bukan dari pemilik asli dengan harga sesuai aturan. Apakah ini adalah skema mark-up klasik yang merugikan perusahaan dan negara, namun yang dihukum hanyalah eksekutor kelas bawah?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kasus ini bukan sekadar soal penggelapan, tapi soal tata kelola korporasi yang diduga bobrok dan penegakan hukum yang pilih tebang. Beberapa pertanyaanpun muncul:</span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><ol><li><span style="font-size: 16px;">Terkait Peran Istata Taswin Siddharta (Direktur PT SKA & PT Gudang Garam): </span>Mengapa seorang Direktur tingkat tinggi dapat menunjuk ketua tim pembebasan lahan hanya secara lisan tanpa hasil rapat dan surat keputusan (SK) resmi yang sah? Apakah ini bentuk penghindaran tanggung jawab formal sejak awal?</li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Mengapa JPU enggan menghadirkan Istata Taswin Siddharta ke persidangan untuk dikonfrontasi dengan Suwardi, padahal ia disebut sebagai pemberi mandat utama? Apakah ada perlindungan khusus terhadap pejabat level Direktur perusahaan swasta raksasa seperti PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam, Tbk?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak melakukan on the spot (OTS) kelapangan terkait kebenaran lahan yang sudah dibeli broker Ganang Susanto sebelum dilakukan pembayaran? Apakah Direktur PT SKA maupun Ketua Tim Pembebasan lahan tidak mengetahui bahwa uang ratusan miliar rupiah dikelola oleh broker (Ganang Susanto) dan bukan melalui mekanisme korporasi yang wajar?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Sejauh mana otoritas Suwardi dalam menentukan siapa yang mendapat "bonus" dan siapa yang disingkirkan? Jika ia mengakui menunjuk Suratman dan Satya Andi Lala secara lisan serta melarang mereka turun lapangan, apakah ini berarti Suwardi sengaja menciptakan "tembok pemisah" antara manajemen resmi dengan realita di lapangan untuk memuluskan aksi penggelapan?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah Suwardi, yang posisinya sangat sentral sebagai jembatan antara Direktur PT SKA dan pelaksana lapangan akan diminta pertanggungjawaban hukum sebagaimana disampaikan ahli hukum pidana maupun ahli hukum administrasi negara saat dihadirkan Tim Advokat terdakwa di persidangan? Atau posisi Suwardi tak terjangkau hukum?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Terkait Peran Kepala Desa: Apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa terkait istilah konfersi tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris merubah buku C Desa termasuk menerima imbalan uang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Atau peran kepala desa sulit juga terjangkau hukum?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Terkait Peran Notaris:Bagaimana bisa seorang Notaris memproses pembuatan PPJB jika pemilik lahan yang sebenarnya tidak hadir dihadapan nya? Apakah yang dilakukan oleh Notaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Terkait Proses Penegakan Hukum : Apakah Polres Kota Kediri bersama Kejari Kota Kediri bersungguh-sungguh untuk mengungkap "misteri" yang sesungguhnya dibalik kasus Pembebasan lahan di 7 Desa Kabupaten Kediri untuk pembangunan Jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri? Atau sudah puas dengan dihukumnya tiga terdakwa termasuk Ganang Susanto?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Tim Advokat untuk menyebutkan dalam putusan terkait dalang utama dibalik "perintah lisan" yang mengakibatkan hilangnya uang ratusan miliar milik PT SKA dan mengakibatkan dua terdakwa yang bukan karyawan PT SKA ataupun PT Gudang Garam, Tbk dipenjara akibat menjalankan perintah? Atau....!?</span></span></li><li><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Apakah vonis nanti akan menyentuh aspek pemulihan aset (asset recovery) dari para penerima bonus dan broker, atau hanya berhenti pada hukuman badan bagi kedua terdakwa?</span></span></li></ol></div>
<p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</span></span><br />
</p>

Misteri "Perintah Lisan" di Balik Skandal Pembebasan Lahan Jalan Tol Bandara Kediri Terungkap; Diruang Sidang PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam , Dua Karyawan Jadi Kambing Hitam?

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Misteri "Perintah Lisan" di Balik Skandal Pembebasan Lahan Jalan Tol Bandara Kediri Terungkap; Diruang Sidang PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam , Dua Karyawan Jadi Kambing Hitam?

Pledoi Mengguncang Ruang Sidang: Uang Rp183 Miliar Dikelola Broker, JPU Enggan Menghadirkan Direktur PT SKA Sebagai Saksi, Sementara Harapan...

Drama Sidang OTT KPK Ponorogo: Saksi Ungkap Aliran Dana Partai Rp16 Miliar, Kisah "Pinjaman" Tanpa Kwitansi yang Menggelikan

22.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuoVu5iwGdqY34vFMKnaUJCiyhBC957DGOoGL4t7v_7w3LoJqWH2QIW2eGmqdS7SAzoCWNMtNZDAFizKH7fWNWQR2AR1n9uEe56PJcCQHlIIDfNZIKz-Jt9OKn53Mjr3uvtMfxgsIEJgf_LGlqL3e5SP4jlEXxv0ezCmvBc1OQd7mkJIXWY3lL7LCREc/s640/2.%20(3).jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuoVu5iwGdqY34vFMKnaUJCiyhBC957DGOoGL4t7v_7w3LoJqWH2QIW2eGmqdS7SAzoCWNMtNZDAFizKH7fWNWQR2AR1n9uEe56PJcCQHlIIDfNZIKz-Jt9OKn53Mjr3uvtMfxgsIEJgf_LGlqL3e5SP4jlEXxv0ezCmvBc1OQd7mkJIXWY3lL7LCREc/w640-h486/2.%20(3).jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">"Berbohong, Apakah Bela Diri?": Kesaksian </span><span style="color: red; font-size: large;"><span style="text-align: left;">Eli Widodo, adik kandung Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo</span><span style="text-align: left;"> mengguncang Ruang Sidang: Uang Milran mengalir beberapa partai politik  yang mengusung Sugiri Sancoko sebagai Calon Bupati Ponorogo: Gerindra Rp6 M, Golkar Rp250 juta, PKB Rp6 M, PKS Rp2 M, PPP Rp500 juta. Totalnya Rp16,250 M</span>, hingga Titipan dalam Kresek yang </span><span style="color: red; font-size: x-large;">Hilang?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">"Banyaknya saksi dan bahkan Terdakwa dalam sidang perkara korupsi enggan berkata jujur karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri untuk pembenaran diri."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat sarkastik tersebut seolah menggambarkan suasana sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 5 Mei 2026. Sidang perkara korupsi suap dan gratifikasi yang menyeret Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekda), dan Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo) ini kembali memanas. Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 ini kini memasuki fase pembuktian yang penuh kejutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai I Made Yulianda, SH., MH., dibantu dua hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (masing-masing Ad Hoc), serta didampingi Panitera Pengganti (PP). Ketiga terdakwa hadir didampingi Tim Advokat masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>5 Saksi Kunci dan Cerita yang Bertolak Belakang dengan Dakwaan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXkZxKevShWKxb4pzllom4vyrs954CG6UdgVqjaNbF2K1q1nt2ocsWNz4k5qP3c-KAsQ79ON7R63x2CT-oKPS_fStWc8R2Qw8aDbRcvTw4IQbaaHFb-9kIw2GTtI9kIGEfpZYR_KEA6_319X0nrEr64Qi-4SQqUDPKrICWr-XcZYMOjgZPJE8K3LXEGfM/s1920/IMG_20260507_03521108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXkZxKevShWKxb4pzllom4vyrs954CG6UdgVqjaNbF2K1q1nt2ocsWNz4k5qP3c-KAsQ79ON7R63x2CT-oKPS_fStWc8R2Qw8aDbRcvTw4IQbaaHFb-9kIw2GTtI9kIGEfpZYR_KEA6_319X0nrEr64Qi-4SQqUDPKrICWr-XcZYMOjgZPJE8K3LXEGfM/w640-h360/IMG_20260507_03521108.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Agenda kali ini mendengarkan keterangan 5 orang saksi kunci yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK (foto searah jarum jam):</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Eli Widodo: Adik kandung Terdakwa Sugiri Sancoko.</li><li>Ninik Setyowati: Adik ipar Sugiri Sancoko yang juga seorang Kepala Desa di Kabupaten Ponorogo.</li><li>Indah Bekti Pertiwi: Calon istri Terdakwa Yunus Mahatma.</li><li>Salah seorang pegawai Bank Jatim Cabang Ponorogo.</li><li>Sugiri Heru Sangoko: Pengusaha nasional/kontraktor bidang Pemadam Kebakaran, tokoh Reog Ponorogo, dan teman dekat Terdakwa Sugiri Sancoko.</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Persidangan kali ini berbeda dengan sebelumnya, bahkan berbeda pula dari alur Dakwaan JPU KPK terhadap keempat terdakwa (termasuk Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang sudah lebih dulu divonis). Perbedaannya adalah, dalam surat dakwaan JPU KPK tidak menguraikan kronologis terjadinya tangkap tangan atau OTT pada 7 November 2025. Sementara saksi yang dihadirkan justru mengungkap detail kejadian pada tanggal keramat tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Anehnya "Pinjaman" Ratusan Juta Tanpa Bukti</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan saksi Eli Widodo dan Ninik Setyowati terkait uang yang diterima Sugiri Sancoko mengklaim bahwa uang tersebut adalah pinjaman. Namun, fakta hukum yang terungkap sungguh aneh: uang ratusan juta hingga miliaran yang disebut pinjaman itu tidak didukung satu dokumen pun, seperti kwitansi atau perjanjian tertulis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan besar pun mengemuka: Kalau uang itu berupa pinjaman tanpa bukti dokumen, apakah itu wajib ditagih atau wajib dibayar? Kalau ditagih, apa dasar hukumnya? Apakah masuk akal seorang Bupati meminjam uang ratusan juta bahkan miliaran kepada anak buahnya maupun pihak lain tanpa bukti dokumen dapat dikatakan hutang piutang yang sah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Indah Bekti Pertiwi mengakui dengan jujur bahwa uang Rp500 juta adalah uang pribadinya yang dipinjamkan kepada Terdakwa Yunus Mahatma pada tanggal 7 November 2025. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko melalui perantara Ninik Setyowati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, kesaksian Ninik Setyowati membuat Majelis Hakim penasaran. Awalnya, Ninik mengaku tidak kenal tetapi tahu dengan Yunus Mahatma. Ia mengakui menerima titipan sebuah bungkusan plastik kresek, lalu bungkusan itu diletakkan begitu saja karena ia akan pergi ke salah satu acara.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcc3WVILnEpE2Vvisy6vb3ntWTn0y2a4Z-ZYUN_J39bw3zgDnm1uWmMV7t7ufJ3hyUmItbjJP5-alC_iovMfQ8bqQQSzrtUzyvNZ492FWDZaDBHz0EkE7-UuF4nKYiW1PaLCXmUgctAfV0LWPB-SiK0AjKpcKy8HsE8IhvCMjwMY27jo0TLcQWTIBBlsA/s640/1%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="640" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcc3WVILnEpE2Vvisy6vb3ntWTn0y2a4Z-ZYUN_J39bw3zgDnm1uWmMV7t7ufJ3hyUmItbjJP5-alC_iovMfQ8bqQQSzrtUzyvNZ492FWDZaDBHz0EkE7-UuF4nKYiW1PaLCXmUgctAfV0LWPB-SiK0AjKpcKy8HsE8IhvCMjwMY27jo0TLcQWTIBBlsA/w640-h330/1%20(1).jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat Majelis Hakim mencerca dengan beberapa pertanyaan seputar uang atau titipan dari Yunus Mahatma tersebut, Ninik barulah mengakui bahwa bungkusan yang disebutnya pinjaman itu dimasukkannya ke dalam paper bag, lalu menghubungi Sugiri Sancoko dengan mengatakan ada pinjaman dari Yunus Mahatma. Namun anehnya lagi, Ninik tidak tahu kemana uang tersebut, siapa yang mengambil. Apakah suruhan Sugiri Sancoko seperti yang disampaikan Sugiri Sancoko kepadanya? Ia tidak tahu sampai sekarang. Majelis Hakim pun menjelaskan bahwa uang tersebut itulah yang menjadi barang bukti utama dalam perkara keempat terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Uang Milran Mengalir Deras ke Parpol: Total Rp16,25 Miliar</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang paling mengguncang ruang sidang adalah ketenangan Eli Widodo saat membongkar aliran dana politik. Ia menjelaskan bahwa ada uang senilai miliaran rupiah yang mengalir ke beberapa partai politik yang mengusung Sugiri Sancoko sebagai Calon Bupati Ponorogo. Rinciannya sangat fantastis:</div><div style="text-align: justify;">*   Partai Gerindra: Rp6 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Partai Golkar: Rp250 Juta</div><div style="text-align: justify;">*   Partai PKB: Rp6 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Partai PKS: Rp2 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Partai PPP: Rp500 Juta</div><div style="text-align: justify;">*   Partai Demokrat: Rp2,5 Miliar</div><div style="text-align: justify;">*   Total: Rp16,250 Miliar</div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, kehadiran pegawai Bank Jatim Cabang Ponorogo terkait dengan pencairan Deposito milik Indah Bekti Pertiwi sebesar Rp500 juta pada 7 November 2025, memperkuat jejak digital aliran dana tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Sugiri Heru Sangoko hadir untuk kedua kalinya sebagai saksi (pertama kali saat sidang terpidana Sucipto). Dalam persidangan saat itu terungkap bahwa pendana dana kampanye Sugi Sancoko adalah Sugiri Heru Sangoko, bahkan hingga saat ini Sugiri Sancoko masih mempunyai hutang politik sebesar Rp27 Miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kronologi Tekanan dan Permintaan Uang: Dari Pelantikan hingga OTT</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK diuraikan rangkaian peristiwa yang mengarah pada motif suap jabatan:</div><div style="text-align: justify;">*   11 Februari 2022: Sugiri Sancoko melantik Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S bersama pejabat Pemkab Ponorogo di Pendopo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 29 Juli 2022: Terjadi pertemuan kesepakatan. Sugiri Sancoko berkata kepada Yunus: "Saya ini banyak tanggungan sama Sugiri Heru Sangoko, sehingga urusan RSUD kontraktor dan distributor nanti Pak Sugiri Heru Sangoko akan carikan yang terbaik." Sugiri Heru Sangoko menambahkan: "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya," dijawab Yunus: "Iya Pak nanti sama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* November 2024: Setelah kemenangan Sugiri Sancoko di Pilbup periode 2025-2030, Yunus Mahatma menghubungi Agus Pramono. Ia mendapat info jabatannya akan diganti karena tidak mendukung Sugiri dalam pilbup. Agus Pramono memberi tahu bahwa Bupati butuh uang dan meminta Yunus memberikan sejumlah uang agar hubungan baik terjalin dan jabatannya bertahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Februari 2025: Di ruang kerja Sekda, Agus Pramono memanggil Yunus untuk menemui Bupati di Rumah Dinas. Saat itu Bupati berkata: "Kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia." Yunus meminta maaf. Sepulangnya, Agus Pramono menyampaikan: "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit." Yunus menjawab: "Ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya".</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid2eAPDtMGpk_AoaIzU3lb3sio9sjUMesrPYC712GMx-XuGDB70FaHUx0XHcK8j0gYkhFuHZwsLbnxQW6zWI-wACqkcnmldkHZMXXbxG2dkyfuTsVn_8fkyi7gVcEaZ6Wk1jPM-x425urgHZ55Oco6glr38yb_AcohPHltU5ekVjyJHVnXwjyNFUzEvZY/s1920/IMG_20260507_03521108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid2eAPDtMGpk_AoaIzU3lb3sio9sjUMesrPYC712GMx-XuGDB70FaHUx0XHcK8j0gYkhFuHZwsLbnxQW6zWI-wACqkcnmldkHZMXXbxG2dkyfuTsVn_8fkyi7gVcEaZ6Wk1jPM-x425urgHZ55Oco6glr38yb_AcohPHltU5ekVjyJHVnXwjyNFUzEvZY/w640-h360/IMG_20260507_03521108.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">* Sebagai wujud komitmen, Yunus melalui asistennya (Wahyu Niken Prasastiningtyas) menyiapkan Rp400 Juta dan memberikannya kepada Agus Pramono untuk diserahkan ke Bupati, dengan harapan jabatannya diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 3 November 2025: Bupati memanggil Yunus di ruang kerja, meminta uang Rp2 Miliar. Yunus belum menyanggupi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 4 November 2025: Dipanggil kembali. Bupati menanyakan kepastian Rp2 Miliar. Yunus hanya menyanggupi Rp1,5 Miliar demi mempertahankan jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 6 November 2025: Dipanggil di Pringgitan Rumah Dinas. Bupati tetap menginginkan Rp2 Miliar, meminta Rp1 Miliar diserahkan esok hari, dan sisanya minggu depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* 7 November 2025 (Hari OTT): Atas permintaan Bupati, Yunus menyerahkan Rp500 Juta kepada Bupati melalui Ninik Setyowati di rumah Ninik (Jl. Arumdalu No. 4, Dukuh Mantren, RT 003/RW 001, Desa Bajang, Kec. Balong, Kab. Ponorogo).</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>7 (tujuh) Pertanyaan Kritis Menggugat Logika "Pinjaman" dan Politik Uang</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan alur cerita yang terungkap di sidang, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan tajam yang harus dijawab oleh para terdakwa dan penegak hukum:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Logika "Pinjaman" Tanpa Kwitansi:</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin seorang Bupati menerima "pinjaman" ratusan juta hingga miliaran rupiah dari bawahan (Direktur RSUD) dan calon keluarga tanpa satu lembar pun kwitansi atau perjanjian tertulis? Apakah ini benar-benar hutang piutang yang lazim, ataukah bahasa sandi untuk menyamarkan transaksi suap jabatan? Jika benar pinjaman, mengapa tidak pernah ada upaya penagihan resmi sebelum kasus ini meledak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Misteri Bungkusan Kresek yang Hilang:</div><div style="text-align: justify;">Saksi Ninik Setyowati mengaku tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan berisi uang Rp500 juta yang ia terima, meskipun ia sudah melapor ke Bupati. Apakah masuk akal secara logika bahwa uang sebanyak itu diletakkan begitu saja dan hilang tanpa jejak? Apakah kesaksian ini dibuat-buat untuk memutuskan rantai pembuktian antara pemberi (Yunus) dan penerima (Sugiri)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.  Aliran Dana Partai Rp16,25 Miliar:</div><div style="text-align: justify;">Kesaksian Eli Widodo menyebutkan aliran dana fantastis ke 6 partai politik (Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PPP, Demokrat) totaling Rp16,25 Miliar. Dari mana asal uang tunai sebanyak itu jika bukan dari hasil korupsi, suap proyek, atau gratifikasi selama menjabat? Apakah KPK akan mengusut sumber dana kampanye ini sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Hutang Politik Rp27 Miliar kepada Sugiri Heru Sangoko:</div><div style="text-align: justify;">Jika Sugiri Sancoko memiliki hutang politik Rp27 Miliar kepada Sugiri Heru Sangoko, apakah pelantikan Yunus Mahatma dan pemberian proyek RSUD kepada kontraktor rekanan Sugiri Heru merupakan bentuk "pembayaran" atas hutang tersebut? Apakah ini membuktikan adanya quid pro quo (transaksi timbal balik) antara dukungan politik dan jabatan strategis di BUMD/RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Peran Sekda Agus Pramono sebagai "Makelar" Jabatan:</div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan disebutkan Agus Pramono yang secara aktif menjembatani permintaan uang dari Bupati kepada Yunus Mahatma dengan iming-iming keamanan jabatan. Apakah peran Sekda ini murni inisiatif pribadi, ataukah instruksi langsung dari Bupati? Mengapa seorang Sekda yang seharusnya menjadi penjaga netralitas birokrasi justru menjadi ujung tombak pemerasan terhadap kepala dinas/RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Korelasi Antara Dukungan Pilbup dan Keamanan Jabatan:</div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa Yunus Mahatma diancam diganti karena tidak mendukung Sugiri Sancoko di Pilbup, lalu tiba-tiba "aman" setelah memberikan uang, apakah ini bukan bukti nyata jual beli jabatan? Apakah sistem meritokrasi di Pemkab Ponorogo telah runtuh total digantikan oleh sistem "siapa bayar, dia selamat"?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7.  Kejernihan Majelis Hakim Menilai Bukti:</div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya pengakuan saksi tentang ketiadaan bukti dokumen pinjaman dan cerita yang berubah-ubah (seperti kisah kresek yang hilang), apakah Majelis Hakim akan menerima dalil "pinjaman pribadi" sebagai alasan pembenar? Ataukah hakim akan melihat ini sebagai modus operandi klasik korupsi yang mencoba berlindung di balik hubungan personal?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Drama Sidang OTT KPK Ponorogo: Saksi Ungkap Aliran Dana Partai Rp16 Miliar, Kisah "Pinjaman" Tanpa Kwitansi yang Menggelikan

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Drama Sidang OTT KPK Ponorogo: Saksi Ungkap Aliran Dana Partai Rp16 Miliar, Kisah "Pinjaman" Tanpa Kwitansi yang Menggelikan

"Berbohong, Apakah Bela Diri?": Kesaksian Eli Widodo, adik kandung Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo mengguncang Ru...

Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

21.09 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8MLfqNwacbptkmxYkiBJrSxJTxRF5kGB95WQofc9a_KZoRxUfNS2nRSUtqYoQIoRaFpQCoYT4PwocvDGK_lpvZQ0ZSdAXqpSnECd6R4uCP1bFRpmoQF1tZKqfw9GzWaZs1sURHH1JgK9U6FptCX141qFrmOroIB08nCDgrTZND5lfALta9VK-9Nh42s/s640/4%20(2).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8MLfqNwacbptkmxYkiBJrSxJTxRF5kGB95WQofc9a_KZoRxUfNS2nRSUtqYoQIoRaFpQCoYT4PwocvDGK_lpvZQ0ZSdAXqpSnECd6R4uCP1bFRpmoQF1tZKqfw9GzWaZs1sURHH1JgK9U6FptCX141qFrmOroIB08nCDgrTZND5lfALta9VK-9Nh42s/s320/4%20(2).jpg" width="320" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">Dalam Pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Perintahkan supaya 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan agar diperiksa demi kepastian hukum dan rasa keadilan: Lalu apakah Perda, Perbup, dan MoU serta Perjanjian Kerjasama Formilatas antara 163 Kades dengan Rektor dan Ketua LPPM UNISMA Hanya Topeng Legalisasi Suap Rp12 Miliar?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang Tipikor PN Surabaya hari ini bukan sekadar pembacaan vonis, melainkan pengakuan tersirat bahwa penegakan hukum dalam kasus suap perangkat desa di Kabupaten Kediri baru menyentuh kulit luarnya saja. Tiga Kepala Desa (Kades) pengurus PKD—Imam Jamiin, Darwanto, dan Sutrisno—divonis penjara 5,5 hingga 7 tahun atas skandal rekayasa rekrutmen 320 perangkat di 163 desa. Namun, hukuman ini justru menelanjangi kegagalan aparat mengungkap dalang sebenarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara tiga kades ini harus menanggung beban denda dan uang pengganti total miliaran rupiah, pertanyaan besar membayangi: Kemana sisa uang suap Rp12 miliar lebih? Mengapa pejabat Forkopimda, Forkopimcam, hingga anggota TNI/Polri yang disebut menikmati aliran dana haram tersebut bebas berkeliaran tanpa sidik jari hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perintah Hakim yang Mengabaikan Penyidik</div><div style="text-align: justify;">Pukulan telak datang dari Majelis Hakim. Dalam putusannya, hakim secara eksplisit menyebut 161 Kepala Desa lainnya di 25 kecamatan perlu diperiksa karena terlibat dalam jaringan yang sama. Ini adalah tamparan keras bagi Kejari Kediri, Polda Jatim, dan Kejati Jatim yang seolah "buta" terhadap keterlibatan massal ini. Apakah penyidik sengaja membiarkan ratusan tersangka potensial lepas demi menjaga stabilitas politik sesaat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Regulasi dan MoU: Alat Legalisasi Korupsi?</div><div style="text-align: justify;">Skandal ini mencurigakan beririsan sempurna dengan terbitnya regulasi daerah. Publik berhak curiga:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Apakah Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 2023 (7 Sept 2023) dan Perbup No. 49 Tahun 2023 (12 Nov 2023) sengaja dipercepat dan direkayasa isinya untuk memuluskan jalan bagi jual beli jabatan ini?</li><li>Bagaimana dengan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara 163 Kades dengan Rektor dan Ketua LPPM UNISMA Malang? Apakah dokumen formalitas ini sah, atau hanya kedok canggih untuk mencuci uang (money laundering) agar suap terlihat seperti biaya kerjasama pendidikan yang wajar? Jika terbukti melanggar undang-undang, apakah ini bukan bukti premeditasi korupsi terstruktur?</li><li>Jika rekrutmennya cacat karena suap, apakah SK pengangkatan 320 perangkat desa tersebut masih sah? Ataukah itu produk transaksi gelap yang harus dibatalkan demi menyelamatkan masa depan birokrasi desa di Kediri?</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Siapa yang Melindungi Para "Paos"?</b></span></div><div style="text-align: justify;">Fakta paling menyakitkan adalah kekebalan para petinggi </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Di mana peran Pejabat Forkopimda dan Forkopimcam Kota/Kabupaten Kediri yang diduga menerima bagian?</li><li>Mengapa Polda Jatim dan Kejati Jatim terkesan setengah hati? Apakah mereka merasa sudah "puas" melihat tiga terdakwa di vonis penjara, sementara aktor intelektual di balik layar—termasuk oknum polisi dan TNI yang disebut-sebut turut menikmati—dibiarkan aman?</li><li>Apakah ada "sesuatu hal yang perlu dijaga" sehingga penyelidikan dihentikan sebelum menyentuh nama-nama besar?</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika kasus sebesar ini hanya berakhir pada penghukuman tiga "kambing hitam", maka integritas pemberantasan korupsi di Jawa Timur sedang berada di titik nadir. Hukum tidak boleh hanya tajam pada mereka yang tidak punya kuasa, sementara para dalang di balik meja hijau tertawa karena lolos dari jerat pidana. Rakyat Kediri menunggu: apakah perintah Majelis Hakim memeriksa 161 kades lain akan dilaksanakan, atau hanya jadi tulisan mati dalam kertas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Redaksi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

Dalam Pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Perintahkan supaya 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan agar diperiksa demi kepastian hukum dan rasa ke...

Vonis 3 Kades Kediri Buka Kotak Pandora: Majelis Hakim Perintahkan Pemeriksaan 161 Kades Lainnya, Nasib MoU UNISMA dan Legitimasi Perda dan Perbup Dipertanyakan?

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7OjNVAz1_XvFm1UhmVAo7DQCqhp50BAeUGokJKUrxYb5KZPVraEMGY-AUVWbANgNeSzlEfhL4EbnjVDxi3nImvnhRy69MR-Stf8SdgFiGlWfN6nlPqcfoTtG2-WcIdOT0jYqQmjL4sMBExHNu1NHFFClz6r8c34JGcvOmqx4QH8DUrwyH5DsZtSzAik/s320/2%20(3).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7OjNVAz1_XvFm1UhmVAo7DQCqhp50BAeUGokJKUrxYb5KZPVraEMGY-AUVWbANgNeSzlEfhL4EbnjVDxi3nImvnhRy69MR-Stf8SdgFiGlWfN6nlPqcfoTtG2-WcIdOT0jYqQmjL4sMBExHNu1NHFFClz6r8c34JGcvOmqx4QH8DUrwyH5DsZtSzAik/w640-h360/2%20(3).jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Skandal Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Rp12 Miliar: Apakah Perda No. 4/2023 dan Perbup Kediri No. 49/2023 Hanya Topeng Legalisasi Korupsi? Siapa Pejabat Forkopimda dan Aparat yang Nikmati Sisa Uang Haram? Seriuskah Polda dan Kejati Jatim untuk mengusut tuntas hingga ke aktor dibalik pintu tertutup?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menjadi saksi bisu atas salah satu skandal korupsi terbesar di tingkat akar rumput tahun ini. Pada hari ini, Majelis Hakim membacakan putusan (vonis) terhadap tiga terdakwa selaku Kepala Desa (Kades) yang juga pengurus inti Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri. Mereka terbukti menerima suap atau hadiah berupa uang dengan nilai fantastis, mencapai Rp12 miliar lebih, dalam kasus rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa yang menyapu 163 desa di 25 kecamatan se-Kabupaten Kediri pada periode September 2023 hingga Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, vonis pidana penjara yang bervariasi antara 5 tahun 6 bulan hingga 7 tahun yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa justru bukan akhir dari cerita. Vonis ini malah membuka kotak Pandora yang jauh lebih besar dan menakutkan: Kemana larinya sisa uang miliaran rupiah yang belum terlacak? Siapa pejabat Forkopimcam dan Forkopimda yang menikmati aliran dana haram ini? Dan mengapa nama-nama besar penyelenggara "pesta demokrasi desa" tersebut seolah "kebal" dari dakwaan, sementara tiga kades ini menanggung beban paling berat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Detail Vonis: Beban Berat di Pundak Bendahara PKD</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam berkas surat tuntutan maupun putusan terpisah, Majelis Hakim menjerat ketiga terdakwa dengan pasal berlapis yang berat: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau alternatifnya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Baru jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Putusan Majelis Hakim menetapkan hukuman sebagai berikut:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3VYaGFd2vl90lkr2eZwRJdUji3NVNSr1cwyolixs6zo02psIsyWVQLspBKWKxsTLawpu1HUkzaRT3f4yL1LtaUyGThKo-TBRXNlLqbqgLfAjKpZUjCH25JOc0qNFW4QCWWfc6Z5SUz0iE6OUfHYDQuHp5yLux2FbP4y5U9SXt38tkxv2xWXosFoJs4GU/s640/4%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3VYaGFd2vl90lkr2eZwRJdUji3NVNSr1cwyolixs6zo02psIsyWVQLspBKWKxsTLawpu1HUkzaRT3f4yL1LtaUyGThKo-TBRXNlLqbqgLfAjKpZUjCH25JOc0qNFW4QCWWfc6Z5SUz0iE6OUfHYDQuHp5yLux2FbP4y5U9SXt38tkxv2xWXosFoJs4GU/w640-h360/4%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil (Kades Kalirong, Kec. Tarokan & Ketua PKD Kediri) dan Terdakwa Darwanto (Kades Pojok, Kec. Wates & Humas PKD Kediri) dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 tahun 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp300 juta (subsider 100 hari kurungan). Selain itu, Imam Jamiin dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp178 juta, sedangkan Darwanto sebesar Rp96 juta (dengan subsider pidana penjara 1 tahun jika tidak mampu bayar).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hukuman paling berat ditimpakan kepada Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kades Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih & Bendahara PKD Kediri). Ia divonis penjara selama 7 tahun, denda Rp350 juta (subsider 110 hari kurungan), dan yang paling mencengangkan, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih (subsider pidana penjara 3 tahun).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait yang Pengganti terhadap Terdakwa Sutrisno, Majelis Hakim berpendapat, bahwa uang yang mengalir ke pihak-pihak lain selama tidak ada penuntutan maka dibebankan kepada terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Perintah Mengejutkan Majelis Hakim: Periksa 161 Kades Lainnya!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di luar vonis tersebut, terdapat momen krusial yang luput dari sorotan utama namun memiliki implikasi hukum yang dahsyat. Dalam pertimbangan atau amar putusannya, Majelis Hakim secara eksplisit menyebut nama 161 Kepala Desa lainnya di 25 kecamatan se-Kabupaten Kediri. Hakim berpendapat bahwa ke-161 Kades ini juga perlu diperiksa karena diduga terlibat bersama-sama dalam jaringan suap yang sama dengan ketiga terdakwa yang telah divonis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah Majelis Hakim ini memicu pertanyaan besar tentang validitas seluruh proses rekrutmen perangkat desa di Kediri. Skandal ini bukan lagi soal oknum individu, melainkan sistemik. Pertanyaan-pertanyaan mendasar kini mengemuka dan menuntut jawaban tuntas dari penegak hukum:</div><div style="text-align: justify;"><b><u><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHgkzSsSV_sLQNoYcz_KzBLnSkCjjMIJBXAnrckxbBYV8Pwl9fuf10boA1-E8TNuG97ufxqaujiwz2pwL-iPDl0rPl_7yTANgwrF0pVGbTdwf56up6nVGFupHadij-SgPZVj4_hVPzEwKdUeQkGt4ZvuZfHgskf3pS072-5gag_RjWDtCA66Ehe51spFA/s640/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHgkzSsSV_sLQNoYcz_KzBLnSkCjjMIJBXAnrckxbBYV8Pwl9fuf10boA1-E8TNuG97ufxqaujiwz2pwL-iPDl0rPl_7yTANgwrF0pVGbTdwf56up6nVGFupHadij-SgPZVj4_hVPzEwKdUeQkGt4ZvuZfHgskf3pS072-5gag_RjWDtCA66Ehe51spFA/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a></div></u></b></div><div style="text-align: justify;"><b><u>1. Kaitan dengan Regulasi Daerah:</u> </b>Apakah skandal suap jual beli jabatan di 163 desa ini berkaitan erat dengan percepatan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri No. 4 Tahun 2023 tentang Desa (ditanggal 7 September 2023) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (ditanggal 12 November 2023)? Apakah kedua regulasi ini sengaja "dipaksakan" atau direkayasa isinya untuk memuluskan jalur hukum bagi transaksi gelap tersebut? Apakah kedua regulasi ini berkaitan dengan keterangan Terdakwa Imam Jamiin dalam BAP halaman 20 pada tanggal 8 Juli 2025?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Dugaan Penyalahgunaan MoU UNISMA: </b>Bagaimana<b> </b>status hukum MoU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama Formalitas antara 163 Kepala Desa dengan Rektor serta Ketua LPPM Universitas Islam Malang (UNISMA)? Apakah kerjasama ini sah secara substansi, ataukah hanya kedok dan alat legalisasi untuk mencuci uang hasil korupsi rekrutmen perangkat desa? Tiga poin kerjasama tersebut diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan tameng agar praktik suap terlihat seperti biaya kerjasama pendidikan yang wajar.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Status Hukum 320 Perangkat Desa:</b> Jika proses rekrutmennya cacat hukum karena disuap, apakah Surat Keputusan (SK) pengangkatan 320 perangkat desa tersebut masih sah secara hukum? Ataukah SK-skah tersebut adalah produk transaksi gelap yang harus segera dibatalkan demi menyelamatkan birokrasi desa di Kediri dari legitimasi korupsi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Nasib 161 Kades yang Belum Divonis: </b>Bagaimana nasib hukum 161 Kepala Desa di 25 kecamatan yang disebut oleh Majelis Hakim? Apakah mereka akan segera dipanggil sebagai tersangka baru, ataukah akan dibiarkan begitu saja sambil menunggu "giliran" yang mungkin tidak pernah datang? Apakah ketidaktegasan ini bentuk perlindungan terselubung agar tidak terjadi keguncangan politik massal di Kabupaten Kediri?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Peran Pejabat Forkopimda dan Forkopimcam:</b> Siapa sebenarnya pejabat di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Kota dan Kabupaten Kediri yang menikmati aliran uang haram ini? Mengapa nama-nama mereka tidak muncul dalam dakwaan padahal aliran dana suap Rp12 miliar mustahil didistribusikan tanpa "restu" atau keterlibatan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Keseriusan Polda Jatim dan Kejati Jatim: </b>Seberapa serius Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya? Apakah mereka berani menarik benang kusut ini untuk menangkap aktor di balik pintu tertutup, termasuk anggota kepolisian dan anggota TNI di Kabupaten Kediri yang disebut-sebut turut menikmati bagian dari kue suap tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>7. Apakah Ini Sudah Cukup? </b>Apakah Polda Jatim dan Kejati Jatim merasa sudah "puas" dan tugas selesai hanya dengan dihukumnya tiga terdakwa ini? Apakah ada asumsi bahwa pihak lainnya "tidak perlu" diusut, ataukah memang ada sesuatu hal yang perlu "dijaga" sehingga penyelidikan dihentikan setengah jalan?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Integritas Penegakan Hukum di Jatim: </b>Terakhir<b>,</b> bagaimana nasib integritas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya di Jawa Timur? Jika kasus sebesar ini hanya berakhir pada tiga <i>kambing hitam</i> sementara dalang utamanya bebas, apakah ini sinyal bahwa hukum di Jawa Timur hanya dipilah dan dipilih serta tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat di Kabupaten Kediri kini menanti langkah konkret. Apakah perintah Majelis Hakim untuk memeriksa 161 Kades lainnya akan menyusul ketiga terdakwa, ataukah hanya menjadi kalimat mati dalam berkas putusan? <b>Satu hal yang pasti: rakyat Kediri berhak tahu kebenaran utuh di balik mahalnya harga sebuah jabatan perangkat desa.</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau keseluruhan dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Vonis 3 Kades Kediri Buka Kotak Pandora: Majelis Hakim Perintahkan Pemeriksaan 161 Kades Lainnya, Nasib MoU UNISMA dan Legitimasi Perda dan Perbup Dipertanyakan?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Vonis 3 Kades Kediri Buka Kotak Pandora: Majelis Hakim Perintahkan Pemeriksaan 161 Kades Lainnya, Nasib MoU UNISMA dan Legitimasi Perda dan Perbup Dipertanyakan?

Skandal Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Rp12 Miliar: Apakah Perda No. 4/2023 dan Perbup Kediri No. 49/2023 Hanya Topeng Legalisasi Korupsi?...

Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

17.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijVyCXzjxaN9WkHIeHJ2R2N6u-Zxg-NYkmnUy1sG59PyYGEt9noZYxOFsw3V1oyFz9lSzHJL0L03iM__f8xCsy8R0XFsswBNETNfzuGysTQv5PItf0rq_Rq7eNMEljI00EmxL_Vj2tmjkzFfLk5uAlyR8mc4jQ3xF4JYuYjilC_ynhfdwB8nHlGHINQEk/s640/4%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijVyCXzjxaN9WkHIeHJ2R2N6u-Zxg-NYkmnUy1sG59PyYGEt9noZYxOFsw3V1oyFz9lSzHJL0L03iM__f8xCsy8R0XFsswBNETNfzuGysTQv5PItf0rq_Rq7eNMEljI00EmxL_Vj2tmjkzFfLk5uAlyR8mc4jQ3xF4JYuYjilC_ynhfdwB8nHlGHINQEk/s320/4%20(1).jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Dari Rumah Makan Bu Lani 2 hingga Meja Hijau: Terungkap Instruksi "Tukar Guling" Suara Caleg DPRD Jatim dan DPR RI PDIP dengan Jabatan Desa, Sementara Kejaksaan, Polisi, Wartawan dan LSM Turut Menikmati Uang Suap Rp13,1 Miliar Tanpa Tersentuh Hukum</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div>Sebuah ironi hukum yang menyayat hati publik terungkap di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya. Tiga Kepala Desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri duduk sebagai terdakwa dengan ancaman vonis 7 hingga 9 tahun penjara. Mereka adalah Sutrisno, S.Pd., M.M. (Bendahara PKD Kediri), Imam Jamiin (Ketua PKD Kediri), dan Darwanto (Humas PKD Kediri).</div><div><br /></div><div>Mereka dituduh menerima suap totalnya sebesar Rp13,165 miliar dalam skandal rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa 25 Kecamatan se-Kabupaten Kediri pada September 2023 - Januari 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kediri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah membacakan tuntutan: 7 tahun untuk Imam dan Darwanto, serta 9 tahun plus denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp3,516 miliar untuk Sutrisno.</div><div><br /></div><div>Tapi anehnya, Penyidik Polda Jatim maupun JPU Kejari Kabupaten Kediri dan Kejati Jatim yang menyidangkan perkara ini TIDAK menjelaskan apalagi menyeret SIAPA pihak pemberi SUAP. Apakh mereka sulit dijelaskan atau memang tidak terjangkau hukum?</div><div><br /></div><div>Namun, di balik angka-angka hukuman tersebut, Tim Advokat terdakwa Sutrisno yaitu Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., MH. dan Dr. Dedi Muharman, SE., SH., M.Hum. membongkar sebuah <i>narasi</i> yang jauh lebih gelap: bahwa ketiga terdakwa ini dianggap hanyalah korban sistemik dari sebuah konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan Bupati, Staf Khusus, hingga  aparat penegak hukum.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Rekaman Memori dari Rumah Makan Bu Lani 2 di Kediri </b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhZqsHFOYHRpmY7oyVYDHF7DFbPcsHC-PUasB4Lh5n9SDgE1h_kolu3MlDBumf3GKWRJShkXOlcgILIkdtXMO5-yOpIRaG5py7SJw5Ct-E_s1tB6POu1_vmsPNJQHtjebZIck9bSL9AQtonoNsR_iWBQxmA87i92ERxj5UVkfR_kD4a6KvRRMfXl43_I/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhZqsHFOYHRpmY7oyVYDHF7DFbPcsHC-PUasB4Lh5n9SDgE1h_kolu3MlDBumf3GKWRJShkXOlcgILIkdtXMO5-yOpIRaG5py7SJw5Ct-E_s1tB6POu1_vmsPNJQHtjebZIck9bSL9AQtonoNsR_iWBQxmA87i92ERxj5UVkfR_kD4a6KvRRMfXl43_I/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Puncak ketegangan sidang dengan agenda pembacaan Pledoi terjadi saat Dr. Ruslie membacakan kutipan krusial dari BAP Terdakwa Imam Jamiin pada tanggal 8 Juli 2025. Kutipan ini membawa publik kembali ke awal Januari 2024, di sebuah ruang privat Rumah Makan Bu Lani 2, Simpang Lima Gumul Kediri.</div><div><br /></div><div>Dalam Pledoinya dijelaskan. Di sana, Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana dikabarkan memberikan "instruksi khusus" kepada perwakilan Kepala Desa. Bukan tentang pelayanan publik, melainkan transaksi politik.</div><div><br /></div><div>"Permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti," kata Bupati kala itu, sebagaimana dikutip dalam BAP. "Dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati tercapai."</div><div><br /></div><div>Apa keinginan Bupati tersebut? Dr. Ruslie merincinya dengan tegas: Semua Kepala Desa diperintahkan membantu mengkondisikan perolehan suara untuk:</div><div><ol><li>Caleg DPR RI PDI Perjuangan: Sdr. Pulung (Dapil Kediri, Tulungagung, Blitar).</li><li>Caleg DPRD Jatim PDI Perjuangan: Sdr. Woro Reni.</li></ol></div><div>Operasi politik kotor ini dikabarkan dikoordinir langsung oleh Sdr. Atta (Korlap) dan Sdr. Coco alias Andrian Prakoso (Staf Khusus Bupati).</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teori "Kambing Hitam": Siapa Sebenarnya yang Bersalah?</b></span></div><div><br /></div><div>Dr. Ruslie menggunakan argumen hukum yang tajam: Deelneming delicten (penyertaan). Jika menerima suap adalah kejahatan, maka memerintahkan, membiarkan, dan memfasilitasi kejahatan tersebut adalah dosa yang sama besarnya, bahkan lebih besar.</div><div><br /></div><div>"Apakah masuk akal Bupati tidak tahu?" tanyanya dalam pembelaan. Setiap tahap rekrutmen dilaporkan kepadanya. Perbup No. 49 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (6) memberikan hak penuh kepada Bupati untuk membatalkan pengangkatan jika ditemukan kecurangan. Namun, Bupati memilih diam. Bahkan, Kabag Hukum dan Kepala DPMP yang bersaksi pada 31 Maret 2026 mengakui adanya laporan rutin tersebut.</div><div><br /></div><div>"Berarti Camat, Kepala DPMPD, Kepala Bagian Hukum, dan Bupati Kediri telah melakukan pembiaran," dakwa Dr. Ruslie. "Mereka membiarkan kecurangan terjadi, lalu ketika terbongkar, hanya tiga orang ini (Sutrisno, Imam, Darwanto) yang dikorbankan untuk menutupi jejak semua pihak," kata Dr. Ruslie saat membacakan Pledoi setebal ratusan halaman kertas HVS </div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Daftar Hitam Para "Penikmat" yang Lolos dari Hukum</b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBwED8MdRssJKL8CG6-NaYPCyUwsHf90BMI22nC1iztXc6R7mHYviGzIWK_lzaDSrVnu5HNpzgNFsw8kDEnzPCFJuX-VaVNpNuR7NDxWAVGZgoklHQG_nS_NOg_ddxARWARUslQmvsaFyN3MWyyL3Ii-rYF3mbJcAE0F9sSPjtr8rqwwHVBcp7gyRSNI/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBwED8MdRssJKL8CG6-NaYPCyUwsHf90BMI22nC1iztXc6R7mHYviGzIWK_lzaDSrVnu5HNpzgNFsw8kDEnzPCFJuX-VaVNpNuR7NDxWAVGZgoklHQG_nS_NOg_ddxARWARUslQmvsaFyN3MWyyL3Ii-rYF3mbJcAE0F9sSPjtr8rqwwHVBcp7gyRSNI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Yang paling mengejutkan adalah bagian dari pledoi yang disampaikan Dr. Ruslie bahwa aliran dana suap tersebut tidak berhenti di tangan tiga Kades. Uang itu mengalir deras ke berbagai oknum yang kini tidur nyenyak tanpa gangguan hukum:</div><div><ul><li>Aparat Penegak Hukum: Disebutkan dalam Pledoinya nama "Johan" (oknum Kajari), Reskrim, Polres Kota dan Kabupaten </li><li>Media & LSM: Beberapa Wartawan dan aktivis LSM yang seharusnya mengawasi, justru disebut ikut menikmati bagian dari kue korupsi ini.</li><li>Otak Teknis: Sdr. Wahid Hasyim (dianggap otak pengaturan nilai ujian) dan Sdr. Mashudi.</li><li>Akademisi & Pihak Lain: dari pihak Unisma dan pihak terkait lainnya.</li></ul></div><div>"Mereka-mereka ini telah mengembalikan uang, lalu masalah dianggap selesai?. Padahal menurut Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014, pengembalian uang tidak menghapus sifat melawan hukum!" seru Dr. Ruslie tegas.</div><div><br /></div><div>Dr. Ruslie mengungkapkan, kehadiran saksi Andrian Dimas Prakoso (Coco), mantan Staf Khusus Bupati, yang menambah kecemasan. Meski mengaku hanya "memberi masukan", komunikasi intensifnya dengan terdakwa Sutrisno menunjukkan peran offside yang strategis sebagai jembatan kepentingan Bupati. Namun, ia tetap bebas sebagai saksi, bukan tersangka.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Besar yang Menggantung</b></span></div><div><br /></div><div>Sidang ini seolah menjadi panggung sandiwara seperti sebuah lirik lagu, di mana aktor figuran dihukum mati, sementara sutradara dan produsernya bertepuk tangan dari balkon VVIP. Apakah ini wajah keadilan di Kabupaten Kediri atau negeri ini? Ataukah bukti bahwa hukum masih bisa dibeli dan direkayasa oleh kekuasaan?</div><div><br /></div><div><b><span style="color: red; font-size: medium;">9 (Sembilan) Pertanyaan Penting Terkait Pihak-pihak yang Terlibat Sebagaimana Disebutkan Dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa</span></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWm40t9zCuHLCei60kvVQ-Y8pxL-t_wStRffU9Qkca_FABkRF37wHWBD6uEF1NIf03V1My1KmPsag-P0M9bJ3PBBCApZ7dlHa6_9MQS04Tzadi-Op68e3W_bdQtdPTW7pXmKs9M4vQY0aZWIInSr0juMojIL1b2U0uvavmkOA8QqiQOWAJ8dPfwFfyXI/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWm40t9zCuHLCei60kvVQ-Y8pxL-t_wStRffU9Qkca_FABkRF37wHWBD6uEF1NIf03V1My1KmPsag-P0M9bJ3PBBCApZ7dlHa6_9MQS04Tzadi-Op68e3W_bdQtdPTW7pXmKs9M4vQY0aZWIInSr0juMojIL1b2U0uvavmkOA8QqiQOWAJ8dPfwFfyXI/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Untuk menguji kebenaran materiil dan menuntut keadilan yang sesungguhnya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang ditunggu publik untuk dijawab oleh pihak-pihak terkait:</div><div><br /></div><div><b>1. Untuk Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana:</b></div><div>Apakah pertemuan di RM Bu Lani 2 benar-benar terjadi seperti yang tertuang dalam BAP Imam Jamiin yang dibacakan dalam pledoi terdakwa Sutrisno? Jika tidak pernah memerintahkan "tukar guling" jabatan perangkat desa dengan suara Caleg PDIP, mengapa Bupati tidak memanggil ketiga Kades tersebut untuk klarifikasi terbuka sebelum mereka ditangkap? Apakah proses rekrutmen cacat hukum adalah bentuk persetujuan terselubung?</div><div><br /></div><div><b>2. Terkait Perda dan Perbup:</b></div><div>* Apakah keluarnya Perda Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa tanggal 12 September 2023 dan Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pembahasan akademik? Atau karena ada kaitannya dengan kehadiran ketiga terdakwa menemui Kepada kepala Dinas DPMPD pada Agustus 2024 yang meminta agar Bupati segera mengeluarkan Perda dan Perbup?</div><div><br /></div><div>* Apakah keluarnya Perda Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa tanggal 12 September 2023 dan Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah bagian dari keterangan Imam Jamiin di BAP pada tanggal 8 Juli 2025 pada halaman 20 seperti yang disampaikan terdakwa dalam Pledoinya?</div><div><br /></div><div><b>3. Untuk Staf Khusus Bupati (Andrian Prakoso/Coco) dan Korlap (Atta):</b></div><div>Sebagai koordinator lapangan yang ditunjuk Bupati, apakah tugas Stafsus Bupati termasuk untuk "mengkondisikan suara" yang di emban adalah bentuk suap politik terselubung? Mengapa Stafsus Bupati yang aktif berkomunikasi dengan terdakwa Sutrisno hanya berstatus saksi, padahal sebagai salah satu ujung tombak eksekusi perintah Bupati?</div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_zvW_3EG3oUtK4-Rwr4p9yeHDZmNtgHwMwzwbfyv_YJJCia7bLi6GQ902xpNrlVNs1yaQotfo7bu2uM8EqUSbR8d66ZHEAWVgtK5s2K6WCeuQNbBXB7XJDSqHMBwD-_3L4xeDdKhMDUTkv7nf9PmTx6fOW2PaZ0BcpELMXSlQ_YT7rqu1Xm-h5_Yau0U/s640/7%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_zvW_3EG3oUtK4-Rwr4p9yeHDZmNtgHwMwzwbfyv_YJJCia7bLi6GQ902xpNrlVNs1yaQotfo7bu2uM8EqUSbR8d66ZHEAWVgtK5s2K6WCeuQNbBXB7XJDSqHMBwD-_3L4xeDdKhMDUTkv7nf9PmTx6fOW2PaZ0BcpELMXSlQ_YT7rqu1Xm-h5_Yau0U/w640-h360/7%20(1).jpg" width="640" /></a></div></b></div><div><b>4. Untuk pihak Kejaksaan (Sdr. Johan),</b> <b>Polri, dan Aparat Keamanan lainnya:</b></div><div>Benarkah ada pihak Kejaksaan, Polres Kota, dan Polres Kabupaten Kediri yang menerima bagian dari dana Rp13,1 miliar? Jika ya, mengapa nama-nama mereka tidak pernah muncul dalam dakwaan termasuk dalam persidangan? Apakah institusi penegak hukum di Kediri dilindungi sehingga tidak terurai dalam dakwaan termasuk tidak dihadirkan dalam persidangan karena tidak ada BAP?</div><div><b><br /></b></div><div><b>5. Untuk "Otak Pengatur Nilai" (Wahid Hasyim & Mashudi):</b></div><div>Siapa sebenarnya sosok di balik layar yang mengatur skor ujian CAT agar calon tertentu lolos? Benarkah Wahid Hasyim dan Mashudi sebagaimana disebutkan dalam pledoi terdakwa adalah dalang teknis manipulasi data?, mengapa mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah mereka memiliki perlindungan khusus yang terlalu kuat untuk disentuh hukum?</div><div><b><br /></b></div><div><b>6. Untuk Wartawan dan LSM yang Terlibat</b>:</div><div>Apakah benar ada pihak Wartawan/media dan aktivis LSM yang menerima "amplop" dari dana suap ini untuk membungkam pemberitaan yang mendukung proses rekayasa tersebut? Bagaimana profesi mulia bisa terjebak dalam komplotan korupsi yang menjual masa depan desa demi uang haram? </div><div><b><br /></b></div><div><b>7. Terkait Pengembalian Uang </b></div><div>* Apakah aliran uang korupsi yang mengalir ke bebagai pihak di Kediri akan dikembalikan andai saja kasus ini tidak sampai ke Pengadilan? Atau Para Kepala Desa akan menjadi bagian ATM bulanan?</div><div><br /></div><div>* Mengapa penyidik Polda Jatim menganggap kasus "selesai" hanya karena sejumlah pihak telah mengembalikan uang setelah kasus ini masuk penyidikan dan bahkan setelah persidangan? </div><div><br /></div><div>* Apakah prinsip hukum "pengembalian uang tidak menghapus pidana" setelah Penyidik atau persidangan yang ditegaskan Mahkamah Agung tidak berlaku bagi pihak-pihak berpower di Kediri?</div><div><b><br /></b></div><div><b>8. Untuk Masa Depan Demokrasi Desa:</b></div><div>Jika tiga pengurus PKD ini dihukum berat sebagai kambing hitam sementara dalang politiknya bebas, apakah ini sinyal bahwa setiap Kepala Desa di Indonesia boleh diperlakukan sebagai alat tukar politik praktis? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas 320 perangkat desa yang diangkat secara tidak sah sesuai fakta persidangan—apakah mereka akan diberhentikan massal, atau dibiarkan menjabat hasil dari transaksi kotor tersebut?</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfnELqMzAFfpZaBWVxG0yINys90j0i9FtdYEfuWhrRuP9TZKPugogqZ9bGABpvsR-PBE09ZbzCCU0IjJHtBni5MdwpbMNuIvm120fTHP4SUJijlMWTq9aoCvSdSoeNGFcJHlZKe_3LZ6skJbAocwB3fQgzH8rlgrQ2m9V_5KwplkWagpjkTYJk9rVAoRo/s320/IMG_20260415_005019%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="136" data-original-width="320" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfnELqMzAFfpZaBWVxG0yINys90j0i9FtdYEfuWhrRuP9TZKPugogqZ9bGABpvsR-PBE09ZbzCCU0IjJHtBni5MdwpbMNuIvm120fTHP4SUJijlMWTq9aoCvSdSoeNGFcJHlZKe_3LZ6skJbAocwB3fQgzH8rlgrQ2m9V_5KwplkWagpjkTYJk9rVAoRo/w640-h272/IMG_20260415_005019%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div></div><div style="text-align: justify;"><div><b>9. Terkait Proses Hukum Selanjutnya oleh Polda Jatim:</b></div><div>* Mengapa Polisi "Tidur" saat proses hukum dalam perkara ini sudah menjelang vonis/putusan tetapi tidak ada pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat?</div><div><div><br /></div><div>* Apa Tindakan Polda Jatim Terhadap Anggotanya yang Disebut dalam Pledoi?</div><div>Dalam pledoi, pengacara secara eksplisit menyebut adanya keterlibatan anggota dari Reskrim dan Polres (Kota maupun Kabupaten) yang menerima aliran dana suap. Apakah Kapolda Jatim telah memerintahkan adanya audit internal (Propam) atau pembentukan Tim Khusus untuk mengusut tuntas nama-nama  tersebut? Ataukah Polda Jatim akan membiarkan anggotanya "dilindungi" dengan dalih pengembalian uang tanpa proses pidana?</div><div><br /></div><div>* Apakah Ada Intervensi Atasan dalam Penyidikan Kasus Ini?</div><div>Mengingat kasus ini menyeret nama Bupati dan staf khususnya, apakah ada indikasi atau dugaan intervensi dari pihak tertentu  yang menghambat penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jatim untuk mengungkap dalang utama? Mengapa penyidikan terlihat hanya fokus pada "ikan kecil" (Kades) sementara "paus" (oknum aparat dan politisi) dibiarkan lepas?</div><div><br /></div><div>* Bagaimana Polda Menyikapi Dugaan Transaksi Politik Terstruktur?</div><div>Pledoi mengungkapkan adanya instruksi langsung dari Bupati untuk menukar jabatan dengan suara Caleg tertentu, yang dikoordinir oleh Staf Khusus. Apakah ini termasuk tindak pidana politik (money politics) yang sistematis?. Apakah Polda Jatim akan mengembangkan kasus ini menjadi penyelidikan terpisah terkait tindak pidana pemilihan umum dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, ataukah membiarkannya hanya sebagai kasus korupsi biasa?</div><div><br /></div><div>* Siapa yang Melindungi "Otak Pengatur Nilai" dan Oknum LSM/Wartawan?</div><div>Pengacara terdakwa menyebutkan nama-nama spesifik seperti seseorang/oknum wartawan, LSM, dan sosok "Wahid Hasyim" serta "Mashudi" sebagai bagian dari jaringan. Mengapa pihak-pihak sipil dan non-ASN yang terlibat aktif dalam mafia rekrutmen tidak dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polri? Apakah ada ketakutan untuk membongkar jaringan yang lebih luas?</div><div><br /></div><div>* Apakah Polda Jatim Siap Meminta Maaf kepada Publik Jika Terbukti Anggotanya Terlibat?</div><div>Jika nantinya terbukti melalui pengembangan sidang atau audit independen bahwa anggota Polri di wilayah Kediri benar-benar menerima suap dari dana Rp13,1 miliar tersebut, apakah Kapolda Jatim berkomitmen untuk memecat tidak hormat anggotanya tersebut dan meminta maaf kepada publik atas rusaknya citra institusi Polri di Jawa Timur?</div><div><br /></div><div>* Langkah Konkret Apa yang Akan Diambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Rakyat?</div><div>Skandal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Kediri dikendalikan oleh "mafia" yang melibatkan eksekutif dan aparat keamanan. Langkah konkret apa yang akan diambil Polda Jatim bersama KPK untuk melakukan pembersihan total (sweeping) di lingkungan Polres/Polresta Kediri dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Timur?</div></div><div><br /></div><div>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div><br /></div><div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

Dari Rumah Makan Bu Lani 2 hingga Meja Hijau: Terungkap Instruksi "Tukar Guling" Suara Caleg DPRD Jatim dan DPR RI PDIP dengan Jab...

Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

15.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_W5goR3KuPd-3BdKmjAxJ35OAgJh8yMILmt8nKePrMzg3jNnlol7FwdD8zOtwk9tvjUCoAdEpWG8Sd2j7x4ma6RL0dKlurQS5afvRIfVHQx7SxAktChGaElRCCcWT2sqhNwYun6sXWqGJHRFEv9R9UMorvSevDrSrQu5uw89nW7dg99flCceacT6JiM/s320/2%20(3).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_W5goR3KuPd-3BdKmjAxJ35OAgJh8yMILmt8nKePrMzg3jNnlol7FwdD8zOtwk9tvjUCoAdEpWG8Sd2j7x4ma6RL0dKlurQS5afvRIfVHQx7SxAktChGaElRCCcWT2sqhNwYun6sXWqGJHRFEv9R9UMorvSevDrSrQu5uw89nW7dg99flCceacT6JiM/s1600/2%20(3).jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Pengacara Ungkap BAP Kunci: "Bupati Minta Suara Caleg PDIP Ditukar dengan Pengangkatan Perangkat Desa", Sementara Oknum Kejaksaan, Polisi, hingga Wartawan Diduga Nikmati Aliran Dana Tapi Luput dari Hukum</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menjadi saksi bisu atas salah satu skandal korupsi terbesar di tingkat akar rumput tahun ini. Dalam sidang pembacaan pledoi atau pembelaan akhir terhadap kasus rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa se-Kabupaten Kediri, tim advokat terdakwa membongkar fakta-fakta yang selama ini tertutup rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat tiga kepala desa pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri ini melibatkan aliran dana suap fantastis sebesar Rp13,165 miliar. Ketiga terdakwa tersebut adalah Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kades Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih & Bendahara PKD), Imam Jamiin (Kades Kalirong, Kec. Tarokan & Ketua PKD), dan Darwanto (Kades Pojok, Kec. Wates & Humas PKD). Mereka didakwa menerima suap dalam proses rekrutmen yang berlangsung pada September 2023 hingga Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Kediri menuntut ketiganya dengan hukuman berat. Terdakwa Imam Jamiin dan Darwanto masing-masing dituntut pidana penjara 7 tahun, denda Rp600 juta (subsider 150 hari kurungan), serta kewajiban membayar uang pengganti (Imam: Rp108 juta, Darwanto: Rp96 juta). Sementara itu, Sutrisno mendapat tuntutan paling berat: 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti mencapai Rp3,516 miliar. Ketiganya dijerat pasal berlapis: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, atau alternatifnya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Baru jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Ledakan Fakta dalam Pledoi: Arahan Khusus dari Bupati</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9F47V-VE0LdJjpxbfEecFd8rXboJj5doRNBerW2qVj6C6m5aeFNdA_I2GFZDt8CMYK4samNLpmQ3rANzRFfRP-aF-MywKJsWG5pkWgzF2_WzNxLEgzzPB2c8YsfJX6av3DJoxEU4xbxlreZnjClrFfZjhBLyq2DlpAs6uit5Am-fUmT2sg1CDnmV4EBw/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9F47V-VE0LdJjpxbfEecFd8rXboJj5doRNBerW2qVj6C6m5aeFNdA_I2GFZDt8CMYK4samNLpmQ3rANzRFfRP-aF-MywKJsWG5pkWgzF2_WzNxLEgzzPB2c8YsfJX6av3DJoxEU4xbxlreZnjClrFfZjhBLyq2DlpAs6uit5Am-fUmT2sg1CDnmV4EBw/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang menjadi semakin panas ketika Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., MH. (Dosen FH Untag Surabaya) dan Dr. Dedi Muharman, SE., SH., M.Hum. selaku tim advokat Sutrisno, membacakan pledoi yang mengungkap keterlibatan pejabat tinggi daerah. Dr. Ruslie menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dilihat hanya dari kacamata ketiga terdakwa, melainkan harus dilihat secara utuh mulai dari percepatan penerbitan Perda/Perbup, pertemuan pengkondisian, hingga pasca ujian CAT (Computer Assisted Test).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Puncak dari pembelaan tersebut adalah pengungkapan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa Imam Jamiin tertanggal 8 Juli 2025 halaman 20 angka 77. Dr. Ruslie membacakan kesaksian Imam Jamiin yang juga dibenarkan di persidangan mengenai arahan khusus yang diterima sekitar awal Januari 2024 di Rumah Makan Bu Lani 2, area Simpang Lima Gumul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati," demikian bunyi inti arahan tersebut yang disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana kepada perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Kediri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Ruslie merinci lebih lanjut isi BAP tersebut: "Bahwa Saya mendapatkan Arahan dan Instruksi Khusus yang disampaikan oleh Bupati Kediri Sdr. Anindito Himawan Pramana... yang isinya bahwa permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati tercapai yakni semua Kepala Desa di Kabupaten Kediri membantu mengkondisikan perolehan suara Caleg DPR RI PDI Perjuangan atas nama Sdr. Pulung dari Dapil Kediri Kabupaten dan Kota, Tulungagung, Blitar Kabupaten dan Kota dan Caleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai PDI Perjuangan Sdr. Woro Reni dan dalam pelaksanaanya dikoordinir oleh Sdr. Atta selaku Korlap dan Sdr. Coco alias Andrian Prakoso selaku Staf Khusus Bupati."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teori Penyertaan dan Pembiaran Sistemik</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_-bVy0sYa_TBQ749ZqXxHVi1RulEfscROE4XwwNdLThnjD55kGgAYCKBXxR__IFcfzWbbTn2yFfPj_OB0RSufYVvbA12OMw_-xHkm7WBSY8uEZ5kPP7bOacKUFYlCs6fs9PIYJifzqSXWzrRED9KMJkMVMg48R4BSHMsjukcs3sptDXTxF7XZZi4qw1c/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_-bVy0sYa_TBQ749ZqXxHVi1RulEfscROE4XwwNdLThnjD55kGgAYCKBXxR__IFcfzWbbTn2yFfPj_OB0RSufYVvbA12OMw_-xHkm7WBSY8uEZ5kPP7bOacKUFYlCs6fs9PIYJifzqSXWzrRED9KMJkMVMg48R4BSHMsjukcs3sptDXTxF7XZZi4qw1c/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi fakta tersebut, Dr. Ruslie menerapkan teori hukum Deelneming delicten (penyertaan). Ia berargumen bahwa jika ini dianggap kejahatan, maka bukan hanya pelaku lapangan yang bersalah, tetapi juga mereka yang menyuruh, turut serta, atau memberikan kesempatan terjadinya kejahatan sesuai Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apalagi Bupati Kediri sebenarnya dapat membatalkan pengisian perangkat desa, sebagaimana ketentuan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 38 ayat (6)," tegas Dr. Ruslie.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, pembela menyoroti ketidakmungkinan Bupati tidak mengetahui kecurangan ini, mengingat setiap tahapan wajib dilaporkan kepadanya. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Kabag Hukum dan Kepala DPMPD Pemkab Kediri pada 31 Maret 2026. "Berarti Camat, Kepala DPMPD, Kepala Bagian hukum dan Bupati Kediri, telah melakukan pembiaran karena sampai saat inipun tidak melakukan tindakan apapun terhadap hasil pengisian perangkat desa yang penuh kecurangan ini, kecuali hanya memberhentikan sementara terhadap Terdakwa. Dengan begitu tiga orang Terdakwa ini sengaja dikorbankan," ungkap Dr. Ruslie dengan nada tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Advokat juga menyinggung soal uang hasil kejahatan yang mengalir ke oknum pejabat tertentu yang якобы sudah mengembalikan uang sehingga kasus dianggap selesai. "Padahal konsep dan ketentuannya jelas. Menurut KUHP Nasional pengembalian bukan penghapus pidana. Merujuk Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Siapa yang Lolos dari Jerat Hukum?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Ruslie mengkritik keras jalannya penyidikan yang dinilai tidak tuntas. Menurutnya, pemanggilan 23 camat kurang relevan dibandingkan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengurus PKD tingkat kabupaten namun tidak pernah dipanggil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Padahal kehadiran mereka-mereka ini sangat penting. Tanpa kehadiran mereka substansi penegakan hukum dalam mencari kebenaran materiil menjadi kabur," katanya, sembari menyebut nama-nama seperti Johan (oknum Kajari), Reskrim, Polres, Wartawan, LSM, dan pihak terkait lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga diarahkan kepada Andrian Dimas Prakoso (alias Coco), mantan Staf Khusus Bupati Kediri, yang hadir sebagai saksi pada 7 April 2026. Meski mengaku tugasnya hanya memberi masukan, saksi ini aktif berkomunikasi dengan terdakwa Sutrisno. "Sehingga apa yang dilakukan oleh saksi/Stafsus sudah offside diluar tugasnya sebagai stafsus... dapat dimaknai bukan hubungan dan komunikasi biasa mengingat jabatannya yang sangat strategis sebagai penghubung kepentingan antara Bupati kediri dengan," tegas Dr. Ruslie.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam penutup pledoinya, Dr. Ruslie menyimpulkan bahwa sidang ini seolah hanya mengorbankan Sutrisno, Imam Jamiin, dan Darwanto, sementara pihak lain yang menikmati hasil kejahatan luput. "Misalnya pihak-pihak/oknum dari Unisma, LSM, Media/wartawan, Polres Kabupaten, Polres kota, Kejaksaan, sdr Wahid Hasyim/otak pengaturan nilai, sdr Mashudi, dan semua yang terlibat," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Kritis: Menuntut Kejelasan Peran Pejabat Tinggi dan Oknum Penegak Hukum</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVx2_f6N4bt-l_v_eGIIGzXjQL2Ot_87JktWArnGLJJ0XM8hmF2Z-dQvjTxI9f-DlXu9mV1aeHY3yKYi6jsSY4wAbVS2VuA2GA3a087f5-Cw7Rln-Kp5y2tsQhV1KdXjt3QsJItga4c2HQrcebw7yPnY9Wu7ZzQDm9TAImb7ahd6D3CM8MkBPvm5_WnjY/s640/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVx2_f6N4bt-l_v_eGIIGzXjQL2Ot_87JktWArnGLJJ0XM8hmF2Z-dQvjTxI9f-DlXu9mV1aeHY3yKYi6jsSY4wAbVS2VuA2GA3a087f5-Cw7Rln-Kp5y2tsQhV1KdXjt3QsJItga4c2HQrcebw7yPnY9Wu7ZzQDm9TAImb7ahd6D3CM8MkBPvm5_WnjY/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat terbongkarnya jaringan yang melibatkan eksekutif daerah dan aparat penegak hukum, Wartawan dan LSM, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh publik dan penegak hukum baik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terutama Polda Jatim </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Terkait Peran Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana:</b></div><div style="text-align: justify;">* Apakah benar Bupati memberikan instruksi politis untuk menukar pengangkatan perangkat desa dengan dukungan suara bagi Caleg PDIP (Sdr. Pulung dan Sdr. Woro Reni)? Jika ya, mengapa Bupati tidak ditetapkan sebagai tersangka utama atau minimal diperiksa sebagai saksi kunci sesuai teori penyertaan (deelneming)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa Bupati tidak menggunakan hak vetonya sesuai Perbup No. 49 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (6) untuk membatalkan rekrutmen yang penuh kecurangan tersebut, padahal ia menerima laporan setiap tahapan? Apakah diamnya beliau merupakan bentuk persetujuan terselubung?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Terkait Staf Khusus Bupati (Andrian Prakoso/Coco) dan Korlap (Atta):</b></div><div style="text-align: justify;">* Apa peran konkret Sdr. Coco (Stafsus) dan Sdr. Atta (Korlap) dalam mengoordinasikan "transaksi politik" ini? Mengapa komunikasi intensif mereka dengan pengurus PKD dianggap wajar padahal desa adalah entitas otonom yang bukan perangkat daerah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah Stafsus Bupati bertindak sebagai perantara utama dalam distribusi dana suap dari calon perangkat desa ke partai politik atau oknum tertentu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Terkait Oknum Penegak Hukum dan Aparat (Kejaksaan, Polri, Wartawan):</b></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa nama-nama seperti "Johan" (oknum Kajari), oknum Reskrim, oknum Polres, serta wartawan dan LSM yang disebut menerima aliran dana tidak pernah dihadirkan ke persidangan? Apakah pengembalian uang oleh oknum-oknum ini otomatis menghapus tindak pidana mereka sesuai yurisprudensi MA?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah ada "kartu bebas" bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam skandal ini, sehingga mereka kebal dari proses hukum meskipun terbukti menerima bagian dari uang suap Rp13,1 miliar?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Terkait Otak Pengatur Nilai (Wahid Hasyim & Mashudi):</b></div><div style="text-align: justify;">*  Siapa sebenarnya Sdr. Wahid Hasyim yang disebut sebagai "otak pengaturan nilai" dan Sdr. Mashudi? Mengapa mereka yang diduga memegang kendali teknis kecurangan ujian CAT justru lepas dari jeratan hukum sementara para Kepala Desa di lapangan dihukum berat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah sistem rekrutmen perangkat desa di Kediri memang dirancang sejak awal untuk dikomersialisasi oleh segelintir oknum yang memiliki akses ke Bupati dan aparat keamanan?</div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFw-fy8bKyemQfAR_WMBrkAoeapjF0wAdJp6xFDDo8TINivrh-sj7S0Ll0pGNDgHoqp5aQBKJUq1nS5j9PjN5A6vla3cMSLMdaHBrbgWZHzR6dnqUht_uxsmYJMuAymR1L5YhYaITq_pRjm9B7gay9_-hNKjqvHCJLFilQpzaT0L9pDXRAXjS8Jog40KA/s640/7%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFw-fy8bKyemQfAR_WMBrkAoeapjF0wAdJp6xFDDo8TINivrh-sj7S0Ll0pGNDgHoqp5aQBKJUq1nS5j9PjN5A6vla3cMSLMdaHBrbgWZHzR6dnqUht_uxsmYJMuAymR1L5YhYaITq_pRjm9B7gay9_-hNKjqvHCJLFilQpzaT0L9pDXRAXjS8Jog40KA/s320/7%20(1).jpg" width="320" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Keadilan bagi Terdakwa:</b></div><div style="text-align: justify;">* Apakah adil jika Sutrisno, Imam Jamiin, dan Darwanto divonis sebagai "kambing hitam" yang menanggung seluruh beban pidana dan uang pengganti, sementara para pemberi perintah (order giver) dan penerima manfaat di level atas tetap bebas berkeliaran?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Bagaimana jaminan bahwa uang pengganti Rp3,516 miliar yang dibebankan kepada Sutrisno benar-benar mencerminkan kerugian negara, padahal dana tersebut allegedly tersebar ke puluhan oknum pejabat, partai, dan aparat yang belum tersentuh hukum?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Proses Hukum Selanjutnya oleh Polda Jatim:</b></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa Polisi "Tidur" saat proses hukum dalam perkara ini sudah menjelang vonis/putusan tetapi tidak ada pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="text-align: justify;"><div><br /></div><div>* Apa Tindakan Polda Jatim Terhadap Anggotanya yang Disebut dalam Pledoi?</div><div>Dalam pledoi, pengacara secara eksplisit menyebut adanya keterlibatan anggota dari Reskrim dan Polres (Kota maupun Kabupaten) yang menerima aliran dana suap. Apakah Kapolda Jatim telah memerintahkan adanya audit internal (Propam) atau pembentukan Tim Khusus untuk mengusut tuntas nama-nama  tersebut? Ataukah Polda Jatim akan membiarkan anggotanya "dilindungi" dengan dalih pengembalian uang tanpa proses pidana?</div><div><br /></div><div>* Apakah Ada Intervensi Atasan dalam Penyidikan Kasus Ini?</div><div>Mengingat kasus ini menyeret nama Bupati dan staf khususnya, apakah ada indikasi atau dugaan intervensi dari pihak tertentu  yang menghambat penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jatim untuk mengungkap dalang utama? Mengapa penyidikan terlihat hanya fokus pada "ikan kecil" (Kades) sementara "paus" (oknum aparat dan politisi) dibiarkan lepas?</div><div><br /></div><div>* Bagaimana Polda Menyikapi Dugaan Transaksi Politik Terstruktur?</div><div>Pledoi mengungkapkan adanya instruksi langsung dari Bupati untuk menukar jabatan dengan suara Caleg tertentu, yang dikoordinir oleh Staf Khusus. Apakah ini termasuk tindak pidana politik (money politics) yang sistematis?. Apakah Polda Jatim akan mengembangkan kasus ini menjadi penyelidikan terpisah terkait tindak pidana pemilihan umum dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, ataukah membiarkannya hanya sebagai kasus korupsi biasa?</div><div><br /></div><div>* Siapa yang Melindungi "Otak Pengatur Nilai" dan Oknum LSM/Wartawan?</div><div>Pengacara terdakwa menyebutkan nama-nama spesifik seperti seseorang/oknum wartawan, LSM, dan sosok "Wahid Hasyim" serta "Mashudi" sebagai bagian dari jaringan. Mengapa pihak-pihak sipil dan non-ASN yang terlibat aktif dalam mafia rekrutmen tidak dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polri? Apakah ada ketakutan untuk membongkar jaringan yang lebih luas?</div><div><br /></div><div>* Apakah Polda Jatim Siap Meminta Maaf kepada Publik Jika Terbukti Anggotanya Terlibat?</div><div>Jika nantinya terbukti melalui pengembangan sidang atau audit independen bahwa anggota Polri di wilayah Kediri benar-benar menerima suap dari dana Rp13,1 miliar tersebut, apakah Kapolda Jatim berkomitmen untuk memecat tidak hormat anggotanya tersebut dan meminta maaf kepada publik atas rusaknya citra institusi Polri di Jawa Timur?</div><div><br /></div><div>* Langkah Konkret Apa yang Akan Diambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Rakyat?</div><div>Skandal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Kediri dikendalikan oleh "mafia" yang melibatkan eksekutif dan aparat keamanan. Langkah konkret apa yang akan diambil Polda Jatim bersama KPK untuk melakukan pembersihan total (sweeping) di lingkungan Polres/Polresta Kediri dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Timur?</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

Pengacara Ungkap BAP Kunci: "Bupati Minta Suara Caleg PDIP Ditukar dengan Pengangkatan Perangkat Desa", Sementara Oknum Kejaksaan,...

BERITAKORUPSI.CO

KATEGORI

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri: Pledoi Bongkar Dalang Sebenarnya Dibalik "Perintah Lisan": PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam

Misteri "Perintah Lisan" di Balik Skandal Pembebasan Lahan Jalan Tol Bandara Kediri Terungkap; Diruang Sidang PH Terdakwa Menyebut Direktur PT SKA dan Karyawan PT Gudang Garam , Dua Karyawan Jadi Kambing Hitam?

Drama Sidang OTT KPK Ponorogo: Saksi Ungkap Aliran Dana Partai Rp16 Miliar, Kisah "Pinjaman" Tanpa Kwitansi yang Menggelikan

Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

Vonis 3 Kades Kediri Buka Kotak Pandora: Majelis Hakim Perintahkan Pemeriksaan 161 Kades Lainnya, Nasib MoU UNISMA dan Legitimasi Perda dan Perbup Dipertanyakan?

Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

POSTINGAN POPULER

REGIONAL

PIDANA UMUM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI