Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Rp4,302 M: Yudi Rahmawan (Wadir) Divonis 5 Tahun dan Terdakwa Reni (Staf Keuangan dan Data SKTM) 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1z2J4ZJO7SkiuK6meUiXi2oj6n3qUCnb2PJA1eujEyDmMLHldMxDteNhtK8MLg7X2QOeSH4ZNUo0-mT0nrVbZ7HEd6Ijhc5iFL6KhlOotci44EnmBOa06iXsGbClSxDlZvm6NoQvP7C7H4fo78vSqZSQyT-qjDu9zNKJ4hOAGmrEXhNbPelPr9d-D470/s1280/IMG20260518143341_01.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1z2J4ZJO7SkiuK6meUiXi2oj6n3qUCnb2PJA1eujEyDmMLHldMxDteNhtK8MLg7X2QOeSH4ZNUo0-mT0nrVbZ7HEd6Ijhc5iFL6KhlOotci44EnmBOa06iXsGbClSxDlZvm6NoQvP7C7H4fo78vSqZSQyT-qjDu9zNKJ4hOAGmrEXhNbPelPr9d-D470/w640-h360/IMG20260518143341_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Majelis Hakim Memvonis Terdakwa Yudi Rahmawan Selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tulungagung sama dengan tuntutan JPU. Namun Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti jauh lebih besar dari tuntutan JPU</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap dua terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam skandal korupsi menyalahgunakan dana pelayanan kesehatan dari masyarakat tidak mampu yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) di RSUD dr. Iskak Tulungagung tahun 2021-2024 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964 dari total Rp19 miliar lebih, pada sidang yang berlangsung, Senin, 18 Mei 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua Terdakwa itu adalah Yudi Rahmawan selaku mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung dan Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung (perkara terpisah) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pembacaan Putusan dibacakan Majelis Hakim  di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 18 Mei 2026  yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH dan Athoillah, SH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri JPU Kejari Tulungagung, yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH. Sedangkan Terdakwa Reni didampingi Tim Advokat-nya, Ilham Tantowi, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan </b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTSmhKaB2YvsTi-FYRsqX3GAnKZYUWT1a2nSGGwP5aj4ipCwFlNwhr2GfhcQzl8OP-w3VFbIJuTrP0-SRPCuXRLozqFDNbxUBQiS1duUYbYKIfeZuzab73SrFwe6lyfQCYZgw5HVOYwrd9U-HV8njPsASN0C40-Lu9lvW9Dr3T0Pa10R3JNSgYFV06U8/s4160/IMG20260518142020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTSmhKaB2YvsTi-FYRsqX3GAnKZYUWT1a2nSGGwP5aj4ipCwFlNwhr2GfhcQzl8OP-w3VFbIJuTrP0-SRPCuXRLozqFDNbxUBQiS1duUYbYKIfeZuzab73SrFwe6lyfQCYZgw5HVOYwrd9U-HV8njPsASN0C40-Lu9lvW9Dr3T0Pa10R3JNSgYFV06U8/w640-h360/IMG20260518142020.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak seluruh keterangan Terdakwa Yudi Rahmawan karena tidak dapat dibuktikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dana pelayanan yang terkumpul pada tahun 2021-2024 adalah sebesar Rp19 miliar yang seharusnya disetorkan ke kas RSUD dr. Iskak tetapi yang disetorkan hanya Rp15 miliar sehingga selisih Rp4.302.053.964 yang tidak disetorkan. Dan selisih uang itu disetorkan oleh terdakwa Reni Budi Kristanti kepada Terdakwa Yudi Rahmawan dan pihak-pihak lain. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga Majelis Hakim menolak tuntutan JPU terhadap terdakwa Yudi Rahmawan  untuk membayar uang pengganti sebesar RpRp2.468.623.250</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Yudi Rahmawan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp3,935.000.000 dengan memperhitungkan dengan uang sebesar Rp50 juta yang dititipkan kepada Kejaksaan.  Majelis Hakim juga menolak tuntutan JPU terhadap terdakwa Reni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.682.430.714. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Reni diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21 juta yang diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan kepada Kejaksaan dan memerintahkan JPU untuk menyetorkan ke kas RSUD </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf (a), (c) dan huruf (d) Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teka-Teki "Pihak Lain" yang Belum Terungkap</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc8G3nolF6dAA130fghlW8Wla44m3-IZkECiPHYcPUF3iwiiSsKZ5sq6qHz6o-hTlY6VoYDazZKv_HZOVRKLS6vLRqvulR_0A3Tu8SR7aMa3nzYs0bb5ITxZZ-jp5la2Wn88xP2xk1iqowoR4InAVP3HJl7KsSlq0fL3DKnj3ASrIporOUkoMQgNsXv1c/s3984/1779087587153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc8G3nolF6dAA130fghlW8Wla44m3-IZkECiPHYcPUF3iwiiSsKZ5sq6qHz6o-hTlY6VoYDazZKv_HZOVRKLS6vLRqvulR_0A3Tu8SR7aMa3nzYs0bb5ITxZZ-jp5la2Wn88xP2xk1iqowoR4InAVP3HJl7KsSlq0fL3DKnj3ASrIporOUkoMQgNsXv1c/w640-h296/1779087587153.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi sorotan tajam dalam putusan ini adalah pernyataan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya "pihak-pihak lain" yang terlibat dalam aliran dana korupsi SKTM ini. Namun, nama-nama tersebut tidak dirinci dalam putusan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini menimbulkan spekulasi publik: Apakah "pihak lain" tersebut adalah pegawai RSUD dr. Iskak lainnya yang sudah diperiksa dan dihadirkan dipersidangan dan terbukti turut menikmati potongan dana dari masyarakat miskin? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak keterangan terdakwa Yudi Rahmawan dalam persidangan yang mengatakan bahwa uang disetorkan kepada Direktur tetapi tidak dapat membuktikannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun terkait “Pihak-Pihak Lain” yang tidak dirinci secara eksplisit dalam amar putusan ini berpotensi menghambat upaya pemulihan aset negara secara tuntas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Vonis Pidana Penjara Terhadap 2 Terdakwa</b></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yudi Rahmawan dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 subsider 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.935.000.0000 dikompensasikan dengan uang sebesar Rp50 juta yang dititipkan kepada Kejaksaan dengan Subsider 4 tahun penjara </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga menyatakan, satu SHM yang diserahkan terdakwa kepada JPU yang dapat dijual setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan melibatkan ahli untuk menghitung nilai jualnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman yang dijatuhkan  Majelis Hakim terhadap Terdakwa Reni Budi Kristanti (perkara terpisah) adalah pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp21 juta  dikompensasikan dengan uang sebesar Rp21 juta yang sudah dititipkan oleh terdakwa kepada Kejaksaan. Sehingga uang pengganti nol rupiah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uang pengganti yang dibebankan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Reni sangat jauh lebih sedikit dari tuntutan JPU, yaitu Rp1.682.430.714 Subsider 2 tahun 6 bulan penjara menjadi Rp21 juta, sedangkan tuntutan pidana pokok selama 5 tahun penjara, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan uang pengganti untuk terdakwa Yudi Rahmawan justru sebaliknya. Dari tuntutan JPU sebesar RpRp2.468.623.250 subsider 3 tahun penjara menjadi  Rp3.935.000.0000 subsider 4 tahun penjara. Sedangkan tuntutan pidana pokok dengan putusan adalah sama-sama 5 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Beberapa Pertanyaan Kritis Seputar Vonis Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYY9ssM_dSzFy0A0HaxPj1yTJxAz1REapq2iwwmJxXnjUIHxEXU4il1zr9w68ML7V2TnemQ7Eu-69KsyopQMrMo1dkY-mBsiiHYX_gJe3Xkx0Q99HmK2ouOdDt-GXwcT68RnJ-juJTzXdbj5GMwceOMMfOBJiIMfEsIBPkzGPrczEk3wxlOTHDUJ6e3Os/s1280/IMG20260518143314_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYY9ssM_dSzFy0A0HaxPj1yTJxAz1REapq2iwwmJxXnjUIHxEXU4il1zr9w68ML7V2TnemQ7Eu-69KsyopQMrMo1dkY-mBsiiHYX_gJe3Xkx0Q99HmK2ouOdDt-GXwcT68RnJ-juJTzXdbj5GMwceOMMfOBJiIMfEsIBPkzGPrczEk3wxlOTHDUJ6e3Os/w640-h360/IMG20260518143314_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat besarnya kerugian keuangan negara dan ambiguitas dalam putusan, beberapa pertanyaan pun muncul ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Siapa "Pihak Lain" dalam Putusan Hakim?</b></div><div style="text-align: justify;">    Majelis Hakim secara eksplisit menyebut ada pihak lain yang terlibat. Apakah Kejaksaan Negeri Tulungagung akan segera mengembangkan penyidikan baru untuk menangkap oknum-oknum tersebut? Ataukah mereka dibiarkan lepas begitu saja karena Majelis Hakim tidak menyebut siapa yang terlibat dan terlebih Kejaksaan akan berpedoman pada putusan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.  Kemana Larinya Sisa Rp4,3 Miliar?</b></div><div style="text-align: justify;">     Jika Yudi Rahmawan dihukum membayar uang pengganti Rp3,935 miliar, masih ada selisih dari total kerugian Rp4,3 miliar. Apakah sisa dana tersebut sudah berhasil dilacak keberadaannya? Apakah uang itu mengalir ke rekening pribadi pejabat lain atau digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu di RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Apakah Sistem Pengawasan Internal RSUD Iskak Lumpuh Total?</b></div><div style="text-align: justify;">  Bagaimana mungkin kebocoran dana sebesar Rp4,3 miliar terjadi selama 3 tahun (2021-2024) tanpa terdeteksi oleh inspektorat Kabupaten Tulungagung? Apakah ada pembiaran struktural agar pungli SKTM tetap berjalan sebagai "dana taktis" illegal atau karena terlalu cerdiknya pelaku dengan modus antara lain menekan orang miskin agar membayar lebih dan kemudian uangnya dinikmati sendiri bersama “komplotannya”?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5.  Keadilan Bagi Masyarakat Miskin:</b></div><div style="text-align: justify;">  Dana SKTM adalah hak pasien tidak mampu. Dengan divonisnya Yudi dan Reni, apakah RSUD dr. Iskak menjamin tidak akan ada lagi pungutan liar? Dan bagaimana mekanisme pengembalian dana atau perbaikan layanan bagi masyarakat yang sebelumnya dirugikan oleh praktik ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Rp4,302 M: Yudi Rahmawan (Wadir) Divonis 5 Tahun dan Terdakwa Reni (Staf Keuangan dan Data SKTM) 2 Tahun Penjara

Majelis Hakim Memvonis Terdakwa Yudi Rahmawan Selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tulungagung sama dengan tuntutan JPU. Namun Terda...

»

Skandal BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar: 45 Kepala Desa 'Dibeli' Senyap, Dana Rakyat Dipotong Lewat Toko Bangunan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ4ENVkXNuEIJNP_qRfZL0J5IbQUDpi-aydtmsK21UATP-z_-qRuj1Gew9D9O9tFUUNcH4u9nlDxwD68INVfSRqXT-H3UZshiqwZo9_zDX3GXrd75j6IIh7ch83jxIKHau2SHgzbRRvtbEQuvNtj3Gt-6xElsqbM0ocwCyXxr3QAZTyhQp9CiUyu4B_Uk/s1280/IMG20260518093724_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ4ENVkXNuEIJNP_qRfZL0J5IbQUDpi-aydtmsK21UATP-z_-qRuj1Gew9D9O9tFUUNcH4u9nlDxwD68INVfSRqXT-H3UZshiqwZo9_zDX3GXrd75j6IIh7ch83jxIKHau2SHgzbRRvtbEQuvNtj3Gt-6xElsqbM0ocwCyXxr3QAZTyhQp9CiUyu4B_Uk/s320/IMG20260518093724_01.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Jaksa Bongkar Skema 'Komisi Fee' & LPJ Fiktif: Uang APBN Raib Rp26,3 Miliar, Dibagi ke Pejabat Dinas, Fasilitator, hingga Kades. Sidang Hadirkan 12 Saksi Kunci</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;"><div>Tim JPU Muhammad Edriyadi Djufri, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Sumenep dkk bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 18 Mei 2026 kembali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi yang dihadirkan JPU untuk 5 terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Pemotongan dana bantuan  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp26.876.402.300 sesuai  Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Nomor: 00008/3.0217/RA/11/1417-1/1/X/2025 </div><div>Tanggal 24 Oktober 2025</div><div><br /></div><div><b>Ke- 6 Terdakwa itu adalah :</b></div><div><ol><li>Heri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep</li><li>Noer Lisal Anbiyah selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep</li><li>Risky Pratama selaku Koordinator Kabupaten Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024</li><li>Amin Arif Santoso selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024</li><li>Wildanun Mukhalladun selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 </li></ol></div><div>Sidang agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada Senin, 18 Mei 2026, diketuai Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., bersama dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH. dan Athoillah, SH. (Hakim Ad Hoc) serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing </div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Modus Operandi: Potong Lewat Toko Bangunan</b></span></div><div><br /></div><div>Kasus yang menyeret 5 terdakwa (Heri Wahyudi, Noer Lisal Anbiyah, Risky Pratama, Amin Arif Santoso dan Wildanun Mukhalladun) berawal dari adanya program pemerintah pusat berupa pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan besaran dana bantuan untuk masing-masing penerima sebesar Rp20.000.000 per unit rumah, dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan/ material Rp17.500.000 dan untuk upah tukang sebesar Rp2.500.000</div><div><br /></div><div>Dari dakwaan Jaksa maupun keterangan para saksi dipersidangan terungkap, bahwa  dalam pelaksanaannya dilapangan, adanya pemotongan dana bantuan melalui toko bahan bangunan. Dana yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat itu dipotong dengan nilai bervariasi antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta untuk biaya komitmen fee dan Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk biaya laporan pertanggungjawaban. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp26.323.902.300.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pesta Pembagian Uang Haram: Siapa Dapat Berapa?</b></span></div><div><br /></div><div>Uang sebesar Rp26.323.902.300 dari hasil pemotongan dibagi-bagi ke beberapa pihak termasuk para Terdakwa dan 45 Kepala Desa ; </div><div><ol><li>Terdakwa Heri Wahyudi sejumlah Rp2.959.500.000</li><li>Terdakwa Risky Pratama sejumlah Rp3.952.201.800</li><li>Terdakwa Amin Arif Santoso sejumlah Rp2.339.000.000</li><li>Terdakwa Wildanun Mukhalladun  sejumlah Rp1.459.000.000</li><li>Terdakwa Noer Lisal Anbiyah sejumlah Rp325.000.000</li><li>Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo sejumlah Rp1.500.000.000</li><li>Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sejumlah Rp6.566.150.000</li><li>Slamet Rp320.000.000</li><li>Subarjo Rp189.000.000</li><li>Sarmuji Rp50.000.000</li><li>Adi Santoso Rp72.000.000</li><li>Murjaya Rp340.000.000</li></ol></div></div><div style="text-align: justify;">Sementa sisa dana pemotongan sebesar Rp6.804.550.500 dibagi-bagikan kepada 45 Kepala Desa di wilayah proyek. Ini berarti rata-rata setiap Kepala Desa menerima "upah diam tutup mulut" sekitar Rp151 juta untuk memuluskan administrasi palsu dan menutupi ketidakberesan di desanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaannya Kritis Yang Menggugat Integritas Birokrasi Kabupaten Sumenep</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengingat skala korupsi yang melibatkan hampir seluruh rantai birokrasi dari dinas hingga desa, pertanyaannya adalah:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk 45 Kepala Desa Penerima Uang:</div><div style="text-align: justify;">Apakah para Kepala Desa merasa bangga menerima uang rakyat miskin senilai ratusan juta rupiah atau yang totalnya Rp6,804 miliar hanya dengan tanda tangan laporan fiktif? Bagaimana para Kepala Desa bisa tidur nyenyak sementara warga menerima bahan bangunan seadanya karena uangnya sudah dipotong? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di mana fungsi pengawasan internal? Bagaimana mungkin penyimpangan masif di 143 desa lolos dari radar Inspektorat hingga bertahun-tahun? Apakah ada pembiaran struktural karena uang "komisi" juga mengalir ke lingkaran kekuasaan tertentu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah penyelidikan akan berhenti hanya pada 5 terdakwa? Lalu bagaimana dengan 45 Kades dan pihak lainnya yang turut menikmati aliran uangnya? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah penyidik mampu mengungkap  dalang di balik jaringan toko bahan bangunan yang memfasilitasi pemotongan dana? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentang Transparansi Data:</div><div style="text-align: justify;">Mengapa daftar 45 Kepala Desa penerima uang haram ini belum dirilis secara terbuka oleh Kejaksaan untuk verifikasi publik? Apakah ada upaya melindungi identitas mereka agar tidak mendapat sanksi sosial atau proses hukum lebih lanjut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar: 45 Kepala Desa 'Dibeli' Senyap, Dana Rakyat Dipotong Lewat Toko Bangunan

Jaksa Bongkar Skema 'Komisi Fee' & LPJ Fiktif: Uang APBN Raib Rp26,3 Miliar, Dibagi ke Pejabat Dinas, Fasilitator, hingga Kades....

»

Sidang Korupsi Pengerukan Kolam PT Pelindo Tanjung Perak Surabaya Rp83,2 Miliar: Fakta Pengalihan Proyek ke Perusahaan Lain Mulai Terungkap

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3nctTha6tsW2nZggNxY0fAyoNlfFyYPSUmOWGfIF_-Bxzpjd70qtrIzBd-rzfgraFImHariCOTeJgl05D3Qsq3duBA3k8GBB1OElxR2Tqh9kuWMO517V3fr7wgguDl3SY6eFiKZth8R9o3NZV_jVmov8jR3y4_RTWXTntfAsNW7_J914p-vcEa6KZsvU/s1280/IMG20260513134059_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3nctTha6tsW2nZggNxY0fAyoNlfFyYPSUmOWGfIF_-Bxzpjd70qtrIzBd-rzfgraFImHariCOTeJgl05D3Qsq3duBA3k8GBB1OElxR2Tqh9kuWMO517V3fr7wgguDl3SY6eFiKZth8R9o3NZV_jVmov8jR3y4_RTWXTntfAsNW7_J914p-vcEa6KZsvU/w640-h360/IMG20260513134059_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: large;">Dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak Terkait Dugaan Mark-Up dan Pelanggaran Prosedur Pengadaan Proyek Pengerukan Kolam PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Mulai Mengemuka di Persidangan</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA <span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara dugaan Korupsi pengerukan dan Pemeliharaan kolam milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tahun 2021-2024 yang menelan anggaran sebesar Rp200,583 miliar dan merugikan keuangan negara sebesar Rp83,2 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tanjung Perak untuk enam terdakwa yang terdiri dari tiga pejabat PT Pelindo dan tiga terdakwa dari Direksi PT APBS </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keenam saksi dimaksud adalah Rudi Kurnianto selaku GM Nilam Port, Heru Azhiza dari bagian Operasional Nilam Port, Dothy selaku Staf Utama PT Pelindo Terminal Petikemas, Arief Prabowo yang menjabat Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim sekaligus Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, Made Rusli selaku Branch Manager Jamrud Nilam Mirah pada PT Pelindo Multi Terminal periode 2021–2023, serta Bekti Wahyu Aditya yang merupakan staf pemeliharaan fasilitas pelabuhan PT Pelindo Regional 3 tahun 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pada persidangan pekan sebelumnya, Tim JPU juga telah menghadirkan tujuh orang saksi lainnya, yaitu Abdul Kadir selaku konsultan pengawas proyek, Agustinus Maun selaku Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Nanang Afandi selaku Plt Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, Guntur I.P. Turnip dari KSOP Utama Tanjung Perak, Iwan Dwi Nugroho selaku Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Tanjung Perak, Hartanto selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, serta Habibul Huda yang merupakan mantan Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Enam terdakwa dalam perkara ini terdiri dari tiga pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan tiga pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya masing-masing adalah Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head atau pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021–2024, Hendiek Eko Setiantoro selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, serta Erna Hayu Handayani selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2Dwju9YFVFg4Tm2Ppk_wIePKfvz4BF07XoEayLG48b2uD5LOXZNEvPQAVxHsRhDw6L-p_bjX9vWajE70WBRUDGqqcpR_gN6bDbNZKKbU8qNsJ2JMlT1yF6Y3htGitQGuHBP0x0Paoh_EaD18am6TmBmTnDTJHxI9dZHBaGjnipPo_s6wwlDugMDB8EZE/s1280/IMG20260513134055_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2Dwju9YFVFg4Tm2Ppk_wIePKfvz4BF07XoEayLG48b2uD5LOXZNEvPQAVxHsRhDw6L-p_bjX9vWajE70WBRUDGqqcpR_gN6bDbNZKKbU8qNsJ2JMlT1yF6Y3htGitQGuHBP0x0Paoh_EaD18am6TmBmTnDTJHxI9dZHBaGjnipPo_s6wwlDugMDB8EZE/w640-h360/IMG20260513134055_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga terdakwa lainnya dari PT APBS yakni Firmansyah selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020–2024, Made Yuni Christina selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021–2024, serta Dwi Wahyu Setiawan selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020–2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH., dengan hakim anggota Darwin Panjaitan, SH., MH., dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn. Sementara masing-masing terdakwa didampingi tim penasihat Hukum-nya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan para Saksi-saksi dari beberapa kali persidangan mulai terungkap sejumlah fakta yaitu   terkait pelaksanaan proyek pengerukan kolam PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dalam praktiknya diduga tidak sepenuhnya dikerjakan oleh PT APBS sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan mengungkap bahwa pekerjaan pengerukan dan pemeliharaan kolam justru dialihkan kepada perusahaan lain, yakni PT Samudra Atlantis Internasional (PT SAI) dan PT Rukindo. Namun, laporan progres pekerjaan tetap menggunakan nama PT APBS sebagai pelaksana proyek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam dakwaan JPU, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada tujuan pekerjaan pengerukan maupun pemeliharaan kolam pelabuhan, melainkan pada prosedur pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>Proyek dengan nilai anggaran ratusan miliar rupiah tersebut semestinya dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka, bukan melalui lelang langsung atau penunjukan langsung sebagaimana diduga terjadi dalam perkara ini.</div><div><br /></div><div>Selain dugaan pelanggaran terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa, JPU dalam dakwaannya juga menduga adanya praktik mark-up anggaran serta pengalihan pekerjaan dari PT APBS kepada pihak lain tanpa persetujuan resmi dari PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.</div><div><br /></div><div>Jaksa mengaitkan dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa pekerjaan bernilai besar wajib dilakukan melalui proses pelelangan terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.</div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1Z9OurzmxsppTfmBNJODawyngOiOzZ0NNEummxS8AoqUBDOwLNpipOlI2wlwcqMEib7AB9dTZds3z9zsPEeee37Vek9fD0IKbTEoyxxCgb_dR32yjmw3XWnBbNGxB4-fU2epmwOO3jihTeGpJtC9JZVFeNgsqt3K_ckCfcbTkfVznaZ2bEhJI-PUm2M/s1280/IMG20260513134828_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1Z9OurzmxsppTfmBNJODawyngOiOzZ0NNEummxS8AoqUBDOwLNpipOlI2wlwcqMEib7AB9dTZds3z9zsPEeee37Vek9fD0IKbTEoyxxCgb_dR32yjmw3XWnBbNGxB4-fU2epmwOO3jihTeGpJtC9JZVFeNgsqt3K_ckCfcbTkfVznaZ2bEhJI-PUm2M/w640-h360/IMG20260513134828_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda seputar pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara serta dugaan keterlibatan masing-masing terdakwa maupun pihak lain yang belum terungkap dalam proyek yang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp83,2 miliar </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun pertanyaan yang muncul dalam Persidangan adalah:</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa proyek senilai Rp200,583 miliar tidak dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka sesuai ketentuan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Siapa pihak yang memutuskan penggunaan metode penunjukan langsung atau lelang langsung dalam proyek tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah PT Pelindo Regional 3 Surabaya mengetahui bahwa pekerjaan pengerukan dan pemeliharaan kolam dialihkan kepada PT SAI dan PT Rukindo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa laporan progres pekerjaan tetap menggunakan nama PT APBS meskipun pelaksanaan proyek dilakukan pihak lain?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah terdapat hubungan bisnis maupun kepentingan tertentu antara PT APBS dengan perusahaan pelaksana pekerjaan dilapangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Bagaimana mekanisme pengawasan internal PT Pelindo Regional 3 Surabaya terhadap pelaksanaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Siapa pihak yang paling diuntungkan dari dugaan pengalihan pekerjaan dan mark-up proyek tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Apakah ada pihak lain di luar enam terdakwa yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, lalu bagaimana dengan pimpinan diatas tiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang diperoleh BERITAKORUPS.CO, JPU akan menghadirkan pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya sebagai saksi dalam perkara ini. Namun terkait kebenaran informasi tersebut belum ada tanggapan resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau keseluruhan dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Pengerukan Kolam PT Pelindo Tanjung Perak Surabaya Rp83,2 Miliar: Fakta Pengalihan Proyek ke Perusahaan Lain Mulai Terungkap

Dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak Terkait Dugaan Mark-Up dan Pelanggaran Prosedur Pengadaan Proyek Pengerukan Kolam PT Pelindo Regional 3 Pel...

»

Skandal Dana Modal PDSD BUMD Bangkalan Rp15 M: Eks Dirut Moh. Kamil dan Tiga Terdakwa Lainnya Dituntut 13,5 Tahun Penjara, Mantan Bupati Abdul Latif Imron "Kebal" Hukum?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpHQBroyOtUQN7_5hGpX62paKzf_JZocftJMQL_Xlq50x4ebQDOiaGeut-tFdtYjqGrDtZJEWeJ9ccJLKIu2_WmOmJvD5wPcq68my7X6VyPPCsH7J69yQNbETb_ddJKIdJYjPU8syS6CX-E7cvIAGWdBZiVA-0Bx2Cx6_auEwYRq_OCG0tBRw3S9oXRp4/s585/IMG_20260516_113744.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="585" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpHQBroyOtUQN7_5hGpX62paKzf_JZocftJMQL_Xlq50x4ebQDOiaGeut-tFdtYjqGrDtZJEWeJ9ccJLKIu2_WmOmJvD5wPcq68my7X6VyPPCsH7J69yQNbETb_ddJKIdJYjPU8syS6CX-E7cvIAGWdBZiVA-0Bx2Cx6_auEwYRq_OCG0tBRw3S9oXRp4/w640-h308/IMG_20260516_113744.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: large;">Modus Proyek Fiktif PT Tonduk Majeng: Tanah Tanpa Sertifikat Jadi Jaminan, Direksi Tak Berkompeten, Sementara Pemilik Saham Mayoritas adalah (Terpidana) KH. R. Abdul Latif Imron bersama Istrinya Lolos dari Jerat Hukum?</span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">“Sudah jatuh tertimpa tangga, terjepit pula” Kalimat inilah yang mungkin dialami Drs. Moh. Kamil selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bangkalan tahun 2019-2021. Sebab sat ini Moh. Kamil berstatus Terpidana 6,6 tahun penjara dalam perkara Korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal PDSD BUMD yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 milir</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Belum selesai menjalani hukuman, Moh. Kamil kembali terseret untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama namun kerugian keuangan negara jauh lebih besar yaitu Rp15 milir. Tidak berhenti disini. Moh. Kamil terancam terseret lagi untuk perkara yang ketiga kalinya masih dalam perkara yang sama dan saat ini masih tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Bangkalan</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara dalam perkara yang saat ini disidangkan, Rabu, 13 Mei 2026, JPU Kejari Bangkalan tidak Hanya menuntut Terdakwa Moh. Kamil, melainkan bersama tiga terdakwa lainnya: Sofiulloh Syarip, S.Pd.I selaku Direktur Umum PDSD BUMD Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 sekaligus selaku Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura,  Abdul Kadir selaku Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura, dan Uftori Wasit selaku Direktur PT. Tonduk Majeng Madura<br /></p> <div style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026 adalah agenda pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap Ke- 4 Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn masing-masing  Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) yang dihadiri Tim Advokat atau Penasehat Hukum para Terdakwa. Sementara para Terdakwa mengikuti persidangan secara online </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Tuntutan JPU: Pidana Penjara hingga 13,5 Tahun & Denda Miliaran</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin5_mD5h6oJeJ0s3gxaJfg6UvHCYKAJ3dVDbc9CP5qb8lkkKIwp4A527cLktEQ9TQAQ9rpn4fl2XuEWXGkIHLSERCvB8kjiDhsSQdZ_HrvsAgnRcNhyphenhyphen62431wIW3wV0HUL4smzP1o0mPkanwGuIhR1XgDE08-ciuK78L4uuAPxvnpHmnYwL36AeNzR0vU/s640/6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin5_mD5h6oJeJ0s3gxaJfg6UvHCYKAJ3dVDbc9CP5qb8lkkKIwp4A527cLktEQ9TQAQ9rpn4fl2XuEWXGkIHLSERCvB8kjiDhsSQdZ_HrvsAgnRcNhyphenhyphen62431wIW3wV0HUL4smzP1o0mPkanwGuIhR1XgDE08-ciuK78L4uuAPxvnpHmnYwL36AeNzR0vU/w640-h288/6.png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam tuntutan JPU, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUJP jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUJP</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Keempat (Moh. Kamil, Sofiulloh Syarip, Abdul Kadir dan terdakwa Uftori Wasit) terdakwa pun dituntut pidana penjara yang sama yaitu masing-masing 8 tahun dan denda dan denda masing-masing sebesar R1 miliar Subsider pidana penjara selama 190 hari </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam tuntutan JPU, Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd, Sofiulloh Syarip, S.Pd.I , Uftori Wasit Bin Miin dan Abdul Kadir Bin H. Mursidin (Alm) masing-masing bdituntut pidana penjara selama 8 dan 6 bulan denda sebesar Rp1 miliar Subsider pidana penjara selama 190 hari </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain pidana penjara dan pidana denda, JPU juga menuntut masing-masing Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang berbeda sesuai uang yang dinikmatinya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Untuk terdakwa Moh. Kamil dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,210 miliar dikurangi Rp10 juta yang ditetapkan ke rekening penampungan dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Subsider  pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara oleh JPU terhadap Terdakwa Moh. Kamil adalah selama 13 tahun 6 bulan lebih </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kemudian untuk terdakwa Sofiulloh Syarip, S.Pd.I, dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp876.665.700 subsider pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lalu untuk terdakwa Abdul Kadir dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.851.668.600 subsider pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dan untuk terdakwa Uftori Wasit dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp876.665.700 subsider pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan . </p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sehingga total tuntutan pidana penjara oleh JPU terhadap keempat terdakwa (Moh. Kamil, Sofiulloh Syarip, Abdul Kadir dan terdakwa Uftori Wasit) adalah selama 13 tahun 6 bulan lebih</p> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Modus Operandi: Rekayasa Investasi ke Perusahaan "Kosong"</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxgNjEvTCi5xaqsp7HDNlS8IqtLIVQZA_PDwAQi0NbmWgAqEUI2ixnbu0iEA-wAApjQDyxj80RGPrjhZZugW6LN4PuGeLq8S5bnT4PiORlz5FCDdoPen6mixYPeKlYPv2DudNu07E-B0EuITQPSarCtW3Ba2P7yJpsE1stSt45l6IeEiwlt8_ic3bphak/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxgNjEvTCi5xaqsp7HDNlS8IqtLIVQZA_PDwAQi0NbmWgAqEUI2ixnbu0iEA-wAApjQDyxj80RGPrjhZZugW6LN4PuGeLq8S5bnT4PiORlz5FCDdoPen6mixYPeKlYPv2DudNu07E-B0EuITQPSarCtW3Ba2P7yJpsE1stSt45l6IeEiwlt8_ic3bphak/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div></span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;">JPU mengungkap bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp15 miliar dari APBD Bangkalan ke PDSD, kemudian dialirkan secara bertahap oleh Moh. Kamil kepada para terdakwa lain. Uang negara itu direkayasa seolah-olah sebagai penanaman modal untuk kerja sama pengembangan proyek properti antara PDSD dan PT. Tonduk Majeng Madura.</div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Padahal, fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan fatal:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Perusahaan Minim Rekam Jejak: PT. Tonduk Majeng Madura baru berdiri dan tidak memiliki pengalaman.</li><li>Direksi Tidak Kompeten: Abdul Kadir dan Uftori Wasit (Direksi) serta Sofiulloh Syarip (Komisaris) tidak memiliki pengalaman, keahlian, maupun kemampuan finansial di bidang properti.</li><li>Jaminan Fiktif: Objek tanah yang dijadikan jaminan dalam akta kerja sama ternyata tidak pernah dimiliki atau dikuasai. Tidak ada sertifikat tanah yang sah, namun dana tetap dikucurkan tanpa kendali.</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Yang paling menyakitkan hati publik adalah struktur kepemilikan PT. Tonduk Majeng Madura. Pemegang saham terbesar (51%) adalah Abdul Latif Imron, mantan Bupati Bangkalan. Pemegang saham terbesar kedua adalah istri keduanya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, hingga saat ini, Abdul Latif Imron yang juga sudah menjadi terpidana 9 tahun dalam kasus korupsi jual beli jabatan dan fee proyek di Bangkalan—tak tersentuh hukum dalam kasus penyimpangan dana PDSD ini. Saat dihadirkan sebagai saksi via online dari Lapas Sukamiskin, ia membantah sebagai pemegang saham terbesar.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Rantai Kasus Belum Putus: Total Kerugian Rp23 Miliar</span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari APBD Kabupaten Bangkalan ke PDSD ini sebenarnya melibatkan total anggaran sebesar Rp23 miliar. Selain empat terdakwa yang sedang dituntut ini, masih ada tiga terdakwa lain yang sedang menjalani proses persidangan di PN Surabaya, yaitu:</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol style="text-align: left;"><li>Djunaidie Bin H. Zuhri: Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS.</li><li>Joko Supriyono, S.H., M.M.: Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDSD Bangkalan tahun 2017-2019.</li><li>Eling Djatmiko, S.H., M.M.: Ketua Badan Pengawas PDSD Bangkalan tahun 2017-April 2020.</li></ol>Dan yang lebih mengerikan, kasus ini belum berakhir. Masih ada penyidikan lanjutan di Kejari Bangkalan yang menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara berikutnya.<br /><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah:</div><div style="text-align: justify;">Apakah Kejaksaan Negeri Bangkalan akan menyeret pihak-pihak lain seputar bagaimana pembahasan dan pemberian serta pengawasan APBD sebagai penyertaan modal PDSD BUMD?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah Kejaksaan Negeri Bangkalan akan menyeret KH. R.  Abdul Latif Imron yang saat itu menjabat sebagai Bupati dan pemegang saham terbesar di  Tonduk Majeng Madura ? (Jen)<br /> </p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><br /></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Dana Modal PDSD BUMD Bangkalan Rp15 M: Eks Dirut Moh. Kamil dan Tiga Terdakwa Lainnya Dituntut 13,5 Tahun Penjara, Mantan Bupati Abdul Latif Imron "Kebal" Hukum?

Modus Proyek Fiktif PT Tonduk Majeng: Tanah Tanpa Sertifikat Jadi Jaminan, Direksi Tak Berkompeten, Sementara Pemilik Saham Mayoritas adalah...

»

Sidang Korupsi OTT KPK Ponorogo: Saksi Akui Jadi Perantara Hubungan Lely-Heru, Fakta Fee Proyek & Rencana OTT Terungkap

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVTsA8T8CZNy-T0r3QUyAHjESF4BYQJ_14-wWjVjEck68PRcTiZRifDqCKEoyDYJR6kw3M0rriFR6NM4KpbYd-mEWV6vulJEIj-xBYIHxZJxtCtZ-KZIjAyL53fru5CCm-o4OutK65BXAx922TUuM5WyZqhyjxMKmKSc4E0lSLsFj4hzxAyHfDad4Oayw/s822/IMG_20260514_152627.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="554" data-original-width="822" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVTsA8T8CZNy-T0r3QUyAHjESF4BYQJ_14-wWjVjEck68PRcTiZRifDqCKEoyDYJR6kw3M0rriFR6NM4KpbYd-mEWV6vulJEIj-xBYIHxZJxtCtZ-KZIjAyL53fru5CCm-o4OutK65BXAx922TUuM5WyZqhyjxMKmKSc4E0lSLsFj4hzxAyHfDad4Oayw/w320-h216/IMG_20260514_152627.jpg" width="320" /></a><br /><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, Selasa (12/5/2026). Persidangan kali ini kembali menyajikan fakta-fakta mengejutkan seputar kasus yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, serta Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, Yunus Mahatma. Agenda utama sidang adalah mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kelima saksi yang diperiksa adalah: 1. Mujib Ridwan, mantan Wakil Direktur sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Paviliun RSUD dr. Harjono S Ponorogo; 2. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely, Anggota DPRD Ponorogo Komisi 3 dari Fraksi PDIPerjuangan, yang dikenal sebagai teman dekat Sugiri Heru Sangoko – tokoh seniman Reog, pengusaha nasional di bidang perkeretaapian, sekaligus pendana kampanye Sugiri Sancoko pada Pilkada 2021 dan 2024; 3. Sucipto, terpidana sekaligus Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang terjerat dalam kasus yang sama; 4. Niken, Sekretaris Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo; dan 5. Daris Fuadi, orang kepercayaan Sugiri Heru Sangoko yang mengurus hubungan dekat antara Heru dan Lely.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sidang berlangsung di Ruang Sidang Cakra, dipimpin Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., dibantu hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH. serta Lujianto, SH., MH. (keduanya Hakim Ad Hoc), dan didampingi Panitera Pengganti. Ketiga terdakwa hadir langsung di ruang sidang, masing-masing didampingi tim penasihat hukum.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Salah satu keterangan paling menarik datang dari Daris Fuadi. Di hadapan majelis hakim, ia mengaku dipercaya Heru khusus untuk menjaga hubungan dekat antara Heru dengan Lely.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Karena Pak Heru sama Bu Lely kan teman dekat," jawab Daris sambil menyatukan kedua jari tangannya sebagai isyarat kedekatan. Jawaban spontan itu pun memicu gelak tawa pengunjung sidang, hingga hakim sempat menghentikan sementara pertanyaan soal hubungan keduanya.  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_NeDBESo8xQSUZBkIYeYT2ASDeJDoFTWKbWG5RExzHkOinPWK5g7C9FKtR4MzYKYCCIQWau-9LTy7x99O9YkJYAslKeGB9tknP6e2D3IY6eJPRdApSaXRzHyCdJVCEeEPyyCUP-yiUNQuJJXhkr69uOsdmcwcsqY8JVQ1U1lBAuMC1INFhDV_z5OZeMs/s1280/IMG_20260514_15254964.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_NeDBESo8xQSUZBkIYeYT2ASDeJDoFTWKbWG5RExzHkOinPWK5g7C9FKtR4MzYKYCCIQWau-9LTy7x99O9YkJYAslKeGB9tknP6e2D3IY6eJPRdApSaXRzHyCdJVCEeEPyyCUP-yiUNQuJJXhkr69uOsdmcwcsqY8JVQ1U1lBAuMC1INFhDV_z5OZeMs/w640-h360/IMG_20260514_15254964.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Namun hakim terus menggali fakta penting lainnya. Daris menjelaskan bahwa terdakwa Agus Pramono pernah meminta uang kepada Lely untuk keperluan kampanye atau kepentingan Sugiri Sancoko, namun uangnya justru ditransfer langsung oleh Heru ke Bupati. Ia juga mengungkapkan bahwa Sucipto harus meminta izin terlebih dahulu kepada Heru sebelum bisa mengerjakan proyek pembangunan di RSUD dr. Harjono.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Apa kaitannya Pak Agus minta ke Bu Lely, tapi yang kirim uang Pak Heru? Jelaskan hubungan itu," tanya hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Karena kan Pak Heru teman dekat Bu Lely," jawab Daris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tapi apa hubungannya dengan aliran uang itu? Dan tadi Anda bilang orang kepercayaan Pak Heru, tugas Anda apa sebenarnya?" tanya hakim kembali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Daris hanya menjawab singkat, "Kurang tahu Yang Mulia," seolah menyembunyikan informasi penting.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hakim pun bertanya lagi, "Siapa sebenarnya Pak Heru sampai orang seperti Sucipto harus minta izin dulu baru boleh kerja di RSUD? Apa kekuasaannya sampai begitu?"</div><div style="text-align: justify;">Sekali lagi Daris menjawab serupa, "Kurang tahu Yang Mulia."</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Meski mengaku tak tahu banyak, Daris mengakui bahwa pertemuan Sucipto dan Heru yang berlangsung di rumah Lely adalah gagasannya sendiri. Alasannya, ia sudah kenal akrab dengan Sucipto sejak kecil. Daris juga mengungkap fakta lain: Sucipto pernah memberinya uang sebesar Rp30 juta sebagai bantuan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lebih mengejutkan lagi, Daris mengaku pernah diajak Lely untuk melakukan semacam OTT terhadap terdakwa Yunus Mahatma. Rencananya, mereka menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Itu semacam OTT kecil-kecilan. Saya disuruh menemui orang dari Kejaksaan, tapi saya tak kenal dan tak tahu apakah dia jaksa atau bukan. Uang Rp200 juta itu saya pinjam secara daring," ungkap Daris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditanya maksud dan tujuannya, Daris hanya menjawab singkat, "Siap."</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setelah mendengar keterangan Daris, majelis hakim memanggil Lely untuk memberikan penjelasan. Namun Lely tidak membenarkan maupun menyalahkan ucapan Daris. Ia hanya beralasan menyuruh Daris melapor ke Kejaksaan karena mendengar ada pengumpulan uang dari para kontraktor proyek RSUD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya dengar ada pengumpulan uang dari kontraktor di RSUD, makanya saya suruh dia lapor ke Kejaksaan," ujar Lely membela diri.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim menegur: "Anda kan wakil rakyat, seharusnya bertindak langsung, bukan menyuruh orang lain. Jangan campurkan urusan politik dengan urusan pribadi."</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, keterangan Mujib Ridwan justru bertolak belakang dengan pernyataan Sucipto. Sucipto yang kini berstatus terpidana menegaskan telah menitipkan uang total Rp950 juta kepada Mujib untuk diserahkan kepada terdakwa Yunus Mahatma, yang dibagi menjadi dua tahap: Rp500 juta dan Rp450 juta. Namun Mujib berkali-kali menolak mengaku pernah menerima uang tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYYR6-gl3RB_qclDv1croQzAPHUSUSBaYi4PLa6CzS-8yRnOzG0so9OV-7q7BNOwok6EFIXZrwTX-sNFlu17LuSlQm7F_GW5QcOaPOgF1JYveaSHdHSndnsPDu-mT-62LGSf7e7c9neditvp0UR9KYWEga7m192za7TkgORG0AETIO-3Xp1DCMXwZo9Uo/s1280/IMG20260512173254_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYYR6-gl3RB_qclDv1croQzAPHUSUSBaYi4PLa6CzS-8yRnOzG0so9OV-7q7BNOwok6EFIXZrwTX-sNFlu17LuSlQm7F_GW5QcOaPOgF1JYveaSHdHSndnsPDu-mT-62LGSf7e7c9neditvp0UR9KYWEga7m192za7TkgORG0AETIO-3Xp1DCMXwZo9Uo/w640-h360/IMG20260512173254_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Meski menyangkal menerima uang, Mujib justru mengakui adanya praktik bagi hasil atau fee proyek yang disisihkan untuk Bupati Ponorogo, bahkan juga untuk pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo melalui Kepala Seksi Intelijen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ada bagian dari proyek itu, termasuk diserahkan ke Kejaksaan lewat Kasi Intel. Kejaksaan ikut mengawasi proyek itu," kata Mujib, meski tak menyebutkan jumlah pastinya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Mendengar pertentangan keterangan itu, hakim menegaskan: "Kalau ada dua saksi keterangannya beda jauh, berarti salah satu berbohong." Hakim pun memerintahkan panitera untuk mencatat secara rinci keterangan Sucipto.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, terdakwa Yunus Mahatma buka suara soal tuduhan yang disampaikan Lely dan Daris. Ia membantah pernah melaporkan perselingkuhan Lely dan Heru ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mereka tuduh saya yang lapor soal hubungan asmara itu ke dewan. Padahal yang melaporkan adalah Bu Vita, istri sah Pak Heru sendiri," tegas Yunus.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Isu hubungan asmara antara Lely—wakil rakyat dan Heru memang sudah menjadi pembahasan hangat di ruang sidang. Heru sendiri pernah hadir sebagai saksi dan secara terbuka memohon doa restu di hadapan majelis hakim, jaksa, dan pengacara agar hubungannya dengan Lely segera direstui dan disahkan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari sumber terpercaya, keduanya dikabarkan sudah menikah siri. Heru bukan hanya tokoh masyarakat, tapi juga pengusaha besar dan pendana utama kampanye Sugiri Sancoko sejak Pilkada 2021. Namun kabar itu dibantah tegas oleh Lely.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dulu dia pernah minta saya jadi istrinya, tapi saya tolak karena tidak direstui istri sahnya. Kami tidak pernah menikah siri," ujar Lely usai sidang.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ditanya apakah hubungan mereka masih berlanjut pasca kasus korupsi ini meletus, Lely menjawab singkat: "Itu urusan Pak Heru," jawab Lely </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari fakta persidangan yang terungkap, muncul beberapa pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">1. Sebagai orang kepercayaan khusus Heru, apakah Daris hanya menjaga hubungan teman dekat antara Heru dan Lely agar tetap berjalan aman? Atau termasuk mengambil inisiatif untuk mempertemukan pihak-pihak lain dengan Heru yang berhubungan dengan proyek APBD Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa Daris berulang kali menjawab "tidak tahu" saat ditanya soal peran Heru dalam proyek RSUD, padahal terlibat pengaturan pertemuan antara Heru dan Sucipto?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apa tujuan sebenarnya dari rencana Lely dan Dsris untuk menjebak dengan merencanakan OTT terhadap Yunus Mahatma serta apa peran pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo di dalam rencana itu? Apakah sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Benarkah Sugiri Heru Sangoko memiliki kekuasaan besar di Kabupaten Ponorogo sampai-sampai kontraktor harus izin dulu kepadanya baru boleh mengerjakan proyek pemerintah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah Lely menggunakan jabatan dan wewenangnya sebagai anggota DPRD untuk membantu kepentingan usaha maupun politik Heru dan Sugiri Sancoko?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah keterlibatan Heru sebagai pendana kampanye memengaruhi keputusan Bupati dan jajarannya dalam pemberian proyek pengadaan barang dan jasa di Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi OTT KPK Ponorogo: Saksi Akui Jadi Perantara Hubungan Lely-Heru, Fakta Fee Proyek & Rencana OTT Terungkap

BERITA KORUPSI .CO –  Sidang perkara dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 kemba...

»

Sidang OTT KPK Ponorogo Meledak: Saksi Bongkar Kedekatan Lely-Heru, Dugaan “OTT Rp200 Juta” hingga Fee Proyek Seret Nama Kejaksaan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdDC4ObJuJ7gKUpmhFkye-dkPg5Dn656xtUFVeOwqDxy-CYnMaZUlBwY0MMwlSGmu6XErUpZB0aK65yMl30u9hf40v0BYzF-A1_ZnT37Dzx7YPvRY0n4OesQr1d8emJfmU00-u_AJoeUEABVvZ95xaS-kyCkJnW9xOBCSDbZSquaim33YmBGTRGO96PaY/s1090/IMG_20260514_152651.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1090" height="197" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdDC4ObJuJ7gKUpmhFkye-dkPg5Dn656xtUFVeOwqDxy-CYnMaZUlBwY0MMwlSGmu6XErUpZB0aK65yMl30u9hf40v0BYzF-A1_ZnT37Dzx7YPvRY0n4OesQr1d8emJfmU00-u_AJoeUEABVvZ95xaS-kyCkJnW9xOBCSDbZSquaim33YmBGTRGO96PaY/s320/IMG_20260514_152651.jpg" width="320" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Ruang Sidang Tipikor Surabaya Geger! Orang Kepercayaan Heru Akui Jadi Penghubung Hubungan “Teman Dekat”, Hakim Curiga Ada Fakta yang Disembunyikan</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara dugaan korupsi suap dan gratifikasi hasil Kegiatan Tangkap Tangan atau OTT KPK di Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025 lalu kembali memanas. Fakta-fakta mengejutkan terungkap satu per satu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 12 Mei 2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mulai dari pengakuan adanya hubungan “teman dekat” antara anggota DPRD Ponorogo Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely dengan pengusaha nasional sekaligus seniman Reog Ponorogo, Sugiri Heru Sangoko, hingga dugaan rencana “OTT kecil-kecilan” dengan uang jebakan senilai Rp200 juta yang menyeret nama Kejaksaan Negeri Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., bersama hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH., dan Lujianto, SH., MH., menghadirkan lima saksi untuk terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda Ponorogo, dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kelima saksi tersebut yakni Mujib Ridwan, Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely, Sucipto, Niken, dan Daris Fuadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun perhatian ruang sidang langsung tertuju kepada Daris Fuadi, sosok yang mengaku sebagai “orang kepercayaan” Sugiri Heru Sangoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Daris secara terbuka mengakui dirinya dipercaya menjaga hubungan "teman dekat" antara Heru dan Lely.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena Pak Heru dengan Bu Lely kan teman dekat,” ujar Daris sambil memperagakan jari kedua tangannya yang dipertemukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jawaban itu sontak memicu gelak tawa pengunjung sidang. Ruang sidang yang sejak awal tegang mendadak riuh. Bahkan Majelis Hakim sempat menghentikan pertanyaan terkait istilah “teman dekat” tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun suasana kembali serius ketika Majelis Hakim mulai menelusuri dugaan aliran uang untuk kepentingan Pilkada Sugiri Sancoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hakim mempertanyakan mengapa permintaan uang oleh Agus Pramono kepada Lely untuk kepentingan Pilkada Sugiri Sancoko, tetapi yang mentransfer justru Sugiri Heru Sangoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Apa kaitannya Pak Agus minta uang ke Lely untuk Pilkada Pak Sugiri, tapi yang transfer Pak Heru?” tanya Majelis Hakim tajam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena Pak Heru teman dekat Bu Lely,” jawab Daris lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hakim kembali mencecar. “Tapi apa kaitannya?” tanya Hakim. Namun Daris hanya menjawab pendek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kurang tahu Yang Mulia.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jawaban berulang itu membuat suasana sidang semakin menarik. Majelis Hakim terlihat curiga ada fakta yang sengaja ditutupi.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLm0PiJFuSsCJl2-VTPIBeN1lZgY4upYQ4MpNBcNhYrwqZNy814zK3XBXan2t-9f4P6Gg81LUpPN5_b0oqaLlleaiqeJp8IfIp2waC44474Uudb6vzAQ6uGkn1QdE0Q6iPPohJRq5mzdGpkHFMk8L6I3AZaWW9cLCSLAkdDyfLiiDzQ2r7lfjUV5NDSqU/s1280/IMG20260512171417_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLm0PiJFuSsCJl2-VTPIBeN1lZgY4upYQ4MpNBcNhYrwqZNy814zK3XBXan2t-9f4P6Gg81LUpPN5_b0oqaLlleaiqeJp8IfIp2waC44474Uudb6vzAQ6uGkn1QdE0Q6iPPohJRq5mzdGpkHFMk8L6I3AZaWW9cLCSLAkdDyfLiiDzQ2r7lfjUV5NDSqU/w640-h360/IMG20260512171417_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Tak berhenti di situ, Daris juga mengungkap bahwa untuk mengerjakan proyek di RSUD dr. Harjono S Ponorogo, terpidana Sucipto harus lebih dulu “sowan” atau meminta izin kepada Sugiri Heru Sangoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kenapa harus izin ke Pak Heru? Apa kaitannya dengan proyek RSUD?” tanya hakim lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun lagi-lagi Daris menjawab, “Kurang tahu.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, Daris mengakui dirinya yang mempertemukan Sucipto dengan Heru di rumah Lely karena sudah mengenal Sucipto sejak kecil. Bahkan Daris mengaku pernah diberi uang Rp30 juta oleh Sucipto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Puncak persidangan terjadi saat Daris membongkar adanya dugaan rencana “OTT kecil-kecilan” terhadap Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, Yunus Mahatma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Daris, dirinya pernah diminta Lely menyiapkan uang Rp200 juta dan menemui orang Kejaksaan Negeri Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semacam OTT kecil-kecilan. Saya disuruh menemui orang Kejaksaan. Tapi saya tidak tahu itu jaksa atau bukan. Uang Rp200 juta itu saya pinjam online,” ungkap Daris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar pengakuan tersebut, ruang sidang kembali gaduh. Majelis Hakim pun langsung mempertanyakan maksud pertemuan dengan pihak Kejaksaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tujuannya apa?” tanya hakim. Dan dijawab oleh Daris “Siap,” jawab Daris singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan Daris kemudian dikonfirmasi kepada Lely. Namun anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDIP Perjuangan itu tidak membantah maupun membenarkan secara tegas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Katanya ada pengumpulan uang dari kontraktor di RSUD, jadi saya menyuruh melaporkan ke Kejaksaan,” kata Lely.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan itu justru memancing teguran keras dari Ketua Majelis Hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saudara ini wakil rakyat. Jangan mencampurkan urusan politik dengan pribadi. Kenapa tidak melapor sendiri, kenapa menyuruh orang lain?” tegas hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, persidangan juga memanas ketika terpidana Sucipto bersikeras mengaku pernah menitipkan uang kepada Mujib Ridwan untuk Yunus Mahatma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sumpah uang saya titipkan kepada saudara Mujib. Yang Rp950 juta ke Direktur itu benar, pertama Rp500 juta lalu Rp450 juta,” kata Sucipto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun Mujib tetap membantah menerima titipan uang tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiXuZGeoyXhGHGjOkDHp5HqiuGKmK4zsCdVRNJXG8WZ_0CE5IQb2NRkBkbwvAs3CMYRG9J0Og58gAC7Bgw5J1vjgscjr8YleS2jtKERtFOzrkc10pnfiWPBbjXmbIHqmMeCaYj-i6toyDqLbfSdeUpiamMHJglNUxjLiqYEzujUWXlTdKbgHVrUBGRYaQ/s1280/IMG20260512133003_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiXuZGeoyXhGHGjOkDHp5HqiuGKmK4zsCdVRNJXG8WZ_0CE5IQb2NRkBkbwvAs3CMYRG9J0Og58gAC7Bgw5J1vjgscjr8YleS2jtKERtFOzrkc10pnfiWPBbjXmbIHqmMeCaYj-i6toyDqLbfSdeUpiamMHJglNUxjLiqYEzujUWXlTdKbgHVrUBGRYaQ/w640-h360/IMG20260512133003_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Akan tetapi, Mujib justru mengakui adanya fee proyek  ke Bupati melalui Direktur RSUD dan Kejaksaan Negeri Ponorogo melalui Kasi Intel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ada fee proyek termasuk ke Kejaksaan melalui Kasi Intel. Kejaksaan ikut mengawasi proyek,” ujar Mujib.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar dua keterangan yang saling bertolak belakang, Ketua Majelis Hakim langsung bereaksi keras.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau ada dua saksi dengan keterangan berbeda, berarti salah satu bohong,” tegasnya sambil memerintahkan Panitera mencatat pernyataan Sucipto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Drama persidangan semakin panas saat terdakwa Yunus Mahatma mengungkap dugaan motif di balik rencana OTT terhadap dirinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Yunus, dirinya dituduh sebagai pihak yang melaporkan hubungan pribadi Lely dan Sugiri Heru Sangoko ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dia menuduh saya yang melaporkan perselingkuhannya dengan Pak Heru ke BKD DPRD. Padahal yang melaporkan itu istrinya Pak Heru sendiri, Bu Vita,” ungkap Yunus Mahatma di hadapan Majelis Hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Isu hubungan asmara antara Lely dan Sugiri Heru Sangoko memang bukan kali pertama mencuat di ruang sidang Tipikor Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan sebelumnya, saat Heru dihadirkan sebagai saksi, ia bahkan sempat memohon doa restu di ruang sidang agar hubungannya segera direstui.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO juga memperoleh informasi dari sejumlah sumber terpercaya yang menyebut adanya dugaan pernikahan siri antara Lely dan Heru. Namun kabar itu dibantah Lely.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tidak pernah. Dia pernah meminta saya jadi istrinya, tapi saya tidak mau karena tidak disetujui istrinya,” ujar Lely usai persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ditanya mengapa Heru pernah memohon doa restu di ruang sidang agar hubungan mereka direstui, Lely memilih irit bicara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau itu urusannya Pak Heru,” jawabnya singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari Fakta Persidangan Ini Muncul Beberapa Pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa seorang pengusaha dan seniman Reog memiliki pengaruh besar terhadap proyek di Pemkab Ponorogo termasuk RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apa sebenarnya hubungan Sugiri Heru Sangoko dengan proyek-proyek di Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Mengapa nama Kejaksaan muncul dalam kesaksian soal fee proyek dan rencana OTT yang dirancang oleh Lely dan Dsris?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Benarkah ada permainan proyek yang melibatkan relasi pribadi dan politik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apa alasan Daris terus menjawab “kurang tahu” saat dicecar Hakim?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan dalam perkara ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah KPK akan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar para terdakwa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Benarkah konflik pribadi dan hubungan asmara ikut mempengaruhi pusaran perkara korupsi ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang OTT KPK Ponorogo Meledak: Saksi Bongkar Kedekatan Lely-Heru, Dugaan “OTT Rp200 Juta” hingga Fee Proyek Seret Nama Kejaksaan

Ruang Sidang Tipikor Surabaya Geger! Orang Kepercayaan Heru Akui Jadi Penghubung Hubungan “Teman Dekat”, Hakim Curiga Ada Fakta yang Disembu...

»

Empat Terdakwa Divonis Penjara, Publik Tagih Keberanian Polda Jatim Bongkar Peran Pejabat PUPR dan Bupati Sampang

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgALRCTtslDB83r8N4JGjsrM-fSQK3-jNbHmVkuImO1IBSA6vGgaPeAWZSjdUBBrfRfoA9Rs2OSZqJ4KXWW4yu0sOqttWG9y2CFKg95Oxb1pFxyED-I8TCIpJ5S7B6HZk1kpn0ddeJX9CoH7aTbxb1XcEiGBrdfHABvfR8JgGNNo_T1OdYgH3CeHbA7S7g/s1280/IMG20260511142254_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgALRCTtslDB83r8N4JGjsrM-fSQK3-jNbHmVkuImO1IBSA6vGgaPeAWZSjdUBBrfRfoA9Rs2OSZqJ4KXWW4yu0sOqttWG9y2CFKg95Oxb1pFxyED-I8TCIpJ5S7B6HZk1kpn0ddeJX9CoH7aTbxb1XcEiGBrdfHABvfR8JgGNNo_T1OdYgH3CeHbA7S7g/w640-h360/IMG20260511142254_01.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Vonis terhadap empat “ikan kecil” belum menjawab misteri hilangnya Rp2,3 miliar uang negara. Sorotan kini mengarah pada dugaan keterlibatan Plt Kadis PUPR, mantan Bupati Sampang, 12 kontraktor, serta integritas aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara hingga aktor intelektual.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Putusan pidana terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang senilai kerugian negara Rp2.905.212.897,42 justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas hilangnya Rp2,3 miliar uang rakyat yang hingga kini belum terungkap secara utuh?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik vonis penjara terhadap para terdakwa yang oleh publik dinilai hanya menyentuh level pelaksana teknis dan perantara proyek, muncul tekanan kuat kepada Polda Jawa Timur untuk berani membuka “kotak pandora” dugaan keterlibatan pejabat struktural di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Sampang hingga kemungkinan adanya peran pengambil kebijakan di level kepala daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah aparat penegak hukum memiliki keberanian dan integritas untuk menembus “tembok perlindungan kekuasaan” dengan menetapkan Ir. H. Ach. Hafi, S.H., selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang saat itu, sebagai tersangka?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akankah penyidik juga memeriksa H. Slamet Junaidi (Abah Idi) selaku Bupati Sampang periode 2019–2024?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ataukah proses hukum ini hanya berhenti pada empat terdakwa, sementara aktor-aktor yang diduga berada di lingkar pengambil keputusan tetap aman dari jerat hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan kritis itu mengemuka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, 11 Mei 2026, menjatuhkan putusan terhadap empat terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan 12 paket proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran sekitar Rp12 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis menyatakan penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.905.212.897,42.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Empat Terdakwa Divonis Bersalah</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1C1n8v1Cea-V9yhBqBad4ZmBs00qypq63Bfdpyei_HOUdflhkG90w_ZTJOFGeBoDG49VXh2xdWYxT7MTKdWtI7yjNdflQwfTljvrENBHKjaocB0AuS4xRp2vW1lF9oQ5LfcQmyqkG1VKgYG3TjGBgxfSUUouqjUuhPamAr_0VI-Q7NwLL_e62Ah-GzUY/s640/IMG20260128120502_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1C1n8v1Cea-V9yhBqBad4ZmBs00qypq63Bfdpyei_HOUdflhkG90w_ZTJOFGeBoDG49VXh2xdWYxT7MTKdWtI7yjNdflQwfTljvrENBHKjaocB0AuS4xRp2vW1lF9oQ5LfcQmyqkG1VKgYG3TjGBgxfSUUouqjUuhPamAr_0VI-Q7NwLL_e62Ah-GzUY/s320/IMG20260128120502_01.jpg" width="320" /></a></div></b></span></div><div style="text-align: justify;">Keempat terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara bervariasi antara 3 tahun 3 bulan hingga 4 tahun 8 bulan, yakni:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Mohammad Hasan Mustofa</b></div><div style="text-align: justify;">Selaku PPK Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang sekaligus KPA, divonis 4 tahun 8 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta dibebani uang pengganti sebesar Rp472.113.500,47 subsidair 3 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;">Majelis hakim menegaskan, meskipun sebagian dana tersebut dialihkan kepada pihak lain, selama pihak penerima belum dituntut, maka tanggung jawab pembayaran tetap dibebankan kepada terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Ahmad Zahran Wiami</b></div><div style="text-align: justify;">Selaku PPTK, divonis 4 tahun 3 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp63 juta yang telah dikembalikan saat proses penyidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Slamet Iwan Supriyanto alias Yaya</b></div><div style="text-align: justify;">Disebut sebagai calo proyek, divonis 3 tahun 4 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp145 juta yang telah dikembalikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Khoirul Umam</b></div><div style="text-align: justify;">Juga disebut sebagai perantara proyek, divonis 3 tahun 3 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp45 juta yang telah dikembalikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo ketentuan KUHP terbaru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Siapa “Orang yang Menyuruh Melakukan”?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDGqNU9UDpu8itVFwX-bsPfMTy4oOy8STAo2cTKRSVfL78SJbirHpwUfC-1NLBxdLTwFsyUUAiAVMwaxzrY0etDLmtQkkbzzS7wIZeR4HoV0MX0uAxF79imZLfoE1SGINqrSmZHfDddFjtO8XF-NVXSj8SDXqrl4G4kh0ElU4eXDCr0aSC96Fc_Pht1dk/s640/IMG20260128120451_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDGqNU9UDpu8itVFwX-bsPfMTy4oOy8STAo2cTKRSVfL78SJbirHpwUfC-1NLBxdLTwFsyUUAiAVMwaxzrY0etDLmtQkkbzzS7wIZeR4HoV0MX0uAxF79imZLfoE1SGINqrSmZHfDddFjtO8XF-NVXSj8SDXqrl4G4kh0ElU4eXDCr0aSC96Fc_Pht1dk/w640-h360/IMG20260128120451_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut Mohammad Hasan Mustofa dan Ahmad Zahran Wiami sebagai “orang yang melakukan”, sedangkan Slamet Iwan Supriyanto dan Khoirul Umam sebagai “orang yang turut melakukan.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun pertanyaan mendasar pun muncul:</div><div style="text-align: justify;">Jika ada pihak yang melakukan dan turut melakukan, lalu siapa pihak yang menyuruh melakukan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah masuk akal jika seorang PPK dan PPTK menjalankan rekayasa terhadap 12 paket proyek bernilai miliaran rupiah tanpa arahan atau restu atasan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa putusan tidak secara eksplisit menguraikan unsur “orang yang menyuruh melakukan” sebagaimana lazim dibedah dalam konstruksi tindak pidana korupsi berjamaah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Absennya uraian tersebut dikhawatirkan justru menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jatim untuk tidak melakukan pengembangan perkara ke level pengambil keputusan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Fakta Sidang Mengarah ke Atasan Struktural</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, saksi Ir. H. Ach. Hafi, S.H. mengakui sejumlah fakta penting. Ia menyebut bahwa 12 paket pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan melalui tender, namun faktanya justru dilakukan melalui penunjukan langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengaku tidak dilibatkan sejak awal proses, meskipun pada saat bersamaan mengakui telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas pengawasan; menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan dan pencairan anggaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa terdakwa selaku PPK menerima petunjuk dan arahan berupa perintah lisan dari Ir. H. Ach. Hafi selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga mengungkap adanya rekayasa dokumen pengadaan untuk 12 paket pekerjaan, mulai dari pembuatan dokumen kontrak hingga penunjukan perusahaan penyedia yang sebagian besar hanya dipinjam benderanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dokumen-dokumen tersebut bahkan sebagian ditandatangani bukan oleh direktur sah perusahaan, melainkan oleh pihak lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Rekayasa Sistematis 12 Paket Proyek</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvoFZLqGzQK-TlJ9LsyhvikdJRUP18SiSt-yRbzEvY3EqePRKyuwp1eLcR4Hec6Mm2nUcL3x9ZeLp7bOtCYFKZZfNhfrQEHRpfiQcIMdCwsEBffSYFOkpWcuALZG4ifV4us0eW2hxghei8AMyl_tul0cUivwT6iya8dcDspfbSVi2NTV2bbnaOF5lwtAE/s640/IMG20260128120504_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvoFZLqGzQK-TlJ9LsyhvikdJRUP18SiSt-yRbzEvY3EqePRKyuwp1eLcR4Hec6Mm2nUcL3x9ZeLp7bOtCYFKZZfNhfrQEHRpfiQcIMdCwsEBffSYFOkpWcuALZG4ifV4us0eW2hxghei8AMyl_tul0cUivwT6iya8dcDspfbSVi2NTV2bbnaOF5lwtAE/w640-h360/IMG20260128120504_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam fakta persidangan terungkap, pengondisian dilakukan terhadap 12 perusahaan/CV yang digunakan untuk mengerjakan proyek rehabilitasi jalan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang.</div><div style="text-align: justify;">Dokumen pengadaan dan kontrak yang seharusnya dibuat oleh masing-masing direktur perusahaan justru direkayasa oleh staf bidang jalan dan jembatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagian Direktur perusahaan bahkan tidak pernah menandatangani kontrak. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penyimpangan proyek dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga sulit diterima akal sehat jika hanya empat terdakwa yang harus memikul seluruh tanggung jawab pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Beberapa Pertanyaan Yang Mengemuka Dari Kasus Perkara Ini Adalah ;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Untuk Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang</b></div><div style="text-align: justify;">    Jika benar memberi arahan lisan, mengapa hingga kini belum berstatus tersangka? Mengapa menandatangani SPM dan dokumen pertanggungjawaban jika mengaku tidak dilibatkan sejak awal? Apakah ada pembiaran sistematis terhadap pelanggaran prosedur pengadaan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Untuk Mantan Bupati Sampang</b></div><div style="text-align: justify;">   Benarkah terdapat catatan atau arahan terkait pelaksanaan proyek ini? Apakah kepala daerah mengetahui metode pengadaan yang menyimpang dari aturan? Sejauh mana kontrol dan pengawasan terhadap proyek DID II tahun 2020?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Untuk Staf Dinas PUPR Kabupaten Sampang;</b></div><div style="text-align: justify;">   Atas perintah siapa dokumen-dokumen pengadaan direkayasa? Apakah tindakan tersebut dilakukan secara sukarela atau karena tekanan jabatan? Siapa pihak yang paling diuntungkan dari manipulasi administrasi ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Untuk 12 Kontraktor/Pemilik CV</b></div><div style="text-align: justify;">  Mengapa bersedia meminjamkan perusahaan kepada pihak lain? Apakah meminjamkan perusahaan kepada pihak lain sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah menerima kompensasi tertentu? Siapa yang mengkoordinasikan penggunaan bendera perusahaan tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Untuk Polda Jatim dan Kejati Jatim</b></div><div style="text-align: justify;">    Mengapa pengembangan perkara ini belum menyentuh pejabat struktural? Apakah fakta persidangan belum cukup untuk pendalaman terhadap atasan langsung terdakwa? Adakah hambatan non-yuridis dalam pengusutan kasus ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Untuk Integritas Penegakan Hukum di Jawa Timur</b></div><div style="text-align: justify;">   Apakah pemberantasan korupsi masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas? Apakah vonis ini sekadar formalitas penuntasan perkara tanpa menyentuh aktor utama? Beranikah aparat penegak hukum membuka seluruh rantai komando korupsi proyek lapen Sampang?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Misteri Hilangnya Rp2,3 Miliar Masih Menunggu Jawaban</b></div><div style="text-align: justify;">       Jika total kerugian negara mencapai Rp2,9 miliar, sementara beban uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa hanya sebagian kecil, maka pertanyaan besarnya adalah: Ke mana sisa sekitar Rp2,3 miliar itu mengalir?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Siapa yang menikmatinya?</b></div><div style="text-align: justify;">        Siapa yang harus bertanggung jawab? Publik kini menunggu apakah Polda Jawa Timur berani menuntaskan perkara ini hingga aktor intelektual, atau justru membiarkan kasus ini berhenti pada empat terpidana yang dianggap hanya pelaksana lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus proyek lapen Sampang bukan sekadar perkara korupsi biasa. Ini adalah ujian nyata bagi integritas penegakan hukum di Jawa Timur. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Divonis Penjara, Publik Tagih Keberanian Polda Jatim Bongkar Peran Pejabat PUPR dan Bupati Sampang

Vonis terhadap empat “ikan kecil” belum menjawab misteri hilangnya Rp2,3 miliar uang negara. Sorotan kini mengarah pada dugaan keterlibatan ...

»