MA Membatalkan Putusan Dilmil III-12 Sby Yang Memvonis Bebas Terdakwa Lettu Raditya Menjadi 5 Bulan Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftzwa4Lp2IWpJtpREzvT1AAUggZ5hsjl_Lzvdngi-Uz9RtTs_62c1M_YKx9w-KYHBOZG3tBOnkazUqWDZju3IxW0c0-_Pw68tvWUj6CgWd8A-0O6xF7VStbAtB4O4aAY4a-UBRpTjxyeIpClLZbqIDDh6WC0MP_QqQ6ngs87vl6CKL8B1qMJHrFK-4ag/s640/A4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftzwa4Lp2IWpJtpREzvT1AAUggZ5hsjl_Lzvdngi-Uz9RtTs_62c1M_YKx9w-KYHBOZG3tBOnkazUqWDZju3IxW0c0-_Pw68tvWUj6CgWd8A-0O6xF7VStbAtB4O4aAY4a-UBRpTjxyeIpClLZbqIDDh6WC0MP_QqQ6ngs87vl6CKL8B1qMJHrFK-4ag/w640-h288/A4.jpg" width="640" /></a><br /><b style="font-size: large; text-align: justify;"><span style="text-align: left;">"</span><span style="text-align: left;">Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya sesuai fakta persidangan yang memvonis bebas Terdakwa (Terpidana) Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam Kasus Perkara Pencabulan anak tirinya ; Dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya tidak terbukti, Alat bukti yang diajukan Otmil hanya satu (Pasal 184 KUHAP - Pasal 183 KUHAP),  Keterangan Korban berubah-ubah, keterangan Saksi lainnya hanya mendengar dari Korban, Depresi yang dialami Korban bukan karena kasus pencabulan tahun 2021 Yang dilakukan Terdakwa (selaku ayah sambung Korban) yang dilaporkan tahun 2024 hanya untuk dihukum berat, keterangan Ahali LPSK tidak relevan karena Ahli sebagai pendamping Korban. Lalu apa pertimbangan Mahkamah Agung RI yang membatalkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya?</span></b></span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;"><i>Derita tida tiada akhir, sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula,</i> Kalimat inilah yang mungkin saat ini dialami oleh <span style="font-size: 16px;">Terdakwa (Terpidana) Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra</span> atau Lettu Raditya</div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><i>Jatuh</i>, karena Lettu Raditya yang saat ini menderita penyakit pembesaran kelenjar getah bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri serta jantung sejak tahun 2020 sesuai  surat keterangan dokter dari RS Kangker Jakarta, RS Dharmais Jakarta, RS Mayapada, RS National Hospital, RS Haji, RS Onkologi Surabaya dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya</p> <p dir="ltr"><i>Tertimpa tangga,</i> karena dalam kondisi sakit, Lettu Raditya juga belum lama keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Militer  (Lamasmil) III Surabaya menjalani hukuman pidana penjara selama 5 bulan dalam kasus Perkara KDRT terhadap istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak purnawirawan Jenderal TNI AL mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, </p> <p dir="ltr"><i>Terinjak pula</i>, karena Lettu Raditya kini harus masuk lagi ke Lemasli III Surabaya untuk kedua kalinya menjalani hukuman pidana penjara selama 5 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Mil/2026 tanggal 19 Februari 2026 yang membatalkan putusan Dilmil III-12 Surabaya yang memvonis bebas Terdakwa Lettu Raditya dalam kasus perkara pencabulan terhadap anak tiri keduanya yang terjadi pada tahun 2021 dan baru dilaporkan pada pertengahan 2024 lalu bersamaan dengan kasus KDRT </p><p dir="ltr">"Kita juga bingung membaca putusan MA ini sedangkan putusan Dilmil sangat jelas pertimbangannya diuraikan satu per satu. Kita saat ini masih berpikir dan komunikasi untuk melakukan upaya hukum PK," kata salah seorang dari Tim Penasihat Hukum Lettu Raditya dari LBH Wira Yuda PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) Jakarta </p><div><b><span style="color: red;">Baca juga :</span></b></div></div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><div><div>SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra - <span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/11/sidang-kasus-perkara-pencabulan-di.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/11/sidang-kasus-perkara-pencabulan-di.html</a></span></div></div></div></blockquote><div style="text-align: justify;"><div><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Vonis Bebas Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX0K3DrGw4P67bECnN1-ZvX5Boz57hmNhfDZzvpesPjloAmfxSqgMXyH009D6tJcXlzvyjcun7Cg4qFhv1lxaXfmgFarvoQjvvvgRguntenlZE1d-wzCQD9hLGqCA1DdkS4nKLBDr-_KLWc7ml0LWZCxd7vTGg5nOA7A1hZCmDDJxtnQNUh8a0vHWfd4Y/s640/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX0K3DrGw4P67bECnN1-ZvX5Boz57hmNhfDZzvpesPjloAmfxSqgMXyH009D6tJcXlzvyjcun7Cg4qFhv1lxaXfmgFarvoQjvvvgRguntenlZE1d-wzCQD9hLGqCA1DdkS4nKLBDr-_KLWc7ml0LWZCxd7vTGg5nOA7A1hZCmDDJxtnQNUh8a0vHWfd4Y/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 12 November 2025, Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya membacakan putuasan perkara Nomor: 103-K/PM.III-12/AL/2025 dalam kasus pidana “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melakukam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KHUP” yang memvonis  bebas terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra </div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Pertimbangan Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya Manjatuhkan Vonis Bebas:</span></span></b></div><div style="text-align: justify;">Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra bukan tidak beralasan, atau bukan pula karena adanya intervensi dari pihak manapun termasuk dari lingkungan TNI AL, apalagi Terdakwa hanya perwira pertama berpangkat Lenan Satu, begitu juga kedua orang tua Terdakwa bukan orang militer atau pejabat atau juga konglomerat melainkan swasta dan pensiunan PNS RSUD Kabupaten, yang sangat berbeda dengan orang tua Korban, yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak purnawirawan Jenderal TNI AL mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWKRlYk7C_1iO9bCaH9DDj0rky1qjNYtEdGVS_0qzoSwExxZEPcO5xnpj3NzxTs58aqQkaqDBGCCH2wDm6f7w5EYbNZ0kIAsjZhIKWcVifGEimANb5CbH-o_X8R95LPfRv-RL9vEytJTt6be4yZcNKWw-knrCfDTz2wGO_dC1UpYOTqBZzvmLFHjGX_r0/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWKRlYk7C_1iO9bCaH9DDj0rky1qjNYtEdGVS_0qzoSwExxZEPcO5xnpj3NzxTs58aqQkaqDBGCCH2wDm6f7w5EYbNZ0kIAsjZhIKWcVifGEimANb5CbH-o_X8R95LPfRv-RL9vEytJTt6be4yZcNKWw-knrCfDTz2wGO_dC1UpYOTqBZzvmLFHjGX_r0/s320/4..jpg" width="320" /></a></div>Tetapi putusan bebas terhadap Lettu Raditya oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah berdasarkan fakta persidangan  yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Dakwaan dan Tuntutan</b>  Odmil III-11 Surabaya Tidak Terbukti. Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul sebagaimana Pasal 289 KUHP, karena Korban mempraktekkan di persidangan dihadapan Majelis Hakim, dimana saat itu (sekitar Juni tahunn2021) kedua tangan korban menutup wajahnya sehingga tangan Korban rapat dengan badan/tubuhnya sehingga tidak mungkin tangan Terdakwa masuk kebagian dada Korban</li><li><b>Alat Bukti Yang Sah</b> Sesuai Pasal 184 KUHAP; Majelis Hakim mengatakan, bahwa alat bukti dari Oditur Militer hanya satu yaitute  krangan Korban. Sedangkan keterangan ibu, kakak dan tante Korban, hanya mendengar cerita dari Koban.</li><li><b>Terkait surat keterangan dokter</b> yang dijadikan alat bukti, Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak ada hasil Visum, sedangkan surat yang dijadikan sebagai alat bukti hanyalah keterangan berobat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. </li><li><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXT226AqM8FMRM8Z4ugkmp0lBBbgWY39oOtVdMIsoNs3m02zIIGPN3Qt3DP3hMxY5nhzrDjtWUUh82l8EPc4Fy_CHQ_U_ucv_BjxVYWLHQ43a53kbiOgkxyixJauJlHnLv7CsP6S-LxcV1naCxe26zGUzgyxPwWYdq4HMnLJ6cpIezm-xfGPPGsh2tfco/s639/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXT226AqM8FMRM8Z4ugkmp0lBBbgWY39oOtVdMIsoNs3m02zIIGPN3Qt3DP3hMxY5nhzrDjtWUUh82l8EPc4Fy_CHQ_U_ucv_BjxVYWLHQ43a53kbiOgkxyixJauJlHnLv7CsP6S-LxcV1naCxe26zGUzgyxPwWYdq4HMnLJ6cpIezm-xfGPPGsh2tfco/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div></li><li><b>Keterangan Ahli dari LPSK</b> yang dihadirkan Oditur Militer. Majelis Hakim mengatakan tidak relevan karena Ahli dari LPSK adalah sebagai pendamping Korban dan saksi lainnya dalam perkara sebelumnya maupun perkara Pasal 289. Yang menurut Majelis Hakim, bahwa Ahli seharusnya netral.</li><li><b>Keterangan Ahli Pidana</b> DR. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Oditur Militer. Majelis Hakim megatakan, Ahli mejelaskan bahwa minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KIHP</li><li><b>Tuntutan Restitusi</b> Oditur Milter sebesar Rp52.878.222. Majelis Hakim mengatakan, bahwa tuntutan restitusi Oditur Militer muncul tiba-tiba dalam tuntutan yang seharusnya ada prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022. Pertimbangan lain Majelis Hakim menolak restitusi adalah karena Korban adalah keluarga TNI AL, dimana pengobatan akan diperoleh secara gratis dari Rumah Sakit RSPAL Surabaya tetapi Korban memilih ke Rumah Sakit lain. Kemudian pendampingan hukum, menurut Majelis Hakim bahwa Korban selaku keluarga TNI AL dapat meminta pendampingan hukum dari lingkungan TNI AL sesuai dengan Perturan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkata Laut. Tetapi Korban memilih pendampingan hukum dari Kodan V Brawijaya sehingga tidak punya Legal Standing</li><li><b>Depresi yang dialami Korban</b>. Majelis Hakim mengatakan bahwa depresi yang dialami Korban bukan akibat perbuatan Terdakwa tahun 2021 karena hubungan Korban dengan Terdakwa baik-baik saja sesuai bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Korban juga dapat prestasi dalam bahasa inggris. Selain itu, Terdakwa sebelum menikah dengan Ibu Korban pada tahun 2021, pernah menyelesaikan kasus hubungan *** antara Korban dengan laki-laki</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Yang Tidak Dipertimbangkan Majelis Hakim;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIcQUbZc2R5KALk0c0riNoxpvbBtCYC3GpBSYBDShIQIboo5V-6pIXbthcur8ansgSiYxJ5l0ertiDMgDRKtyl5c90Q4DcbDXFZPdOeyzR9xEBofPEWe8pmUqsf8vR_VtQWQJOdB8MN4To_1y5_WYFCvDI9pEGotLQT6Z55VCgJBKDRpdfBNNpcam0YjM/s400/A7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="391" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIcQUbZc2R5KALk0c0riNoxpvbBtCYC3GpBSYBDShIQIboo5V-6pIXbthcur8ansgSiYxJ5l0ertiDMgDRKtyl5c90Q4DcbDXFZPdOeyzR9xEBofPEWe8pmUqsf8vR_VtQWQJOdB8MN4To_1y5_WYFCvDI9pEGotLQT6Z55VCgJBKDRpdfBNNpcam0YjM/w626-h640/A7.jpg" width="626" /></a></div>Satu hal yang tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim, yaitu terkait adanya perbedaan antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya  Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 b yang sudah berkekuatan hukum tetap berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024</div><p></p> <div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaan pun muncul;</span></b></div><div style="text-align: justify;">Lalu apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa langsung baik alat bukti yang sah, keterangan Korban, saksi-saksi termasuk ahli pidana yang dihadirkan Odmil III-11 Surabaya salah?</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah Hakim Mahkamah Agung menemukan dua alat bukti yang berbeda dengan Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya saat menyidangkan perkara ini yang menurut Majelis Hakim hanya satu alat bukti dari Odmil III-11 Surabaya?. </p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Publik Menilai;</span></b></div><div style="text-align: justify;">Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas ini menegaskan bahwa perkara belum sepenuhnya terang di mata publik.</div><div style="text-align: justify;">Transparansi pertimbangan hukum di tingkat kasasi menjadi krusial untuk menjawab keraguan dan menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan, khususnya di lingkungan peradilan militer. (Jen)</div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional Tipikor MA Membatalkan Putusan Dilmil III-12 Sby Yang Memvonis Bebas Terdakwa Lettu Raditya Menjadi 5 Bulan Penjara

" Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya sesuai fakta persidangan yang memvonis bebas Terdakwa (Terpida...

»

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Majelis Hakim Perintahkan JPU Melacak Harta Terdakwa yang Dialihkan Kepada Susiati

<h3 style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzOmtxJ3KNuLkSqMBUspPoTOZheKXJvov3HyfJx6qzUl6d4C4pVuoSXHbFjSzIBj0hl-_OhFzcTzi01ldadNQgxLbz6IFdjyd7JsW8Cak4pUxrLTAT7RLwZba4X24sAdDu7l3WRAGnv0QXwo6lxdl_7b8W2TxQPSW06cA5FN-Hm8gb0POG8-3xTAgcQgg/s1301/IMG_20260406_220718.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="759" data-original-width="1301" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzOmtxJ3KNuLkSqMBUspPoTOZheKXJvov3HyfJx6qzUl6d4C4pVuoSXHbFjSzIBj0hl-_OhFzcTzi01ldadNQgxLbz6IFdjyd7JsW8Cak4pUxrLTAT7RLwZba4X24sAdDu7l3WRAGnv0QXwo6lxdl_7b8W2TxQPSW06cA5FN-Hm8gb0POG8-3xTAgcQgg/s320/IMG_20260406_220718.jpg" width="320" /></a><span style="color: red; font-size: large;"><span style="text-align: left;">Kepada Majelis Hakim Terdakwa </span><span style="text-align: left;"><span>Yudi Rahmawan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak</span></span><span style="text-align: left;"> Tulungagung menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Tulungagung dan uang sekitar Rp300 juta miliknya dialihkan ke sepupunyan, Susiati beberapa tahun lalu</span></span></h3> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><span>Sidang perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) di RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali memunculkan fakta mengejutkan diruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 6 April 2026, yaitu pengakuan </span><span><span>Terdakwa </span></span><span><span><span>Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak</span></span></span><span><span> Tulungagung</span></span><span> yang mengalihkan harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Tulungagung kepada saudara sepupunya, Susiati.</span></div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Sebelum perkara ini, ada SHM milik saya berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Tulungagung dan uang sekitar Rp300 jutaan dialihkan menjadi atas nama Susiati, sepupu saya yang tinggal di Surabaya tapi tidak bisa saya hubungi," ucapan Terdakwa Yudi kepada Majelis Hakim </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Pengakuan jujur Terdakwa Yudi Rahmawan disampaikannya di ruang sidang dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota atau sesama Terdakwa </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">saling bersaksi</span></span><span style="font-size: 16px;"> (Terdakwa </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM</span></span><span style="font-size: 16px;"> sebagai saksi untuk Terdakwa Yudi Rahmawan dan sebaliknya) sekaligus sebagai pemeriksaan Terdakwa yang diketuai Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH dan Athoillah, SH yang dihadiri Tim Penasihat Hukum Terdakwa, diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk dan Ilham Tantowi dkk</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Mendengar pengakuan Terdakwa Yudi, Ketua Majelis Hakim </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Ni Putu Sri Indayani, SH., MH</span></span><span style="font-size: 16px;"> memerintahkan JPU Kejari Tulungagung untuk melacak dan menyita serta melelang harta kekayaan Terdakwa untuk membayar uang pengganti </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Silahkan saudara Jaksa untuk melacaknya dan melelang untuk bisa diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti," perintah Ketua Majelis Hakim </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sementara seusai pertandingan, Penasehat Hukum Terdakwa Yudi Rahmawan saat diminta tanggapannya oleh beritakorupsi.co mengatakan, tergantung Jaksanya apakah akan melaksanakan perintah Majelis Hakim</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Tadi sudah jelas kita sama-sama dengar perintah Majelis Hakim kepada JPU. Apakah akan melaksanakan itu tergantung Jaksanya," tegas Budi</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Berdasarkan informasi yang diperoleh beritakorupsi.co dari salah seorang sumber menyebutkan, bahwa Susiati, sepupu Terdakwa tinggal di daerah Pagesangan dekat Masjid Al Akbar Surabaya.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Setau saya dia (Susiati) </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">tinggal di daerah Pagesangan dekat Masjid Al Akbar Surabaya</span></span><span style="font-size: 16px;">," ucap sumber.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nah, pertanyaannya adalah, apakah JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung akan melaksanakan perintah Majelis Hakim untuk melacak harta kekayaan Terdakwa Yudi Rahmawan yang diatasnamakan kepada saudara sepupunya, Susiati?. (*)</span></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Majelis Hakim Perintahkan JPU Melacak Harta Terdakwa yang Dialihkan Kepada Susiati

Kepada Majelis Hakim Terdakwa Yudi Rahmawan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung menjelaskan bahwa tanah dan bangun...

»

Dugaan Korupsi Proyek Banjir Rp875 Juta di Pacitan Disidangkan: Dua Kontraktor Jadi Terdakwa, PPK Belum Tersentuh

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOZs2ehxPD1DHZ7tgbdFZRS1AGggFX2O0VLdB8Z54g6DVXoETa4Fk8G6cx_59_O6IoDR-ip4aJ1CKSu6eAD0bBpasuZHYDYiEhgO9Go_jwwzqddk8M6Uuc-94bV6E6S3XFROGsLP3wTiX0Tvw8vEYAcspdcjtxns7RvwAY8KT3vs5I6w_2FbtUdaeA_yc/s3984/1775450254509.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOZs2ehxPD1DHZ7tgbdFZRS1AGggFX2O0VLdB8Z54g6DVXoETa4Fk8G6cx_59_O6IoDR-ip4aJ1CKSu6eAD0bBpasuZHYDYiEhgO9Go_jwwzqddk8M6Uuc-94bV6E6S3XFROGsLP3wTiX0Tvw8vEYAcspdcjtxns7RvwAY8KT3vs5I6w_2FbtUdaeA_yc/w640-h296/1775450254509.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Proyek senilai Rp9,52 miliar diduga sarat penyimpangan teknis dan administrasi, namun pembayaran tetap cair meski pekerjaan tak sesuai spesifikasi. Siapa bermain dibalik layar?</span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI.</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>CO –</b></span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Skandal dugaan korupsi proyek penanganan banjir di Kabupaten Pacitan mulai terkuak di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin, 6 April 2026</div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam perkara ini, justru dua pihak swasta yang diadili, yakni Suprianto selaku Direktur PT Cahaya Agung Perdana Karya (PT CAPK) Banyuwangi sebagai pelaksana pekerjaan dan Tendy selaku Kepala Cabang PT Wahana Prakarsa Utama (PT WPU) Cabang Jawa Timur sebagai Konsultan Supervisi</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Keduanya didakwa dalam proyek penanganan banjir Sungai Asem Gandok Grindulu dan anak sungainya di Desa Arjosari dan Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2021 melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo dengan nilai fantastis Rp9,52 miliar dari APBN.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Namun, berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Pacitan tertanggal 16 Desember 2025, proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp875.288.091,64.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap adanya berbagai penyimpangan serius mulai dari ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, hingga lemahnya pengawasan dari konsultan supervisi.</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-5cSfSwHF8NkB3l_ewDhmc0WlJHd5rj-V1sR5P2-fNOFZvquxLAN4YH_7_qBXjFfHrxWVFuoiA0MqQpeEIO92H9lrqBwLOhUDXqcTe2hr24ljLnzI7bO5lF2FD_opCZV3_8wUhSFunJCbF9RD2X5haHAc_u5vzI3vxe9wgxYHv3uw1pFOv9jqGgz1NdE/s3984/1775450254534.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-5cSfSwHF8NkB3l_ewDhmc0WlJHd5rj-V1sR5P2-fNOFZvquxLAN4YH_7_qBXjFfHrxWVFuoiA0MqQpeEIO92H9lrqBwLOhUDXqcTe2hr24ljLnzI7bO5lF2FD_opCZV3_8wUhSFunJCbF9RD2X5haHAc_u5vzI3vxe9wgxYHv3uw1pFOv9jqGgz1NdE/w640-h296/1775450254534.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: 16px;">Yang menjadi sorotan tajam, meskipun pekerjaan diduga tidak sesuai, proyek tetap dinyatakan selesai dan pembayaran tetap dicairkan. Kalau pekerjaan tidak sesuai, mengapa tetap dibayar?. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar yang mengemuka di ruang sidang.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun kini menjadi tanda tanya publik. Sebab, dalam mekanisme proyek pemerintah, PPK memiliki kewenangan penuh dalam proses verifikasi dan persetujuan pembayaran. Namun hingga sidang bergulir, sosok PPK belum tersentuh proses hukum.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH bersama hakim anggota Ibnu Abas Ali, SH., MH dan Athoillah, SH (Ad Hoc) memimpin jalannya persidangan yang juga dihadiri Tim Penasihat Hukum terdakwa, yakni Dr. Saiful Ma’arif, SH., MH dan rekan.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Atas perbuatannya, kedua Terdakwa dijerat dengan pasal 603 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Atau Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">pemberantasan tindak pidana korupsi</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kasus ini membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, terutama dari unsur penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi atau perlawanan dari pihak terdakwa.</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1VEhhXgiHCV00TOIVvraLI7z-pZU-Fr-_jTmE5CCN1p2C6-mjNUD1lvJuG-vi7gUPCKfx-VZJmLy4oWgdutBu0wXeYw0fR4-ft5wpDz8rDygtK7pS9E3Jui-IxYxM834XWuI8zSTmAkRomQOhiGIqFFv8gMET28kUkQa2kGSVud42Qx2I9G7CJUAC4IE/s4160/IMG20260406112615.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1VEhhXgiHCV00TOIVvraLI7z-pZU-Fr-_jTmE5CCN1p2C6-mjNUD1lvJuG-vi7gUPCKfx-VZJmLy4oWgdutBu0wXeYw0fR4-ft5wpDz8rDygtK7pS9E3Jui-IxYxM834XWuI8zSTmAkRomQOhiGIqFFv8gMET28kUkQa2kGSVud42Qx2I9G7CJUAC4IE/w640-h360/IMG20260406112615.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: 16px;">Pertanyaannya adalah;</span></p> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mengapa proyek yang diduga cacat mutu tetap dinyatakan selesai dan dibayar?</li><li><span style="font-size: 16px;">Di mana peran PPK saat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Apakah PPK sengaja “membiarkan” atau justru ikut terlibat?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Mengapa hanya kontraktor dan konsultan yang dijadikan terdakwa?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Apakah ada perlindungan terhadap oknum pejabat tertentu?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas kerugian negara?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Apakah Kejari Pacitan berani menjerat pihak internal pemerintah?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Bagaimana fungsi pengawasan SNVT hingga penyimpangan bisa terjadi?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Apakah proyek ini sejak awal sudah “diatur”?</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Akankah kasus ini akan menyeret pihak lain atau berhenti pada dua terdakwa saja? (*)</span></li></ol></div></span><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Dugaan Korupsi Proyek Banjir Rp875 Juta di Pacitan Disidangkan: Dua Kontraktor Jadi Terdakwa, PPK Belum Tersentuh

Proyek senilai Rp9,52 miliar diduga sarat penyimpangan teknis dan administrasi, namun pembayaran tetap cair meski pekerjaan tak sesuai spesi...

»

Korupsi Pengerukan Kolam Rp83 M di Pelindo Tanjung Perak Disidangkan: 6 Pejabat dan Pimpinan Perusahaan Diadili, Skema Penunjukan Diduga Diatur!

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd7SbU4iCxmhaiATcGmB46S7X1eIsXSRpyPx07XnpjhfflM55Van4B81v5QoEGhJv_u5Cxhzo3D8NPZS3hmybCKbreg1z9x4CyM-wMGHOvyqT3R341c-Iw8Dya97xIvM-ZD7Z_Cmqg5bqnS8tFON3sGOr04C7DH-IgMgTm8544Zjr879QkUZTOylqtA2Y/s1920/IMG_20260401_20364605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd7SbU4iCxmhaiATcGmB46S7X1eIsXSRpyPx07XnpjhfflM55Van4B81v5QoEGhJv_u5Cxhzo3D8NPZS3hmybCKbreg1z9x4CyM-wMGHOvyqT3R341c-Iw8Dya97xIvM-ZD7Z_Cmqg5bqnS8tFON3sGOr04C7DH-IgMgTm8544Zjr879QkUZTOylqtA2Y/w640-h360/IMG_20260401_20364605.jpg" width="640" /></a></div><b style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 18px;">.CO -</span></b></div></b></div><div style="text-align: justify;"> Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendi Wijaya, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak dkk, menyeret 6 Tersangka yang terdiri dari tiga pejabat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya, salah satu perusahaan milik negara (,BUMN), dan tiga pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) yang sama-sama berlokasi di Tanjung Perak Surabaya ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Pengerukan atau pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak  PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya tahun 2023 - 2024 yang melibatkan PT APBS yang menelan anggaran Rp200.583.193.000 dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83 Miliar lebih </div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU terhadap Keenan Terdakwa berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Rabu, 1 April 2026 yang diketuai Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH .MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Enam Terdakwa dari Dua Entitas</span></b></div><div style="text-align: justify;">Tiga Terdakwa selaku pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya adalah Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head atau Pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021-2024, ;  Hendiek Eko Setiantoro selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, dan  Erna Hayu Handayani selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya</div><p></p> <div style="text-align: justify;">Sementara 3 Terdakwa lainnya dari PT APBS yaitu  Firmansyah selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020-2024,; Made Yuni Christina selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021-2024, dan Dwi Wahyu Setiawan selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020-2024.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfucfCX5fs_kYYWQZO9o6JgQAEAe_T3OuizwH914pRJwgLOxX2yZMMdEHNBDsP6oBaCS3WAUhZDxPI0xgSfpLdA-Ff57JcYtiiO6XvXSEj4ZR-Cf6hXhsbKmoGCgrdsaAx2VgjiIJ__co1IkRmoK9ua8ULh9qIjHxwBz1CWe0C1l38M3CwCGJQNkSDb0s/s1920/IMG_20260401_20361752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfucfCX5fs_kYYWQZO9o6JgQAEAe_T3OuizwH914pRJwgLOxX2yZMMdEHNBDsP6oBaCS3WAUhZDxPI0xgSfpLdA-Ff57JcYtiiO6XvXSEj4ZR-Cf6hXhsbKmoGCgrdsaAx2VgjiIJ__co1IkRmoK9ua8ULh9qIjHxwBz1CWe0C1l38M3CwCGJQNkSDb0s/w640-h360/IMG_20260401_20361752.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Keenam Terdakwa  masing-masing berkas perkara penuntutan terpisah, dan didakwa melanggar Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf a, c, d UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Proyek Rp200 M, Kerugian Negara Rp83 M</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan, JPU mengungkap proyek pengerukan dan pemeliharaan kolam pelabuhan tahun 2023–2024 tersebut memiliki total anggaran mencapai Rp200,58 miliar. Namun, pelaksanaannya diduga sarat penyimpangan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83 miliar lebih.</div><p></p> <div style="text-align: justify;"><span>Modus yang diungkap </span>mencakup pelaksanaan pekerjaan tanpa dasar penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan, tanpa addendum adanya perjanjian konsesi, serta tanpa melibatkan KSOP (kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Utama Tanjung Perak sebagaimana mestinya.</div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Penunjukan Langsung dan Rekayasa Syarat</span></b></div><div style="text-align: justify;">JPU juga menyoroti adanya penunjukan langsung terhadap PT APBS sebagai pelaksana, meski perusahaan tersebut diduga tidak memiliki kapal keruk sebagai syarat utama. Penunjukan ini disebut karena alasan afiliasi, namun dinilai bertentangan dengan aturan.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lebih jauh, pekerjaan justru dialihkan kepada pihak lain, yakni PT Rukindo dan PT SAI.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tak hanya itu, dua pejabat Pelindo, Hendiek dan Erna, diduga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) sebesar Rp83 miliar lebih secara tidak wajar. Penyusunan dilakukan hanya berdasarkan satu sumber data tanpa melibatkan konsultan maupun perhitungan teknis (engineering estimate).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) bahkan disebut sengaja dirancang agar PT APBS tetap memenuhi kualifikasi, meskipun tidak memiliki kemampuan teknis pengerukan.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Minim Pengawasan dan Dugaan Mark Up</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbMsN2C6vomGAU3abYF80NK7d95l_cyOSsbSf5Rgh1bkuRhwl1hfKfEY2ROxmWWq9uQo4VLB3EhksqpT_61JL9WJVDy4k4fPtNDBkoe17VbK6Enqlm2tuo1Ht5VT2na_bPA-2j50Sgk-HrIgdT3eHfDBOUX87gHXHkAmk5iiBGYl49FuPnC6L2-KGNeuI/s1920/IMG_20260401_20363345.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbMsN2C6vomGAU3abYF80NK7d95l_cyOSsbSf5Rgh1bkuRhwl1hfKfEY2ROxmWWq9uQo4VLB3EhksqpT_61JL9WJVDy4k4fPtNDBkoe17VbK6Enqlm2tuo1Ht5VT2na_bPA-2j50Sgk-HrIgdT3eHfDBOUX87gHXHkAmk5iiBGYl49FuPnC6L2-KGNeuI/w640-h360/IMG_20260401_20363345.jpg" width="640" /></a></div>Ardhy Wahyu Basuki dan Hendiek Eko Setiantoro juga diduga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, sehingga membuka ruang bagi PT APBS untuk mengalihkan pekerjaan ke pihak lain tanpa kontrol.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain itu, proyek disebut berjalan tanpa dokumen penting berupa KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), yang seharusnya menjadi syarat wajib.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di sisi lain, tiga terdakwa dari PT APBS diduga melakukan mark up nilai HPS/OE agar mendekati angka yang disusun pihak Pelindo. Angka tersebut kemudian digunakan dalam penawaran proyek.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ironisnya, dalam pelaksanaan, PT APBS juga tidak mengerjakan proyek secara mandiri, melainkan menyerahkan pengerjaan kepada pihak ketiga tanpa mekanisme yang sah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Sorotan Publik: Siapa Pihak Lain yang Terlibat?</span></b></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini memunculkan pertanyaan besar terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk potensi peran aktor di balik kebijakan strategis proyek di lingkungan Pelindo.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Publik kini menanti langkah lanjutan dari penegak hukum, khususnya apakah akan ada pengembangan perkara untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang turut menikmati keuntungan dari proyek bernilai ratusan miliar tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda berikutnya, sementara keenam terdakwa terancam hukuman berat jika terbukti bersalah dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. (JS)</div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Pengerukan Kolam Rp83 M di Pelindo Tanjung Perak Disidangkan: 6 Pejabat dan Pimpinan Perusahaan Diadili, Skema Penunjukan Diduga Diatur!

BERITA KORUPSI .CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendi Wijaya, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak dkk, menyeret 6 Tersangka ya...

»

Suap Proyek APBD Situbondo Terbukti! 5 Pengusaha Divonis Penjara, KPK Dipertanyakan: Ada Nama Lain Belum Tersentuh?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_4s_TFHyrz4adxoXckWDBM3fu7WGP31wtsKZSbmkrCDoTJKP3bvXvV7yhXrpk1CrddPNReKpZX3l3vqyJyldEJi5oUIA33tW8qJNw9efIJapXjIBXK6nCYggtkufdo6rIV0ycbAcszojD0Ll647tEzr5obi0UR5rxw4wljrIzbgBFJvJtTP_3nwePc3A/s640/IMG-20260401-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_4s_TFHyrz4adxoXckWDBM3fu7WGP31wtsKZSbmkrCDoTJKP3bvXvV7yhXrpk1CrddPNReKpZX3l3vqyJyldEJi5oUIA33tW8qJNw9efIJapXjIBXK6nCYggtkufdo6rIV0ycbAcszojD0Ll647tEzr5obi0UR5rxw4wljrIzbgBFJvJtTP_3nwePc3A/w640-h360/IMG-20260401-WA0000.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span>Bagaimana dengan </span><span><span>Firdaus Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, dan Sugeng Direktur CV. Madiun? Apakah KPK memilah dan memilih terhadap mereka pemberi suap kepada kepala daerah untuk diseret sebagai Tersangka?</span></span></span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis terhadap lima pengusaha kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang terbukti bersalah dalam perkara suap proyek APBD Kabupaten Situbondo.</div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 1 April 2026, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan uang suap ratusan juta hingga miliaran rupiah kepada Bupati Situbondo periode 2021–2024, (terpidana) Karna Suswandi, melalui (terpidana) Eko Priyonggo Jati yang saat itu menjabat sebagai Kabid, Plt, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Uang Suap tersebut diberikan untuk memuluskan proyek-proyek APBD di Kabupaten Situbondo dengan total nilai mencapai lebih dari Rp6 miliar lebih</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB3b7yKXtQ01KLFferZznQIZbGX9JtUz0kMga3P5EUjXQg_1TZNYmgLCoa5KqMROmxsHH_4YuggKE4rjc2BnwsMQtpoy-2J7E8XFNg1YNrRQK32XLPyz_C4_KsKlrsdsQ-6wP4dwYAguNWKSmHlsO4u3l6_Cl7_9gMTRFIKD5_NrL9tafYa3y2ixIoOOI/s640/IMG-20260401-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB3b7yKXtQ01KLFferZznQIZbGX9JtUz0kMga3P5EUjXQg_1TZNYmgLCoa5KqMROmxsHH_4YuggKE4rjc2BnwsMQtpoy-2J7E8XFNg1YNrRQK32XLPyz_C4_KsKlrsdsQ-6wP4dwYAguNWKSmHlsO4u3l6_Cl7_9gMTRFIKD5_NrL9tafYa3y2ixIoOOI/w640-h360/IMG-20260401-WA0001.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: 16px;">Adapun lima terdakwa yang divonis bersalah yakni:</span></p><p dir="ltr"> <span style="font-size: 16px;"></span></p><div style="text-align: justify;"><ol><li>Tjahjono Gunawan, pemilik dan pengendali CV. Citra Bangun Persada, dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</li><li><span style="font-size: 16px;">Roespandi, Direktur CV. Ronggo, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Adit Ardian Rendy Hidayat, Direktur CV. Karunia, divonis 1 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Terdakwa I Amran Said Ali, terkait PT. Airlanggatama Nusantarasakti dan PT. Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, divonis 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</span></li><li><span style="font-size: 16px;">Terdakwa II As’al Fany Balda, Direktur PT. Badja Karya Nusantara, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan (Amran Sa'id Ali dan As'al Fany Balda diadili dalam satu berkas perkara)</span></li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2smHgz7jpblcR3Lj_7qssAtGODV5ObulQUV_FbDEgLAwhWSfPXCBKM-6g4U0pqhz6yen6MprgsGK4MJ70rP7La8hQQFlVxA-8zRETkOZFR5GzEeJg-m3gKHsTBprEKpImM6zV1B-RBacGG591fgZtUy3-lbxxt-GUEenq3htqot9VQeJW-AcOis5ye0g/s4160/IMG20260401154831.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2smHgz7jpblcR3Lj_7qssAtGODV5ObulQUV_FbDEgLAwhWSfPXCBKM-6g4U0pqhz6yen6MprgsGK4MJ70rP7La8hQQFlVxA-8zRETkOZFR5GzEeJg-m3gKHsTBprEKpImM6zV1B-RBacGG591fgZtUy3-lbxxt-GUEenq3htqot9VQeJW-AcOis5ye0g/s320/IMG20260401154831.jpg" width="320" /></a><b style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan Publik: Mengapa Hanya Lima?</span></b></p><p dir="ltr"> <span style="font-size: 16px;"></span></p><div style="text-align: justify;">Putusan ini justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, dalam fakta persidangan terungkap adanya sejumlah pengusaha lain yang turut memberikan suap kepada Bupati Situbondo untuk mendapatkan proyek APBD.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nama-nama yang mencuat di antaranya ;</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li><span style="font-size: 16px;">Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, </span></li><li><span style="font-size: 16px;">Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga diketahui sebagai salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, serta </span></li><li><span style="font-size: 16px;">Sugeng Direktur CV. Madiun.</span></li></ol><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ketiganya disebut-sebut memiliki pola yang sama dengan para terdakwa yang telah divonis, yakni memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan proyek pemerintah daerah.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Hal ini memicu pertanyaan serius: apakah penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan secara menyeluruh, atau justru masih tebang pilih atau dipilah dan dipilih untuk dijadikan Tersangka?</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">KPK Didesak Transparan dan Konsisten</span></b></div> <span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;">Publik kini menanti langkah tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti fakta-fakta persidangan tersebut. Jika memang terdapat bukti keterlibatan pihak lain, maka penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada lima terdakwa saja.</div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Konsistensi dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Kasus ini menjadi ujian nyata bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, khususnya dalam praktik suap proyek APBD yang telah lama menjadi penyakit kronis di daerah. .(Jen)</span><br /> </p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Suap Proyek APBD Situbondo Terbukti! 5 Pengusaha Divonis Penjara, KPK Dipertanyakan: Ada Nama Lain Belum Tersentuh?

Bagaimana dengan Firdaus Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruk...

»

Skandal Kredit KMK Rp27,3 M BSM Terkuak Dalam Persidangan: Dokumen Berbeda, Pencairan Tanpa OTS, Siapa yang Bermain?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2yhiedrvyd1g6uoMRREMTdph99Nrj4sTwrgQnMn84oz3NDQG4nQUgEK0WL0gTF6YLW5Sldl6Tf7Oi5slvx2jK6SbD2CI_jhHSm0LflGX4PjqVi_XBiXWu5f5YHceKFYWcprbt4ZAKpOWl5m8ittg8Un3v4qoPSeT05MRbIxz1bY4pIoaQwovv3Owl5SM/s4096/IMG_20260406_014127.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2yhiedrvyd1g6uoMRREMTdph99Nrj4sTwrgQnMn84oz3NDQG4nQUgEK0WL0gTF6YLW5Sldl6Tf7Oi5slvx2jK6SbD2CI_jhHSm0LflGX4PjqVi_XBiXWu5f5YHceKFYWcprbt4ZAKpOWl5m8ittg8Un3v4qoPSeT05MRbIxz1bY4pIoaQwovv3Owl5SM/w640-h486/IMG_20260406_014127.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: large;">Majelis Hakim Soroti Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian, Saksi Diingatkan Berpotensi Ikut Terjerat. Apakah Kajari Tanjung Perak mau dan berani membongkar lebih dalam skandal kredit bermasalah ini, atau justru berhenti pada dua Terdakwa saja?</span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div><div style="text-align: justify;">Selasa, 31 Maret 2026, Tim JPU Hendi Sinatyra Imran, SH, dkk dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, menghadirkan tiga orang saksi dimuka persidangan yang diketuai hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP)untuk didengar keterangannya dalam perkara dugaan Korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit macet PT Dimitra Jaya Abadi di Bank Syariah Mandiri atau saat ini Bank Syariah Indonesia pada tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp27.386.833.332,67 sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025 tertanggal 9 Desember 2025</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini menyeret dua terdakwa, yaitu  Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil, selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi Bank Syariah Mandiri (tidak ditahan), dan Marwan Kustiono Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi anak dari mendiang Rachmat Kustiono dengen  didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Agustinus Marpaung, dkk</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara ketiga saksi dimaksud adalah Hadi Purnomo Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat dan Sri Aguslita Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat, serta M. Sulfani Batam, Audit Invetigator BSI (Bank Syariah Indonesia) Pusat</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Dokumen Berbeda, PT Belum Berdiri</span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b>;</b></span></div><div style="text-align: justify;">Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat mendisposisi CV Dimitra Jaya menjadi PT Dimitra Jaya Abadi kepada saksi Sri Aguslita Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 18px;">Baca juga :</b></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Korupsi Kredit Rp27,3 M: Analis Duduk di Kursi Pesakitan, Siapa yang Lolos dan Siapa Meloloskan? -</span>  </span><span style="color: red;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/sidang-korupsi-kredit-rp273-m-analis.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/sidang-korupsi-kredit-rp273-m-analis.html</a></span></div></blockquote><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Awalnya, pada tahun 2011, Terdakwa Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) bukan menggunakan menggunakan dokumen dokumen PT Dimitra Jaya Abadi melainkan CV CV Dimitra Jaya. PT Dimitra Jaya Abadi berdiri menjelang mencairan</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Tanpa OTS, Kredit Tetap Cair;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtqldj4I4P1sRGbFrRM_4lAYGYHo0grl7VMgbeZtzFQV66oeXCn1QA6ZY187b4g5FPHRH8qx-9Hy10A-I5-zvK6V4_YBrREgZo35Bayk4GTJk-0jrByuw8Ppw5J3mS3AqjQHN5i8QtJcIBanpNocMZ5SSmszdtDpFVuTm4nu1wmzp62R_eJbWL2PaJ0Pc/s639/IMG_20260406_012429.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtqldj4I4P1sRGbFrRM_4lAYGYHo0grl7VMgbeZtzFQV66oeXCn1QA6ZY187b4g5FPHRH8qx-9Hy10A-I5-zvK6V4_YBrREgZo35Bayk4GTJk-0jrByuw8Ppw5J3mS3AqjQHN5i8QtJcIBanpNocMZ5SSmszdtDpFVuTm4nu1wmzp62R_eJbWL2PaJ0Pc/w640-h356/IMG_20260406_012429.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan juga terungkap bahwa BSM diduga tidak melakukan OTS (On The Sport) atau survey ke lapangan terhadap PT Dimitra Jaya Abadi di Jalan Margomulyo 9/A-5, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor: <span style="color: #f02c1f;">17 Tanggal 21 Maret 2012</span> yang dibuat dihadapan Sherly Dian Meirawati, SH Notaris di Surabaya</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara pencairan kredit KMK yang diajukan PT Dimitra Jaya Abadi dengan menggunakan dokumen CV Dimitra Jaya yang mengajarkan permohonan permohonan kredit <span style="color: #f02c1f;">tanggal 19 Desember 2011 </span>sesuai surat Nomor 007/MGM-B1/III/11 Tanggal 19 Desember 2011 dan surat surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 008/BSM/DJA/III/2012 <span style="color: #f02c1f;">Tangal 28 Maret 2012</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Saksi Diingatkan Bisa Jadi Terdakwa;</span></b></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya, Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH mencerca pertanyaan-pertanyaan kepada saksi Sri Aguslita Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat dan menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bahkan Ketua Majelis Hakim pun mengatakan bahwa Saksi bisa terjerat seperti Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil, selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi Bank Syariah Mandiri</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Dokumen Berbeda, PT Belum Berdiri;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwJjTZJGTomSjz3XWwbfv_cba0tEdPmDGrWQOktdprcJsWKYfOpBSBp64cMGjbvXCGnF5QVc_x_tl5IQekK-uZ2k4Tta8KY-LjtwX3VmSRN-JR_jUR7X66biKQ175kESrS64YQuWDVqMync-5eh4_2AufkcGAOZ4_3yFuhyphenhyphenc2OZG1WtJMBZ_3lxu6NJxs/s1920/IMG20260331120412_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwJjTZJGTomSjz3XWwbfv_cba0tEdPmDGrWQOktdprcJsWKYfOpBSBp64cMGjbvXCGnF5QVc_x_tl5IQekK-uZ2k4Tta8KY-LjtwX3VmSRN-JR_jUR7X66biKQ175kESrS64YQuWDVqMync-5eh4_2AufkcGAOZ4_3yFuhyphenhyphenc2OZG1WtJMBZ_3lxu6NJxs/w640-h360/IMG20260331120412_01.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan, bahwa Terdakwa Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi telah merekayasa trading batu bara untuk memperoleh fasilitas pembiyaan dari PT Bank Syariah Mandiri dengan membuat Surat Nomor 007/MGM-B1/III/11 Tanggal 19 Desember 2011 penhal permohonan Kredit atas nama CV DIMITRA JAYA,</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 008/BSM/DJA/III/2012 Tangal 28 Maret 2012, Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 011/BSM/DJA/III/2012 Tanggal 18 April 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. GATOT SANTOSO Nomor 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. JEMMY TANSAH Nomor: 004/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012,</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Mega Surya Eratama Nomor: 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januan 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Rajawali Bara Makmur Nomor: 024/BB/RBM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Invoice Nomor 015/DJ-INV/II/12 Tanggal 13 Februari 2012,</p> <div style="text-align: justify;"> Invoice Nomor: 018/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor: 019/DJ-INV/II/12 Tanggal 27 Februari 2012, Invoice Nomor: 020/DJ-INV/II/12 Tanggal 02 Maret 2012, Invoice Nomor: 001/DJA-INV/V/12 Tanggal 20 Juni 2012, Invoice Nomor: 002/DJA-INV/VI/12 Tanggal 27 Juni 2012,<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOEgi6TlCIL40ZG7Zko1ss5P909DDcEQjnNvYXCZrw88Az5q3tiXzddX1sFWVIMYWR1mOk1IUGZj7WTKRVjGHmAJER-YV91dZrDzvnQ2AgMQc92h9iHZuML_puBccSqDRIukNonQw_eGJ8xV4kh01YElqQ475-ow_HJQNCZzNizKfK6aC125uT6IrZfq0/s1920/IMG20260331120410_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOEgi6TlCIL40ZG7Zko1ss5P909DDcEQjnNvYXCZrw88Az5q3tiXzddX1sFWVIMYWR1mOk1IUGZj7WTKRVjGHmAJER-YV91dZrDzvnQ2AgMQc92h9iHZuML_puBccSqDRIukNonQw_eGJ8xV4kh01YElqQ475-ow_HJQNCZzNizKfK6aC125uT6IrZfq0/w640-h360/IMG20260331120410_01.jpg" width="640" /></a>Invoice Nomor: 026/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor 025/DJ-INV/III/12 Tanggal 20 Maret 2012, Invoice Nomor 023/DJ-INV/II/12 Tanggal 28 Februari 2012 sebagai dasar permohonan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri, serta mempergunakan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai peruntukannya.</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saksi AHMAD FAUZAN Bin TAUFIQ KAMIL membuat Nota Analisa Nomor 14/097-2/DKI Tanggal 2 Februari 2012, Laporan Hasil Kunjungan Tanggal 17 November 2011, Nota Analisa Nomor: 14/302-2-DKI Tanggal 30 Maret 2012, Nota Analisa Nomor: 14/374-2-DKI Tanggal 23 April 2012, Nota Analisa Nomor: 14/677-2-DKI Tanggal 12 Juli 2012, </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nota Analisa Nomor: 14/703-2-DKI Tanggal 20 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/614-2/DKI tanggal 21 Juni 2012, Nota Analisa Nomor 14/710-2/DKI tanggal 24 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/967-2/CRD tanggal 25 September 2012, Nota Analisa Nomor 14/853-2/CRD tanggal 27 Agustus 2012, Nota Analisa Nomor: 14/1225-2/CRD Tanggal 3 Desember 2012 berdasarkan dokumen yang tidak benar (fiktif) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Akan Dikembangkan atau Berhenti di Dua Terdakwa Saja?;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAkDwaLkw9fvhFsnKkPCpxeqN7Fb658b0eNqiNlUs3j6pxhL2AaEKR7f3PDwcPt2ZjaEhdooO8FIVAhudsSMUUK1Dl2A_VaO2Nv6-kGI33DcbMiSrP0i0xCw_1rKRxxUv33v4MLsmi6KHvZMEYICxNCTwXYW9deY4SGWvMZflLSR3-4J7EPDek6TYGves/s1920/IMG20260331120412_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAkDwaLkw9fvhFsnKkPCpxeqN7Fb658b0eNqiNlUs3j6pxhL2AaEKR7f3PDwcPt2ZjaEhdooO8FIVAhudsSMUUK1Dl2A_VaO2Nv6-kGI33DcbMiSrP0i0xCw_1rKRxxUv33v4MLsmi6KHvZMEYICxNCTwXYW9deY4SGWvMZflLSR3-4J7EPDek6TYGves/w640-h360/IMG20260331120412_01.jpg" width="640" /></a></div>Fakta persidangan yang terus mengemuka menimbulkan pertanyaan besar: apakah perkara ini hanya berhenti pada dua terdakwa, atau akan dikembangkan lebih jauh?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Peran pejabat internal bank, alur persetujuan kredit, hingga dugaan kelalaian sistemik menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut lebih dalam.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Publik kini menanti keberanian Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam membongkar secara tuntas dugaan skandal kredit bermasalah ini.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah akan ada tersangka baru? Ataukah kasus ini akan berhenti pada dua nama yang kini duduk di kursi pesakitan?</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan adalah:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Siapa yang menyetujui perubahan dari CV Dimitra Jaya menjadi PT Dimitra Jaya Abadi dalam proses kredit KMK?</li><li>Mengapa prosedur yang wajib seperti OTS tidak dilakukan, namun kredit tetap dicairkan?</li><li>Siapa saja pejabat internal BSM yang terlibat dalam rantai persetujuan kredit ini?</li><li>Apakah ada indikasi intervensi atau tekanan dalam proses pencairan dana?</li><li>Mengapa dokumen yang diduga fiktif dapat lolos dari proses analisa pembiayaan?</li><li>Apakah audit internal Bank sebelumnya telah menemukan kejanggalan ini?</li><li>Apakah ada aliran dana ke pihak lain di luar dua terdakwa?</li><li>Mengapa pengawasan dari kantor pusat tidak mampu mencegah kredit bermasalah ini?</li><li>Apakah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya mau dan berani  menetapkan tersangka baru berdasarkan fakta persidangan?</li><li>Apakah kasus ini merupakan bagian dari pola korupsi yang lebih besar di sektor perbankan?</li><li>Kini publik menanti, apakah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  mau dan berani membongkar lebih dalam skandal kredit bermasalah ini, atau justru berhenti pada dua terdakwa saja?. (*)</li></ol></div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Kredit KMK Rp27,3 M BSM Terkuak Dalam Persidangan: Dokumen Berbeda, Pencairan Tanpa OTS, Siapa yang Bermain?

Majelis Hakim Soroti Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian, Saksi Diingatkan Berpotensi Ikut Terjerat. Apakah Kajari Tanjung Perak mau dan beran...

»

Korupsi Penjualan Ikan Fiktif Rp3,072 M Terbongkar: Dua Terdakwa Divonis Bersalah, Hakim Singgung Keterlibatan PT Perindo Pusat

<div style="text-align: justify;"><h3><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvCQtIBaNJzhM-rG-lMR3PzfSsuj17meemDMuaaKt97U3fw1aCfLQzpq8ZMpxrRXB8ZYCUmpr9pyn2JbuBeFr5cAB0g0QpNLfdXJwPAy01NiykUZkD_cGg1W7MgKMKtz2zkq1oAwMJ4YThsl93ful6tDVt7XBIhmWnRaYjBLkGHlwKtxbz43tM9muu9dk/s1920/IMG_20260331_21223764.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvCQtIBaNJzhM-rG-lMR3PzfSsuj17meemDMuaaKt97U3fw1aCfLQzpq8ZMpxrRXB8ZYCUmpr9pyn2JbuBeFr5cAB0g0QpNLfdXJwPAy01NiykUZkD_cGg1W7MgKMKtz2zkq1oAwMJ4YThsl93ful6tDVt7XBIhmWnRaYjBLkGHlwKtxbz43tM9muu9dk/w640-h360/IMG_20260331_21223764.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: large;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya soroti dugaan tanggung jawab PT Perindo Pusat, peluang pengembangan perkara kini di tangan Kejari Tanjung Perak. Apakah Kahari Tanjung Perak mau Melakukan Pengembangan perkara atau hanya cukup di dua Terdakwa?</span></h3> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 18px;">.CO  – </span></b><br /> Skandal korupsi pembelian ikan fiktif di tubuh BUMN yaitu PT Perikanan Indonesia (PT Perindo) Unit Surabaya kembali mencuat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dua Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara manipulasi pembelian ikan yang merugikan keuangan negara hingga Rp3.072.756.000 dan keterlibatan PT Perindo Pusat </p> <p dir="ltr">Majelis Hakim yang diketuai I Made Yuliada, SH., MH, dengan dibantu dua anggota yakni  Manambus Pasaribu, SH., MH dan Liujianto, SH., MH Masing-masing Hakim Ad Hock, dalam amar putusannya menegaskan bahwa praktik korupsi pembelian ikan fiktif di PT Perikanan Indonesia (PT Perindo) Unit Surabaya pada kurun 2023 hingga 2024 tidak hanya melibatkan kedua Terdakwa melainkan PT Perindo Pusat </p> <p dir="ltr">"Namun perlu diuji kebenarannya dalam persidangan," ucap Ketua Majelis Hakim </p> <p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dua Terdakwa Divonis Pidana Penjara ;</b></span></span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhVNerwkHAmt0-8lZsJh9MRlJaKHiqBH8hbWJ3qCWBfrQhOwyOWvaNQ3LYlykLzheDxpTeLlGsT88WeMPwYyPEkw7wEinEYbU9K9uyrX34H-i3LCpK6zsSeutCwtARwHfuVuVelIlxjwxHJJpQ5vYfXu5M3De_bs1rghdT8iUsRLzW4jNXFxkN5L0ItdY/s4160/IMG20260331131611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhVNerwkHAmt0-8lZsJh9MRlJaKHiqBH8hbWJ3qCWBfrQhOwyOWvaNQ3LYlykLzheDxpTeLlGsT88WeMPwYyPEkw7wEinEYbU9K9uyrX34H-i3LCpK6zsSeutCwtARwHfuVuVelIlxjwxHJJpQ5vYfXu5M3De_bs1rghdT8iUsRLzW4jNXFxkN5L0ItdY/w640-h480/IMG20260331131611.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Dua Terdakwa yang divonis bersalah yakni Purwaningsih alias Nuning binti alm. Darmono <b>selaku Direktur Utama PT Sumber Rejeki Berkah Lautan Indonesia</b> (PT SRBLI) dan Febry Dwipananto selaku Kepala PT Perindo Unit Surabaya.<p></p> <p dir="ltr">Dalam putusan tersebut, Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf a c d UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana</p> <p dir="ltr"></p><div><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Vonis dan Uang </span><span style="color: red;">Pengganti</span></span><span style="color: red;">;</span></b></div> Terdakwa Purwaningsih dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.072.756.000 subsider 1 tahun penjara.<p></p> <p dir="ltr">Sementara itu, Terdakwa Febry Dwipananto juga divonis 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara, namun tanpa kewajiban membayar uang pengganti.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Modus Yang Dilakukan:</span></span></b> <b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Dokumen Fiktif dan Ilusi Stok ;</span></span></b><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9xTHOCXe6KCnUQjFwTWDwwDbf-cMbYfqYD5OGMyodxgLsO5BxolB4JAomUXVw2A_637z7ec18sQgm3BOOhm6haI0T9OFvgmXDo4kHF8Jn8HP_lSD_hyw9_aj2RXdifDu2YmYncNYlxSUd5mM5ZyCAEHS8t3ileYufIS-1vSsGnPA9HD15Mawnq9gVnDI/s640/IMG20251125135609_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9xTHOCXe6KCnUQjFwTWDwwDbf-cMbYfqYD5OGMyodxgLsO5BxolB4JAomUXVw2A_637z7ec18sQgm3BOOhm6haI0T9OFvgmXDo4kHF8Jn8HP_lSD_hyw9_aj2RXdifDu2YmYncNYlxSUd5mM5ZyCAEHS8t3ileYufIS-1vSsGnPA9HD15Mawnq9gVnDI/w640-h360/IMG20251125135609_01.jpg" width="640" /></a></div>Dalam fakta persidangan terungkap, kedua Terdakwa menggunakan modus manipulasi dokumen untuk menciptakan transaksi fiktif seolah-olah terjadi pembelian ikan dalam jumlah besar.<p></p> <p dir="ltr">Kasus bermula pada Oktober 2023 saat dibuat Purchase Order (PO) ikan cakalang sebanyak 85 ton dari PT GEM. Meski PO dinyatakan sah, faktanya ikan tidak pernah dikirim.</p> <p dir="ltr">Purwaningsih kemudian menginput invoice dan tally sheet fiktif ke sistem akuntansi Accurate milik PT Perindo, menciptakan ilusi adanya stok ikan. Berdasarkan dokumen tersebut, dana sebesar Rp1,78 miliar dicairkan ke PT SRBLI.</p> <p dir="ltr">Untuk menutupi perbuatan itu, dibuat skenario pengalihan tagihan ke perusahaan lain, namun realisasi pembayaran jauh dari nilai yang diajukan.</p> <p dir="ltr">Praktik serupa kembali terjadi pada Januari 2024 melalui PO fiktif dari PT UDK dengan nilai pencairan mencapai Rp1,48 miliar. Namun, pembayaran dari pihak yang ditagih hanya terealisasi sebagian kecil.</p> <p dir="ltr">Kejanggalan Terungkap di Persidangan<br /> Majelis Hakim menemukan sejumlah kejanggalan krusial, di antaranya:<br /></p><ul><li>Tidak adanya delivery order asli yang dapat diverifikasi</li><li>Tanda tangan pada dokumen serah terima diduga tidak sesuai</li><li>Perbedaan tanggal antara faktur, kontrak, dan kuitansi</li><li>Laporan internal perusahaan menunjukkan tidak ada pasokan ikan</li></ul><p></p> <p dir="ltr">Selain itu, Febry disebut menyetujui pencairan dana tanpa verifikasi lapangan, sementara Purwaningsih mengajukan tagihan berulang atas barang yang tidak pernah ada.</p> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Hakim Singgung Peran PT Perindo </span><span style="color: red;">Pusat</span></span></b><span style="color: red;">;</span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMgSzkp73yoiXgRkrM7PhkGc9EAj-8w4YWVxU-UxeAymui9Pz1_4in8Tri8v31n7l-1_HooBA8HCTc6qoBO8n3gxXbSeI75QC73QVpRqdo5eczIcbXT6sKV-l8BZ2_NyppXri83WCKuUlVNvzfVMOZHFGdA6SAbk1Sd1zBX9johF_gqCmLsIEOqw8s8Q/s4160/IMG20260331131716.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMgSzkp73yoiXgRkrM7PhkGc9EAj-8w4YWVxU-UxeAymui9Pz1_4in8Tri8v31n7l-1_HooBA8HCTc6qoBO8n3gxXbSeI75QC73QVpRqdo5eczIcbXT6sKV-l8BZ2_NyppXri83WCKuUlVNvzfVMOZHFGdA6SAbk1Sd1zBX9johF_gqCmLsIEOqw8s8Q/s320/IMG20260331131716.jpg" width="320" /></a></div>Yang menarik, dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara tegas menyebut adanya indikasi keterlibatan PT Perindo Pusat.<p></p> <p dir="ltr">Hakim menyatakan bahwa tanggung jawab PT Perindo Pusat perlu diuji lebih lanjut dalam persidangan terpisah. Bahkan, sejumlah barang bukti dalam perkara ini dinyatakan tetap dalam berkas untuk perkara lain.</p> <p dir="ltr">Pernyataan ini membuka ruang besar bagi penegak hukum untuk mengembangkan kasus hingga ke level yang lebih tinggi.<br /> Akankah Kejari Tanjung Perak Bergerak?</p> <p dir="ltr">Sorotan kini mengarah kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Dengan adanya fakta persidangan yang menyebut potensi keterlibatan korporasi tingkat pusat, publik menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tanjung Perak akan berani melakukan pengembangan perkara dan menelusuri dugaan pertanggungjawaban PT Perindo Pusat? Ataukah perkara ini akan berhenti hanya pada dua Terdakwa di level operasional?</p> <p dir="ltr">Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi ujian nyata komitmen dan integritas penegakan hukum dalam membongkar praktik korupsi di tubuh BUMN secara menyeluruh, tanpa tebang pilih. (Jen)</p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Penjualan Ikan Fiktif Rp3,072 M Terbongkar: Dua Terdakwa Divonis Bersalah, Hakim Singgung Keterlibatan PT Perindo Pusat

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya soroti dugaan tanggung jawab PT Perindo Pusat, peluang pengembangan perkara kini di tangan Kejari ...

»