Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/s1280/IMG_20260627_205946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="1280" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/w640-h326/IMG_20260627_205946.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terkorup di Indonesia, sebab  22 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur atau 57, 89 Persen terseret skandal perkara Korupsi. Di balik nama-nama besar seperti Maidi (Walikota Madiun), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), dan Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim, muncul sosok wanita yang memegang peran kunci—menjadi jembatan aliran dana, tempat penyimpanan aset, hingga penjaga rahasia gelap. Siapakah mereka? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Dan bagaimana mereka terjerat dalam pusaran kejahatan uang negara oleh pejabat publik?</span></div><p dir="ltr"> </p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Pendahuluan: Bayang-Bayang Wanita di Balik Jabatan Tinggi</b></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, menjadi periode kelam bagi dunia birokrasi dan politik di Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut melakukan kegiatan tangkap tangan atau menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan membongkar kasus besar yang melibatkan Walikota/Bupati, Direktur RSUD, hingga Ketua DPRD Provinsi.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Namun, satu hal yang menarik perhatian: dalam setiap perkara tersebut, ada nama wanita yang muncul dan menjadi titik terang sekaligus teka-teki dibalik kegelapan bagi penyidik maupun publik.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka bukan sekadar "orang terdekat", melainkan aktor yang bergerak di balik layar- mengatur pertemuan, mencairkan uang, menyimpan aset, atau bahkan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia sekaligus menjadi teka-teki dibalik kegelapan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Artikel ini mengupas tuntas sosok Rahma Noviarini, Indah Bekti Pertiwi, dan Fujika Senna Oktavia: tiga wanita yang menghubungkan kekuasaan dengan aliran dana ilegal di tiga wilayah berbeda di Jawa Timur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian I: Rahma Noviarini – Sosok di Balik Kasus OTT Walikota Madiun Maidi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Rahma Noviarini?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari berbagai sumber informasi yang berhasil dihimpun oleh Tim, Rahma Noviarini lahir di Madiun, 5 November 1982, Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun. Namanya semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah Selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungan Rahma Noviarini dengan Maidi Selaku Walikota Madiun?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Diduga, hubungan keduanya erat terjalin melalui jalur organisasi dan kedekatan pribadi. Maidi sendiri hadir saat pelantikan Rahma Noviarini sebagai Ketua PBSI Madiun pada 23 Desember 2025, hanya sebulan sebelum penangkapannya. KPK menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy dari tempat yang terkait dengan Rahma Noviarini, yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan status hubungan pribadi di luar kerja sama organisasi antara Rahma Noviarini dengan Maidi delaku Walikota Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun faktanya, bahwa rumahnya digeledah, asetnya disita, dan ia dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi kunci menunjukkan posisinya sangat orang dekat dengan pusat keputusan Maidi selaku Walikota termasuk dalam hal pengumpulan dana CSR dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Timbul pertanyaan, andai saja tidak ada hubungan keduanya, mengapa KPK melakukan penggeledahan dan menyita dua mobil mewah dari kediaman Rahma Noviarini? Andai saja kedua mobil mewah itu adalah hasil pembelian uang pribadinya, mungkinkah KPK akan menyita? Mungkinkah KPK mengetahui sendiri atau karena keterangan Maidi sendiri kepada penyidik KPK sehingga KPK bergerak cepat sebelum terlambat?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya  terungkap, bahwa Maidi kerap menggunakan orang kepercayaan untuk menjalankan instruksi yang menyimpang, menerima atau menampung dana CSR dan pungutan lain dari pengusaha, diantaranya disebut nama Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah termasuk dua mobil mewah yang disita KPK dari kediaman Rahma Noviarini?. Hal ini akan terungkap jelas setelah JPU KPK menghadirkannya sebagai saksi di persidangan</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk Rahma Noviarini dalam pengaturan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun tim sukses, termasuk dugaan biaya perjalanan umroh yang sumber dananya masih misterius .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kemungkinan dihadirkan sebagai saksi karena ada namanya disebut," ujar salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian II: Indah Bekti Pertiwi – Perantara Kunci dalam Kasus Terdakwa </span></b><b><b><span style="font-size: 20px;">Yunus Mahatma</span></b></b><b><span style="font-size: 20px;"> Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Indah Bekti Pertiwi?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dikenal publik Ponorogo sebagai pengusaha sukses dan selebgram dengan julukan "Crazy Rich Ponorogo", Indah Bekti Pertiwi hidup mewah dan kerap membagikan gaya hidupnya di media sosial sebelum akhirnya namanya terseret dalam kasus dan akun Sosial Media pun dikunci.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Yunus Mahatma?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Indah Bekti Pertiwi dengan Yunus Mahatma, keduanya memiliki kedekatan personal maupun profesional. Ketika Yunus mendengar kabar dirinya akan dicopot dari jabatan Direktur RSUD meski masa tugas belum habis, Indah langsung bergerak cepat mengamankan posisinya, dan menjadi orang yang paling dipercaya untuk menangani urusan sensitif tersebut.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saat ini, Indah Bekti Pertiwi adalah calon istri Yunus Mahatma setelah Indah Bekti Pertiwi resmi menggugat cerai suami pertamanya pada Desember 2025, setelah OTT KPK pada 7 November 2025.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara hubungan Yunus Mahatma dengan istri "pertamanya", Dian Vivit Pahalaningrum sesuai pengakuannya dipersidangan, sudah lama tidak harmonis, hingga akhirnya Dian resmi menggugat suaminya di PA Madiun pada Februari 2026 karena adanya pihak ketiga.dihati Yunus Mahatma </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Kasus Suap dan Pengamanan Jabatan</span></b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan KPK tanggal 7 November 2025 di Ponorogo terungkap, Yunus telah menyiapkan uang suap total sekitar Rp1,25 miliar: Rp900 juta untuk Bupati Sugiri Sancoko dan Rp325 juta untuk Sekda Agus Pramono, demi menjaga jabatannya tetap aman.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sinilah peran krusial Indah: ia membantu mencairkan depositonya sebesar Rp500 juta melalui kerja sama dengan pegawai Bank Jatim bernama Endrika, demi dang pujaan. Uang sebesar Rp500 juta tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Sugiri Sancoko melalui adik iparnya, Ninik seorang Kepala Desa di Ponorogo pada tanggal 7 November 2027, selanjut Indah Bekti Pertiwi dan Yunus Mahatma menuju Hotel Merdeka di Madiun sekaligus awal dari KPKemgamankan keduanya</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan uang sebesar Rp500 juta itupun menjadi saksi utaman alis barang bukti setelah diamankan KPK saat akan diserahkan kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Meski sempat diamankan, hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa sebagai saksi di penyidik KPK maupun di persidangan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menegaskan bagaimana posisi "teman dekat" sering dijadikan tameng untuk memisahkan pelaku utama dari jejak transaksi ilegal—sehingga jika terungkap, pelaku utama bisa mengelak dan menyalahkan pihak ketiga?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian III: Fujika Senna Oktavia – Istri Siri dan Pengelola Dana Korupsi Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Fujika Senna Oktavia?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Perempuan kelahiran 1995 ini dulunya aktif sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mulai bekerja untuk Kusnadi pada 2018, kemudian menikah siri dengannya setahun kemudian saat Kusnadi menjabat Ketua DPRD Jawa Timur. Ia juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDIP Lamongan dan hidup bergaya sangat mewah, jauh melampaui penghasilan wajarnya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Almarhum Kusnadi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Fujika mengaku sebagai istri siri Kusnadi, bahkan menyebut dirinya sering diberi akses penuh ke keuangan pribadi maupun yang diduga milik kantor. "Saya diberi ATM Pak Kusnadi untuk menarik uang. Sering saya lihat uang Rp1 miliar ada di mobil beliau," ujarnya di persidangan. Ia menjadi orang yang paling dipercaya mengatur aliran dana setelah Kusnadi berhalangan hadir atau berpulang ke Rahmatullah di tengah proses hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Penggelapan Dana Hibah Pokir</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini menyangkut penyalahgunaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim periode 2019–2024 senilai total lebih dari Rp8,369 triliun, di mana Kusnadi diduga menerima komisi sekitar Rp32 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Fujika memegang kendali atas sebagian besar uang tersebut:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">- Mengelola pengeluaran bulanan yang mencapai Rp250 juta, padahal gaji resmi Kusnadi hanya sekitar Rp50 juta.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Membayar cicilan aset dan gaya hidup hingga Rp1 miliar per bulan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Menggunakan dana hasil jual beli dana hibah pokir tersebut untuk hadiah ulang tahun, membiayai orang terdekat, hingga keperluan pribadi lain.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Membeli beberapa mobil mewah diantaranya, Mercy dan Rubicon, rumah mewah di  Ciputra Surabaya Barat seharga 1 miliar dan beberapa rumah lainnya termasuk puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi dan membeli perhiasan emas. Dalam persidangan terungkap bahwa uang dari hasil jual beli dana hibah pokir milik Kusnadi yang dinikmati Fujika Senna Oktavia adalah sebesar Rp14 miliar lebih belum termasuk harta benda. Sebagian telah disita oleh KPK sebagai barang bukti</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang, Fujika mengaku uang itu juga dipakai untuk kepentingan partai, namun KPK belum menemukan bukti resmi pendukung pernyataan itu. Ia kini menjadi saksi kunci sekaligus pihak yang diduga turut menikmati hasil korupsi terbesar dalam sejarah DPRD Jatim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Persamaan Pola: Mengapa Wanita Sering Menjadi "Jalur Gelap" Korupsi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari ketiga kasus di atas, terlihat pola yang berulang:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Posisi Kepercayaan: Baik sebagai kerabat, teman dekat, maupun pasangan, mereka memiliki akses istimewa yang sulit dijangkau pihak luar.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Pemisahan Jejak: Pejabat jarang bertransaksi langsung; melibatkan orang terdekat membuat jejak aliran dana lebih rumit dilacak.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Penyamaran Status: Seringkali tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat, sehingga pengawasan terhadap aset dan pergerakannya lebih lemah.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. Pengelolaan Aset: Menjadi tempat penampungan sementara aset mewah atau dana tunai agar tidak tercatat atas nama pejabat utama.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Catatan Penting: Masih Terus Diselidiki</div><div style="text-align: justify;">Perlu diingat bahwa status hukum ketiga wanita ini berbeda-beda:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Rahma Noviarini: Saksi, penyitaan aset sedang dikaji, belum tersangka apalagi belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Indah Bekti Pertiwi: Saksi perantara, belum ditetapkan tersangka namun sudah dihadirkan sebagai saksi </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Fujika Senna Oktavia: Saksi kunci, diduga kuat menikmati hasil korupsi, status hukum masih dikembangkan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK terus mendalami keterkaitan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan lain yang belum terungkap ke permukaan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Beberapa pertanyaan menarik dari ketiga wanita dibalik tiga ekandal Korupsi di Jawa Timur adalah:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">1.  Khusus Kasus Rahma Noviarini dan  Walikota Madiun Maidi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Apa sifat hubungan sebenarnya antara Rahma Noviarini dan Maidi? Apakah sekadar rekan organisasi, atau ada ikatan pribadi yang lebih dekat yang selama ini disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa penggeledahan dan penyitaan aset mewah dilakukan di kediaman Rahma, bukan di rumah dinas atau tempat tinggal resmi Maidi? Apakah sengaja ditempatkan di sana untuk menghindari jejak?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Rahma berperan aktif menerima, menyimpan, atau bahkan membagikan uang hasil dana CSR dan gratifikasi? Atau hanya sekadar "tempat penampungan" aset saja?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa Maidi memilih Rahma sebagai orang kepercayaan untuk urusan sensitif, padahal banyak pejabat atau staf dinas yang lebih berwenang di lingkungan Pemkot Madiun atau bahkan keluargnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kendaraan mewah yang disita KPK benar-benar milik Rahma, atau hanya diatasnamakan padahal sumber dananya berasal dari aliran dana ilegal?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">2. Khusus Kasus Indah Bekti Pertiwi & Yunus Mahatma Direktur RSUD Ponorogo</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Yunus Mahatma mempercayakan urusan suap senilai miliaran rupiah kepada Indah, bukan kepada pejabat dinas atau kerabat dekatnya sendiri?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Indah bertindak sukarela sebagai perantara, atau mendapatkan imbalan tertentu dari uang suap yang disiapkan untuk mengamankan jabatan Yunus?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah gaya hidup mewah yang kerap ditampilkan Indah di media sosial selama ini dibiayai dari hasil transaksi ilegal, atau dari sumber lain yang belum terungkap atau dari suami pertamanya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah keterlibatan Indah hanya terbatas pada kasus ini, atau ada skema lain di lingkungan RSUD Ponorogo yang selama ini ia bantu kelola atau yang belum terungkap?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Mengapa hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun perannya sebagai perantara suap sudah terungkap jelas di persidangan?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">3.  Khusus Kasus Fujika Senna Oktavia & Almarhum Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Kusnadi mempercayakan akses penuh ke keuangan pribadi maupun dinas kepada Fujika, padahal ia hanya berstatus istri siri dan bukan pejabat berwenang bahkan bukan dari latar belakang keluarga dekat?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Fujika sadar sepenuhnya bahwa dana yang ia kelola, belanjakan, dan nikmati gaya hidup mewahnya berasal dari korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah pernyataan Fujika bahwa uang itu juga digunakan untuk kepentingan partai politik memiliki bukti yang sah, atau hanya alasan untuk meringankan tanggung jawabnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah ada pihak lain yang juga menerima bagian dari uang korupsi yang dikelola Fujika, namun belum dipanggil atau diusut oleh KPK?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah status Fujika sebagai istri siri sengaja dijadikan alasan agar tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan, sehingga aliran dana ilegal lebih mudah disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">7. Apakah Fujika juga turut menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi ke pihak lain setelah Kusnadi meninggal dunia? Dan kapan KPK menetapkannya sebagai tersangka?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penutup: Di Balik Setiap Jabatan, Ada Jaring yang Harus Ditelusuri</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kisah Rahma, Indah, dan Fujika mengingatkan bahwa korupsi tidak pernah berjalan sendirian. Ia adalah sebuah sistem, di mana kekuasaan, kepercayaan, dan kepentingan pribadi saling terkait erat. Menyingkap sosok wanita di balik layar bukan sekadar mencari sensasi, melainkan upaya penting untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang terlibat lolos dari hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini, banyak tanda tanya besar yang belum terjawab: Apakah hanya mereka bertiga? Atau masih ada sosok lain yang bergerak lebih rapi di balik skandal-skandal besar di Jawa Timur? Waktu dan proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan jawabannya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan data persidangan, rilis resmi KPK, dan pemberitaan media terpercaya per Juni 2026. Status hukum dan fakta dapat berubah seiring perkembangan penyidikan.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Foto Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terk...

»

Di Balik Sidang Korupsi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun, Cs: Terungkap Dana Pungutan Paksa CSR, Biaya Umroh Gratis, dan Cerita Jual Pondok yang Tak Berdasar

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF_TnC-qmJodTUM3gmyDMdclnkDnWflZcn0eWCpRjm8NfAvyxnTPTKXQv1ZlRP1ObbwLm0Q9EoRsXH05hPswoPJcBSFThFFavFUg6YrtsMzGjDSLv8UFWn16hrafFFlYqJO_Jaz9OyChDe0rfN5P-tHQFvtqq0URrNibQCj7gK-8q8KB1u3IXnmOid_uU/s1280/IMG20260625203834_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF_TnC-qmJodTUM3gmyDMdclnkDnWflZcn0eWCpRjm8NfAvyxnTPTKXQv1ZlRP1ObbwLm0Q9EoRsXH05hPswoPJcBSFThFFavFUg6YrtsMzGjDSLv8UFWn16hrafFFlYqJO_Jaz9OyChDe0rfN5P-tHQFvtqq0URrNibQCj7gK-8q8KB1u3IXnmOid_uU/w640-h360/IMG20260625203834_01.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Ketua Hakim heran sumber dana umroh yang disebut dari hasil penjualan Pondok tak tercantum dalam berkas perkara, apakah ini sekadar alasan pembenaran diri atau bagian dari skema korupsi yang disembunyikan?</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sidang Korupsi Terdakwa Madiun selaku Walikota Madiun: Terungkap Paksaan Tagih dana CSR dan Misteri Sumber Dana Umroh Pejabat beres Tim Sukses </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setelah sebelumnya terungkap rekayasa permintaan bantuan material yang berubah jadi uang tunai, sidang lanjutan perkara korupsi pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan gratifikasi yang berawal dari kegiatan tangkap tangan atau  Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada tanggal 19 Januari 2026 di Kota Madiun kembali mengemukakan fakta baru yang mencurigakan. Persidangan yang digelar pada Kamis, 25 Juni 2026 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya, dengan agenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sidang ini awalnya berfokus pada dua terdakwa: Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd. (Walikota Madiun 2025–2030) dan Rochim Rudianto (Direktur CV Sekar Arum). Sementara untuk terdakwa Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela: menolak seluruh eksepsi/perlawanannya dan memerintahkan perkara dilanjutkan. Sejak putusan itu, Thariq ikut hadir dalam persidangan, namun hanya satu dari lima saksi yang keterangannya berkaitan langsung dengannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumarno (Kepala DPMPTSP Kota Madiun); , Afandi (Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LH Kota Madiun) ;, Agus Tri Tjahjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang sekarang menjabat Sekretaris Dinas PUPR Kota Madiun);, Mas Kahono Pekik Hari Prasetiyo (Kabid Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Disbudparpora Kota Madiun), dan terakhir adalah  Muhammad Ali Fauzi (Ketua REI Kota Madiun. yang juga berprofesi sebagai Notaris, mantan KPU dan Mantan Tim Sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH., didampingi dua hakim anggota masing-masing Hakim Ad Hock dan Panitera Pengganti. Sementara ketiga terdakwa hadir secara langsung di persidangan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya masing-masing. Diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Sumarno mengungkap tekanan yang ia terima: atas perintah Walikota Maidi dan arahan Thariq Megah, ia dipaksa menagih dana CSR kepada pengembang senilai Rp550 juta. Angka ini akhirnya turun menjadi Rp350 juta setelah negosiasi alot. "Dipaksa. Kalau tidak ada di-nonjob-kan atau dipecat," tegas Sumarno.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJX7CLXMDPGgJn3Sy9w4r9uVBfyHf37nYm-97BLDoTB-Mwpm1wOiGsdDJdj1xdIW6p2iSxLP64Og-iXXXDq9fBkDI_lhzF0n94ycuLFKwpB-pKF4WAVbDVl0pUFNx8Lyw4TDJ79UA2g5U1qiJ_7ZB0RbJuDiFDsGeaV96DgWyhJYIQTS65uCDtn8z7EkY/s1280/IMG20260625130740_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJX7CLXMDPGgJn3Sy9w4r9uVBfyHf37nYm-97BLDoTB-Mwpm1wOiGsdDJdj1xdIW6p2iSxLP64Og-iXXXDq9fBkDI_lhzF0n94ycuLFKwpB-pKF4WAVbDVl0pUFNx8Lyw4TDJ79UA2g5U1qiJ_7ZB0RbJuDiFDsGeaV96DgWyhJYIQTS65uCDtn8z7EkY/w640-h360/IMG20260625130740_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Fakta lain yang mencengangkan muncul: Sumarno bersama sejumlah pejabat dan tim sukses Maidi diajak berangkat umroh oleh Walikota. Namun setelah pulang, ia diminta mengembalikan uang talangan perjalanan itu kepada Hery Purnawirawan alias Hery Tawang, orang kepercayaan Maidi sekaligus  tim sukses. Uang sebesar Rp29,5 juta yang diserahkan Sumarno ke KPK dikonfirmasi sebagai pengembalian biaya talangan umroh tersebut.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Keterangan ini sejalan dengan pengakuan Muhammad Ali Fauzi. Namun ketika ditanya sumber dana umroh, Fauzi menjawab dari hasil penjualan Pondok </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari hasil penjualan pondok, tapi pastinya saya tidak tahu.," jawabnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar keterangan saksi Muhammad Ali Fauzi, Ketua Majelis Hakim pun mempertanyakan langsung JPU KPK: apakah keterangan soal penjualan pondok ini tercantum dalam berkas perkara? Lalu dijawab JPU dengan singkat namun jelas: "Tidak ada."</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ketiadaan bukti pendukung dan catatan dalam berkas perkara menimbulkan tanda tanya besar: benarkah biaya umroh berasal dari penjualan pondok, atau alasan ini hanya dihadirkan sebagai pembenaran di persidangan? Apakah sebenarnya dana tersebut berasal dari hasil pungutan ilegal dana CSR yang selama ini ditagih dengan ancaman jabatan?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Dari fakta persidangan ini, beberapa pertanyaan pun muncul!</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa penagihan dana CSR dilakukan dengan ancaman pemecatan atau penonaktifan jabatan? Apakah ini masuk kategori pemerasan dengan memanfaatkan wewenang jabatan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa Walikota Maidi tidak menyalurkan bantuan perjalanan ibadah secara sah melalui anggaran atau donasi pribadi, melainkan menggunakan sistem "talangan" yang diminta dikembalikan setelahnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Siapa sebenarnya Hery Tawang alias Hery Purnawirawan? Mengapa ia yang menerima pengembalian dana umroh, bukan bendahara resmi atau pihak terkait lainnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Jika dana umroh benar berasal dari penjualan pondok, mengapa detail transaksi dan buktinya sama sekali tidak tercantum dalam berkas perkara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah klaim "hasil penjualan pondok" hanyalah alasan rekayasa untuk menutupi sumber dana yang sebenarnya berasal dari pungutan ilegal dana CSR?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah seluruh peserta umroh—pejabat maupun tim sukses—mengalami hal yang sama: diberi talangan lalu diminta mengembalikan uangnya kepada pihak yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Mengapa proses penagihan dana CSR sebesar Rp550 juta yang akhirnya disepakati Rp350 juta tidak melalui prosedur resmi dan mekanisme penyaluran CSR yang berlaku?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Apakah ada kemungkinan dana umroh ini merupakan bagian dari aliran uang yang tidak tercatat dalam skema gratifikasi yang sedang di sidangkan di pengadilan Tipikor?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">9. Apakah KPK akan menelusuri lebih lanjut asal usul dana umroh yang tidak tercatat dalam berkas, guna mengungkap jaring kejahatan yang lebih luas?. (Jen)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Di Balik Sidang Korupsi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun, Cs: Terungkap Dana Pungutan Paksa CSR, Biaya Umroh Gratis, dan Cerita Jual Pondok yang Tak Berdasar

Ketua Hakim heran sumber dana umroh yang disebut dari hasil penjualan Pondok tak tercantum dalam berkas perkara, apakah ini sekadar alasan p...

»

Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWq8BA1U_BJNDi6bFaRHGq1DusJpMBxIZA1h1qTiYtU-hd2X3wKQ_rTkjnJXo33js5OlwMOdP8MFOM7z2WT6gvbUp__Mo8JG0BwhGr_fo54XtCM1vMadRCjLrpw4gBw2ggV8SUIuNFPwjpdihFhvyJ1hlmERYnjThN7zQSfl7gFQAFzKt0sGXM5u2DBg/s1280/IMG20260611143141_01.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWq8BA1U_BJNDi6bFaRHGq1DusJpMBxIZA1h1qTiYtU-hd2X3wKQ_rTkjnJXo33js5OlwMOdP8MFOM7z2WT6gvbUp__Mo8JG0BwhGr_fo54XtCM1vMadRCjLrpw4gBw2ggV8SUIuNFPwjpdihFhvyJ1hlmERYnjThN7zQSfl7gFQAFzKt0sGXM5u2DBg/w640-h360/IMG20260611143141_01.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Thariq Megah</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi Yang bermula dari tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026; dua Terdakwa lain menerima dakwaan. Seusai Putusan Sela, Persidangan Berlanjut Dengan Pemeriksaan Saksi sebanyak lima orang </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada  PN Surabaya, Kamis, 25 Juni 2026, menolak seluruh nota Perlawanan  atau Eksepsi dari oleh terdakwa Thariq Megah Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun dalam perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 19 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br />Kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK di Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2026 bukan hanya terdakwa <span style="color: red;">Thariq Megah</span>, melainkan bersama mahkluk dua terdakwa lainnya, yaitu <span style="color: red;">Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd</span> selaku Walikota Madiun periode 2019-2024 dan 2025–2030 dan <span style="color: red;">Rochim Rudianto</span> selaku Direktur CV Sekar Arum</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun dalam proses awal persidangan, terdakwa Maidi dan Rochim Rudianto tidak melakukan perlawanan atau Eksepsi karena menerima isi dakwaan JPU KPK. Berbeda dengan terdakwa Thariq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara jadwal persidangan untuk Terdakwa Maidi dan Rochim Rudianto adalah pemeriksaan saksi untuk kedua kalinya, dimana KPK telah menghadirkan sebanyak 16 orang saksi</div><div style="text-align: justify;"><br />Persidangan dengan agenda pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Thariq Megah berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 25 Juni 2926) Ketua Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa Thariq Megah hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim  menyatakan bahwa perlawanan dari terdakwa Thariq Megah tidak dapat diterima dan menolak seluruhnya. "Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby atas nama terdakwa Thariq Megah ST," ucap Ketua Majelis Hakim </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx96JNw8Gs9MHLWlqG2aGXTEFGCMVlS9wSq_XY-qU5M3P6IyYD9wUdld2qV5p0eR0naEkAWTCSeM-_3hISsGjnrji29RwGcxXI360j4e-H1I7-O4DpFBkOejz8M-Ic6k4dk7V6R5b1XMA5wewZJvo9mRCxUHQc_fH1I-4oDiFYuGyN3NyXADNvlaJebI8/s1280/IMG20260625203834_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx96JNw8Gs9MHLWlqG2aGXTEFGCMVlS9wSq_XY-qU5M3P6IyYD9wUdld2qV5p0eR0naEkAWTCSeM-_3hISsGjnrji29RwGcxXI360j4e-H1I7-O4DpFBkOejz8M-Ic6k4dk7V6R5b1XMA5wewZJvo9mRCxUHQc_fH1I-4oDiFYuGyN3NyXADNvlaJebI8/w640-h360/IMG20260625203834_01.jpg" width="640" /></a></div>Usai pembacaan putusan sela, JPU KPK bersama Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi sebanyak 5 orang yang dihadirkan JPU KPK untuk tiga terdakwa yaitu Maidi dan Rochim Rudianto serta Thariq Megah. Namun dari 5 orang saksi, hanya satu orang saksi yang berhubungan dengan terdakwa Thariq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara saksi yang dihadirkan JPU KPK adalah Sumarno selaku Kepala DPMPTSP Kota Madiun; , Afandi selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LH Kota Madiun ;, Agus Tri Tjahjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang sekarang menjabat Sekretaris Dinas PUPR Kota Madiun;, Mas Kahono Pekik Hari Prasetiyo selaku Kabid Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Disbudparpora Kota Madiun. Dan terakhir adalah  Muhammad Ali Fauzi, Ketua REI Kota Madiun. yang juga berprofesi sebagai Notaris, mantan KPU dan Mantan Tim Sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br />Dari keterangan saksi sebanyak 16 dari dua kali Persidangan (18 dan 25 Juni 2026), tak seorangpun yang memberatkan atau menyebut bahwa terdakwa Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum menerima atau memaksa pihak lain untuk memberikan dana yang disebut CSR (Corporate Social Responsibility) untuk pekerjaan TPA Winongo Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br />Menurut terdakwa, Ia terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya untuk mengerjakan proyek sebesar Rp6,7 Miliar, namun hingga terjadi kasus ini, terdakwa belum menerima pelunasan sebesar Rp1,6 miliar. (*)</div>

Korupsi News Opini Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

Terdakwa Thariq Megah Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi Yang bermula dari tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026; dua Terdakwa lain...

»

Skandal Korupsi Kredit Rp27,3 M di BSM: Debitur Dipenjara, Kreditur Dibebaskan Majelis Hakim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs6UcZFekibAyrORz6asL-wuiUezCgNELd9pVu8PFc5lPHvTcNoB2MgeQeva7O6ulddqgdtAMzb9hGO8w9Jq7RhLumXsujmtj9qz7UbY44YQe7grXnrj5RMjD0QmbeuXnIO7SFeIon3R7LpP6bh7-7vqCzpsYPiJfLJmRu_KtjQnmL8RCessMXzhLvQ8I/s1920/IMG_20260623_22005611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs6UcZFekibAyrORz6asL-wuiUezCgNELd9pVu8PFc5lPHvTcNoB2MgeQeva7O6ulddqgdtAMzb9hGO8w9Jq7RhLumXsujmtj9qz7UbY44YQe7grXnrj5RMjD0QmbeuXnIO7SFeIon3R7LpP6bh7-7vqCzpsYPiJfLJmRu_KtjQnmL8RCessMXzhLvQ8I/w640-h360/IMG_20260623_22005611.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Marwan dan Terdakwa Fauzan (kemeja putih)</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Dokumen dipalsu dari CV menjadi PT atas Disposisi Pejabat BSM, pencairan tanpa survei lapangan; mengapa dua pihak dalam satu kasus perkara dapat menerima putusan yang sangat jauh berbeda?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Selasa, 23 Juni 2026, ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjadi saksi bisu saat Majelis Hakim membacakan putusan yang sangat jauh berbeda terhadap dua terdakwa dalam perkara pidana Korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit macet PT Dimitra Jaya Abadi di Bank Syariah Mandiri (BSM) atau saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia  (BSI) pada tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp27.386.833.332,67 sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025 tertanggal 9 Desember 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua terdakwa itu adalah Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil selaku Analyst Officer (AO)Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi BSM(tidak ditahan) selaku Kreditur divonis bebas dari tuntutan pidana 1 tahun dan 6 bulan, dan terdakwa Marwan Kustiono Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi anak dari mendiang Rachmat Kustiono selalu Debitur dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama subsider 80 hari, tanpa membayar uang pengganti (kerugian negara sudah dikembalikan seluruhnya pada saat penyidikan) dari tuntutan 4 tahun penjara </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Ad Hock serta dibantu Panitra Penganti (PP) yang dihadiri langsung oleh kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa terdakwa memalsu dokumen terkait pengajuan kredit KMK di Bank Syariah Mandiri. Hal ini terungkap pula dalam persidangan sebelumnya (Selasa, 31 Maret 2026) saat Tim JPU menghadirkan dua orang saksi, yaitu  Hadi Purnomo Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat dan Sri Aguslita Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain dokumen berbeda, terungkap pula bahwa Bank Syariah Mandiri tidak melakukan On The Sport atau survey kelengkapan dokumen dan lokasi terhadap  PT Dimitra Jaya Abadi di Jalan Margomulyo 9/A-5, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor: 17 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Sherly Dian Meirawati, SH Notaris di Surabaya, menjelang pencairan tahap pertama, sebab dokumen awal yang digunakan adalah CV Dimitra Jaya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun atas Disposisi yang dibuat oleh saksi Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat dari CV Dimitra Jaya menjadi PT Dimitra Jaya Abadi lalu diteruskan kepada saksi Sri Aguslita Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUN4JdOT9uaznB51dbMYrOE9xJlxvXiAdn71VTR_bcPeIvJCx3i4Wqwx45LeMwx-NmcCqpH3SS4YVPmVNlO8gB0vZ5SYKj6qbApCZoVH5IIlwiXxtwt3I0azREq14WIW7rInawV74o3rNeQfA4moMFg6C83YbhUqB16liilizDUZ-f-bqU2TMJGelXzvk/s4160/IMG20260623164750.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUN4JdOT9uaznB51dbMYrOE9xJlxvXiAdn71VTR_bcPeIvJCx3i4Wqwx45LeMwx-NmcCqpH3SS4YVPmVNlO8gB0vZ5SYKj6qbApCZoVH5IIlwiXxtwt3I0azREq14WIW7rInawV74o3rNeQfA4moMFg6C83YbhUqB16liilizDUZ-f-bqU2TMJGelXzvk/w640-h360/IMG20260623164750.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam dakwaan JPU disebutkan, selain tidak dilakukan OTS, Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil selaku Analyst Officer (AO)Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi BSM membuat analisa sendiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun anehnya, putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil selaku Analyst Officer (AO)Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi BSM justru memvonis bebas, sementara terdakwa Marwan Kustiono Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi anak dari mendiang Rachmat Kustiono dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andai saja dilakukan OTS, mungkinkah dokumen palsu yang diajukan untuk permainan kredit bisa lolos ?. Justru yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat dan  Sri Aguslita Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat tidak terseret dalam perkara ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Hendi Sinatyra Imran, SH kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa pihaknya menghormati putusan tersebut namun akan segera melakukan upaya hukum kasasi karena perkara keduanya adalah satu, namun ada yang dihukum dan ada yang bebas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita menghormati putusan tersebut tetapi besok kita akan mengupayakan kasasi karena perkaranya satu," kata Hendi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 23 Juni 2026 sekitar pukul 19.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apa yang dikatakan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Hendi Sinatyra Imran, SH bukan tidak beralasan. Sebab dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan, bahwa Terdakwa Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi telah merekayasa trading batu bara untuk memperoleh fasilitas pembiyaan dari PT Bank Syariah Mandiri dengan membuat Surat Nomor 007/MGM-B1/III/11 Tanggal 19 Desember 2011 penhal permohonan Kredit atas nama CV DIMITRA JAYA,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 008/BSM/DJA/III/2012 Tangal 28 Maret 2012, Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 011/BSM/DJA/III/2012 Tanggal 18 April 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. GATOT SANTOSO Nomor 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. JEMMY TANSAH Nomor: 004/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Mega Surya Eratama Nomor: 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januan 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Rajawali Bara Makmur Nomor: 024/BB/RBM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Invoice Nomor 015/DJ-INV/II/12 Tanggal 13 Februari 2012,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Invoice Nomor: 018/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor: 019/DJ-INV/II/12 Tanggal 27 Februari 2012, Invoice Nomor: 020/DJ-INV/II/12 Tanggal 02 Maret 2012, Invoice Nomor: 001/DJA-INV/V/12 Tanggal 20 Juni 2012, Invoice Nomor: 002/DJA-INV/VI/12 Tanggal 27 Juni 2012,Invoice Nomor: 026/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor 025/DJ-INV/III/12 Tanggal 20 Maret 2012, Invoice Nomor 023/DJ-INV/II/12 Tanggal 28 Februari 2012 sebagai dasar permohonan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri, serta mempergunakan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai peruntukannya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHPhcBh6m6n2mz0qleYNHBbAITTqsvId8d5d_B-m8GWT2qDyBrrq86FA6bI4rjC8PcsOtuoQDKEOKuzH_6PGL4JafXXdCLxuFSvluggGi31mSMH41x6-pZ-NWV-PlMTD_4TdQ-Z1XKlhibgOzhbBLDvuLhQk9suYDOZKyew2TMSfgyqz6zP9jCjRU1CX8/s4160/IMG20260623164751.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHPhcBh6m6n2mz0qleYNHBbAITTqsvId8d5d_B-m8GWT2qDyBrrq86FA6bI4rjC8PcsOtuoQDKEOKuzH_6PGL4JafXXdCLxuFSvluggGi31mSMH41x6-pZ-NWV-PlMTD_4TdQ-Z1XKlhibgOzhbBLDvuLhQk9suYDOZKyew2TMSfgyqz6zP9jCjRU1CX8/w640-h360/IMG20260623164751.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Saksi AHMAD FAUZAN Bin TAUFIQ KAMIL membuat Nota Analisa Nomor 14/097-2/DKI Tanggal 2 Februari 2012, Laporan Hasil Kunjungan Tanggal 17 November 2011, Nota Analisa Nomor: 14/302-2-DKI Tanggal 30 Maret 2012, Nota Analisa Nomor: 14/374-2-DKI Tanggal 23 April 2012, Nota Analisa Nomor: 14/677-2-DKI Tanggal 12 Juli 2012,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nota Analisa Nomor: 14/703-2-DKI Tanggal 20 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/614-2/DKI tanggal 21 Juni 2012, Nota Analisa Nomor 14/710-2/DKI tanggal 24 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/967-2/CRD tanggal 25 September 2012, Nota Analisa Nomor 14/853-2/CRD tanggal 27 Agustus 2012, Nota Analisa Nomor: 14/1225-2/CRD Tanggal 3 Desember 2012 berdasarkan dokumen yang tidak benar (fiktif) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa pertanyaan lain yang mengemuka adalah;</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa pencairan kredit tetap disetujui padahal tidak ada pengecekan lapangan dan status badan usaha diubah secara mendadak dari CV menjadi PT?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Jika dokumen terbukti dipalsu, mengapa hanya debitur yang dipidana sedangkan pihak bank yang memproses dan menyetujui analisa justru dibebaskan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah perubahan data badan usaha dalam disposisi pejabat bank sudah melalui prosedur resmi dan verifikasi hukum yang berlaku?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa pejabat BSM yang mengesahkan perubahan identitas nasabah dan meloloskan dokumen tidak turut didakwa dalam perkara yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Jika prinsip kehati-hatian diabaikan, apakah standar operasional bank dalam memberikan kredit hanya bersifat formalitas semata?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah ada pertimbangan khusus yang membuat majelis hakim memutuskan bebas untuk petugas bank meski terbukti ada kelalaian dalam proses analisa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Kredit Rp27,3 M di BSM: Debitur Dipenjara, Kreditur Dibebaskan Majelis Hakim

Terdakwa Marwan dan Terdakwa Fauzan (kemeja putih) Dokumen dipalsu dari CV menjadi PT atas Disposisi Pejabat BSM, pencairan tanpa survei lap...

»

Skandal OTT KPK Madiun: Permintaan Bantuan Urugan Berubah Jadi "Pemerasan" Rp600 Juta, Saksi Kunci Bongkar Modus Walikota Maidi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO5w17n6HXGH_bykMmMibwjwKJv9u0jh_Za3MBy3ogMqvcWzugn7KAOHAwrwWvfsk4k4gA539BBxG51SqxOmv1AjBTuzxInCb_BnctsXk0Fcso4VkkyRvRSHzXcfdqr3Ff_AYrDgB_KmbUOabhFu6PtcRqcQyPwj7QHLj1AQhtmuZcgtOENLqjWCx78fs/s3984/1782572093654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO5w17n6HXGH_bykMmMibwjwKJv9u0jh_Za3MBy3ogMqvcWzugn7KAOHAwrwWvfsk4k4gA539BBxG51SqxOmv1AjBTuzxInCb_BnctsXk0Fcso4VkkyRvRSHzXcfdqr3Ff_AYrDgB_KmbUOabhFu6PtcRqcQyPwj7QHLj1AQhtmuZcgtOENLqjWCx78fs/w640-h296/1782572093654.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 24px;">Saksi Kunci Bongkar Modus Pemerasan Dana CSR yang Dibalut Bantuan Urugan TPA. Awalnya diminta bantuan material untuk TPA Winongo, namun berubah jadi permintaan uang tunai CSR. Saksi ungkap negosiasi tersembunyi dan penunjukan rekanan yang sudah diatur sebelumnya</span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara Korupsi Pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap tiga orang di Kota Madiun kembali digelar pada Kamis, 18 Juni 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan 11 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk dua dari tiga terdakwa, yaitu <span style="color: #244eff;">Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd</span> selaku Walikota Madiun periode 2025–2030 dan <span style="color: #244eff;">Rochim Rudianto</span> selaku Direktur CV Sekar Arum. Sedangkan agenda sidang untuk terdakwa <span style="color: #244eff;">Thariq Megah</span> selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun masih agenda tanggapan JPU KPK atas perlawanan atau Eksepsi dari pihak terdakwa</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua saksi kunci yang dihadirkan JPU KPK menjadi sorotan, yaitu <span style="color: #244eff;">Soegeng Prawoto</span> selaku Komisaris Utama PT Hemas Buana Indonesia  dan putrinya , <span style="color: #244eff;">Desy Prayudya Falebilla </span>selaku Direktur PT Hemas Buana Indonesia. Dan beberapa saksi lainnya, diantaranya Sudandi selaku Kepala BKAD Kota Madiun , RR Nirma Widyastuti selaku Kasubbid Penatausahaan Aset BKAD Kota Madiun, Ali Masngudi selaku Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun  (dari Partai Demokrat), Joko Wijayanto selaku Komisaris Berkah Usaha Mandiri Puri Majapahit, Heru Hermanto selaku Direktur CV Mutiara Agung Srikayatin dan  Direktur PT Hasta Bangun Nusantara, Mulia Umar Said selaku Wakil Ketua Yayasan Bhakti Husada, Edi Bachrun selaku Dosen di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun  </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 18 Juni 2926) dengan Ketua Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara kedua terdakwa  hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Persidangan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama sebanyak 5 saksi, yaitu  Soegeng Prawoto, Desy Prayudya Falebilla, Srikayatin, Ali Masngudi, dan Heru Hermanto. Sementara enam saksi lainnya menjalani pemeriksaan pada sesi berikutnya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dihadapan Majelis Hakim, saksi kunci Soegeng Prawoto selaku Komisaris Utama PT Hemas Buana Indonesia dan putrinya, Desy Prayudya Fabella selaku Direktur Utama PT Hemas Buana Indonesia menjelaskan , bahwa Ia pernah dihubungi langsung oleh terdakwa Maidi untuk datang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam pertemuan itu, Maidi menyampaikan kebutuhan untuk memindahkan tumpukan sampah dan urugan sekitar 350 rit. Permintaan Meidi disetujui oleh Soegeng Prawoto dan kemudian disampaikan ke anakny, Desy. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Saya ditelepon Pak Maidi diminta datang ke TPA Winongo. Beliau meminta bantuan urugan 150 truk dan saya mengiyakan," kata Soegeng menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Keterangan ini dibenarkan oleh Desy yang mendampingi ayahnya saat pertemuan di TPA Winongo berlangsung. Namun, beberapa hari kemudian permintaan bantuan material itu berubah total. Melalui Kepala Dinas PUPR Thariq Megah, Maidi menyampaikan permintaan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp900 juta yang diklaim sebagai kewajiban CSR perusahaan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya bertemu Pak Thariq di kantor Dinas PUPR, diminta CSR dalam bentuk uang.  Beberapa hari kemudian beliau menghubungi saya dan staf saya, dan  menyampaikan permintaan dari Bapak Maidi sebesar Rp900 juta," jelas Desy.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desy kemudian melakukan negosiasi hingga akhirnya sepakat pada angka Rp600 juta. Agar terlihat sah, pihak perusahaan diminta menyusun proposal CSR dan diundang secara resmi oleh Bapperinda untuk membahas teknis pelaksanaannya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Poin yang paling mencurigakan, Desy mengaku justru diperkenalkan dengan Srikayatin dari CV Mutiara Agung sebagai pihak yang "sudah ditentukan" untuk menjadi penyedia material urugan. Seluruh proses kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dana CSR seolah-olah transaksi berjalan sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi pertanyaan adalah;</div><div style="text-align: justify;">1. Apakah perubahan mendadak dari permintaan bantuan material menjadi uang tunai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang atau murni merupakan bentuk pemerasan dengan memanfaatkan jabatan publik?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Mengapa terdakwa Maidi selaku Walikota tidak mengajukan permohonan bantuan urugan melalui prosedur resmi dinas terkait, tetapi justru menghubungi langsung pemilik perusahaan?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Apa alasan Thariq Megah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR menjadi perantara penyampaian permintaan uang dari Walikota Maidi? Apakah hal itu dianggap sudah sesuai prosedur atau karena terpaksa atas perintah pimpinan,?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">4. Lalu siapa yang menunjuk CV Mutiara Agung sebagai penyedia material urugan ? Apakah ini merupakan bagian dari skema pembagian uang hasil pemerasan?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">5. Bagaimana peran Bapperinda dalam mengesahkan proposal CSR yang ternyata merupakan rekayasa untuk menutupi aliran dana ilegal?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">6. Apakah terdapat peraturan yang dilanggar terkait pemanfaatan dana CSR untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan sosial kemasyarakatan?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">7. Mengapa pihak perusahaan berani menegosiasikan nilai permintaan dari Rp900 juta menjadi Rp600 juta tanpa mempertanyakan keabsahan permintaan tersebut? Apakah sudah terbiasa atau karena terpaksa agar ijin yang diajukan cepat di proses?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">8. Apakah dugaan gratifikasi dalam perkara ini juga melibatkan pihak lain yang terlibat dalam proses penandatanganan berita acara serah terima dana CSR?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">9. Apakah prosedur pengawasan penggunaan dana CSR dari pemerintah daerah selama ini masih sangat lemah sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pejabat?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">10. Apakah ada keterkaitan antara perkara ini dengan kasus lain yang melibatkan proyek atau pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Madiun? (Jen)</p>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal OTT KPK Madiun: Permintaan Bantuan Urugan Berubah Jadi "Pemerasan" Rp600 Juta, Saksi Kunci Bongkar Modus Walikota Maidi

Saksi Kunci Bongkar Modus Pemerasan Dana CSR yang Dibalut Bantuan Urugan TPA. Awalnya diminta bantuan material untuk TPA Winongo, namun beru...

»

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri Rp133 Miliar: Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara, Nama Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam Disebut Terlibat

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheR2xcAsw07hK4mqazlSMUCGrAF2M36LVPMl370ipwsXHVJvlrqIH5j4jMZglOeuFztZ572lGc5Had_PUm2SddUDOPneTHWR8T_GFdAKhX5TkffPil4iVTyyyrPl5fCSLCA4gjDKldDU0fLJpXF2q6LtrdLODUGZsyLQfvgRRHuYDV8Zl9Au4zXackUH0/s3984/1781724727430.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheR2xcAsw07hK4mqazlSMUCGrAF2M36LVPMl370ipwsXHVJvlrqIH5j4jMZglOeuFztZ572lGc5Had_PUm2SddUDOPneTHWR8T_GFdAKhX5TkffPil4iVTyyyrPl5fCSLCA4gjDKldDU0fLJpXF2q6LtrdLODUGZsyLQfvgRRHuYDV8Zl9Au4zXackUH0/w640-h296/1781724727430.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Selain Dua terdakwa, Majelis Hakim juga sebutkan keterlibatan Ganang Susanto (sudah divonis terlebih dahulu), Bonny Anggitayasa Karyawan PT Gudang Garam, Tbk, Slamet Rohadi (anggota Polres Kediri hingga Suwardi Karyawan senior PT Gudang Garam,Tbk selaku Ketua Tim Pembebasan lahan. Pertanyaan besar: Apakah penegak hukum hanya berani menangkap “kelinci”, atau berani menyeret “singa” di balik kasus pembebasan lahan  di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri untuk pembangunan jalan tol oleh PT SKA tahun 2019?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kediri - Rabu, 17 Juni 2026, Ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Kediri menjadi saksi bisu saat suara Mejelis Hakim bergema membacakan putusan perkara pidana penipuan dan penggelapan dalam proyek pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten Kediri tahun 2019 untuk pengadaan lahan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tahun 2019 "sebagai fasilitas umum " tanpa peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan makelar tanah hingga raibnya uang anak perusahaan PT Gudang Garam, Tbk yaitu PT. Surya Kerta Agung (PT SKA)  sebesar Rp133.533.694.800 dari total anggaran Rp183.450.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua terdakwa dalam perkara tersebut yaitu  Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) dan terdakwa II Satya Andi Lala selaku karyawan kontrak PT. BDI, yang keduanya ditunjuk secara lisan sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA oleh Suwardi karyawan senior PT Gudang Garam Tbk selaku Ketua Tim yang ditunjuk langsung (secara lisan) oleh Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA yang juga salah seorang Direktur PT Gudang Garam, Tbk </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kota Kediri Khairul, SH., MH terlebih dahulu membacakan penetapan penahanan Kedua terdakwa di rumah tahanan negara (rutan). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal sejak penyidik Polres Kota Kediri menetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan. Namun setelah sejak beberapa bulan lalu dalam proses persidangan, Ketua Majelis Hakim Memerintahkan kedua terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa I Suratman dan terdakwa II Satya Andi Lala terbukti turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten Kediri tahun 2019 untuk pengadaan lahan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tahun 2019 yang merugikan uang perusahaan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA)  sebesar Rp133.533.694.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan Hukum terhadap Terdakwa I Suratman dan terdakwa II Satya Andi Lala  dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK48MRs-l7349gWinxx3VtNlu7YpBnLFNuLc-FBztH9bOQ9DnCYQ6-4GRIPvBNLnzPNb7MpAsIVjgwNiO571RQQdQP2uRTyDIT1_LU5sApX2sAw143Nw0Zd4M4ALORkedxtPMg4URxN8fkJSy3lUuP26ur_2khHNt3jSHMGuVHZo4Tz7Rp4E15jehpKmA/s386/IMG_20260618_023128.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="245" data-original-width="386" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK48MRs-l7349gWinxx3VtNlu7YpBnLFNuLc-FBztH9bOQ9DnCYQ6-4GRIPvBNLnzPNb7MpAsIVjgwNiO571RQQdQP2uRTyDIT1_LU5sApX2sAw143Nw0Zd4M4ALORkedxtPMg4URxN8fkJSy3lUuP26ur_2khHNt3jSHMGuVHZo4Tz7Rp4E15jehpKmA/w640-h406/IMG_20260618_023128.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa I Suratman dan terdakwa II Satya Andi Lala menandatangani surat permohonan Pencairan uang dari PT SKA yang diajukan oleh Ganang Susanto selaku Makelar dan disetujui oleh Suwardi selaku Ketua Tim </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga menyebutkan keterlibatan beberapa orang dalam proyek Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol akses menuju Bandara Dhoho Kediri, yaitu  kedua terdakwa (Suratman dan Satya Andi Lala), Ganang Susanto, Bonny Anggitayasa, Slamet Rohadi dan Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan lahan serta pihak-pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, Bonny Anggitayasa (Karyawan PT Gudang Garam) selaku Tim Pembebasan yang dituk secara lisan oleh Suwardi selaku ketua tim dan Slamet Rohadi (anggota Polres Kota Kediri) sudah berstatus tersangka </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa tugas dan tanggung terdakwa Suratman adalah memastikan dokumen tanah yang di beli sesuai dengan peta target, memastikan kepemilikan tanah sesuai dengan pemiliknya, memastikan pembayaran ke pemilik lahan sesuai dengan harga yang ditentukan perusahaan, memastikan dokumentasi administrasi di notaris, membuat tabulasi pengajuan dana, dan secara garis besar bertanggung jawab dalam pembebasan lahan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Satya Andi Lala mempunyai tugas dan tanggung jawab  untuk memastikan dokumen tanah yang di beli sesuai dengan peta target, memastikan kepemilikan tanah sesuai dengan pemiliknya, memastikan pembayaran ke pemilik lahan sesuai dengan harga yang ditentukan perusahaan, memastikan dokumentasi administrasi di notaris, membuat tabulasi pengajuan dana, dan secara garis besar bertanggung jawab dalam pembebasan lahan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bonny Anggitayasa (di dakwaan disebutkan diajukan dalam berkas perkara terpisah)mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi dan membantu Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II  Satya Andi Lala dalam hal mengumpulkan berkas-berkas untuk administrasi pembelian tanah dan setelah pengajuan tabulasi dana pembayaran sudah keluar kemudian uang dari perusahaan diterima saksi Bonny setelah itu diserahkan kepada saksi Ganang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Slamet Rohadi (di dakwaan disebutkan diajukan dalam berkas perkara terpisah)  mengenalkan Terdakwa I Suratman kepada saksi Ganang Susanto yang dianggap bisa dijadikan tim lapangan yang dapat memborong tanah karena segi permodalan kuat sehingga bisa melaksanakan pembelian tanah warga,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa saksi Ganang bersama-sama dengan Terdakwa I Suratman , Terdakwa II Satya Andi Lala, saksi Slamet Rohadi dan saksi Bonny tidak membayarkan pembelian Lahan dari PT SKA kepada pemilik lahan sesuai dengan dokumen tabulasi yang diajukan kepada perusahaan sebesar Rp188.468.000.000, namun saksi Ganang hanya membelikan 52 lahan yang berhasil transaksi sejumlah Rp29.954.000.000   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinIyILAVnxEauOvvfWm7ykL29yzcCySTqjOFEuYakqEc2O0gl57tsEzezDjij8MtvRwK3WcUyHWb3sXUtEuEHN5tsjX393Z9KoHfNqEIT3RXfCCF_l-nwx7HxK3DvM8Z93KXaYKhCvR8QNKV9rEUEB_ll8oWDBi6PI0mM-NRX83kYxmWeUEinBEVQSsuc/s1600/IMG-20260617-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinIyILAVnxEauOvvfWm7ykL29yzcCySTqjOFEuYakqEc2O0gl57tsEzezDjij8MtvRwK3WcUyHWb3sXUtEuEHN5tsjX393Z9KoHfNqEIT3RXfCCF_l-nwx7HxK3DvM8Z93KXaYKhCvR8QNKV9rEUEB_ll8oWDBi6PI0mM-NRX83kYxmWeUEinBEVQSsuc/w640-h480/IMG-20260617-WA0016.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah: bagaimana nasib pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut diatas? Apakah penegak hukum hanya berani menangkap “kelinci”, atau berani menyeret “singa” di balik kasus pembebasan lahan  di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri untuk pembangunan jalan tol oleh PT SKA tahun 2019?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu. Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Ketua Tim Advokat atau Penasehat Hukum terdakwa Suratman berharap bahwa Penegakan hukum dalam perkara ini jangan tebang pilih dan semua yang terlibat supaya diproses hukum tanpa pandang bulu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap agar semua yang terlibat dapat diproses hukum jangan  ada tebang pilih karena dalam putusan Hakim tadi sangat jelas disebutkan nama-nama yang terlibat termasuk Ketua Tim Pembebasan lahan," tegas Budiarjo </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo juga mengatakan, bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapatkan salinan putusan secara lengkap termasuk langkah hukum yang akan dilakukan dalam waktu singkat </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita akan berkonsultasi dengan KPK terkait kejanggalan dalam proyek ini setelah kita mendapatkan salinan putusan termasuk langkah hukum atas putusan terhadap terdakwa," lanjutnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan pertanyaan selanjutnya adalah:</div><div style="text-align: justify;">1. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri mampu menyeret Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan lahan yang disebut dalam putusan Majelis Hakim menetapkan sebagai tersangka?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri mampu menghadirkan dan memeriksa Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA dalam kasus Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju akses Bandara Dhoho Kediri?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri hanya menyeret pelaksana, bukan penanggung jawab utama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Terkait Peran Kepala Desa: Apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa terkait istilah konfersi tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris merubah buku C Desa termasuk menerima imbalan uang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Atau peran kepala desa sulit juga terjangkau hukum?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">5. Terkait Peran Notaris:Bagaimana bisa seorang Notaris memproses pembuatan PPJB jika pemilik lahan yang sebenarnya tidak hadir dihadapan l-nya? Apakah yang dilakukan oleh Notaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum tak mampu menjangkaunya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri berani dan mau untuk menuntaskan perkara ini meski menyentuh nama besar untuk mengungkap "ada apa dibalik Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju akses Bandara Dhoho Kediri"?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri Rp133 Miliar: Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara, Nama Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam Disebut Terlibat

Selain Dua terdakwa, Majelis Hakim juga sebutkan keterlibatan Ganang Susanto (sudah divonis terlebih dahulu), Bonny Anggitayasa Karyawan PT ...

»

OTT KPK Di Kota Madiun: Maidi Selaku Walikota, dan Dua Rekannya Diadili Terkait Pemerasan dan Gratifikasi Rp10,3 Miliar, Salah Satu Terdakwa Ajukan Perlawanan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXwXiJClqemIM_K8w8lJLfcajwgfL9tOFD5FaqBdtcFnSIcknLJSkS2EN0fCabtAPeacO0bHbAoTBvYkCL0PFJNLFzYqZco8HM6hIj4ajiGqv04-eykBzx6lBDt6U3IhtbuLtBNEkXspAhyhm2lv49WSJhSiOdyHhdZkw076cygQHk507Fnv0Y88NHzZY/s4096/IMG_20260612_011557.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4096" data-original-width="3106" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXwXiJClqemIM_K8w8lJLfcajwgfL9tOFD5FaqBdtcFnSIcknLJSkS2EN0fCabtAPeacO0bHbAoTBvYkCL0PFJNLFzYqZco8HM6hIj4ajiGqv04-eykBzx6lBDt6U3IhtbuLtBNEkXspAhyhm2lv49WSJhSiOdyHhdZkw076cygQHk507Fnv0Y88NHzZY/w486-h640/IMG_20260612_011557.jpg" width="486" /></a><span style="color: red; font-size: large;">Dakwaan menyebutkan, uang sebesar Rp1,3 miliar diduga berasal dari hasil pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Rp9 miliar lainnya merupakan gratifikasi yang diterima melalui Perantara dan Kepala Dinas. apakah KPK akan melakukan pengembangan Perkara TPPU Terhadap Terdakwa Maidi?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 11 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyeret  tiga orang tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Pemerasan dan penerimaan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 19 Januari 2026 lalu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tiga orang yang diadili tersebut adalah Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030, Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. Penuntutan terhadap ketiganya dilakukan secara terpisah sesuai dengan peran masing-masing dalam kasus tersebut.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK terhadap ketiga terdakwa berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 11 Juni 2926) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ratna Dianing, SH., MH, didampingi dua hakim anggota yaitu Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH, serta Panitera Pengganti. Ketiga terdakwa hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya masing-masing, salah satunya Budiarjo Setiawan, SH., MH beserta rekan-rekannya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-NhBoV8vwGeSbDl7TwfDfBN897FIaLt76kzNJafQ0HrwTrfS1_gdbHYl1dTom-P-mDDkMbx0dVAgYA50PT3TpDxAmI4zXs7r1HjTVIl3KrelNdF-s4ONVF7cfvEQcE4bXBdesqfBrPmVE1LqOCHYWZJSDOSEduRTvnoqjLaNP4tmUh3Qr7rpF2iltHyY/s1280/IMG20260611141921_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-NhBoV8vwGeSbDl7TwfDfBN897FIaLt76kzNJafQ0HrwTrfS1_gdbHYl1dTom-P-mDDkMbx0dVAgYA50PT3TpDxAmI4zXs7r1HjTVIl3KrelNdF-s4ONVF7cfvEQcE4bXBdesqfBrPmVE1LqOCHYWZJSDOSEduRTvnoqjLaNP4tmUh3Qr7rpF2iltHyY/w640-h360/IMG20260611141921_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Tonny Frenky dkk , perbuatan terdakwa dibagi menjadi dua kelompok peristiwa. Pertama, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi Selaku Walikota bersama Rochim Rudianto. Keduanya diduga meminta uang sebesar Rp1,3 miliar dengan dalih sebagai Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TSP) sebagai imbalan untuk kemudahan pengurusan izin usaha.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi Maidi Selaku Walikota bersama Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR. Dakwaan menyebutkan bahwa keduanya menerima uang sebesar Rp9 miliar yang diduga berkaitan dengan pengelolaan proyek dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga total uang yang diterima Maidi selaku Walikota melalui Rochim Rudianto dan Thariq Megah adalah sejumlah Rp10,3 Miliar </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas perbuatannya, ketiga terdakwa diancam pidana dalam dakwaan dua alternatif pasal. Pertama, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau alternatif kedua, diancam pidana dalam Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Terdapat dua pokok dakwaan yang disampaikan, yaitu pertama terkait dugaan pemerasan dalam proses perizinan yang melibatkan Maidi dan Rochim Rudianto, dan kedua terkait penerimaan gratifikasi antara Maidi dan Thariq Megah,” jelas JPU Tonny Frenky setelah persidangan selesai.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP_LRSMfEMyQmxrP-_Qlwq9O6c2FbnGq3ZD85ec6sT4SR9fAUqMlzzmx7BwsgQzsxXRn2MVspMjk_h7J9RQl6Ktv19vphJe1f1ExnQ2GbkZuztoTs-U_nq2swJ_t8t18dw9RxizEmgxZW6YcGAuiaE3zZ0ko6MN2Lu2kuYmR8QRk_sWlc4biBxBg-enCU/s1280/IMG20260611143058_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP_LRSMfEMyQmxrP-_Qlwq9O6c2FbnGq3ZD85ec6sT4SR9fAUqMlzzmx7BwsgQzsxXRn2MVspMjk_h7J9RQl6Ktv19vphJe1f1ExnQ2GbkZuztoTs-U_nq2swJ_t8t18dw9RxizEmgxZW6YcGAuiaE3zZ0ko6MN2Lu2kuYmR8QRk_sWlc4biBxBg-enCU/w640-h360/IMG20260611143058_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Usai pembacaan dakwaan, terjadi dinamika di ruang sidang. Awalnya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Maidi berniat mengajukan Perlawanan atau Eksepsi, namun kemudian dibatalkan, bagitu juga dengan terdakwa Rochim Rudianto sejak awal tidak keberatan atas dakwaan JPU KPK. Berbeda halnya dengan terdakwa Thariq Megah, yang melalui Tim Advokat-nya secara resmi mengajukan dan membacakan surat perlawanannya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam eksepsi yang dibacakan, Tim Advokat terdakwa Thariq Megah berpendapat bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak disusun secara cermat, jelas, dan terperinci. Oleh karenanya, Tim Advokat terdakwa meminta agar Majelis Hakim membebaskan kliennya dari segala tuduhan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Meskipun demikian, JPU KPK menilai dakwaan yang disusun telah memuat uraian peristiwa pidana secara rinci dan jelas. Jaksa menyatakan akan menanggapi perlawanan terdakwa tersebut secara tertulis dan akan dibacakan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis, 18 Juni 2026 mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KPK hanya menjerat Terdakwa Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun dalam perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi atau akan melakukan pengembangan Perkara dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), seperti perka yang menjerat Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo yang berawal dari tangkap tangan KPK pada 7 November 2025  lalu dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya ?</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtVJrPlbIbc-KThbsnYtlI0xcay2QSzHdJsJu_-0leJNXR1GweLsOO75ihMj7AO-4Eidh4wHT3h0eCKSObrcWkXhWcceVjxiev5TbDfpLkQ3WZRvTLoAfCTF_1hh-Vuw7Rl0rPttmZy7lDULLvln0fk6Trii66FAluEEOmrRQ-jaH2OcoRR1Y6djZhnU/s1280/IMG20260611143019_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtVJrPlbIbc-KThbsnYtlI0xcay2QSzHdJsJu_-0leJNXR1GweLsOO75ihMj7AO-4Eidh4wHT3h0eCKSObrcWkXhWcceVjxiev5TbDfpLkQ3WZRvTLoAfCTF_1hh-Vuw7Rl0rPttmZy7lDULLvln0fk6Trii66FAluEEOmrRQ-jaH2OcoRR1Y6djZhnU/w400-h225/IMG20260611143019_01.jpg" width="400" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK lebih lanjut diuraikan, bahwa Terdakwa ROCHIM RUDIANTO selaku Direktur CV SEKAR ARUM (Penuntutan Terpisah) bersama MAIDI selaku Walikota Madiun periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, pada tanggal 19 Juni 2025, tanggal 9 Januari 2026 dan tanggal 12 Januari 2026 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, Kantor Bank Jatim Cabang Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <div>Atau setidak-setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum</div><div><br /></div><div><div>Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan MAIDI dengan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan MAIDI selaku Walikota Madiun, MAIDI mewajibkan pihak-pihak yang sedang melakukan pengurusan perizinan di Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan uang kepada Terdakwa yang ditunjuk oleh MAIDI sebagai pelaksana pekerjaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di TPA Winongo</div><div><br /></div><div>Sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 8 (terkait kewajiban melaksanakan program TSP adalah perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf d (terkait dengan program TSP Kota Madiun secara langsung dalam bentuk uang seharusnya diberikan kepada masyarakat) dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 5 (terkait dengan Prosedur TSP)</div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBnoPUBTx0QWqysHjexq7jiStqiv1LUZQXRrfkDjjd9b05M-iYogZyIdvr-eS4Epv5R0HqhwOvzG0Q5kfp_orTdQavSKJZWmLG3g9IxmiTqThhXDwSijDHN4Qp073ib1pPjjdruyglpWnFP7exMuF96LS8pTtBJ2XGNqTObC4DFpRqYREpR2CCZlDuNRU/s1280/IMG20260611143141_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBnoPUBTx0QWqysHjexq7jiStqiv1LUZQXRrfkDjjd9b05M-iYogZyIdvr-eS4Epv5R0HqhwOvzG0Q5kfp_orTdQavSKJZWmLG3g9IxmiTqThhXDwSijDHN4Qp073ib1pPjjdruyglpWnFP7exMuF96LS8pTtBJ2XGNqTObC4DFpRqYREpR2CCZlDuNRU/w640-h360/IMG20260611143141_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Dan Pasal 6 (terkait cakupan perusahaan Pelaksana TSP), memaksa seseorang yaitu SOEGENG PRAWOTO (pemilik / Komisaris PT HEMAS BUANA INDONESIA) dan DESSY PRAYUDYA FABELLA (Direktur Utama PT HEMAS BUANA INDONESIA), EDY BACHRUN dan UMAR SAID (perwakilan YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA (BHM) Madiun), PURWO HERMANTO (Direktur PT HASTA BANGUN PERSADA), memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, memberikan sesuatu berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada MAIDI melalui Terdakwa yaitu SOEGENG PRAWOTO dan DESSY PRAYUDYA FABELLA memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), EDY BACHRUN dan UMAR SAID memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan PURWO HERMANTO memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-</div><div><br /></div> <div>Bahwa MAIDI menjabat selaku Walikota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerahan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, atas nama Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd Sebagai Walikota Madiun Masa Jabatan Tahun 2025-2030.</div><div><br /></div> <div>Bahwa MAIDI selaku Walikota Madiun mempunyai tugas:</div> <div>a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;</div><div><br /></div> <div>b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,</div><div><br /></div> <div>c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;</div><div><br />d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;</div><div><br />e mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</div><div><br />f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan</div><div><br />g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br />Dalam melaksanakan tugas tersebut MAIDI berwenang:</div> <div>a. mengajukan rancangan Perda;</div> <div>b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;</div> <div>c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;</div> <div>d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</div> <div>e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhITCrPTt3CNZjlN4gGCij1_CU6TF9hIedL64_CCr-GCuKtwrUT-hEHSZL1Yzy2VReKU_KUDnKvcEpHacp28xoQ_5UPXGyclh756FcqXh2zGhIxpOdsJbRNOwgiunKaos7CIOVPDoV6Lu_srizQpZHxLVjrQOrx6cbeSidOAtz_BXQ8Ht0Jy08dDXADbR4/s1280/IMG20260611142536_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhITCrPTt3CNZjlN4gGCij1_CU6TF9hIedL64_CCr-GCuKtwrUT-hEHSZL1Yzy2VReKU_KUDnKvcEpHacp28xoQ_5UPXGyclh756FcqXh2zGhIxpOdsJbRNOwgiunKaos7CIOVPDoV6Lu_srizQpZHxLVjrQOrx6cbeSidOAtz_BXQ8Ht0Jy08dDXADbR4/w640-h360/IMG20260611142536_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa MAIDI menerbitkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 050-401.204/96/2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTSP) Kota Madiun tanggal 12 April 2021 dengan susunan pengurus adalah:</div> <p dir="ltr"></p><div>Pelindung : Walikota Madiun</div> Pembina : Wakil Walikota<br /> Ketua : Sekretaris Daerah<br /> Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<p></p> <p dir="ltr">Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)</p> <p dir="ltr">Anggota : Seluruh Kepala Organisaasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Madiun (Termasuk Camat, Sekretaris Bappeda, dan Kepala Bidang Bappeda)</p> <p dir="ltr">Sekretariat <br /> Ketua ; Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun</p> <p dir="ltr">Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbangda</p> <p dir="ltr">Anggota: Pelaksana pada Bapelitbangda.<br /></p> <div>Bahwa dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTSP) Kota Madiun diantaranya didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</div><div><br /></div> <div>Bahwa Program TSP berdasarkan Pasal 8 Perda Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil dan selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) program TSP meliputi:</div> <p dir="ltr"></p><div>a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan     </div><div>       koperasi;</div><div> b. bina lingkungan dan sosial berbasis </div><div>       pemberdayaan; dan</div><div> c. program langsung pada masyarakat.</div><p></p> <div>Sesuai dengan Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) maka pemberian uang secara langsung hanya dimungkinkan untuk program langsung pada masyarakat yang dapat berupa bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSgx77rg3ir6l9ZII1Ca6GjXZIh5hSBzbC70bdvJldwE3VdPbkK_E5PQU5quCTMu1o_vzGEf9r4TALu0VuxcW0mwEDvA8zcxIJ4nkhFFBe8QJ-wkRXtyrItkA2ovMpBeYzz-gRxQ070_vCEVS_wMyvYm-gd9Vf1ilbnm6zHDThFw0AZ4vD8-7_MlBYEg/s1280/IMG20260611113422_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSgx77rg3ir6l9ZII1Ca6GjXZIh5hSBzbC70bdvJldwE3VdPbkK_E5PQU5quCTMu1o_vzGEf9r4TALu0VuxcW0mwEDvA8zcxIJ4nkhFFBe8QJ-wkRXtyrItkA2ovMpBeYzz-gRxQ070_vCEVS_wMyvYm-gd9Vf1ilbnm6zHDThFw0AZ4vD8-7_MlBYEg/w640-h360/IMG20260611113422_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa Prosedur Program TSP Kota Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 5. Perwal Madiun Nomor 5 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:</div> <div>(1) Prosedur pelaksanaan program TSP dimulai dengan pengajuan usulan program TSP oleh Perangkat Daerah, stakeholder, Organisasi Sosial Kemasyarakatan maupun perorangan dalam bentuk surat usulan tertulis dan/atau proposal yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan Koordinator Sekretariat TFTSP.</div><div><br /></div> <div>(2) Koordinator Sekretariat TFTSP menginventarisasi usulan program TSP yang diterima, dan menyampaikan kepada FTSP untuk dikoordinasikan dan diverifikasi.</div><div><br /></div> <div>(3) FTSP dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi secara mandiri maupun difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</div><div><br /></div> <div>(4) Program TSP yang telah disetujui oleh FTSP dapat langsung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, stakeholder, Organisasi Sosial Kemasyarakatan maupun perorangan yang mengajukan usulan program.</div><div><br /></div> <div>(5) Program TSP yang telah selesai dilaksanakan dapat dilakukan serah terima antara FTSP dengan Perangkat Daerah, stakeholder, Organisasi Sosial Kemasyarakatan maupun perorangan yang mengajukan usulan program disertai penandatanganan Berita Acara yang telah disiapkan oleh Koordinator Sekretariat TFTSP</div><div><br /></div> <div>Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV SEKAR ARUM, perusahaan dalam bidang konstruksi, perdagangan, dan jasa yang didirikan berdasarkan Akta Pemasukan dalam dan Pengeluaran dari serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV SEKAR ARUM no. 19 tanggal 21 Januari 2022 di hadapan Notaris dan PPAT AGUS WAHYU LAMBANG PRABOWO berkedudukan di Jl. Diponegoro Ruko No. 56H, Kota Madiun.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZTu_NYvhaV_9sf152NegCknakqKk8zyVKEulWcNC13X33Lnr7J_jUbcsVo766-6VBhVmA46SdpL1TlWgCfXBtrexmwz-jWQs-CyeVQNX8A1UbR8O7z13ZdZRTEUQrdklw68koqwQzmxf90GUpJXEI_CVDdZ7CfZG5MumRp9Pe_2UhmttQatblnQkswI4/s1280/IMG20260611112216_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZTu_NYvhaV_9sf152NegCknakqKk8zyVKEulWcNC13X33Lnr7J_jUbcsVo766-6VBhVmA46SdpL1TlWgCfXBtrexmwz-jWQs-CyeVQNX8A1UbR8O7z13ZdZRTEUQrdklw68koqwQzmxf90GUpJXEI_CVDdZ7CfZG5MumRp9Pe_2UhmttQatblnQkswI4/w640-h360/IMG20260611112216_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Terdakwa juga merupakan orang kepercayaan MAIDI yang pernah menjadi relawan dan pernah memberikan bantuan kepada MAIDI dalam pencalonan MAIDI dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2024 antara lain pemberian kaos kampanye pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun "MAIDI-PANUNTUN"; </div><div><br /></div> <div>Bahwa pada tanggal 24 April 2025, saat Terdakwa bertemu dengan MAIDI di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo yang dihadiri oleh AGUS TRI CAHYANTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan AFANDI (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), MAIDI meminta agar Terdakwa melaksanakan pekerjaan penataan TPA Winongo walaupun belum ada dokumen perencanaan dan penganggaran dari pemerintah Kota Madiun untuk kegiatan tersebut. Permintaan MAIDI tersebut disanggupi oleh Terdakwa karena MAIDI sudah memberikan proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun kepada Terdakwa. </div> <div><br /></div><div>Selain itu, MAIDI juga memerintahkan agar MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun dan Ketua Sekretariat TFTSP Kota Madiun) agar mengalihkan dana TSP untuk kegiatan proyek di TPA Winongo dengan pelaksananya adalah Terdakwa</div><div><br /></div> <div>Bahwa untuk <span>melaksanakan keinginan MAIDI tersebut maka setiap perusahaan</span> dan pihak lainnya yang akan mengurus perizinan di Pemerintah Kota Madiun, diwajibkan untuk memberikan uang kepada MAIDI melalui Terdakwa atau orang yang ditunjuk oleh MAIDI dengan istilah <span>Dana CSR/TSP</span> yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 8 (terkait kewajiban melaksanakan program TSP adalah perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil), </div> <div><br /></div><div>Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf d (terkait dengan program TSP Kota Madiun secara langsung dalam bentuk uang seharusnya diberikan kepada masyarakat), dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 5 (terkait dengan Prosedur TSP) dan Pasal 6 (terkait cakupan perusahaan Pelaksana TSP), dengan rincian sebagai berikut:</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC0hRE4t5AZU6Q-dXpZqRrPluE_GgDOo2PWaGb6_Fi5BGyRYPcQkgIKAALiZQqU0vVNU1M7dlWhczucuMlqJH4cMLOYs9gNVImdSCHZ2nd-8Pe3HCSGQnWWEpPf4aH4aC3yiu_ZAosHszSJlh1Ll4pMKMMzu7pD4C7ColV5zXJMfbr1SFTDOxV05Ys4w/s1280/IMG20260611113139_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC0hRE4t5AZU6Q-dXpZqRrPluE_GgDOo2PWaGb6_Fi5BGyRYPcQkgIKAALiZQqU0vVNU1M7dlWhczucuMlqJH4cMLOYs9gNVImdSCHZ2nd-8Pe3HCSGQnWWEpPf4aH4aC3yiu_ZAosHszSJlh1Ll4pMKMMzu7pD4C7ColV5zXJMfbr1SFTDOxV05Ys4w/w640-h360/IMG20260611113139_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div><span style="color: #f02c1f;">1. SOEGENG</span> <span style="color: #f02c1f;">PRAWOTO </span>(pemilik / Komisaris PT HEMAS BUANA INDONESIA) dan DESSY PRAYUDYA FABELLA (Direktur Utama PT HEMAS BUANA INDONESIA) memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</div><div><br /></div> <div><span>Bahwa pada bulan Agustus 2023, SOEGENG PRAWOTO selaku Komisaris Utama PT HEMAS BUANA mengajukan izin prinsip pembangunan perumahan New Marshal atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk</span><span> Kegiatan Berusaha (PKKPR), izin tersebut sudah terbit dan merupakan izin dasar atau awal untuk mendirikan perumahan.</span></div><div><span><br /></span></div> <div>Bahwa <span>pada bulan April 2025, saat MAIDI baru menjadi Walikota Madiun untuk periode kedua</span>, SOEGENG PRAWOTO bersama anaknya yang bernama DESY PRAYUDYA FABELLA memberitahukan akan mengajukan izin perumahan New Marshal di Jalan Ringroad Barat Kota Madiun. Setelah pertemuan tersebut, kemudian MAIDI mengajak SOEGENG PRAWOTO untuk bertemu di lokasi TPA Winongo. Pada saat itu, MAIDI menyampaikan kebutuhan untuk urug dan memindahkan tumpukan sampahnya sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) rit urugan dan disetujui oleh SOEGENG PRAWOTO.</div><div><br /></div> <div>Beberapa hari kemudian, SOEGENG PRAWOTO menemui THARIQ MEGAH (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang/PUPR Kota Madiun) di Kantor Dinas PUPR Kota Madiun untuk menanyakan teknis pelaksanaan urug 350 (tiga ratus lima puluh) rit tersebut karena dalam pemahaman SOEGENG PRAWOTO bahwa pengurugan tersebut akan memakai armada SOEGENG PRAWOTO sendiri akan tetapi THARIQ MEGAH atas perintah MAIDI meminta SOEGENG PRAWOTO untuk menyerahkan uangnya saja ke kontraktor. Selanjutnya SOEGENG PRAWOTO meminta agar DESSY PRAYUDIA yang berkomunikasi dengan THARIQ MEGAH, </div><div><br /></div> <div><span>Lalu beberapa hari kemudian DESSY PRAYUDYA FABELLA</span> menemui THARIQ MEGAH di ruang kerjanya. Pada saat itu THARIQ MEGAH menyampaikan permintaan MAIDI uang sebesar <span>Rp900.000.000</span> (sembilan ratus juta rupiah) untuk ongkos 350 (tiga ratus lima puluh) rit tanah urug.</div><div><br /></div> <div>Pada saat itu DESSY PRAYUDYA FABELLA keberatan dengan jumlah yang diminta tersebut namun karena DESSY PRAYUDYA FABELLA dan SOEGENG PRAWOTO sedang mengurus izin Rumah Sakit Dharma Ayu dan Perumahan New Marshal yang saat itu diperlambat oleh MAIDI sehingga DESSY PRAYUDYA FABELLA dan SOEGENG PRAWOTO khawatir apabila Permintaan MAIDI tidak dipenuhi maka permohonan izin tersebut diperlambat, </div><div><br /></div> <div>Maka DESSY PRAYUDIA FEBELLA hanya menyanggupi akan memberikan uang sebesar <span>Rp350.000.000,00</span> (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun ditolak oleh THARIQ MEGAH hingga akhirnya DESSY PRAYUDIA FEBELLA menyetujui menyerahkan uang sebesar <span>Rp600.000.000,00</span> (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya THARIQ MEGAH melaporkan hal tersebut kepada MAIDI dan disetujui oleh MAD dan meminta supaya uangnya nanti ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 17100014864615 atas nama SRI KAYATIN</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgojtWCWybrBzik2c7p6Keuzge33FTveK83qIujhxc0h0QL8CDs7tfM3XaNv-3u9-zT80xCaLRS8Vw5AjHtYjnXmQ_-V0heQPYcfKhyphenhyphenHh3qQSIeksakpXTiQiwwnqsY3nyfIxCMSB9x4zu1YOJpmljPjFHrKb8nGLBDxyPCUwIWc5gbl1O7R4AsTkjH9ms/s1280/IMG20260611143030_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgojtWCWybrBzik2c7p6Keuzge33FTveK83qIujhxc0h0QL8CDs7tfM3XaNv-3u9-zT80xCaLRS8Vw5AjHtYjnXmQ_-V0heQPYcfKhyphenhyphenHh3qQSIeksakpXTiQiwwnqsY3nyfIxCMSB9x4zu1YOJpmljPjFHrKb8nGLBDxyPCUwIWc5gbl1O7R4AsTkjH9ms/w640-h360/IMG20260611143030_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa pada tanggal 17 Juni 2025, DESSY PRAYUDYA FABELLA mentransfer uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jute rupiah ke rekening Bank Mandiri nomor 1710001486441 atas nama SRI KAYATIN dengan berita COR PT Hemas Buana Indonesia dan untuk kepentingan pemenuhan syarat formalitas pemberian dana CSR maka selanjutnya bertempat di TPA Winongo SRIKAYATIN (Direktur CV Mutiara Agung), DESSY PRAYUDIA FEBELLA, KAHONO PEKIK dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima CSR/TSP senilla Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh pihak PT Hemas Buana Indonesia kepada SRI KAYATIN</div><div><br /></div> <div>Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh SRI KAYATIN, pada tanggal 19 Jun 2025, sesuai arahan MAIDI, maka SRI KAYATIN menyerahkan sang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening BPD Jatim nomor 0051046111 an, CV SEKAR ARUM (milik Terdakwa) dan pemberian CEK oleh SRI KAYATIN kepada Terdakwa. BPD JATIM a.n. CV MUTIARA AGUNG dengan No. Cek E1144196 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</div><div><br /></div> <div><span style="color: red;"><b>2. EDY BACHRUN dan UMAR SAID</b></span> (perwakilan YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA Kota Madiun) memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</div><div><br /></div> <div>Bahwa pada awal April 2025, MAIDI memerintahkan SUDANDI (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD Kota Madiun) untuk melakukan penelusuran terkait status tanah yang berada di wilayah kampus Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) BHAKTI HUSADA MULIA (BHM) yang berlokasi di jalan taman Praja Kota Madiun, guna memastikan apakah tanah tersebut merupakan millik Pemerintah Kota Madiun karena pada saat MAIDI menjadi Sekretaris Daerah Kota Madiun mengetahui Pemerintah Kota Madiun pernah menerima pelepasan tanah yang berlokasi di wilayah kampus STIKES BHAKTI HUSADA MULIA tersebut. </div><div><br /></div> <div>Menindaklanjuti perintah MAIDI tersebut, SUDANDI memerintahkan RADEN RORO NIRMA WIDYASTUTY (Kasubbid Penatausahaan Aset BKAD Kota Madiun) untuk melakukan penelurusan dan pengecekan aset Barang Milik Daerah (BMD) Kota Madiun yang berlokasi di wilayah STIKES BHAKTI HUSADA MULIA namun ternyata tanah yang dimaksud tidak ditemukan dalam sistem e-BMD milik BKAD Kota Madiun</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_KNX2vXD_dNEd7mk2U65hxLLV7o3QEDOzNBaJ_0Hm9UI2Ldk-XHv5OtqqNAoa3eqRNjMaO4BaXpj6-BO0jGsz9L9JDk96PdEqYalpwTRqXiXjOdhEWehhBfg4a5DPbrrxzPNAQ-rWTs3iN7f8jZqupAP8OiCnfdogv8l-0yBHus5_JS9FiP3Lzw3CLvA/s1280/IMG20260611142536_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_KNX2vXD_dNEd7mk2U65hxLLV7o3QEDOzNBaJ_0Hm9UI2Ldk-XHv5OtqqNAoa3eqRNjMaO4BaXpj6-BO0jGsz9L9JDk96PdEqYalpwTRqXiXjOdhEWehhBfg4a5DPbrrxzPNAQ-rWTs3iN7f8jZqupAP8OiCnfdogv8l-0yBHus5_JS9FiP3Lzw3CLvA/s320/IMG20260611142536_01.jpg" width="320" /></a></div></div><div>Untuk mengklarifikasi hal tersebut, pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Kantor BKAD, dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan Yayasan Hakti Husada Mulia yang menaungi STIKES Bhakti Husada Mulia (BHM) antara lain EDY BACHRUN, UMAR SA dan HERU WIDIANTO. Dalam rapat tersebut pihak STIKES BHM mengkonfirmasi bahwa benar ada aset berupa jalan milik Pemerintah Kota Madiun seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang berada di dalam area STIKES BHM yang sebelumnya memang milik STIKES BHM namun sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Madiun untuk jalan tembus pada saat pengurusan balik nama dari Hak Milik atas nama IMAM SADIMIN menjadi HGB bersamaan pada saat pengurusan IMB pada tahuan 2005.</div><div><br /></div> <div>Pada saat itu pihak STIKES BHM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Kota Madiun untuk menyewa tanah tersebut atau tukar-guling dengan tanah milik STIKES BHM lainnya karena posisi tanah seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) tersebut berada ditengah-tengah area kampus yang memisahkan lahan kampus STIKES BHM menjadi menjadi dua bagian, sehingga apabila pihak STIKES BHM ingin membangun gedung kampus Universitas, maka tanah tersebut harus dikuasai atau disewa untuk dapat digunakan oleh STIKES BHM. Akan tetapi pihak Pemerintah Kota Madiun belum dapat memastikan dan akan dilakukan pembahasan lagi.</div><div><br /></div> <div>Bahwa tanggal 19 Mei 2025, dilaksanakan rapat pembahasan tanah STIKES BAHKTI HUSADA MULIA di Kantor BKAD yang dihadiri oleh UMAR SAID (Wakil Ketua Yayasan Bhakti Husada Mulia) dan dari perwakilan pihak BPN Kota Madiun yang menyampaikan bahwa terdapat bukti surat pelepasan tanah dari STIKES BHAKTI HUSADA MULIA kepada Pemerintah Kota Madiun. Pada saat itu UMAR SAID meminta agar tanah tersebut dapat dilakukan tukar-guling dengan tanah milik STIKES BHM yang lain namun SUDANDI menyampaikan bahwa yang bisa memutuskan hal tersebut adalah Walikota Madiun. </div><div><br /></div> <div>Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2025 atas perintah MAIDI, BKAD Kota Madiun memasang Plang Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun di atas tanah tersebut sehingga hal tersebut membuat keresahan baik di pihak Yayasan BHM maupun di lingkungan Kampus STIKES BHM karena khawatir bahwa tanah tersebut akan ditutup oleh Pemerintah Kota Madiun sehingga dari pihak Yayasan BHM sepakat untuk bertemu dengan pihak Pemerintah Kota Madiun untuk membicarakan terkait dengan tanah tersebut.</div><div><br /></div> <div>Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025 bertempat di Rumah Makan Pemuda Jalan Agus Salim Kota Madiun, pihak Yayasan BHM antara lain EDY BACHRUN, SUMARNI ICHSAN, UMAR SAID dan MUHAMMAD ALI FAUZI (Notaris) bertemu dengan SUMARNO dan RADEN RORO NIRMA WIDYASTUTY dan selanjutnya pihak Yayasan BHM menyampaikan penyampaian keresahan pemasangan plang di atas tersebut dan meminta agar pihak Yayasan BHM menyewa tanah tersebut.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoXKin1LEogIyZuKFxgSw32F2es286Gj14gf_Df0ePVB4kf-qMK3_alvcT-hvwadTeQM8nJQ5TIHDoZ3R9M67seYX_vRtpV8X8sRT9upbslwnAAdFVwXu1ghBWdOB0jzxn8K7XdKPOrRjAvmM_d4kTQWm0FWW_kZEDb4s3iOEz4MtFAJhjsPenNgdDtSo/s1280/IMG20260611143035_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoXKin1LEogIyZuKFxgSw32F2es286Gj14gf_Df0ePVB4kf-qMK3_alvcT-hvwadTeQM8nJQ5TIHDoZ3R9M67seYX_vRtpV8X8sRT9upbslwnAAdFVwXu1ghBWdOB0jzxn8K7XdKPOrRjAvmM_d4kTQWm0FWW_kZEDb4s3iOEz4MtFAJhjsPenNgdDtSo/w640-h360/IMG20260611143035_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Atas permintaan pihak Yayasan BHM tersebut, disepakati akan dilakukan sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Kota Madiun tersebut dengan perhitungan sewa-menyewa berdasarkan Perda retribusi senilai Rp1.000,00/m2 (seribu rupiah per meter persegi) dengan harga sewa sebesar Rp579.000/bulan (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu per bulan) atau sebesar Rp6.956.400/tahun (enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah per tahun) terhitung sejak tahun 2011.</div><div><br /></div> <div>Pada tanggal 8 Juli 2025, Yayasan BHM mengirimkan surat Nomor: 001/YBHM/U/VII/2025 perihal Permohonan Sewa Lahan Pemerintah Kota Madiun kepada Walikota Madiun yang ditandatangani oleh H. SUMARNI ICHSAN selaku Ketua Yayasan BHM. Terhadap surat Yayasan BHM tersebut, pada tanggal 18 Juli 2025 MAIDI mendisposisi kepada SUDANDI yang berbunyi: "Hadapkan Saya bersama team.." Dengan adanya disposisi tersebut maka pada tanggal 31 Juli 2025 SUDANDI membuat acara audiensi di TPA Winongo yang dihadiri oleh MAIDI, SUMARNO, SUDANDI dan perwakilan STIKES BHM dihadiri antara lain UMAR SAID dan EDY BACHRUN.</div><div><br /></div> <div>Dalam audiensi tersebut, MAIDI menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Madiun akan mengenakan sewa tanah ditarik mundur 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 kepada Yayasan BHM dan MAIDI juga meminta Yayasan /STIKES BHM memberikan CSR kepada Pemerintah Kota Madiun. Setelah audensi selesai, MAIDI menyampaikan kepada EDY BACHRUN bahwa nilai CSR yang diminta adalah sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</div><div><br /></div> <div>Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2025, SUDANDI meminta agar EDY BACHRUN dan NURMANI CAHYAWATI datang ke kantor BAKD Kota Madiun. Pada pertemuan tersebut, SUDANDI menyampaikan perihal permintaan uang untuk MAIDI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan "Bapak minta tiga ratus lima puluh juta." </div><div><br /></div> <div>Atas penyampaian tersebut, EDY BACHRUN menyampaikan, "Kita akan diskusikan dengan pengurus Yayasan". Setelah itu, EDY BACHRUN menyampaikan kepada seluruh pengurus Yayasan BHM perihal permintaan uang tersebut dan pengurus Yayasan BHM terpaksa menyetujui untuk memberikan dana CSR sebesar Rp350.0000.000,00 (tiga ratus lima pululh juta rupiah). </div><div><br /></div> <div>Oleh karena pihak Yayasan BHM meyakini bahwa Yayasan/STIKES Bhakti Husada Mulia merupakan badan hukum non profit yang tidak memiliki kewajiban CSR, namun jika tidak memberikan dana CSR, pengurus Yayasan BHM khawatir bahwa persoalan tanah yang dipasang plang tidak akan selesai dan khawatir akan dipersulit oleh pihak Pemerintah Kota Madiun jika Yayasan/STIKES Bhakti Husada Mulia akan mengajukan permohonan izin perubahan STIKES menjadi Universitas.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcmPxClvE_xkGVfeH5KIE6dQsED2gUEKm7EpYv82jeUD8iDiR5qupCiUpcoCwzchYebpN6HNlXpz6fbvJKeciKFCnVwkhXe2J7dnI0t3LM0sZGBV876XabU3QXjf8fu0r1Xlkpn_1rdeUmYAsodkhbrYL7TchlLc7Rx5wYw48qvgssIQVfLAIQekwoUBM/s1280/IMG20260611143053_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcmPxClvE_xkGVfeH5KIE6dQsED2gUEKm7EpYv82jeUD8iDiR5qupCiUpcoCwzchYebpN6HNlXpz6fbvJKeciKFCnVwkhXe2J7dnI0t3LM0sZGBV876XabU3QXjf8fu0r1Xlkpn_1rdeUmYAsodkhbrYL7TchlLc7Rx5wYw48qvgssIQVfLAIQekwoUBM/s320/IMG20260611143053_01.jpg" width="320" /></a></div></div><div>Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2025, RADEN RORO NIRMA WIDYASTUTY menghubungi UMAR SAID menyampaikan permintaan SUDANDI supaya pihak Yayasan BHM menemui SUDANDI untuk membicarakan mengenai CSR. Atas undangan tersebut maka, EDY BACHRUN, KUSWANTO dan NURMANI CAHYAWATI menemui SUDANDI di ruang kerjanya di kantor BKAD Kota Madiun, </div><div><br /></div> <div>Selanjutnya SUDANDI menanyakan kembali mengenai permintaan dana CSR sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Saat itu EDY BACHRUN menyampaikan bahwa setelah pihak Yayasan BHM membahas permintaan tersebut, pihak Yayasan BHM bersedia memberikan dana tersebut. Saat itu SUDANDI mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada MAIDI. Untuk itu EDY BACHRUN mengajukan permintaan kepada SUDANDI, agar Pemerintah Kota Madiun mengirimkan surat resmi terkait permintaan CSR kepada Yayasan BHM Madiun.</div><div><br /></div> <div>Pada tanggal 17 September 2025, MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO menghubungi dan bertemu dengan UMAR SAID di Kantor Bappelitbanda Kota Madiun. Selanjutnya. Pada Kesempatan tersebut, UMAR SAID menyampaikan bahwa pihak STIKES BHAKTI HUSADA akan menyiapkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk TSP Kota Madiun namun tidak mengetahui untuk pengadaan atau pembelian apa. </div><div><br /></div> <div>Bahwa atas informasi tersebut, kemudian MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO melaporkannya kepada MAIDI di TPA Winongo yang saat itu sedang bersama dengan SOEKO DWI HADIANTO dan HARRIS RAHMΜΑΝΤΟ (Kepala BKD Kota Maidun). Selanjutnya MAIDI memerintahkan agar dana sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari STIKES BHM tersebut diserahkan kepada Terdakwa.</div><div><br />Pada tanggal 20 November 2025, atas perintah MAIDI maka SOEKO DWI HARDIANTO selaku Sekretaris Daerah Kota Madiun menandatangani surat Nomor: 050/921/401.204/2025 perihal Usulan TSP/CSR yang ditujukan kepada Yayasan BHM. Atas surat tersebut maka pada tanggal 25 November 2025, pihak Yayasan BHM Madiun menyampaikan surat tanggapan Kepada Pemerintah Kota Madiun bahwa Yayasan mendukung kegiatan CSR tersebut, Surat Nomor: 001/YBHM/U/XI/2025 perihal Jawaban Usulan TSP/CSR yang ditandatangani oleh H. Sumarni Ichsan selaku Ketua Yayasan BHM Madiun yang ada intinya Yayasan BHM Madiun bersedia untuk memberikan TSP/CSR tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut namun belum ada ada realiasi pemberian uang sebagaimana permintaan MAIDI.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDOEcrs1GHBnSgvF358Lqcfs40_WMHW6oBZleTPP-uCVqUHqSotOhltzwnTBbg6MVT1qbuHPcZhCvB6RlLtnLub3XXtxxSNXXWzvGC3OHyjCe7oltQNF87VXEF0MN9AQpBXkLMm4dQHoq1BR6TENqhOcnfaWKz3WBGZwuHBjt5pTL3iNofWtfUwHLe-BM/s1280/IMG20260611143106_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDOEcrs1GHBnSgvF358Lqcfs40_WMHW6oBZleTPP-uCVqUHqSotOhltzwnTBbg6MVT1qbuHPcZhCvB6RlLtnLub3XXtxxSNXXWzvGC3OHyjCe7oltQNF87VXEF0MN9AQpBXkLMm4dQHoq1BR6TENqhOcnfaWKz3WBGZwuHBjt5pTL3iNofWtfUwHLe-BM/w640-h360/IMG20260611143106_01.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 24 Desember 2025, untuk pemberian uang maka MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO mempertemukan UMAR SAID dengan Terdakwa di Kantor Bapelitbangda Kota Madiun dan membicarakan teknis pemberian uang CSR sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sekaligus memberitahukan bahwa uang tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2026, Terdakwa menghubungi UMAR SAID lalu Terdakwa memberikan softcopy dokumen RAB pekerjaan pemasangan Paving di TPA Winongo dengan nilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seolah-olah pihak STIKES BHM akan bekerjasama dengan Terdakwa untuk pelaksanaan Program TSP di TPA Winongo.<br /><br /></div><div>Pada tanggal 9 Januari 2026, UMAR SAID meminta WAWAT FATMAWATI (Bendahara STIKES BHM) untuk menyetorkan uang sebesar Rp350.000.000,00 ke rekening Bank Jatim nomor 0051024427 atas nama CV SEKAR ARUM. Setelah Uang tersebut disetor, lalu UMAR SAID memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah dikirim dengan melampirkan bukti setoran pada Bank Jatim dengan nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Whatsapp</div><div><br /><span style="color: red;">3. PURWO HERMANTO</span> (Direktur PT HASTA BANGUN PERSADA) memberikan wang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</div><div><br />Bahwa PT HASTA BAGUN PERSADA yaitu Perusahaan Pengembang Perumahan Kota Madiun sejak pertengahan tahun 2023 dengan PURWO HERMANTO sebagai Direktur, telah mengajukan permohonan perizinan perumahan di Kota Madiun dan telah beberapa persyaratan sudah dipenuhi dan dikeluarkan oleh dinas terkait, namun izin perumahan belum terbit.</div><div><br />Bahwa pada bulan September 2025, PURWO HERMANTO mendatangi SUMARNO di kantor DPMPTSP Kota Madiun menanyakan perihal perizinan yang diajukan oleh PT HASTA BAGUN PERSADA belum terbit dan dijawab oleh SUMARNO bahwa agar dilunasi dulu CSR-nya. Selanjutnya pada bulan Oktober 2025, PURWO HERMANTO mendapatkan laporan dari FATCHUR (staff PT HASTA BAGUN PERSADA) bahwa terkait dengan permintaan dana CSR tersebut dirinya sudah mendapatkan petunjuk dari SUMARNO bahwa angka CSR yaitu senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan nanti pembayaran CSR tersebut agar diberikan kepada MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF25nDg_4lJpPimZeoHE-hZFYG_XnvTaTPLs0So0V1jLc6Ns0o1RC271ENnH4qdwRgfrCVh3d_YM3-vARojs5m0TTOkf6bj4I2gwrzS0y8UoHyC_n9ReRjdJWwaMNZbt4b6hw0WRRdk6Ab1HGw3sK74A9G75LW6ZS3q22ZPaR5b6TM87kv7xgaMDk0W5M/s1280/IMG20260611113635_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF25nDg_4lJpPimZeoHE-hZFYG_XnvTaTPLs0So0V1jLc6Ns0o1RC271ENnH4qdwRgfrCVh3d_YM3-vARojs5m0TTOkf6bj4I2gwrzS0y8UoHyC_n9ReRjdJWwaMNZbt4b6hw0WRRdk6Ab1HGw3sK74A9G75LW6ZS3q22ZPaR5b6TM87kv7xgaMDk0W5M/s320/IMG20260611113635_01.jpg" width="320" /></a></div>Pada saat mendapatkan laporan tersebut, PURWO HERMANTO maupun FATCHUR menjauh dan tidak pernah berhubungan lagi dengan SUMARNO, karena takut disuruh membayar CSR tersebut namun tetap saja SUMARNO terus-terusan menghubungi PURWO HERMANTO menagih kapan CSR dilunasi.</div><div><br />Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, PURWO HERMANTO menghadiri sosialisasi penyerahan fasum yang dilaksanakan di TPA Winongo. Pada saat itu MAIDI juga menyampaikan kepada para undangan bahwa "jika tidak mau berkontribusi ke Pemkot, maka tendang saja dan tidak usah usaha di Madiun". Setelah menghadiri undangan tersebut,</div><div><br /> Kemudian pada tanggal 2 Januari 2026 PURWO HERMANTO menyuruh FATCHUR untuk menemui SUMARNO untuk memohon agar uang CSR diserahkan setengah dahulu dan setengahnya lagi akan diserahkan setelah izin terbit namun SUMARNO tetap tidak mau dan tetap meminta agar dibayar seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana perintah MAIDI. Selanjutnya dari dari informasi FATCHUR tersebut,</div><div><br /> Skhimya PURWO HERMANTO terpaksa menyetujui untuk memberikan uang yang diminta Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Untuk membahas teknis pemberian uang tersebut, FATCHUR menemui MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO lalu MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO mempertemukan FATCHUR dengan Terdakwa sebagaimana perintah MAIDI</div><div><br />Bahwa pada tanggal 7 Januari 2026, FATCHUR melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa kepada PURWO HERMANTO dan menyatakan dirinya sudah bertemu dengan MAS KAHONO PEKIK dan disampaikan dana CSR agar diberikan kepada Terdakwa, setelah dana diberikan ke Terdakwa ROCHIM nanti akan diberikan RAB dan tanda terima, dan nanti akan diberikan draft surat penawaran CSR yang seolah-olah PT HASTA BANGUN memberikan CSR dan bukan diminta uang CSR.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpcc26PNkHC2bnqjCsJSODYR_RIqNJdWkAVRz5glqei0AHJU9upiB0DYa-PojWfbrJVntpQVgEQ7xKf1XQM8NEg5dhyYI17PiIvLSGrQhyphenhyphen1Hm0heOItHJAC7_mWbbZVVtx58S3KmbQWwdaBr01cwEB1XtjlQZE2Ih_RbjlXqWCO0nCwdySc7_mWf4FV7I/s1280/IMG20260611113412_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpcc26PNkHC2bnqjCsJSODYR_RIqNJdWkAVRz5glqei0AHJU9upiB0DYa-PojWfbrJVntpQVgEQ7xKf1XQM8NEg5dhyYI17PiIvLSGrQhyphenhyphen1Hm0heOItHJAC7_mWbbZVVtx58S3KmbQWwdaBr01cwEB1XtjlQZE2Ih_RbjlXqWCO0nCwdySc7_mWf4FV7I/s320/IMG20260611113412_01.jpg" width="320" /></a></div>Bahwa untuk memenuhi permintaan uang tersebut maka PURWO HERMANTO meminjam uang dari temannya yang bernama FATUR selaku Direktur PT SUNA DWI PERKASA sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh PURWO HERMANTO dalam bentuk cek bertanggal 12 Januari 2026, kemudian cek tersebut diserahkan oleh PURWO HERMANTO di salah satu jalan Kota Madiun melalui stafnya kepada Terdakwa Pada saat penyerahan cek tersebut, Terdakwa memberikan tanda terima dan juga RAB yang sudah disiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu kepada FUAD. Kemudian tanda terima dan RAB tersebut dibawa oleh FUAD dan diserahkan kepada PURWO HERMANTO.</div><div><br />Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh SOEGENG PRAWOTO (Komisaris PT HEMAS BUANA INDONESIA) dan DESSY PRAYUDYA FABELLA (Direktur Utama PT HEMAS BUANA INDONESIA), EDY BACHRUN dan UMAR SAID (perwakilan YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA/BHM Madiun), PURWO HERMANTO (pemilik PT HASTA BANGUN PERSADA), seluruhnya berjumlah Rp1.300.000.000  (satu miliar tiga ratus juta rupiah) adalah karena adanya paksaan Terdakwa dan MAIDI yaitu MAIDI selaku Walikota Madiun mewajibkan pihak-pihak yang sedang melakukan pengurusan perizinan di Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan uang kepada Terdakwa yang ditunjuk oleh MAIDI sebagai pelaksana pekerjaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di TPA Winongo</div><div><br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 8 (terkait kewajiban melaksanakan program TSP adalah perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf d (terkait dengan program TSP Kota Madiun secara langsung dalam bentuk uang seharusnya diberikan kepada masyarakat) dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 5 (terkait dengan Prosedur TSP) dan Pasal 6 (terkait cakupan perusahaan Pelaksana TSP).-</div><div><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div><br /><b>ATAU</b></div><div><b><br /></b>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 606 ayat (2) Juncto pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tim)</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor OTT KPK Di Kota Madiun: Maidi Selaku Walikota, dan Dua Rekannya Diadili Terkait Pemerasan dan Gratifikasi Rp10,3 Miliar, Salah Satu Terdakwa Ajukan Perlawanan

Dakwaan menyebutkan, uang sebesar Rp1,3 miliar diduga berasal dari hasil pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Rp9 ...

»