Sidang Korupsi OTT Madiun: Hakim Marah, Saksi Berbelit, Pengacara Tuding Ada Tebang Pilih

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd-UXAbYstd4e9X28VGnEU5wEIS2ukhS_i3iI4oZb8ZzyKpq5vyM-dvHur90NRvfCY7I_kK2NaX-NYYNF3wuQhnaHTQ9Autx_dnuQy1frZhqOt3Vk6qUaqpNF8sNMtZEEGnJH9mC93NgVL4XkCsefI5Akaczk-7Td_zvtzE9s22Oyf8iw8K1edLSEjsZM/s720/IMG_20260802_105501.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="518" data-original-width="720" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd-UXAbYstd4e9X28VGnEU5wEIS2ukhS_i3iI4oZb8ZzyKpq5vyM-dvHur90NRvfCY7I_kK2NaX-NYYNF3wuQhnaHTQ9Autx_dnuQy1frZhqOt3Vk6qUaqpNF8sNMtZEEGnJH9mC93NgVL4XkCsefI5Akaczk-7Td_zvtzE9s22Oyf8iw8K1edLSEjsZM/w640-h460/IMG_20260802_105501.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Kasus Pemerasan Berkedok Dana CSR & Proyek TPA Winongo – Kontraktor Rugi Rp1 Miliar Lebih Malah Jadi Tersangka: Benarkah Hanya Rochim yang Salah?</b></div> <br /> <div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 31 Juli 2026 | Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi, pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility), dan gratifikasi yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kota Madiun pada 19 Januari 2026. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini digelar untuk menguji tiga terdakwa: Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030; Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun; dan Rochim Ruhdiyanto selaku Direktur CV Sekar Arum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat saksi yang dihadirkan JPU adalah: Noor Aflah selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Plh. Kepala Bapeda Kota Madiun, Bagus Sumastomo selaku Subkoordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun, Anggita Mutiara Fathony selaku Staf Bagian PBJ dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun, serta Sutrisno selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang juga mantan tim sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang pemeriksaan saksi berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya, dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Ketiga terdakwa hadir langsung di ruang sidang didampingi tim advokat atau penasihat hukum masing-masing, salah satunya Budiarjo Setiawan, S.H., M.H. yang mendampingi Terdakwa Rochim Ruhdiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Keterangan Berbelit-belit, Saksi Langsung Disuruh Pindah Tempat</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana persidangan sempat memanas saat Ketua Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Bagus Sumastomo. Hakim Ernawati bahkan sampai menegur keras dan memerintahkan saksi tersebut pindah ke bangku belakang, karena keterangannya dinilai berbelit-belit serta tidak sinkron dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di penyidikan KPK.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Silakan pindah ke belakang,"</i> tegas perintah Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Tak berhenti di situ, JPU KPK kembali mencecar saksi Bagus Sumastomo dan Anggita Mutiara Fathony terkait dugaan pengondisian berbagai proyek infrastruktur di Kota Madiun, guna mendalami alur birokrasi penentuan pemenang lelang yang disinyalir sudah diatur sedemikian rupa agar jatuh ke tangan kontraktor atau rekanan tertentu – termasuk CV Sekar Arum milik terdakwa Rochim Ruhdiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Terungkap: Honor Tak Resmi Selama Enam Tahun & Uang Rp20 Juta untuk Lembur</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSL35NKRP7CaKosTZjhfFquLNz1POYMHHaQ8X4o_pqd9ztq2pQ90Bl1LFS8KDhjaBxZQDOnsjH9ldo9nAW5onsrvtrtGX_hJ6nqM5i31JQgRbAtBaVvSpCTwrOPhsAKrSFGzcWA4aYK1spVZ8KnBRKEf-sCegsxJ71o6vurNFdaFdtmarjNj8sGypl8w/s848/IMG_20260802_10591218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="848" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSL35NKRP7CaKosTZjhfFquLNz1POYMHHaQ8X4o_pqd9ztq2pQ90Bl1LFS8KDhjaBxZQDOnsjH9ldo9nAW5onsrvtrtGX_hJ6nqM5i31JQgRbAtBaVvSpCTwrOPhsAKrSFGzcWA4aYK1spVZ8KnBRKEf-sCegsxJ71o6vurNFdaFdtmarjNj8sGypl8w/w640-h360/IMG_20260802_10591218.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari pemeriksaan saksi Sutrisno selaku Direktur Perumda Aneka Usaha, terungkap adanya dugaan penerimaan honor tidak resmi oleh terdakwa Maidi yang bersumber dari pos dana representatif BUMD tersebut selama enam tahun masa jabatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, tim penasihat hukum terdakwa Maidi terus melakukan pembelaan terkait temuan uang sebesar Rp20 juta yang diserahkan pihak kontraktor kepada ajudan Walikota. Penasihat hukum menyatakan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman darurat dan murni digunakan untuk membayar upah lembur petugas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Winongo yang sempat mogok kerja, bukan untuk kepentingan pribadi Maidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Pengacara Terdakwa Rochim Rudianto: Klien Kami Paling Rugi, Tapi Malah Jadi Tersangka</span></b></div><div style="font-size: 20px; text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div></span><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Budiarjo Setiawan, S.H., M.H. selaku penasihat hukum terdakwa Rochim Ruhdiyanto menegaskan: "Pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam pusaran kasus proyek TPA Winongo Kota Madiun adalah klien kami, Rochim Ruhdiyanto. Kenapa yang lain tidak ditindak?"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Budiarjo, Rochim justru mengalami kerugian lebih dari satu miliar rupiah, karena ia harus mengeluarkan uang pribadi lebih dulu untuk mengerjakan proyek urugan tanah di TPA Winongo – yang sampai hari ini belum dilunasi oleh Pemkot Madiun.</div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Poin-poin penting yang dialami Rochim Ruhdiyanto:</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div></span><div style="text-align: justify;">1. Mengalami Kerugian Besar: Terdakwa Rochim telah mengalami kerugian lebih dari Rp1 miliar karena mengerjakan proyek urugan tanah di TPA Winongo terlebih dahulu menggunakan dana pribadi yang belum dibayar lunas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Korban Kebijakan: Bahwa proyek TPA Winongo selalu dipromosikan sebagai prestasi keberhasilan pembangunan Walikota Maidi, namun di balik itu, terdakwa Rochim justru menderita dan berakhir menjadi terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selaku penasihat hukum, Budiarjo pun balik mempertanyakan tanggung jawab pihak Pemkot Madiun terkait dana CSR, yang kemudian dilontarkan kepada saksi Noor Aflah di ruang sidang:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Menagih Komitmen Dana CSR: Penasihat hukum mencecar saksi Noor Aflah (saat menjabat Plh Kepala Bapperida) mengenai alasan Pemkot Madiun justru melemparkan tanggung jawab pembayaran. Ketika Rochim menagih pencairan dana CSR untuk upah pengerjaan atas perintah Maidi, pihak birokrasi Pemkot justru menyerahkan dan memperumit alur prosesnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Kejanggalan Proyek TPA Winongo Tanpa APBD: Budiarjo mengungkap bahwa pengerjaan urugan tanah yang dilakukan terdakwa Rochim di TPA Winongo di luar skema APBD dan murni berdasarkan perintah langsung terdakwa Maidi demi mengatasi kedaruratan sampah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo juga menyoroti dugaan tebang pilih dalam proses hukum. Pasalnya, menurut dia, masih ada kontraktor lain yang juga mengerjakan proyek di lokasi sama dan menggunakan dana yang disebut dalam dakwaan sebagai hasil pemerasan CSR – namun hanya Rochim Ruhdiyanto yang dijadikan tersangka bersama Walikota Maidi dan Kepala Dinas PUPR Thariq Megah.</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 20px;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Awal Mula Kasus: OTT, Uang Rp550 Juta & Modus Kejahatan</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan 15 orang dan menyita uang tunai sebesar Rp550 juta – Rp350 juta dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp200 juta dari Thariq Megah. Kemudian KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka: Maidi, Thariq Megah, dan Rochim Ruhdiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Berdasarkan penyidikan, terungkap tiga modus utama:</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Pemerasan Berkedok CSR: Memeras Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebesar Rp350 juta dengan alasan dana CSR sebagai syarat sewa izin akses jalan selama 14 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Setoran Izin Usaha: Meminta uang berkedok CSR pada setiap penerbitan izin usaha bagi pemilik minimarket, hotel, hingga waralaba di Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Fee Proyek Infrastruktur: Meminta fee proyek sebesar 6% kepada kontraktor yang memenangkan pekerjaan di Dinas PUPR – salah satunya proyek pemeliharaan jalan senilai Rp5,1 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK menduga Walikota Maidi telah menerima uang hasil pemerasan dan gratifikasi bernilai miliaran rupiah. Dalam perkara ini, KPK berencana menghadirkan total 60 orang saksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Dari Fakta Persidangan Ini, Beberapa Pertanyaan Kritis :</span></b></span></div></span><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Mengapa keterangan saksi Bagus Sumastomo sangat berbeda saat penyidikan di KPK dan saat dihadirkan di persidangan? Apakah ada tekanan atau pengaruh yang terjadi di antara keduanya?</li><li style="text-align: justify;">Jika proyek TPA Winongo murni perintah lisan Walikota dan dilakukan demi situasi darurat tanpa APBD, di mana letak tanggung jawab birokrasi dan pejabat lain yang seharusnya mengawasi? Mengapa hanya tiga orang ini yang diseret ke pengadilan</li><li style="text-align: justify;">Benarkah hanya Rochim yang menerima manfaat dari aliran dana berkedok CSR dan fee proyek? Bagaimana dengan kontraktor lain yang disebut juga mengerjakan proyek serupa dengan sumber dana yang sama?</li><li style="text-align: justify;">Siapa yang mengatur, menyetujui, dan mengelola uang-uang hasil Pemerasan yang dibungkus dengan label "dana CSR" dari  lembaga maupun pengusaha?</li><li style="text-align: justify;">Uang sebesar Rp20 juta yang diklaim sebagai pinjaman darurat untuk membayar lembur petugas TPA: Ke mana pertanggungjawaban dan bukti penggunaannya? Apakah benar-benar sampai ke tangan petugas atau hanya alasan belaka?</li><li style="text-align: justify;">Mengapa Pemkot Madiun sampai saat ini belum melunasi kerugian Rochim Ruhdiyanto jika benar bahwa pekerjaan itu dilakukan atas perintah pejabat daerah demi kepentingan umum?</li><li style="text-align: justify;">Apakah KPK sudah memeriksa seluruh aliran dana yang diduga diterima Maidi selama 6 tahun dari dana representatif BUMD? Berapa total yang sebenarnya masuk ke kantong pribadinya?</li><li style="text-align: justify;">Apakah KPK akan mengembangkan kasus ini ke perkara TPPU dan menyeret pihak-pihak yang terlibat?</li></ol> </div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;"><br /></span></div><i><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi OTT Madiun: Hakim Marah, Saksi Berbelit, Pengacara Tuding Ada Tebang Pilih

Kasus Pemerasan Berkedok Dana CSR & Proyek TPA Winongo – Kontraktor Rugi Rp1 Miliar Lebih Malah Jadi Tersangka: Benarkah Hanya Rochim ya...

»

Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: Hakim Tegur Saksi Karena Keterangan Berbelit-belit

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3dRYdILt-eSJXMnMTpePa6nTl6CklVAeCSO9eIf-G8I1NAgta6SoysG6JA7Q3p5aaOlYlseJBa358szjqOk__S8wYesT8I23USeKlz0JXB8DWG6WX-QR3X6AtfQcvcGvMbNmapbKFDU2cdnzRCK3k14unJDNZaxvlQQSEGaR7INbqsMrvJizH66efB5I/s848/IMG_20260802_10591218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="848" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3dRYdILt-eSJXMnMTpePa6nTl6CklVAeCSO9eIf-G8I1NAgta6SoysG6JA7Q3p5aaOlYlseJBa358szjqOk__S8wYesT8I23USeKlz0JXB8DWG6WX-QR3X6AtfQcvcGvMbNmapbKFDU2cdnzRCK3k14unJDNZaxvlQQSEGaR7INbqsMrvJizH66efB5I/w640-h360/IMG_20260802_10591218.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: x-large;">Advokat Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.: </b><i style="font-size: x-large;">"Pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam pusaran kasus proyek TPA Winongo Kota Madiun adalah klien kami, Rochim Ruhdiyanto selaku Direktur CV Sekar Arum. Kenapa yang lain tidak ditindak?"</i></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 31 Juli 2026, Tim JPU KPK bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kota Madiun pada 19 Januari 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak empat orang yang dihadirkan JPU untuk tiga terdakwa; Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030; Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat saksi itu <b>Noor Aflah</b> selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Plh. Kepala Bapeda Kota Madiun, <b>Bagus Sumastomo</b> selaku Subkoordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun, dan ​<b>Anggita Mutiara Fathony</b> selaku Staf Bagian PBJ dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun serta  ​<b>Sutrisno</b>  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang juga mantan tim sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun 2024</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan saksi dalam perkara ketiga terdakwa (Maidi, Thariq Megah dan Rochim Rudianto) berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 31 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara ketiga terdakwa  hadir langsung diruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, salah seorang diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa Rochim Rudianto</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinamika persidangan sempat memanas saat Ketua Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi <b>Bagus Sumastomo</b> selaku Subkoordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Majelis Hakim Ernawati bahkan sempat menegur keras dan memerintahkan saksi Bagus untuk pindah ke bangku belakang karena keterangannya dinilai berbelit-belit serta tidak sinkron dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di penyidikan KPK</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Silakan pindah ke belakang,"</i> perintah Ketua Majelis Hakim Ernawati kepada saksi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kemudian JPU KPK kembali mencecar saksi Bagus dan Anggita terkait dugaan pengondisian berbagai proyek infrastruktur di Kota Madiun untuk mendalami alur birokrasi penentuan pemenang lelang proyek yang disinyalir telah diatur agar jatuh ke tangan kontraktor atau rekanan,  termasuk CV Sekar Arum milik terdakwa Rochim Ruhdiyanto</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha26oVoNrIgVgpNHEn_-uhl9JzhV3fRxmItLiespLKKPCS4TLR0afF7ufIyGILJnAwm99IUVFIEJKoS_eqRDixa7WGbrR98J3BBKC4tbN8Ioc2YF9MJp1kFV9F9nLTcQ4yu6kpwd3715SQnj-aVsO7bHSHOmwpgi-ci1LswAo9MkCm-3_Md-hentC6b0Q/s602/IMG_20260802_105412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="602" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha26oVoNrIgVgpNHEn_-uhl9JzhV3fRxmItLiespLKKPCS4TLR0afF7ufIyGILJnAwm99IUVFIEJKoS_eqRDixa7WGbrR98J3BBKC4tbN8Ioc2YF9MJp1kFV9F9nLTcQ4yu6kpwd3715SQnj-aVsO7bHSHOmwpgi-ci1LswAo9MkCm-3_Md-hentC6b0Q/w640-h522/IMG_20260802_105412.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, keterangan saksi Sutrisno selaku Direktur Perumda Aneka Usaha  terungkap adanya dugaan penerimaan honor tidak resmi oleh terdakwa Maidi yang bersumber dari pos dana representatif BUMD tersebut selama enam tahun masa jabatannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Tim Penasihat Hukum terdakwa Maidi terus melakukan pembelaan terkait temuan uang Rp20 juta yang diserahkan dari pihak kontraktor kepada ajudan terdakwa Maidi selaku Wali Kota, Penasaran Hukum terdakwa mengeklaim bahwa uang tersebut merupakan pinjaman darurat dan   murni digunakan untuk membayar upah lembur petugas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Winongo yang sempat mogok kerja, bukan untuk kepentingan pribadi Maidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara <b>Budiarjo Setiawan, S.H., M.H</b> selaku Penasihat Hukum terdakwa <b>Rochim Ruhdiyanto</b> (Direktur CV Sekar Arum), menegaskan bahwa kliennya merupakan <b>pihak yang paling dirugikan dan menderita</b> dalam pusaran kasus proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Budiarjo, Terdakwa Rochim Rudianto menjadi terdakwa sementara terdakwa mengalami kerugian sebesar satu miliar lebih akibat pekerjaan proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu yang sampai sekarang belum dilunasi oleh Pemkot Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Budiarjo pun merinci beberapa poin yang menjadi yang dialami Terdakwa Rochim Rudianto, yaitu ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. <b>Mengalami Kerugian Besar</b>: terdakwa Rochim telah mengalami kerugian <b>lebih dari Rp1 miliar</b> karena mengerjakan proyek urugan tanah di <u>TPA Winongo</u> terlebih dahulu menggunakan dana pribadinya yang belum dibayar lunas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. ​<b>Korban Korban Kebijakan</b>: bahwa proyek TPA Winongo selalu dipromosikan sebagai prestasi keberhasilan pembangunan Walikota Maidi, namun di balik itu, terdakwa Rochim justru menderita dan berakhir menjadi terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selaku Penasehat Hukum Terdakwa Rochim Rudianto, Budiarjo Setiawan, SH., MH justru balik mempertanyakan tanggung jawab Pejabat Pemkot Madiun terkait dana CSR Pertanyaan itu dilontarkan Budiarjo kepada saksi <b>Noor Aflah</b> selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Plh. Kepala Bapeda Kota Madiun di ruang sidang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Beberapa hal yang dipertanyakan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum Terdakwa Rochim Rudianto kepada saksi di ruang sidang, diantaranya;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. <b>Menagih Komitmen Dana CSR</b>: Penasihat hukum mencecar saksi <b>Noor Aflah</b> (saat menjabat Plh Kepala Bapperida) mengenai alasan Pemkot Madiun melemparkan tanggung jawab pembayaran. Ketika Rochim menagih pencairan dana CSR untuk upah pengerjaan atas perintah Maidi, pihak birokrasi Pemkot justru menyerahkan dan memperumit alur prosesnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​2. <b>Kejanggalan Proyek TPA Winongo Tanpa APBD</b>: Budiarjo mengungkap bahwa pengerjaan urugan tanah yang dilakukan terdakwa Rochim di TPA Winongo di luar skema APBD dan murni berdasarkan perintah langsung terdakwa Maidi demi mengatasi kedaruratan sampah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo pun tidak hanya mempertanyakan terkait proyek TPA Winongo yang menjerat Terdakwa Rochim Rudianto, tetapi juga mempertanyakan terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat yangbdianggap ada tebang pilih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Alasan itu bukan tidak masuk akal. Sebab menurut Budiarjo, objektivitas penyidik karena terdapat kontraktor-kontraktor lain yang juga ikut mengerjakan proyek di TPA Winongo dengan menggunakan dana yang disebut dalam dakwaan sebagai "dana pemerasan CSR". Namun, ditangap dan dijadikan tersangka oleh KPK hanya Rochim Ruhdiyanto bersama Walikota Maidi dan Kepala Dinas PUPR Thariq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari tangkap tangan atau OTT  yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada <b>Senin, 19 Januari 2026</b>. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan sebanyak 15 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550 juta. Uang tunai tersebut diamankan masing-masing sebesar Rp350 juta dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp200 juta dari Thariq Megah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, dan  Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil penyidikan KPK, dalam kasus ini terdapat beberapa modus yang dilakukan, yaitu :</div><div style="text-align: justify;">1. <b>Pemerasan Berkedok CSR</b>: Pemerasan terhadap Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebesar Rp350 juta dengan alasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai syarat sewa izin akses jalan selama 14 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Setoran Izin Usaha</b>: Permintaan sejumlah uang dengan berkedok dana CSR dalam setiap penerbitan izin usaha bagi pemilik  minimarket, hotel, hingga waralaba di lingkungan Pemkot Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Fee Proyek Infrastruktur</b>: Permintaan <i>fee</i> proyek sebesar 6% kepada kontraktor yang memenangkan paket pengerjaan di Dinas PUPR, salah satunya proyek pemeliharaan jalan senilai Rp5,1 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK menduga bahwa Maidi selaku Walikota Madiun telah menerima uang hasil Pemerasan dan Gratifikasi sejumlah Miliaran rupiah. Dan Perkara ini, KPK akan menghadirkan sebanyak 60 orang saksi. </div></div> <div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: Hakim Tegur Saksi Karena Keterangan Berbelit-belit

Advokat Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.: "Pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam pusaran kasus proyek TPA Winongo Kota Madiun ad...

»

Sidang Korupsi Urugan Tanah Kas Desa Jenangan Rp349 Juta: Apakah Sujarno Akan Jadi Tersangka?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA56nMoH6UQq6PMKGod5uzTlYmijdPFY4vPw97DhaeCB9u3YqGvMylVj8FjfhIA55thusIR_OP4FXzHbYsHNmhd566xR_vDy9U9dg859rkQ0wymwxvyHuYNZ0QDKGiA0vIMkiKINahRvnnhJFvytskaZffjsVcW0BV8XVg2875xCLggC8EvGKnzqwY7Es/s900/IMG_20260801_154417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="900" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA56nMoH6UQq6PMKGod5uzTlYmijdPFY4vPw97DhaeCB9u3YqGvMylVj8FjfhIA55thusIR_OP4FXzHbYsHNmhd566xR_vDy9U9dg859rkQ0wymwxvyHuYNZ0QDKGiA0vIMkiKINahRvnnhJFvytskaZffjsVcW0BV8XVg2875xCLggC8EvGKnzqwY7Es/w640-h406/IMG_20260801_154417.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Keterangan Sujarno dipersidangan berbeda dengan dakwaan JPU maupun keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Bagaimana sikap tegas Kejari Ponorogo terhadap keterlibatan Sujono mantan Kades Kemiri, Kec. Jenangan, Ponorogo?</b></div> <p style="text-align: left;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">JPU Kejari Ponorogo bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 30 Juli 2026, kembali menggelar sidang lanjutan Perkara Korupsi penjualan tanah urug hasil galian gundukan diatas Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp349.740.000,00 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin selaku Kepala Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo</span></div><p></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Saksi yang dihadirkan JPU diantaranya adalah Sujarno mantan Kepala Desa Kemiri, Kec. Jenangan, Ponorogo dan Toni Darmawan yang menjabat Kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Ponorogo<br />Keterangan Sujarno dihadapan Majelis Hakim mengatakan bahwa Ia hanya mengatur lalu lintas keluar masuknya Truk pengangkut tanah urugan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Keterangan Sujarno di persidangan justru berbeda dengan dakwaan JPU yang menguraikan,  untuk melaksanakan kegiatan penggalian tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sujarno yang merupakan mantan kepala Desa Kemiri, kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan penggalian tanah untuk Terdakwa, kemudian karena saksi Sujarno tidak memiliki modal untuk melaksanakan penggalian, Terdakwa kembali meminta kepada saksi SUJARNO untuk mencari teman yang dapat melaksanakan penggalian, yang mana kemudian saksi SUJARNO mengenalkan sdr. PENDI (alm) kepada Terdakwa untuk melakukan penggalian.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Atas perintah Terdakwa, saksi SUJARNO bersama dengan sdr. PENDI (alm) memulai kegiatan penambangan pada bulan Agustus 2015 dengan menggunakan mesin Ekskavator jenis PC yang disiapkan oleh sdr. PENDI (alm) dan dibantu oleh saksi SUJARNO yang bertugas untuk menata keluar masuknya truk pengangkut hasil penambangan, hingga selesai pada sekira bulan Oktober 2015;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh sdr. PENDI (alm) berupa tanah urug dijual oleh saksi SUJARNO dengan cara mengumumkan kepada rekan-rekannya tentang adanya tanah urug yang siap untuk dibeli seharga Rp100.000 - Rp 120.000 per rit atau sekali kirim yang seluruhnya diambil sendiri oleh pembeli yang datang ke lokasi penambangan,</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Kemudian hasil keuntungannya dibagi antara Terdakwa, saksi Sujarno, dan sdr. Pendi (Alm) dengan keuntungan total sebesar Rp349.740.000 yang dibagi kepada saksi SUJARNO sebesar Rp16.000.000 dan sisanya dibagi antara Terdakwa dan sdr. PENDI (Alm)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXxlAwxFETN5ONnMU6GuERHdlTMhWULbnf0iZu5ImYyS4rSYZuwW72m5-ZvDm7ZLRUig1KKSszxZsaZHsgnFrTc21rLBA6oH-JsTje_3Pc9E4ntzOUeCw_dhy4Kc-HxfEFDgFwsdYkqvjusVJw7Zp715YeKmMJ4n_hJ1jQOkEjw02zXaHKriHnJTaC-NI/s1600/IMG-20260801-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXxlAwxFETN5ONnMU6GuERHdlTMhWULbnf0iZu5ImYyS4rSYZuwW72m5-ZvDm7ZLRUig1KKSszxZsaZHsgnFrTc21rLBA6oH-JsTje_3Pc9E4ntzOUeCw_dhy4Kc-HxfEFDgFwsdYkqvjusVJw7Zp715YeKmMJ4n_hJ1jQOkEjw02zXaHKriHnJTaC-NI/w640-h360/IMG-20260801-WA0016.jpg" width="640" /></a></div>Sementara pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi kepada beritakorupsi.co tak jauh beda dengan dakwaan JPU terkait keterlibatan Sujono.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Terdakwa Toni Ahmadi menjelaskan, bahwa TKD milik Desa Jenangan sudah sangat lama tidak dapat dipungsika karena diatas tanah tersebut terdapat gundukan yang tinggi dan seperti hutan, sehingga diratakan agar dapat difungsikan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Menurut Terdakwa Toni Ahmadi, bahwa untuk melakukan penggalian hingga mencari pembeli adalah Sujarno bahkan hasilnya pun dibagi. Namun bagian Sujarno dipegang oleh terdakwa karena takut diambil istri Saksi</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Terdakwa Toni juga mengungkapkan hasil penjualan urugan bukan untuk pribadinya melainkan diperhitungkan pembangunan dua gapuro, mengisi kas tiga RT masing-masing sebesar Rp30 juta, dipergunakan biaya acara bersih desa dan sebagian urugan untuk kebutuhan Kantor Koramil</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Sementara sumber beritakorupsi.co yang tidak bersedia desubutkan namanya menjelaskan, bahwa pekerjaan Sujarno setelah tidak lagi Kades adalah penambang dan dekat dengan orang Kejaksaan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Mamun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada kaitan informasi yang terima beritakorupsi.co terkait Sujarno sehingga sehingga Sujarno pun hanya sebagai saksi dalam perkara ini?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Terkait informasi kedekatan Sujarno dengan Kejaksaan dibantah oleh JPU saat dikonfirmasi sebelum persidangan, Kamis, 30 Juli 2026.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> <i>"Tidak benar itu. Di pidsus tidak ada yang seperti itu,"</i> jawab JPU</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Yang tak kalah menarik dari persidangan ini adalah keterangan Toni Darmawan yang menjabat Kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Ponorogo pada tahun 2020</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Keterangan saksi dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa aktivitas penggalian tersebut melanggar Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Keterangan saksi Toni Darmawan, salah seorang pejabat di Dinas DPMD Pemkab Ponorogo ini mendapat kritikan tajam dari Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa. Sebab kasus yang menyeret Terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin selaku Kepala Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo berlangsung pada tahun 2015</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Pertanyaannya adalah, apakah menurut saksi bahwa Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa berlaku surut ataundapat dipergunakan untuk kasus yang terjadi sebelum Permendagri terbit atau saksi tidak tau tetapi pura-pura mengetahui? </span><span style="font-family: arial;">Lalu mengapa JPU menghadirkannya sebagai saksi?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun yang perlu dipertanyakan adalah sikap tegas dari Kasi Pidsus  dan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo terkait keterlibatan Sujono dalam perkara penggalian dan penjualan urugan Tanah Kas Desa</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Apakah Kasi Pidsus dan Kajari Ponorogo akan menyeret Sujarno sebagai tersangka baru atau cukup dijadikan sebagai saksi?. (Jen)</span></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Urugan Tanah Kas Desa Jenangan Rp349 Juta: Apakah Sujarno Akan Jadi Tersangka?

Keterangan Sujarno dipersidangan berbeda dengan dakwaan JPU maupun keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Bagaimana sikap tegas Kejari Pon...

»

Tak Jadi Anggota DPRD Jatim: Dr. Drs. Hudiyono, M.Si: Mantan Kabid Disdik Jatim Terseret Perkara Korupsi, Divonis 10 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLldSLtcheIfk85w5h5gNAKAfcokOOzxGKZVnq5ZLxk5qixZgz51jNAckJIRTOW3gzeLnv8k19TAC5xuYhPzSFIqx4ib_HJuSiMpHycXPQUkdVmI3N9SFEmBc0fcr9XicTaKTHdHWvICSO4bzqE8Krr1KjxPipkWtRWzTtZUpx1ch9zP7Y8BT8MJLKEc/s640/IMG_20260704_165321.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="496" data-original-width="640" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLldSLtcheIfk85w5h5gNAKAfcokOOzxGKZVnq5ZLxk5qixZgz51jNAckJIRTOW3gzeLnv8k19TAC5xuYhPzSFIqx4ib_HJuSiMpHycXPQUkdVmI3N9SFEmBc0fcr9XicTaKTHdHWvICSO4bzqE8Krr1KjxPipkWtRWzTtZUpx1ch9zP7Y8BT8MJLKEc/w640-h496/IMG_20260704_165321.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo dan Dewan Pakar Tim Pemenangan Khofifah-Emil Pilgub Jatim 2023, Pensiun dini demi Caleg DPRD Jatim Periode 2024-2029 dari Partai Demokrat, namun karier dan masa depannya kandas karena perkara korupsi penyelewengan anggaran sarana prasarana SMK di Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp157,603 miliar</span></b></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">Mimpi tak selalu kenyataan, harapan tak selalu tercapai dan perjalanan hidup tak selamanya indah. Inilah yang mungkin dialami Dr. Drs. Hudiyono, M.Si yang pernah bermimpi menjadi wakil rakyat atau anggota DPRD JawanTimur periode 2024-2029 dari Partai Demokrat dari Dapil Surabaya Dua (Sidoarjo),  namu apalah daya karena  suara pemilih tak mendukungnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Mantan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Jawa Timur ini tidak hanya gagal untuk duduk di kursi DPRD Jatim pada pemilu 2024 sebagai anggota parlemen, tapi harapannya pun pupus dari putusan bebas karena Ia justru dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dari 16,6 tahun penjara dalam tuntutan JPU, karena Ia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korporasi penyelewengan dana pendidikan terbesar sepanjang sejarah Pendidikan di Jawa Timur tahun 2017</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama menjabat sebagai Kepala Bidang SMK pada periode 2015–2019, Hudiyono memegang peran sangat vital. Selain  sebagai Kabid, Ia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK). Ia bersama Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang menentukan teknis pelaksanaan kegiatan proyek di Dinas Pendidikan Jawa Timur, mulai dari pemilihan penyedia jasa hingga pencairan dana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada tahun 2023, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan sekaligus PKK dan KPA, hadir sebagai saksi dalam sidang perkara Korupsi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua terdakwa dalam kasus ini adalah Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran dan Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya saat ini berstatus terpidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat Dr. Drs. Hudiyono, M.Si adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus perkara ini menyeret sebanyak enam orang Terdakwa yang terdiri dari dua Pejabat Dinas Pendidikan dan empat pihak swasta yang dibagi dalam dua klaster masing-masing tiga terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam klaster pertama, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid sekaligus PPK dan KPA Dinas Pendidikan Jatim bersama  sahabat sekaligus pimpinannya semasa pejabat Dinas Pendidikan dengan menyandang gelar S3 atau Strata tiga dengan sebutan  doktor, yaitu Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur sekaligus PA (pengguna anggaran) dan seorang kawannya diluar birokrasi yakni Jimmy Tanaya yang mengerjakan kegiatan tanpa ada kontrak kerja dengan meminjam PT Multi Centra Alkesindo, sebagai BO (Benefit Owner)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nasib Dr. Drs. Hudiyono, M.Si berbeda dengan dua sahabatnya yang langsung mendekam di penjara sejak ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Hudiono hanya tahanan kota karena kondisi kesehatan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan klaster kedua yaitu: Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, Lidya Tanaya, adik kandung terdakwa Jimmy Tanaya, selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan Heri Budianto selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun dalam kasus perkara ini, hukum sepertinya berpihak terhadap terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dan kedua sahabatnya saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman, Jumat, 31 Juli 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bayangkan, dalam tuntutan JPU, selain pidana penjara 16 tahun 6 bulan dana denda Rp500 juta, Ia bersama sahabat yang juga pimpinannya sama-sama dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50, sedangkan kawannya, Jimmy Tanaya selain dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda satu miliar serta uang pengganti sebesar Rp78 miliar lebih, tetapi oleh Majelis Hakim dihilangkan dalam putusannya, sehingga hanya pidana penjara dan denda. Itupun ketiga sahabat ini tidak terima divonis bersalah walupun bukti sudah terungkap di persidangan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Memang terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dikenakan uang pengganti sebesar Rp100 juta, itupun karena pada saat penyidikan terdakwa telah menitipkan atau menyetorkan ke Kejari Tanjung Perak. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andai saja Terdakwa tidak menyetorkan, bisa jadi hukuman untuk membayar uang pengganti Nol atau tidak ada</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaannya kemudian adalah,</b> siapa yang akan menanggung kerugian keuangan negara sebesar Rp90 miliar lebih ini karena putusan Majelis Hakim tidak menghukum ketiga terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara? Apakah kerugian keuangan negara hanya tercatat di kertas tuntutan JPU dan putusan pengadilan? Entahlah.... Yang pasti JPU masih berupaya untuk membuktikan tuntutannya melalui upaya hukum banding dan Kasasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><b>Dan pertanyaannya kemudian,</b> apakah Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung akan sama dengan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya atau berbeda?. Ini masih butuh waktu lama untuk menanti hasil putusan dari kedua lembaga peradilan sebagai gawang terakhir dalam proses peradilan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari keterangan para saksi dan bukti dokumen yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan JPU dalam surat tuntutannya (Sidang, Juma, 03 Juli 2026) maupun dalam putusan, terdakwa Hudiyono bersama Saiful Rachman memecah paket pekerjaan bernilai besar menjadi beberapa bagian lebih kecil. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Cara ini memudahkan untuk dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Tanaya. Bahkan untuk pengadaan yang menggunakan metode penunjukan langsung, persetujuan dan rekomendasinya menjadi kunci utama yang membuka celah bagi aliran dana keluar kas negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, setelah ambisi politik pupus dan karier birokrasi berakhir dengan noda hitam, Hudiyono pun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa posisi strategis dalam birokrasi bukanlah tiket menuju kekuasaan politik atau kekayaan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan akuntabel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun faktanya, tak sedikit pejabat mulai dari Kepala Desa, Kepala Dinas, Bupati/ Walikota, DPR, Menteri, Jaksa, Hakim, TNI dan Polisi yang rata-rata berpendidikan tinggi dari Universitas ternama justeru melakukan perbuatan tercela, yaitu tindak pidana Korupsi. Dimana dalam menjalankan tugasnya, selalu mendengarkan integritas, integritas dan integritas yang ternyata hanya sekedar ucapa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan, sedangkan sahabat yang juga pimpinannya, Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dijatuhi hukuman pidana penjara lebih lama setahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><b>PROFIL</b></b><b><b> :</b></b></div></b><div style="text-align: justify;"><ul><li>Nama lengkap : Dr. Drs. Hudiyono, M.Si</li><li>(Akrab disapa: Cak Hud)</li><li>Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 12 Januari 1968 (usia 58 tahun per Juli 2026)</li><li>​Agama: Islam</li><li>​Alamat: Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</li><li>​Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda / IV-c (Eselon II)</li><li>​Status Kepegawaian: ASN, Pensiun dini per 1 November 2023</li><li>Status Politik: Mantan kader Partai Demokrat, caleg DPRD Jatim 2024 yang gagal lolos</li></ul></div><div style="text-align: justify;"> <b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>S1: Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (1991)</li><li>​S2: Magister Ilmu Sosial, Universitas Airlangga Surabaya (2005)</li><li>​S3: Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang (2016)</li></ul></div><b><div style="text-align: justify;"><b>JEJAK KARIER BIROKRASI & POLITIK</b></div></b><b><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>Birokrasi:</b></div></b><div style="text-align: justify;"><ul><li>1992: CPNS staf Kanwil Depdikbud Jatim</li><li>2008: Kepala Seksi Kurikulum SMK Disdik Jatim</li><li>​2012: Kepala Subbid Pembinaan SMK</li><li>​2015–2019: Kepala Bidang SMK Disdik Jatim dan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK</li><li>​2019: Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim</li><li>​2020–2021: Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo</li><li>​2021–2022: Kepala Dinas Kominfo Jatim</li><li>​2022–2023: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, dan sekaligus mengajukan pensiun dini</li></ul></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Politik & Organisasi:</b></div></b><div style="text-align: justify;"><ul><li>Calon Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo (Partai Demokrat) – gagal lolos pemilu 2024</li><li>Dewan Pakar Tim Pemenangan Khofifah-Emil Pilgub Jatim 2023</li><li>Ketua Umum KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia)Jatim 2021–2025.</li></ul><b>JEJAK KELAM:</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Tahun 2026 terseret kasus perkara korupsi dan divonis pidana penjara selama 10 tahun, namun statusnya sampai saat ini masih Terdakwa karena putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya belum berkekuatan hukum tetap </li></ul></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tak Jadi Anggota DPRD Jatim: Dr. Drs. Hudiyono, M.Si: Mantan Kabid Disdik Jatim Terseret Perkara Korupsi, Divonis 10 Tahun Penjara

Pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo dan Dewan Pakar Tim Pemenangan Khofifah-Emil Pilgub Jatim 2023, Pensiun dini demi Caleg DPRD Ja...

»

"Sudah Jatuh Tertimpa Tangga"; Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd, Mantan Kadisdik Jatim Divonis 11 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp157,603 M

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtCVCrbme3ScVkiWCGq07ykqob5GBw4DS39qGaoKWL26SETHoMSe3kCxQ7QUOZYc3h2M9HW17NU1SVVFrgMF1hwlINX_1qxlswroxCBnYV7naRKjTZSzZKdZmDkSdZRUJw_MXynDgxarqsWKM6-ezg6k1Aiqe_KOEqx3u5sHwLS1xOlp04XT8M7Uk64Rs/s1280/IMG20260731143640_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtCVCrbme3ScVkiWCGq07ykqob5GBw4DS39qGaoKWL26SETHoMSe3kCxQ7QUOZYc3h2M9HW17NU1SVVFrgMF1hwlINX_1qxlswroxCBnYV7naRKjTZSzZKdZmDkSdZRUJw_MXynDgxarqsWKM6-ezg6k1Aiqe_KOEqx3u5sHwLS1xOlp04XT8M7Uk64Rs/w640-h360/IMG20260731143640_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: large;">Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd saat ini berstatus terpidana korupsi dan menjalani hukuman penjara di Lapas Porong, Ia kembali divonis untuk perkara korupsi yang kedua atas  penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Pendidikan di Jawa Timur</span></span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">"Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Atau, Sudah jatuh tertimpa tangga" Ini adalah peribasa yang bermakna bahwa seseorang yang berakal sehat atau memiliki pengalaman tidak akan mengulangi kesalahan atau kebodohan yang sama untuk kedua kalinya.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Peribahasa diatas sepertinya tidak berlaku bagi Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd mantas Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang terjerat kasus tindak pidana korporasi untuk kedua kalinya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Sudah jatuh tertimpa tangga". Perumpamaan inilah yang mungkin dialami Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd. Sebab,  saat ini Ia masih mendekam di penjara sebagai warga binaan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)Porong Sidoarjo sebagai narapidana selama empat tahun enam bulan dalam perkara korupsi yang pertama, dan kini kemabli divonis selama 11 tahun untuk perkara kedua kalinya karena penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah di Jawa Timur </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus pertama yang menjerat terpidana Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd adalah penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, Ia tak sendiri melainkan bersama terpidana Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tanggal 19 Desember 2023</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Impian Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd meninggalkan teruji besi di Lapas Porong Sidoarjo untuk kembali berkumpul bersama keluarganya di tahun 2026 ini harus dikubur dalam-dalam, karena Ia kembali terjerat kasus Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar yakni Rp157.603.093.098</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus kedua ini adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus perkara ini menyeret sebanyak enam orang Terdakwa yang terdiri dari dua Pejabat Dinas Pendidikan dan empat pihak swasta yang dibagi dalam dua klaster masing-masing tiga terdakwa</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam klaster pertama, Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bersama seorang sahabatnya semasa pejabat Dinas Pendidikan dengan menyandang gelar S3 atau Strata tiga dengan gelar doktor, yaitu Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid sekaligus PPK dan KPA Dinas Pendidikan Jatim dan seorang kawannya diluar birokrasi yakni Jimmy Tanaya yang mengerjakan kegiatan tanpa ada kontrak kerja dengan meminjam PT Multi Centra Alkesindo, sebagai BO (Benefit Owner)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sedangkan klaster kedua yaitu: Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, Lidya Tanaya, adik kandung terdakwa Jimmy Tanaya, selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan Heri Budianto selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun dalam kasusperkara ini, hukum sepertinya berpihak terhadap terdakwa yang juga terpidana Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bersama dua  sahabatnya saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman, Jumat, 31 Juli 2026</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bayangkan, dalam tuntutan JPU, selain pidana penjara 16 tahun 6 bulan dana denda Rp500 juta, Ia bersama sahabatnya sama-sama dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50, sedangkan kawannya, Jimmy Tanaya selain dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda satu miliar serta uang pengganti sebesar Rp78 miliar lebih, tetapi oleh Majelis Hakim dihilangkan dalam putusannya, sehingga hanya pidana penjara dan denda. Itupun ketiga sahabat ini tidak terima divonis bersalah walupun bukti sudah terungkap di persidangan. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang akan menanggung kerugian keuangan negara sebesar Rp90 miliar lebih ini karena putusan Majelis Hakim tidak menghukum ketiga terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara? Apakah kerugian keuangan negara hanya tercatat di kertas tuntutan JPU dan putusan pengadilan? Entahlah.... Yang pasti JPU masih berupaya untuk membuktikan tuntutannya melalui upaya hukum banding dan Kasasi </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun pertanyaannya kemudian, apakah Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung akan sama dengan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya atau berbeda?. Ini masih butuh waktu lama untuk menanti hasil putusan dari kedua lembaga peradilan sebagai gawang terakhir dalam proses peradilan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan sahabatnya, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dihukum lebih ringan setahun</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>PROFIL:</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Nama Lengkap: Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd (sering ditulis Saiful Rachman)</li><li>Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 3 Mei 1959 (usia 67 tahun per Juli 2026)</li><li>Agama: Islam</li><li>Alamat Terdaftar: Surabaya, Jawa Timur</li><li>Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya – IV/d (setingkat Eselon I)</li><li>Status ASN: Pensiun per Mei 2019; sebelumnya Pengguna Anggaran utama Dinas pendidikan Jawa Timu</li></ul></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>S1: Drs. Pendidikan</li><li>S2: Magister Manajemen (MM) &  Magister Pendidikan (M.Pd)</li><li>S3: Doktor bidang Manajemen Pendidikan</li></ul></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>JEJAK KARIER</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>1985: Memulai karier sebagai guru di SMA di lingkungan pendidikan Jatim</li><li>2000-an: Kepala SMKN 4 Kota Malang</li><li>2010–2014: Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Jatim</li><li>2015 – Mei 2019: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (diangkat Gubernur Soekarwo)</li><li>Pasca 2019: Ditetapkan sebagai fungsional Widya Iswara sebelum akhirnya tersandung kasus hukum</li></ul></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>JEJAK KELAM;</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Tahun 2023 tersebut kasus perkara Korupsi untuk pertama kalinya dan berstatus terpidana</li><li>Tahun 2026, Kembali terseret kasus Korupsi untuk kedua kalinya. Status masih Terdakwa karena putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya belum berkekuatan hukum tetap </li></ul></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga"; Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd, Mantan Kadisdik Jatim Divonis 11 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp157,603 M

Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd saat ini berstatus terpidana korupsi dan menjalani hukuman penjara di Lapas Porong, Ia kembali divonis untu...

»

Skandal Korupsi Disdik Jatim Rp157,6 Miliar: Tiga Terdakwa Divonis Antara 10 hingga 12 Tahun Penjara Tanpa UP, Lalu Siapa Yang Menanggung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisFlys9AcQRL2g7F5PSLuRuORQPYuKPEM2Gee9gT0lfIWfL7bt-g5HkxmZNrQidrxJB899l_uhVfH-OqkArGT8-qiOXirh9BVVI-yj5IPHaqMk7iwW7jox1a-YaQdqAj5dr4faYm3uL0NUJxZCt08JG2iZhcpzprHhBM-t0eYVZYeKRPIZlKex9gqSa38/s4096/IMG_20260801_131323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisFlys9AcQRL2g7F5PSLuRuORQPYuKPEM2Gee9gT0lfIWfL7bt-g5HkxmZNrQidrxJB899l_uhVfH-OqkArGT8-qiOXirh9BVVI-yj5IPHaqMk7iwW7jox1a-YaQdqAj5dr4faYm3uL0NUJxZCt08JG2iZhcpzprHhBM-t0eYVZYeKRPIZlKex9gqSa38/w640-h486/IMG_20260801_131323.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: large;">Tuntutan JPU terhadap terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan Dr. Drs. Hudiyono, M.Si  membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8,070 miliar dan terdakwa Jimmy Tanaya sebesar Rp78,873, tetapi Majelis Hakim menghilangkannya. Lalu siapa yang harus menanggung?</span></span></b></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kegiatan di Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun 2017 berupa Belanja Hibah Barang  untuk SMK Swasta dan Sarana Prasarana (Sarpras) untuk SMK Negeri jelas-jelas ada dengan total anggaran dari APBD Pemprov Jatim sebesar Rp176.003.454.216. Namun akibat giatan yang tidak sesuai prosedur seperti pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri), pengkondsian kegiatan, barang yang tidak sesuai, tidak adanya serah terima barang dan lain-lain , hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun jika Majelis Hakim menyatakan terbukti bersalah dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara tanpa dihukum untuk membayar atau mengembalikan hasil korupsi tersebut. Pertanyaannya adalah: siapa yang wajib menanggung? Bagaimana hasil temuan BPKP Jatim saat melakukan penghitungan atas timbulnya Kerugian keuangan negara? Apakah hanya menghitung secara totalos keseluruhan kegiatan tanpa menyebutkan siapa menikmati berapa? Lalu bagaimana JPU bisa menentukan jumlah uang pengganti dalam tuntutannya kepada masing-masing terdakwa, atau ada kesalahan penerapan hukuman?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Hal inilah yang tertamapak jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 31 Agustus 1026 terhadap tiga terdakwa yang dihukum pidana penjara antara 10 hingga 12 tahun tanpa membayar uang pengganti atas  kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098 berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-964/PW13/5.1/2025 tanggal 16 Desember 2025 karena ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta di Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, dan Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kasus ini menyeret 6 orang terdakwa dalam dua klaster. Klaster pertama : Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sekaligus PA yang berstatus terpidana korupsi, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan Jatim sekaligus KPA dan Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Klaster kedua juga tiga terdakwa: Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, Lidya Tanaya (adik kandung Terdakwa Jimmy Tanaya) selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan Heri Budianto selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiixwXsa_wlpkVqHoAJA2suLUbgiXHr0Oll8Cd8Uqy7uhR2f584CPPNDudUuUwcOxyN-NOmCRuYfbeUjrm3NzP_mtxQYp31dOEAshnkx3CayFe49ZZ6EeDGPKf9nHIWRe8lJrMJzI2dCrqbAjJY813hzIWicX3SUhda7iimewSbgL_N4WTrXD43yyMTkQI/s640/IMG_20260704_165321.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="496" data-original-width="640" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiixwXsa_wlpkVqHoAJA2suLUbgiXHr0Oll8Cd8Uqy7uhR2f584CPPNDudUuUwcOxyN-NOmCRuYfbeUjrm3NzP_mtxQYp31dOEAshnkx3CayFe49ZZ6EeDGPKf9nHIWRe8lJrMJzI2dCrqbAjJY813hzIWicX3SUhda7iimewSbgL_N4WTrXD43yyMTkQI/w640-h496/IMG_20260704_165321.png" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ketiga terdakwa dalam klaster pertama Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) sekaligus PKK (pejabat Pembuat Komitmen) dan juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Pendidikan Jatim tahun 2017 dan Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran (PA) serta serta Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ketiga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara antara 10 hingga 12 dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti kecuali Dr. Drs. Hudiyono, M.Si yang sudah terlanjur sejak penyidikan menitipikan uang sebesar Rp100 juta kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sehingga diperhitungkan sebagai uang pengganti dan dirampas untuk negara.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Andai saja Terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si tidak menitipikan atau menyetorkan uang sebesar Rp100 juta tersebut, bisa jadi tidak dikenakan uangaa pengganti seperti dua terdakwa lainnya</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dalam putusannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dengan pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta dengan memperhitungkan uang yang sudah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai uang pengganti</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">"Memerintahkan Jaksa untuk menyampaikan uang tersebut ke kas negara dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," ucap Ketua Majelis Hakim</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas putusan tersebut, terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si langsung menyatakan keberatan atau banding, sementara JPU menyatakan pikir-pikir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sedangkan terdakwa  Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd  dihukum pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sementara terdakwa Jimmy Tanaya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXr7X4XxXckV4_ZYokHgawOLwIlwmmJqti_JQrlYD4eKuqJYwx_FbMmv9sjOleUSeWCIpfNqWaZGBoN-FbFKWomtGANA67IatI5GhI7XqFj3jVN-XsTckvBjTTbJZ8OqFjVKje3FBcpeu3veldhPHb0d5TNEixw6poSG3PTjMtnbnLgkyWHHlNJ9PEvqI/s1280/IMG20260731143624_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXr7X4XxXckV4_ZYokHgawOLwIlwmmJqti_JQrlYD4eKuqJYwx_FbMmv9sjOleUSeWCIpfNqWaZGBoN-FbFKWomtGANA67IatI5GhI7XqFj3jVN-XsTckvBjTTbJZ8OqFjVKje3FBcpeu3veldhPHb0d5TNEixw6poSG3PTjMtnbnLgkyWHHlNJ9PEvqI/w640-h360/IMG20260731143624_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan terdakwa Jimmy Tanaya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Anehnya, putusan Majelis Hakim dengan tuntutan JPU terhadap ketiga terdakwa ini sangat berbeda jauh terkait uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp93.014.047.249 bagian dari total kerugian keuangan negara Rp157.603.093.098. Sebab sisanya sebesar Rp64 miliar lebih dalam perkara klaster kedua dengan tiga terdakwa yang masih dalam proses pembukaan di persidangan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Karena dalam tuntutan JPU, terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dan Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dituntut pidana penjara masing-masing selama 16 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider pidana penjara selama 140 hari dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50 subsider pidana penjara selama 8 tahun 3 bulan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sedangkan untuk terdakwa Jimmy Tanaya  dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda sebesar satu milyar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp78.873.534.306 subsider pidana penjara selama 9 tahun</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap ketiga terdakwa,  dibacakan Majelis Hakim dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, berlangsung di di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 31 Juli 2026) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH. MH dengan dibantu dua Hakim anggota, Alex Cahyono, SH, MH dan Arief Agus Nindito, SH serta dibantu Panitera Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., M.Hum, Hari Santoso, SH yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Putusan Majelis Hakim dengan tuntutan JPU terhadap ketiga terdakwa ini sangat berbeda jauh terkait uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp93.014.047.249 bagian dari total kerugian keuangan negara Rp157.603.093.098. Sebab sisanya sebesar Rp64 miliar lebih dalam perkara klaster kedua dengan tiga terdakwa yang masih dalam proses pembukaan di persidangan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: arial;">Beberapa Pertanyaan Yang Menunggu Jawaban :</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">1. Kalau kerugian keuangan negara dalam perkara klaster pertama telah dihilangkan dalam putusan, lalu siapa yang yang harus menanggung? </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">2. Apakah JPU akan merubah isi dakwaan dalam perkara klaster kedua sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098 akan dibebankan kepada ketiga terdakwa ?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">3. Bagaimana BPKP Jawa Timur menemukan adanya kerugian keuangan negara saat melakukan penghitungan? Apakah hanya menghitung secara totalos keseluruhan kegiatan tanpa melakukan cek ans ricek kepada semua pihak-pihak yang terlibat, siapa menikmati berapa?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPidy3JerkyJ0U8o_F9RYe66SxPmC8-m7r4qDqrHzycFyhrfWDLG0I1I0iLD4qn7bF-ogAcxZa825HEakJXkJsmBLUeFiZ4QShl9pFCTYXPgPdS4qYhp_vctTP6scKnvO-ktkTZgezgMLu-PQqCZ0WuK4z7Q6ICDtiLlD2FDt2JR1NtWwWhcBxBdNUdOo/s1280/IMG20260731161620_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPidy3JerkyJ0U8o_F9RYe66SxPmC8-m7r4qDqrHzycFyhrfWDLG0I1I0iLD4qn7bF-ogAcxZa825HEakJXkJsmBLUeFiZ4QShl9pFCTYXPgPdS4qYhp_vctTP6scKnvO-ktkTZgezgMLu-PQqCZ0WuK4z7Q6ICDtiLlD2FDt2JR1NtWwWhcBxBdNUdOo/w640-h360/IMG20260731161620_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kalau BPKP hanya menghitung secara totalos, bagaimana JPU bisa menentukan jumlah uang pengganti dalam tuntutannya kepada masing-masing terdakwa, atau ada kesalahan penerapan hukuman?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Padahal putusan Majelis Hakim dengan  tuntutannya JPU tidak beda jauh dalam menguraikan perbuatan para terdakwa yang diuraikan , berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) Kegiatan Belanja berbeda dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yaitu Kegiatan Belanja Modal yang mana bantuan tersebut adalah untuk diberikan kepada SMK Negeri dan Kegiatan Belanja Hibah yang mana hibah tersebut adalah untuk diberikan kepada SMK Swasta.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dalam Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si selaku KPA dan PPK bersama-sama dengan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA dan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RAHMAN, MM.,M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menguntungkan orang lain yakni Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JIMMY TANAYA sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Maupun pihak lain yakni menguntungkan Para Direktur Perusahaan selaku Penyedia dalam Proyek atau Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, yaitu Saksi LIDYA TANAYA selaku Direktur PT. BUANA JAYA SURYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUPRIYATNO, selaku Direktur PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA paman JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), IBNU HAJAR (Almarhum) selaku Direktur PT TUNAS MAJU BERSAMA, dan Saksi CAHYO NUGROHO, S.H. selaku Direktur PT. BERKAH PRO MEDIKA sehingga mengakibatkan kerugian keuanga negara sebesar Rp90.043.999.248</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dan Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si selaku KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RAHMAN, MM.,M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menguntungkan orang lain yakni Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JIMMY TANAYA sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 maupun pihak lain yakni ;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Menguntungkan PT DESINA DEWA RIZKY, sebagai Direktur yaitu saksi DJONO TEHYAR pegawai/orang JIMMY TANAYA, PT DELTA SARANA MEDIKA, sebagai Direktur yaitu SUBAGIO (Almarhum), paman JIMMY TANAYA/ adik dari ibu JIMMY TANAYA, PT. MULTI CENTRA ALKESINDO, saksi HERI BUDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur dipinjam perusahaannya oleh JIMMY TANAYA, dan CV. Surya, UD. Rejeki, CV. Hawin Sakti, CV. Duta, CV. Wiharfa Utama, CV. Rekayasa, CV. Nurani, CV. Surya Kencana selaku penyedia yang dipilih menggunkana metode Penunjukan Langsung (PL),</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Belanja Hibah dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp67.559.093.850</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Untuk kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui metode pelelangan dan ditambah kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung sejumlah Rp993.713.050</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvclKimczc0ZQAiY3RyHXpEJHaqAxbZnX3HUe8Mtjv-fjkrIrkZlLo03XxBTwGbkxbJsftBrodGXSZf6FzHhzn_RZG1tpaDn1B-YqmSS-1sH1PhRXIhb20IO7uOrSZfeXFMCHPlXXbx-uE6epn1QJIDTZuo1kHWxyv4Xd-R3SzoQACw6GwEL8lmNuNEyw/s4096/IMG_20260801_131323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvclKimczc0ZQAiY3RyHXpEJHaqAxbZnX3HUe8Mtjv-fjkrIrkZlLo03XxBTwGbkxbJsftBrodGXSZf6FzHhzn_RZG1tpaDn1B-YqmSS-1sH1PhRXIhb20IO7uOrSZfeXFMCHPlXXbx-uE6epn1QJIDTZuo1kHWxyv4Xd-R3SzoQACw6GwEL8lmNuNEyw/w640-h486/IMG_20260801_131323.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Meskipun berawal dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 namun kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang pagu anggarannya juga berbeda yaitu Kegiatan Belanja Hibah dan Kegiatan Belanja Modal. Kemudian dalam pelaksanaannya terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut sengaja dilakukan pemecahan paket menjadi beberapa SK baik dalam Kegiatan Belanja Hibah maupun Kegiatan Belanja Modal, yang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang berbeda-beda tiap paketnya dengan masing-masing kontrak dikerjakan oleh penyedia yang berbeda￾beda juga walaupun ada afiliasi dengan JIMMY TANAYA.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Bahwa terhadap Kegiatan Belanja Modal dan Kegiatan Belanja Hibah dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui pelelangan berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-964 324/PW13/5.1/2025 tanggal: 16 Desember 2025 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sehingga total kerugian negara yang diakibat perbuatan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp158.596.806.148</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tedakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (nilai kontrak 15.146.799.893) dan pengadaan yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung (Rp993.713.050) adalah menjadi tanggungjawab JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yang harus ditanggung bersama-sama dengan saksi SUPRIYATNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara (nilai kontrak Rp29.506.275.850), saksi LIDYA TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan saksi HERI BUDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh JIMMY TANAYA (dalam persidangan terungkap saksi HERI BUDIANTO menerima uang sejumlah Rp208.000.000 dari JIMMY TANAYA)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun untuk kegiatan yang dimenangkan PT Berkah Pro Medika Medika (nilai kontrak 15.146.799.893) dan Kegiatan Pengadaan yang dilakukan menggunakan metode Penunjukan Langsung (Rp993.713.050) yang mana keduanya terpilih karena perbuatan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku KPA sekaligus PPK dan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA yang diakui Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. merupakan rekomendasi dari Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd sehingga harus dibebankan kepada terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd dan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Bahwa uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd adalah sebesar Rp8.070.256.471,50</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas perbukitan terdakwa SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd dan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si serta JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang￾Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. (Jen)</span></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Skandal Korupsi Disdik Jatim Rp157,6 Miliar: Tiga Terdakwa Divonis Antara 10 hingga 12 Tahun Penjara Tanpa UP, Lalu Siapa Yang Menanggung?

Tuntutan JPU terhadap terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan Dr. Drs. Hudiyono, M.Si  membayar uang pengganti masing-masing sebesar...

»

Skandal Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Renovasi Rumah Rakyat Miskin Di Kab. Sumenep Rp26,8 Miliar: Ari Bilowo selaku TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni dari Nasdem Akhiknya Diadili

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim4N-kdB1AVOgh_gn80bKSz5hwNWserjT_fygKp8qHqIYc6hPEHOrsh2NRZvYY4vMA08fqE3vxdCuZxtvWxkHei3rZm3N5nUQr0krw6avgkrByb7Ahj-fCvz9ynqAWKkJk2r6T4vJ84Z1wiVJB9_s6vtNuE7WfFSi1nOZd_tAc_MNffYVL3DIuvXZUIP4/s1600/IMG_20260727_185937.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="974" data-original-width="1600" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim4N-kdB1AVOgh_gn80bKSz5hwNWserjT_fygKp8qHqIYc6hPEHOrsh2NRZvYY4vMA08fqE3vxdCuZxtvWxkHei3rZm3N5nUQr0krw6avgkrByb7Ahj-fCvz9ynqAWKkJk2r6T4vJ84Z1wiVJB9_s6vtNuE7WfFSi1nOZd_tAc_MNffYVL3DIuvXZUIP4/w640-h390/IMG_20260727_185937.jpg" width="640" /></a><br /><div><span style="font-size: large;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span>Terdakwa </span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b><b><span>Ari Her Sofiawanudin Alias Bilowo selaku TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni  dari F-NasDe</span></b></b></span></span><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: large;">m diduga menerima uang Korupsi sebesar Rp3 miliar dari Hasil Pemotongan dana bantuan BSPS di Kab. Sumenep. Sementara itu terungkap pula nama mantan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Lalu siapa tersangka berikutnya?</span><br /></span></b></span><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span></span><b><span><span style="font-size: medium;">.CO -</span><br /> </span></b><span style="font-size: 16px;">Skandal perkara kasus Korupsi Penyalahgunaan atau Pemotongan dana bantuan  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp26.876.402.300 sesuai  Laporan Hasil Audit Akuntan Publik Heliantono & Rekan Nomor: 00008/3.0217/RA/11/1417-1/1/X/2025 akhirnya menyeret terdakwa baru setelah lima terdakwa sebelumnya menjalani tuntutan pidana</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">Kelima terdakwa yang sudah menjalani tuntutan dan tinggal menunggu putusan adalah :<br /><ol><li><span style="font-size: 16px;">Risky Pratama selaku Koordinator Program BSPS di Kabupaten Sumenep, </span></li><li><span style="font-size: 16px;">Amin Arif Santoso selaku TFL BSPS Kabupaten Sumenep,  </span></li><li><span style="font-size: 16px;">Wildanun Mukhalladun selaku TFL BSPS Kabupaten Sumenep, </span></li><li><span style="font-size: 16px;">Heri Wahyudi selaku Kabid Disperkimhub Kabupaten Sumenep dan </span></li><li><span style="font-size: 16px;">Noer Lisal Anbiyah selaku Kabid Disperkimhub Kabupaten Sumenep</span></li></ol></span></div><div><span style="font-size: 16px;">Terseretnya </span><span style="font-size: 16px;">Ari Her Sofiawanudin Alias Bilowo</span><span style="font-size: 16px;"> dalam perkara Korupsi BSPS ini membuat sedikit rasa puas sekaligus rasa heran bagi kelima terdakwa sebelumnya. Sebab menurut para terdakwa, seharusnya sejak awal karena Ia lah dalang dibalik kasus ini, bahkan uang hasil pemotongan sebagai komitmen fee disetorkan ke Terdakwa </span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">Para terdakwa mengatakan, kalau proses hukum yang adil seharusnya semua yang terlibat diseret ke pengadilan tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;"><i>"Kami hanya menjalankan perintah tapi kenapa hanya kami yang dihukum. Banyak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Uang yang diterima Ari Bilowo bukan dua setengah miliar tapi lebih dari itu karena uang disetorkan ke dia,"</i> </span><span style="font-size: 16px;">ucap para terdakwa dari balik jeruji besi tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><span style="font-size: 16px;"> Dan pada Senin, 27 Juli 2026, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Sumenep Muhammad Edriyadi Djufri, SH, dkk akhirnya menyeret </span><span style="font-size: 16px;">Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus skandal Korupsi Penyalahgunaan atau Pemotongan dana bantuan  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep </span><span style="font-size: 16px;">tahun 2024 yang menelan anggan </span><span style="font-size: 16px;">APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp26.876.402.300 sesuai  Laporan Hasil Audit Akuntan Publik Heliantono & Rekan Nomor: 00008/3.0217/RA/11/1417-1/1/X/2025<br /> </span><span style="font-size: 16px;">Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap terdakwa </span><span style="font-size: 16px;">Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo</span><span style="font-size: 16px;"> berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, S.H..M.H dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas All, S.H., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP), sementara terdakwa dihadirkan langsung dalam persidangan dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya Rohmad Amrulloh, SH., MH, dkk</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTDc8yrA1z6LRxxfLY49Fjp3yqoWcp9hrG7IFyX8L73HWmcSd-LF4jdvrfpAhxDr6f2mqpaiQCTbL3FPZp6Xk52Mcd-6IkcE5ACv4-jFffXXhiyGUsaEDQp7nk2VDqwEODWITJQO8rg-txWjU1nOQ3UDIfKwLjXsCm7EXU6v8aDJNtIKb9HtZ1Eeq4ww4/s1280/IMG_20260727_185924.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="725" data-original-width="1280" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTDc8yrA1z6LRxxfLY49Fjp3yqoWcp9hrG7IFyX8L73HWmcSd-LF4jdvrfpAhxDr6f2mqpaiQCTbL3FPZp6Xk52Mcd-6IkcE5ACv4-jFffXXhiyGUsaEDQp7nk2VDqwEODWITJQO8rg-txWjU1nOQ3UDIfKwLjXsCm7EXU6v8aDJNtIKb9HtZ1Eeq4ww4/w640-h362/IMG_20260727_185924.jpg" width="640" /></a></div></span><span style="font-size: 16px;">Dalam dakwaannya, JPU </span><span style="font-size: 16px;">Muhammad Edriyadi Djufri, SH</span><span style="font-size: 16px;"> menyatakan bahwa terdakwa </span><span style="font-size: 16px;">Heri Sofiawanudin Alias Bilowo</span><span style="font-size: 16px;"> bersama-sama dengan saksi Risky Pratama selalu Koordinator BSPS di Kabupaten Sumenep (berkas perkara penuntutan  terpisah), melakukan pemotongan dana bantuan BSPS masing-masing sebesar Rp2 juta </span><span style="font-size: 16px;">kepada </span><span style="font-size: 16px;">5.490 penerima bantuan di 143 desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep dimana masing-masing penerima bantuan  memperoleh bantuan Rp20 juta dengan rincian: sebesar Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">JPU menguraikan, uang hasil pemotongan tersebut</span><span style="font-size: 16px;"> diserahkan secara bertahap kepada terdakwa di beberapa lokasi di Surabaya, sebesar Rp800 juta di Cafe Exelco pada 18 Februari 2024, Rp300 juta di Cafe Exelco Delta Plaza pada 1 Maret 2024, Rp500 juta di Hotel Elmi pada 7 Maret 2024, Rp400 juta di Cafe Exelco A. Yani, dan Rp1 miliar di Hotel Prime Biz Gayungsari sehingga totalnya sebesar Rp3 miliar</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><span style="font-size: 16px;">JPU juga menjelaskan, uang sebesar Rp 3 miliar adalah hasil pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa di 71 titik melalui toko bangunan diantaranya </span><span style="font-size: 16px;">UD Jiwa Penolong, Toko Prancak Jaya, Toko Salam Jaya, dan UD Putra Abadi</span><span style="font-size: 16px;"> maupun melalui Kepala Desa yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp26.876.402.300</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">Akibat perbuatan terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;"><b>Atau:</b><br /> </span><span style="font-size: 16px;">Perbukitan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"> <br /></span><span style="font-size: 16px;">Menanggapi surat Dakwaan JPU, Tim  Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa, </span><span style="font-size: 16px;">Rohmad Amrulloh</span><span style="font-size: 16px;"> menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdakwa mengakui menerima sebesar Rp1,5 miliar bukan seperti dalam surat dakwaan  sebesar Rp3 miliar. P</span><span style="font-size: 16px;">enerimaan itu tidak dapat dibenarkan, namun terdakwa keberatan apabila dianggap turut melakukan pemotongan dana BSPS</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">Rohmad Amrulloh</span><span style="font-size: 16px;"> menjelaskan, bahwa terdakwa  hanya menjalankan tugas sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI, menerima aspirasi masyarakat berupa daftar calon penerima bantuan dana BSPS, melakukan telaah administrasi, kemudian menyampaikannya kepada Ipong Muchlison sebelum diteruskan kepada Sri Wahyuni untuk ditandatangani dan diajukan ke Kementerian PUPR.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><b><span><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Penanganan Perkara</span></span></span></b></div><div><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></span></b><span style="font-size: 16px;">Andaikan kasus ini termasuk kasus Korupsi di Dinas Pendidikan Jatim ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisaj jadi alur ceritanya akan berbeda jauh termasuk saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Modus Operandi: Potong Lewat Toko Bangunan</span></span></b></div><div><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtNPIM_j82grlFN6U0678Llxs37vQviwAPfzCKKV2SLCjKZRovaGjJNd81w6LokLwhdugtw6k3ipYLuu3UgFxuzIsZryjYwWi5lbW2NvTOoObAUxDqqb4xyBn59fVysIwLkDUcEgyV4PE5NBHb_5K1AD9FYtSblnqm9JEgRohyphenhyphentFw7_cdF39S9TQobgks/s1280/IMG-20260727-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtNPIM_j82grlFN6U0678Llxs37vQviwAPfzCKKV2SLCjKZRovaGjJNd81w6LokLwhdugtw6k3ipYLuu3UgFxuzIsZryjYwWi5lbW2NvTOoObAUxDqqb4xyBn59fVysIwLkDUcEgyV4PE5NBHb_5K1AD9FYtSblnqm9JEgRohyphenhyphentFw7_cdF39S9TQobgks/w640-h480/IMG-20260727-WA0014.jpg" width="640" /></a></div></span></span></b><span style="font-size: 16px;">Kasus perkara korupsi dana bantuan bedah rumah atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Sumenep ini menjadi perhatian nasional setelah Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) menyoroti indikasi penyimpangan dana pada tahun anggaran 2024 yang mencapai lebih dari Rp109 miliar, hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penyelidikan dan penyidikan.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;"><b>Beberapa modus penyimpangan yang terungkap dalam proses hukum yaitu:</b></span><span style="font-size: 16px;"><br /><ul><li><span style="font-size: 16px;">​Pemotongan dana bantuan dan pemungutan biaya liar.</span>​</li></ul><ul><li><span style="font-size: 16px;">​Pemalsuan ratusan nota dari toko bangunan dengan rincian yang sama persis untuk rumah yang berbeda.</span></li></ul><ul><li><span style="font-size: 16px;">​Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, termasuk adanya penerima bantuan yang dikategorikan mampu.</span></li></ul><ul><li>Penyelewengan dana upah kerja dan pelimpahan wewenang pembayaran oleh pihak yang tidak berwenang.</li></ul></span></div><div><span style="font-size: 16px;">Kasus yang menyeret lima terdakwa (Heri Wahyudi, Noer Lisal Anbiyah, Risky Pratama, Amin Arif Santoso dan Wildanun Mukhalladun) yang sudah menjalani tuntutan pidana ditambah seorang terdakwa yang baru saja disidangkan,  berawal dari adanya program pemerintah pusat berupa pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 </span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span></div><div><span style="font-size: 16px;">Dana bantuan tersebut diperuntukkan untuk sebanyak 5.490  Kepala Keluarga sebagai penerima bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan besaran dana bantuan untuk masing-masing penerima sebesar Rp20.000.000 per unit rumah, dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan/ material Rp17.500.000 dan untuk upah tukang sebesar Rp2.500.000</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">Dari dakwaan Jaksa maupun keterangan para saksi dipersidangan terungkap, bahwa  dalam pelaksanaannya dilapangan, adanya pemotongan dana bantuan melalui toko bahan bangunan. Dana yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat itu dipotong dengan nilai bervariasi antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta untuk biaya komitmen fee dan Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk biaya laporan pertanggungjawaban. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp26.323.902.300.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;"><b>Pesta Pembagian Uang Haram: Siapa Dapat Berapa?</b></span></span></div><div><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;"><b><br /></b></span></span><span style="font-size: 16px;">Uang sebesar Rp26.323.902.300 dari hasil pemotongan dari dana bantuan tersebut dibagi-bagi ke beberapa pihak termasuk para Terdakwa dan 45 Kepala Desa, rinciannya ; </span><span style="font-size: 16px;"><br /><ol><li><span style="font-size: 16px;">​​Terdakwa Heri Wahyudi sejumlah Rp2.959.500.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Terdakwa Risky Pratama sejumlah Rp3.952.201.800</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Terdakwa Amin Arif Santoso sejumlah Rp2.339.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Terdakwa Wildanun Mukhalladun  sejumlah Rp1.459.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Terdakwa Noer Lisal Anbiyah sejumlah Rp325.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Ari Her Sofiawanudin Alias Bilowo sejumlah Rp1.500.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sejumlah Rp6.566.150.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Slamet Rp320.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Subarjo Rp189.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Sarmuji Rp50.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Adi Santoso Rp72.000.000</span></li><li><span style="font-size: 16px;">​​Murjaya Rp340.000.000</span></li></ol></span><span style="font-size: 16px;">Sementa sisa dana pemotongan sebesar Rp6.804.550.500 dibagi-bagikan kepada 45 Kepala Desa di wilayah proyek. Ini berarti rata-rata setiap Kepala Desa menerima "upah diam tutup mulut" sekitar Rp151 juta untuk memuluskan administrasi palsu dan menutupi ketidakberesan di desanya.</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;"><b>Pertanyaannya Kritis Yang Menggugat Integritas dan Transparan Aparat Penegak Hukum ;<br /></b></span></span><span style="font-size: 16px;"><br /></span></div><div><span style="font-size: 16px;">Mengingat skala korupsi yang melibatkan hampir seluruh rantai birokrasi dari dinas hingga desa, pertanyaannya adalah:</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">1. Apakah penyidik Kejati Jatim akan mengusut tuntas dan menyeret semua yang terlibat khususnya mereka yang turut menikmati aliran uang hasil pemotongan dana bantuan untuk masyarakat miskin di kabupaten Sumenep? Atau penyidikan akan berhenti di enam terdakwa karena dianggap sudah cukup?</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">2. Apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeret 45 Kepala.Desa yang ikut membagi-bagikan uang sebesar Rp6.804.550.500 dari hasil pemotongan, atau angka itu hanya berhenti di surat dakwaan?</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">3. Apakah penyidik Kejati Jatim mampu menghadirkan Sri Wahyuni selaku anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 dan mantan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan Korupsi pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep?</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">4. Apakah Bupati Sumenep termasuk Kepala Dinas yang membidangi program pemerintah pusat terkait bantuan perbaikan rumah tidak mengetahui adanya dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada rakyat miskin di Kabupaten Sumenep  2024 yang menelan anggaran APBN sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten?</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><span style="font-size: 16px;">5. Apakah penyidik Kejati Jatim mampu</span><span style="font-size: 16px;"> mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya dan menyeret semua yang terlibat sebagai bentuk integritas Penegakan Hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, atau Kejati Jatim akan berhentikan di enam terdakwa ini saja?</span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span><i><span style="font-size: 16px;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></i></div><div><i><span style="font-size: 16px;"><br /></span></i><span style="font-size: 16px;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel ini tanpa ijin </span></div><div><span style="font-size: 16px;"><br /></span></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Renovasi Rumah Rakyat Miskin Di Kab. Sumenep Rp26,8 Miliar: Ari Bilowo selaku TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni dari Nasdem Akhiknya Diadili

Terdakwa Ari Her Sofiawanudin Alias Bilowo selaku TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni  dari F-NasDe m diduga menerima uang ...

»