Skandal Menantu - Mertua di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Terbukti Korupsi Rp2,24 Miliar, Divonis Antara 4 - 5 Tahun

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtC4ueYuD6JY8i99sVd51Ot6A2wVyy8PVbIhXNdj-cB7UwghwlvrRr_Z7HYkIy1g7eT5J5L9rdk-MEhRex37K00n43DqiAGm0DPJxS-7a49zFJMLgA03t2-ZkLrVMtpZjzWEv-ZxkrdFTptT4xgLcaLZUfJALUDYTbginyE4kXuZG3CH28Vg-oSXUNF5c/s1280/IMG_20260827_00353461.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtC4ueYuD6JY8i99sVd51Ot6A2wVyy8PVbIhXNdj-cB7UwghwlvrRr_Z7HYkIy1g7eT5J5L9rdk-MEhRex37K00n43DqiAGm0DPJxS-7a49zFJMLgA03t2-ZkLrVMtpZjzWEv-ZxkrdFTptT4xgLcaLZUfJALUDYTbginyE4kXuZG3CH28Vg-oSXUNF5c/w640-h360/IMG_20260827_00353461.jpg" width="640" /></a><span style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Putusan Jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Apakah JPU Kejari Bondowoso akan menerima, mengingat Kejari Bondowoso masih dalam sorotan publik terkait Kasus Korupsi Alsintan Sebesar Rp1,2 Miliar yang tidak ada Tersangka Baru setelah Kakek Sahni divonis bebas oleh MA?</span></div><div style="text-align: left;"><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: red;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO – </span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dinding keluarga ternyata tidak mampu membendung niat korupsi. Dalam sebuah ironi yang menyedihkan, hubungan kekeluargaan antara menantu dan mertua  justru menjadi pintu masuk persekongkolan melakukan tindak pidana korupsi dana anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di salah satu Desa di Kabupaten Bondowoso.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rabu, 20 Agustus 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menyatakan bahwa terdakwa Faldy Arie Djordy (Menantu) yang menjabat sebagai Kepala Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Rahmani (Mertua), yang dipercaya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korporasi dana APBDes Desa  Padasan selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024), serta penyelewengan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) hingga merugikan keuangan negara Cq. Desa Padasan sebesar Rp2.243.608.200,08</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Faldy Arie Djordy dan Rahmani terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akibatnya, sang menantu, Faldy Arie Djordy  selaku Kepala Desa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.243.608.200,08 subsider 4 tahun penjara</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta kekayaan terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama empat (4)tahun,"</i> Ucap Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain perkara korupsi, saat ini Faldy Arie Djordy berstatus terpidana 1 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas Bondowoso dalam perkara pidana umum, yaitu kasus penggelapan mobil</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara sang mertua, Rahmani divonis pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara tanpa dibebani membayar uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap kedua terdakwa yang punya ikatan menantu (Faldy Arie Djordy) dan mertua (Rahmani) ini termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang dibacakan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum di ruang sidang Candra yang diketuai Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota: Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti yang dihadiri JPU Kejari Bondowoso, Kedua Terdakwa yang didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya Ratih, SH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Putusan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 8 bulan</div><div style="text-align: justify;">Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun JPU belum menentukan sikap apakah menerima atau banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, melainkan menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari kalender</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini mencuat setelah Penyidik Kejari Bondowoso bekerja sama dengan inspektorat Kabupaten Bondowoso menemukan adanya penyimpangan masif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padasan selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024), serta penyelewengan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa dengan jumlah kerugian keuangan negara  Rp2.243.608.200,08.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;">Kolaborasi Keluarga di Atas Penderitaan Rakyat</span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan mengungkap bahwa Faldy Arie Djordy dan Rahmani terbukti melakukan kolaborasi erat dalam menggerogoti kas desa. Sebagai kepala Desa, Faldy memiliki otoritas pengambilan keputusan, sementara Rahmani, sebagai bendahara sekaligus ibu mertuanya, memegang kendali atas arus keluar-masuk  keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alih-alih saling mengingatkan untuk menjaga amanah rakyat, keduanya justru  memanfaatkan posisi strategis mereka untuk memperkaya diri sendiri. Modus operandi meliputi mark-up anggaran, pengeluaran fiktif, hingga pemanfaatan aset Tanah Kas Desa yang tidak sesuai peruntukannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.700/428/430.8/2025 tertanggal 19 November 2025, menjadi bukti otentik yang mematahkan segala dalih kedua terdakwa. Angka kerugian lebih dari Rp2,2 miliar ini merupakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa, pemberdayaan masyarakat, dan layanan publik di Desa Padasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;">Dakwaan Pasal Berlapis: Jerat Hukum yang Mengancam</span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VmJrAILA72YgZ0R0kbqSTDOGt7X_CP9FZAyN917JMRv1cavDGcdQJWi5kwinWd19vRwU4fHvERv0QY9lOGmAIM9heZvG5tAin3hRwVIz_EFZKCv66Uvto2WtY1ViWBAiS0KuIhs4Pt2fn9YkMD-Tg1WZLZU8DLNV1RtyDcBALDE0n6e-xP_5XqoUMnE/s1280/IMG_20260827_00375603.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VmJrAILA72YgZ0R0kbqSTDOGt7X_CP9FZAyN917JMRv1cavDGcdQJWi5kwinWd19vRwU4fHvERv0QY9lOGmAIM9heZvG5tAin3hRwVIz_EFZKCv66Uvto2WtY1ViWBAiS0KuIhs4Pt2fn9YkMD-Tg1WZLZU8DLNV1RtyDcBALDE0n6e-xP_5XqoUMnE/w640-h360/IMG_20260827_00375603.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaannya, JPU Kejari Bondowoso menjerat kedua terdakwa dengan pasal berlapis. Mereka didakwa dengan alternatif dakwaan yang sangat kuat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Dakwaan Pertama (Primer): Melanggar Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru) Juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyoroti peran orang yang memberi kesempatan atau sarana terjadinya korupsi bagi orang lain (dalam konteks hubungan atasan-bawahan/keluarga).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Dakwaan Kedua (Subsider): Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 3 ini adalah pasal klasik korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, yang kini dikombinasikan dengan ketentuan KUHP baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan diterapkannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dalam dakwaan ini, kasus di Bondowoso ini menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum  Pemberantasan korupsi di tingkat desa pasca-berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Vonis di Meja Hijau Bukti Nyata</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, Faldy dan Rahmani harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan menjalani hukuman pidana penjara setelah Majelis Hakim membacakan putusan (Vonis). Kasus inipun menjadi peringatan keras bagi seluruh Kepala Desa dan perangkat desa di Indonesia: bahwa nepotisme dan kolusi keluarga dalam pengelolaan dana desa akan berujung pada jeruji besi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Sejauh Mana Peran "Konflik Kepentingan" Keluarga?</span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik angka kerugian Rp2,24 miliar dan hubungan darah antara terdakwa, muncul pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab dalam proses persidangan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin seorang Kepala Desa bisa mengangkat atau bekerja sama secara leluasa dengan mertuanya sendiri sebagai Bendahara tanpa adanya mekanisme check and balance? Apakah sistem rekrutmen perangkat desa di Padasan sudah cacat sejak awal sehingga melanggengkan dinasti korupsi keluarga tanpa ada pengawasan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah JPU Kejari Bondowoso akan menerima putusan Majelis Hakim tersebut atau akan melakukan upaya hukum banding mengingat putusan jauh lebih ringan dari tuntutan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebab saat ini Kejari Bondowoso masih dalam sorotan publik khususnya masyarakat Bondowoso terkait kasus Perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda empat dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar lebih tetapi hingga hari ini belum ada pihak yang dijadikan sebagai tersangka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Kakek Sahni (72 tahun)yang sempat diadili dan hidup dipenjara selama setahun (sejak 2023 -1024)dinyatakan tidak terbukti aliaa BEBAS oleh Mahkamah Agung RI pada April 2024. Setahun setelah divonis bebas, Kakek Sahni bebaskan oleh sang pencipta dari pergumulan hidup di dunia ini alias meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan yang menggantung di udara dan menunggu jawaban;</span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. pakah kerugian keuangan negara dalam perkara itu hanya tertulis di kertas yang dibuat dalam laporan Inspektorat Kabupaten Bondowoso tanpa ada seorang pun yang bertanggung jawab, sementara negara sudah mengeluarkan anggaran untuk menangani perkara tersebut melalui Kejaksaan Negeri Bondowoso sejak melakukan penyelidikan, penyidikan hingga Penuntutan namun tak berhasil membuktikannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Kejari Bondowoso akan melupakan begitu saja tanpa ada upaya untuk menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah dalam hasil penghitungan lerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso bahwa yang bertanggung jawab hanya Kakek Sahni atau ada pihak lain?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>Artikel ini disusun berdasarkan berkas perkara (dakwaan dan putusan) yang dibacakan di ruang sidang pada Rabu, 22 April 2026 dan Rabu, 20 Agustus 2026 (perkara Korupsi APBDes), dan Kamis, 21 Juni 2023 (perkara korupsi Alsintan)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><i><div style="text-align: justify;"><i>Penulis: Jentar S/Tim BERITAKORUPSI.CO</i></div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Menantu - Mertua di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Terbukti Korupsi Rp2,24 Miliar, Divonis Antara 4 - 5 Tahun

Putusan Jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Apakah JPU Kejari Bondowoso akan menerima, mengingat Kejari Bondowoso masih dalam sorotan publi...

»

Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Hias Dan Rth Kota Probolinggo Rp1,130 Miliar: Terbukti Korupsi, Tiga Terdakwa Divonis Antara 1 - 1,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjijL21RkqMBmGJol6hSyxJ5-HJKYGzIcfs958OkDM6lEj6Wav18MRlJXyLDykxCkJ2yGqqF3NXzuMt7MrEwXRf92seb3WqFAFAj02n2JKzpHKTekzG5DZd5CWZQIjx8abE9CnlOpc4UR898Nu8Bw4zmwry-a9w-w560Ih8cqTDgjeqDqVKvAtVwyZSEh8/s1280/IMG_20260822_18343644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjijL21RkqMBmGJol6hSyxJ5-HJKYGzIcfs958OkDM6lEj6Wav18MRlJXyLDykxCkJ2yGqqF3NXzuMt7MrEwXRf92seb3WqFAFAj02n2JKzpHKTekzG5DZd5CWZQIjx8abE9CnlOpc4UR898Nu8Bw4zmwry-a9w-w560Ih8cqTDgjeqDqVKvAtVwyZSEh8/w640-h360/IMG_20260822_18343644.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 24px;">Dalam perkara ini, Kejari Kota Probolinggo akhirnya menyeret Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK sekaligus PPTK sebagai Terdakwa. Lalu bagaimana nasib Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup? Apakah hanya dijadikan sebagai Saksi?</span></b></div><div style="text-align: left;"><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, 20 Agustus 2026, Menjatuhkan pidana penjara antara 1 hingga 1 tahun 6 bulan terhadap tiga terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo tahun 2023 yang menelan anggaran APBD Pemkot Probolinggo TA 2023 sebesar Rp1.130.500.000 yang menimbulkan merugikan keuangan negara senilai Rp306.050.004 sebagaimana Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025</div><div style="text-align: justify;">Ketiga terdakwa dimaksud yakni Mashud Yunasa, SH selaku CV. Multi Pratama dan anaknya, Dzulian Zhidan Nassa Pratama selaku Direktur CV Borong Persada serta Basiran, S.E. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Greenciti Teknologi Indonesia</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menyatakan, bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU  Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun terhadap terdakwa Mashud Yunasa, SH dan  Basiran, S.E  masing-masing selama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan terdakwa Dzulian Zhidan Nassa Pratama dihukum selama 1 tahun penjara. Dan ketiga terdakwa juga Dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp10 juta subsider 10 hari penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRppC9Uhx3Y0dmNfO0r7T0b1UqdERNnDyFRoZ0qjSYPJ8gj7oTm52nmmEdmHtY1TmHOBRpOWFJkqkbckSaTaYiVWJTvlRLuCUv9t22tQCaTO2x_ykBOli123h7Z1szEh3qUqBph-xABHI7WGdAKHpNMJgUlXD2KhldNYD_i11YU37nL7OFiIZI9BKhrAc/s1280/IMG20260820152439_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRppC9Uhx3Y0dmNfO0r7T0b1UqdERNnDyFRoZ0qjSYPJ8gj7oTm52nmmEdmHtY1TmHOBRpOWFJkqkbckSaTaYiVWJTvlRLuCUv9t22tQCaTO2x_ykBOli123h7Z1szEh3qUqBph-xABHI7WGdAKHpNMJgUlXD2KhldNYD_i11YU37nL7OFiIZI9BKhrAc/w640-h360/IMG20260820152439_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selain pidana penjara badan dan denda, ketiga terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti dengan memperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, uang yang sudah dititipkan para terdakwa ke Kejari Kota Probolinggo, yaitu ; Terdakwa Mashud Yunasa, SH sebesar Rp126,7 Juta, Terdakwa Basiran, S.E sebesar Rp163,5 Juta dan Terdakwa Dzulian Zhidan Nassa Pratama Rp15,7 Juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana terhadap ketiga terdakwa dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, 20 Agustus 2026 yang diketuai Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota, Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Yoeliati, S.Sos., M.Si yang dihadiri Tim JPU Kejari Kota Probolinggo, Ketiga terdakwa dengan didampingi Tim  Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus inipun tidak berhenti disini, sebab JPU Kejari Kota Probolinggo telah menyeret Tersangka Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK sekaligus PPTK untuk diadili sebagai Terdakwa dan persidangan berlangsung sebelum pembacaan putusan terhadap ketiga terdakwa (Mashud Yunasa, SH ,  Basiran, S.E dan Dzulian Zhidan Nassa Pratama).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun yang pertanyaan yang menggantung adalah : <span style="font-size: 16px;">bagaimana nasib Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup? Apakah hanya dijadikan sebagai Saksi?</span> Apakah <span style="font-size: 16px;">Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si</span> dianggap tidak punya tanggungjawab hukum atas raibnya uang rakyat dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo yang dipimpinnya? Atau alasan hukum yang kuat sehingga Ia bebas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">AWAL PERKARA YANG MENYERET TIA TERDAKWA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"> </span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDtkpkvE4n20ZWwv_Dz775TfsurzG_OYpKifppRgcjWYgKEGSKj_pIWR3DkbBrMxOItaOg2Nqx1kxQNuoveLaNVn_6soNsXdyz_UwA8A5vXhKdim9FNp4kaQSIrrCA83iIXj1fT5FAJKVkY5M68UIyyY3zfD5qZ4RVJF7j8xTw2P_NC7aDBaQKwcunc4/s1280/IMG20260820153438_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDtkpkvE4n20ZWwv_Dz775TfsurzG_OYpKifppRgcjWYgKEGSKj_pIWR3DkbBrMxOItaOg2Nqx1kxQNuoveLaNVn_6soNsXdyz_UwA8A5vXhKdim9FNp4kaQSIrrCA83iIXj1fT5FAJKVkY5M68UIyyY3zfD5qZ4RVJF7j8xTw2P_NC7aDBaQKwcunc4/w640-h360/IMG20260820153438_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pengadaan lampu hias dan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran mencapai Rp1.130.500.000,00, kini terungkap memiliki banyak kejanggalan prosedural peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. alur proses sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pembayaran, terlihat disusun sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dari uraian surat dakwaan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Fakta hukum yang tercatat dalam dokumen menunjukkan adanya pola rekayasa sistematis. Awalnya, PT. Greenciti Teknologi Indonesia yang dipimpin Basiran, SE merupakan pihak pemilik produk dan pelaksana sesungguhnya, namun tidak memenuhi syarat administrasi karena belum terdaftar dalam Katalog Elektronik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alih-alih mengikuti persyaratan yang berlaku, perusahaan ini menjalin kerjasama strategis pada awal Januari 2023 dengan dua perusahaan lain yang sudah terdaftar, yaitu CV. Multi Pratama dimana Direkturnya adalah Terdakwa Mashud Yunasa, SH, dan CV. Borong Persada (Dzulian Zhidan Nassa Pratama). Kedua perusahaan ini kemudian berfungsi seolah-olah sebagai penyedia, padahal faktanya hanya menjadi perantara atau kedok hukum semata.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Peran sentral dalam rekayasa ini dipegang oleh Ririn Aprilia, ST., MT yang secara mencolok merangkap dua jabatan vital sekaligus, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penggabungan jabatan ini secara prinsip telah menghilangkan mekanisme cek dan imbang yang diwajibkan dalam pengelolaan keuangan negara. Berkedok penyesuaian teknis, pada 27 Februari 2023, pejabat ini mengajukan perubahan spesifikasi barang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perubahan ini bukan didasarkan pada kebutuhan riil dinas, melainkan disesuaikan agar pas dengan spesifikasi produk yang dimiliki oleh mitra usaha yang telah ditentukan sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kritik tajam juga disampaikan terkait penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dokumen yang seharusnya menjadi acuan baku teknis ini justru dibuat sangat umum dan tidak mencantumkan detail spesifikasi teknis secara rinci. Hal ini membuktikan adanya niat sejak awal untuk memberikan ruang luas guna memanipulasi jenis barang yang akan dibayar dengan uang rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr-FO6dhMZuClbt4U4gHBYYIvXrZ5AmiE7I56u-OqUEyL59UjkhlLaiTVeQ2AkXJ3VgzPOzxwxVnqFZ_4Nb0domNjdcsVF1tlG2CK6hxRcFcgCthpmT9GDJJIx5L1OOXscTxU8NY2SDIkIg8HA1gH4D2T2gMaILINGcThuKdOg1pB3-N11OA5k9f867Zc/s1280/IMG20260820154135_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr-FO6dhMZuClbt4U4gHBYYIvXrZ5AmiE7I56u-OqUEyL59UjkhlLaiTVeQ2AkXJ3VgzPOzxwxVnqFZ_4Nb0domNjdcsVF1tlG2CK6hxRcFcgCthpmT9GDJJIx5L1OOXscTxU8NY2SDIkIg8HA1gH4D2T2gMaILINGcThuKdOg1pB3-N11OA5k9f867Zc/w640-h360/IMG20260820154135_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Tidak berhenti di situ, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi patokan harga wajar pemerintah pun ternyata tidak dilakukan secara independen. Data harga, gambar desain, dan spesifikasi yang dijadikan dasar perhitungan anggaran, justru dikirimkan langsung oleh calon penyedia melalui pesanan pribadi (WhatsApp), jauh sebelum proses pemilihan dimulai. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan kewajaran harga.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Proses pemilihan penyedia yang menggunakan metode e-purchasing juga dinilai hanya formalitas belaka. Pengambilan data penawaran ke perusahaan lain hanya untuk melengkapi administrasi. Fakta hukum menyebutkan negosiasi harga tidak pernah terjadi di dalam sistem aplikasi sebagaimana diatur perundang-undangan, melainkan kesepakatan harga sudah dikunci di luar sistem.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran terberat terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Meskipun di dalam Surat Pesanan tercantum klausul tegas larangan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain, namun fakta di lapangan menunjukkan 100% pekerjaan mulai dari penyediaan material, tenaga kerja, hingga pemasangan dilakukan oleh PT. Greenciti Teknologi Indonesia. Sementara itu, CV. Multi Pratama dan CV. Borong Persada hanya berperan menerima aliran dana, memotong keuntungan, lalu meneruskan sisanya ke perusahaan asli.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Catatan penting lainnya, dalam paket pengadaan barang ini disisipkan pula pekerjaan konstruksi seperti pembangunan struktur tugu, pemindahan bangunan, hingga pengecatan. Secara klasifikasi anggaran, apakah ini sesuai prosedur atau  kesalahan fatal, karena pekerjaan konstruksi memiliki aturan dan nilai ambang batas yang berbeda dengan pengadaan barang. Modus ini dinilai sengaja dilakukan untuk memudahkan proses administrasi dan pengawasan yang lebih lemah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Akibat rekayasa ini, kerugian keuangan negara sangat terasa. Berdasarkan rincian keuangan yang ada, selisih harga atau keuntungan yang diterima para pihak sangatlah besar:</div><div style="text-align: justify;">- CV. Multi Pratama: ± Rp126,7 Juta</div><div style="text-align: justify;">- CV. Borong Persada: ± Rp15,7 Juta</div><div style="text-align: justify;">- PT. Greenciti Teknologi Indonesia: ± Rp163,5 Juta</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">DUGAAN KETELIBATAN PIHAK LAIN BERDASARKAN;</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu8kWsPXaTmvwxHn0Rrk0gj15PbeGKfofHqd7IVt_S-8ErPET8ZbFUuaN81q0c4hh-JUi7PjNTasljQWd-09tDX-BPO0isz_SpGHdgJaNneYGJt_EDiprXejlcm_nAYv4tzxBiYbYf62Y2GbBLfShTYcvMkciLYntvkseB5mJSNFLib13Hmr5eG5LEyJw/s1280/IMG20260820142128_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu8kWsPXaTmvwxHn0Rrk0gj15PbeGKfofHqd7IVt_S-8ErPET8ZbFUuaN81q0c4hh-JUi7PjNTasljQWd-09tDX-BPO0isz_SpGHdgJaNneYGJt_EDiprXejlcm_nAYv4tzxBiYbYf62Y2GbBLfShTYcvMkciLYntvkseB5mJSNFLib13Hmr5eG5LEyJw/w640-h360/IMG20260820142128_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b>Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si</b> selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan penandatanganan dokumen SPM (surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban mutlak).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Ririn Aprilia, ST., MT</b> selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kunci yang mengatur seluruh alur proses.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Suciati Ningsih, S.STP., MM</b> selaku Kepala Bidang Konservasi dan Pertamanan (Turut menandatangani RAB dan HPS).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Nur Rachmat, ST., MM. & Achmad Ardiyansyah, A.Md</b> selaku Tim Teknis (Melakukan pemeriksaan lapangan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Didik Sugeng Hermanto </b>selaku Bendahara Pengeluaran (Memproses pencairan dana).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Reza Perdana Kusuma, SE., MM</b> selaku Auditor Inspektorat (Hadir saat pemeriksaan lapangan).</div><b><div style="text-align: justify;"><b>Unsur Penyedia Barang/Jasa:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Mashud Yunasa, S.H</b>. – Direktur CV. Multi Pratama (Penyedia terdaftar / Terdakwa).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Dzulian Zhidan Nassa Pratama</b> – Direktur CV. Borong Persada (Penyedia terdaftar).</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b>Basiran, SE</b> selaku Direktur PT. Greenciti Teknologi Indonesia (Pemilik modal, barang, dan pelaksana sesungguhnya).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">ANALISIS KEJANGGALAN </span></b><b><span style="font-size: 20px;"> </span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut adalah uraian kritis terhadap penyimpangan yang terjadi:</div><b><div style="text-align: justify;"><b>1. Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas & Pengendalian Internal</b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Fakta:</b> Satu orang memegang rangkap jabatan PPTK dan PPK.</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Analisis:</b> Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan pemisahan fungsi agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja. Risiko penyimpangan menjadi sangat besar dan pengawasan menjadi tidak berfungsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>2. Manipulasi Spesifikasi Teknis (Pasal 15 UU PPK)</b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Fakta: </b>Spesifikasi diubah mengikuti produk calon penyedia, KAK dibuat samar dan tidak jelas.</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Analisis:</b> Perubahan dokumen anggaran dilakukan bukan demi kepentingan umum, melainkan untuk memastikan hanya produk tertentu yang bisa masuk kriteria. Ini merupakan bentuk rekayasa teknis untuk membatasi persaingan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>3. Penyusunan HPS Tidak Berdasarkan Harga Pasar</b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Fakta:</b> Data harga berasal dari penawaran penyedia itu sendiri, bukan survei pasar independen.</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Analisis:</b> Harga Perkiraan Sendiri harus mencerminkan harga wajar umum. Menggunakan data dari calon penyedia adalah cacat prosedur yang disengaja guna mengakomodasi keuntungan berlebih (mark-up).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>4. Penggunaan Badan Usaha Sebagai Kedok Hukum</b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Fakta:</b> Perusahaan pelaksana tidak terdaftar, lalu memakai nama perusahaan lain.</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Analisis:</b> Terindikasi adanya praktek perwakilan yang tidak transparan dan rekayasa administrasi untuk memenuhi syarat formalitas semata, melanggar prinsip kualifikasi penyedia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>5. Negosiasi Di Luar Sistem & Alih Kerja Dilarang</b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Fakta: </b>Kesepakatan harga lewat WhatsApp, dan pekerjaan diserahkan ke pihak lain.</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Analisis:</b> Proses hukum harus terjadi di dalam sistem katalog elektronik. Ditambah lagi, pengalihan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis adalah pelanggaran kontrak yang tegas dilarang<b>.</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><b><div style="text-align: justify;"><b>6. Kesalahan Klasifikasi Belanja</b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Fakta:</b> Pekerjaan konstruksi dimasukkan ke belanja barang.</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Analisis:</b> Ini upaya sengaja untuk menghindari mekanisme lelang yang lebih ketat pada pekerjaan konstruksi, sehingga pengawasan menjadi lemah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BEBERAPA PERTANYAAN KRITIS</span></b></div></span><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Apakah dasar hukum yang dijadikan mengizinkan satu pejabat merangkap jabatan PPTK dan PPK, padahal peraturan mewajibkan pemisahan tugas?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Bagaimana Tim Teknis dan pejabat yang menandatangani dokumen dapat menyatakan barang "sesuai spesifikasi", sementara dokumen KAK tidak memuat rincian teknis yang jelas dan terukur?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Mengapa proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) justru menggunakan acuan harga yang berasal dari calon penyedia, bukan hasil survei pasar yang objektif?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Apakah Inspektorat Pemkot Probolinggo melakukan pengecekan mendalam terkait kesalahan klasifikasi belanja, yaitu memasukkan pekerjaan konstruksi ke dalam kategori pengadaan barang?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pekerjaan yang seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan yang tidak tercantum dalam kontrak perjanjian?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Apakah selisih keuntungan yang mencapai lebih dari Rp300 Juta tersebut sudah sesuai dengan kewajaran usaha atau merupakan keuntungan yang merugikan keuangan negara?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Apakah dokumen-dokumen perjanjian kerjasama antar perusahaan penyedia ini telah diperiksa oleh aparat penegak hukum sebagai bukti adanya persekongkolan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​Mengapa Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo hanya menyeret empat orang sebagai Tersangka/Terdakwa dalam kasus ini termasuk Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK sekaligus PPTK?  Dan bagaimana nasib <span style="font-size: 16px;">Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup?</span> Apakah akan menyusul atau cukup dijadikan sebagai penonton di kelas VIP alias saksi?. <i>(Tim </i>/J)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Hias Dan Rth Kota Probolinggo Rp1,130 Miliar: Terbukti Korupsi, Tiga Terdakwa Divonis Antara 1 - 1,6 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, Kejari Kota Probolinggo akhirnya menyeret Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK sekaligus PPTK sebagai Terdakwa. Lalu bagaima...

»

Sidang Perkara Korupsi 'Lampu Hias' Kota Probolinggo Rp1,130 Miliar Jilid II: Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK Merangkap PPTK Didali Sebagai Terdakwa

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQu9I9I0Cy_a8vzAJ8PKJcJFVUJWOrf2HuV2DwgZiZfAT7BTUtuXh4ea1etQHPLduBlQn72KT99g6RTFTHMAKvnRlRmchBOTZDeAour2kKdb9toWZ25rRXExCmRSEP2Nwj1TA09ZuKZi2XDBUxZ7GsP_cmoAuTtF8OgjrtTO8idZjGazdP10EYSoPbLfQ/s1280/IMG20260820142127_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQu9I9I0Cy_a8vzAJ8PKJcJFVUJWOrf2HuV2DwgZiZfAT7BTUtuXh4ea1etQHPLduBlQn72KT99g6RTFTHMAKvnRlRmchBOTZDeAour2kKdb9toWZ25rRXExCmRSEP2Nwj1TA09ZuKZi2XDBUxZ7GsP_cmoAuTtF8OgjrtTO8idZjGazdP10EYSoPbLfQ/w640-h360/IMG20260820142127_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: red;"><span style="font-size: 24px;">Dalam Dakwaan JPU terungkap: Kuasa Penuh di Satu Tangan, Spesifikasi Direkayasa, Pejabat Rangkap Jabatan Atur Semua Alur. Perusahaan "Kedok" Dipasang, Pekerjaan Alih Tangan, Pengawasan Dimatikan Sejak Awal. </span></b><b style="color: red;"><b><span style="font-size: 24px;">Uang Negara Menguap</span></b></b><b style="color: red;"><span style="font-size: 24px;">? Lalu  bagaimana </span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 24px;">nasib Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si selaku Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Dinas DLH Pemegang kuasa anggaran tertinggi? Sudah Terselamatkan atau akan menyusul?</span></b></span></div><div style="text-align: left;"><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: red;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Tim JPU Ferry Dewantoro Nugroho, SH., MH, Herdiawan Prayudhi, SH, Tri Laksono Adhi Raharjo, SH, Metta Yulia Kusumawati, SH, Fuat zamroni, SH., MH, Nugroho Tanjung, SH., MH, Satria Wahyu Wijaya, SH dan Nant Susilonati, S. MH dari Kajari Kota Probolinggo, Rabu, 20 Agustus 2026, menyeret tersangka Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPTK dan PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara (jilid dua) Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo yang menelan anggaran APBD Pemkot Probolinggo TA 2023 sebesar Rp1.130.500.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp306.050.004 sebagaimana Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara jilid satu, tiga terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti pada persidangan yang berlangsung, Kamis, 20 Agustus 2026. Ketiga terdakwa itu adalah; Mashud Yunasa, SH selaku CV. Multi Pratama dan Dzulian Zhidan Nassa Pratama selaku Direktur CV Borong Persada serta Basiran, S.E. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Greenciti Teknologi Indonesia</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 20 Agustus 2026 adalah pembacaan surat dakwaan dari JPU Kejari Kota Probolinggo terhadap terdakwa Ririn Aprilia, ST., MT dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota, Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP). Sementara Terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi sejumlah Advokat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari surat dakwaan JPU, ada yang menarik dan menggelitik sekaligus memuculkan beberapa pertanyaan baik dalam proses awal Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang terkesan dilindingi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari dakwaan JPU diuraikan, bahwa anggaran sebesar Rp1.130.500.000 milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo untuk pengadaan lampu hias dan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun Anggaran 2023 diduga melalui rekayasa prosedur yang sangat rapi dan terstruktur dibangun dari tahap perencanaan yang sudah disepakati bersama. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini terlihat dari surat dakwaan JPU yang diuraikan secara jelas yang menyebutkan, bahwa alur proses dikendalikan mutlak oleh satu orang pejabat, yaitu Ririn Aprilia, ST., MT yang memegang dua jabatan strategis sekaligus, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Apakah hal ini bukan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sesuai Perpres No.12 Tahun 2021, yang mewajibkan pemisahan tugas agar ada pengawasan silang. Sehingga diduga dengan memegang dua kekuasaan ini, pintu penyimpangan terbuka lebar tanpa ada yang berani mengawasi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Dugaan Rekayasa Teknis Sesuai Pesanan</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxVvTOjEjww76uhmZHllEIkU0FxlonBJOBetEXUSRcL6b1Bxu3bFTlgxSDo-PiA9o5-OTejW1vzMWzrh9xvDNFe2L_cEV1DR3aVl-V2oxeYADul3SqO788OS7tdFwrrSTCmWNQ2bDNSWZHMMolYxmC30QrXyjak3aJgVoJGBMGb5rODODVFy-TyNAyFC0/s4160/IMG20260820141003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxVvTOjEjww76uhmZHllEIkU0FxlonBJOBetEXUSRcL6b1Bxu3bFTlgxSDo-PiA9o5-OTejW1vzMWzrh9xvDNFe2L_cEV1DR3aVl-V2oxeYADul3SqO788OS7tdFwrrSTCmWNQ2bDNSWZHMMolYxmC30QrXyjak3aJgVoJGBMGb5rODODVFy-TyNAyFC0/w640-h360/IMG20260820141003.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Dari surat dakwaan yang diuraikan JPU terhadap Terdakwa Ririn Aprilia, ST., MT maupun tiga terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diadili.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">JPU menguraikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaannya.  Pada 27 Februari 2023, Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPTK dan PPK mengajukan permohonan perubahan spesifikasi teknis barang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya, perubahan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan teknis dinas, melainkan disesuaikan persis dengan produk yang dimiliki oleh PT. Greenciti Teknologi Indonesia yang  tidak memenuhi syarat karena belum terdaftar di Katalog Elektronik.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Agar manuver ini lolos, dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat "buta". Tidak ada rincian ukuran, bahan, atau standar teknis yang jelas, hanya dikategorikan secara umum sebagai "lampu hias, lampu sorot, dan lampu cutting". Apakah hal ini bertujuan agar nanti barang apa saja yang dikirim, bisa dengan mudah dinyatakan "sesuai kontrak"?.</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Harga Dibuatkan Oleh Calon Rekanan</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Temuan paling mencengangkan ada pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Seharusnya harga ini hasil survei pasar yang objektif. Namun faktanya, data harga, gambar desain, dan rincian biaya yang dipakai pemerintah justru dikirimkan langsung oleh Terdakwa Mashud Yunasa selaku Direktur CV. Multi Pratama lewat pesan pribadi WhatsApp kepada Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPTK dan PPK jauh sebelum proses tender dibuka. Harga sengaja dinaikkan ratusan persen di atas harga modal asli barang.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dua perusahaan yakni CV. Multi Pratama dan CV. Borong Persada hanya berfungsi sebagai "topeng hukum". Keduanya dijadikan kendaraan formalitas karena sudah terdaftar di sistem. Padahal di balik layar, keduanya sudah menandatangani perjanjian kerjasama pada awal Januari 2023 dengan PT. Greenciti Teknologi Indonesia milik Basiran. Skemanya: PT Greenciti yang punya barang dan modal, CV. Multi Pratama dan CV. Borong Persada yang ambilkan uang negara, lalu mendapat keuntungan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Proses Pemilihan: Seremonial Kosong?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat tahap pemilihan lewat e-purchasing, negosiasi harga tidak pernah dilakukan di dalam aplikasi sebagaimana aturan. Semua kesepakatan harga sudah dikunci di luar sistem. Pengambilan data ke penyedia lain hanya formalitas untuk melengkapi berkas. Pemenang sudah ditetapkan sejak awal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Pekerjaan Konstruksi Disamarkan Jadi Belanja Barang</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran fatal lainnya terungkap dalam isi paket pekerjaan. Selain pemasangan lampu, ternyata ada pekerjaan pembangunan struktur tugu, pemindahan bangunan, pengecatan, dan pemasangan lantai. Ini jelas kategori Pekerjaan Konstruksi, namun sengaja dimasukkan ke pos Belanja Barang. Modus ini dilakukan untuk menghindari aturan lelang yang ketat pada pekerjaan konstruksi, sehingga pengawasan menjadi lemah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Meski di kontrak tertulis larangan keras mengalihkan pekerjaan, fakta lapangan menunjukkan 100% pekerjaan dikerjakan oleh PT. Greenciti. Namun, Tim Teknis yang dipimpin Nur Rachmat dan Achmad Ardiyansyah, disaksikan Auditor Inspektorat Reza Perdana Kusuma, tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan "Sesuai Pesanan dan Layak Bayar".</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Negara Rugi Ratusan Juta</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM95K0ZmSgiqFP58HG6H9lRldhoMkNKjnbVckG45Eoi6iXvVnJvECCLy94-1TKl-Ou_TiM3GCxOyTe2S4e43jRwtz0uI1RSjhKbKCv3WCyZfIZDRyaAWEO-Ot0TVkCrOLoqzQncsYZ67h29yjEXtpDkcdrWDwy_FDm3x8jlDInncyO-uDV9YwxoqOhqpY/s1280/IMG20260820152458_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM95K0ZmSgiqFP58HG6H9lRldhoMkNKjnbVckG45Eoi6iXvVnJvECCLy94-1TKl-Ou_TiM3GCxOyTe2S4e43jRwtz0uI1RSjhKbKCv3WCyZfIZDRyaAWEO-Ot0TVkCrOLoqzQncsYZ67h29yjEXtpDkcdrWDwy_FDm3x8jlDInncyO-uDV9YwxoqOhqpY/w640-h360/IMG20260820152458_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Setelah dana cair penuh pada Juli 2023, perhitungan keuangan menunjukkan selisih keuntungan yang tidak wajar sangat besar:</div><div style="text-align: justify;">- CV. Multi Pratama: Rp126,7 Juta</div><div style="text-align: justify;">- CV. Borong Persada: Rp15,7 Juta</div><div style="text-align: justify;">- PT. Greenciti Teknologi: Rp163,5 Juta</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Ririn Aprilia, ST., MT didakwa melanggar Pasal 603 UU RI No. 1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU RI No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20/2001 atas Perubahan UU RI No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20/2001 atas Perubahan UU RI No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BAGIAN DOKUMEN: SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari dakwaan JPU tersebut, kasus ini tidak hanya melibatkan terdakwa Ririn Aprilia, ST., MT tetapi ada jaringan pihak-pihak lain,</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas DLH) Pemegang kuasa anggaran tertinggi. Menyetujui dokumen yang diduga cacat hukum dan membiarkan  rangkap jabatan terjadi. Bertanggung jawab atas keluarnya uang negara.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">SUCIATI NINGSIH, S.STP., MM selaku Kabid Konservasi DLHIkut menandatangani RAB dan HPS padahal mengetahui data teknis dan harga tidak sesuai kebutuhan riil dinas.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">TIM TEKNIS: NUR RACHMAT & ACHMAD ARDIYANSYAHPemeriksa lapangan yang berperan memvalidasi "kebohongan dokumen". Menyatakan barang sesuai padahal spesifikasi tidak jelas, dan menutupi fakta adanya pekerjaan konstruksi.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">REZA PERDANA KUSUMA, S.E., MM selaku Auditor Inspektorat hadir saat pemeriksaan, namun fungsi pengawasan nihil. Tidak mendeteksi kesalahan klasifikasi belanja yang sangat mendasar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: 20px;">POIN PERTANYAAN INVESTIGASI</span></b></span></div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Mengapa Kepala Dinas yang juga selaku Pengguna Anggaran mengizinkan rangkap jabatan PPTK dan PPK, apakah hal itun diperbolehkan sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang melarang hal tersebut demi menjaga akuntabilitas?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana dasar pertimbangan teknis mengubah spesifikasi barang, jika perubahannya pas persis dengan produk milik perusahaan yang tidak lolos syarat administrasi?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin Tim Teknis menyatakan hasil pekerjaan "sesuai spesifikasi", sementara di dokumen KAK tidak ada rincian ukuran, bahan, atau standar teknis yang baku?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Mengapa pekerjaan fisik pembangunan tugu dikategorikan belanja barang, bukan konstruksi? Apakah ini cara sengaja untuk memudahkan pencairan dana?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah Inspektorat Daerah tidak membaca dokumen RAB dan HPS, padahal acuan harga berasal langsung dari calon penyedia, bukan hasil survei pasar?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Ke mana aliran pembagian keuntungan lebih dari Rp300 Juta itu berakhir? Apakah ada pejabat lain yang menikmati hasil rekayasa ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut diuaraikan dalam surat dakwaan. Bahwa  MASHUD YUNASA, S.H. selaku Pesero Pengurus atau Direktur CV MULTI PRATAMA berdasarkan Akta Notaris SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn. Nomor 6 tanggal 26 Mei 2007 tentang PERSEROAN KOMANDITER CV MULTI PRATAMA bersama-sama dengan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pesero Pengurus atau Direktur CV BORONG PERSADA berdasarkan Akta Notaris SUYATNO, S.H., M.H. Nomor 23 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pernyataan Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. BORONG PERSADA",</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmwXZrfE1qHnYUGtdzGNJQ5Q_GRoh4Y78V_98rRdltQaADnVf7tT9LEpnN6kQSbfZVr1dZt3HGjO9QSm89HwArenftZkWtxa4WUnnTYUDQTNd6tsJuoXrIaM2HfzGvDritCl-G8ZCHvTVCsuLYFGALL5bz5Ob6fI0Ltvyz1Psh2S949x7gYW0CcucEdo/s1280/IMG20260820153719_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmwXZrfE1qHnYUGtdzGNJQ5Q_GRoh4Y78V_98rRdltQaADnVf7tT9LEpnN6kQSbfZVr1dZt3HGjO9QSm89HwArenftZkWtxa4WUnnTYUDQTNd6tsJuoXrIaM2HfzGvDritCl-G8ZCHvTVCsuLYFGALL5bz5Ob6fI0Ltvyz1Psh2S949x7gYW0CcucEdo/w640-h360/IMG20260820153719_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dimana keduanya merupakan penyedia terpilih melalui e-purchasing pada kegiatan Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023, dan Saksi BASIRAN, S.E. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA berdasarkan Akta Notaris H. ACHMAD SALIS, S.H. Nomor 07 tanggal 02 April 2015 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 15 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Telah turut serta melakukan tindak pidana melakukan kerjasama yang tidak sehat antara penyedia CV MULTI PRATAMA, CV BORONG PERSADA dan PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA untuk memenangkan penyedia CV MULTI PRATAMA dan CV BORONG PERSADA melalui metode pengadaan E-purchasing dan menyerahkan seluruh pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 kepada PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang secara melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Surat Pesanan Nomor 003.2/27.03/82-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Nomor 003.2/27.03/81-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 Jo Addendum Surat Pesanan Nomor 003.2/26.05/01-ASP/KP/425.116/2023 tanggal 26 Mei 2023, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA dan Saksi BASIRAN, S.E. atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp306.050.004,00 (tiga ratus enam juta lima puluh ribu empat rupiah) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo TA 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025, dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Bidang Konservasi dan Pertamanan) melaksanakan kegiatan pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut, sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a. Pengguna Anggaran: Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si.</div><div style="text-align: justify;">b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): RIRIN APRILIA, S.T., M.T.</div><div style="text-align: justify;">c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): RIRIN APRILIA, S.T., M.T.</div><div style="text-align: justify;">d. Penyedia: 1) CV. MULTI PRATAMA, Direktur: MASHUD YUNASA, S.H. (Terdakwa),   2) CV. BORONG PERSADA, Direktur: DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA</div><div style="text-align: justify;">e. Tim Teknis: NUR RACHMAT, S.T., M.M., dan ACHMAD ARDIYANSYAH, A.Md.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan melalui metode e-purchasing dengan cara memilih penyedia, yaitu CV. MULTI PRATAMA dan CV. BORONG PERSADA melalui katalog elektronik dengan keterangan detail pekerjaan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a. CV. MULTI PRATAMA dengan Surat Pesanan Nomor: 003.2/27.03/82-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan nilai pekerjaan: Rp1.005.250.000,00 (satu miliar lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis barang:</div><div style="text-align: justify;">    </div><div style="text-align: justify;">- Lampu Hias Model Big Tree tinggi 12 meter, 10 meter, 8 meter senilai Rp668.500.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Lampu Hias taman Kota Type B senilai Rp336.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;">b. CV. BORONG PERSADA dengan Surat Pesanan Nomor: 003.2/27.03/81-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan nilai pekerjaan: Rp185.750.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK mengajukan perubahan surat pesanan dengan alasan tidak tercukupinya anggaran yang tersedia sebagaimana Addendum Nomor: 003.2/26.05/01-ASP/KP/425.116/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan nilai pekerjaan: Rp124.749.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan jenis barang:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Lampu hias tipe A: Lampu Hias cutting persegi dan lampu hias cutting tabung.</div><div style="text-align: justify;">Bahwa berawal Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA menunjuk Saksi ACHMAD BACHTIAR ANIES yang merupakan marketing PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA untuk memasarkan produk PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnFVjkqlJ4LilmcT4D5sQCP_v6Wt3cVuqAy-y7FeL_yAYc1nGCzCR4DYCfxm2HD7Am4lUXVjKn7T_HO_gi5lU2T_ZFwMNnEyDTSaJXdULyrOwiY-CDHgsQDBgmktFXTD2EIZ6Kgnc0gE4IfQxPYhEsnluPN4tEH89jiRzT1oDYVEAFLptoFeHH5kh3NNQ/s4160/IMG20260820140952.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnFVjkqlJ4LilmcT4D5sQCP_v6Wt3cVuqAy-y7FeL_yAYc1nGCzCR4DYCfxm2HD7Am4lUXVjKn7T_HO_gi5lU2T_ZFwMNnEyDTSaJXdULyrOwiY-CDHgsQDBgmktFXTD2EIZ6Kgnc0gE4IfQxPYhEsnluPN4tEH89jiRzT1oDYVEAFLptoFeHH5kh3NNQ/w640-h360/IMG20260820140952.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada sekira bulan Januari 2023 terjadi pertemuan antara Saksi ACHMAD BACHTIAR ANIES dan Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo guna membahas pekerjaan lampu hias dengan pemilihan penyedia menggunakan metode e-purchasing.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa karena PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA dengan Direktur Saksi BASIRAN, S.E. belum terdaftar sebagai penyedia katalog elektronik, kemudian pada sekira bulan Januari 2023 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Saksi ACHMAD BACHTIAR ANIES memperkenalkan Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA dan pemilik CV. BORONG PERSADA dengan Direktur Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA yang telah terdaftar sebagai penyedia katalog elektronik untuk menjadi calon penyedia kegiatan kepada Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK. Dalam perkenalan tersebut, Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. menyampaikan terdapat rencana pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau kota yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dengan metode e-purchasing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh pekerjaan tersebut, Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA yang telah terdaftar dalam katalog elektronik bersama-sama dengan Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA yang tidak terdaftar dalam katalog elektronik yang akan melaksanakan pekerjaan, selanjutnya menunjuk CV. MULTI PRATAMA sebagai agen/distributor penjualan dari PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA melalui suatu perjanjian Kerjasama Nomor: 005/GTI/I/2023 tanggal 17 Januari 2023,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA sebelumnya juga menunjuk CV. BORONG PERSADA dengan Direktur Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA yang telah terdaftar dalam katalog elektronik untuk bertindak sebagai agen/distributor penjualan dari PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA melalui suatu Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/LBS/I/2023 tanggal 3 Januari 2023,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK mengumumkan pengadaan lampu hias taman dan RTH Kota pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan nilai anggaran sebesar Rp1.130.500.000,00</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK mengusulkan perubahan spesifikasi lampu hias cutting yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Lingkungan Hidup APBD Kota Probolinggo TA 2023 menjadi lampu hias/lampu sorot dan lampu cutting melalui Nota Dinas kepada Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor: 900/47/425.116/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi pada DPA Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani bersama dengan Saksi Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si. selaku Pengguna Anggaran sebagai acuan dan pedoman agar pelaksanaan administrasi Belanja Pengadaan Lampu Hias Taman dan RTH Kota Probolinggo tidak menyimpang dari sasaran dan kebutuhan, namun KAK yang dibuat dan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tidak mencantumkan spesifikasi lampu hias yang dibutuhkan dan hanya mengkategorikan kebutuhan dalam 3 (tiga) kategori yaitu lampu hias, lampu sorot dan lampu cutting.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK, pada tanggal 7 Maret 2023 atau sebelum melakukan pemilihan dengan metode katalog elektronik, Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAQQI ADI dan Saksi ACHMAD BAHTIAR ANIES yang merupakan pegawai PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA atas perintah Saksi BASIRAN, S.E., dengan didampingi Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T., melakukan survei lokasi pembangunan lampu Big Tree, lampu hias taman kota tipe A dan lampu hias taman kota tipe B yang berada di Kecataman Mayangan Kota Probolinggo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 atau setelah dilakukan survei lokasi, Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. meminta kepada Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA untuk membuat dokumen surat penawaran, kemudian Saksi BASIRAN, S.E. menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa MASHUD YUNASA S.H. dengan membuat dokumen penawaran beserta gambar desain lampu hias yang ditujukan kepada CV. MULTI PRATAMA untuk pekerjaan lampu pertigaan Ketapang Kota Probolinggo, taman tugu kambing dan CV. BORONG PERSADA untuk pekerjaan taman tugu kuda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya berdasarkan Surat Penawaran tersebut Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA mengubah dokumen surat penawaran dengan menaikkan harga satuan tanpa mengganti item pekerjaan dan spesifikasinya agar masing-masing pihak yaitu Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H., Saksi BASIRAN, S.E., dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA memperoleh keuntungan, lalu Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. mengirimkan dokumen yang telah diubah tersebut kepada Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. melalui aplikasi pesan whatsapp.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipT1FQjOd46S-INzkiwWZ7vpDRKSKERfmU8GoJOFNr43ugDABEFRQQjnhdEa8JLkaYioDOQ1_VklRVvUqFBxj7P50gaRv6qo73Kkzw9tJHA_0spPLohl7rnBakyMqvNzUndlq_4Y6RaZHBqIyqUDSNDvgaL4FHau5MB8MiC2pJsRGv3DbZRZfX2bDXQss/s1280/IMG20260820142128_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipT1FQjOd46S-INzkiwWZ7vpDRKSKERfmU8GoJOFNr43ugDABEFRQQjnhdEa8JLkaYioDOQ1_VklRVvUqFBxj7P50gaRv6qo73Kkzw9tJHA_0spPLohl7rnBakyMqvNzUndlq_4Y6RaZHBqIyqUDSNDvgaL4FHau5MB8MiC2pJsRGv3DbZRZfX2bDXQss/w640-h360/IMG20260820142128_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK menerima dokumen berupa jenis pekerjaan, harga, gambar, link katalog elektronik dan pembanding yang kemudian menggunakan data tersebut untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 1 Maret 2023 pada Pengadaan Lampu Hias Taman dan RTH Kota dengan rencana Lokasi tugu adipura, taman kambing, dan taman jalan Soekarno Hatta dengan nama item, spesifikasi, quantity dan harga satuan dengan nilai pagu anggaran Rp1.130.500.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN sebagaimana RAB di atas dan ditandatangani bersama dengan Saksi Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan Saksi SUCIATI NINGSIH, S.STP., M.M. selaku Kepala Bidang Konservasi dan Pertamanan,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. melakukan pengumpulan referensi harga antar calon penyedia pada 4 (empat) perusahaan calon penyedia pada aplikasi katalog elektronik dengan tujuan hanya untuk memenuhi syarat proses pengadaan, namun pengumpulan referensi harga tersebut tidak memperoleh hasil dan Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. juga tidak membuat kertas kerja untuk menampung semua informasi terkait dengan harga, spesifikasi dan gambar, melainkan hanya mendokumentasikan tangkapan layar/screenshot pada saat melakukan akses pada halaman penyedia di aplikasi katalog elektronik, karena sebenarnya PPK sudah menentukan CV. BORONG PERSADA dan CV. MULTI PRATAMA sebagai penyedia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 setelah melakukan kegiatan pengumpulan referensi harga dengan objek calon penyedia CV BORONG PERSADA dan CV MULTI PRATΑΜΑ, selanjutnya Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK memilih CV MULTI PRATAMA dan CV BORONG PERSADA sebagai penyedia, dengan alasan keduanya telah menampilkan harga, spesifikasi dalam aplikasi katalog elektronik, responsif dibandingkan calon penyedia lainnya, dan bersedia datang untuk survei lokasi di Kota Probolinggo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK melakukan negosiasi pada fitur chatting aplikasi katalog elektronik kepada CV MULTI PRATAMA dan CV BORONG PERSADA, namun sebenarnya tidak pernah dilakukan negosiasi harga, karena harga kesepakatan akhir antara CV MULTI PRATAMA dengan PPK sebesar Rp1.005.250.000 (satu miliar lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan CV. BORONG PERSADA dengan PPK sebesar Rp185.750.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik merupakan nilai RAB yang mana sebelumnya Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV MULTI PRATAMA sudah lebih dahulu mengirimkan secara pribadi kepada PPK di luar aplikasi katalog elektronik tanggal 10 Maret 2023, padahal seharusnya negosiasi harga tersebut dilakukan melalui aplikasi katalog elektronik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah proses pemilihan selesai, kemudian Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK menerbitkan surat pesanan kepada CV MULTI PRATAMA Nomor 003.2/27.03/82-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan nilai perjanjian Rp1.005.250.000,00 (satu miliar lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK dan Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Serta Surat Pesanan kepada CV BORONG PERSADA Nomor 003.2/27.03/81-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan nilai perjanjian Rp185.750.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK dan saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA namun kemudian dilakukan addendum/perubahan melalui Surat Pesanan Nomor 003.2/26.05/01-ASP/KP/425.116/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan perubahan nilai pekerjaan menjadi Rp124.749.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu) dengan alasan tidak tercukupinya anggaran yang tersedia karena nilai anggaran hanya tersisa sebesar Rp125.250.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA yang seharusnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan surat pesanan justru menyerahkan seluruh pekerjaan kepada yang tidak berhak yaitu Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Lampu Hias yang juga terdapat pekerjaan konstruksi berupa pembangunan tugu, pemindahan tugu, pengecatan dan pemasangan lantai/plester, meskipun dalam Surat Pesanan terdapat klausula larangan pengalihan pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA mengirimkan pekerja, teknisi serta material yang telah dipesan dan mulai melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Lampu Hias berupa pemasangan dan instalasi yang juga terdapat pekerjaan konstruksi berupa pembangunan tugu, pemindahan tugu, pengecatan dan pemasangan lantai/plester yang berada di lokasi Tugu Adipura, Taman Kambing dan Taman Jalan Soekarno Hatta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 atau setelah pekerjaan pengadaan lampu hias yang telah selesai dilaksanakan PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA selanjutnya tim teknis dengan anggota Saksi NUR RACHMAT, ST., MM. dan ACHMAD ARDIYANSYAH, A.Md. bersama-sama dengan Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK dan Saksi SUCIATI NINGSIH, S.STP., M.M., selaku Kepala Bidang Konvervasi dan Pertamanan serta Saksi REZA PERDANA KUSUMA S.E., M.M., selaku auditor pada Inspektorat Kota Probolinggo melakukan pemeriksaan pekerjaan (kelayakan dan fungsi) yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 003.2/27.06/BAPL/KP/425.116/2023 untuk penyedia CV. MULTI PRATAMA dan Nomor: 003.2/27.06/BAPL/KP/425.116/2023 untuk penyedia CV. BORONG PERSADA.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya dalam waktu yang sama Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. juga melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan CV. BORONG PERSADA yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 600/27.06/PPK-BAHP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 003.2/26.05/01-ASP/KP/425.116/2023 tanggal 26 Mei 2023. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan CV MULTI PRATAMA dengan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 600/28.06/PPK-BAHP/KP/425.116/2023 tanggal 28 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 003.2/27.03/82-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H., selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA dan saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA menyerahkan hasil pekerjaan kepada Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK, selanjutnya saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Rekanan Nomor: 600/28.06/PPK-BAST/Rekanan/ KP/425.116/ - </div><div style="text-align: justify;">/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK dan terdakwa MASHUD YUNASA, S.H., selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Rekanan Nomor: 600/28.06/PPK-BAST Rekanan/KP/425.116/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK dan saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA dengan hasil serah terima untuk keduanya dalam kondisi sesuai dengan pesanan dan volume.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA menerima invoice penagihan berikut faktur pajak dari PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA yang ditandatangani oleh Saksi BASIRAN, S.E. atas pekerjaan pengadaan lampu yang telah selesai dikerjakan dengan Nomor: 01INV072023 sebesar Rp574.910.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Nomor: 02INV072023 sebesar Rp289.605.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk CV. MULTI PRATAMA,</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmB-gnheAP1UqgApaWjSC17Ep_0dZInk5MXKiRcHFMEe0Kutt0q2vGb6ZbKEtqnVayMRp3MK23GSKM08r98x7Xenk4_PdgQbc9884w9-1n8hRjONlpnyuPJmnOrrtlHe96BNFnHONKVyYU668NOfOmvf7-USQl7PvFHXW-ROgi3dRkLY5Yq4JyZYLNBY/s1280/IMG20260820153955_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmB-gnheAP1UqgApaWjSC17Ep_0dZInk5MXKiRcHFMEe0Kutt0q2vGb6ZbKEtqnVayMRp3MK23GSKM08r98x7Xenk4_PdgQbc9884w9-1n8hRjONlpnyuPJmnOrrtlHe96BNFnHONKVyYU668NOfOmvf7-USQl7PvFHXW-ROgi3dRkLY5Yq4JyZYLNBY/w640-h360/IMG20260820153955_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Serta Nomor: 03INV072023 sebesar Rp107.284.100,00 (seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) untuk CV. BORONG PERSADA. Dan pada waktu yang bersamaan Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK membuat Laporan pelaksanaan, pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan pengadaan lampu hias dengan penyedia CV. MULTI PRATAMA yang ditujukan kepada Pit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui Nota Dinas Nomor: 900/156/425.116/2023 tangggal 3 Juli 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 setelah Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA menyerahkan pekerjaan kepada Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK, selanjutnya saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK melakukan serah terima pekerjaan kepada Saksi Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.SI. selaku Pengguna Anggaran dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PPK (BAST PPK) Nomor :600/04.07/PPK-BAST/KP/425.116/2023 tanggal 4 Juli 2023. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. selaku PPK membuat laporan pelaksanaan, pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan pada tanggal 28 Juni 2023 di Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh penyedia CV. BORONG PERSADA ditujukan kepada Pit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui Nota Dinas Nomor: 900/155/425.116/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Laporan Pelaksanaan, Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Lampu Hias Taman dan RTH Kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Bendahara Pengeluaran Saksi DIDIK SUGENG HERMANTO bersama dengan PPK Saksi RIRIN APRILIA, S.T., M.T. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS : 02.19/02.0/000793/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/P.06/VII/2023 sebesar Rp124.749.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan tujuan CV Multi Pratama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: 02.19/03.0/000793/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/P.06/VII/2023 dengan jumlah bersih sebesar Rp107.891.027,00 (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan tujuan CV. BORONG PERSADA dan SPM-LS Nomor: 02.19/03.0/000794/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/P.06/VII/2023 dengan jumlah bersih sebesar Rp869.405.406,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus enam rupiah) dengan tujuan CV MULTI PRATAMA.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS Nomor: 02.19/04.0/018870/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/P.06/VII/2023 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp107.891.027,00 dengan tujuan CV BORONG PERSADA dan SP2D-LS Nomor: 02.19/04.0/016871/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/P.06/VII/2023 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp869.405.406,00 dengan tujuan CV MULTI PRATAMA.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA menerima invoice penagihan berikut faktur pajak dari PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA, selanjutnya CV. MULTI PRATAMA dan CV. BORONG PERSADA melakukan beberapa kali pembayaran melalui transfer antar rekening bank dan tunai kepada PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. selaku Direktur CV. MULTI PRATAMA memperoleh keuntungan dari pekerjaan Lampu hias sebesar Rp126.788.289,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah), yang merupakan selisih penerimaan CV MULTI PRATAMA dari APBD Kota Probolinggo dikurangi pengeluaran CV. MULTI PRATAMA untuk pembayaran kepada PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA, dengan rincian sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Penerimaan CV MULTI PRATAMA dari APBD Kota Probolinggo berdasarkan SP2D Nomor: 016871 tanggal 28 Juli 2023 (exclude PPN):  (Rp1.005.250.000,00-Rp99.619.369,00)</div><div style="text-align: justify;">b. Pengeluaran CV MULTI PRATAMA untuk pembayaran kepada PT Greenciti Teknologi Indonesia berdasarkan invoice Nomor 01INV072023 tanggal 3 Juli 2023 dan Nomor 02INV072023 tanggal 3 Juli 2023 (exclude PPN)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA selaku Direktur CV. BORONG PERSADA memperoleh keuntungan dari pekerjaan Lampu hias sebesar Rp15.734.107,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh rupiah), yang merupakan selisih penerimaan CV. BORONG PERSADA dari APBD Kota Probolinggo dikurangi pengeluaran CV. BORONG PERSADA untuk pembayaran kepada PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Penerimaan CV BORONG PERSADA dari APBD Kota Probolinggo berdasarkan berdasarkan   </div><div style="text-align: justify;">SP2D Nomor: 016870 tanggal 28 Juli 2023 (exclude PPN): (Rp124.749.000,00 Rp12.362.514,00)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b. Pengeluaran CV BORONG PERSADA untuk pembayaran kepada PT Greenciti Teknologi Indonesia berdasarkan 03INV072023 tanggal 3 Juli 2023 (exclude PPN)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap pembayaran CV MULTI PRATAMA dan CV BORONG PERSADA digunakan PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA untuk mengganti biaya yang telah dibayarkan kepada supplier lampu hias, tenaga kerja dan material pendukung yang diperlukan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi BASIRAN, S.E. selaku Direktur PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA memperoleh keuntungan dari pekerjaan Lampu hias sebesar Rp163.527.608,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) yang merupakan selisih penerimaan pembayaran dari CV MULTI PRATAMA dan CV BORONG PERSADA dikurangi pengeluaran untuk pembelian bahan baku, jasa dan overhead barang/jasa kepada supplier lampu hias, dengan rincian sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Penerimaan dari CV Multi Pratama (exclude PPN)    778.842.342</div><div style="text-align: justify;">b. Penerimaan dari CV Borong Persada (exclude PPN)   96.662.397</div><div style="text-align: justify;">c. Pengeluaran untuk pembelian bahan baku, jasa dan overhead barang/jasa kepada supplier lampu hias (exclude PPN) dengan rincian ;</div><div style="text-align: justify;">1. Lampu Bigtree 426.728.514</div><div style="text-align: justify;">2. Lampu Hias Taman Kambing               215.704.054   </div><div style="text-align: justify;">3. Lampu Hias Taman Kuda 69;534.545</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzTYq4cDEeZC7la60rE39efGpnCX0WDnKx2mig5LEabRsj_hJ5Q8v0bE8FJkc2y2G7zeKvsXgD-XXlajWJIN66986V16mM5YAy5cQCWolTnFZhzuLuhwhKok3Ulhb8919CyOHEhlZ0qpjJsThFhUy2OCwGKvdEyrjavwcrPEhdiUuVfGXjBD1vQjN8wDI/s4160/IMG20260820140952.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzTYq4cDEeZC7la60rE39efGpnCX0WDnKx2mig5LEabRsj_hJ5Q8v0bE8FJkc2y2G7zeKvsXgD-XXlajWJIN66986V16mM5YAy5cQCWolTnFZhzuLuhwhKok3Ulhb8919CyOHEhlZ0qpjJsThFhUy2OCwGKvdEyrjavwcrPEhdiUuVfGXjBD1vQjN8wDI/w640-h360/IMG20260820140952.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut di atas bertentangan dengan:</div><div style="text-align: justify;">1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 4 huruf a Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:</div><div style="text-align: justify;">a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 6 huruf c,d,e,f, dan g Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: c. Transparan</div><div style="text-align: justify;">d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil, dan; g. Akuntabel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 7 ayat (1);</div><div style="text-align: justify;">a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa.; b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa ; c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; ; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara ; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia angka 7 bentuk SPK halaman 34 Lampiran Peraturan LKPP 12.2021 penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kataloq Elektronik: huruf c, angka 2, Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik huruf į dan Lampiran II KeputusanbKepala LKPP 122/2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">j. bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh LKPP dan Pengelola Katalog Elektronik;</div><div style="text-align: justify;">t. menyediakan dan mengirimkan produk melalui Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang yang terdaftar dalam Aplikasi Katalog Elektronik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Surat Pesanan (SP) atau Kontrak Nomor: 003.2/27.03/82-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023: angka 8 klausul kontrak</div><div style="text-align: justify;">a) Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi maupun pemisahan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ketenuan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">1) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix, dan lain sebagainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Surat Pesanan (SP) atau Kontrak Nomor: 003.2/27.03/81-SP/KP/425.116/2023 tanggal 27 Maret 2023 Jo Addendum Surat Pesanan Nomor 003.2/26.05/01-ASP/KP/425.116/2023 tanggal 26 Mei 2023: angka 8 klausul kontrak</div><div style="text-align: justify;">a) Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi maupun pemisahan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ketenuan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">1) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix, dan lain sebagainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. bersama-sama dengan Saksi BASIRAN, S.E. dan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA dalam Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo TA 2023 telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. kurang lebih sebesar Rp126.788.289,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan orang lain yaitu Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA kurang lebih sebesar Rp15.734.107,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh rupiah) dan Saksi BASIRAN, S.E. kurang lebih sebesar Rp163.527.608,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa MASHUD YUNASA, S.H. bersama-sama dengan Saksi DZULIAN ZHIDAN NASSA PRATAMA dan Saksi BASIRAN, S.E. tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp306.050.004,00 (tiga ratus enam juta lima puluh ribu empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo TA 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Atau Subsider;</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;">Probolinggo, 6 April 2026 Jaksa Penuntut Umum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi 'Lampu Hias' Kota Probolinggo Rp1,130 Miliar Jilid II: Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK Merangkap PPTK Didali Sebagai Terdakwa

Dalam Dakwaan JPU terungkap: Kuasa Penuh di Satu Tangan, Spesifikasi Direkayasa, Pejabat Rangkap Jabatan Atur Semua Alur. Perusahaan "K...

»

Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana CSR Desa Entalsewu, Kab. Sidoarjo Rp2,080 M : Advokat I Ketut Suardana, SH, MH Mengutip Pendapat Prof. Dr. Rocky Gerung

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje5rNLqNMEnL3D4pbvD36RYbh1RazWRyruSVI7zQu_RPBHZwGbAZgvLkYX-fZYBGjuxFb24Nl2NaqmsNpEwLLy9JK_bVc_Eq-BKtI0sGhkG1M59jXdMp04tKKgQJMMxk7wt-vzM43OR57TpbBJIyrKvJTsGYDseYdqLwgIeENL1PQKVTyzwSKf97g08hs/s2390/IMG_20260819_230541.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1314" data-original-width="2390" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje5rNLqNMEnL3D4pbvD36RYbh1RazWRyruSVI7zQu_RPBHZwGbAZgvLkYX-fZYBGjuxFb24Nl2NaqmsNpEwLLy9JK_bVc_Eq-BKtI0sGhkG1M59jXdMp04tKKgQJMMxk7wt-vzM43OR57TpbBJIyrKvJTsGYDseYdqLwgIeENL1PQKVTyzwSKf97g08hs/w640-h352/IMG_20260819_230541.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px; text-align: left;">Tujuh Terdakwa dituntut masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi dana CSR PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden sebesar Rp3,6 miliar tahun 2022 untuk Pemerintah Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran Sidoarjo</b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara dugaan korupsi berupa penyalahgunaan dana bantuan pihak ketiga/CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden untuk Pemerintah Desa Entalsewu pada tahun  2022 sebesar  Rp3,6 miliar untuk Pemerintah Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran Sidoarjo yang tidak dimasukkan dalam APDes hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,080 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 19 Agustus 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 19 Agustus 2026) adalah Duplikat atau tanggapan dari Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa H. Mashuri,ST, yaitu I Ketut Suardana, SH, MH yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) dan dihadiri JPU Kejari Sidoarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dupliknya, I Ketut Suardana, SH, MH selaku Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa mengutip pendapat Prof. Dr. Rocky Gerung yang menyatakan <i>"Penegak hukum harus belajar hukum, bukan sekadar menghafal pasal."</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pandangan Prof. Dr. Rocky Gerung yang sering disampaikan dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi hukum sangat relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang Mulia Majelis Hakim<i>: "Penegak hukum tidak boleh hanya menjadi 'mesin penghitung pasal' yang buta terhadap konteks dan keadilan. Menghukum seseorang hanya karena pasal tertulis, tanpa melihat apakah ada niat jahat, tanpa melihat apakah orang itu memang tahu sedang berbuat salah,"</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">I Ketut Suardana, SH, MH menyatakan dalam Dupliknya, dalil Penuntut Umum: "bahwa tulisan kompensasi hanyalah asumsi yang dibuat sendiri oleh para terdakwa dalam rapat tanggal 05 Oktober 2022 tidak satupun peserta rapat menyampaikan adanya kompensasi termasuk saksi Vica Yustisiana Wirastuti selaku General Manager dan staf Astarina Yulinda Wydiani, yang disampaikan dalam rapat adalah PT. Cahaya Fajar Abaditama memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Entalsewu dalam bentuk bangunan."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">I Ketut Suardana, SH, MH menyatakan, jawaban Advokat Terdakwa: Pernyataan Penuntut Umum ini bertentangan dengan bukti tertulis sendiri yang ada dalam berkas perkara: Notulen Rapat tanggal 05 Oktober 2022 secara tegas bertajuk: "Musyawarah Dusun Pendopo Membahas Tindak Lanjut Kompensasi Pembangunan".</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dokumen ini dibuat oleh Sekretaris Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, bukan dibuat oleh Terdakwa. Jika kata "kompensasi" hanyalah asumsi Terdakwa, bagaimana mungkin dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat desa sebelum Terdakwa ditunjuk pun menggunakan kata yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat Tuntutan Penuntut Umum sendiri secara konsisten menyebut dana tersebut sebagai "Dana Kompensasi Pembangunan". Jika Penuntut Umum sendiri menyebutnya "kompensasi" dalam dokumen resmi tuntutan, maka sangat tidak beralasan jika kemudian menyatakan kata tersebut hanyalah "asumsi Terdakwa".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, I Ketut Suardana, SH, MH juga menyampaikan keterangan Ahli hli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) Surabaya Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.H: "Bahwa ciri khas kompensasi adalah adanya tawar-menawar nilai ganti rugi, sedangkan CSR bersifat pemberian tanpa tawar-menawar."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, lanjut I Ketut Suardana, SH , MH, proses diawali dengan tawar-menawar nilai antara perwakilan warga dengan pengembang yang secara definisi lebih mendekati kompensasi, bukan CSR.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa saksi dari pihak pengembang menyebut "bantuan bangunan" adalah hal yang wajar, karena itulah istilah yang digunakan dalam perjanjian awal antara pengembang dan Kepala Desa. Namun, dalam pelaksanaan di tingkat masyarakat, istilah yang tertulis dalam notulen rapat adalah "kompensasi" dan inilah yang dipahami oleh seluruh peserta rapat termasuk Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kesimpulan: Terdakwa tidak menciptakan istilah "kompensasi". Istilah itu tertulis dalam dokumen resmi rapat dan bahkan digunakan sendiri oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Pemahaman Terdakwa adalah wajar dan didasarkan pada dokumen yang ada di hadapannya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeW6m7PWJFfQqMFyd3T2vdPVAQ1WrVev5I29KL9y7CuGrj12jy6VeT2uf0VDEoJrXtxxy1n01TYQ3c_I07Z0fGJtmOGPDpiXxKfvF6bCowzPwVcTipzRimMHR8_JzVUGRQB3zP2utPikG85ZFN18rEGEw8Vx9TtAd5vUCwDL45UNyHaXYvl5ZLHFMcQnw/s3024/IMG_20260819_231220.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2158" data-original-width="3024" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeW6m7PWJFfQqMFyd3T2vdPVAQ1WrVev5I29KL9y7CuGrj12jy6VeT2uf0VDEoJrXtxxy1n01TYQ3c_I07Z0fGJtmOGPDpiXxKfvF6bCowzPwVcTipzRimMHR8_JzVUGRQB3zP2utPikG85ZFN18rEGEw8Vx9TtAd5vUCwDL45UNyHaXYvl5ZLHFMcQnw/w640-h456/IMG_20260819_231220.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara tujuh Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi berupa penyalahgunaan dana bantuan pihak ketiga/CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden untuk Pemerintah Desa Entalsewu pada tahun  2022 sebesar  Rp3,6 miliar yang tidak dimasukkan dalam APDes hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,080 miliar yang sudah dituntut pidana dan tinggal menunggu putusan Majelis Hakim adalah terdiri dari tiga klaster.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster pertama: H. Mashuri, S.T selaku Ketua RW 01 Desa Entalsewu sekaligus pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo), Hari Kusmiantoro dan Rois Irwanto Ketua RW 02 periode 2019–2024 (dalam satu berkas perkara pentunutan),</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster kedua : Ageng Heru Prasetya dan Abdur Rochman (dalam satu berkas perkara pentunut). Dan klaster ketiga: Yudi Dwi Santosa, warga eks Gogol yang juga anggota Satpol PP Sidoarjo,  dan Syamsuddin (dalam satu berkas perkara pentunut)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketujuh Terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 4 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara masing-masing selama 90 hari. Dan masing-masing terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp134.266.071,43 subsider pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Kejari Sidoarjo menyeret sebanyak sembilan Tersangka/Terdakwa. Dimana dua terdakwa sebelumnya yaitu Sukriwanto, S.Sos selaku Kades dan Asruchin, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Entalsewu sudah diadili dan dijatuhi hukuman terlebih dahulu. Namun ditengah proses upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Sukriwanto, S.Sos yang tidak ditahan di Rutan karena kondisi sakit telah meninggal beberapa bulan lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula pada tahun 2022, ketika PT Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden memberikan dana bantuan atau kompensasi kepada Pemerintah Desa Entalsewu senilai Rp3,6 miliar . Dana tersebut merupakan kewajiban tanggung jawab sosial/perusahaan (CSR) dan kompensasi dampak pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Pelepasan Tanah Desa (2022)</b>: Pemerintah Desa Entalsewu melakukan pelepasan atau penjualan bekas tanah gogol milik desa seluas sekitar 5.000 meter persegi kepada pihak pengembang perumahan (PT Cahaya Fajar Abaditama / Perumahan Citra Garden)</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Pemberian Dana Kompensasi</b>: Pengembang memberikan dana kompensasi atau bantuan pihak ketiga/CSR senilai Rp3,6 miliar kepada pihak Pemerintah Desa Entalsewu.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Penyalahgunaan Anggaran</b>: Dana sebesar Rp3,6 miliar tersebut tidak dimasukkan atau dikelola sesuai mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas perintah dan sepengetahuan Kepala Desa, dana dibagikan serta dikuasai/disimpan secara pribadi melalui rekening-rekening para pengurus RW, BPD, dan oknum terkait.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Penegakan Hukum dan Penyitaan (2025)</b>: Kejaksaan Negeri Sidoarjo membongkar kasus ini, lalu menahan  Sukriwanto selaku Kades bersama  Asrudin selaku Ketua BPD pada Juli 2025. Kemudian Kejari Sidoarjo melakukan pengembangan  hingga Desember 2025 dan menetapkan para tersangka. Barang bukti uang tunai  sekitar Rp951,5 juta berhasil disita oleh penyidik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, alih-alih dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dikelola secara transparan dan sesuai prosedur, dana tersebut tidak pernah dibukukan dalam APBDes tahun berjalan. Sebagian besar dana justru disalurkan tanpa dasar hukum yang sah: dibagikan kepada warga, Ketua RT/RW, tempat ibadah, serta digunakan untuk kepentingan pribadi serta sejumlah pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa menilai, bahwa ketiga terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang berakibat kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Jo Pasal 18 Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div><p></p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana CSR Desa Entalsewu, Kab. Sidoarjo Rp2,080 M : Advokat I Ketut Suardana, SH, MH Mengutip Pendapat Prof. Dr. Rocky Gerung

Tujuh Terdakwa dituntut masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi dana CSR PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengemba...

»