Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan: Rencana Perbaikan Lahan Berubah Jadi Penambangan Tanpa Izin, Kerugian Capai Rp349 Juta

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzjIIX5Q52i02XuEqnFiRjX-zBGh_W3UTFrBeuNCZBojAN-owEHsKBunb8_ajySRBOv9r_xujCAAQTIyZePSkyZD6XJWF3k4fRpGrX8nB-zfclDmREWiuNuvJ2ruhnQRLe7G6JeVNLVB6Bsx7MReO7HfvPJ74DOYfWnjX-Q5L6jkEQvfLL_t4-9-Q-3E/s1600/IMG-20260723-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzjIIX5Q52i02XuEqnFiRjX-zBGh_W3UTFrBeuNCZBojAN-owEHsKBunb8_ajySRBOv9r_xujCAAQTIyZePSkyZD6XJWF3k4fRpGrX8nB-zfclDmREWiuNuvJ2ruhnQRLe7G6JeVNLVB6Bsx7MReO7HfvPJ74DOYfWnjX-Q5L6jkEQvfLL_t4-9-Q-3E/w640-h360/IMG-20260723-WA0014.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Keterangan Saksi Ungkap Kelemahan Pengawasan BPD: Diserahkan Sepenuhnya ke Kades, Padahal Pelaksanaan Berbeda dari Kesepakatan. Hakim Soroti Peran Pihak Ketiga yang Belum Tersentuh Hukum</span></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">S</span>idang perkara dugaan korupsi pengelolaan aset tanah kas Desa Jenangan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis 23, Juli 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Ponorogo dengan terdakwa Toni Ahmadi selaku Kades Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo yang diketuai Hakim Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, JPU mendakwa Terdakwa Toni Ahmadi selaku Kepala Desa Jenangan diduga telah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penambangan di tanah kas desa di wilayah Dusun Krajan tanpa melakukan koordinasi maupun menggelar rapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aset Desa berupa TKD yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama diduga telah dimanfaatkan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp349 juta sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo NOMOR : 700.1.2.1/KH/405.06/2026 tanggal 26 Februari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">Kesepakatan Perbaikan Berubah Jadi Penambangan</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan saksi Mujiono, anggota BPD Desa Jenangan, pernah diadakan musyawarah. Namun, setelah pertemuan malam itu, tidak ada lagi pembahasan lanjutan. "Saat rapat, yang dibahas adalah perbaikan lahan agar menjadi tanah produktif, bukan penambangan. Saya tidak paham mengapa akhirnya dilakukan penambangan," ujar Mujiono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakui mengetahui status lahan tersebut sebagai tanah kas desa yang dulunya berupa bukit kecil tanpa peruntukan khusus. Namun, saksi tidak mengetahui siapa yang secara langsung melakukan penggalian dan untuk apa hasilnya digunakan. Penambangan itu sendiri hanya berlangsung selama tiga bulan, dan setelah tanggal 30 Maret 2015 tidak pernah ada lagi rapat khusus terkait aset tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal senada disampaikan Bahrudin Efendi, mantan Ketua BPD Jenangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya berpatokan pada hasil rapat tanggal 30 Maret 2015, yang menyepakati perbaikan lahan tandus agar bisa dimanfaatkan. "Kami menganggap itu proses perbaikan tanah, bukan penambangan. Setelah pekerjaan selesai, tidak ada pelaporan atau rapat tindak lanjut," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Bahrudin mengakui kelemahan pengawasan. "Memang seharusnya BPD menanyakan teknis pelaksanaannya, namun kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Keterbatasan pengawasan ini menjadi celah terjadinya penyimpangan," akuinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">Uang Masuk Rp22,5 Juta dan Pembangunan Tanpa APBDes</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi Sulasno, selaku Kasun Desa Jenangan, membenarkan bahwa lahan semula berbukit dan tandus kemudian diratakan. Namun, ia mengungkap fakta baru: pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga, yaitu Sujarno (mantan Lurah Kemiri) dan almarhum Pendi, bukan hanya terdakwa Toni Ahmadi. Pengerukan dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator milik pihak ketiga tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari kegiatan itu, pada 1 November 2015 tercatat ada uang masuk ke kas desa sebesar Rp22,5 juta. "Uang itu diserahkan untuk digunakan acara bersih desa dan pagelaran wayang," kata Sulasno.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terungkap pula bahwa hasil pengerukan juga digunakan untuk pembuatan tiga gapura pintu masuk dusun pada awal tahun 2016. Pembangunan ini ternyata tidak masuk dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "Biaya satu gapura sekitar Rp12 juta, total sekitar Rp35 juta. Menurut informasi, dana itu dikeluarkan langsung oleh Pak Kades," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">Pertanyaan Hakim: Mengapa Pihak Ketiga Belum Diselidiki?</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim menyoroti peran Sujarno yang terlibat aktif dalam penambangan namun belum ditetapkan sebagai tersangka. <i>"Sujarno ini seharusnya ikut dijadikan tersangka dalam perkara ini,"</i> tegas salah satu Anggota Majelis Hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Basuki, mantan Sekretaris Desa Jenangan tahun 2015, menyatakan bahwa dalam rapat tidak pernah disepakati penjualan tanah atau pengambilan material. "Tanah itu punya nilai ekonomi sebagai urugan, tapi kami tidak tahu kemana hasil galian dibawa dan apakah dijual. Baru sekarang lahan itu ditanami singkong warga, dulunya tidak produktif sama sekali," paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada juga selisih data administrasi yang terungkap, di mana lokasi lahan dalam dokumen SPPT tertulis masuk wilayah Dusun Jimbe, namun secara administrasi desa masuk wilayah Jenangan. Pihak pengadilan memastikan hal ini hanya kesalahan penulisan administrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemeriksaan saksi masih berlanjut, dengan pertanyaan kunci: apakah keterlibatan pihak ketiga dan ketidakjelasan aliran dana akan membuka babak baru penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span><span style="color: #f02c1f;">Beberapa Pertanyaan Kritis</span></span> <span><span style="color: #f02c1f;">Muncul</span></span>:</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">1. Sujarno selaku pihak ketiga yang membiayai alat berat, mengangkut dan mengelola hasil galian, merupakan pelaku utama kegiatan penambangan. Mengapa hingga saat ini ia belum ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada alasan hukum atau pertimbangan khusus?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Siapa yang menetapkan harga jual material galian, dan siapa yang menerima seluruh hasil penjualan selain uang Rp22,5 juta yang masuk kas desa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">3. Mengapa BPD dan perangkat desa sama sekali tidak mengetahui perjanjian atau transaksi yang dilakukan antara terdakwa Toni Ahmadi dengan Sujarno? Apakah ada upaya penutupan informasi secara sengaja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah Kejaksaan berencana memperluas penyidikan dan menjadikan Sujarno serta pihak lain yang terlibat sebagai tersangka baru dalam perkara ini, atau Sujarno tetap aman ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah Kejaksaan mempertimbangkan untuk menyangkut pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengingat adanya dugaan aliran dana yang tidak jelas asal dan peruntukannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah penuntutan saat ini hanya sekadar formalitas terhadap Kepala Desa, atau Kejaksaan berkomitmen mengungkap seluruh jejak kejahatan hingga ke akar dan semua pihak yang bertanggung jawab?. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah kerugian negara dalam surat Dakwaan JPU sebesar Rp349 juta lebih sudah termasuk yang masuk ke kas Desa Jenangan? Lalu mengapa JPU tidak menjelaskan uang sebesar Rp22 juta lebih yang masuk ke kas Desa dari hasil penjualan tanah urug berupa gundukan diatas Tanah Kas Desa?. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan: Rencana Perbaikan Lahan Berubah Jadi Penambangan Tanpa Izin, Kerugian Capai Rp349 Juta

Keterangan Saksi Ungkap Kelemahan Pengawasan BPD: Diserahkan Sepenuhnya ke Kades, Padahal Pelaksanaan Berbeda dari Kesepakatan. Hakim Soroti...

»

Kasus Dugaan Korupsi Tanah Urug Galian TKD Rp349 Juta: Toni Ahmadi Selaku Kades Di Ponorogo Diadili, Sujarno Mantan Kades Terselamatkan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJg2r1UcRpTkyVTC114Sjm5SsayQyIfNliuyooz15bwBdrTx-eVmw8oLN2Ynm50iYlNYElyAsYC6xzhZ6qHZJjrttzk_7TeZonpeQgtpfVARHCg8s7-rFQ-HAcdPVDLTgV0XP3dm7nT0CeMLqDz6BcVjjaAkisrw4_nI-Djbdmq0wr7jnnTfu29cUEpEY/s639/IMG_20260725_134845.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="478" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJg2r1UcRpTkyVTC114Sjm5SsayQyIfNliuyooz15bwBdrTx-eVmw8oLN2Ynm50iYlNYElyAsYC6xzhZ6qHZJjrttzk_7TeZonpeQgtpfVARHCg8s7-rFQ-HAcdPVDLTgV0XP3dm7nT0CeMLqDz6BcVjjaAkisrw4_nI-Djbdmq0wr7jnnTfu29cUEpEY/w478-h640/IMG_20260725_134845.jpg" width="478" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large; text-align: left;">Pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi: Tanah Urug hasil galian gundukan TKD dikerjakan dan dijual oleh Sujarno mantan kepala Desa Kemiri dan hasil penjualan dibagi. Sujarno adalah orang dekat Kejaksaan. Awalannya saya diminta mengembalikan Rp500 juta tapi saya minta hasil hitungannya tidak dikasih. Tapi kerugian sudah saya kembalikan semuan setelah ditetapkan sebagai tersangka</span></div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Tim JPU Kejari Ponorogo menyeret Toni Ahmadi Bin Yahmin selaku Kepala Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan tanah urug hasil galian gundukan diatas Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Desa Jenangan sebesar Rp349.740.000,00 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo NOMOR : 700.1.2.1/KH/405.06/2026 tanggal 26 Februari 2026</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Anehnya, JPU hanya menyeret Toni Ahmadi selaku Kades untuk diadili, sementara Sujarno mantan Kepala Desa Kemiri, Kec. Jenangan, Ponorogo, sepertinya tak tersentuh hukum ditangan penyidik Kejari Ponorogo. Sebab pengerjaan galian gundukan diatas Tanah Kas Desa (TKD) Kenangan dikerjakan oleh Sujarno bersama Pendi (Alm) dan hasil galian atau Urugan dijual sendiri oleh Sujarno, hasilnyapun dibagi antara Terdakwa Toni Ahmadi dengan Sujarno dan Pendi. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, untuk melaksanakan kegiatan penggalian tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sujarno yang merupakan mantan kepala Desa Kemiri, kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan penggalian tanah untuk Terdakwa, kemudian karena saksi Sujarno tidak memiliki modal untuk melaksanakan penggalian, Terdakwa kembali meminta kepada saksi SUJARNO untuk mencari teman yang dapat melaksanakan penggalian, yang mana kemudian saksi SUJARNO mengenalkan sdr. PENDI (alm) kepada Terdakwa untuk melakukan penggalian.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Atas perintah Terdakwa, saksi SUJARNO bersama dengan sdr. PENDI (alm) memulai kegiatan penambangan pada bulan Agustus 2015 dengan menggunakan mesin Ekskavator jenis PC yang disiapkan oleh sdr. PENDI (alm) dan dibantu oleh saksi SUJARNO yang bertugas untuk menata keluar masuknya truk pengangkut hasil penambangan, hingga selesai pada sekira bulan Oktober 2015;</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh sdr. PENDI (alm) berupa tanah urug dijual oleh saksi SUJARNO dengan cara mengumumkan kepada rekan-rekannya tentang adanya tanah urug yang siap untuk dibeli seharga Rp100.000 - Rp 120.000 per rit atau sekali kirim yang seluruhnya diambil sendiri oleh pembeli yang datang ke lokasi penambangan, </p> <div style="text-align: justify;">Kemudian hasil keuntungannya dibagi antara Terdakwa, saksi Sujarno, dan sdr. Pendi (Alm) dengan keuntungan total sebesar Rp349.740.000 yang dibagi kepada saksi SUJARNO sebesar Rp16.000.000 dan sisanya dibagi antara Terdakwa dan sdr. PENDI (Alm)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVC-bG_0hQFyTDBcjvNZqBMtddbv5z-ElSzin_SYbwHslxU73fr524J4sGkSAos14sQ6dG3waYurJQZBnmaYlVAHPigkc7dRQvaAcsjScHc7-Rw4lZulVTloNi6hjoPA_4k4jVm-DQ9RLOqdTOYyWcTi7XQlLY-n2SYwMbVVtHoJGcAH_lymW0bVsIZaY/s1600/IMG-20260720-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVC-bG_0hQFyTDBcjvNZqBMtddbv5z-ElSzin_SYbwHslxU73fr524J4sGkSAos14sQ6dG3waYurJQZBnmaYlVAHPigkc7dRQvaAcsjScHc7-Rw4lZulVTloNi6hjoPA_4k4jVm-DQ9RLOqdTOYyWcTi7XQlLY-n2SYwMbVVtHoJGcAH_lymW0bVsIZaY/w640-h360/IMG-20260720-WA0006.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi kepada beritakorupsi.co tak jauh beda dengan dakwaan JPU terkait keterlibatan Sujono. Terdakwa Toni Ahmadi menjelaskan, bahwa TKD milik Desa Jenangan sudah sangat lama tidak dapat dipergunakan karena diatas Tanah tersebut terdapat gundukan yang tinggi dan seperti hutan, sehingga diratakan agar dapat difungsikan </div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>''Saya memang yang meminta Sujarno untuk melakukan penggalian tapi yang menjual hasil galian (urugan) dan mencari pembelinya adalah Sujarno sendiri. Hasilnya dibagi bersama," </i>kata Terdakwa Toni dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Awalnya saya diminta ngembalikan lima ratus juta katanya nanti dibantu tapi saya minta hasil hitungannya tidak ada. Kalau Kerugian sudah saya kembalikan semuanya setelah jadi tersangka,"</i> ungkap terdakwa Toni</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara sumber beritakorupsi.co yang tidak bersedia desubutkan namanya menjelaskan, bahwa pekerjaan Sujarno setelah tidak lagi Kades adalah penambang dan dekat dengan orang Kejaksaan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Sujarno ini penambang dan dekat dengan Kejaksaan</i>," ujar sumber. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah informasi yang disampaikan sumber berkaitan dengan tidak terseretnya Sujarno sebagai tersangka dalam perkara ini?. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari JPU dan masih menunggu.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lalu apakah Sujarno akan selamanya terselamatkan dalam perkara ini atau Kejaksaan Negeri Ponorogo akan melakukan pengembangan dan menetapkan Sujarno sebagai tersangka?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain itu, pertanyaan yang lebih menarik sekaligus mengherankan adalah, terkait penghitungan hasil galian tanah urug dari gundukan diatas Tanah Kas Desa Jenangan yang terjadi tahun 2015, namun Inspektorat melakukan penghitungan pada Pebruari 2026. Bagaimana Inspektorat melakukan penghitungan hingga bisa menentukan jumlah kubit? Bagaimana melakukan pengukuran tinggi gundukan tanah di atas TKD? Atau hanya hasil keterangan Terdakwa saja lalu dibuat dalam dokumen?. (Jen)</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Tanah Urug Galian TKD Rp349 Juta: Toni Ahmadi Selaku Kades Di Ponorogo Diadili, Sujarno Mantan Kades Terselamatkan?

Pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi: Tanah Urug hasil galian gundukan TKD dikerjakan dan dijual oleh Sujarno mantan kepala Desa Kemiri dan hasil ...

»

DIKAWAL KETAT LPSK: Aang Imam Subarkah, "Koper Uang" Pribadi Walikota Maidi, Di Ambang Jeratan Hukum?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBb9TRtjvzPQmikoU-VNKcVfcMCKgjPLwLQy83g9Fo0XUtdvO0FEddFP0izJQF43fJvxwnKSGwjijxWYKUVFtOWjsVqTC49Z3QOII1tMIJG9DLuQ15_5H8AMmC7yfcyoSrvkya8x-GI8zRos-QjjHLxj1mFV4iDr-qP8E2uBx9yum8cM7PkyfiyHTinE8/s1280/IMG20260723134045_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBb9TRtjvzPQmikoU-VNKcVfcMCKgjPLwLQy83g9Fo0XUtdvO0FEddFP0izJQF43fJvxwnKSGwjijxWYKUVFtOWjsVqTC49Z3QOII1tMIJG9DLuQ15_5H8AMmC7yfcyoSrvkya8x-GI8zRos-QjjHLxj1mFV4iDr-qP8E2uBx9yum8cM7PkyfiyHTinE8/w640-h360/IMG20260723134045_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px; text-align: left;">Aang Imam Subarkah adalah orang kepercayaan Terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun yang dipercaya menerima, mengumpulkan dan mengelola uang hasil Korupsi yang disebut dana CSR tak jauh beda dengan peran Erik Armando Talla, kepercayaan Bupati Malang Rendra Kresna. Namun Erik Armando Talla akhirnya bernasib sama dengan Rendra Kresna (keduanya mantan narapidana korupsi). Apakah Aang Imam Subarkah akan terseret?</b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Aang Imam Subarkah bukan sekadar nama dalam daftar saksi. Ia adalah figur kunci: salah seorang tim sukses Maidi saat Pilkada 2020, sekaligus orang paling dipercaya oleh Walikota Madiun sejak 2021-2023 untuk  menerima, mengumpulkan, hingga mengelola uang hasil dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah hasil pemerasan yang dibungkus rapi dengan label "Dana CSR". Tak hanya itu, Aang juga memegang kendali atas puluhan proyek pekerjaan umum, baik yang diinginkannya sendiri maupun yang secara khusus diarahkan langsung oleh Walikota melalui Dinas PUPR.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan besar pun muncul: Apakah ia akan bernasib sama dengan Erik Armando Talla? Sosok orang kepercayaan Bupati Malang Rendra Kresna yang awalnya hanya saksi, namun akhirnya turut duduk di kursi terdakwa dan kemudian divonis bersalah serta dipidana penjara</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Aang Imam Subarkah di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, Kamis, 23 Juli 2026, mencuri perhatian seluruh pengunjung sidang. Ia dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam perkara korupsi pemerasan dana CSR dan gratifikasi, bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026. Yang membuat heboh: ia tampak berjalan dikawal ketat oleh dua petugas resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beredar informasi kuat bahwa Aang Imam Subarkah adalah kunci pelapor yang membongkar perbuatan mantan "Bos Besar"-nya, Walikota Maidi. Itulah alasan utama ia mendapatkan perlindungan khusus demi keselamatan dirinya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini mengulang pola yang pernah terjadi. Ini adalah kali kedua di Pengadilan Tipikor Surabaya, dimana saksi orang kepercayaan kepala daerah yang dikawal LPSK. Pertama kali terjadi tahun 2019, saat sidang kasus suap Bupati Malang Rendra Kresna. Saksi saat itu adalah Erik Armando Talla, pengusaha kontraktor yang juga tim sukses dan tangan kanan sang Bupati.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sama seperti Aang Imam Subarkah, Erik dipercaya penuh untuk menerima "uang pelicin" proyek, mengelola, hingga menyalurkan dana hasil kejahatan. Ia juga diberi akses penuh ke proyek-proyek APBD Kabupaten Malang.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat itu, informasi yang diperoleh beritakorupsi.co, Erik Armando Talla berperan sebagai pelapor. Namun di balik itu, ia menghadapi ancaman dari kalangan kontraktor yang merasa ditipu: dijanjikan proyek setelah membayar sejumlah uang, namun pekerjaan tak kunjung ada. Karena bahaya yang mengancam, ia pun dijaga ketat oleh LPSK hingga pasukan Brimob. Bahkan kehadiran Erik Armando Talla saat sebagai saksi, Ia dilengkapi baju rompi anti peluru.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kenyataan berbicara lain. Erik Armando Talla tidak selamat hanya sebagai saksi. Ia akhirnya terseret, ditetapkan tersangka, dan diadili bersama atasannya. Putusan hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sama tapi tak serupa" — begitulah gambaran nasib keduanya.</div><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"> <b>SAMA</b>: Keduanya adalah orang kepercayaan yang dijadikan "koper berjalan", diberi wewenang mengelola uang haram, menikmati hasilnya, dan diberi kemudahan akses proyek.</p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>TAK SERUPA</b>: Aang Imam Subarkah  hingga detik ini statusnya masih saksi, belum tersentuh jeratan hukum.</div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun satu hal tak bisa diabaikan: peran Aang Imam Subarkah jauh lebih dari sekadar penerima uang. Ia terlibat dalam pengelolaan dan distribusi dana tersebut. Maka pertanyaan paling krusial menggantung: Apakah KPK akan berani dan konsisten menyeret Aang Imam Subarkah sebagai tersangka? Atau perlindungan saksi dijadikan tameng untuk menutup jejak kejahatan?</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Beberapa pertanyaan pun muncul;</b></div><div style="text-align: justify;">1. Apakah ada alasan khusus mengapa KPK belum menetapkan Aang Imam Subarkah sebagai tersangka, padahal perannya sangat krusial dan mirip dengan kasus Erik Armando Talla yang akhirnya divonis bersalah?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah KPK akan konsisten menerapkan standar penegakan hukum yang sama, di mana orang kepercayaan yang ikut mengelola dan menikmati korupsi tetap harus dipertanggungjawabkan di pengadilan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah ada pertimbangan politik atau kepentingan lain di balik belum diseretnya Aang Imam Subarkah sebagai tersangka, atau KPK sudah cukup menghadirkannya sebagai saksi sekalipun fakta persidangan mengungkap fakta?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Sejauh mana KPK menelusuri aliran uang yang dikelola Aang Imam Subarkah? Apakah ada pihak lain di luar kasus Maidi yang juga menerima bagian dari aliran dana tersebut?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor DIKAWAL KETAT LPSK: Aang Imam Subarkah, "Koper Uang" Pribadi Walikota Maidi, Di Ambang Jeratan Hukum?

Aang Imam Subarkah adalah orang kepercayaan Terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun yang dipercaya menerima, mengumpulkan dan mengelola uang h...

»

DIKAWAL LPSK & DITEGUR KETUA MAJELIS HAKIM: Keterangan Aang Imam Subarkah Dipersidangan Dianggap Tak Jujur

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRnUXfFPj4dKjKdzZK066LHqrZ1EfdbG0dTTiWr5FWnLhV0oY6XuiG_WGkNEGrEoWtMT-OLJlkcJn1PCygWNSW9CIC4sZjXT4LRvl5GE2haUmh2g7WP7jSspSHs_uEH59-CPKD-lXp4G4hNaaJYUrIl48Ps6-XBo7jc19sGNttCg1knBHMASZjxJYmmNQ/s3812/IMG_20260726_210056.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2619" data-original-width="3812" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRnUXfFPj4dKjKdzZK066LHqrZ1EfdbG0dTTiWr5FWnLhV0oY6XuiG_WGkNEGrEoWtMT-OLJlkcJn1PCygWNSW9CIC4sZjXT4LRvl5GE2haUmh2g7WP7jSspSHs_uEH59-CPKD-lXp4G4hNaaJYUrIl48Ps6-XBo7jc19sGNttCg1knBHMASZjxJYmmNQ/w640-h440/IMG_20260726_210056.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;">Pengakuan Aang Imam Subarkah, orang kepercayaan Maidi Selaku Walikota Madiun Yang Dipercaya Sejak 2021-2023 Menerima, Mengumpulkan dan Mengelola Uang Hasil Dugaan Korupsi Yang Dibungkus Dengan Label "Dana CSR". Selain itu Aang Imam Subarkah Juga Mangakui mengerjakan Proyek PL Yang Disukainya Maupun Pemberian Walikota Melalui Kepala Dinas PUPR serta mengelola Aset Pribadi Maidi</span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Aang Imam Subarkah adalah salah seorang Tim Sukses Maidi saat Pilkada tahun 2020, sekaligus menjadi orang kepercayaan Maidi selaku Walikota Madiun periode 2021–2023. Ia dipercaya khusus untuk menerima, mengumpulkan, dan mengelola uang dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah, termasuk menikmati hasil pemerasan yang dibungkus dengan sebutan "dana CSR". Selain itu, Aang Imam Subarkah juga mengerjakan puluhan proyek Penunjukan Langsung (PL), baik yang ia pilih sendiri maupun yang secara khusus diberikan Walikota melalui Dinas PUPR. Pertanyaan besar pun muncul: Apakah Aang Imam Subarkah akan terseret sebagai tersangka seperti yang dialami Erik Armando Talla, orang kepercayaan Bupati Malang Rendra Kresna, di mana keduanya sama-sama pernah berstatus narapidana</b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO</span></b> <b><span style="font-size: 20px;">-</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kamis, 23 Juli 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Aang Imam Subarkah, orang kepercayaan terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun sekaligus anggota Tim Sukses pada Pilkada Kota Madiun 2020, sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kota Madiun pada 19 Januari 2026, dengan agenda utama adalah mendengarkan keterangan sebanyak 10 orang saksi untuk tiga terdakwa: Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030; Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun; serta Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Aang Imam Subarkah di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya langsung mencuri perhatian puluhan pengunjung sidang. Hal ini karena ia tampak berjalan masuk ruang sidang dikawal ketat oleh dua orang petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang beredar, Aang Imam Subarkah diduga berperan sebagai pelapor kunci yang membongkar perbuatan mantan "Big Boss"-nya, Terdakwa Maidi. Itulah mungkin alasan utama mengapa ia mendapatkan pendampingan dan perlindungan khusus dari LPSK demi keselamatan dirinya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain Aang Imam Subarkah, JPU KPK juga menghadirkan 9 orang saksi lainnya, antara lain: Harianti (swasta), Rosiani selaku Direktur CV. Satria, Salwa dan Guritnl Endah Wibowo sebagai karyawan CV. Sekar Arum milik terdakwa Rochim Rudianto. Kemudian Srikayatin selaku Direktur CV. Mutiara Agung, Untari selaku Direktur CV. Pangreksa Adi Karya, Andi Sulaksono selaku Direktur CV. Jatisono Multi Konstruksi, Nanang selaku Direktur CV. Portal Raya, serta Muhammad Rofiq Nurhidayat selaku Direktur PT. Rajawali Raya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang pemeriksaan saksi bagi ketiga terdakwa ini berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya , Kamis, 23 Juli 2026 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH, didampingi dua hakim anggota Ad Hoc serta Panitera Pengganti. Sementara itu, ketiga terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya masing-masing, salah satunya Budiarjo Setiawan, SH., MH yang mendampingi Terdakwa Rochim Rudianto.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dihadapan Majelis Hakim, saksi Aang Imam Subarkah mengakui secara terbuka bahwa dirinya memang salah satu anggota Tim Sukses Maidi. Ia juga membenarkan dirinya sebagai orang kepercayaan yang dipercaya mengelola beberapa hotel milik terdakwa Maidi. Tak hanya mengurus aset pribadi, Aang juga dipercaya Maidi untuk menerima, mengumpulkan, dan mengelola uang yang diklaim sebagai hasil dana CSR. Ia pun mengaku diberi kewenangan penuh untuk mengerjakan puluhan proyek Penunjukan Langsung (PL) APBD, baik yang ia inginkan maupun yang diarahkan langsung oleh Walikota melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu pengakuan mengejutkan Aang Imam Subarkah adalah penerimaan uang sebesar Rp500 juta dari Sugeng Prawoto selaku pemilik Rumah Sakit Dharmayu Kota Madiun. Awalnya, Maidi memerintahkannya untuk menerima uang sebesar Rp1,5 miliar, namun jumlah itu akhirnya disepakati menjadi Rp500 juta. Selain itu, Aang juga mengaku menerima uang sebesar Rp540 juta dari Bank Jatim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari Bank Jatim. Saya hanya mengerjakan sesuai arahan," ucapnya singkat di hadapan hakim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi Aang Imam Subarkah membeberkan pula bahwa sebagian uang yang dikumpulkan dari dana CSR tersebut digunakan untuk pembangunan kawasan kontainer atau pusat UMKM yang dikenal dengan nama Pahlawan Street Corner (PSC), serta digunakan untuk mengelola aset lainnya milik pribadi Maidi. Menurutnya, semua tindakan itu ia lakukan atas perintah langsung Maidi selaku Walikota Madiun.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, keterangan Aang Imam Subarkah terkait penerimaan sejumlah uang dinilai belum utuh dan tak jujur, serta tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Hal ini membuat Ketua Majelis Hakim sempat menegurnya dengan tegas agar berkata jujur dan tidak menutupi fakta apa pun.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, Aang Imam Subarkah diminta menjelaskan mengenai kepemilikan sejumlah aset tanah milik terdakwa Maidi yang tercantum dalam dokumen penyidikan, salah satunya tanah dengan dua sertifikat yang sebagian masih dalam sengketa hak waris.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Aang Imam Subarkah, tanah tersebut semula dibeli oleh Maidi dan kemudian dijual kepada Bambang Sunarja senilai Rp2,5 miliar. Namun, Aang mengaku tidak mengetahui secara pasti aliran uang hasil penjualan tanah tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ada Pak Bambang, Pak Ali Mashudi, dan Pak Maidi dalam transaksi itu," kata Aang Imam Subarkah kepada Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Aang Imam Subarkah juga mengungkap peran Ali Mashudi (salah seorang anggota DPRD Kabupaten Madiun), yang kerap mengurusi berbagai kepentingan Maidi, termasuk melakukan koordinasi perizinan pembangunan perumahan di Kota Madiun.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, dari keterangan saksi lain, Andi Sulaksono selaku Direktur CV. Jatisono Multi Konstruksi yang juga pemilik toko bahan bangunan, menjelaskan bahwa pada tanggal 19 November 2025, ia pernah menyerahkan langsung uang sebesar Rp200 juta kepada terdakwa Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR. Pemberian itu dilakukan setelah perusahaannya menyelesaikan proyek peningkatan jalan di Kota Madiun senilai sekitar Rp5,09 miliar, dan atas permintaan langsung Thariq Megah.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Merespons hal itu, JPU KPK menanyakan kepada saksi apakah pemberian uang tersebut sudah disepakati sejak awal proyek didapatkan. Namun saksi menjawab singkat: "Tidak ada dan tidak mengetahui sejak awal."</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun saat JPU KPK kembali menanyakan apakah uang sebesar Rp200 juta itu sebenarnya untuk kepentingan terdakwa Maidi selaku Walikota, saksi Andi Sulaksono menjawab ragu: "Tidak tahu."</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Dari persidangan kali ini, beberapa pertanyaan kritis pun muncul  terkait Aang Imam Subarkah;</b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Jika Aang Imam Subarkah mengakui menerima, mengelola, dan membagikan uang miliaran rupiah serta menguasai puluhan proyek pemerintah, apakah perannya tidak memenuhi unsur sebagai penyerta dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi? Mengapa hanya diposisikan sebagai saksi mahkota?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa keterangan Aang Imam Subarkah dinilai tidak jujur hingga ditegur Ketua Majelis Hakim? Informasi apa yang sengaja ia tutupi, dan siapa yang dilindunginya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah status pelapor serta pengawalan LPSK dijadikan tameng agar ia lolos dari jeratan hukum, padahal perannya mirip persis dengan Erik Armando Talla yang akhirnya dipenjara?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa ia mengaku tidak tahu aliran uang penjualan tanah senilai Rp2,5 miliar, padahal ia adalah orang kepercayaan yang mengurus segala aset Maidi?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan tidak hanya untuk Aang Imam Subarkah tetapi juga terkait aliran fana & Aset</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Apakah pembangunan Pahlawan Street Corner (PSC) benar-benar menggunakan dana CSR secara sah sesuai peraturan yang berlaku?, atau justru dijadikan kedok untuk mencuci uang hasil pemerasan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Siapa pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari transaksi tanah sengketa tersebut? Apakah ada bagian yang masuk ke kantong pejabat lain?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Mengapa Bank Jatim menyalurkan dana sebesar Rp540 juta kepada pihak perorangan seperti Aang Imam Subarkah?  Dan apa alasan Bank Jatim memberikan itu, apakah sepengetahuan Dirut Bank Jatim atau Gubernur Jatim selaku pemegang kendali BUMD Pemprov Jatim?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaan Lain Terkait Pihak Yang Terlibat</b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Apa peran nyata Ali Mashudi selaku anggota DPRD yang disebut-sebut mengurus perizinan dan kepentingan Maidi? Apakah ia juga akan diseret sebagai tersangka?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Andi Sulaksono benar-benar tidak tahu bahwa uang Rp200 juta itu untuk Maidi, atau sengaja menutup mulut demi melindungi pihak yang lebih tinggi? Apakah pemberian uang itu sebagai bagian dari fee proyek atau pemberian?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah ada kontraktor lain yang juga menyerahkan uang "pelicin" proyek selain Andi Sulaksono? Dan bagaimana nasib mereka?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Tak ketinggalan, Pertanyaan Selanjutnya Terkait Penegakan Hukum Oleh KPK</b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Apakah KPK konsisten menindak tegas perantara atau orang kepercayaan pejabat termasuk pihak-pihak yang terlibat, atau hanya berhenti di tingkat kepala daerah saja?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa KPK belum menyelidiki lebih dalam keterkaitan pihak lain yang disebut dalam persidangan? Apakah kasus ini baru permulaan atau akan berlanjut?</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Masyarakat pun menunggu ketegasan KPK dalam mengusut tuntas kasus perkara Korupsi Pemerasan dan dana CSR dan Gratifikasi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun bersama terdakwa Thoriq Megah Selaku Kepala Dinas PUPR dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin <br /> </p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor DIKAWAL LPSK & DITEGUR KETUA MAJELIS HAKIM: Keterangan Aang Imam Subarkah Dipersidangan Dianggap Tak Jujur

Pengakuan Aang Imam Subarkah, orang kepercayaan Maidi Selaku Walikota Madiun Yang Dipercaya Sejak 2021-2023 Menerima, Mengumpulkan dan Menge...

»

Pengembangan Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim: KPK Kembali Menahan Tiga Tersangka

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAqxKKanR3ExzeXdK_jTIbnCqMG11NXxZ0uRk6R0lxyiQV2mOZQdImFSRATmO17nNwiDnQH4S1dMftIRraf1gCFX6A0G3AdswyjMaJm_OIEcMkCKnFExMvGbqUaBgVP2kNn1ewDjE_kSPP-GhBCT3Mi_p7MKeTA55AXQTsFBe5U-EXmwi7FNXGDoFLGew/s720/IMG_20260724_031821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="720" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAqxKKanR3ExzeXdK_jTIbnCqMG11NXxZ0uRk6R0lxyiQV2mOZQdImFSRATmO17nNwiDnQH4S1dMftIRraf1gCFX6A0G3AdswyjMaJm_OIEcMkCKnFExMvGbqUaBgVP2kNn1ewDjE_kSPP-GhBCT3Mi_p7MKeTA55AXQTsFBe5U-EXmwi7FNXGDoFLGew/w640-h350/IMG_20260724_031821.jpg" width="640" /></a><br /><b style="text-align: left;"><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;">Setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Jatah alokasi dana hibah pokir milik AS (Anwar Sadad) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI 2024-2029 adalah sebesar Rp291,5 miliar dengan Komitmen Fee 15-20% yang disyaratkan kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah</span></span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">"Lama tapi pasti". Kalimat inilah yang mungkin terjadi dalam kasus perkara Korupsi Dana Hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 yang dikuncurkan untuk Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024, KPK kembali melakukan penahanan (Rabu, 22 Juli 2026) terhadap tiga tersangka selaku pemberi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim milik kepada AS (Anwar Sadat) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI periode 2024-2029 , sementara satu tersangka berhalangan hadir sehingga ditunda penahanannya</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketiga tersangka tersebut adalah  AY (Achmad Yahya), swasta warga Pasuruan dan RER (Ra Wahid Ruslan), swasta warga Bangkalan serta MF (M. Fathullah), swasta warga Pasuruan. Sedangkan tersangka MM (Moch. Mahrus), swasta warga Probolinggo yang saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 tidak hadir memenuhi panggilan KPK sehingga ditunda penahanannya </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Konstruksi perkaranya, bermula ketika AS (Anwar Sadat) bersama Ketua Fraksi diduga menentukan besaran alokasi dana hibah Pokir untuk masing-masing anggota DPRD. Dari pembagian tersebut, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah periode 2019-2022 sekitar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen <i>fee </i>sebesar 15% s.d 20% kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Untuk merealisasikan dana hibah tersebut, Korlap membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal. Setelah dana hibah dicairkan, Korlap diduga menyerahkan komitmen <i>fee </i>sebesar 20% - 25% kepada Anwar Sadat, baik secara langsung, melalui BGS (Bagus Wahyudiono) selaku orang kepercayaannya, maupun dengan membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadat.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selanjutnya, AY (Achmad Yahya), RWR (Ra Wahid Ruslan), dan MF (M. Fathullah) serta MM (Moch. Mahrus) diduga memberikan uang kepada Anwar Sadat melalui BGS (Bagus Wahyudiono) dengan total sekurang-kurangnya Rp6,9 miliar untuk memperoleh alokasi dana hibah di wilayahnya. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat  dan BGS (Bagus Wahyudiono) senilai sekitar Rp22 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meliputi bidang tanah, ruko, rumah, apartemen, SPBE, hingga GOR. Dalam hal ini, Penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan aset lainnya yang terkait dengan perkara tersebut.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada Pebruari 2026, empat terdakwa dalam kasus yang sama selaku pemberi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim milik Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 sebagian penerima suap terlah divonis pidana penjara dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Keempat Terpidana itu adalah Jodi Pradana Putra selalu Koordinator Pomas (Kelompok Masyarakat) Kabupaten Blitar, Drs. Sukar yang menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Koordinator Pokmas Kabupaten Tulungagung bersamaWawan Kristiawan,   serta Hasanuddin Koordinator Pomas Kabupaten Gresik yang sempat duduk sebagai anggota DPRD Jatim periode 2024-2029.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sedangkan satu tersangka selaku koordinator Pokmas Kabupaten Tulungagung yaitu  A. Royan belum diadili karena sakit, sehingga yang diadili hanya Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketiga tersangka yang ditahan KPK saat ini maupun empat terdakwa/terpidana yang sudah divonis pada Pebruari 2026 adalah bagian dari 21 tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam perkara Korupsi Suap dana hibah Pemprov Jatim untuk Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 yang disebut dengan istilah Ijon</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ke- 21 Tersangka termasuk 3 orang yang saat ini ditahan dan 4 Terdakwa yang sudah divonis adalah terdiri dari dua cluster, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Cluster</b> <b>A. Sebanyak 4 Tersangka selaku Penerima Gratifikasi/Suap Komitmen Fee Dana Hibah Pokir</b> ;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Kusnadi (“KUS” telah meninggal 16 Desember 2025), selaki Ketua DPRD Jatim 2019-2024</li><li>Anwar Sadad (AS) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI periode 2024-2029</li><li>Achmad Iskandar (AI) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024</li><li>Bagus Wahyudiono (BGS), selaku Staf Anwar Sadad,</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>Cluster</b> <b>B. Sebanyak 17 Tersangka selaku Pemberi suap komitmen fee dana hibah pokir</b>, yaitu !</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li>Mahfud (MHD) Anggota DPRD Jatim 2019-2024</li><li>Fauzan Adima (FA) Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024</li><li>​Jon Junaidi (JJ) Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024</li><li>​Ahmad Heriyadi (AH), swasta warga Sampang,</li><li>Ahmad Affandy (AA), swasta warga Sampang,</li><li>Abdul Motollib (AM), swasta warga Sampang,</li><li>​Moch. Mahrus (MM), swasta warga Probolinggo, anggota DPRD Jatim 2024-2029</li><li>A. Royan (AR), swasta warga Tulungagung,</li><li>Ahmad Jailani (AJ), swasta warga Sumenep,</li><li>Mashudi (MS), swasta warga Bangkala<b>​</b></li><li><b>Ra Wahid</b><b> Ruslan (RWR), </b>swasta warga Bangkalan,</li><li>M. Fathullah (MF), swasta warga Pasuruan,</li><li><b>​</b><b>Achmad Yahya (AY), </b>swasta warga Pasuruan, </li><li><b>Wawan</b><b> Kristiawan (WK), </b>swasta warga Tulungagung,</li><li><b>Sukar (SUK</b><b>), </b>Mantan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung.</li><li><b>Hasanuddin</b><b> (HAS), </b>swasta warga Gresik, anggota DPRD Jatim 2024-2029</li><li><b>​Jodi Pradana Putra (JPP), </b>swasta warga Blitar,</li></ol><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK  terhadap (Terpidana) Ilham Wahyudi alias Eeng selaku koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang,; (Terpidana) Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Ketua Koordinator Pokmas Kabupaten Sampang,; (Terpidana) Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 dari F-Golkar dan stafnya, (Terpidana) Rusdi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat Ilham Wahyudi alias Eeng,  Abdul Hamid, Sahat Tua Parulian Simanjuntak dan Rusdi diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2023, kemudian KPK melakukan pengembangan dan  menetapkan sebanyak 21 Tersangka pada Jumat, 12 Juli 2024</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Selain itu, dari fakta persidangan kasus perkara korupsi komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 ternyata menyimpan misteri yang belum terungkap.hingga saat ini, yaitu ;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Terkait proses verifikasi 4.500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir milik 120 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu</li><li>Terkait 11 nama “siluman” anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang sah adalah sebanyak 120 orang. Namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang</li><li>Terkait dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih dengan rincian; pada tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) yang tidak terungkap siapa yang menyalurkan dan kemana disalurkan atau masuk kentong siapa serta diperhitungkan untuk apa. Sdangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan saat itu hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan ;</li><li>Terkait tujuan dan hasil pertemuan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim (Sekda Jatim Heru Cahyono bersama beberapa pejabat Pemprov Jatim dengan mantan Ketua BPK perwakilan Jatim)di Jogjakarta beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Cs</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa penanganan kasus Korupsi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 bulan sekedar menahan dan mengadili para tersangka, tetapi bagaimana keseriusan KPK dalam mengungkap fakta yang sesungguhnya untuk memberi kepercayaan dan rasa keadilan kepada masyarakat khusunya di Jawa Timur </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan beberapa pertanyaan lainnya adalah:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Sejauh mana integritas dan komitmen KPK untuk menangani kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon dan mengungkap hingga ke akar-akarnya serta menyeret semua pihak yang terlibat baik dari legislatif maupun dari eksekutif?</li><li>Mampukah KPK mengungkap misteri yang tersembunyi rapi dan rapat dalam kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon?</li><li>Apakah kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon akan mengulang sejarah pada tahun 2018, dimana KPK menyeret semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai terdakwan kasus korupsi uang ketuk palu, THR? Atau KPK hanya berhenti pada 21 tersangka?</li><li>Apakah tersangka AS (Anwar Sadat) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 akan mengungkap fakta baru saat dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk tiga tersangka/terdakwa? Atau akan bungkam agar tetap tertutup rapat-rapat? </li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa iji</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Pengembangan Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim: KPK Kembali Menahan Tiga Tersangka

Setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Frak...

»

Anggaran Rp19 Miliar Terpakai, Kampus UNEJ Lumajang Mangkrak Bertahun-tahun: Janji Operasional Tinggal Kenangan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyFUDmH0N-lBoc-G6LLGGfeqOIn7PFpYpiIQwt-lAIyioZz0y879IR9LVvHGFUM8hFKVLz0V9TZ664KT7ED8j7b9T_WpZdWacW6lu5fhnCuTj5QvA_aFU_SKRx_gIs9nH85HnyOx4nMgS9XUBdPx4XV4qAYblE3CBFYjbCGSPo0vOCmogddaTIGQC0dmk/s1600/Kampus_Unej_Prayuana_Lumajang.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyFUDmH0N-lBoc-G6LLGGfeqOIn7PFpYpiIQwt-lAIyioZz0y879IR9LVvHGFUM8hFKVLz0V9TZ664KT7ED8j7b9T_WpZdWacW6lu5fhnCuTj5QvA_aFU_SKRx_gIs9nH85HnyOx4nMgS9XUBdPx4XV4qAYblE3CBFYjbCGSPo0vOCmogddaTIGQC0dmk/w640-h360/Kampus_Unej_Prayuana_Lumajang.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f; font-size: x-large;">Gedung sudah berdiri namun tak kunjung diserahterimakan; belum ada temuan pelanggaran spesifikasi bangunan, namun apakah sengketa administrasi dan ketidaksiapan fasilitas bikin proyek terkatung-katung? UNEJ Bicara, Bupati Lumajang Diam, ada apa?</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><i><div style="text-align: justify;"><i>"Seperti Menu Restoran Mewah: Gambarnya menggugah selera, tapi piring yang datang ke meja tetap kosong melompong."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas, yang mungkin terjadi dalam pelaksaan pembangunan Kampus 3 Universitas Jember (UNEJ) di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, hingga pertengahan Juli 2026 masih belum beroperasi. Padahal, proyek ini sudah digagas sejak tahun 2019, anggaran APBD Kabupaten Lumajang senilai total Rp19 miliar sudah dicairkan (Tahap I Rp8 miliar, Tahap II Rp11 miliar), dan progres fisik gedung utama 4 lantai pernah tercatat mencapai 65% sejak akhir 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Anehnya, hingga tahun ajaran 2026/2027  belum beroperasi dan belum diserahterimakan oleh Pemkab Lumajang kepada UNEJ tanpa alasan yang jelas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Belum diserahterimakan oleh pihak Pemkab Lumajang,'</i> kata salah seorang pejabat UNEJ singkat saat dihubungi beritakorupsi.co, Rabu, 22 Juli 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Sementara itu Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati, M.Si yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati, saat dihubungi beritakorupsi.co, hingga berita ini ditayangkan belum ada menjawab pertanyaan wartawan, kecuali hanya membalas pesan WhatsApp sekitar pukul 10.00 Wib <i>"masih zoom di dalam ruangan"</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Informasi yang diterima beritakorups.co, bahwa mangkraknya pembangunan gedung 3  kampus UNEJ Lumajang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun salah seorang pihak internal KPK mengatakan akan mengecek terlebih dahulu</div> <div style="text-align: justify;">Proyek ini bermula dari rencana pengalihan aset Akademi Keperawatan (Akper) Lumajang menjadi bagian dari UNEJ sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang melarang pemerintah daerah menyelenggarakan perguruan tinggi sendiri. Lahan seluas sekitar 10 hektare bekas kawasan Prayuana pun disiapkan sebagai tempat baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Penyebab Utama Tertunda: Belum Jelas</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Banyak pihak menduga, keterlambatan ini disebabkan kesalahan pembangunan atau pelanggaran spesifikasi teknis. Namun, data dan klarifikasi yang dihimpun menunjukkan hal berbeda. Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari tim teknis maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bangunan dibangun melenceng dari rencana atau standar mutu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akar masalah utamanya justru berada di ranah administrasi, kesepakatan antar  lembaga, dan kelengkapan fasilitas:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Syarat Penyerahan Belum Terpenuhi Kesepakatan awal mensyaratkan minimal dua gedung utama selesai dibangun sebelum aset diserahkan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang ke UNEJ. Hingga kini baru satu gedung berlantai empat yang rampung dikerjakan.</li><li>Beban Tanggung Jawab Belum Jelas. Status lahan dan bangunan masih sepenuhnya milik Pemkab Lumajang. UNEJ menolak menerima penyerahan sebelum ada kepastian jelas mengenai biaya operasional, pemeliharaan, serta penyesuaian Rencana Induk Pengembangan Kampus agar sesuai standar perguruan tinggi negeri (PTN)</li><li>Fasilitas Penunjang Kosong;  Meski gedung utama berdiri, sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses jalan yang layak, pagar pengaman, hingga sistem air bersih belum terbangun. Persyaratan izin operasional dari Kementerian Pendidikan pun belum bisa diajukan karena syarat kelayakan belum terpenuhi.</li><li>Kerusakan Akibat Terbengkalai; Proyek sempat berhenti total sejak tahun 2022. Kondisi tanpa pengawasan membuat bangunan mengalami kerusakan sekunder: cat mengelupas, tumbuh jamur, hingga pencurian material seperti kabel, lampu, dan pompa air. Ini bukan cacat konstruksi, melainkan dampak dari ketiadaan pemeliharaan.</li></ol></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaan Kritis: Proses Anggaran & Dugaan Penyimpangan</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tengah kebuntuan ini, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dipertanyakan oleh publik dan lembaga pengawas:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Mengapa pencairan anggaran tahap I dan II senilai total Rp19 miliar sudah dilakukan secara penuh, padahal target penyelesaian fisik maupun syarat serah terima belum tercapai? Apakah prosedur verifikasi dan pengendalian anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada perencanaan keuangan jangka panjang yang matang sebelum proyek dimulai, atau dana hanya dialirkan secara bertahap tanpa kepastian kelanjutan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada indikasi pemaksaan pencairan dana demi target kinerja tahunan, padahal kebutuhan teknis dan kesepakatan antar lembaga belum selesai?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kerugian negara dalam hal ini Pemkab Lumajang akibat kerusakan bangunan dan terbuangnya potensi aset selama proyek mangkrak bertahun-tahun?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah BPK atau Inspektorat Daerah pernah melakukan pemeriksaan khusus terkait efektivitas penggunaan dana proyek ini?  Atau mereka akan turun melakukan audit bila ada permintaan dari aparat penegak hukum (APH)?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah proyek ini lebih mengutamakan kepentingan pencitraan politik di masa jabatan sebelumnya, dibandingkan kesiapan manfaat nyata bagi masyarakat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengapa Bupati Lumajang tidak berkenan menjelaskan alasan belum diserahterimakan gedung kampus 3 Universitas Jember hingga saat ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Anggaran Rp19 Miliar Terpakai, Kampus UNEJ Lumajang Mangkrak Bertahun-tahun: Janji Operasional Tinggal Kenangan

Gedung sudah berdiri namun tak kunjung diserahterimakan; belum ada temuan pelanggaran spesifikasi bangunan, namun apakah sengketa administra...

»

Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: JPU Menghadirkan 11 Orang Saksi, PH Terdakwa Rochim Rudianto Mengklaim Rugi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRXcOOvAafi6iu5sfW5mFCfTH1zzZ48FLRIspxGEDBywEbjxnRt9kMPQqa07rViQ0K0E4Jq_LIHpvrHqd_cemO4rqE_nkmJ8ReQpWXlQND5oR6cnEKO0a6m4VkUvCLVIXNTCT6-iD8u8mUPgwF3mTDJRTkUyVgP_pgPSHnNUYxTX2ReVDIDpUBO8UDoHg/s4073/IMG_20260719_151009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2911" data-original-width="4073" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRXcOOvAafi6iu5sfW5mFCfTH1zzZ48FLRIspxGEDBywEbjxnRt9kMPQqa07rViQ0K0E4Jq_LIHpvrHqd_cemO4rqE_nkmJ8ReQpWXlQND5oR6cnEKO0a6m4VkUvCLVIXNTCT6-iD8u8mUPgwF3mTDJRTkUyVgP_pgPSHnNUYxTX2ReVDIDpUBO8UDoHg/w640-h458/IMG_20260719_151009.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menelan anggaran sekitar Rp6 miliar yang saat ini salah satu pembahasan dalam perkara Korupsi OTT KPK di persidangan ternyata tidak melalui proses pengadaan barang/jasa tetapi penunjukan Walikota melalui Kepala Dinas. Sementara Terdakwa Rochim Rudianto yang mengerjakan proyek terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya belum kembali seratus persen. Lalu mengapa Kontraktor lain yang juga mengerjakan proyek TPA Winongo dengan uang yang disebut dalam dakwaan hasil Pemerasan dengan istilah dana CSR tidak turut dijadikan tersangka?</b></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara Korupsi Pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Gratifiksi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK di Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap tiga orang  terdakwa, Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030 dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun serta Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, kemabli digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 16 Juli 2026 dengan agenda masih seputar mendengarkan keterangan saksi sebanyak 11 orang yang dihadirkan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ke- 11 saksi yang dihadirkan JPU KPK adalah: Jariyanto selaku Kepala Bapenda , Lismawati (Kepala Dinas Pendidikan) , Jemakir (Kepala DKPP), Agus Purwowidagdo selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) yang saat ini menjabat Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Donny Sandhi Wibowo (Inspektur Pembantu III Inspektorat ,  Inalathul Faridah (Kabid Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan H idup), Hesti Setyorini (Kabid Cipta Karya DPUPR), Riski Septiyanto (Subkoordinator Penataan Bangunan Gedung DPUPR), Seno Bayumurti (Subkoordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan ), Dua staf Dinas PUPR yaitu Jlitheng Purmianto dan Didik Dharmono.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Iqgt6rlegKG8ZE4dvIObjBc0kLYNVSk7Ol9ry_eul0rz6SUGp05XxCEE6XvV_FmWKPg2JSSYBg-1if3dMBGp2Cfo83McehdyHfEQjsk-_UAuCI8QNY-3dtWC9XWDH47IrM2d2iZV8hPTgwX2ekWGdm3hH3ae6KtpjlwRFnOS1-ZJq7n616zgBRKxhJk/s653/IMG_20260719_152201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="254" data-original-width="653" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Iqgt6rlegKG8ZE4dvIObjBc0kLYNVSk7Ol9ry_eul0rz6SUGp05XxCEE6XvV_FmWKPg2JSSYBg-1if3dMBGp2Cfo83McehdyHfEQjsk-_UAuCI8QNY-3dtWC9XWDH47IrM2d2iZV8hPTgwX2ekWGdm3hH3ae6KtpjlwRFnOS1-ZJq7n616zgBRKxhJk/w640-h248/IMG_20260719_152201.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan saksi dalam perkara ketiga terdakwa (Maidi, Thariq Megah dan Rochim Rudianto) berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Kediri (Kamis, 16 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara ketiga terdakwa  hadir langsung diruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, salah seorang diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa Rochim Rudianto</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari pertanyaan JPU KPK kepada para saksi kali ini tak berbeda dengan pertanyaan kepada sejumlah saksi sebelumnya yaitu seputar  permintaan dana CSR (Corporate Social Responsibility)dari pengusaha dan pengumpulan fee proyek APBD di lingkungan Dinas PUPR Kota Madiun. Dan dana CSR serta fee proyek yang terkumpul diduga disalah gunakan tanpa prosedur, salah satunya untuk proyek TPA (tempat pembuangan akhir) Winongo Kota Madiun dan dugaan pembiayaan biaya umroh beberapa pejabat Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proyek TPA Winongo Kota Madiun, salah satunya dikerjakan oleh terdakwa Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum atas perintah Walikota melalui Kepala Dinas LH, dimana terdakwa menggunakan dana pribadi terlebih dahulu yang menghabiskan sekitar Rp6 miliar. Namun hingga saat ini, pelunasan belum terbayar seluruhnya sementara pekerjaan telah selesai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dana CSR yang digunakan untuk pembayaran kepada Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum adalah adanya transfer masuk ke rekening CV Sekar Arum sebesar Rp350 juta dari dan sekaligus sebagai barang bukti saat KPK melakukan tangkap pelaku pada tanggal 19 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan keterangan saksi Donny Sandhi Wibowo selaku Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Madiun kepada Majelis Hakim menjelaskan, pada sekitar 11 hingga 15 Agustus 2025 atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup dan berdasarkan surat tugas, pernah melakukan audit terakhir dana CSR terhadap PT Hemas Buana Indonesia yang juga mengerjakan proyek TPA Winongo tetapi hasil audit tidak dapat melakukan penghitungan volume pekerjaan karena data yang diperlukan tidak ada</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Pernah melakukan audit tapi tidak bisa menghitung karena gambar awal.dan akhir tidak kami dapat,"</i> kata saksi Dony</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SqIAPFMeJbPefC1hJXByWoLb4q5KffEDp5XUcPCLlepjlghv0HYRM6_duLWaXH1su6Roi02jsejnKmXV-kDk3X8d-717HVVGqwzxEpSzpa7tUYIYuwQGze5p_X0BPX8sgh3FbwJNUlgVpC4pKLyT_X8gnzngF2Z9ZpUNV_xZgQUb0MM4WoJrQ8nHtq0/s4160/IMG20260716124546.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SqIAPFMeJbPefC1hJXByWoLb4q5KffEDp5XUcPCLlepjlghv0HYRM6_duLWaXH1su6Roi02jsejnKmXV-kDk3X8d-717HVVGqwzxEpSzpa7tUYIYuwQGze5p_X0BPX8sgh3FbwJNUlgVpC4pKLyT_X8gnzngF2Z9ZpUNV_xZgQUb0MM4WoJrQ8nHtq0/w640-h360/IMG20260716124546.jpg" width="640" /></a></div></div></i><div style="text-align: justify;">Saksi Dony menjelaskan, salah satu kesulitan yang dihadapi saat melakukan audit adalah bahwa pekerjaan proyek TPA Winongo terdapat tumpang tindih karena dikerjakan oleh lebih dari satu pihak (kontraktor), dan alat berat yang digunakan di lokasi proyek berasal dari beberapa penyedia baik dari Dinas PUPR Kota Madiun maupun milik swasta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Salah satu pengakuan saksi Donny Sandhi Wibowo selaku Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Madiun adalah pekerjaan proyek TPA Winongo tidak disertai Kontrak Kerja. Menurut informasi yang diperoleh Saksi, pelaksanaan pekerjaan hanya berlandaskan perintah lisan, diantaranya Terdakwa Rochim Rudianto yang ditunjuk Walikota Madiun Maidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>"Setahu saya Pak Rochim ini dari Pak Wali. Itu diceritakan Pak Rochim saat saya bertemu,"</i> Jawab saksi Dony</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Dari pengakuan saksi Dony kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK, bahwa bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat baik milik Dinas PUPR maupun milik swasta adalah dari Dinas. Hal itu dijelaskan saksi setelah Majelis Hakim harus mengulang pertanyaan beberapa kali</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Saat JPU KPK Menanyakan saksi Dony terkait pengumpulan fee proyek di Dinas PUPR, saksi hanya menjawab <i>"mendengar informasi tersebut, tetapi tidak mengetahui secara rinci."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan saksi Agus Purwowidagdo selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) yang saat ini menjabat Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdakwa Rochim Rudianto pernah menemui staf saksi dan  meminta pekerjaan PL dengan menyebut Walikota (Maidi), dan kemudian saksi melaporkannya kepada Walikota</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari pengakuan saksi Agus Purwowidagdo, atas perintah Walikota, proyek PL di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga akhirnya diberikan kepada Rochim Rudianto yaitu mengerjakan pembangunan fisik di Lapangan Winongo dan Tourist Informasi Center</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara penjelasan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum atau Advokat dari terdakwa Rochim Rudianto sesuai persidangan menjelaskan kronologis  pekerjaan pengurugan dan pembangunan lahan (TPA Winongo)yang menjadi objek perkara dengan menunjukkan gambar pembagian zona kawasan serta fasilitas yang dirancang dalam proyek tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Pembayaran samapi hari ini belum lunas. Karena biaya yang digunakan Rochim untuk mengerjakan proyek TPA Winongo menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Setelah selesai dikerjakan baru pembayaran diangsur,"</i> ujar Budiarjo</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigEWUVIOQF10xS5s7kWlcNwAlqo8jYA6xtixB98huR5viMkU5_YljEv9z8gqYgh6dIsosYpyDdB5CmlvnKNU2-kb56SJhztOq_Qxcdj2PVarbph2Xu-CGSQhymBG3Pk5PZdbX8iNKWUv88XXs-ZLZDD5OPLxpkhWYENA-yz6a2wA-A5eSx8y2_45Hy634/s4160/IMG20260716124514.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="2336" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigEWUVIOQF10xS5s7kWlcNwAlqo8jYA6xtixB98huR5viMkU5_YljEv9z8gqYgh6dIsosYpyDdB5CmlvnKNU2-kb56SJhztOq_Qxcdj2PVarbph2Xu-CGSQhymBG3Pk5PZdbX8iNKWUv88XXs-ZLZDD5OPLxpkhWYENA-yz6a2wA-A5eSx8y2_45Hy634/w225-h400/IMG20260716124514.jpg" width="225" /></a></div><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Budiarjo menjelaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan bekas galian C, melainkan area yang sebelumnya menjadi lokasi penumpukan sampah. Kemudian lahan  diurug oleh terdakwa Rochim dengan lapisan tanah setebal kurang lebih satu meter sehingga membentuk empat gundukan besar dengan tinggi sekitar 30 meter di atas gundukan, kemudian ditanami berbagai jenis tanaman buah dan selanjutnya dikembangkan menjadi kawasan wisata</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Budiarjoengatakan, sekitar 4,4 hektare lahan TPA Winongo dikerjakan oleh Rochim Rudianto, sementara sekitar 2 hektare lainnya telah berdiri beberapa bangunan, salah satunya kantor cadangan milik terdakwa Maidi selaku Wali Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo pun mengungkap gambar denah yang ditunjukkan dalam persidangan, bahwa kawasan TPA Winongo terbagi  beberapa zona, yaitu zona 1 dan 3 seluas  13.727 meter persegi menjadi lokasi berdirinya Tugu Kampung Arab. Sedangkan Zona 2 dengan luas 5.832 meter persegi digunakan area perkantoran, salah satunya kantor  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun. Sementara Zona 4 dengan luas 4.830 meter persegi dirancang sebagai area hijau. Dan Zona 5 seluas 5.528 meter persegi masih dalam proses pengerjaan. Serta Zona 6 menjadi lokasi Bukit Bunga Cinta. Zona 7 berdiri replika Piramida Giza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo menjelaskan, pekerjaan dimulai pada April 2025 dan selesai pada Desember 2025. Setelah pekerjaan selesai, pada Januari 2026 dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp350 juta yang disebut berasal dari CSR STIKES dan PT Hasta Bangun Nusantara serta dari PT Hemas Buana Indonesia yang memberikan sebesar Rp600 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini pembayaran oleh Pemkot Madiun kepada Rochim Rudianto belum lunas karena yang diterima naru Rp350 juta dan Rp600 juta. Sedangkan yang Rp350 juta disita KPK saat OTT. Terdakwa ini kan hanya mengerjakan sesuai perintah Dinas. Masalh uang berasal dari mana terdakwa tidak mengetahunya. Yang sia tau, itu pembayaran atas uang pribadinya yang digunakan terlebih dahulu untuk mengerjakan proyek TPA Winongo. Terus dimana Pemerasanya?”</i> ujar Budiarjo dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">"Nilai pekerjaan pengurugan TPA Winongo dan pembangunan jalan paving dengan panjang sekitar dua kilometer dengan lebar lima meter mencapai Rp6 miliar lebih," imbuhnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari penjelasan saksi di persidangan maupun Budiarjo Setiawan selaku Ketua Tim Advokat dari terdakwa Rochim Rudianto terungkap bahwa pekerjaan proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menelan anggaran miliaran rupiah ternyata tidak mengikuti proses lelang pengadaan barang dan/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Faktanya, proyek TPA Winongo Kota Madiun dikerjakan oleh kontraktor diantaranya terdapat Rochim Rudianto atas perintah Walikota Madiun, terdakwa Maidi melalui Kepala Dinas dengan anggaran yang disebut dalam.dakwaan JPU KPK berasal dari uang Pemerasan kepada pengusaha di Kota Madiun yang disebut dengan istilah dana  CSR</div> <div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kalau proyek TPA Winongo dikerjakan tanpa prosedur dan uang yang digunakan dari hasil Pemerasan, mengapa hanya Rochim Rudianto yang diadili karena mengerjakan proyek TPA Winongo dengan dana CSR sementara kontraktor lain tidak ikut dijadikan tersangkantermasuk Kepala.Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun?. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: JPU Menghadirkan 11 Orang Saksi, PH Terdakwa Rochim Rudianto Mengklaim Rugi

Proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menelan anggaran sekitar Rp6 miliar yang saat ini salah satu pembahasan dalam perkara Korupsi OTT KPK di...

»