BERITAKORUPSI.CO

Alasan Sibuk, Gubernur Jatim Akan Kembali Dipanggil Untuk Kedua Kalinya Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Hibah Pokir

<div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMkCD2Y_Ry-m04zymgQSjyjy_E2mK22AqipSp_YfxOMsJkx6YHXRn-2MKvOcfDeo4bclgZ_gWBBZRBYw08oV3qy7wRg61b9FJtbjRur_Tepq4xXrXVDuza9dufZqQPnmmpf1EQFRmX2UsZdkC0ycfJ_y2zMdkEwFa2aaQIFvddaYogR_PKHrNw-YPaMO8/s439/4.png" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="439" data-original-width="246" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMkCD2Y_Ry-m04zymgQSjyjy_E2mK22AqipSp_YfxOMsJkx6YHXRn-2MKvOcfDeo4bclgZ_gWBBZRBYw08oV3qy7wRg61b9FJtbjRur_Tepq4xXrXVDuza9dufZqQPnmmpf1EQFRmX2UsZdkC0ycfJ_y2zMdkEwFa2aaQIFvddaYogR_PKHrNw-YPaMO8/w358-h640/4.png" width="358" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red; font-size: x-small;">Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, SH., MH</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span><br />“Banyak jalan menuju Roma, banyak alasan bila tak mau.....?”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasayrakat umum. Dan kali ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial di Era Presiden Jokowi itu pun mengguanakan kata “sibu” menjalani sejumlah agenda kedinasan yang sudah terjadwal sebelumnya, hingga tak hadir di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, pada Kamis, 05 Februari 2026 sebagai Saksi dalam perkara Korupsi “Uang Ijon” hibah Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur sebesar Rp8.369.720.515.064 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timu TA 2020-2023 yang menyeret 21 orang Tersangka yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK terhadap (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Golkar periode 2019-2024, dkk (Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB)<br /><br />Dan untuk kedua kalinya, Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur akan kembali dipanggil JPU KPK sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur, pada Kamis, 12 Pebruari 2026. <br /><br />Pemanggilan ulang ini menegaskan satu hal: kehadiran Gubernur dianggap penting dan strategis oleh penegak hukum untuk mengungkap konstruksi perkara korupsi hibah Pokir yang diduga berlangsung secara sistemik dan melibatkan banyak kepentingan.<br /><br />Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa Saksi yang dipanggil hari ini (Kamis, 05 Februari 2026) sebanyak 2 orang, yaitu Rendra Wahyu Kurniawan, Staf Ketua DPRD Jawa Timur (2019-2024) Kusnadi yang menggantikan Mochamad Riza Gozal, dan Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur<br /><br />“Kami memanggil dua Saki yaitu Rendra Wahyu Kurniawan, Staf Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan saudari Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Namun yang hadir hanya satu. Ini ada surat yang diantar oleh Biro Hukum Pememerintah Provinsi Jawa Timur untuk penjadwalan ulang sidang,” ucap JPU KPK Dame Maria Silaban saambil menyerahkan surat dimaksud <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi183UKp9u7x_bFf45-7k7WOjHTIL6xRCtNwSiSDJkKhOD-wEme6DgQCNTrDHagv-f0wu7TpXGGozzn7S9De13wiih6suoagN5Hin6i7HgifjQjs64vSA-9DMpDCKAhMA52b6qqAQDlAvXurkKpcTRDErP8wL4fa6CHpNdQ2WOoykSG21ypDfDEMKgx4wg/s780/3.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="439" data-original-width="780" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi183UKp9u7x_bFf45-7k7WOjHTIL6xRCtNwSiSDJkKhOD-wEme6DgQCNTrDHagv-f0wu7TpXGGozzn7S9De13wiih6suoagN5Hin6i7HgifjQjs64vSA-9DMpDCKAhMA52b6qqAQDlAvXurkKpcTRDErP8wL4fa6CHpNdQ2WOoykSG21ypDfDEMKgx4wg/w640-h360/3.png" width="640" /></a></div>“Baik akan kami pertimbangkan,” kata Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock. Dan persidangan pun berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Rendra Wahyu Kurniawan  untuk 4 orang Terdakwa, yaitu Jodi Pradana Putra (perkara tersendiri, asal Kabupaten Blitar), Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan (satu perkara, asal Tulungagung) dan Terdakwa Hasanuddin (perkara tersendiri, asal Greik<br /><br />Diakhir persidangan sebelum ditutup, JPU menyampaikan agenda sidang pada tanggal 12 Pebruari 2026 kepada Ketua Majelis Hakim, yaitu menghadirkan satu orang Saksi Khofifah Indar Parawansa. Dan Ketua Majelis Hakim pun menetapkan hari dan agenda sidang yang akan kembali digelar pada pekan depan<br /><br />“Berarti tuntan tanggal 20 ya. Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis, 12 Pebruari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saudari Khofifah Indar Parawansa,” tegas Ketua Majelis Hakim sebelum menutup persidangan, Kamis, 05 Pebruari 2026.<br /><br />Sebelumnya, kepada beritakorupsi.co, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, SH., MH mengatakan bahwa bahwa surat yang diserahkan ke JPU KPK adalah surat untuk permohonan penjadwalan ulang Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa<br /><br />“Menyampaikan surat dari Ibu Gubernur untuk permohonan penjadwalan ulang karena hari ini tidak bisa hadir, ada agenda yang sudah terjadwal sebelumnya yaitu sidang paripurna, dan menjelang kunjungan Bapak Presiden ke Malang. Bukan tidak mau hadir, hanya minta dijadwal ulang karena ada sidang paripurna,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun saat ditanya terkait kehadiran Ketua MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) Jawa Timur yang mengadakan jumpa Pers di Pengadilan Tipikor terkait ketidak hadiran Gubernur dan minta untuk penjadwalan ulang, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, SH., MH dengan tegas mengatakan tidak tahu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kalau itu saya tidak tau. Kalau saya kan PNS. Karena surat itu ditujukan kepada Biro dan saya selaku bawahan beliau saya ditugaskan,"ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim ini tak jauh beda dengan informasi  yang dterima beritakorupsi.co dari beberapa sumber sejak Rabu malam hingga Kamis pagi terkait ketidak hadiran  Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur sebagai Saksi dalam sidang perkara Korupsi, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tidak mungkin hadir pasti ada alasan," kata sumber lewat Chat WA, Rabu (malam)</div><div style="text-align: justify;">"Tidak akan hadir," kata sumber lainnya beberapa jam kemudian <br /></div><div style="text-align: justify;">"Tidak mungkin hadir, hari ini Gubernur ke Malang," ucap sumber lainnya, Kamis, 05 Pebruari 2026 </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, beritakorupsi.co mencoba menanyakkan kepada Humas Pemprov Jatim melalui pesan WhastApp dan telepon namun tak ada tanggapan<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun, alasan tersebut tak serta-merta menghapus kritik publik. Panggilan pengadilan adalah kewajiban hukum yang bersifat personal dan mengikat. Sementara sidang paripurna, secara tata kelola pemerintahan, masih dimungkinkan untuk diwakilkan atau dijadwal ulang.<br /><br />Pertanyaan publik pun mengemuka: mengapa kepentingan administratif ditempatkan di atas kewajiban hukum? Apakah agenda politik lebih prioritas dibanding keterbukaan dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan negara? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHi9DbLhwZmFOpvwv1E5d4h59X52PoddBpEeE2qRFYfQtKW1Mn6hpXjyrjiNGl4PEO3dg4G2C5xLlsmbaS3YBnp9FL60SMigrziO6NCyM4HdhP9OP0Vgx_PyJG_697JeIktzOR_eaR1obwSrSQs5B8TQNZHMEIdVAag7By26om4Q5p079NFrl_V4e7M60/s780/2.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="439" data-original-width="780" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHi9DbLhwZmFOpvwv1E5d4h59X52PoddBpEeE2qRFYfQtKW1Mn6hpXjyrjiNGl4PEO3dg4G2C5xLlsmbaS3YBnp9FL60SMigrziO6NCyM4HdhP9OP0Vgx_PyJG_697JeIktzOR_eaR1obwSrSQs5B8TQNZHMEIdVAag7By26om4Q5p079NFrl_V4e7M60/w640-h360/2.png" width="640" /></a></div>Kasus Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim bukan perkara biasa. Perkara ini diduga mengungkap pola jual beli pengaruh, jual beli hibah Pokir dan transaksi uang fee Ijon, serta permainan anggaran yang telah lama berlangsung. Dalam pusaran ini, posisi Gubernur sebagai pimpinan eksekutif daerah menjadi kunci untuk menelusuri sejauh mana pengawasan dilakukan atau justru diabaikan.<br /><br />Sebagai kepala daerah, Gubernur Jawa Timur seharusnya menjadi figur terdepan dalam menunjukkan keberpihakan pada pemberantasan korupsi. Ketidakhadiran pada panggilan pertama justru menimbulkan kesan adanya jarak antara jargon antikorupsi dan keberanian menghadapi hukum.<br /><br />Kini, Kamis, 12 Pebruari 2026, menjadi ujian sesungguhnya tentang Integritas pejabat publik. Hadir atau kembali absen akan menjadi penilaian publik. Bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, pesan moralnya tegas: pemimpin yang bersih tidak bersembunyi di balik kesibukan. <br /><br />Kehadiran Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam sidang perkara Korupsi “uang Ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur (2019-2024) seperti yang terungkap dalam persidangan adalah terkait kebijakan Gubernur mengucurkan hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064 atau hampir 20% dari APBD Pemprov Jatim TA 2020-2023 dengan rincian;<br />    a. Dana hibah Pokir TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;<br />    b. Dana hibah Pokir TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000;<br />    c. Dana hibah Pokir TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan<br />    d. Dana hibah Pokir TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000<br /><br />sementara Menteri Dalam Negeri telah menganjurkan langsung pada saat Gubernur, Sekda, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur serta beberapa pejabat lainnya menyampaikan, agar hibah Pokir tidak lebih dari 10%. Hal inipun disampaikan dimuka persidangan oleh Kementerian Dalam Negeri bagian Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah saat dihadirkan sebagai Saksi pada sidang sebelumnya dengan Terdakwa Sahat Tua P Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (2029-2024) <br /><br />Selain itu, apakah Gubernur mengetahui atau memang benar-benar tidak mengetahui, siapa nama 11 orang yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sehingga jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang menyalurkan dana hibah Pokir ke Pokmas bukan hanya 120 melainkan menjadi 131 orang. <br /><br />Lalu apakah akan terungkap pula siapa yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun? Dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur sebesar Rp2.4 triliun lebih yang belum terungkap siapa yang menyalurkan adalah dengan rincian;<br />     Ø  Tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan<br />     Ø  Tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700<br />     Ø  Tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) rupiah. Sedangkan data yang diperlihatkan JPU KPK pada  <br />          persidangan sebelumnya hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor<br /><br />kemudian, apakah Guber mengetaui apa tujuan dan hasil pertemuan Sekda dengan mantan Ketua BPK Jawa Timur di Jogjakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak, dkk?. (*)<br /></div>

Alasan Sibuk, Gubernur Jatim Akan Kembali Dipanggil Untuk Kedua Kalinya Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Hibah Pokir

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, SH., MH BERITA KORUPSI .CO — “Banyak jalan menuju Roma, banyak alasan bila tak mau.....?”. Un...

Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

20.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3cSmCgNb48-Ucz8Jn2nuWltmCEcKHos5FBw5cxBLYKDiWCovJn6ENAjkB1gXu-0Q3Dw4GRatcsZtqFAQ14rbIxl5bdqR-uM6AmieEFkocAiNSOZzKIBmxt93zBl5bGlQnJAcHXObw79MYy0vtKGelOPHUEPsgn8YqquVPCS6HRJCeLU4WbphAJ_lQtII/s1280/IMG_20260205_20024358.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3cSmCgNb48-Ucz8Jn2nuWltmCEcKHos5FBw5cxBLYKDiWCovJn6ENAjkB1gXu-0Q3Dw4GRatcsZtqFAQ14rbIxl5bdqR-uM6AmieEFkocAiNSOZzKIBmxt93zBl5bGlQnJAcHXObw79MYy0vtKGelOPHUEPsgn8YqquVPCS6HRJCeLU4WbphAJ_lQtII/w360-h640/IMG_20260205_20024358.jpg" width="360" /></a><span style="font-size: medium;"><b><span style="text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span><span style="text-align: left;"> —</span></b></span></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya dipastikan akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur. Kepastian tersebut muncul setelah absennya orang nomor satu di Pemprov Jatim pada jadwal sebelumnya menuai sorotan dan kritik publik.</div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, Kamis, 05 Pebruari 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Gubernur disertai dengan surat permohonan penjadwalan ulang yang diantarkan langsung oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> Alasan yang disampaikan: Gubernur memiliki agenda sidang paripurna DPRD Jatim pada hari yang sama.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Surat permohonan tersebut kemudian disampaikan JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim. Majelis Hakim pun menetapkan jadwal baru.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis, 12 Pebruari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saudari Khofifah Indar Parawansa,” ucap Ketua Majelis Hakim sebelum menutup persidangan, Kamis, 05 Pebruari 2026.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebelumnya, kepada beritakorupsi.co, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, SH., MH menegaskan bahwa Gubernur Khofifah bukan menolak panggilan pengadilan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Bukan tidak mau hadir, hanya minta waktu agar dijadwal ulang karena ada agenda sidang paripurna,” ujarnya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, alasan tersebut justru memantik pertanyaan mendasar: apakah agenda sidang paripurna lebih penting dibanding kewajiban hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi besar yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebagai kepala daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menunjukkan keteladanan dalam mendukung pemberantasan korupsi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> Kehadiran langsung di ruang sidang adalah simbol keberpihakan pada supremasi hukum, bukan sekadar urusan administratif.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lebih jauh, publik mempertanyakan, mengapa sidang paripurna tidak dapat ditunda atau diwakilkan oleh Wakil Gubernur, sementara panggilan pengadilan bersifat individual, personal, dan menyangkut proses pembuktian perkara pidana?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim bukan perkara kecil, sebab diduga melibatkan praktik sistemik, jaringan kekuasaan, serta relasi eksekutif dan legislatif. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam konteks ini, keterangan Gubernur sangat strategis untuk mengurai peran, kebijakan, dan sejauh mana pengawasan Pemprov Jatim atas mekanisme hibah Pokir.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Penjadwalan ulang memang sah secara hukum. Namun, bagi publik, sikap tersebut tetap menyisakan kesan bahwa kepentingan politik-administratif ditempatkan di atas kepentingan penegakan hukum.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kini, sorotan tertuju pada Kamis, 12 Pebruari 2026. Masyarakat Jawa Timur menunggu, apakah Gubernur Khofifah benar-benar hadir dan memberikan keterangan secara terbuka, jujur, dan tanpa reserve.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Sebab, dalam perkara korupsi, ketidakhadiran bukan sekadar soal waktu, melainkan soal keberanian berdiri di hadapan huku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penulis: Jen</div><p></p>

Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

BERITA KORUPSI .CO — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya dipastikan akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi...

Suara Relelyanda Solekha Wijayanti Menggema di Sidang OTT KPK Ponorogo: Akui Setor Rp1 Miliar ke Sugiri Sancoko, Dari Mana Asalnya?

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVRBeDxVWaB_zud3Af2APB0wFotrwG7GHB8LJMDjcFKk_KWaDHLp7dsSPeC0JtTS7ZM9c6wRnN1H4G43hqmlcJ3J8tMNA2hnjWRS0CBjskRNO31M62XxubzE3h2DqePX7SEb9L31fcNacniSnuFFj4odkxmI8A4XF-tGT1BERiHIYceAX7oS4imyIO0Z8/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVRBeDxVWaB_zud3Af2APB0wFotrwG7GHB8LJMDjcFKk_KWaDHLp7dsSPeC0JtTS7ZM9c6wRnN1H4G43hqmlcJ3J8tMNA2hnjWRS0CBjskRNO31M62XxubzE3h2DqePX7SEb9L31fcNacniSnuFFj4odkxmI8A4XF-tGT1BERiHIYceAX7oS4imyIO0Z8/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Suara Relelyanda Solekha Wijayani di ruang sidang Pengadilan Tipikor telah membuka kotak pandora dugaan kejahatan terstruktur antara proyek, politik, dan kekuasaan di Kabupaten Ponorogo. Apakah KPK akan melakukan pengembangan di Kabupaten Ponorogo dan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam praktek Korupsi?#</span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </b></span><br />Ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 03 Februari 2026, kembali menjadi panggung terbukanya tabir gelap relasi antara politik, proyek, dan uang. Nama Relelyanda Solekha Wijayani yang akrab disapa Lely oleh sebagian masyarakat Ponorogo, adalah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2024-2029 dari Fraksi Banteng moncong putih, mencuat keras di ruang sidang setelah secara terbuka mengakui pernah menyerahkan uang 1 miliar rupiah kepada Sugiri Sancoko untuk biaya kampanye Pilkada Bupati Ponorogo 2024 <br /><br />Pengakuan tersebut disampaikan Lely saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Korupsi Fee Proyek  tangkap tangan atau OTT  KPK di Ponorogo pada Jumat 7 November 2025, dengan Terdakwa Sucipto, Direktur Direktur CV Cipto Makmur Jaya (Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr  Harjono. S Ponorogo masih di tahan di gedung merah putih milik KPK. Red) <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz3eCGQpYcuBGdniZvy96UbKqsROzrpXrEqKRpXDipnjJLfrx7657fBJivVeePW_p_3KF8eTx4j8F3wxlCUIjeH3tmb2LlpWq6PItQePJ5f_yjA8UuaJP9M5Q-bY06Q8_XTW5Km8hGVooXvo9nL9qzdcw8G0HfKP1jq85yHlfEGWeeTVXfUjWj8iO-vvQ/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz3eCGQpYcuBGdniZvy96UbKqsROzrpXrEqKRpXDipnjJLfrx7657fBJivVeePW_p_3KF8eTx4j8F3wxlCUIjeH3tmb2LlpWq6PItQePJ5f_yjA8UuaJP9M5Q-bY06Q8_XTW5Km8hGVooXvo9nL9qzdcw8G0HfKP1jq85yHlfEGWeeTVXfUjWj8iO-vvQ/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">F</span><span style="font-size: x-small;">oto searah jarum jam. Nofita, Lely, Retno Anggraini dan Mela Ristiawan. (Foto BK)</span><span style="font-size: x-small;"><br /></span></td></tr></tbody></table>Selain Lely, JPU KPK juga menghadirkan 3 orang Saksi lainnya yaitu Mela Ristiawan bagian  Staf Administrasi RSUD Dr. Harjono S Ponorogo, Retno Anggraini selaku Kabag (Kepala Bagian) Keuangan RSUD Dr. Harjono S Ponorogo dan Nofita, bagian Admin CV Sucipto Makmur Jaya perusahaan milik Terdakwa Sucipto<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:</span></b><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sucipto-selaku-direktur-cv-cipto-makmur.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sucipto-selaku-direktur-cv-cipto-makmur.html</a></span><br /></div><br />Fakta ini bukan sekadar cerita soal “bantuan politik”. Pernyataan Lely membuka potensi besar adanya aliran dana tidak wajar yang berkelindan dengan praktik suap proyek dan jual beli pengaruh jabatan<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Lely menyebut pemberian duit 1 miliar rupiah itu sebagai bentuk dukungan kampanye pemenangan Sugiri Sancoko. Lely menyebut mengenal Ely, adik kandung Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo.<br /><br />Lely menjelaskan terkait pemberian uang kampanye Sugiri Sancoko, pertama sebear Rp200 juta yang disebut sebagai pinjaman dari Heru Sancoko, kemudian Rp450 juta dari uang pribadinya. Kemuidian sebesar Rp500 juta yang disebut sebagai pinjaman dari Heru Sancoko, serta tambahan Rp100 juta dari seseorang yang disebut “ditunjuk” oleh Heru Sancoko. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjszWMXoSjGr85NSBpr5z7obko6idB7Px52PzVI312nIhAKwhLajwZqdVwai5XCx2-loC4bgL2EqnJH9bvc3Paa0pBLVmyabUaMtkVTGKuGlfK2EWAJsBC9IdVd_GJkOazkKpwUwUceC10zaUH4xnNmjWvuCYO2cRGjH5L95fEJJBaq7ZxcRpyowvHedKY/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjszWMXoSjGr85NSBpr5z7obko6idB7Px52PzVI312nIhAKwhLajwZqdVwai5XCx2-loC4bgL2EqnJH9bvc3Paa0pBLVmyabUaMtkVTGKuGlfK2EWAJsBC9IdVd_GJkOazkKpwUwUceC10zaUH4xnNmjWvuCYO2cRGjH5L95fEJJBaq7ZxcRpyowvHedKY/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara informasi yang didapat beritakorupsi.co dari salah seorang sumber di Ponorogo menyebutkan, kalau Lely memberikan bantuan kampanye kepada Sugiri Sancoko sebesar Rp50 miliar. Namun saat hendak di konfirmasi, Lely sudah langsung buru-buru meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 03 Februari 2026 <br /><br />Kepada Majelis Hakim, Ia juga menyatakan mengenal Yunus Mahatma, Heru Sancoko, yang menurut pengakuannya merupakan teman baiknya. Ia juga mengatakan bahwa dalam urusan pekerjaan, dirinya kerap meminta bantuan kepada Daris, sementara Daris dan Heru disebut sering bertemu di kediaman Relelyanda.<br /><br />Namun publik patut bertanya, dari mana sumber dana sebesar itu berasal? Apakah dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPK atau kepada KPU/Bawaslu? Atau justru bersumber dari relasi proyek dan kepentingan bisnis?<br /><br />Apalagi perkara yang sedang disidangkan berkaitan langsung dengan dugaan fee proyek yang menjerat Trrdakwa Sucipto, Tersangka Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Tersangka Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dan Tersangka Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr  Harjono. S Ponorogo  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0KS9yypGXN5DWQlJdqYnwXb9v-Me61pscS0vUz56BQwMELrhnphmMZtUgpxN9Zs-usQYIkisc1ge-rEo8rIliTaFz7STxm8IQt2p8BaDNE7ZgiUc1CuVaGPyZdDYjChhTNUjjbCwhz4rX-E3B7Y5uwOrB-k_LrNO9u3G76XOpIFqwXHC2ofllO4zqeSE/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0KS9yypGXN5DWQlJdqYnwXb9v-Me61pscS0vUz56BQwMELrhnphmMZtUgpxN9Zs-usQYIkisc1ge-rEo8rIliTaFz7STxm8IQt2p8BaDNE7ZgiUc1CuVaGPyZdDYjChhTNUjjbCwhz4rX-E3B7Y5uwOrB-k_LrNO9u3G76XOpIFqwXHC2ofllO4zqeSE/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Irisan antara uang proyek dan pendanaan politik menjadi sangat nyata. Jika dana tersebut berasal dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek pemerintah di Kabupaten Ponorogo, maka pemberian itu berpotensi masuk kategori gratifikasi politik atau bahkan suap terselubung.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Nama Lama di Banyak Perkara</span></b></span><br />Menariknya, ini bukan kali pertama nama Lely muncul dalam pusaran perkara korupsi. Dalam sidang perkara korupsi kredit KUR BRI di Kabupaten Ponorogo sebelumnya, nama Lely bersama dua anggota DPRD Kabupaten Ponorogo sempat disebut sebagai salah satu debitur. Namun anehnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ponorogo tidak pernah menghadirkan Lely sebagai saksi, sehingga keterangannya tidak pernah diuji di persidangan.<br /><br />Kini, Lely kembali muncul di perkara Korupsi yang lebih besar. Polanya menimbulkan tanda tanya serius. Apakah selama ini ada pembiaran terhadap peran-peran tertentu? Atau KPK akan melakukan pengembangan di Kabupaten Ponorogo dan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam praktek Korupsi?<br /><br />Pengakuan setoran Rp1 miliar oleh Lely kepada Sugiri Sancoko seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri asal-usul dana secara menyeluruh. Apakah dana itu tercatat dalam laporan kampanye? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQZ-Gw_kBOed1KwKfLNZs1wtY0XyTMorF4XS73uOyz-j8aR8gFk-TvIDp6otZ8yvPeanpkDbbVMIlbYIa6mSgMz8ZZi2to2cw-rRx78w7gvO1Wtvu-IHBFruB4sdBopJhE8Wv8xWuKmQgsCp4A5257ovfik2uTWWdkVrTze5t1EJtjHNlqyCVln7mhqY4/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQZ-Gw_kBOed1KwKfLNZs1wtY0XyTMorF4XS73uOyz-j8aR8gFk-TvIDp6otZ8yvPeanpkDbbVMIlbYIa6mSgMz8ZZi2to2cw-rRx78w7gvO1Wtvu-IHBFruB4sdBopJhE8Wv8xWuKmQgsCp4A5257ovfik2uTWWdkVrTze5t1EJtjHNlqyCVln7mhqY4/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Mengurai kemungkinan keterkaitan antara pemberi proyek, pengusaha, dan pendanaan Pilkada. Jika KPK hanya berhenti pada terdakwa Sucipto, maka publik patut curiga bahwa praktik korupsi di Ponorogo hanya dibongkar di permukaan, sementara aktor-aktor politiknya tetap aman dan kembali melanjutkan aksinya<br /><br />Sementara keterangan Mela Ristiawan bagian Staf Administrasi RSUD Dr. Harjono S Ponorogo, dan Nofita, bagian Admin CV Cipto Makmur Jaya perusahaan milik Terdakwa Sucipto juga tak kalah dengan pengakuan Lely. <br /><br />Dari Keterangan Mela Ristiawan membuka tabir “kerjasama terselubung” dalam pekerjaan proyek pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun RSUD Dr. Harjono S, Kabupaten Ponorogo, dimana HPS yang sifatnya rahasia negara telah diserahkan oleh pihak RSUD melalui Mela kepada CV Cito Makmur Jaya melalui Nofita<br /><br />Dari pengakuan Mela, Majelis Hakim pun bertanya, apakah HPS itu bersifat rahasia? Apakah itu salah?. Dan dijawan Mela, “rahasia dan itu salah.” Namun Ia mengatakan hanya menjalan perintah dan tak bisa berbuat apa-apa karena statusnya hanya bagian Staf Administrasi membantu <br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Ujian Integritas Penegakan Hukum</span></b><br />Kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK dan aparat penegak hukum lainhnya. Apakah berani menyentuh aktor politik yang disebut langsung di persidangan, atau kembali membiarkan fakta penting menguap tanpa tindak lanjut?<br /><br />Sidang perkara Korupsi fee proyek OTT KPK di Ponorogo masih akan terus berlanjut. Namun satu hal sudah terang: suara Relelyanda Solekha Wijayani di ruang sidang telah membuka kotak pandora dugaan kejahatan terstruktur antara proyek, politik, dan kekuasaan di Kabupaten Ponorogo. (Jnt)</div>

Suara Relelyanda Solekha Wijayanti Menggema di Sidang OTT KPK Ponorogo: Akui Setor Rp1 Miliar ke Sugiri Sancoko, Dari Mana Asalnya?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Suara Relelyanda Solekha Wijayanti Menggema di Sidang OTT KPK Ponorogo: Akui Setor Rp1 Miliar ke Sugiri Sancoko, Dari Mana Asalnya?

#Suara Relelyanda Solekha Wijayani di ruang sidang Pengadilan Tipikor telah membuka kotak pandora dugaan kejahatan terstruktur antara proyek...

Diruang Sidang JPU KPK Membacakan Isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) Menyebutkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Bapeda, BPKAD dan Semua Kepala OPD Mendapat Uang Fee Ijon

23.08 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7S8fkkxfiHqYG5a0Ez-9RjJnHcX067b7nlWwOg_l_KgG8EQ3O-ZrxbwjZKBSYu2LEYqaEhG9jwfVQxwP44G6ujViehYzlo_DsIpBxyP_f8jwT6jccEEK43ru9H8q6l1sLlKyE5wT113vtI28ERxWlc8MBGTf8JZHPFBtBxLAU9y8DjtWP4x9m1Zm8zQ8/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7S8fkkxfiHqYG5a0Ez-9RjJnHcX067b7nlWwOg_l_KgG8EQ3O-ZrxbwjZKBSYu2LEYqaEhG9jwfVQxwP44G6ujViehYzlo_DsIpBxyP_f8jwT6jccEEK43ru9H8q6l1sLlKyE5wT113vtI28ERxWlc8MBGTf8JZHPFBtBxLAU9y8DjtWP4x9m1Zm8zQ8/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) yang dibacakan di ruang sidang (Senin, 02 Pebruari 2026) oleh JPU KPK menyebutkan ; Ada aturan dan Menteri Dalam Negeri melarang agar Hibah Pokir tidak lebih dari 10%. Yang mendapat jatah uang fee Ijon yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat uang fee Ijon secara tunai/tranfer 30%, Sekda 5-10%, BAPEDA, BPKAD dan semua OPD juga mendapat uang fee Ijon antara 3-5% dari pengajuan Hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019-2024 sebesar Rp1.982.000.000.000 yang diketahui seluruh anggota DPRD Jatim. Lalu apakah Kasus DPRD Kota Malang akan terulang di DPRD Jatim? Lalu apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan hadir memenuhi panggilan JPU KPK sebagai Saksi dalam sidang perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim atau akan....1?.”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITAKORUPSI.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 02 Pebruari 2026, JPU KPK membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Tersangka Kusnadi (alm) pada saat di periksa oleh penyidikan KPK setelah mengajukan permohonan langsung kepada Ketua Majelis Hakim dan kemudian diijinkan<br /><br />Permohonan pembacaan isi BAP Tersangka Kusnadi (alm) diajukan langsung oleh JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan seusai pemeriksaan Saksi, yaitu Poppy Yufrinda, adik kandung Terdakwa Jodi Pradana Putra. Dan permohona itupun langsung disetujui Ketua Majelis Hakim<br /><br />Dalam BAP Tersangka Kusnadi (Alm), nomor 24 menjelaskan nama-nama pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendapat uang fee Ijon secara tunai/transferterkait pengelolaan jatah hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, yaitu (JPU KPK membacakan) ;<br /><br /><i>“Satu (1). Gubernur Jawa Timur Sdri. Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak mendapat uang fee/Ijon sampai tiga puluh persen (30%) dari pengajuan hiba Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024;<br /><br />Dua (2). Sekda mulai dari Plh. Heru Jjahyono, Plh. Wahid Wahyudi, Sekda Definitif Adhi Cahyono (sekarang menjadi Pj. Gubernur Jatim) kesemuanya tersebut mendapatkan uang fee/ijon sampai 5% sampai 10% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024;<br /><br />Tiga (3). BAPEDA Sdr. Muhammad Yasin mendapat uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024;<br /><br />Empat (4). Badan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Daerah (BPKD) Sdr. Bobby Soemiarsono (sekarang sebagai PJ Sekda Provinsi Jawa Timur) mendapatkan uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024;<br /><br />Lima (5). Semua Kepala OPD Provinsi Jawa Timur dapat saya jelaskan mendapatkan uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024,”</i> ungkap JPU KPK membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKx8Bl6izZdfQ3ezi6Oqde-ol0WxBxYqN0pX8q4uIjGmj7-CGGMaq9l7u0yENYUPecZD4_sNiC9CL7ZsVopeycp0yRTYDX2PAbX0BjOmoMYQDfyfqamL6fP6vp7XvRXFMg6ekKf_hUDS7U7y-775RXIET8hZpLbJKHdxgzn1gZCNSJ9m05TkGahvQvFMk/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKx8Bl6izZdfQ3ezi6Oqde-ol0WxBxYqN0pX8q4uIjGmj7-CGGMaq9l7u0yENYUPecZD4_sNiC9CL7ZsVopeycp0yRTYDX2PAbX0BjOmoMYQDfyfqamL6fP6vp7XvRXFMg6ekKf_hUDS7U7y-775RXIET8hZpLbJKHdxgzn1gZCNSJ9m05TkGahvQvFMk/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian JPU KPK melanjutkan membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm). <i>“Dan semua yang menerima uang fee/ijon secara tunai/transfer terkait pengelolaan jata hiba pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024 sebesar Rp1.982.000.000 tersebut di atas yang saya sampaikan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum bahwa mereka semua menerima uang dari pengajuan hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan penerimaan uang dari pengelolaan hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang diterima oleh tersebut di atas diketahui semua oleh anggota DPRD Provinsi Jatim.”<br /><br />JPU KPK lanjut membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) secara bergantian. “Dapat saya jelaskan secara kenyataan yang terjadi dalam pengajuan hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 di mana memang ada aturan dan perintah dari Mendagri Tito Karnavian yang mana memanggil kami antara lain saya sendiri selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur didampingi dua Wakil Ketua yaitu Sdri. Ibu Anik Maslachah, Sahat Tua Simanjuntak dan satu Ketua perwakilan Fraksi yaitu Ibu Sdri. Utari dari Fraksi PDI perjuangan dan Plh sekda Heru Tjahyono yang menyampaikan hibah pokir tidak boleh melebihi dari 10% dari PAD. Yang waktu itu Mendagri  didampingi oleh Direktur Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah sehingga untuk DPRD Provinsi Jawa Timur 10% dari Rp1.982.00.000.000 yaitu kurang lebih sebesar Rp190 miliar; <br /><br />Dari pihak pemerintah Provinsi Jatim juga 10% dari Rp1.982.000.000.000 yaitu kurang lebih sebesar Rp190 miliar tetapi kenyataannya pembagian 10% jatah di DPRD Provinsi Jawa Timur ternyata juga diambil sebesar kurang lebih 3% sampai 4% dari Rp1.982.000.000.000 yaitu kurang lebih Rp7.928.000.000 oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dalih Sinergitas. Sehingga hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang di kelola hanya sebesar 6% saja sebesar Rp11.892.000.000 karena ada perintah dari Gubernur Jawa Timur Sdri. Khofifah Indar Parawansa untuk diambil alih oleh Eksekutif dengan pola titip dari anggota Dewan ke Dinas dan dikerjakan sendiri oleh pihak eksekutif;<br /><br />Sedangkan dari pihak Gubernur/eksekutif sudah mempunyai jatah sendiri sebesar 10% dari PAD sama dengan pihak DPR sama dengan pihak DPRD. Sehingga uang fee/ijon yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp198.928.000.000 dengan bermacam-macam dalih sinergitas yang kami pun sendiri dari pihak DPRD Provinsi Jawa Timur bingung juga dengan pola demikian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga banyak program masyarakat tidak terpenuhi dan bahkan Dinasnya mengeluh dengan pola yang disampaikan oleh Gubernur Jatim.”</i><br /><br />Pada BAP Tersangka Kusnadi (Alm) juga mengakui bahwa uang fee/ijon yang didapat dari jatah hibah Pokir miliknya selaku Ketua DPRD Jatim tahun 2019-2024 diakui untuk membiayai dana kampenyanya bersama istrinya, Fujika dan (Terdakwa) Hasanuddin. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_BTCwRMoRHqLIztc_q27R3EQ0b96_xKmLDI1qxIPdrWpFkagZ_bSzPtD2TW1N353FNVlZyUkB_NljY6glu-eg8R6boG2B_0Z07CYOHXFN-G0_yb48IAkCLb5JS74VERj2RAOViY51pLGJtNP4eKfhSlWFDw11jZ85vUhFqtCVOiKreOJjVBCW7d3PHvg/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_BTCwRMoRHqLIztc_q27R3EQ0b96_xKmLDI1qxIPdrWpFkagZ_bSzPtD2TW1N353FNVlZyUkB_NljY6glu-eg8R6boG2B_0Z07CYOHXFN-G0_yb48IAkCLb5JS74VERj2RAOViY51pLGJtNP4eKfhSlWFDw11jZ85vUhFqtCVOiKreOJjVBCW7d3PHvg/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Dari isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) yang dibacakan oleh JPU KPK dalam 
persidangan, Senin, 02 Pebruari 2026, sepertinya “membawa angin 
spoi-spoi” kepada pihak-pihak yang diduga terlibat menikmati hasil “jual
 beli” hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019-2024 karena Kusnadi selaku 
Ketua DPRD Jatim telah meninggal.<br /><br />Namun menjadi tantangan serius 
bagi pimpinan KPK, apakah penyidikan hanya berhenti di 21 Tersangka 
termasuk empat Terdakwa yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada
 PN Surabaya, dan Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim periode 
2019-2014 yang telah meninggal pada Desember tahun lalu? </div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Atau KPK akan tetap serius mengusut tuntas hingga semua yang terlibat menikmati uang fee ijon hibah Pokir DPRD baik anggota DPRD Jatim sendiri, Pejabat Pemprov Jatim, para Korlap pokmas di berbagai daerah di Jawa Timur termasuk Fitriyadi Nugroho, Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm), dan menantu Fitriyadi Nugroho yaitu Mochamad Riza Gozali juga Staf Ketua DPRD Kusnadi (Alm). Kemudian Sae’an Choir (LSM) terutama Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnadi (Alm)?<br /><br />Terkait pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim, Kamis, 29 Januari 2026 maupun pada Senin, 02 Pebruari 2026, JPU KPK megatakan sudah mengirim surat panggilan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk hadir pada Kamis, 05 Pebruari 2026 sebagai Saksi dalam sidang perkara kasus Mega Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 sebesar Rp8.369.720.515.064 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2023, untuk empat Terdakwa, yaitu Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Hasanuddin masing-masing selaku Korlap Pokmas. Hal itu disampaikan langsung dimuka persidangan oleh JPU KPK menjawab pertanyaan Ketua Majelis, pada Senin, 02 Pebruari 2026 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSVmUzx4pAwfgVdJCCnPxsgSEAY7MweRJ09TnOEIOK0lZlZK8oPY2WebE9mis23dVEqcvEA-tYi9O1VTQBeV72_KmOVqjRhw6anDwvOndrSRRAhksZQiRBknzkpYwrMmrY7pEnTLe83HMrHCqDO51BFM97IK2eWYyi6ILVtrHBDfq-E70koX3OLrd2UHM/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSVmUzx4pAwfgVdJCCnPxsgSEAY7MweRJ09TnOEIOK0lZlZK8oPY2WebE9mis23dVEqcvEA-tYi9O1VTQBeV72_KmOVqjRhw6anDwvOndrSRRAhksZQiRBknzkpYwrMmrY7pEnTLe83HMrHCqDO51BFM97IK2eWYyi6ILVtrHBDfq-E70koX3OLrd2UHM/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>“Kami sudah mengirim surat panggilan dan dijadwalkan hari Kamis,” jawab salah seorang JPU KPK <br /><br />Sebelumnya, pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) sudah memerintahkan JPU KPK untuk memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar masyarakat dapat mendengar keterangannya terkait dana Hibah Pokir<br /><br />“Kapan Gubernur Jawa Timur dihadirkan tolong supaya bisa dihadirkan agar perkara ini terang benderang dan masyarakat dapat mengetahui langsung. KPK sudah biasa kan menghadirkan menteri seperti sidang di Jakarta apalagi hanya Gubernur," ucap Ketua Majelis Hakim Marcus Leander, SH., MH, Kamis, 29 Januari 2026 sebelum sidang ditutup<br /><br />“Masih dijadawalkan ada waktu hari Senin, Kamis atau Jumat,” jawab salah seorang JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />Sementara seusai persidangan, JPU KPK mejelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan di jadwalkan pekan depan. “Pekan depan antara Senin, Kamis dan Jumat. Kita kan ada sidang tiga kali seminggu jadi antara itu,” ucap JPU KPK<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur akan hadir memenuhi panggilan JPU KPK sebagai Saksi dalam sidang perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim atau akan....1?.”<br /><br />Atau JPU KPK akan mengabaikan saja bila Khofifah Indar Parawansa selaku Gubenur Jawa Timur tidak hadir?. <br /><br />Kali ini, masyarakat Jawa Timur khususnya akan melihat keseriusan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KKPK) dalam penanganan kasus Mega Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8.369.720.515.064 yang besarnya hampir 20% dari jumlah APBD Tahun Anggaran 2020-203. (*) <br /></div>

Diruang Sidang JPU KPK Membacakan Isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) Menyebutkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Bapeda, BPKAD dan Semua Kepala OPD Mendapat Uang Fee Ijon

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Diruang Sidang JPU KPK Membacakan Isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) Menyebutkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Bapeda, BPKAD dan Semua Kepala OPD Mendapat Uang Fee Ijon

“Dalam isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) yang dibacakan di ruang sidang (Senin, 02 Pebruari 2026) oleh JPU KPK menyebutkan ; Ada aturan dan Me...

JPU KPK Menjadwalkan Khofifah Indar Parawansa Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Pada Kamis 5 Pebruari 2026

22.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8KLNZbj4MlKwoNXZEq-edjV6iyz0FEKbzK0a0tmIxbWuquooqojckxikKPhi7ZXu46P3md9Oj4nogckUQ8uTEje-3szuEp70hVwDWOpiEOZxwgaUcXpYsut9KDR6wo47prJ9mNowpka3VQ67qVwUgZCQ-j6YTcGIP5jJd3mMGWDp0qQr6kIuUQF65pUI/s1280/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8KLNZbj4MlKwoNXZEq-edjV6iyz0FEKbzK0a0tmIxbWuquooqojckxikKPhi7ZXu46P3md9Oj4nogckUQ8uTEje-3szuEp70hVwDWOpiEOZxwgaUcXpYsut9KDR6wo47prJ9mNowpka3VQ67qVwUgZCQ-j6YTcGIP5jJd3mMGWDp0qQr6kIuUQF65pUI/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Di ruang sidang (Senin, 02 Pebruari 2026), JPU KPK telah membacakan BAP Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim yang menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat uang fee Ijon secara tunai/tranfer 30%, Sekda 5-10%, BAPEDA, BPKAD dan semua OPD juga mendapat uang fee Ijon antara 3-5% dari pengajuan Hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019-2024 sebesar Rp1.982.000.000.000 yang diketahui seluruh anggota DPRD Jatim. Apakah Kasus DPRD Kota Malang akan terulang di DPRD Jatim? Lalu apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan hadir memenuhi panggilan JPU KPK sebagai Saksi dalam sidang perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim atau akan....1?.”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KKPK) telah mengirim surat panggilan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk hadir pada Kamis, 05 Pebruari 2026 sebagai Saksi dalam sidang perkara kasus Mega Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 sebesar Rp Rp8.369.720.515.064 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2023, untuk empat Terdakwa, yaitu Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Hasanuddin masing-masing selaku Korlap Pokmas. Hal itu disampaikan langsung dimuka persidangan oleh JPU KPK menjawab pertanyaan Ketua Majelis, pada Senin, 02 Pebruari 2026<br /><br />“Kami sudah mengirim surat panggilan dan dijadwalkan hari Kamis,” jawab salah seorang JPU KPK <br /><br />Sebelumnya, pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) sudah memerintahkan JPU KPK untuk memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar masyarakat dapat mendengar keterangannya terkait dana Hibah Pokir<br /><br />“Kapan Gubernur Jawa Timur dihadirkan tolong supaya bisa dihadirkan agar perkara ini terang benderang dan masyarakat dapat mengetahui langsung. KPK sudah biasa kan menghadirkan menteri seperti sidang di Jakarta apalagi hanya Gubernur," ucap Ketua Majelis Hakim Marcus Leander, SH., MH, Kamis, 29 Januari 2026 sebelum sidang ditutup<br /><br />“Masih dijadawalkan ada waktu hari Senin, Kamis atau Jumat,” jawab salah seorang JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNjvQH6HNVRPih2A4Gu5qLkBr4Z6UYmzlXgbB7_Gtu6KfdnIQjYwjvNg9NdlbAoIjAOJrJijHw9Jnwiedfi3RjFopMkR6shyphenhyphenCRKGLOUmA4yn7c1jngssH6941Ea0F6FT64V_m5ELOdCHNlzwtDRd2AEnL2-69IS6aFwibYsSTMwRmS-jP9596Q-14VBDI/s920/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="713" data-original-width="920" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNjvQH6HNVRPih2A4Gu5qLkBr4Z6UYmzlXgbB7_Gtu6KfdnIQjYwjvNg9NdlbAoIjAOJrJijHw9Jnwiedfi3RjFopMkR6shyphenhyphenCRKGLOUmA4yn7c1jngssH6941Ea0F6FT64V_m5ELOdCHNlzwtDRd2AEnL2-69IS6aFwibYsSTMwRmS-jP9596Q-14VBDI/w640-h496/2..jpg" width="640" /></a></div>Sementara seusai persidangan, JPU KPK mejelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan di jadwalkan pekan depan. “Pekan depan antara Senin, Kamis dan Jumat. Kita kan ada sidang tiga kali seminggu jadi antara itu,” ucap JPU KPK<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur akan hadir memenuhi panggilan JPU KPK sebagai Saksi dalam sidang perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim atau akan....1?.”<br /><br />Apakah JPU KPK akan mengabaikan saja bila Khofifah Indar Parawansa selaku Gubenur Jawa Timur tidak hadir?. Kali ini, masyarakat Jawa Timur khususnya akan melihat keseriusan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KKPK) dalam penanganan kasus Mega Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8.369.720.515.064 yang besarnya hampir 20% dari jumlah APBD Tahun Anggaran 2020-203 <br /><br />Sementara itu. Di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 02 Pebruari 2026, JPU KPK membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Tersangka Kusnadi (alm) setelah mengajukan permohonan langsung kepada Ketua Majelis Hakim dan kemudian diijinkan <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfPvncewI61RfxmsjUKoBXj46nk-yIKxJ7gflTnyrm5W5JENK-sSwYb21oioWShJXbKV8yCRAX2EhxLVpBidmx4sruGvzNyWKAubqxTvBrxCTFgvIGyFKizLEEBDOPRZCDLgRAsLQY_fYo5msnz7lcasL5YfrRic_fWx_FCA3k18kyyfWBV1gY2iEKKcw/s1280/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfPvncewI61RfxmsjUKoBXj46nk-yIKxJ7gflTnyrm5W5JENK-sSwYb21oioWShJXbKV8yCRAX2EhxLVpBidmx4sruGvzNyWKAubqxTvBrxCTFgvIGyFKizLEEBDOPRZCDLgRAsLQY_fYo5msnz7lcasL5YfrRic_fWx_FCA3k18kyyfWBV1gY2iEKKcw/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam BAP Tersangka Kusnadi (Alm), nomor 24 menjelaskan nama-nama pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendapat uang fee Ijon secara tunai/transferterkait pengelolaan jatah hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, yaitu (JPU KPK membacakan) ;<br /><br /><i>“Satu (1). Gubernur Jawa Timur Sdri. Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak mendapat uang fee/Ijon sampai tiga puluh persen (30%) dari pengajuan hiba Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024 <br /><br />Dua (2). Sekda mulai dari Plh. Heru Jjahyono, Plh. Wahid Wahyudi, Sekda Definitif Adhi Cahyono (sekarang menjadi Pj. Gubernur Jatim) kesemuanya tersebut mendapatkan uang fee/ijon sampai 5% sampai 10% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024<br /><br />Tiga (3). BAPEDA Sdr. Muhammad Yasin mendapat uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024<br />Empat (4). Badan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Daerah (BPKD) Sdr. Bobby Soemiarsono (sekarang sebagai PJ Sekda Provinsi Jawa Timur) mendapatkan uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024 <br /><br />Lima (5). Semua Kepala OPD Provinsi Jawa Timur dapat saya jelaskan mendapatkan uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024,”</i> ungkap JPU KPK membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKkB5guJW_TxOEuu3PgZpBH3v0fTNJlU3KXB5oJrkjy9vuOH06I1Kf2sbWpC2SKN86B0ZlabdIzf-hA_BB1OG3Y239wuKFb7rVrcSbo1oCyMT3NIXVdc2volahs14UoWZr3mdmXUYb2JWisygajmHSAd5uVLYMWvdp2mgDXIjg8e_SJtd4vdBAileL28w/s1280/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKkB5guJW_TxOEuu3PgZpBH3v0fTNJlU3KXB5oJrkjy9vuOH06I1Kf2sbWpC2SKN86B0ZlabdIzf-hA_BB1OG3Y239wuKFb7rVrcSbo1oCyMT3NIXVdc2volahs14UoWZr3mdmXUYb2JWisygajmHSAd5uVLYMWvdp2mgDXIjg8e_SJtd4vdBAileL28w/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian JPU KPK melanjutkan membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm).<i> “Dan semua yang menerima uang fee/ijon secara tunai/transfer terkait pengelolaan jata hiba pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024 sebesar Rp1.982.000.000 tersebut di atas yang saya sampaikan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum bahwa mereka semua menerima uang dari pengajuan hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan penerimaan uang dari pengelolaan hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang diterima oleh tersebut di atas diketahui semua oleh anggota DPRD Provinsi Jatim.”</i><br /><br />JPU KPK lanjut membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) secara bergantian. <i>“Dapat saya jelaskan secara kenyataan yang terjadi dalam pengajuan hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 di mana memang ada aturan dan perintah dari Mendagri Tito Karnavian yang mana memanggil kami antara lain saya sendiri selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur didampingi dua Wakil Ketua yaitu Sdri. Ibu Anik Maslachah, Sahat Tua Simanjuntak dan satu Ketua perwakilan Fraksi yaitu Ibu Sdri. Utari dari Fraksi PDI perjuangan dan Plh sekda Heru Tjahyono yang menyampaikan hibah pokir tidak boleh melebihi dari 10% dari PAD. Yang waktu itu Mendagri  didampingi oleh Direktur Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah sehingga untuk DPRD Provinsi Jawa Timur 10% dari Rp1.982.00.000.000 yaitu kurang lebih sebesar Rp190 miliar; <br /><br />Dari pihak pemerintah Provinsi Jatim juga 10% dari Rp1.982.000.000.000 yaitu kurang lebih sebesar Rp190 miliar tetapi kenyataannya pembagian 10% jatah di DPRD Provinsi Jawa Timur ternyata juga diambil sebesar kurang lebih 3% sampai 4% dari Rp1.982.000.000.000 yaitu kurang lebih Rp7.928.000.000 oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dalih Sinergitas. Sehingga hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang di kelola hanya sebesar 6% saja sebesar Rp11.892.000.000 karena ada perintah dari Gubernur Jawa Timur Sdri. Khofifah Indar Parawansa untuk diambil alih oleh Eksekutif dengan pola titip dari anggota Dewan ke Dinas dan dikerjakan sendiri oleh pihak eksekutif;</i> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJqwceFunoB5784_UERfQbMg7CGI3uw_5xY1MOwdvChJRaj_h0rc_JX91hvPL70RvTaElfB3Cia06SiPc26wrRm9AUYMfhrxcCbQ5QbP4IoHkaw4tl5eec0_7UJ6IFVexPMZp8InB-toMrtp9lVUqtBX76U8yYY7JuUczX-rFjLVCfQb9YBZE_eD2sQ6w/s1280/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJqwceFunoB5784_UERfQbMg7CGI3uw_5xY1MOwdvChJRaj_h0rc_JX91hvPL70RvTaElfB3Cia06SiPc26wrRm9AUYMfhrxcCbQ5QbP4IoHkaw4tl5eec0_7UJ6IFVexPMZp8InB-toMrtp9lVUqtBX76U8yYY7JuUczX-rFjLVCfQb9YBZE_eD2sQ6w/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><i>Sedangkan dari pihak Gubernur/eksekutif sudah mempunyai jatah sendiri sebesar 10% dari PAD sama dengan pihak DPR sama dengan pihak DPRD. Sehingga uang fee/ijon yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp198.928.000.000 dengan bermacam-macam dalih sinergitas yang kami pun sendiri dari pihak DPRD Provinsi Jawa Timur bingung juga dengan pola demikian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga banyak program masyarakat tidak terpenuhi dan bahkan Dinasnya mengeluh dengan pola yang disampaikan oleh Gubernur Jatim.”</i><br /><br />Pada BAP Tersangka Kusnadi (Alm) juga mengakui bahwa uang fee/ijon yang didapat dari jatah hibah Pokir miliknya selaku Ketua DPRD Jatim tahun 2019-2024 diakui untuk membiayai dana kampenyanya bersama istrinya, Fujika dan (Terdakwa) Hasanuddin. (*) <br /></div>

JPU KPK Menjadwalkan Khofifah Indar Parawansa Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Pada Kamis 5 Pebruari 2026

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor JPU KPK Menjadwalkan Khofifah Indar Parawansa Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Pada Kamis 5 Pebruari 2026

“Di ruang sidang (Senin, 02 Pebruari 2026), JPU KPK telah membacakan BAP Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim yang menyebutkan bahwa Gubern...

Sidang Perkara Korupsi “SKTM” RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 M : Dua Terdakwa Diadili

18.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIp5fKcaUW2ZDLpI_7aWZvmZlwKwxUbL6C2Wcou8U1jML5O963SHoKac4Np1gpVvi-uLcjq7l0fCxdRfUv-EskegFzXYV2c8uJSYln6zTNSB5Ss_wAxaPdN6WoaPCL_7jEDJfE-TzJVph8VIGpTG0S47SDASVX2bC2TFz7_GhSRKpSLd2EsBRQKoQKyno/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIp5fKcaUW2ZDLpI_7aWZvmZlwKwxUbL6C2Wcou8U1jML5O963SHoKac4Np1gpVvi-uLcjq7l0fCxdRfUv-EskegFzXYV2c8uJSYln6zTNSB5Ss_wAxaPdN6WoaPCL_7jEDJfE-TzJVph8VIGpTG0S47SDASVX2bC2TFz7_GhSRKpSLd2EsBRQKoQKyno/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Kedua Terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM, dan Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung. Lalu bagaimana dengan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD yang saat ini Dirut RSCM Jakarta?#</span></h3><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO  —</span></b></div><div><span style="font-weight: normal;">Sidang Kasus dugaan Korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masyarakat di RSUD dr. Iskak Tulungagung pada tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 02 Pebruari 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Tulungagung terhadap Dua Terdakwa, yaitu Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</span></div><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung? Atau ada pejabat atau pegawai lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?<br /><br />Dalam dakwaan JPU desubutkan bahwa kerugian Negara sebesar Rp4,3 miliar yang dipotong dari Dana SKTM masyarakat Tulungagung. JPU menjelaskan, bahwa praktik pemotongan, penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkannya ke kas RSUD dr. Iskak Tulungagung<br /><br />Modusnya, pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD. Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.<br /><br />Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jakarta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4bY2d0iEWLbZULPLmsf6uQ0H9My-8AcfLU5k9ReEACOsbs5BCz6cG1uUeG0970P6w-IycnnbVJPE6H9zZCyE7t29WTN_cef8d5-BF3nAvxNdGNOhb9GTvG0XEVZLC1jiXrjd1Cyj7v3gCAUMG6oBXiSSJdvuUNZtR_dYhK0vSHidduMmywDq4AftrVKw/s1280/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4bY2d0iEWLbZULPLmsf6uQ0H9My-8AcfLU5k9ReEACOsbs5BCz6cG1uUeG0970P6w-IycnnbVJPE6H9zZCyE7t29WTN_cef8d5-BF3nAvxNdGNOhb9GTvG0XEVZLC1jiXrjd1Cyj7v3gCAUMG6oBXiSSJdvuUNZtR_dYhK0vSHidduMmywDq4AftrVKw/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></div>Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.<br /><br />Pada tahun 2022–2024 diduga terjadi penyimpangan dana SKTM. Dan pada pertengahan 2025. Kejari Tulungagung melakukan penyelidikan dan penyidikan<br /><br />pada September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dan perkaranya mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Alur Aliran Dana SKTM;<br />Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus. Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD. Namun sebagian dana SKTM diduga dipisahkan. Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi. Sebagian dana diduga mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.<br /><br />Pertanyaannya: Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau Terdakwa atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHabthpfhnbxzsSLhi7R60A96qP-7zSIl-HQ_oc_xfTLc2V331ynCRAnR_rXUaJHjxOR8f3qT89aoS4eYBYwlaf8XO08uqebz8efVlKS6dKJzU6jZ-1FLjz199wErZBkbe5ypBCd2uBHvaIykE_-2eUeIelTd_MpXbcd_wyP8Iq-3SWLMZm-59uSOGIKo/s1280/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHabthpfhnbxzsSLhi7R60A96qP-7zSIl-HQ_oc_xfTLc2V331ynCRAnR_rXUaJHjxOR8f3qT89aoS4eYBYwlaf8XO08uqebz8efVlKS6dKJzU6jZ-1FLjz199wErZBkbe5ypBCd2uBHvaIykE_-2eUeIelTd_MpXbcd_wyP8Iq-3SWLMZm-59uSOGIKo/w640-h360/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU diuraikakan, bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi pada tahun 2022 s/d 2023 selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD Kab. Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor: 821.2/21/407.205/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional hingga pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 00654/235/04/AZ/10/22 tentang pemberian kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 25 Oktober 2022 yang terhitung mulai bulan Februari 2023 dan berdasarkan perjanjian kerjasama antara RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan Drs. Yudi Rahmawan, MM tentang Pelayanan Manajemen Kesehatan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 445/276/35.04.09/2023 tertanggal 1 September 2023 s.d. tanggal 31 Desember 2023 yang diperbarui menjadi Surat Perintah Kerja antara RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan Drs. Yudi Rahmawan, MM tentang Pelayanan Manajemen Kesehatan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 445/3438/35.04.24.09/2024 tertanggal 01 Maret 2024 s.d. 31 Desember 2024 menjadi Pelayanan Manajemen Kesehatan, bersama-sama dengan Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Pengolah Data Penerimaan dan Jaminan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung, berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/11/Direktur/206/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap di lingkup RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan Petikan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/24/Direktur/24.09/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap di lingkup RSUD Dr. Iskak Tulungagung pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2024 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kedung Taman, Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan sendiri, turut serta melakukan dengan menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum dengan cara ; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIiT3ja6vIJ_U6v4p1QFdQDxzN8VFUjY01RwZtfs1xi-oL1g7de8iqPBZiFJmegITTAR3DtZA9qRmDyOk0BvQjVSdSGKqYCX9C-_P286a1VuuHJvp8QHl4IBUUDklOtVrT_K_sGc6-8AlWNyqxWmgCjjoCdOfFBVVWvcEVQplzIeIm8yya1op_BvCIVw/s1280/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIiT3ja6vIJ_U6v4p1QFdQDxzN8VFUjY01RwZtfs1xi-oL1g7de8iqPBZiFJmegITTAR3DtZA9qRmDyOk0BvQjVSdSGKqYCX9C-_P286a1VuuHJvp8QHl4IBUUDklOtVrT_K_sGc6-8AlWNyqxWmgCjjoCdOfFBVVWvcEVQplzIeIm8yya1op_BvCIVw/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></div>Menyuruh Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono, untuk 
tidak menyetorkan uang penerimaan pembayaran Biaya Perawatan Pasien 
Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke rekening RSUD dr. Iskak 
dan meminta uang penerimaan Pembayaran Biaya Perawatan Pasien Pengguna 
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada RSUD dr. Iskak Kabupaten 
Tulungagung tahun 2022 s/d 2024 yang tidak disetorkan, hal tersebut 
bertentangan dengan: 1. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019: Bahwa pendapatan BLUD merupakan bagian dari pendapatan daerah, 
oleh karenanya setiap penerimaan termasuk penerimaan pendapatan termasuk
 pendapatan dari pasien SKTM yang dibebankan pada APBD kabupaten 
Tulungagung harus dicatat dan disetor pada rekening resmi BLUD, <br /><br />Bahwa
 hubungan antara pelanggaran administratif dalam pengelolaan BLUD dengan
 potensi tindak pidana korupsi yakni tidak dicatat dan tidak disetor 
pada rekening resmi BLUD dapat di implikasikan sebagai tindak pidana; 2.
 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Iskak Kabupaten Tulungagung, yang menyatakan bahwa (3) Seluruh 
pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf f, di laksanakan melalui rekening kas RSUD dan 
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD, 
ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008, 
bahwa Pendapatan RSUD dapat bersumber dari: a. jasa layanan; b.hibah; c.
 hasil kerjasama dengan pihak lain; d. APBD; e. APBN; dan f. lain-lain 
pendapatan RSUD yang sah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
yaitu ;<br /><br />Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi 
atau orang lain yaitu Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh 
Budiono, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964,00 
(empat miliar tiga ratus dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus 
enam puluh empat rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut 
sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
 dengan Nomor: PE.03.03/SR-572/PW13/5.1/2025 tanggal 28 Agustus 2025 
dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan negara atas penerimaan tunai
 dari pembayaran pasien yang menggunakan Surat Keterangan tidak mampu 
(SKTM) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa
 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung merupakan Rumah Sakit 
Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan
 sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang diberi fleksibilitas dalam 
pengelolaan keuangan dan manajemen untuk memberikan pelayanan publik 
yang lebih efisien dan produktif, tanpa mengutamakan keuntungan, namun 
tetap mengedepankan akuntabilitas dan profesionalisme layaknya 
wirausaha; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijSMIMYXDcDMWOpm73qOGYk3lvPjkydc3vnmh3qQq9Ig1qny4wqAhb4O3HoJ0g58AInA4_U2QWuOb4_PQw_prG_KEiGWGfcMs75MJdrj05zRfDiv32iPqepjy7TVeZctTiZxEXTptI3CdM1yqJ9_1lQPz_BKNMvGi8oenRLFQ4jhXg6mwP74XxMCkZQOE/s1600/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijSMIMYXDcDMWOpm73qOGYk3lvPjkydc3vnmh3qQq9Ig1qny4wqAhb4O3HoJ0g58AInA4_U2QWuOb4_PQw_prG_KEiGWGfcMs75MJdrj05zRfDiv32iPqepjy7TVeZctTiZxEXTptI3CdM1yqJ9_1lQPz_BKNMvGi8oenRLFQ4jhXg6mwP74XxMCkZQOE/w640-h288/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah ditetapkan 
statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tanggal 31 
Desember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak 
Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;<br /><br />Bahwa susunan atau struktur organisasi pada Tahun 2022:<br />Direktur    : dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes.<br />Wakil Direktur Umum dan Keuangan     : Yudi Rahmawan (Terdakwa sendiri)<br />Kabag Perencanaan    : Sukiyatun<br />Kabag Umum     : (alm) Eko Darmono<br />Kabag Keuangan     : Fan cholik (s.d. Juli 2022).<br />                     :Bambang Satriyanto (dsri Juli 2022).<br />Wakil Direktur Pelayanan                      : dr. Zuhrotul Aini, Sp. A<br />Kabid Pengendalian Pelayana                : Sdr. Rifangi<br />Kabid Pelayanan Medis     :Sdr. Sujianto<br />Kabid Penunjang Pelayanan          :  -<br /><br />Bahwa susunan atau struktur organisasi pada Tahun 2023:<br />Direktur                                                 : dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes. (sd. Oktober 2023).<br />                                                               : dr. Kasil Rohmat (Plt. Direktur dari Oktober 2024).<br /><br />Wakil Direktur Umum dan Keuangan   : Yudi Rahmawan (sd. Februari 2023 (pensiun)) (Terdakwa sendiri)<br />                                                                : Sukiyatun (dari Juni 2023)<br />Kabag Perencanaan               : -.<br />Kabag Umum                                          : Sdr Tatag Iswara<br />Kabag Keuangan                                     : Sdr. Bambang Satriyanto<br />Wakil Direktur Pelayanan                       : dr. Zuhrotul Aini, Sp. A<br />Kabid Pengendalian Pelayanan               : Sdr. Rifangi<br />Kabid Pelayanan Medis                           : dr. Rafi<br />Kabid Penunjang Pelayanan                    : Sdr. Sujianto.<br /><br />Bahwa susunan atau struktur organisasi pada Tahun 2024:<br />Direktur                                                    : dr. Kasil Rohmat.<br />Wakil Direktur Umum dan Keuangan      : Sukiyatun<br />Kabag Perencanaan                                   : - <br />Kabag Umum                                            : Sdr. Tatag Iswara<br />Kabag Keuangan                                       : Fan cholik (s.d. Juli 2022) diganti Bambang Satriyanto<br />Wakil Direktur Pelayanan                         : dr. Zuhrotul Aini, Sp. A<br />Kabid Pengendalian Pelayanan                  : Sdr. Rifangi<br />Kabid Pelayanan Medis                              : dr. Rafi<br />Kabid Penunjang Pelayanan                       : Sdr. Sujianto. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgISbLkLSnJAHdM5skHNr04rKKmB4vAHs586k-qHCKjLCxmL19O40ykFW-OPk1fAwFk4L72yyeyLCz-rVC1STOTDInm_ugojeeSPNzk5loGXaFMd8IZV-S_WFSWZvAa_6JqaTEb05iriYyvSWi0zdn9zAWmiQ-8nAT6SDBJAbh6SDftXwl2hm1_HQmycdo/s1600/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgISbLkLSnJAHdM5skHNr04rKKmB4vAHs586k-qHCKjLCxmL19O40ykFW-OPk1fAwFk4L72yyeyLCz-rVC1STOTDInm_ugojeeSPNzk5loGXaFMd8IZV-S_WFSWZvAa_6JqaTEb05iriYyvSWi0zdn9zAWmiQ-8nAT6SDBJAbh6SDftXwl2hm1_HQmycdo/w640-h288/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa regulasi atau kebijakan terkait Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) di lingkungan RSUD Dr.Iskak Tulungagung berdasarkan:<br />1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 01 Maret 2021 Pasal 30 berisi tentang:<br /><br />a. Bupati melalui Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan terhadap pasien tidak mampu dan pasien lainnya.<br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Bayar untuk mengangsur.<br />c. Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Tarif Layanan bagi masyarakat tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah domisili Pasien yang bersangkutan.<br />d. Ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu dan pasien lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.<br /><br />2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan pelayanan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung Pasal 34 berisi tentang:<br />a. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan bagi Masyarakat miskin dan tidak mampu yang dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />b. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan bagi pasien miskin. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi dari Kepala Desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.<br />c. Rumah sakit wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.<br /><br />3. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/88/013/2021 tentang Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kasus-Kasus tertentu di Kabupaten Tulungagung pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak tertanggal 03 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivEFhwYhi382ImFEsVEYjvCugvlvsPFqsvHziH2nQZc5KFreQbtzxd4kMPElLWIeEY7mwQpqL0jzFBZKlqkFb7nbpQefCGpZI-zynCo9UHlfEr4BdxKwh_2NZcuunMGWG2fAeftBPeCaKDHAItQ4l5ZlhHKLq40At_X-55u56LOvNoCofkbuAc81TjZIQ/s1280/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivEFhwYhi382ImFEsVEYjvCugvlvsPFqsvHziH2nQZc5KFreQbtzxd4kMPElLWIeEY7mwQpqL0jzFBZKlqkFb7nbpQefCGpZI-zynCo9UHlfEr4BdxKwh_2NZcuunMGWG2fAeftBPeCaKDHAItQ4l5ZlhHKLq40At_X-55u56LOvNoCofkbuAc81TjZIQ/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></div>Kesatu:<br />Bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin (Maskin) dan kasus-kasus tertentu di Kabupaten Tulungagung pada RSUD Dr. Iskak, yang diberikan kepada:<br />a. Maskin di Kabupaten Tulungagung yang memiliki kartu Jamkesda yang belum terintegrasikan ke Penerima Bantuan Iuran Daerah;<br />b. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)/ Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan luran Negara (PBI-N) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D);<br />c. Bayi baru lahir dan anak dari peserta Jamkesda;<br />d. Peserta keluarga harapan yang berdomisili dan memiliki identitas penduduk Tulungagung;<br /><br />e. Maskin yang tidak memiliki penjamin (non kartu) yang memohon bantuan keringanan atau pembebasan biaya perawatan yang berdomisili dan memiliki identitas penduduk Tulungagung yang dilengkapi SKTM dari Desa/Kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan telah dinyatakan miskin oleh Tim verifikator RSUD Dr. Iskak.<br />f. Masyarakat yang terkena musibah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilengkapi Surat Keterangan dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan RSUD Dr. Iskak;<br />g. Masyarakat Korban Bencana Alam dilengkapi surat keterangan dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan RSUD Dr. Iskak Tulungagung,<br /><br />h. Kasus- kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Tulungagung disertai surat keterangan dari Kepolisian atau Tim Pengelola Jaminan Kesehatan RSUD Dr. Iskak; dan<br />i. Kasus masyarakat yang telah mendapatkan perawatan, dimanapun kelas perawatannya yang melarikan diri dari RSUD Dr. Iskak dan tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan pencarian dan verifikasi oleh Tim Verifikator RSUD Dr. Iskak.<br /><br />Kedua:<br />Bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditanggung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung dan Anggaran Fungsional BLUD RSUD Dr. Iskak dengan ketentuan:<br />a. Yang bersangkutan sakit dan dirawat di RSUD Dr. Iskak;<br />b. Menempati hak ruang perawatan Kelas III bagi masyarakat yang masuk kategori Diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf h; dan<br />c. Menempati hak ruang perawatan kelas apapun bagi masyarakat yang masuk kategori Diktum KESATU huruf I. <br /><br />4. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/20/20.01.20.01.03 /2023 tentang Penunjukkan dan penetapan nama-nama bendahara Penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 tertanggal 02 Januari 2023: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgonjCLQjUTJkWOg_WT5slvFH2K0SXP0uWUcJRNQ-4VyJn2xtoH9f1yxX60eJI1FMmrzNbZhFRoKU6Gk-YBohuRu_C45EvXjmu9HBWWd4iZJnpZt_-d9Y6hFIIT8WoMAf-qnSU81Xiko4SiV2M4niPgJmAQxFKejeLIlDnd-AtVt4sd1MTxdT1HRoa6ZA/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgonjCLQjUTJkWOg_WT5slvFH2K0SXP0uWUcJRNQ-4VyJn2xtoH9f1yxX60eJI1FMmrzNbZhFRoKU6Gk-YBohuRu_C45EvXjmu9HBWWd4iZJnpZt_-d9Y6hFIIT8WoMAf-qnSU81Xiko4SiV2M4niPgJmAQxFKejeLIlDnd-AtVt4sd1MTxdT1HRoa6ZA/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa regulasi atau kebijakan internal terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di lingkungan RSUD Dr. Iskak Tulungagung, sebagai berikut:<br />1. Standar Prosedur Operasional (SPO) Direktur Rumah Sakit Daerah Dokter Iskak Tulungagung nomor : 065/390/103.03.1.2/2022 tanggal 02 Juni 2022 sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk:<br /><br />a. Memberikan pelayanan kepada pasien masyarakat miskin agar berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan sesuai aturan; b. Tertib administrasi penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) pada Rumah sakit umum daerah dr. ISKAK Tulungagung.<br /><br />Kebijakan:<br />Pengurangan/ pemberian keringanan dan pembebasan tarif layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung: a. Administrator di unit pelayanan memberikan usulan pemberian keringanan sampai dengan pembebasan biaya layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu.<br /><br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan biaya layanan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar masyarakat kurang mampu/Masyarakat Miskin melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Pasien wajib menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.<br /><br />c. Pemberian pembebasan biaya melalui proses layanan dapat diberikan kepada masyarakat miskin terlebih dahulu pasien wajib menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah<br /><br />2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/25/Direktur/206/2019 tentang Kebijakan Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 2 Januari 2019 ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B:<br /><br />a. Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidakmampu.<br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan tarip layanan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar antara lain untuk mengangsur.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXu4BG8OqFkAhnujRYzco9fGeys3dyJQ4dK-SU_oQgVrUm4xl7Y1Mp8t1rH-6FTuM7qUJdJrCtR8o8cSMUfc8t8J7GBJhulI5FNeOtG8rca-3SbBmcm6X96c2pi_AS-r7BNzE-Jfre2APIlV3bgEsTl4jsJ8VYqj4nePqFGuogzoBNQyPMP1sftrT9xhw/s1280/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXu4BG8OqFkAhnujRYzco9fGeys3dyJQ4dK-SU_oQgVrUm4xl7Y1Mp8t1rH-6FTuM7qUJdJrCtR8o8cSMUfc8t8J7GBJhulI5FNeOtG8rca-3SbBmcm6X96c2pi_AS-r7BNzE-Jfre2APIlV3bgEsTl4jsJ8VYqj4nePqFGuogzoBNQyPMP1sftrT9xhw/w640-h360/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" width="640" /></a></div>3. Keputusan direktur rumah sakit umum daerah dr. Iskak Tulungagung nomor : 188.4/76/Direktur/206/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang kebijakan bagian keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung tertanggal 4 Januari 2021 ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B., M.Kes:<br /><br />a. Pejabat yang ditunjuk/ manajemen dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu;<br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan tariff layanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar antara lain untuk mengangsur;<br />c. Pejabat yang ditunjuk/ manajemen sebagaimana dimaksud huruf aadalah pejabat keuangan/ Kepalabagian keuangan. <br /><br />Prosedur:<br />a. Petugas adminsitrasi ruangan instalasi rawat inap/ instalasi gawat darurat/instalasi rawat darurat/ instalasi rawat jalan/ instalasi Kedokteran Forensik dan instalasi pemberi pelayanan lainnya memberitahukan kemampuan bayar dan data adinistrasi pasien miskin kepada Verfikator eksternal;<br />b. Verifikator Eksternal melakukan tinjauan/verifikasi lapangan;<br />c. Verifikator Eksternal memberikan data hasil verifikasi lapangan kepada petugas verifikator internal;<br /><br />d. Petugas verifikator internal melakukan validasi seluruh data dukung yang masuk untuk selanjutnya dibuatkan surat usulan pemberian keringanan ataupun pembebasan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung;<br /><br />e. Petugas Verifikator Internal mengajukan pengurangan maupun pembebasan biaya pelayanan kepada Direktur melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan huruf b tentang sub bagian perbendaharaan angka 9 keputusan direktur rumah sakit umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung 188.4/76/Direktur/206/2021 tentang kebijakan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung, nomer<br /><br />f. Direktur melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan huruf b tentang sub bagian perbendaharaan angka 9 keputusan direktur rumah sakit umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung nomer 188.4/76/Direktur/206/2021 tentang kebijakan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung memberikan Keputusan tentang besaran pengurangan maupun pembebasan biaya pelayanan masyarakat miskin dan kalau ada pembayaran sesuai kemampuanbayar, maka dibayarkan ke bank penerima dan bukti pembayaran disetorkan kebendahara penerimaan; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-GMyg_zgEBmdX3yZT_V2GtssnoCfgunN7GEDWG2YjNkcUwjmBDWxUXpZYuSVaLO1MPA83ckxNXyjaFSt-yJOHvyL9-JpPqdvbWJMIrCt0ufvIZwwajOeRUexjWZlwd9FfOWSBYozkEw1EuF-x95a68rBQiX1YVfuCwkUY0V1PemWh15aLw7D46KzQAWo/s1600/4011a14a-9e16-472b-a7b6-fd410e5102bd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-GMyg_zgEBmdX3yZT_V2GtssnoCfgunN7GEDWG2YjNkcUwjmBDWxUXpZYuSVaLO1MPA83ckxNXyjaFSt-yJOHvyL9-JpPqdvbWJMIrCt0ufvIZwwajOeRUexjWZlwd9FfOWSBYozkEw1EuF-x95a68rBQiX1YVfuCwkUY0V1PemWh15aLw7D46KzQAWo/w640-h288/4011a14a-9e16-472b-a7b6-fd410e5102bd.jpg" width="640" /></a></div>g. Petugas Administrasi Klaim memberikan informasi kepada pasien atas pengajuan tersebut;<br />h. Petugas Administrasi Klaim melakukan klaim pembiayaan masyarakat miskin. Terhadap pasien masyarakat miskin rujukan, pasien emergency dan Pasien TB-RO dari luar Kabupaten Tulungagung proses verifikasi dilakukan langsung oleh Verifikator Internal dan dilakukan pengajuan klaim pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama tentang rujukan pasien miskin dari luar Kabupaten Tulungagung.<br /><br />4. Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/404/ΚΡΑ/103.03/2022 tentang Tim Pengelola Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 02 Juni 2022<br /><br />5. Keputusan Kuasa Penggguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/684/ΚΡΑ/24.09/2023 tentang Tim Pengelola Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 03 Juli 2023, <br /><br />6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/22/Direktur/24.09/2024 tentang Kebijakan Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 2 Januari 2024 ditetapkan oleh Plt. Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Kasil Rokhmad, MMRS: <br />a. Pejabat yang ditunjuk/manajemen dapat memberikan pengurangan, keringanan mengangsur, dan pembebasan tarif layanan kesehatan terhadap pasien kurang/tidakmampu; b. Pemberian pengurangan atau keringanan tarif layanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar antara lain untuk; c. Pejabat yang ditunjuk/manajemen sebagaimana dimaksud huruf a adalah Pejabat Keuangan/Kepala Bagian Keuangan;<br /><br />Bahwa kategori pasien yang bisa mengajukan biaya keringanan SKTM pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung adalah Pasien rawat jalan untuk pasien yang dipoliklinik dan Pasien rawat inap, masuk melalui UGD; Bahwa pelaksanaan atau mekanisme alur SKTM dari pengajuan pasien sampai dengan proses pencairan/ klaim pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung, sebagai berikut:<br />1. Awalnya pasien sudah diperbolehkan pulang pasien berkoordinasi dengan admin ruangan mengatakan bahwa pasien SKTM dan biasanya juga ada pasien yang dari pendaftaran sudah mengajukan sebagai pasien SKTM; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZCwE0nn1yCm7hYRJKYOjS7eivKfZIr3D7J9szRw1PQTYRl_TquD1kh3mIAqxVsri6IAz-3mCxbs2o5G2R5V_iecLZ_cby8HHQvSJTIZuYr3vebWAvUMo1QmP9Dd7UWjbDKfbCmO1dCP0NEaMTMwZ4z3wJEzCjgz9KL2rqfLzskFW6Uf-iDyvW6RyaJCM/s1600/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZCwE0nn1yCm7hYRJKYOjS7eivKfZIr3D7J9szRw1PQTYRl_TquD1kh3mIAqxVsri6IAz-3mCxbs2o5G2R5V_iecLZ_cby8HHQvSJTIZuYr3vebWAvUMo1QmP9Dd7UWjbDKfbCmO1dCP0NEaMTMwZ4z3wJEzCjgz9KL2rqfLzskFW6Uf-iDyvW6RyaJCM/w640-h288/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" width="640" /></a></div>2. Admin ruangan mengarahkan keluarga pasien untuk menemui verifikator;<br />3. Verifikator melakukan wawancara dan screening untuk melihat apakah pasien ini perlu dibantu atau untuk menentukan berapa persen bantuan yang akan diberikan; <br /><br />4. Verifikator berkonsultasi dengan Saksi Reni Budi Kristanti untuk menentukan besaran keringanan dan yang memberikan persetujuan Kabag Keuangan. Setelah rekapan diberikan ke keluarga pasien untuk dibawa loket pembayaran;<br /><br />5. Keluarga pasien melakukan pembayaran di loket pembayaran, jika terjadi kekurangan keluarga pasien akan dilakukan penagihan kurang bayar tim maskin (verifikator), lalu verifikator akan menyampaikan surat penagihan tersebut berdasarkan surat perintah penagihan;<br /><br />6. Bahwa ketika keluarga pasien mempunyai kekurangan pembayaran dan akan melakukan pelunasan, keluarga pasien langsung melakukan pembayaran ke bagian keuangan yang diterima oleh Saksi Nyuwantika Rizky dan Bimo Wahyu Komala karena dokumen administrasi pembayaran sudah diambil oleh bagian keuangan dan uang penerimaan pelunasan tersebut diserahkan kepada Reni Budi Kristanti;<br /><br />7. Bahwa Saksi Reni Budi Kristanti, Saksi Bimo atau Saksi Nyuwantika Rizky mengambil uang setiap hari kerja uang penerimaan pembayaran SKTM pada loket pembayaran, setelah uang diambil dian kemudian uang dibawa kebagian keuangan dan melakukan perhitungan uang yang diambil adalah Saksi Reni Budi Kristanti, kemudian Saksi Reni Budi Kristanti menuliskan nominal pada Surat Tanda Setoran (STS) apabila Saksi Reni Budi Kristanti berhalangan yang menghitung dan menulis STS bisa Saksi Bimo atau Saksi Nyuwantika (atas perintah Saksi Reni Budi Kristanti) dan berkas pasien SKTM diserahkan kepada Nyuwantika untuk direkap sebagai dasar pencairan dana BLUD dan APBD, Saksi Dyah tinggal tanda tangan saja, yang seharusnya yang mengisi STS dan menghitung uang tersebut adalah Saksi Dyah, karena dari dulu yang menghitung dan menuliskan STS adalah Saksi Reni Budi Kristanti;<br /><br />8. Kemudian Saksi Bimo dan Saksi Nyuwantika atas perintah Saksi Reni Budi Kristanti melakukan penyetoran ke rekening Bank Jatim RSUD dr Iskak, setelah disetorkan ke Bank bukti STS dibawa naik lagi oleh Saksi Bimo atau Saksi Nyuwantika diserahkan ke Saksi Dyah;<br /><br />9. Rekapan dibuat oleh Tim Maskin (Saksi Reni Budi Kristanti, Saksi Nyuwantika dan Saksi Bimo) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Heru Kurniawan untuk pencairan dana APBD dan untuk pencairan BLUD rekapan diberikan ke Bu Yayuk Wahyuni; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhktNW0doAx32kQTCHD6dMXvGkKBaQD2K1qSzVnSKwWMLQFQi8dMkAsOfidqTqPk60CmOuAycbKRrg-sARSh_uwr1uzX-WFxAEhxQOwZ2Xs79OiADmbV-tW3BF3vmWP9efUcCscN7AD2ZIGV2VMJjXlcSdTDFHRhICROKlX63Xn9lEzVJEYLoMzvzMzxTc/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhktNW0doAx32kQTCHD6dMXvGkKBaQD2K1qSzVnSKwWMLQFQi8dMkAsOfidqTqPk60CmOuAycbKRrg-sARSh_uwr1uzX-WFxAEhxQOwZ2Xs79OiADmbV-tW3BF3vmWP9efUcCscN7AD2ZIGV2VMJjXlcSdTDFHRhICROKlX63Xn9lEzVJEYLoMzvzMzxTc/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Januari s.d. bulan Juli tahun 2022 ketika Saksi Fancholiq Joko Pribadi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan penerimaan pembayaran SKTM sama sekali tidak disetorkan ke rekening Kas RSUD dr. ISKAK sebagai penerimaan pendapatan Rumah Sakit atas perintah Terdakwa Yudi Rahmawan dan oleh Saksi Reni Budi Kristanti uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan ke rekening RSUD dr. ISKAK diserahkan kepada Terdakwa Yudi Rahmawan, setelah peralihan Kepala Bagian Keuangan yang baru yaitu saksi Bambang Satriyanto pada Bulan Agustus tahun 2022, penerimaan pembayaran SKTM sebagian disetorkan ke rekening RSUD dr. ISKAK menggunakan Surat Tanda Setor (STS) dan sebagian tidak disetorkan atas perintah Terdakwa Yudi Rahmawan, <br /><br />Uang penerimaan pembayaran tersebut dibawa oleh Saksi Reni Budi Kristanti, setelah uang terkumpul lalu diserahkan kepada Terdakwa Yudi Rahmawan sampai dengan Tahun 2024; Bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM setiap hari di hari kerja diambil oleh pegawai pada bagian keuangan yaitu Saksi Reni Budi Kristanti, Saksi Bimo Wahyu Komala atau Saksi Nyuwantika Rizky, namun yang sering mengambil uang di loket pembayaran adalah Saksi Bimo Wahyu Komala, karena pembayaran SKTM masih dilakukan secara manual, tidak seperti penerimaan pembayaran pasien umum yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), ketika Saksi Bimo mengambil uang di loket pembayaran kemudian menghitung uang tunai yang diambil dan diteliti apakah sudah sesuai dengan jumlah nominal yang ada pada catatan buku penerimaan, <br /><br />Setelah sesuai Saksi Bimo Wahyu Komala melakukan paraf dibuku catatan kasir untuk memvalidasi kesesuaian nominal uang tunai dengan dokumen administrasi sekaligus mengambil kuitansi bukti pembayaran, kemudian oleh Saksi Bimo Wahyu Komala dokumen administrasi dan bukti pembayaran diserahkan kepada Saksi Nyuwantika untuk direkap di aplikasi rekapitulasi penerimaan dan uang penerimaam pembayaran diserahkan kepada Saksi Reni Budi Kristanti untuk dihitung kembali, setelah dihitung Saksi Reni Budi Kristanti menuliskan nominal penyetoran pada Surat Tanda Setoran (STS) <br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi Dyah Yuni (bendahara penerimaan) untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani STS berikut uang tunai diserahkan kepada Saksi Bimo untuk disetorkan ke rekening Bank Jatim RSUD Dr.Iskak Tulungagung, Bahwa yang menuliskan nominal pada Surat Tanda Setoran (STS) dan yang melakukan pencocokan dan pemisahan uang yang tidak disetorkan ke Rekening RSUD Dr. Iskak oleh Saksi Bimo dan Saksi Nyuwantika adalah Saksi Reni Budi Kristanti, yang nantinya uang pasien SKTM yang tidak disetorkan tersebut disimpan oleh Saksi Reni Budi Kristanti; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGDWJLFWrzguFEXAKx2cKUbftT50dcKv18Gdn9mGYz6KPqm6Wyw2Sh-IdQJHKjzwJrqWB2xHsE0m2HYPnjiNr_UeWqyRFSvIaKGhWZlWTFi0PyuC2Bl-5iiudwzMGs8_fS3Ld1wLLlBR1jA6eUIFhUDCIt6d8YrOht_VIV9_0XJVatQVK1CPdXQsRM4vU/s1600/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGDWJLFWrzguFEXAKx2cKUbftT50dcKv18Gdn9mGYz6KPqm6Wyw2Sh-IdQJHKjzwJrqWB2xHsE0m2HYPnjiNr_UeWqyRFSvIaKGhWZlWTFi0PyuC2Bl-5iiudwzMGs8_fS3Ld1wLLlBR1jA6eUIFhUDCIt6d8YrOht_VIV9_0XJVatQVK1CPdXQsRM4vU/w640-h288/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD Kab. Tulungagung memerintahkan Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. selaku Pengolah Data Penerimaan dan Jaminan untuk tidak menyetorkan uang penerimaan pembayaran SKTM dan meminta uang penerimaan pembayaran pasien SKTM yang tidak disetor yang disimpan oleh Saksi Reni Budi Kristanti untuk diberikan kepada Terdakwa Yudi Rahmawan;<br /><br />Bahwa Saksi Reni Budi Kristanti menyerahkan uang penerimaan pembayaran SKTM kepada pada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM dengan cara Saksi Reni Budi Kristanti dihubungi terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM melalui Whats App untuk datang ke ruangan Terdakwa, setelah Saksi Reni Budi Kristanti berada di ruangan terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM, kemudian Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM menanyakan kepada Saksi Reni Budi Kristanti tentang uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetor, <br /><br />Kemudian Saksi Reni Budi Kristanti mendatangi meja Saksi Nyuwantika dan bilang "tik duite dijaluk Pak Yudi" (artinya tik uangnya diminta Pak Yudi) dan Saksi Reni Budi Kristanti memerintahkan Saksi Nyuwantika dengan berkata "dokno duite" (artinya turunkan uangnya), bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan dari Bulan Januari tahun 2022 s.d. Juli 2022 disimpan di dalam kardus di Gudang Bagian Keuangan, sedangkan mulai Bulan Agustus 2022 s.d. Desember 2024 disimpan sendiri oleh Saksi Reni Budi Kristanti karena sebagian uang penerimaan sudah disetorkan ke rekening RSUD menggunakan Surat Tanda Setor,<br /><br />Bahwa Saksi Nyuwantika diminta oleh Saksi Reni Budi Kristanti untuk mengumpulkan dan menghitung uang SKTM yang tidak disetorkan ke Kas RSUD sejak peralihan dari Saksi Suprihatin kepada Saksi Reni Budi Kristanti, sampai dengan pergantian Kabag Keuangan Saksi Fan Cholik kepada Saksi Bambang Satriyanto di Bulan Agustus tahun 2022, setelah adanya peralihan tersebut uang penerimaan SKTM disetorkan ke rekening RSUD dr. ISKAK dan Saksi Nyuwantika tidak pernah mengumpulkan uang penerimaan pembayaran SKTM, setelah adanya Surat Tanda Setor uang penerimaan pembayaran SKTM semua diserahkan kepada Saksi Reni Budi Kristanti, S.E.<br /><br />Bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM yang diterima dan tidak disetorkan yang di ambil dari kasir / loket pembayaran dicatat dan direkap pada excel kemudian ditata berdasarkan nominal uangnya yaitu uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibendel per 100 (seratus) lembar lalu diikat menggunakan karet gelang karet kemudian dimasukkan ke dalam kardus air mineral dan ditaruh diatas lemari dinding tanpa pintu berwarna cokelat;  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTC4f2zFV9A1kx2OkbpxY8TUY_1fNaE5HoHtTvuf7U3ke0seTObewigopSqj637bpdZGspfXz0gEEo875M3Kl4tdtqQch3cKeZ-x7kmBSEPafLZmFvEFM5k7tkjc4j5l3rxgtLBKXR43TSgf2n-eblzmK0kvxj00vCpjKVvhfJ9Ys69ydx64DImRqeMis/s1280/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTC4f2zFV9A1kx2OkbpxY8TUY_1fNaE5HoHtTvuf7U3ke0seTObewigopSqj637bpdZGspfXz0gEEo875M3Kl4tdtqQch3cKeZ-x7kmBSEPafLZmFvEFM5k7tkjc4j5l3rxgtLBKXR43TSgf2n-eblzmK0kvxj00vCpjKVvhfJ9Ys69ydx64DImRqeMis/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan pernah meminta uang penerimaan pembayaran pasien SKTM yang tidak disetorkan kepada Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi Reni Budi Kristanti melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan yaitu Saksi Fan Cholik dan oleh Saksi Fan Cholik Saksi Reni Budi Kristanti disuruh untuk membuatkan tanda terima atas uang yang diminta oleh Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan tersebut;<br /><br />Bahwa Terdakwa Drs Yudi Rahmawan, MM memerintahkan Saksi Agung Widodo untuk meminjam uang kepada Saksi Reni Budi Kristanti untuk keperluan honor narasumber dan keperluan perjalanan dinas dan memerintahkan Saksi Reni Budi Kristanti untuk meminjamkan uang penerimaan pembayaran SKTM kepada bendahara bidang untuk kegiatan. Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut berasal dari uang penerimaan pembayaran pasien SKTM yang belum disetorkan ke rekening kas RSUD Dr. Iskak, sehingga uang tersebut digunakan sebagai dana operasional di luar mekanisme APBD dan BLUD ketika dana operasional RSUD Dr. Iskak tidak tersedia atau habis;<br /><br />Bahwa setelah terdakwa Drs. Yudi Rahmawan meminta uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan dari Saksi Reni Budi Kristanti, Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan menyuruh Saksi Dyah Yuni untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Jatim Nomor: 0152103999 an. Yudi Rahmawan, bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM. menyuruh Saksi Dyah Yuni untuk menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM dengan cara memanggil Saksi Dyah Yuni keruangan Terdakwa dan di suruh untuk menulis di setoran a.n. Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan yang ditandatangani Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan sendiri sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), <br /><br />Uang tersebut di bungkus kresek warna hitam, kemudian Saksi Dyah Yuni membawa turun dan oleh pihak bank dihitung pihak bank, pada saat dihitung uang tersebut di ikat karet per 100 lembar, dan setelah dicek uang tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti setor, kemudian bukti setornya diserahkan oleh Saksi Dyah Yuni kepada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM.;<br /><br />Bahwa Saksi Dyah Yuni juga pernah diperintah oleh Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM.untuk mentransfer uang di Bank Jatim kurang lebih 3 (tiga) kali dengan slip pengambilan yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan dengan jumlah nominal dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan ke Rekening Bank BCA atas seseorang berjenis kelamin laki-laki yang Saksi Dyah Yuni tidak mengetahui Namanya; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5SuV7Kc-fftD881LO9BMykCjGJuVq_nfHV-g9zjq9KmXODFD1DQF1OAPOK2faRwhuiRXrfm8OvzKX-686O5h-SeT3D10E4bX9d6hyuI85rYFplIbsd1BZXS8xw2mw2Xllut1Ro8Jdem1j41I2blV7Z9y3bkQy-ms1J7MWXoFtVoN3LHIUPGwSCsTfESY/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5SuV7Kc-fftD881LO9BMykCjGJuVq_nfHV-g9zjq9KmXODFD1DQF1OAPOK2faRwhuiRXrfm8OvzKX-686O5h-SeT3D10E4bX9d6hyuI85rYFplIbsd1BZXS8xw2mw2Xllut1Ro8Jdem1j41I2blV7Z9y3bkQy-ms1J7MWXoFtVoN3LHIUPGwSCsTfESY/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa cara menyerahkan uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan kepada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM., menurut penuturan Saksi Reni Budi Kristanti kepada Saksi Nyuwantika yaitu Saksi Reni Budi Kristanti menunggu kantor sepi dengan cara membungkus uang yang sudah di tata dan dibendel per 100 (seratus) lembar berdasarkan nominalnya dengan tas kresek hitam lalu memasukan pada tas kertas "Batik SatrioManah" dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Reni Budi Kristanti ke Ruangan kerja Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM;<br /><br />Bahwa ketika sudah ada penyetoran ke rekening RSUD pada Bulan Agustus 2022, Saksi Nyuwantika mengambil uang penerimaan SKTM di loket pembayaran terdapat perbedaan jumlah uang penerimaan pembayaran yang diambil oleh Saksi Nyuwantika diloket/kasir dengan uang disetorkan menggunakan Surat Tanda Setor ke rekening RSUD sesuai perintah Saksi Reni Budi Kristanti, dan Saksi Nyuwantika pernah menanyakan sekali kepada Saksi Reni Budi Kristanti "kenapa nilainya berbeda?" dan oleh Saksi Reni Budi Kristanti dijawab agar dicatat saja apa adanya sesuai dokumen yang Saksi Reni Budi Kristanti serahkan kepada Saksi Nyuwantika;<br /><br />Bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM dari tahun 2022 s.d 2024 yang diterima dan tidak disetorkan oleh Saksi Reni Budi Kristanti yang diserahkan kepapada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM adalah Rp3.935.000.000. bahwa setelah bulan Juni 2024, Saksi Reni Budi Kristanti persiapan Umroh dan setelah pulang Umroh sudah tidak dihubungi Terdakwa  Yudi Rahmawan terkait  permintaan uang <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_z10tG9bv67AXKTPjUj3Obys6YfpTqudYUUWhdBAQp_fQpFaVSAjQGX_ApzmP4K3HZY69L7ZF7dYMB0R2yQjSBnRV992ygyYiMy8W10rNSY8gC5Z7AERFfFcmgP1792MzR8BcsWdHHngLQEk-MrJpOyMsXub846_1AJmywvVWBeTlVA8bZzwr_LV0LSs/s1280/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_z10tG9bv67AXKTPjUj3Obys6YfpTqudYUUWhdBAQp_fQpFaVSAjQGX_ApzmP4K3HZY69L7ZF7dYMB0R2yQjSBnRV992ygyYiMy8W10rNSY8gC5Z7AERFfFcmgP1792MzR8BcsWdHHngLQEk-MrJpOyMsXub846_1AJmywvVWBeTlVA8bZzwr_LV0LSs/w640-h360/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selama kurun waktu bulan Maret 2022 sampai dengan Desember 2024 berdasarkan data file rekapitulasi pelayanan pasien yang mengajukan permohonan pengurangan/keringanan pembebasan tarif layanan kesehatan dengan menggunakan sktm pada RSUD dokter iska Tulungagung yang dibuat oleh bagian keuangan berjumlah 16.785 layanan dengan total tagihan biaya layanan kesehatan sebesar Rp76.487.055.685 yang terbagi menjadi dua pembebasan biaya itu sebesar Rp22.956.856.738 ditanggung pasien terdiri atas Rp19.964.656.738 pembayaran tunai oleh pasien dan Rp2.992.200.000 ditanggung oleh jasa Raharja. Sedangkan sebesar Rp53.530.198.947 ditanggung APBD Kabupaten Tulungagung dan anggaran fungsional RSUD Dr. Iskak<br /><br />Bahwa jumlah penerimaan pembayaran SKTM dari pasien langsung ke bagian keuangan tanpa melalui kasir sebesar 455 kejadian dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.495.872.100 . Jumlah nominal penerimaan yang dicatat dalam file rekapitulasi sktm bagian keuangan lebih rendah daripada buku kasir/loket sebanyak 320 kejadian sebesar rp343.414.400 <br /><br />bahwa jumlah pembayaran tunai di kasir lebih kecil dari penetapan jumlah biaya yang ditanggung pasien hasil verifikasi kemudian pasien tersebut melakukan penambahan biaya di kemudian hari. Atas pembayaran cicilan atau pelunasan biaya tersebut dilakukan langsung di bagian keuangan bergantian antara Bimo atau saksi Nyuantika yang menerima pembayaran uangnya kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima uang titik terkait penerimaan di komputer yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saksi Nyuantika <br /><br />Bahwa hal tersebut mengakibatkan jumlah penerimaan tunai Yang dilaporkan dalam file rekapitulasi sktm data rekapitulasi pelayaran pasien yang mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dari pembebasan tarif pelayanan kesehatan dengan menggunakan sktm di bagian keuangan tidak sesuai kondisi real-nya. Nilai penerimaan kas tunai seharusnya berdasarkan hasil audit sebesar Rp19.422.227.550. Selisih kurang catat adalah perbedaan selisih antara catatan di buku kasir dengan rekapan catatan penerimaan bagian keuangan <br /><br />Bapak berdasarkan dokumen surat tanda setoran  STS , selama kurun waktu Maret 2022 sampai dengan Desember 2024 bagian keuangan RSUD dokter Iskak Tulungagung telah menyetorkan penerimaan tunai dari pembayaran pasien yang mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dari pembebasan tarif pelayaran kesehatan dengan menggunakan sktm ke rekening RSUD dr Iskak Tulungagung sebesar Rp15.120.173.586  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dlBtoZ8Y_pa2lraIOmhyphenhyphenkMMRA0JbZF8XFrRf8lZsQPHVPVpIE3cF9n8E6yCPlxE0TriJx7MwaQI03UhxcQkgEES5Mb5cmQckKN0A-XAlPuTWZnURi1rW8buSAKZMgvbQeydmrxM9PdETvNLbNIrgs10JgKUactr6xWdjYfJVyUTTFLtxStIR2SekoAA/s1280/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dlBtoZ8Y_pa2lraIOmhyphenhyphenkMMRA0JbZF8XFrRf8lZsQPHVPVpIE3cF9n8E6yCPlxE0TriJx7MwaQI03UhxcQkgEES5Mb5cmQckKN0A-XAlPuTWZnURi1rW8buSAKZMgvbQeydmrxM9PdETvNLbNIrgs10JgKUactr6xWdjYfJVyUTTFLtxStIR2SekoAA/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa doktorandus Yudi Rahmawan, mm tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;<br />1. Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaraan Negara: Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;<br />2. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:<br />1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:<br />a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<br /><br />2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;<br /><br />3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. a. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; <br /><br />h . penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;<br /><br />i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; 1. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bahwa pendapatan BLUD merupakan bagian dari pendapatan daerah, oleh karenanya setiap penerimaan termasuk penerimaan pendapatan termasuk pendapatan dari pasien SKTM yang dibebankan pada APBD kabupaten Tulungagung harus dicatat dan disetor pada rekening resmi BLUD; Bahwa hubungan antara pelanggaran administratif dalam pengelolaan BLUD dengan potensi tindak pidana korupsi yakni tidak dicatat dan tidak disetor pada rekening resmi BLUD dapat di implikasikan sebagai tindak pidana; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfDB2xtaeEp2LfhIHDH4uq2cId7AuwlTjjWmQtXECSVNpxaIq5l_UDWRLnD6hcnN2mPckUfDNxISMg37-UG_EcwQFLE_cuMOsAylNGc88mdiNZC8xIybnrRbklQaprsekZTwxCeLSs2CgDqt74hO06ftPDpJZI0z6ImmBLF6VwOMJFsUyjPE50C61mpzI/s1600/cdf21e5b-b458-4f3d-b5b6-b766547ce00b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfDB2xtaeEp2LfhIHDH4uq2cId7AuwlTjjWmQtXECSVNpxaIq5l_UDWRLnD6hcnN2mPckUfDNxISMg37-UG_EcwQFLE_cuMOsAylNGc88mdiNZC8xIybnrRbklQaprsekZTwxCeLSs2CgDqt74hO06ftPDpJZI0z6ImmBLF6VwOMJFsUyjPE50C61mpzI/w640-h288/cdf21e5b-b458-4f3d-b5b6-b766547ce00b.jpg" width="640" /></a></div>3. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Kabupaten Tulungagung:<br />1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA;<br />2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai<br /><br />peruntukannya;<br />3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, di laksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD. <br /><br />4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laporkan kepada PPKD setiap triwulan;<br />5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kab. Tulungagung bersama sama-sama dengan Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono telah merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: PE.03.03/SR-572/PW13/5.1/2025 tanggal 28 Agustus 2025 ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp4.302.053.964<br /><br />Perbuatan Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf (a), (c) dan huruf (d) Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><b>ATAU SUBSIDER<br /></b><br />Perbuatan Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf (a), (c) dan huruf (d) Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi “SKTM” RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 M : Dua Terdakwa Diadili

#Kedua Terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM, dan Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktu...

BERITAKORUPSI.CO

KATEGORI

Alasan Sibuk, Gubernur Jatim Akan Kembali Dipanggil Untuk Kedua Kalinya Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Hibah Pokir

Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

Suara Relelyanda Solekha Wijayanti Menggema di Sidang OTT KPK Ponorogo: Akui Setor Rp1 Miliar ke Sugiri Sancoko, Dari Mana Asalnya?

Diruang Sidang JPU KPK Membacakan Isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) Menyebutkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Bapeda, BPKAD dan Semua Kepala OPD Mendapat Uang Fee Ijon

JPU KPK Menjadwalkan Khofifah Indar Parawansa Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Pada Kamis 5 Pebruari 2026

Sidang Perkara Korupsi “SKTM” RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 M : Dua Terdakwa Diadili

POSTINGAN POPULER

REGIONAL

PIDANA UMUM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI