Skandal Korupsi Pemerasan Atau Gratifikasi di Dinas ESDM Jatim Rp.4, 091 Miliar: Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., MM Selaku Kadis Bersama Dua Anak Buahnya Diadili.

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEcGX33gcSWyVePHEtHrnrBxJMczRbuKfPhs4O_ydUDOTRv1GsdSzg1Ft8xVae28dEMJNS4uOdd9saGnH7zLnmbkfqazB3LNtoEtAE7ZdQOXY3tAnXKT4U7IaCS0GTUOD7siqnHbUpOOQH2ydiXVIynIEjUixGM8sk-PuA54uNrGqkB1-DmxK7ma95D0/s1280/IMG_20261015_042243.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEcGX33gcSWyVePHEtHrnrBxJMczRbuKfPhs4O_ydUDOTRv1GsdSzg1Ft8xVae28dEMJNS4uOdd9saGnH7zLnmbkfqazB3LNtoEtAE7ZdQOXY3tAnXKT4U7IaCS0GTUOD7siqnHbUpOOQH2ydiXVIynIEjUixGM8sk-PuA54uNrGqkB1-DmxK7ma95D0/w640-h360/IMG_20261015_042243.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">Apakah kasus perkara di Dinas ESDM Jawa Timur ini akan terang benderang atau ada yang tertutupi dengan meninggalnya salah seorang Tersangka : Oni Setiawan  selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM  pada September 2026? Lalu apakah uang hasil pungutan itu hanya masuk ke kantong Terdakwa atau mengalir ke pihak lain namun  tak terungkap? Bagaimana dengan Nurkholis mantan Kepala Dinas ESDM yang menjabat PJ Walikota Probolinggo yang diduga menerima uang Rp55 juta ?</span></b></div><div style="font-weight: bold; text-align: left;"><b><br /></b></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><div style="text-align: justify;">"Izin pertambangan seharusnya menjadi kunci untuk membuka kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, namun di tangan mereka, kunci itu berubah menjadi gembok emas yang hanya bisa dibuka dengan uang suap. Mereka mengubah birokrasi menjadi pasar gelap; setiap stempel persetujuan memiliki harga, dan setiap 'jalur cepat' adalah jalan pintas menuju penjara."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas menggambarkan situasi dan kondisi di Jawa Timur khususnya di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus menambah daftar kelam pejabat yang terseret dalam lingkaran hitam: Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini gelombang kejutan yang menerpa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini, badai korupsi datang dari sektor strategis penghasil devisa daerah: pertambangan. Tim JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Iwan Nuzuardhi, SH., MH, Eko Saputro, SH., MH dan Satya M.W., SH., MH, akhirnya menyeret <b>Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM</b> selaku Kepala Dinas ESDM Jatim sejak 2024 bersama dua anak buahnya, yaitu <b>Hermawan, ST</b> selaku Ketua Tim Kerja Sub-Substansi Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa, dan <b>Ertika Dinawati, ST., M.PSDM</b> selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 14 Oktober 2026) untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan atau menerima Gratifikasi atau Suap sejak tahun 2024 hingga 2026  yang totalnya sebesar Rp4.091.850.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz23mrRybALinn9AXOf8Vz6WAWQWjbjUFiJJQZzZqllvkZ9WpSV6atyPicg4d0t3qLND0CFZiUXKo2SMpDmN_9lo-6_vwoFLNH0hiejXsMC1e3Aq6dHHzV3FPtG9FOoW4rzbJ-j-K-x4C41Mv5-huy_9WcLQ1qsaZbceCSkS-4WS3wkQDIWMKLBPRg0sw/s4096/IMG_20261015_041131.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz23mrRybALinn9AXOf8Vz6WAWQWjbjUFiJJQZzZqllvkZ9WpSV6atyPicg4d0t3qLND0CFZiUXKo2SMpDmN_9lo-6_vwoFLNH0hiejXsMC1e3Aq6dHHzV3FPtG9FOoW4rzbJ-j-K-x4C41Mv5-huy_9WcLQ1qsaZbceCSkS-4WS3wkQDIWMKLBPRg0sw/w640-h360/IMG_20261015_041131.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara seorang tersangka, yakni Oni Setiawan ST selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur telah meninggal di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya pada September 2026, sehingga penuntutannya dihentikan bedasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) Nomor B-7011/M.5.10/Ft.1/09/2026 tanggal 18 September 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meninggalnya Tersangka Oni Setiawan ST menjadi pertanyaan besar, apakah disebabkan penyakit yang sudah lama atau meninggal karena ada dugaan tekanan dari beberapa pihak yang erat kaitannya dengan perkara yang sedang menjeratnya? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab, hitam putihnya kasus dugaan korupsi Pemerasan atau Gratifikasi atau Suap dilingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sedikit banyak ada ditangan Almarhum Oni Setiawan. Dan kasus seperti ini bulan kali pertama terjadi di Jawa Timur yang berujung pada kasus perkara hilang begitu saja, diantaranya kasus Korupsi P2SEM Pemprov Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang menggelitik adalah: apakah kasus dugaan korupsi Pemerasan atau Gratifikasi atau Suap dilingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur akan terungkap terang benderang atau ada yang tertutupi karena tidak ada lagi saksi atau terdakwa yang bernyanyi di ruang sidang tentang : kemana saja lembaran-lembaran rupiah itu mengalir? Sebab uang tidak mengalir kebawah melainkan dari bawah keatas, berbeda dengan air, yang selalu mengalir dari atas kebawah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah uang hasil pungutan itu hanya masuk ke kantong Terdakwa atau mengalir ke pihak lain namun  tak terungkap? Berani dan mampukah JPU untuk membuat kasus ini terang benderang yang lebih terang dari cahaya matahari atau....?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana saksi Dewi Kurniawati selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Pertambangan pada Bidang Pertambangan Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur sejak 29 Januari 2024 yang berhasil mengumpulkan uang  hasil Pungutan liar sebesar Rp1.645.000.000?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana pula dengan Nurkholis mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur  yang menjabat Pj. Walikota Probolinggo yang menerima uang sebesar Rp55 juta dari CV. Adhiwangsa Ciptadi?</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2K50eFqttgpO9dWirdmjJPExSd-jAXoLsEE5Snj_3fhDQHw5hbjm5VLp7ovXE40GwcwvIIViS_yrtZVxBVSuJ3vjTkemmuGQhmdMcJtaRVPtGCYqTqEa9NZtXPRk4D6Eek9CvJJon8tf7j_p5khs7DqJ7Zbjx9-eVxN5LT8X7ekoWRDYRFjKSUUBFrEU/s1280/IMG_20261015_042127.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2K50eFqttgpO9dWirdmjJPExSd-jAXoLsEE5Snj_3fhDQHw5hbjm5VLp7ovXE40GwcwvIIViS_yrtZVxBVSuJ3vjTkemmuGQhmdMcJtaRVPtGCYqTqEa9NZtXPRk4D6Eek9CvJJon8tf7j_p5khs7DqJ7Zbjx9-eVxN5LT8X7ekoWRDYRFjKSUUBFrEU/w640-h360/IMG_20261015_042127.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sebab dalam surat dakwaan JPU diuraikan: bahwa ketika terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sejak bulan September 2024 s.d bulan Maret 2026, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah Saksi ONI SETIAWAN, S.T. dan terkait proses persetujuan dokumen perizinan pertambangan dilakukan</div><div style="text-align: justify;">secara elektronik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun setelah Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT M.M. menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur memerintahkan untuk mekanisme penandatanganan dokumen perizinan berubah dari tanda tangan elektronik menjadi tanda tangan basah (manual), didalamnya termasuk terhadap perizinan WIUP dan Pertimbangan Teknis dalam tahapan penerbitan IUP Eksplorasi serta IUP Operasi Produksi;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian di dalam proses perizinan tersebut, Saksi ONI SETIAWAN, S.T. selaku Kepala Bidang Pertambangan mempunyai kewenangan dalam proses penerbitan dokumen perizinan pertambangan, termasuk terhadap Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi, dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi ONI SETIAWAN, S.T. menggunakan kewenangannya tersebut dengan tidak segera meneruskan proses penerbitan dokumen terhadap sejumlah permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Sehingga para pemohon datang atau menghubungi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan kelanjutan permohonannya, dan pada kesempatan tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi ONI SETIAWAN, S.T. meminta sejumlah uang kepada para pemohon agar proses penerbitan dokumen perizinannya diteruskan dan segera diterbitkan, dan apabila uang tersebut tidak diberikan, proses perizinannya akan diperlambat atau bahkan tidak diterbitkan, sehingga para pemohon terpaksa memberikan uang kepada Saksi ONI SETIAWAN, S.T.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam periode tersebut, terhadap sejumlah permohonan Izin Usaha Pertambangan, baik Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP Eksplorasi, maupun IUP Operasi Produksi yang telah memenuhi persyaratan, tetapi Saksi ONI SETIAWAN tidak segera meneruskan proses penerbitan dokumen Rekomendasi Teknis agar pemohon yang menanyakan proses permohonan yang diajukan kemudian datang atau menghubungi pihak Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, antara lain kepada Saksi ONI SETIAWAN dan/atau Saksi DEWI KURNIAWATI ;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcLnNZPIRcwq6rp5QxHVlupBdRSnP5gcBVqm7xj71DGVov4CMJh4mFQKf4ZrvRyQSZRZR0nPXcsDEnEdSHJJtOBWwX-Yx9Eehw8bQjqAsD3bI44XGLGxxlTlE47PG4CKkknvZnktvIuEio6aEuPge4eIWRq6giAVyXA4gRsKoaRE9afJNV-QZUkZQgSI/s1280/IMG_20261015_042206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcLnNZPIRcwq6rp5QxHVlupBdRSnP5gcBVqm7xj71DGVov4CMJh4mFQKf4ZrvRyQSZRZR0nPXcsDEnEdSHJJtOBWwX-Yx9Eehw8bQjqAsD3bI44XGLGxxlTlE47PG4CKkknvZnktvIuEio6aEuPge4eIWRq6giAVyXA4gRsKoaRE9afJNV-QZUkZQgSI/w640-h360/IMG_20261015_042206.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya saat para pemohon bertemu dengan Saksi ONI SETIAWAN maupun Saksi DEWI KURNIAWATI, Saksi ONI SETIAWAN baik secara langsung maupun melalui Saksi DEWI KURNIAWATI meminta sejumlah uang agar permohonan Izin Usaha Pertambangan yang diajukan segera diproses atau diterbitkan dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa para pemohon terpaksa memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Saksi ONI SETIAWAN karena apabila permintaan Saksi ONI SETIAWAN tidak dipenuhi oleh pemohon, maka izin yang diajukan tidak</div><div style="text-align: justify;">proses mengingat pemohon telah mengajukan permohonan lebih dari setahun sebelumnya;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selama Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sejak bulan September 2024 s.d. bulan Maret 2026, Saksi ONI SETIAWAN baik secara langsung maupun melalui Saksi DEWI KURNIAWATI bertemu dengan sejumlah para pemohon, baik secara langsung maupun melalui pihak yang mewakili perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Saksi ONI SETIAWAN menerima uang dari para pemohon berkaitan dengan percepatan proses penerbitan dokumen perizinan pertambangan, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M terhadap uang yang tidak mempunyai dasar pungutan resmi atas percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis sejumlah Rp.3.003.700.000 (tiga miliar tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) mengambil sebesar 50% dengan nilai sebesar Rp1.501.850.000 (satu miliar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan sisanya sebesar Rp1.501.850.000,- (satu miliar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi ONI SETIAWAN;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa cara Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M meminta hasil uang yang tidak mempunyai dasar pungutan resmi atas percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dilakukan secara bertahap dengan nilai setiap penyerahan antara Rp75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000  (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam</div><div style="text-align: justify;">paper bag, dengan cara antara lain sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwdukHckjL0Q1bPxxEqr6_aGDyH425ebVAcWwKvLPlF2ZMogCXwtNeoRa6KaDUde2MBSr_llxRlqVuiPWngsyCKH0xO4WH3G25iwuzcjY4Kgem0rFb4yHo7EXkz4U8BdtXZ8wBzYapTkq5wXO66RnpPBlDwuFeFagk0FPBLdtE3pezwEvAwzeOzqgyg4/s4096/IMG_20261015_042437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwdukHckjL0Q1bPxxEqr6_aGDyH425ebVAcWwKvLPlF2ZMogCXwtNeoRa6KaDUde2MBSr_llxRlqVuiPWngsyCKH0xO4WH3G25iwuzcjY4Kgem0rFb4yHo7EXkz4U8BdtXZ8wBzYapTkq5wXO66RnpPBlDwuFeFagk0FPBLdtE3pezwEvAwzeOzqgyg4/w640-h360/IMG_20261015_042437.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">a. Di parkiran Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali menyerahkan uang kepada Saksi AHMAD AFANDI selaku sopir Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M dengan mengatakan “mas ini untuk Pak Kadis, perintah Pak Kadis”, sesuai petunjuk Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M;</div><div style="text-align: justify;">b. Di parkiran Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan uang melalui Saksi RIAN ANDI SASMITA selaku sopir Saksi ONI SETIAWAN untuk diteruskan kepada Saksi AHMAD AFANDI, dengan pesan “mas ini nanti serahkan mas Andi atas perintah Pak Kadis”, sesuai petunjuk Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c. Di Rumah Makan Sederhana, Jalan Kombespol M. Duriat, Kota Surabaya, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, atas perintah Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M, menyerahkan uang kepada Saksi ANDI untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M, dengan mengatakan “ini mas titipan untuk Pak Kadis"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">d. Bertempat Di La’Society, Jalan H.R. Muhammad, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan uang kepada Saksi RIAN ANDI SASMITA untuk diteruskan kepada Saksi AHMAD AFANDI dan disimpan di dalam mobil Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M, dengan pesan “ini untuk Pak Kadis, sampaikan ke Saksi AHMAD AFANDI sopirnya untuk menyimpan ke dalam mobil Pak Kadis”, sesuai petunjuk Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M.; dan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">e. Di Parkiran Alfamart/Indomaret Asemrowo dengan cara memarkirkan mobil merk toyota fortuner milik Saksi ONI SETIAWAN dengan Plat Dinas Nomor : L 1473 ABD bersebelahan dengan mobil dinas fortuner Kepala Dinas ESDM Prov Jawa Timur yaitu Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. dengan Plat Dinas Nomor : L 1046 ZZH, kemudian saksi ONI SETIAWAN turun dari mobil dan menghampiri mobil dinas milik Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. tersebut lalu membuka pintu mobil dan menaruh sebuah tas ransel warna hitam kedalam mobil dinas milik Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu September 2024 sampai dengan Maret 2026, selain melakukan pungutan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Saksi ONI SETIAWAN, S.T. juga memerintahkan Saksi DEWI KURNIAWATI selaku Kepala Tim Kerja Pengusahaan Mineral dan Batubara untuk mengumpulkan</div><div style="text-align: justify;">uang dari para pemohon izin dengan alasan untuk mempercepat penerbitan Rekomendasi Teknik. Pengumpulan uang tersebut dilakukan tanpa dasar hukum sehingga merupakan pungutan liar,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M menerima laporan dari Saksi DEWI KURNIAWATI dikarenakan pada periode Agustus 13 2025 s.d. September 2025 dan periode akhir Oktober 2025 s.d. Desember 2025 Saksi ONI SETIAWAN sedang cuti untuk menjalankan operasi jantung dan dalam masa penyembuhan, sehingga atas uang pungutan liar sejumlah Rp2.385.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M dan Saksi DEWI KURNIAWATI</div><div style="text-align: justify;">membagi dengan persentase sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M mendapatkan pembagian sebesar 50% dari nilai total pungutan liar yang dipungut oleh Saksi DEWI KURNIWATI sebesar Rp.1.192.500.000 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah bagian yang seharusnya diterima Saksi ONI SETIAWAN, S.T., yang bersangkutan sedang sakit dan tidak masuk kerja senilai Rp.452.500.000 (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M mendapatkan sebesar Rp.1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi ONI SETIAWAN, S.T. hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.143.750.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya diterima sebesar 25% dari nilai total pungutan liar yang dipungut oleh </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi DEWI KURNIWATI sebesar sebesar Rp.596.250.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang bersangkutan sedang sakit dan tidak masuk kerja, dimana kemudian ditambah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang operasional Kepala Bidang Pertambangan selama periode Saksi ONI SETIAWAN sakit dan tidak masuk kerja;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi DEWI KURNIAWATI mendapatkan bagian sebesar 12,5% senilai Rp.298.125.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk operasional bidang pertambangan sebesar 12,5 % senilai Rp298.125.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQV-eXWxkID4J43rdyM4aX69_22dFyxu1RFTfPRFilG4TCFiwoLZlAglK1ezC0hwgPTNsPVcDPjUIZhMrLETrFdwDiB8ggdRssTQ0t6rwPqlYdrg6dMeK-PQLxpWklo-18W5ySzm6JJh8rqlI0zNXiEa1JclJt1xp3iEcFtOuH-qKW2oR8TyhYv_WFHF0/s4096/IMG_20261015_042334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQV-eXWxkID4J43rdyM4aX69_22dFyxu1RFTfPRFilG4TCFiwoLZlAglK1ezC0hwgPTNsPVcDPjUIZhMrLETrFdwDiB8ggdRssTQ0t6rwPqlYdrg6dMeK-PQLxpWklo-18W5ySzm6JJh8rqlI0zNXiEa1JclJt1xp3iEcFtOuH-qKW2oR8TyhYv_WFHF0/w640-h360/IMG_20261015_042334.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya permohonan IPAT dapat dilakukan oleh pelaku usaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan verifikasi teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam penerbitan IPAT yang hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Teknis sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya proses penerbitan IPAT dilanjutkan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pelaksanaan verifikasi teknis terhadap permohonan IPAT tersebut</div><div style="text-align: justify;">dilakukan oleh Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dengan alur secara garis besar sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemohon mengajukan permohonan IPAT melalui sistem OSS, selanjutnya berdasarkan daftar permohonan tersebut, KASI/KETUA TIM mendisposisikan setiap permohonan kepada verifikator yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat persyaratan yang belum lengkap, tidak sesuai, atau tidak benar,permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui aplikasi OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apabila persyaratan telah lengkap dan memenuhi ketentuan, verifikator melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek teknis permohonan,dan apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi sumur dan kesesuaian data teknis yang diajukan, termasuk konstruksi sumur dan hasil pumping test ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam melaksanakan proses tersebut, verifikator membuka aplikasi OSS dengan menggunakan akun masing-masing untuk melihat permohonan yang masuk, kemudian mencatat nomor permohonan dan.nama perusahaan ke dalam Google Spreadsheet sebagai daftar permohonan untuk dilakukan pemeriksaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah seluruh persyaratan dan aspek teknis permohonan selesai diverifikasi, verifikator menyusun kajian teknis yang memuat hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Rekomendasi Teknis. yang memuat kesimpulan mengenai dapat atau tidak dapatnya permohonan dilanjutkan dalam proses penerbitan IPAT;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Rekomendasi Teknis yang telah disusun oleh verifikator, diajukan kepada KASI/KETUA TIM untuk diperiksa dan diteruskan kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, setelah melalui pemeriksaan pada tingkat Kepala Bidang, Rekomendasi Teknis diajukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk ditandatangani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Rekomendasi Teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur selanjutnya dikembalikan melalui Bidang Geologi dan Air Tanah kepada verifikator untuk diberikan nomor melalui sistem persuratan internal, dibubuhi stempel, dipindai, dan diunggah ke dalam aplikasi OSS, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur dalam proses penerbitan IPAT;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbtld0dsQDfQ67U5HEnezF_bVvyS1HKGna_9FiwMfujY2vnaHmUraVsl_c_uWkODRt4dzw_KgdP0fWY31A7TcUUZpN3L4jsieIhyyyqZPWgm3Tcc7WGPY3xCBmytSzWuBAwzUsn-0dX-RUKy4WmezntCdwtPTvtTMp7VqC1Q9dk2e-gylQSAfmMcJTzqo/s4096/IMG_20261015_041131.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbtld0dsQDfQ67U5HEnezF_bVvyS1HKGna_9FiwMfujY2vnaHmUraVsl_c_uWkODRt4dzw_KgdP0fWY31A7TcUUZpN3L4jsieIhyyyqZPWgm3Tcc7WGPY3xCBmytSzWuBAwzUsn-0dX-RUKy4WmezntCdwtPTvtTMp7VqC1Q9dk2e-gylQSAfmMcJTzqo/w640-h360/IMG_20261015_041131.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap seluruh rangkaian verifikasi dan penerbitan Rekomendasi Teknis tersebut tidak terdapat biaya resmi yang harus dibayarkan oleh pemohon kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam kaitannya dengan pemberian Rekomendasi Teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam proses permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) yang diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), Terdakwa melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang yaitu para pemohon IPAT untuk memberikan sejumlah uang agar segera memperoleh Rekomendasi Teknis sebagai syarat untuk penerbitan IPAT;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setiap permohonan IPAT melalui OSS, didisposisi kepada verifikator guna dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan teknis, setelah verifikasi dan penyusunan kajian teknis selesai dilakukan, hasilnya disampaikan kepada Saksi HERMAWAN untuk diteruskan kepada Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, sebelum diajukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur guna memperoleh persetujuan dan penandatanganan Rekomendasi Teknis, dengan tugas tersebut, Saksi HERMAWAN mengetahui setiap tahapan proses permohonan IPAT sejak permohonan diterima hingga Rekomendasi Teknis diajukan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan dan penandatanganan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M mendapatkan laporan dari Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM. selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah adanya permintaan sejumlah uang kepada pemohon IPAT dalam rangka percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM terus dilanjutkan dan memerintahkan agar terhadap permohonan IPAT yang belum memberikan uang untuk percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis, agar proses permohonannya tidak dilanjutkan dulu sebelum pemohon memberikan sejumlah uang;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa cara Saksi HERMAWAN meminta uang kepada pemohon IPAT adalah dengan cara memerintahkan verifikator untuk mencatat permohonan dan nama perusahaan yang masuk, selanjutnya Saksi HERMAWAN memerintahkan verifikator untuk menghubungi pemohon, agar datang menemui Saksi HERMAWAN supaya permohonan penerbitan Rekomendasi Teknis untuk IPAT segera diterbitkan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap permohonan IPAT yang pemohonnya tidak datang memberikan sejumlah uang untuk percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis, maka Saksi HERMAWAN tidak meneruskan/ menunda pengajuan Rekomendasi Teknis untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas, kemudian apabila pemohon menghubungi Saksi HERMAWAN dan menanyakan tindak lanjut permohonan yang diajukan dan dalam kesempatan tersebut Saksi HERMAWAN kemudian meminta sejumlah uang kepada pemohon untuk kelancaran proses penerbitan rekomendasi teknis;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi HERMAWAN selain menerima langsung /tunai sejumlah uang untuk percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dari pemohon, terhadap pemohon yang tinggal diluar kota, Saksi HERMAWAN juga meminta pemohon untuk melakukan transfer ke rekening BCA Cabang Ahmad Yani Utara Malang Nomor 3312101120 atas nama HERMAWAN ;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPPFxX-auKg-lUq2Rl9Z0BvQyzmlCERIhsoDLuA_Vtn8Oe7mfhDCUFn65Im5Z1YSKNnaQycIDO3XnG1grgjN4UTf0vIiC0FB1d16zUqTeU5oVmGIFday27XUNOsC5Ui7layy2nOtotLgo0YL6QYZ7XdKkq-tcIJqpkU3VNBqCQdgE_MT8K8aH28NJa1E/s1280/IMG_20261015_042243.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPPFxX-auKg-lUq2Rl9Z0BvQyzmlCERIhsoDLuA_Vtn8Oe7mfhDCUFn65Im5Z1YSKNnaQycIDO3XnG1grgjN4UTf0vIiC0FB1d16zUqTeU5oVmGIFday27XUNOsC5Ui7layy2nOtotLgo0YL6QYZ7XdKkq-tcIJqpkU3VNBqCQdgE_MT8K8aH28NJa1E/w640-h360/IMG_20261015_042243.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa penerimaan uang dari pemohon IPAT untuk proses percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Periode bulan September 2024 sampai dengan April 2026 (Dr. Ir. ARISMUKIYONO, MT., M.M sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur), sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, M.T., M.M. selaku Kepala Dinas Energi dan  Sumber Daya Mineral, menerima sejumlah uang yang tidak mempunyai dasar  pungutan resmi dari Bidang Pertambangan atas percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis untuk penerbitan Surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Surat Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi, dan Surat Izin Usaha Pertambangan Tahap  Operasi Produksi,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa berdasarkan pembagian dan penggunaan uang hasil pungutan tersebut, dapat dilihat pembagian hasil pungutan dari para pemohon IPAT sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. setidaknya menerima uang sejumlah Rp.445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b. Saksi HERMAWAN, S.T. setidaknya menerima bagian sejumlah Rp75.500.000  (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tabel tersebut diatas, selain itu saksi Hermawan juga menerima uang sebesar Rp.154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari para pemohon IPAT yang tidak dibukukan dan tidak dilaporkan kepada saksi ERTIKA DINAWATI selaku Kabid Geologi dan Air tanah maupun kepada Kepala Dinas ESDM, sehingga jumlah uang yang dinikmati oleh saksi HERMAWAN, ST seluruhnya setidaknya sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c. Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM. setidaknya menerima uang sejumlah Rp172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Bahwa selain uang yang telah dicatat tersebut, terdapat uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari para pemohon IPAT dan tidak dibukukan dan hanya sebagian yang dilaporkan terdakwa kepada Kepala Dinas ESDM, dengan rincian sebagai</div><div style="text-align: justify;">berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Bahwa dari Saksi Ir. ARI BAYASI Konsultan Geobayashi pihak jasa pengeboran air tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di terima di Resto Joss Gandos Jemur Sari;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Uang apresiasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi NANTA dari PT. Bumi Mega Wisnu Kencana (PT.BMW, Jl. Arif Rahman Hakim No.1A Bojonegoro), yang diserahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor ESDM Provinsi Jawa 025 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Maret 2026 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Uang apresiasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. ADHIWANGSA CIPTADI di bulan April-Mei 2024 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, dan memberikan Kembali pada tanggal 17 Juni 2024 (moment Idul Adha tahun 2024) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibelikan sapi diantar ke Kantor Walikota Probolinggo karena Sdr. NURKHOLIS menjabat PJ Walikota Probolinggo;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Uang apresiasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT.TIRTA FRESHINDO JAYA PLAN di bulan Maret 2026 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dilaporkan kepada Sdr. ARIS MUKIYONO kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi IBNU ARIEF EFFENDI. Sehingga total uang yang diterima oleh Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM. seluruhnya setidaknya sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlqTxaEjc_fk8-7-AWCE1tEzPDomSVT5AX8agXo6dBEPp65VnXvNYAnEU-4NcKmsCEAuN8qpCnld7blrVeEoGVEGQ_uPJadx4OqMvYQ9i-CiywzneX-iHSUczdyek7tDBtvAlDStqWjKzgx1QY3nhPcMtOoxW6JfEFpmdtEOr5Zbe-SNgUR_erDIOa7_8/s4096/IMG_20261015_042334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlqTxaEjc_fk8-7-AWCE1tEzPDomSVT5AX8agXo6dBEPp65VnXvNYAnEU-4NcKmsCEAuN8qpCnld7blrVeEoGVEGQ_uPJadx4OqMvYQ9i-CiywzneX-iHSUczdyek7tDBtvAlDStqWjKzgx1QY3nhPcMtOoxW6JfEFpmdtEOr5Zbe-SNgUR_erDIOa7_8/w640-h360/IMG_20261015_042334.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kedudukan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang mempunyai kewenangan dan pengaruh dalam alur disposisi, evaluasi, pemeriksaan, persetujuan dan penerusan dokumen perizinan, termasuk dalam sejumlah peristiwa meminta uang secara langsung atau melalui bawahan, menerima laporan dan penyerahan uang, serta mengelola dan melakukan pembagian uang yang berasal dari para pemohon Izinan Usaha Pertambangan dan para pemohon</div><div style="text-align: justify;">Izin Pengusahaan Air Tanah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang￾Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>ATAU - KEDUA</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang￾Undang Hukum Pidana</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>KETIGA</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian</div><div style="text-align: justify;">Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat dakwaan itu dibacakan JPU terhadap Terdakwa Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM (dan  Terdakwa Hermawan, ST serta Terdakwa Ertika Dinawati, ST., M.PSDM, yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 14  Oktober 2026) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH bersama dua Hakim anggota: Alex Cahyono, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., M.Hum masing-masing Hakim Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara ketiga terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, diantaranya, Dr. Saiful Ma'arif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas dakwaan JPU tersebut, ketiga terdakwa maupun melalui Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing tidak ada yang melakukan perlawanan atau Eksepsi, sehingga agenda sidang sel kankernya adalah pembuktian yang menghadirkan sejumlah saksi, ahli dan alat bukti. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Pemerasan Atau Gratifikasi di Dinas ESDM Jatim Rp.4, 091 Miliar: Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., MM Selaku Kadis Bersama Dua Anak Buahnya Diadili.

Apakah kasus perkara di Dinas ESDM Jawa Timur ini akan terang benderang atau ada yang tertutupi dengan meninggalnya salah seorang Tersangka ...

»

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK di Tulungagung: Dari Keterangan Saksi Terungkap Adanya Aliran Uang Rp500 Juta Sebagai "Fee" Proyek Ke Bupati

<div class="separator"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw4Im8o5lEY6FGA4O0TkhjLgWnBeq4MCZtzxK5vvTSqx56Qyd78ex93E0gxrINMbCMAUFWteqsmTg40ok_huWm3eU5j6XDrHHFKxm4wyzwljHe8Jt6PAN0FIgHONk0LiB4lX5FHOYzoH8OSpmUGmDmyN4RmA8f8tD_GWj84t33yjgotBIcZyqiXHTa5pw/s1338/IMG_20261014_010900.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1338" data-original-width="824" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw4Im8o5lEY6FGA4O0TkhjLgWnBeq4MCZtzxK5vvTSqx56Qyd78ex93E0gxrINMbCMAUFWteqsmTg40ok_huWm3eU5j6XDrHHFKxm4wyzwljHe8Jt6PAN0FIgHONk0LiB4lX5FHOYzoH8OSpmUGmDmyN4RmA8f8tD_GWj84t33yjgotBIcZyqiXHTa5pw/w246-h400/IMG_20261014_010900.jpg" width="246" /></a></div><p style="text-align: justify;"><b style="font-size: x-large; text-align: justify;"><span><b><span>Semula Saksi </span></b><b><span><b><b><span><span>Tri Hadi Setyowati selaku Kabag </span></span></b></b></span></b><b><span><b><span>PBJ dan saksi Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida</span></b></span></b><b><span> mengaku bahwa uang sebesar Rp500 juta adalah Pinjaman, namun kemudian Kedua saksi mengakui dengan jelas dan tegas kepada Majelis Hakim bahwa uang tersebut sebagai bagian dari fee proyek atas pekerjaan proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang dikerjakan oleh Dwi Basuki. Lalu apakah KPK akan melakukan pengembangan dan menetapkan Dwi Basuki sebagai tersangka baru?</span></b></span></b></p><div style="text-align: left;"><b><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div></b><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi dengan terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 10 April 2026 kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK Andhi Ginanjar, Tri Handayani, Bayu Nurhadi, dan Febri Harianto ke muka persidangan  kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipidkor pada PN Surabaya, Rabu, 13 Oktober 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK adalah: <b><span>​1. Jopam tiknawandiranto </span></b><span>selaku staff Bagian Protokol Sekda,;</span><b><span> ​​2. Beni Ariasandi </span></b><span>selalu Kepala UPT Campur Darat Dinas PUPR</span><b><span>,; 3. </span></b><b><b><span><span>Johannes Bagus Kuncoro </span></span></b></b><span><span>selaku Kepala Bappeda,;</span></span><b><span><span> </span></span></b><b><span>​​4. Dwi Basuki </span></b><span>selaku Direktur  CV Nindya Krida, dan 5. </span><b><span>Tri Hadi Setyowati </span></b><span>selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa</span> (PBJ) Kabupaten Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi sebanyak 5 orang tersebut diatas berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jln. Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 13 Oktober 2026) dengan Ketua Hakim I Made Yulianda, S.H., M.H., bersama dua Hakim anggota  Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dan Lujianto, S.H., M.H masing-masing Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara Kedua terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya, diantaranya Suryono Pane, SH., MH., dkk.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwdNz6JUUnr_NhcvTLuC4sFVLTQzpYSZAYmi1qLoNj6mohMG-36lrsmvffHg0wKgHdlPO_HeaXMvPh8wUHhXIlb_IsqkXpN1tYrLqXeon_S2lGFnrHGYlZfeV_4HS7ztmQXmWCMt5nrqDwIdryuQ0rBXIGhJClULcSoUCAzB-KBRocGoFft2drOpSB9F4/s1280/IMG_20261014_010554.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwdNz6JUUnr_NhcvTLuC4sFVLTQzpYSZAYmi1qLoNj6mohMG-36lrsmvffHg0wKgHdlPO_HeaXMvPh8wUHhXIlb_IsqkXpN1tYrLqXeon_S2lGFnrHGYlZfeV_4HS7ztmQXmWCMt5nrqDwIdryuQ0rBXIGhJClULcSoUCAzB-KBRocGoFft2drOpSB9F4/w640-h360/IMG_20261014_010554.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Yang menarik pada persidangan kali ini adalah kehadiran saksi Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida. Sebab nama Dwi Basuki bukan kali pertama terseret dalam perkara Korupsi di Kabupaten Tulungagung, melainkan untuk yang ketiga kalinya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Pertama kali nama Dwi Basuki selaku Kontraktor di Kabupaten Tulungagung terseret dalam perkara Korupsi adalah pada tahun 2018, saat KPK melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Terpidana/Narapidana Syahri Mulyo (selaku Bupati Tulungagung). Dalam perkara ini, Dwi Basuki bersama puluhan Kontraktor yang tergabung dalam beberapa organisasi Pengusaha Konstruksi terlibat Pemberian fee sebesar 15 - 17,5% dari nilai anggaran proyek</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Yang kedua pada tahun 2023. Nama Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida kembali terseret dalam perkara Korupsi Penyimpangan Proyek Pekerjaan Jalan di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 (proyek masuk dalam daftar perkara Syahri Mulyo) yang merugikan negara Rp2,43 miliar, di mana Ia terlibat bersama mantan Narapidana Ari Kusumawati (Direktur PT Kya Graha). Fakta di persidangan menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara dalam kasus tersebut tidak hanya berasal dari Ari Kusumawati (Rp350 juta) melainkan juga melibatkan Dwi Basuki dan dua kontraktor lainnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun dalam perkara tersebut, Dwi Basuki hingga saat ini terselamatkan karena Kejaksaan Negeri Tulungagung berbaik hati dan karena tidak menyeretnya sebagai tersangka bersama dua rekannya sesama Kontraktor</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang ketiga tahun 2026. Nama Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida kembali terseret dalam perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikas dengan terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 10 April 2026 lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Dwi Basuki mengakui telah memberikan uang sebesar Rp500 juta yang dianggap sebagai bagian dari fee proyek kepada Bupati yaitu Terdakwa Gatut Sunu Wibowo melalui <b><span>Tri Hadi Setyowati </span></b><span>selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa</span> (PBJ) Kabupaten Tulungagung dan Dwi Hari Subagiyo Selaku Kepala Dinas PUPR Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara keterangan Tri Hadi Setyowati selaku Kabag PBJ mengakui telah menerima uang sebesar Rp500 juta dari Dwi Basuki melalui Ahmat Rifai Sodik Selaku Plt. Kabid  Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Saksi Tri Hadi Setyowati menjelaskan, pada sekira bulan Februari 2026, Dwi Hari Subagiyo menyampaikan kepada saksi (Tri Hadi Setyowati)terkait adanya permintaan uang oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati sebesar Rp500.000.000 untuk keperluan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Atas permintaan tersebut, Tri Hadi Setyowati meminta.Dwi Basuki, Direktur CV Nindya Krida melalui Ahmat Rifai Sodik  selaku Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung untuk menyediakan uang sejumlah Rp500.000.000,  dan Dwi Basuki pun menyanggupinya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-CJ6tl1KA9RQSO1nDLVeYXrdINIbX8pwLESw3GzRLePL3EXe6u4yTSZOBigVs0Y_EsoRDRjnc08UZHuyu8fNPhs30pLPhP1Q3JemNj41ALYmzzieDU61EKQG0LxE8TVjxSAZYctUAzo55xzj8m_EL1cCsdDlWiSU6W6CVIZ-ItH87pSHJfS5hLSg7yww/s1280/IMG20261013163824_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-CJ6tl1KA9RQSO1nDLVeYXrdINIbX8pwLESw3GzRLePL3EXe6u4yTSZOBigVs0Y_EsoRDRjnc08UZHuyu8fNPhs30pLPhP1Q3JemNj41ALYmzzieDU61EKQG0LxE8TVjxSAZYctUAzo55xzj8m_EL1cCsdDlWiSU6W6CVIZ-ItH87pSHJfS5hLSg7yww/w640-h360/IMG20261013163824_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada hari yang sama, Ahmat Rifai Sodik  datang ke Kantor Bagian PBJ Kabupaten Tulungagung sambil membawa uang sejumlah Rp500.000.000  yang diperoleh dari Dwi Basuki, lalu Ahmat Rifai Sodik  menyerahkannya kepada Tri Hadi Setyowati</div> <div style="text-align: justify;">Kemudian, saksi Tri Hadi Setyowati menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 kepada Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati melalui Gatut Suwarno</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Semula Dwi Basuki kekeh mengatakan bahwa uang sebesar Rp500 juta yang diserahkan kepada Tri Hadi Setyowati adalah pinjaman. Begitu juga dengan pengakuan Tri Hadi Setyowati yang mengatakan meminjam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kata "pinjam meminjam" dari keterangan saksi maupun terdakwa saat dipersidangan dalam perkara Korupsi bukanlah hal langka melainkan sudah hal biasa namun tak ada bukti apapun yang dapat diperlihatkan atau ditunjukkan kepada Majelis Hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">"Saudara bilang itu pinjam. Apakah ada bukti," tanya anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu,  SH., MH dan dijawab oleh saksi Dwi Basuki tidak ada</div><div style="text-align: justify;">"Tidak ada hanya dibibir aja," jawab Dwi Basuki enteng</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Hanya dibibir? Bagaimana kalau lain dibibir lain dihati," tanya anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu,  SH., MH yang disambut tawa dari pengunjung sidang. Namun Dwi Basuki tak menjawab</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dan akibat pengakuan saksi inilah yang membuat Majelis Hakim jeli dan mempertegas keterangan saksi. Setelah anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu,  SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH menanyakan kedua saksi, apakah uang sebesar Rp500 juta itu karena saksi Dwi Basuki mendapatkan pekerjaan? Bahkan Pertanyaannya itupun diulang sebanyak tiga kali oleh anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH dan kemudian dijawab oleh Saksi Tri Hadi Setyowati dan saksi Dwi Basuki "ya".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dan Tri Hadi Setyowati pun dengan jelas dan tegas bahwa uang sebesar Rp500 juta dari Dwi Basuki adalah bagian dari fee proyek yang dikerjakan oleh Dwi Basuki di Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dan 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apakah pemberian uang itu karena saudara mendapatkan pekerjaan?," tanya anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH sebayak tiga kali kepada saksi Dwi Basuki.</div><div style="text-align: justify;">"Ya," jawab saksi Besuki. Jawaban "Iya" terdengar dari mulut saksi Dwi Basuki lebih dari sekali</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang mengejutkan adalah keterangan saksi Tri Hadi Setyowati selaku Kabag PBJ yang mengakui adanya mahar sebesar Rp200 juta atas permintaan Bupati melalui Dwi Hari Subagiyo Selaku Kepala Dinas PUPR saat pelantikannya sebagai Kabag PBJ dan uang sebesar Rp200 juta diserahkan Tri Hadi Setyowati kepada Dwi Hari Subagiyo Selaku Kepala Dinas PUPR Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Saksi Tri Hadi Setyowati kemudian menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pengakuan Dwi Hari Subagiyo tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bupati melainkan dimasukkan kedalam anggaran kegiatan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, saksi Tri Hadi Setyowati dengan jujur mengakui bahwa Ia pernah menerima uang sebesar Rp30 juta dari salah seorang kontraktor untuk kegiatan Dinas. Dan uang itupun telah dikembalikan oleh saksi ke rekening penampungan milik KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Pengakuan <b>Tri Hadi Setyowati</b> selaku Kabag PBJ dan Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida terkait uang sebesar Rp500 juta tak jauh beda dengan keterangan saksi Ahmat Rifai Sodik selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR pada sidang sebelumnya yang menjelaskan, adanya permintaan uang sebesar Rp500 juta oleh terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati kepada seorang kontraktor di Tulungagung bernama Dwi Basuki, yang diduga sebagai <i>fee</i> proyek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan keterangan saksi <b>Ahmat Rifai Sodik</b> selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR dipersidanganengatakan, bahwa Ia menyoroti adanya penyimpangan dalam paket Penunjukan Langsung (PL) dan Non-PL di Dinas PUPR karena banyaknya vendor yang masuk tidak sesuai arahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengakuan saksi lainnya juga terungkap adanya pemberian uang kepada terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati. Dari keterangan <b>Saksi Jopam Tiknawandi Ranto</b> selaku Staf Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung mengakui telah memberikan uang sebesar Rp54.500.000 pada Bulan Maret 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung dan di Rumah Pribadi Terdakwa Gatut Sunu Wibowo di Kelurahan Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara saksi <b>Benny Ariasandi</b> selalu Kepala UPT Campur Darat Dinas PUPR Tulungagung memberikan uang sebesar Rp300</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sedangkan saksi <b>Johanes Bagus Kuncoro</b> selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengakui  memberikan uang sebesar Rp100.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari keterangan atau pengakuan saksi Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida kepada Majelis Hakim di muka persaingan menimbulkan pertanyaan: Sejauh mana keseriusan KPK dalam menangani kasus perkara ini sesuai fakta persidangan? Apakah KPK akan melakukan pengembangan dan menetapkan tersangka baru ? Lalu bagaimana dengan nasib Dwi Basuki dalam perkara ini yang telah memberikan fee proyek sebesar Rp500 juta?. (*)</div></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK di Tulungagung: Dari Keterangan Saksi Terungkap Adanya Aliran Uang Rp500 Juta Sebagai "Fee" Proyek Ke Bupati

Semula Saksi Tri Hadi Setyowati selaku Kabag PBJ dan saksi Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida mengaku bahwa uang sebesar Rp500 juta...

»

Surat "Cinta" Untuk Majelis Hakim : Dahlan Iskan dan Tokoh Masyarakat Madiun Berkirim Surat, Berharap Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun Mendapat Hukuman Ringan

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBHg_L2MFb8UtQpRhegXOCg6wwKw7C3a0KimyM4HKVEgJrkHDdX2bjUeICSfzCVXX2jAwFm9Fh2XPv4Eojc2skXqSOANbW-62un_gkelhAqAs4RqG0VfRedPSgYNcHcIO2hDVGbh3EWzV_or7DRWXR_SRtqym5ouxlizLbVscOdGTRUpg-i3YMiOf3fI8/s4160/IMG20261008101630.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBHg_L2MFb8UtQpRhegXOCg6wwKw7C3a0KimyM4HKVEgJrkHDdX2bjUeICSfzCVXX2jAwFm9Fh2XPv4Eojc2skXqSOANbW-62un_gkelhAqAs4RqG0VfRedPSgYNcHcIO2hDVGbh3EWzV_or7DRWXR_SRtqym5ouxlizLbVscOdGTRUpg-i3YMiOf3fI8/w640-h360/IMG20261008101630.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Petugas PTSP Pengadilan Tipidkor menerima Surat dari Utusan Dahlan Iskan </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">Begitu Berpengaruh kah Surat dari Dahlan Iskan dan Tokoh Masyarakat Madiun Dalam Putusan ? Atau Majelis Hakim Berpedoman Pada Fakta Persidangan Seperti Yang Diucapkan Ketua Majelis Hakim Diruang Sidang?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div> <div style="text-align: justify;">Ada aroma unik yang mengiringi jalannya persidangan dalam perkara korupsi Pemerasan Dana CSR dan Gratifikasi dengan terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kamis, 8 Oktober 2026, ruang PTSP Pengadilan tersebut tidak hanya menerima berkas perkara, melainkan sepucuk "surat cinta" yang sarat akan pesan politis dan sosial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat ini bukanlah surat biasa yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara korupsi pengurusan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Gratifikasi yang menjerat Maidi selaku Walikota Madiun yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026 silam ini kini memasuki fase krusial, di mana nasib para terdakwa berada di ujung tanduk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang membuat "surat cinta" ini begitu menyita perhatian publik Jawa Timur, bahkan nasional, sebab sosok di balik pengirimnya adalah <b>Dahlan Iskan</b> dan <b>Tokoh Masyarakat Kota Madiun</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kacamata hukum, surat ini dibungkus dengan istilah <i><b>Amicus Curiae</b></i>, pihak ketiga di luar pihak yang berperkara yang memberikan pendapat, analisis hukum, atau informasi tambahan kepada pengadilan untuk membantu Majelis Hakim memahami suatu kasus secara lebih komprehensif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara teori, ini adalah bentuk partisipasi publik. Namun dalam praktik perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah, <i><b>Amicus Curiae</b></i> sering kali dibaca oleh publik sebagai "tekanan halus" atau upaya melunakkan hati nurani Hakim lewat jalur opini publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Bayang-Bayang Raksasa dari Sang Tokoh Media</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Siapa Dahlan Iskan? Di Jawa Timur, dan umumnya di Indonesia, nama ini bukanlah masyarakat biasa. Ia adalah raksasa media, mantan Pemimpin Redaksi Harian <i>Jawa Pos</i> yang pernah menggetarkan peta pers nasional. Jejaknya merambah ke pucuk pimpinan BUMN sebagai Dirut PLN  pada tahun 2009, hingga menduduki kursi strategis sebagai Menteri BUMN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011, dan bahkan sempat menjajaki panggung tertinggi sebagai kandidat Calon Presiden.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, Dahlan Iskan sebagai pendiri dan pemilik media <i>Disway</i> (Dahlan Iskan Way), pengaruhnya terhadap opini publik di Jawa Timur masihlah absolut. Ketika Dahlan Iskan mengirimkan utusan untuk menyerahkan <i><b>Amicus Curiae</b></i> demi Walikota Madiun yang tengah duduk di kursi pesakitan, ini bukan sekadar suara warga. Ini adalah suara elit yang memiliki kekuatan untuk membingkai narasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak kalah menarik, surat ini juga membawa nama "Tokoh Masyarakat Kota Madiun". Meski tidak dirinci secara eksplisit berapa jumlah dan siapa saja tokoh yang menandatangani dukungan bagi terdakwa Maidi, label "masyarakat" ini memberikan lapisan legitimasi akar rumput. Seolah-olah, hukuman bagi terdakwa Maidi bukan hanya memukul seorang pejabat, tetapi melukai denyut nadi pembangunan dan harapan masyarakat Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Tuntutan Hukum dan Nasib Tiga Sahabat</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat "cinta" ini datang di tengah badai tuntutan Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maidi, sang Walikota, dituntut pidana penjara selama <b>7 tahun 2 bulan</b>, denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar <b>Rp8.005.384.790</b> subsider 5 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua sahabatnya yang turut terseret juga tak luput dari jerat hukum, yaitu <b>Thoriq Megah</b> selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun yang dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,008 miliar subsider 3 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara <b>Rochim Rudianto</b> selaku Direktur CV Sekar Arum dituntut 4 tahun 10 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara tanpa ada tuntutan membayar uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Bagi seorang kepala daerah, tuntutan 7 tahun lebih dan kewajiban mengembalikan hasil korupsinya adalah vonis mati secara politik. Maka, kedatangan <i><b>Amicus Curiae</b></i> dari Dahlan Iskan dan tokoh masyarakat bisa dibaca sebagai upaya "penyelamatan" terakhir sebelum palu diketuk oleh Majelis Hakim pada <b>Kamis, 22 Oktober 2026</b> mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Ujian Kemandirian: Antara Narasi Elit dan Fakta Persidangan</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Namun, pertanyaan besar yang kini menggantung di ruang sidang dan diskusi publik adalah: <b>Sebesar apa pengaruh surat dari Dahlan Iskan dan tokoh masyarakat ini terhadap vonis dari Majelis Hakim?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Apakah <i><b>Amicus Curiae</b></i> akan dibaca sebagai pertimbangan yuridis yang meringankan, misalnya dengan menyoroti jejak kinerja Maidi atau dampak sosial dari dana CSR yang dikorupsi? Ataukah surat ini hanya akan berakhir di tumpukan berkas administrasi, tak berdaya melawan fakta hukum yang ada?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jawaban atas pertanyaan ini seketika dijawab dengan tegas oleh Ketua Majelis Hakim, <b>Ratna Dianing, S.H., M.H.</b></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd74rjrEMoUM-uVlLre0DRt-5GKPAd7BUFbdM2a-9vHNnAPkoMlbO_il9qwhAhlpE0jGJCZqp2_AvgeYf-N9-YWoyLf63NyChZy5DuBOs1CYa5K01IrlZWAkMs-fhfenKq039RXQJIqG-IstS7b_ETwNk3o3QCxBBX0nBzMt0rzxcj4P0zx4SXOJe2hAA/s4160/IMG20261008101849.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd74rjrEMoUM-uVlLre0DRt-5GKPAd7BUFbdM2a-9vHNnAPkoMlbO_il9qwhAhlpE0jGJCZqp2_AvgeYf-N9-YWoyLf63NyChZy5DuBOs1CYa5K01IrlZWAkMs-fhfenKq039RXQJIqG-IstS7b_ETwNk3o3QCxBBX0nBzMt0rzxcj4P0zx4SXOJe2hAA/w640-h360/IMG20261008101849.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Petugas PTSP Pengadilan Tipidkor menerima Surat dari Utusan Tokoh Masyarakat Kota Madiun </span></td></tr></tbody></table>Di ruang sidang, Kamis, 8 Oktober 2026, Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing membangun sebuah "tembok besi" kemandirian peradilan. Dengan lantang dan tegas, ia menyatakan bahwa <b>Majelis Hakim tidak akan terpengaruh oleh apapun dari luar.</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><i style="font-style: italic;">"Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti,"</i> tegas Hakim Ratna Dianing sebelum menutup jalannya persidangan dan akan dilanjutkan pada Kamis, 22 Oktober 2026 dengan agenda putusan</div><div style="font-style: italic; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan Ketua Majelis ini adalah sebuah <i>warning</i> sekaligus tameng. Ia mengingatkan bahwa di ruang sidang Pengadilan Tipikor, tidak ada ruang untuk negosiasi atas nama popularitas, pengaruh media, atau tekanan massa terorganisir. Palu keadilan hanya tunduk pada bukti materiel yang ada di atas meja sidang, bukan pada tinta yang dituangkan dalam surat dukungan dari tokoh-tokoh besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Menanti Palu di Tanggal 22 Oktober</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi integritas Pengadilan Tipikor Surabaya. Di satu sisi, ada realitas sosiologis di mana pengaruh figur seperti Dahlan Iskan memiliki gravitasi yang kuat di masyarakat Jawa Timur. Di sisi lain, ada prinsip absolut <i>independent judiciary</i> yang digaungkan oleh Majelis Hakim Ratna Dianing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik kini menahan napas. Jika pada 22 Oktober 2026 nanti Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan dalih mempertimbangkan <i><b>Amicus Curiae</b></i><b>,</b> maka spekulasi bahwa "surat cinta" dari tokoh besar mampu menyetir palu Hakim akan menjadi konsumsi publik yang merusak kepercayaan pada institusi peradilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, jika Majelis Hakim tetap menjatuhkan vonis yang berbanding lurus dengan fakta persidangan dan tuntutan Jaksa, maka ini akan menjadi catatan emas bahwa di Indonesia, sekuat apapun bayang-bayang elit media dan tokoh masyarakat, ia tetap takluk di hadapan fakta hukum dan bukti-bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Surat "cinta" itu telah sampai di meja Majelis Hakim. Kini, biarkan fakta persidangan yang menjawabnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditulis oleh: Jentar S</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Surat "Cinta" Untuk Majelis Hakim : Dahlan Iskan dan Tokoh Masyarakat Madiun Berkirim Surat, Berharap Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun Mendapat Hukuman Ringan

Petugas PTSP Pengadilan Tipidkor menerima Surat dari Utusan Dahlan Iskan  Begitu Berpengaruh kah Surat dari Dahlan Iskan dan Tokoh Masyaraka...

»

Sidang Perkara Korupsi Korupsi OTT KPK di Tulungagung: Menguak Alokasi Jumbo Pokir DPRD Tulungagung di Balik Dana Talangan Pejabat

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJI3NHUXic4i-3bu8XNsMHqMQFLPbxBhufjqYjpc-9t8XjqRgc8M34_QI4kXD_O20tuLL9pMqVZJ8irD6oZGdkKH9BqMpakExff7FiwAlqZxr5I6-p0b7eH9M2KXoSveMfbln2SWR3c9fZJOQtPd1fbxzmOL6CQxGjWhG-g1Ow2h9mqMxVFCNj2VjVAI/s1280/IMG20261006175818_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJI3NHUXic4i-3bu8XNsMHqMQFLPbxBhufjqYjpc-9t8XjqRgc8M34_QI4kXD_O20tuLL9pMqVZJ8irD6oZGdkKH9BqMpakExff7FiwAlqZxr5I6-p0b7eH9M2KXoSveMfbln2SWR3c9fZJOQtPd1fbxzmOL6CQxGjWhG-g1Ow2h9mqMxVFCNj2VjVAI/w640-h360/IMG20261006175818_01.jpg" width="640" /></a><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara korupsi Pemerasan dan Gratifikas dua terdakwa: Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 10 April 2026. Dalam sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK, Selasa, 6 Oktober 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 5 orang saksi selaku pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dihadirkan JPU KPK Andhi Ginanjar, Tri Handayani, Bayu Nurhadi, dan Febri Harianto adalah: <b>1</b>. <b>Muhamad Ardian Candra</b>  selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,; <b>2</b>. <b>Mohammad Fahrizal</b> <b>Habib Yuwanto</b> selaku Kabid Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,; <b>3</b>. <b>Muhammad Makrus</b> <b>Mannan</b> selaku Kabag Kesra,; <b>4</b>. <b>Hartono</b> selaku Kasatpol PP dan <b>5. Reni Prasetiawati Ika Septiwulan</b> selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jln. Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa , 6 Oktober 2026) yang diketuai Hakim I Made Yulianda, S.H., M.H., bersama dua Hakim anggota:  Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dan Lujianto, S.H., M.H masing-masing Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara Kedua terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya, diantaranya Suryono Pane, S.H., M.H., dkk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengakuan para saksi dihadapan Majelis Hakim mengaku atas surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan ASN yang diminta oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo Selaku Bupati Tulungagung untuk ditangani oleh para saksi, dimana dalam surat tersebut sudah dibubuhi materai Rp 10.000 namun tanpa tanggal, bulan dan tahun dan akibat dari surat tersebut para saksi mengakui merasa tertekan dan tidak berani untuk menanyakan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Para saksi pun mengaku kepada Majelis Hakim, akibat dari Surat Peryataan pengunduran diri dari jabatan dan ASN yang sudah ditangani, ada permintaan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku Bupati melalui ajudannya, Terdakwa Dwi Yoga Ambal Ariski</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Konyolnya, pengakuan para saksi bahwa sejumlah uang yang diberikan kepada terdakwa selaku Bupati melalui Dwi Yoga Ambal Ariski bersumber dari uang pribadi tetapi ada juga dengan cara mengambil dari anggaran yang dikelola para saksi tanpa ada aturan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu pengakuan yang mengejutkan adalah dari saksi Makrus <b>Muhammad Makrus</b> <b>Mannan</b> selaku Kabag Kesra yang menjelaskan bahwa struktur dan pengelolaan anggaran di Bagian Kesra yang mencapai total sekitar Rp21 miliar. namun sebesar Rp19 miliar dialokasikan menjadi dana Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) anggota DPRD Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Menurut saksi, dampak dari anggaran riil untuk kegiatan operasional dinas menjadi sangat terbatas. Hal ini diungkapkan saksi menjawab pertanyaan JPU KPK yang juga terkait anggaran untuk kegiatan Safari Ramadhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Makrus mengakui bahwa anggaran untuk kegiatan yang digelar di 5 titik lokasi di Tulungagung  tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp10 juta per titik dengan menggunakan duit pribadinya terlebih dahulu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Dari 5 titik kegiatan Safari Ramadhan tersebut, anggaran untuk 2 titik kami serahkan langsung kepada Bupati (terdakwa), sedangkan anggaran untuk 3 titik sisanya kami salurkan langsung kepada para takmir masjid yang bersangkutan."</i>. (*)</div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Korupsi OTT KPK di Tulungagung: Menguak Alokasi Jumbo Pokir DPRD Tulungagung di Balik Dana Talangan Pejabat

BERITA KORUPSI .CO - Sidang lanjutan perkara korupsi Pemerasan dan Gratifikas dua terdakwa: Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ...

»

Sidang Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Tulungagung: Saksi Akui "Tertekan" Tanda Tangan Surat Pengunduran Diri Kosong

<p></p><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjir0eQi_-2M7XdRpNIIbhpzvgFHCwy74duJL073lxY9-BbvC9MPCrQzaDWPHYIxzpHvr3bKAPceTN6nE0NAHie2fUJnZv0xSVoUDgq70184bQAn_EJtVqCvHoiamco81XdhUVE77V8_iXRkC3Ug2SKJIHTDEEElnyo3SYr3d9MPv3Ll0cSPPWcwZr3q6M/s1280/IMG20260929115906_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjir0eQi_-2M7XdRpNIIbhpzvgFHCwy74duJL073lxY9-BbvC9MPCrQzaDWPHYIxzpHvr3bKAPceTN6nE0NAHie2fUJnZv0xSVoUDgq70184bQAn_EJtVqCvHoiamco81XdhUVE77V8_iXRkC3Ug2SKJIHTDEEElnyo3SYr3d9MPv3Ll0cSPPWcwZr3q6M/w640-h360/IMG20260929115906_01.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 24px;">Dari Jual Mobil hingga "Sunat" Anggaran: Jejak Setoran Pejabat ke Bupati Tulungagung Terungkap di Sidang. Dan Nama Kontraktor Dwi Basuki Untuk Ketiga Kalinya Dalam Tiga Skandal Korupsi Kembali Mencuat</span></b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 10 April 2026 yang menyeret Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 29 September 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jln. Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK Andhi Ginanjar, Tri Handayani, Bayu Nurhadi, dan Febri Harianto kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Yulianda, S.H., M.H., bersama dua Hakim anggota  Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dan Lujianto, S.H., M.H masing-masing Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara Kedua terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya, Suryono Pane, S.H., M.H., dkk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Dua Klaster Saksi dan Modus Surat Peryataan Pengunduran Diri</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kesembilan saksi yang dihadirkan dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari tujuh saksi, yakni:</div><div style="text-align: justify;">1. ​<b>Agus Sulistiono</b> selaku Sekretaris Dinas Perkim sekaligus Plt. Kepala Dinas Perkim,; 2. <b>Gatot Suwarno</b> selaku Plt. Kabid, saat ini menjabat sebagai Kasi di Dinas Pendidikan, yang juga disebut orang kepercayaan Bupati,; 3. <b>Suko Winarno</b> selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung,; 4. <b>Agus Prijanto Utomo</b> selaku Kepala Bakesbangpol Tulungagung,; 5. <b>Dwi Hari Subagyo</b> selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung,; 6. <b>Yulius Rahma</b> selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung) dan 7. <b>Ahmat Rifai Sodik</b> selaku Kabid Dinas PUPR</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara klaster kedua yang terdiri dari <b>Hari Setiawan</b> selaku Bendahara Pembantu Kabag Umum Setda dan <b>Eko Hery Susanto</b> (Mantan Kabag Umum Setda, kini menjabat sebagai Camat Kedungwaru, pemeriksaan keterangannya ditunda ke agenda sidang berikutnya pada Jumat (2 Oktober 2026) karena keterbatasan waktu.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyz9qsVitk3wfE_EHMKcfzXDQQw7nbR4F1oUBE1sGP3gTFfFJAMOV1X_iBC0E6nJRkL4LLSOaHIvc1Yl8r9C21PFfHC7T-zGSLZpWln6ffJgi4y8i5Vp7vAiKbHTFa4k3m8Bruyvii_cYGcqjXWfvqXVtI_cETu8FO1qTCkP6DiGROpVacR-uhWOwo48I/s1280/IMG20260929155016_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyz9qsVitk3wfE_EHMKcfzXDQQw7nbR4F1oUBE1sGP3gTFfFJAMOV1X_iBC0E6nJRkL4LLSOaHIvc1Yl8r9C21PFfHC7T-zGSLZpWln6ffJgi4y8i5Vp7vAiKbHTFa4k3m8Bruyvii_cYGcqjXWfvqXVtI_cETu8FO1qTCkP6DiGROpVacR-uhWOwo48I/w640-h360/IMG20260929155016_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari keterangan para saksi di klaster pertama, terungkap modus operandi yang diduga dilakukan terdakwa Gatut Sunu Wibowo. Beberapa saksi mengaku pernah diminta menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan ASN beberapa hari setelah pelantikan. Surat tersebut telah dibubuhi materai Rp10.000, namun dibiarkan kosong tanpa tanggal, bulan, dan tahun, yang kemudian diserahkan oleh terdakwa Dwi Yoga kepada para saksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Para saksi mengakui menandatangani dokumen tersebut karena merasa terpaksa dan tertekan, serta tidak berani bertanya lebih lanjut mengenai maksud dan tujuannya, padahal fakta integritas sejatinya telah ditandatangani saat pelantikan berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Aliran Dana dan Dugaan Manipulasi Anggaran</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Usai penandatanganan surat tersebut, terdakwa Gatut Sunu Wibowo diduga meminta sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi Agus Prijanto Utomo selaku Kepala Bakesbangpol mengaku menyerahkan total Rp425 juta. Dana tersebut sebagian berasal dari hasil penjualan mobil pribadinya pada tahun 2026, dan sebagian lagi dari sisa anggaran kegiatan yang dicairkan oleh bendahara bernama Nurul serta dari sumber lain. Keterangan ini memunculkan dugaan adanya "sunat" anggaran di Bakesbangpol untuk memenuhi permintaan sang Bupati, yang berpotensi ditutupi dengan rekayasa kegiatan fiktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pola serupa diungkapkan juga oleh saksi Suko Winarno selaku Kepala Bapenda. Ia mengakui adanya penambahan anggaran sebesar Rp200 juta, di mana terdakwa Gatut Sunu Wibowo meminta 50% dari nilai penambahan tersebut melalui ajudannya. Suko mengaku hanya menyerahkan Rp50 juta dari uang pribadinya, namun uang pribadinya tersebut diganti dengan mengambil dari pos anggaran perjalanan dinas, yang memunculkan pertanyaan serius terkait pertanggungjawaban APBD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Permintaan </span></span></b><b><i><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Fee</span></span></i></b><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;"> Proyek dan Jejak Kontraktor Bermasalah</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;"><br /></span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Saksi Gatot Suwarno mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Gatut Sunu Wibowo pada April 2026. Uang tersebut diambil dari seseorang bernama "Hendra" atas perintah Bupati. Saksi mengaku tidak mengetahui nominal pastinya saat penyerahan, dan baru mengetahui jumlah detailnya setelah peristiwa OTT terjadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, saksi Agus Sulistiono selaku Plt. Kepala Dinas Perkim menjelaskan adanya pertemuan dengan para kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) untuk membahas kesanggupan mengumpulkan uang. Terdakwa Gatut Sunu Wibowo melalui Terdakwa Dwi Yoga Ambal Ariski diduga meminta <i>fee</i> proyek sebesar 10% dari nilai proyek sekitar Rp3 miliar (Rp300 juta), meski permintaan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifNJo0OaNNfswRKLZuktlsjvlP6aeICEsGrbhycp5gZHuScjzcyrHLOJF1ZU1sGW7MzLJaN2MJ9a5GfAexIqK8kNrn12nGSwZuP8wbyMb1ZzteMrN4qKsSJD_ElqpQ-EWgnctF-SI2AUj6EclkojY3LZUE97deC_gNiW6f3I3boeWxLSCDnPc9fD0ywdY/s4160/IMG20260929145149_BURST000_COVER.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="2336" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifNJo0OaNNfswRKLZuktlsjvlP6aeICEsGrbhycp5gZHuScjzcyrHLOJF1ZU1sGW7MzLJaN2MJ9a5GfAexIqK8kNrn12nGSwZuP8wbyMb1ZzteMrN4qKsSJD_ElqpQ-EWgnctF-SI2AUj6EclkojY3LZUE97deC_gNiW6f3I3boeWxLSCDnPc9fD0ywdY/w360-h640/IMG20260929145149_BURST000_COVER.jpg" width="360" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Saksi Ahmat Rifai Sodik selaku Kabid Dinas PUPR juga menyoroti adanya penyimpangan dalam paket Penunjukan Langsung (PL) dan Non-PL di Dinas tersebut karena banyaknya vendor yang masuk tidak sesuai arahan. Lebih jauh, saksi ini mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp500 juta oleh terdakwa kepada seorang kontraktor di Tulungagung bernama Dwi Basuki, yang diduga sebagai <i>fee</i> proyek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan catatan publik, Dwi Basuki diketahui selaku Direktur CV Nindya Krida, namanya pernah terseret dalam dua skandal korupsi sebelumnya. <b>Pertama</b>, dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang di OTT KPK pada tahun 2018, di mana Dwi Basuki dan puluhan kontraktor lain diduga terlibat pemberian <i>fee</i> proyek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><b>Kedua</b>, dalam kasus penyimpangan proyek pekerjaan jalan APBD Kabupaten Tulungagung 2018 yang merugikan negara Rp2,43 miliar, di mana ia diduga terlibat bersama mantan narapidana Ari Kusumawati (Direktur PT Kya Graha). Fakta di persidangan sebelumnya menyebutkan pengembalian kerugian negara dalam kasus tersebut tidak hanya berasal dari Ari Kusumawati (Rp350 juta) melainkan juga melibatkan Dwi Basuki dan pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, publik menanti apakah penegakan hukum dalam kasus yang menyeret Gatut Sunu Wibowo ini akan berjalan lebih tegas dan transparan dibandingkan kasus-kasus serupa di masa lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan Saksi <b>Yulius Rahma</b> selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung juga mengatakan merasa tertekan dan terintimidasi dengan surat pengunduran diri dari jabatan dan ASN yang terpaksa ditandatanganinya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Yulius Rahma</b> menjelaskan, sebelum dilantik menjadi Kabag Umum, Ia sempat dua kali mengajukan penolakan dengan alasan tidak nyaman. Namun apa dikata, jabatan Kabag Umum Sekda Tulungagung pun tetap diterimanya</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut <b>Yulius Rahma</b> , beberapa hari setelah pelantikannya sebagai Kabag Umum, Ia dipanggil oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan ASN . </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan dengan terpaksa, surat tersebut pun tetap ditangani tanpa berani memprotes atau menanyakan tentang maksud dan tujuannya, sementara fakta integritas sudah ditandatanganinya pada saat pelantikan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Ia juga mengakui, beberapa hari setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut, Ia disodori sebuah catatan pengeluaran Bupati oleh Dwi Yoga Ambal Ariski dan diminta agar diganti oleh saksi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari catatan tersebut, ada beberapa barang mewah, biaya berobat, pembelian parcel lebaran untuk keluarga Terdakwa Gatut Sunu Wibowo serta pengeluaran lainnya yang totalnya sebesar Rp1, 4 miliar</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBT8wGkwp_H32IDhHMvs83nipcyQSh75OTuuExchcyHmYuMROBD_FdrLWXrQ_PM9RparuDQ6flW-0F7mvwYg7hjp973OFdnuHdew9uW_017gazELDT_q-Bfp0kaYwkww62jZhS5V4vWOlWg-3At1Mtn6_VMchvBpQl8uIymU3h1aIH8i_aptkyUY8xQAY/s1280/IMG20260929115914_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBT8wGkwp_H32IDhHMvs83nipcyQSh75OTuuExchcyHmYuMROBD_FdrLWXrQ_PM9RparuDQ6flW-0F7mvwYg7hjp973OFdnuHdew9uW_017gazELDT_q-Bfp0kaYwkww62jZhS5V4vWOlWg-3At1Mtn6_VMchvBpQl8uIymU3h1aIH8i_aptkyUY8xQAY/w640-h360/IMG20260929115914_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari keterangan saksi-saksi yang terungkap persidangan, timbul beberapa pertanyaan;</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa para pejabat setingkat Kepala Dinas dan Kabag bersedia menandatangani surat pengunduran diri kosong bermaterai? Apakah ini menunjukkan adanya budaya "takut" yang sistemik di birokrasi Pemkab Tulungagung, atau ada jaminan imbalan tertentu yang dijanjikan oleh Bupati?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.</b> <b>Terkait Manipulasi Anggaran:</b></div><div style="text-align: justify;">Kesaksian Agus Prijanto Utomo dan Suko Winarno mengindikasikan adanya penggunaan uang pribadi dan "sunat" anggaran untuk memenuhi permintaan atasan. Bagaimana mekanisme pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK) selama ini sehingga manipulasi anggaran untuk kegiatan fiktif atau pengalihan pos perjalanan dinas bisa terjadi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Terkait Jejak Kontraktor Dwi Basuki</b> yang namanya terseret Sebanyak tiga kali dalam skandal Korupsi, apakah hukum mampu menyentuhnya? Atau apakah ada evaluasi hitam-putih (blacklist) vendor yang diabaikan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>4. Terkait Pembuktian Hukum:</b></div></b><div style="text-align: justify;">Dengan adanya pengakuan saksi bahwa mereka menyerahkan uang dari "sisa anggaran" atau "uang pribadi" karena tertekan, bagaimana strategi JPU KPK dalam membuktikan <i>mens rea</i> (niat jahat) dan aliran dana (<i>follow the money</i>) yang secara langsung menghubungkan uang tersebut hingga ke rekening atau penguasaan terdakwa Gatut Sunu Wibowo maupun melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski agar tidak hanya berhenti di tingkat "pengakuan lisan"? (Jentar)</div></div> <p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Tulungagung: Saksi Akui "Tertekan" Tanda Tangan Surat Pengunduran Diri Kosong

Dari Jual Mobil hingga "Sunat" Anggaran: Jejak Setoran Pejabat ke Bupati Tulungagung Terungkap di Sidang. Dan Nama Kontraktor Dwi ...

»

Skandal Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Kabupaten Magetan Rp4,792 M: Tiga Anggota Dewan dan Tiga Pendamping Diadili

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtc7nhbareQ6UYBZ961iuevbumnMfUrmQtjMGzL6iXpD8PQLWKAaTed9spQsWSmqp7PeNsY8UYmMGPTXZOwhItzJLvoCAVRgkbXea3BnGG3WNvQAMn427mKQ7amAg9IY_7Ay0S3wwZISZ1SDHuR57ZJyxxPOmvtInVG0lfCQMBJCa-Mm9xk-_A8a-gRsk/s1280/IMG20261001140418_01.jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtc7nhbareQ6UYBZ961iuevbumnMfUrmQtjMGzL6iXpD8PQLWKAaTed9spQsWSmqp7PeNsY8UYmMGPTXZOwhItzJLvoCAVRgkbXea3BnGG3WNvQAMn427mKQ7amAg9IY_7Ay0S3wwZISZ1SDHuR57ZJyxxPOmvtInVG0lfCQMBJCa-Mm9xk-_A8a-gRsk/w640-h360/IMG20261001140418_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;">Mengapa Kasi Pidum Menjadi JPU Utama dalam surat Dakwaan dan mengapa JPU Enggan Menjelaskan Perkara Korupsi Hibah Pokir DPRD Kabupaten Magetan? Apakah Tiga Terdakwa selaku anggota DPRD Magetan periode 2019-2024 mengelola/menyalurkan langsung dana hibah Pokir miliknya ke Masing-masing Pokmas selaku penerima? Atau menerima hasil Pemotongan? Lalu bagaimana sistem pengawasan oleh eksekutif? Atau ada yang ditutupi dalam perkara ini?</span></span></b></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menjadi panggung bagi pembuktian integritas wakil rakyat. Kamis, 2 Oktober 2026, enam tersangka yang terdiri dari tiga anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan tiga Tenaga Pendamping Dewan (TPD) diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi "pemotongan" dana hibah Pokir (pokok-pokok) pikiran yang bersumber dari APBD kabupaten Magetan tahun 2020-2024 yang disebut merugikan keuangan negara yang totalnya sebesar <b>Rp4.792.529.166</b> sesuai hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE03.03/SR-561/PW13/5.1/2026 tanggal 14 Agustus 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun, di balik kasus yang menyeret para terdakwa ini, muncul sejumlah anomali dan pertanyaan besar yang membayangi transparansi proses hukum ditangan Jaksa Penuntut Umum Kejari Magetan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Nama</b> <b><span>Terdakwa dan Rincian Kerugian Negara</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Magetan, Panter Rivas Sinambela, S.H., M.H, dkk membagi dakwaan berdasarkan peran dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing ketiga terdakwa selaku anggota dewan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Suratno dengan nomor perkara: 105/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby</b>, didakwa telah mengungkapkan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.181.200.000</li><li><b>Juli Martana dengan nomor Perkara : 107/Pid.Sus-PK/2026/PN Sby</b>, didakwa telah mengungkapkan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.451.279.166,67</li><li><b>Jamaludin Malik, dengan nomor perkara :  110/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby</b><span style="color: #f02c1f;">,</span> didakwa telah mengungkapkan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.160.050.000</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga Tenaga Pendamping Dewan (TPD) yaitu :</div> <div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Andhik Nurwijayanto dengan nomor Perkara : 109/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby,</b></li><li><b>Suroto Bin Sinung nomor perkara 106/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby</b>. <b>Andhik Nurwijayanto</b> dan <b>Suroto Bin Sinung</b> didakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan <b>Suratno</b> selaku Ketua DPRD dan <b>Juli Martana</b> selaku anggota DPRD</li><li><b>Thahiru Hartono</b> <b>alias Irul dengan nomor perkara : 108/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby,</b> didakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan <b>Jamaludin Malik</b> selaku anggota DPRD,</li></ol></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span>Dakwaan Pemerasan: Tamparan Keras bagi Wakil Rakyat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1pU_bJ53jb0Sc2yqmR4ULjvr3NO-WU7O2n0hwLXCgt80RXqu89R-iXUgZYzjlcXHgCMomBqiJOrRU_7kb1LUYkDmDft_bwZQhK5KNJRwE5YlWQqocqF8DBDAfww3KuAD8ntWKmdSthcLQkAJ9fg3WIo1EdUYGCF7FxROOkQgyebY_A4dgucgvmRmRDn8/s4160/IMG20261001132447.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1pU_bJ53jb0Sc2yqmR4ULjvr3NO-WU7O2n0hwLXCgt80RXqu89R-iXUgZYzjlcXHgCMomBqiJOrRU_7kb1LUYkDmDft_bwZQhK5KNJRwE5YlWQqocqF8DBDAfww3KuAD8ntWKmdSthcLQkAJ9fg3WIo1EdUYGCF7FxROOkQgyebY_A4dgucgvmRmRDn8/w640-h360/IMG20261001132447.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Yang menjadi sorotan tajam publik adalah pasal yang didakwakan. Dalam dakwaan JPU   menjerat para terdakwa dengan menggunakan <b>Pasal 12 huruf e UU </b> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang <i>Pemerasan oleh Pejabat</i>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dakwaan ini mengindikasikan bahwa para anggota dewan diduga menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memaksa Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima hibah Pokir agar menyerahkan sebagian dananya. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan tindakan <i>premanisme</i> berkedok legislasi yang mencekik masyarakat akar rumput. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dakwaan ini juga telah disesuaikan dengan transisi hukum baru, yakni jo. Pasal 20 huruf b UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta dakwaan Subsidiar dan Alternatif terkait perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span>Tembok Kebuntuan dan Anomali Penanganan Perkara</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Meski enam orang tersangka telah diseret ke Pengadilan Tipidkor untuk diadili sebagai Terdakwa dan didudukkan di kursi pesakitan, publik dan awak media justru dihadapkan pada "tembok kebuntuan" informasi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Magetan seolah enggan membuka secara detail bagaimana <i>modus operandi</i> pemotongan dilakukan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anomali paling mencolok adalah tercantumnya <b>Kasi Pidum</b> sebagai JPU Utama dalam perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara miliaran rupiah dan unsur pemerasan pejabat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Secara norma dan keahlian, apakah penanganan perkara korupsi adalah ranah Kasi Pidum (Pidana Umum) atau <b>Kasi Pidsus (Pidana Khusus)</b>? Mengapa Kejari Magetan menggunakan personel Pidum? Apakah ini indikasi kekosongan personel di sektor Pidsus, atau ada upaya untuk "menormalisasi" perkara korupsi ini seolah-olah hanya tindak pidana umum biasa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, ketidakhadiran penjelasan mengenai alur dana memicu spekulasi liar. Apakah dana hibah Pokir ini benar-benar dikelola langsung oleh DPRD ke Pokmas, atau ada sistem "mark-up" dan "potongan di awal" yang sudah disepakati sebelum dana cair?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh lagi, hilangnya jejak pengawasan dari pihak Eksekutif (Bupati dan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan) menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dana hibah yang seharusnya melalui verifikasi dan validasi ketat dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait bisa "diperas" oleh anggota dewan selama empat tahun berturut-turut (2020-2024) tanpa terdeteksi?</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada pihak-pihak di lingkaran eksekutif yang "dibeli" atau justru ada upaya penutupan sindikat yang lebih besar dari sekadar enam orang yang kini diadili? Masyarakat  Magetan dan Jawa Timur berhak atas jawaban, bukan sekadar tuntutan dan vonis pengadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Dari kasus ini menimbulkan </b><span><b>Pertanyaan Kritis</b></span><b>, yaitu:</b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi39AY7oMcJaEQK9kE2RlDCq2RhxC2_mP1aqlDC3_buT87GGrg93mKUyNHOi61HCsy5tQoBLGeO6PHUM42-VVbQWBJ9B0tRfDOWfAOfYdsBG6IkEkZq-e4GSsZRu9u4dxr5ugGSoMNfrlVxTPiOqicSSeAZw4ZK0aLVWyQ8B2BfdLlE1W41hj67YbQHEyg/s4160/IMG20261001130555.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi39AY7oMcJaEQK9kE2RlDCq2RhxC2_mP1aqlDC3_buT87GGrg93mKUyNHOi61HCsy5tQoBLGeO6PHUM42-VVbQWBJ9B0tRfDOWfAOfYdsBG6IkEkZq-e4GSsZRu9u4dxr5ugGSoMNfrlVxTPiOqicSSeAZw4ZK0aLVWyQ8B2BfdLlE1W41hj67YbQHEyg/w640-h360/IMG20261001130555.jpg" width="640" /></a></div></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dari jalannya persidangan pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Magetan, publik pun bertanya yang menuntut jawaban transparan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. ​Mengapa penanganan perkara korupsi Tipikor yang kompleks, melibatkan pejabat publik, dan bernilai miliaran rupiah dipimpin oleh Kasi Pidum, bukan Kasi Pidsus yang memang memiliki spesialisasi dan sertifikasi dalam penanganan tindak pidana korupsi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa JPU enggan menjelaskan secara terbuka dan rinci bagaimana mekanisme aliran dana hibah Pokir ini? Apakah tiga terdakwa selaku anggota DPRD tersebut mengelola dan menyalurkan langsung dana hibah miliknya ke masing-masing Pokmas selaku penerima, atau mereka menerima hasil "pemotongan" (kickback) dari dana yang sudah dimark-up?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah para TPD hanya bertindak sebagai "tukang tagih" atau perantara yang mendapat bagian dari hasil pemotongan dana Pokir? Bagaimana struktur pembagian keuntungan dalam sindikat ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Bagaimana sistem pengawasan dan verifikasi dari Pemkab Magetan (Inspektorat dan OPD terkait) terhadap pencairan dana hibah Pokir selama periode 2020-2024? Mengapa pemotongan oleh anggota dewan bisa lolos dari radar audit internal pemerintah daerah Kabupaten Magetan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Dengan kerugian negara hampir Rp4 Miliar lebih yang terjadi secara sistemik selama 4 tahun berturut-turut, apakah kasus ini benar-benar hanya melibatkan 6 orang ini? Atau ada pihak lain di lingkaran Legislatif, eksekutif, birokrasi, atau kontraktor fiktif yang justru menjadi inisiator utama namun "diselamatkan" atau ditutupi dalam perkara ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Mengingat dakwaan utamanya adalah "Pemerasan" (Pasal 12 huruf e), namun apakah ada keraguan dalam penerapan Pasal sehingga para terdakwa dijerat dengan pasal perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan jabatan?.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam dakwaan JPU diuraikan (untuk terdakwa Juli Martana), bahwa ia Terdakwa JULI MARTANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.403/859/011.2/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Masa Jabatan 2019-2024, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 1.451.279.166,67,- (satu milyar empat ratus juta lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran atau potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, menggerakkan orang lain yaitu saksi ANDHIK NURWIJAYANTO dan saksi SUROTO BIN SINUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3TUpcD1UGAfJ7YBuMUWzRN9Hjrew0rdmT69rNQi1WsQ2pWJmZlW9hfjOc2BDW25QrItrCR4NyAkMGlhkH9CYIvSfW9XoVckiWPT_W87qVVeFkWdxEzIVDCKZoayfRUx_6y0Vn3_rbl_S0-ImN27WANh9y3NSbpNSrSAjy73SXFmTuCmkhNGZYq8oWecI/s4160/IMG20261001130600.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3TUpcD1UGAfJ7YBuMUWzRN9Hjrew0rdmT69rNQi1WsQ2pWJmZlW9hfjOc2BDW25QrItrCR4NyAkMGlhkH9CYIvSfW9XoVckiWPT_W87qVVeFkWdxEzIVDCKZoayfRUx_6y0Vn3_rbl_S0-ImN27WANh9y3NSbpNSrSAjy73SXFmTuCmkhNGZYq8oWecI/w640-h360/IMG20261001130600.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa Terdakwa JULI MARTANA menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Magetan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.403/859/011.2/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Masa Jabatan 2019-2024, yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan kebijakan daerah bersama Pemerintah Kabupaten Magetan.</div><div><br /></div><div>Bahwa dalam kedudukannya tersebut, Terdakwa JULI MARTANA mempunyai kewenangan mengusulkan Program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dalam bentuk pemberian hibah kepada kelompok masyarakat melalui Organisasi Perangkat Daerah.</div> <p dir="ltr">Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Terdakwa JULI MARTANA mengusulkan untuk penyaluran dana hibah Program Pokok Pikiran (Pokir) melalui beberapa Dinas, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020-2024 sebesar Rp 5.652.513.027.-, (lima milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu dua puluh tujuh rupiah) untuk 120 (seratus dua puluh) kelompok masyarakat penerima.</p> <p dir="ltr">Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tugas selaku anggota DPRD Kab. Magetan dalam kaitannya dengan penyusunan program pembangunan daerah, Terdakwa JULI MARTANA melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang terdiri dari wilayah Kecamatan Magetan, Kecamatan Ngariboyo dan Kecamatan Parang. Namun dalam pelaksanaan pengusulan program kegiatan yang berasal dari dana hibah melalui program pokok pokok pikiran tersebut. Terdakwa JULI MARTANA menyuruh saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, (Terdakwa dalam berkas perkara lainnya), yang merupakan kader dari Partai untuk mencarikan kelompok masyarakat yang dapat mengusulkan usulan kegiatan dan juga sekaligus membuatkan proposal serta Laporan Pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat yang mengajukan usulan kegiatan.</p> <div>Selanjutnya pada saat kegiatan reses, Terdakwa JULI MARTANA menyampaikan bahwa terdapat dana bantuan yang akan diterima dengan syarat yang menerima harus berupa kelompok masyarakat. Menindaklanjuti penyampaian Terdakwa JULI MARTANA tersebut, kemudian saksi ANDHIK NURWIJAYANTO dan saksi SUROTO BIN SINUNG mengkoordinasikan tokoh-tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan reses untuk kemudian diminta membentuk kelompok masyarakat dengan berbagai jenis kegiatan. SUROTO BIN SINUNG Saksi saksi ANDHIK NURWIJAYANTO dan saksi menyampaikan arahan Terdakwa JULI MARTANA kepada masyarakat dengan membantu pembentukan kelompok masyarakat untuk selanjutnya membuatkan proposal. </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinRW7DgojLPRka04HWwDoq8ijfM0k2LTIkj1Fy8cdSy7PuFILv09GkbK6U53Bsgvs04GjcYZ44kJcsKIxCKQwvHixx6Bbx3PiFjY6IkS923IW5CxIRtk4dy09OC_DHwzDinSFeIR1V-p0PaiidZJcV0PVEVTE0HwTRntkgbNMS7Ufy-mYTYCS913Qtih8/s1280/IMG20261001140430_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinRW7DgojLPRka04HWwDoq8ijfM0k2LTIkj1Fy8cdSy7PuFILv09GkbK6U53Bsgvs04GjcYZ44kJcsKIxCKQwvHixx6Bbx3PiFjY6IkS923IW5CxIRtk4dy09OC_DHwzDinSFeIR1V-p0PaiidZJcV0PVEVTE0HwTRntkgbNMS7Ufy-mYTYCS913Qtih8/w640-h360/IMG20261001140430_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Setelah kelompok masyarakat terbentuk dan proposal selesai dibuatkan, saksi ANDHIK NURWIJAYANTO meminta tanda tangan kepada para Ketua Kelompok yang dibuatkan proposal serta meminta mereka melengkapi isian di dalam proposal tersebut. Setelah proposal sudah siap, </div><div><br /></div><div>Kemudian saksi ANDHIK NURWIJAYANTO menyerahkan proposal tersebut kepada Tenaga Ahli di Setwan untuk diinput ke dalam aplikasi SIPD, sementara para kelompok masyarakat mengajukan proposal kepada Bupati untuk kemudian nantinya akan didisposisi ke OPD terkait. </div><div><br /></div><div>Bahwa setelah dilakukan input oleh Tenaga Ahli, lalu saksi MARSINI selaku staf di Setwan DPRD Kab. Magetan membuat rekapitulasi seluruh usulan program yang telah diinput tersebut dalam bentuk kertas kerja, dan kemudian kertas kerja tersebut dikirimkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis usulan program dari kelompok masyarakat yang mengajukan usulan melalui aspirasi Terdakwa JULI MARTANA, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan melalui Kasubag PEP masing-masing OPD. </div><div><br /></div><div>Tujuan dari pemberian kertas kerja tersebut adalah sebagai informasi kepada OPD mengenai usulan dana hibah yang melalui program pokok pokok pikiran anggota DPRD.</div><div><br /></div><div>Bahwa selanjutnya setelah memperoleh proposal dan disposisi dari Bupati, OPD melakukan survey dan evaluasi terhadap usulan dari kelompok masyarakat tersebut dan setelah dilakukan survey dan evaluasi, OPD menyampaikan usulan/ rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). </div><div><br /></div><div>Dari rekomendasi OPD tersebut, kemudian menjadi pertimbangan bagi TAPD dalam pembahasan bersama dengan Bappeda Kab. Magetan dan kemudian hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kemudian dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.</div><div><br /></div><div>Dari total anggaran kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari Dana Hibah melalui program pokok pokok pikiran DPRD Kab. Magetan atas usulan Terdakwa JULI MARTANA selaku anggota DPRD Kab. Magetan tahun 2019-2024 yang tertuang di dalam DPA OPD tahun 2020-2024, terdapat kegiatan sebanyak 120 kegiatan dengan nilai total realisasi anggaran sebesar Rp 5.652.513.027.-(lima milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut:</div> <div><ol><li>Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp280.000.000.-</li><li>Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp865.071.000,-</li><li>Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.458.401.300,-</li><li>Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.349.040.727.-</li><li>Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.700.000.000</li></ol><div>         <b>Total sebesar Rp 5.652.513.027.</b></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-KGLeoczPKvXNXz1ZZHvn4qykJKNLSEI7yjfjhhK11_PLNMswXuQh1QPHWAGr5GzKjZ-XYHKt6jQlwespnOLNq1F4ngzKhyPYCnL1lG4fR3Md_IeyMMuuQ8WiLotnH3_7MmKjM5cJZNinJXeYh-dUehTWO-lMUACL8ZR0V_aPyKRjsWNzrXD6GF5zJrU/s4160/IMG20261001130424.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-KGLeoczPKvXNXz1ZZHvn4qykJKNLSEI7yjfjhhK11_PLNMswXuQh1QPHWAGr5GzKjZ-XYHKt6jQlwespnOLNq1F4ngzKhyPYCnL1lG4fR3Md_IeyMMuuQ8WiLotnH3_7MmKjM5cJZNinJXeYh-dUehTWO-lMUACL8ZR0V_aPyKRjsWNzrXD6GF5zJrU/w640-h360/IMG20261001130424.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, para kelompok penerima dana hibah ditetapkan dalam SK Penetapan Penerima Hibah namun ada juga OPD yang tidak mengeluarkan SK Penetapan Penerima Hibah namun mendasarkan nama kelompok penerima dengan nama kelompok penerima yang ada tertuang di dalam DPA OPD.</div><div><br /></div><div>Bahwa atas dasar SK penetapan penerima bantuan hibah tersebut selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Kepala OPD dan Ketua Kelompok selaku penerima bantuan hibah. Dan NPHD tersebut memuat antara lain:</div><p dir="ltr"> a. Pemberi dan penerima hibah;<br /> b. Tujuan pemberian hibah;<br /> c. Bentuk, Jumlah dan Sumber Dana Hibah;<br /> d. Kewajiban pihak pemberi dan penerima hibah;<br /> e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;<br /> i. Tata cara pelaporan dana hibah; dan<br /> g. Sanksi.</p> <p dir="ltr">Bahwa untuk pencairan dana hibah, setiap kelompok calon penerima dana bantuan hibah tersebut mempunyai rekening Bank Jatim sebagai rekening penyaluran dana hibah dan apabila belum memiliki rekening Bank Jatim, maka kelompok tersebut membuka rekening terlebih dahulu.</p><p dir="ltr">Bahwa bantuan tersebut kemudian dilakukan pencairan berdasarkan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada masing-masing kelompok, nilai pencairan Program Pokok Pikiran (Pokir) atas anggota DPRD Kabupaten Magetan Terdakwa JULI MARTANA yang diakomodir dalam APBD Kabupaten Magetan untuk 120 proposal pada 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020-2024, adalah sebesar Rp 5.652.513.027.</p> <p dir="ltr">Bahwa dana bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok dan dicairkan oleh Ketua dan Bendahara masing-masing kelompok. Dalam proses merealisasikan penyaluran dana hibah tersebut, setelah anggaran dana hibah dicairkan oleh Ketua dan Bendahara kelompok penerima di Bank Jatim, Terdakwa JULI MARTANA menyuruh saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, saksi SUROTO BIN SINUNG untuk memotong sekaligus mewajibkan setiap kelompok masyarakat penerima hibah menyerahkan sebagian dana hibah yang telah dicairkan dalam bentuk potongan sesuai besaran yang telah ditentukan oleh Terdakwa JULI MARTANA,</p> <div>Sehingga selanjutnya Saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, saksi SUROTO BIN SINUNG mendatangi kelompok-kelompok masyarakat yang telah mencairkan dana bantuannya dan meminta uang dari bantuan yang diterima kelompok-kelompok masyarakat dengan nilai yang bervariasi terkait dengan penyerahan uang tersebut Para kelompok masyarakat terpaksa menyerahkan uang kepada saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, saksi SUROTO BIN SINUNG dikarenakan saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, sakai SUROTO BIN SINUNG memaksa para kelompok masyarakat tersebut dengan alasan para kelompok masyarakat telah dibantu dibuatkan proposal dan pada akhimya memperoleh bantuan dan mengancam apabila tidak diberikan maka ke depannya tidak akan diusulkan untuk diberikan dana bantuan kembali. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibeLFvJ6LVMBkGbXV_o_EsGj_r9AlIdwItc_l_yQYwzvxiUMVS2U1wdxumLuIfwmUizzNNJyeMWmKIWN3bZbG29q38ffCkm_qK4TMhCjvAd_CmexIvNWpAzbkF9EQWCRh0hZps3uV12B2kZAlBYDLjPFtZI91N7Wkmyl2cmR8QYfC4H58HBdG3Q_mu4bk/s1280/IMG20261001140420_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibeLFvJ6LVMBkGbXV_o_EsGj_r9AlIdwItc_l_yQYwzvxiUMVS2U1wdxumLuIfwmUizzNNJyeMWmKIWN3bZbG29q38ffCkm_qK4TMhCjvAd_CmexIvNWpAzbkF9EQWCRh0hZps3uV12B2kZAlBYDLjPFtZI91N7Wkmyl2cmR8QYfC4H58HBdG3Q_mu4bk/w640-h360/IMG20261001140420_01.jpg" width="640" /></a></div><div>Dikarenakan dana hibah yang diterima oleh kelompok penerima hibah yang seharusnya dana tersebut dikelola penuh oleh kelompok penerima hibah, namun dalam pelaksanaannya ada yang dipotong oleh Terdakwa JULI MARTANA, saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, dan saksi SUROTO BIN SINUNG sehingga kelompok penerima hibah tidak dapat membuat Laporan Pertanggungjawabannya sesuai dengan yang tertuang di dalam proposal, maka saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, menyanggupi membuatkan Laporan Pertanggungjawabannya dengan melampirkan kwitansi yang tidak sesuai dengan kebenaran belanja yang dilakukan oleh kelompok penerima hibah.</div> <p dir="ltr">Bahwa uang yang telah didapat dari kelompok penerima hibah ada yang diserahkan saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, dan saksi SUROTO BIN SINUNG langsung kepada Terdakwa JULI MARTANA yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa JULI MARTANA sehingga Terdakwa JULI MARTANA memperoleh keuntungan dari dana hibah yang seharusnya dipergunakan sepenuhnya oleh kelompok masyarakat penerima hibah yang sesuai dengan tujuan pemberian hibah.</p> <p dir="ltr">Bahwa Terdakwa JULI MARTANA juga mengusulkan kelompok masyarakat penerima hibah yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Terdakwa JULI MARTANA dalam penyaluran hibah Program Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, </p> <p dir="ltr">Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JULI MARTANA dan saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, dan saksi SUROTO BIN SINUNG, mengakibatkan sekitar 73 (tujuh puluh tiga) kelompok masyarakat tidak dapat memanfaatkan dana hibah yang diterimanya sesuai dengan yang semestinya diterima dan juga tidak dapat melaksanakan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana bantuan oleh kelompok penerima. </p><p dir="ltr">Hal tersebut dikarenakan dana bantuan yang sudah tidak utuh lagi/berkurang nilainya dan juga bantuan dalam bentuk barang yang tidak dapat dimanfaatkan sendiri oleh kelompok masyarakat melainkan dimanfaatkan sendiri oleh Terdakwa JULI MARTANA</p> <p dir="ltr">Bahwa para kelompok penerima hibah yang dananya diminta/dipotong oleh Terdakwa JULI MARTANA bersama saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, dan saksi SUROTO BIN SINUNG </p> <p dir="ltr">Perbuatan Terdakwa JULI MARTANA yang memerintahkan saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, dan saksi SUROTO BIN SINUNG untuk meminta sebagian atau seluruh uang anggaran kepada kelompok penerima dana hibah melalui program pokok pikiran DPRD Kab Magetan tahun 2020-2024 yang mana bukan haknya, sedangkan para anggota DPRD Kabupaten/kota sendiri telah memiliki hak-hak keuangan tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Pasal 2</p> <p dir="ltr">(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada ;</p> <p dir="ltr">a. APBD, meliputi:</p> <div><ul><li>uang representasi</li><li>tunjangan keluarga,</li><li>tunjangan beras</li><li>uang paket</li><li>tunjangan jabatan,</li><li>tunjangan alat kelengkapan dan</li><li>tunjangan alat kelengkapan lain.</li></ul></div> <p dir="ltr">b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi</p> <div><ul><li>tunjangan komunikasi intensif dan</li><li>tunjangan reses"</li></ul></div><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh70PyTpNGYDrY_vTkookY0fdPznkJ3HLAj-or-3fpcWn8WNiq8wPWBSmWSVLpdpM2C6QcsURdsGNM4Jd1jOooaT82rY6_reVX6PSnJ_1AArXVfRjOZgPd-u3eKnYwxrEF_XQnqLlGWZtQ9YDAu1lY74OVrmH9a2l_UWbFqCPwZjIcKwazM80mFx_AQtLk/s1280/IMG20261001140420_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh70PyTpNGYDrY_vTkookY0fdPznkJ3HLAj-or-3fpcWn8WNiq8wPWBSmWSVLpdpM2C6QcsURdsGNM4Jd1jOooaT82rY6_reVX6PSnJ_1AArXVfRjOZgPd-u3eKnYwxrEF_XQnqLlGWZtQ9YDAu1lY74OVrmH9a2l_UWbFqCPwZjIcKwazM80mFx_AQtLk/w640-h360/IMG20261001140420_01.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada hak dari Terdakwa JULI MARTANA untuk memperoleh bagian dari anggaran dana hibah melalui program Pokok Pikiran anggota DPRD Kab. Magetan yang seharusnya anggaran dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Huruf O Belanja Daerah nomor 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e. Belanja Hibah angka 8 "pemberian hibah ditujukan suntuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat<p></p> <p dir="ltr">Bahwa dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program pokok pikiran (Pokir) DPRD Magetan Tahun Anggaran 2020-2024 atas usulan anggota dewan Terdakwa JULI MARTANA, dilaksanakan tidak sesuai dengan</p> <p dir="ltr">a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan. Penatausahaan, dan Penganggaran, Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 11 ayat 1 butir a. 3) menjelaskan bahwa Hibah kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala OPD terkait sesuai kewenangannya.</p> <p dir="ltr">b. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi pada huruf (e) Belanja Hibah, (nomor 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya",</p> <p dir="ltr">c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 22 ayat (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya."</p> <p dir="ltr">d. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pasal 11 ayat (1) "Hibah kepada badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf </p><p dir="ltr">e diatur sebagai berikut poin a.3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat kelompok masyarakat kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya."</p> <p dir="ltr">f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Pasal 5: Penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut: tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola</p> <p dir="ltr">g. Asas Swakelola (Perpres Pengadaan Barang/Jasa): Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Perpres 16/2018), hibah kepada kelompok masyarakat seharusnya dilaksanakan secara Swakelola Tipe IV (Kelompok Masyarakat), Pasal 47 ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat</p> <p dir="ltr">h. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Hibah pada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Pasal 6 Mekanisme dan Persyaratan Angka 1. f menjelaskan bahwa Penerima hibah daerah wajib memenuhi syarat bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi yang diberikan pada tahap seleksi, pencairan dan penggunaan dana hibah</p> <p dir="ltr">i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Kelompok Masyarakat</p> <p dir="ltr">1. BAB I Tujuan Pemberian Hibah Daerah Pemberian Hibah daerah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, keputusan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat</p> <p dir="ltr">2. BAB III Kewajiban Para Pihak Kewajiban Pihak Kedua (dalam hal ini penerima bantuan) Pihak Kedua wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.</p> <p dir="ltr">3. BAB V Tata Cara Pelaporan Hibah Daerah Pasal 5 ayat 2 huruf c menyatakan "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf bdisampaikan kepada Bupati melalui Kepala OPD terkait bukti-buks pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p dir="ltr">j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1) poin a menjelaskan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpi8tzdcMEGdqLvxYsrM-QjwaFpOzK8zVasoHKN2r-OiyPuVIOT3cB846WaqrE5eNQlHZX9GT4veFYBnpj8s0c5ilnTxhBIHXr32EqtKSPObB9ONR_6F5Fd3kl8gpZw1_FaISL1bxKK0m0AG_mp9041VbwAN6v9Vfc7acBbXKo7zmQDQICg-7hbRUXPks/s4160/IMG20261001132447.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpi8tzdcMEGdqLvxYsrM-QjwaFpOzK8zVasoHKN2r-OiyPuVIOT3cB846WaqrE5eNQlHZX9GT4veFYBnpj8s0c5ilnTxhBIHXr32EqtKSPObB9ONR_6F5Fd3kl8gpZw1_FaISL1bxKK0m0AG_mp9041VbwAN6v9Vfc7acBbXKo7zmQDQICg-7hbRUXPks/w640-h360/IMG20261001132447.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa JULI MARTANA yang telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, dengan menyuruh orang lain yaitu saksi ANDHIK NURWIJAYANTO, dan saksi SUROTO BIN SINUNG telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Magetan Melalui Program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan Tahun Anggaran 2020-2024 Nomor PE03.03/SR-561/PW13/5.1/2026 tanggal 14 Agustus 2026 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.451.279.166,67,- (satu milyar empat ratus juta lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu<p></p> <p dir="ltr">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p dir="ltr"><b>ATAU KEDUA<br /> PRIMAIR</b></p> <p dir="ltr">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf d KUHP.</p> <p dir="ltr"><b>SUBSIDIAR:</b></p> <p dir="ltr">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf d KUHP..</p> <p dir="ltr"><b>ATAU</b></p> <p dir="ltr">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf d KUHP.-</p></div> <div style="text-align: justify;">Penulis: Jentar S.</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Kabupaten Magetan Rp4,792 M: Tiga Anggota Dewan dan Tiga Pendamping Diadili

Mengapa Kasi Pidum Menjadi JPU Utama dalam surat Dakwaan dan mengapa JPU Enggan Menjelaskan Perkara Korupsi Hibah Pokir DPRD Kabupaten Maget...

»