Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/s1536/DPRD.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/w426-h640/DPRD.jpg" width="426" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupiah kini memunculkan pertanyaan: apakah penegakan hukum ditangan KPK akan berhenti pada korlap Pokmas, atau merambah hingga pengambil kebijakan di tingkat tertinggi Pemprov Jatim? Lalu kapan penetapan Tersangka Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim? </span><span style="font-size: small;"><b>Ditulis oleh: Jentar S</b></span><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap empat Terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat 5 Maret 2026.<br /><br />Empat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 guna memperoleh alokasi hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Empat Terdakwa yang Divonis</span></b></span><br />Empat terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang divonis bersalaha adalah ;<ol><li>Jodi Pradana Putra, Korlap Pokmas Kabupaten Blitar, didampingi Tim Advokat Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Yayasan Legindi Keadilan Indonesia) Surabaya.</li><li>Drs. Sukar, Kepala Desa di Tulungagung</li><li>Wawan Kritiawan. Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan selaku Korlap Pokamas di Kabupaten Tulungagung, didampingi Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</li><li>Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 selaku Korlap Pokmas Kabupaten Bojonegoro, didampingi Tim Advokat Eddy dkk dari Jakarta</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Suap Puluhan Miliar Demi Hibah Pokir</span></b></span><br />Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti memberikan uang kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dengan total mencapai sekitar Rp50 miliar lebih, dengan rincian;<br />1. Jodi Pradana Putra memberikan sekitar Rp18,610 miliar lebih<br />2. Drs. Sukar, Wawan Kristiawan dan Royan sekitar Rp10 miliar lebih<br />3. Hasanuddin sekitar Rp11,890 miliar lebih<br /><br />Uang tersebut diberikan untuk mengamankan alokasi hibah Pokir milik Kusnadi yang saat itu menjabat sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Hibah Pokir tersebut berasal dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023.<br /><br />Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 ayat (1) ke-1 dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Vonis Pidana Penjara</span></b></span><br />Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana pidana penjara terhadap :<ol><li>Terdakwa Jodi Pradana Putra, pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Drs. Sukar. 2 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Wawan Kristiawan. Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Hasanuddin: dihukum penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li></ol>Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ke- empat Terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK. Namun bagi publik, vonis ini justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Skema Hibah Pokir Triliunan Rupiah</span></b></span><br />Kasus ini tidak berdiri sendiri. Data yang muncul dalam berbagai proses penyidikan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan menyebutkan, nilai hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2020–2023 mencapai sekitar Rp8,369 triliun yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020-2023. Dimana pada tahun 2019, dimasa kepemimpunan Soekarwo selaku Gubernur masih dikenal dengan nama JASMAS (Jaringan Aspirasi Masyarakat, yang artinya menampung keinginan, harapan, gagasan, atau tuntutan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat). Namun setelah Gubernur berlalih kepemimpinan ke tangan Khofifah Indar Prawansa, berubah menjadi Pokir (Pokok-pokok Pikiran, yang artinya usulan program pembangunan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan rapat dengar pendapat)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Angka Rp8,369 triliun memunculkan perdebatan serius di ruang publik.</span></b></span><br />Sebab dalam praktik tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, dua kali memberikan rambu agar alokasi hibah daerah tidak melebihi sekitar 10 persen dari total APBD atau PAD, guna menghindari penyimpangan anggaran. Namun dalam praktiknya justru mengabaikan rambu tersebut, dan alokasi hibah Pokir DPRD Jatim pun tetap cair 18 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021-2022 diatas 11 persen. Tahun 2023 barulah dibawah 10 persen bertepatan dengan tangkap tangan atau OTT yang dilakuka KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim pada akhir 2022. <br /><br />Pertanyaannya kemudian menjadi krusial: siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan pencairan hibah triliunan rupiah itu?<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html</a></span><br /></div><br />Dalam struktur pemerintahan daerah, pengesahan dan pelaksanaan APBD tidak hanya melibatkan legislatif, tetapi juga eksekutif, terutama kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah. Artinya, kebijakan pencairan hibah Pokir pada akhirnya berada dalam otoritas pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur saat itu.<br /><br />Jika alokasi hibah tersebut melampaui rambu yang disarankan pemerintah pusat, maka muncul pertanyaan publik mengenai proses pengambilan kebijakan yang memungkinkan dana hibah triliunan rupiah itu tetap berjalan. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Apakah Hukum Berhenti di Level Korlap Pokmas?</span></b></span><br />Vonis terhadap empat Korlap Pokmas hari ini (Jumat, 5 Maret 2026) dapat dipandang sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun publik juga melihat risiko lain: perkara besar berhenti pada aktor lapangan, sementara aktor kebijakan tidak tersentuh. Padahal skema hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tidak mungkin berjalan tanpa:<br /></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>persetujuan anggaran legislatif</li><li>kebijakan eksekutif</li><li>mekanisme birokrasi di pemerintah provinsi</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika praktik “uang ijon” terjadi di level Pokmas, maka pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang membuka pintu sistem tersebut?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html</a></span><br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pertanyaan Publik yang Menunggu Jawaban</span></b></span><br />Putusan terhadap empat Terdakwa justru memunculkan sejumlah pertanyaan tajam yang kini menunggu jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi:<ol><li>Apakah vonis terhadap ke- empat Terdakwa ini merupakan akhir dari perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2020–2023 sebesar Rp8,369 triliun? Ataukah ini justru pintu awal untuk membongkar keterlibatan seluruh pihak, baik legislatif sebagai aspirator hibah maupun eksekutif sebagai pengambil kebijakan pencairan anggaran?</li><li>Mengapa kebijakan hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tetap berjalan meskipun terdapat rambu dari Kementerian Dalam Negeri agar alokasi hibah tidak melebihi 10 persen dari APBD atau PAD? Siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Apakah pertangungan jawaban itu ada di Korlap Pokmas?</li><li>Atau Gubernur bersama kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) dengan para anggota DPRD yang disebut setiap anggota DPRD memiliki alokasi hibah Pokir sesuai keputusan masing-masing Ketua Fraksi?</li><li>Apakah KPK akan tetap berkomitmen mengungkap perkara ini sampai tuntas, termasuk jika harus menyentuh lingkar kekuasaan politik di Jawa Timur? Ataukah penegakan hukum akan berhenti pada empat korlap Pokmas yang telah divonis hari ini karena KPK tak mampu melawan kekuasaan politik?</li><li>Lalu kapan KPK akan mengumumkan status Tersangka terhadap Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnasi selaku ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam bisnis jual beli hibah Pokir ?</li><li>Dan kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap 16 Tersangka yang saat ini masih bebas “menjalankan aksinya”?</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan satu hal penting:</span></b></span><br />Apakah perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini akan benar-benar diungkap oleh KPK sampai ke akar-akarnya, atau hanya berhenti pada cabang-cabangnya saja, atau akan mengingatkan masyarakat Jawa Timur pada trauma masa lalu yaitu pada tahun 2008 dalam perkara Korupsi hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) DPRD Jawa Timur periode 204-2009 sebesar Rp277 miliar yang ditangani Kejati Jatim dan nama-nama calon Tersangka yang sempat dikantongi hilang entah kemana seiring dengan meninggalnya Terpidana dr Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikoesomo di Lapas Porong pada Kamis, 20 Desember 2018 sekitar pukul 06.15 WIB dengan mengeluarkan cairan dari mulut sebelum melakukan upaya hukum PK, dimana sebelumnya Alamarhum menyampaikan kepada beritakorupsi.co kerap mendapat ancaman dari orang tak dikenal? <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupia...

»

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya Rp2,6 miliar dan tak satupun Saksi yang mengaku memberikan uang kepada terdakwa. Tetapi mengapa Pasal terkait pidana denda dalam surat tuntutan JPU tidak tercantum? </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S<br /></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Tim JPU Kejari Surabaya dan Kejati Jatim pada Selasa, 3 Maret 2026, membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena dianggap melaukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa Penerimaan uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2017-2022 sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah Kontraktor yang mengerjakan Proyek APBD Pemkot Surabaya, <br /><br />Selain pidana pokok (pidana penjara badan), Terdakwa juga dituntut membayar denda sesar Rp500 juta paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 146 hari dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;<br /><br />Dalam tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama: Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Dan Kedua Pertama: Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua Pertama; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Namun ada yang menggelitik dari surat tuntutan JPU terkait Pasal yang mengatur pidana denda terhadap Terdakwa baik dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Bunyi Pasal 12 B UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ;<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br />a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;<br />b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan<br />paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Lalu Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang Terdakwa dituntut pidana denda dengan menyebutkan nilai nomonal sementara tidak menantukan Pasala yang mengatur? Atau memang sudah satu kesatuan dengan Pasal pidana pokok? <br /><br />Sementara dalam UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan tercantum pada Pasal 18, yaitu ;<br /><br />Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :<br />a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;<br />b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;<br />c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;<br />d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.<br /><br />Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.<br /><br />Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana denda dalam Gategori VII diatur dalam Pasal 78 – 83<br /><br />Selain itu. Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya sejak tahun 2017-2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya sebesar Rp2,6 miliar<br /><br />Tak hanya itu. Dari semua Saksi selaku Kontraktor yang dihadirkan JPU ke persidangan, kebanyakan tidak mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, walaupun dengan jujur Terdakwa mengakui. Dan juga JPU tidak dapat menunjukan bukti adanya pemberian sejumlah uang dari para kontraktor kepada Terdakwa baik langsung maupun melalui transfer. Semntara uang yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat penyidikan adalah sebesar Rp5 miliar lebih<br /><br />Lalu mengapa para kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya dituduh telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak 2017-2022 tetapi tidak dapat menunjukan bukti pemberian? Kalau penyidik Kejati Jatim telah menyita barang/alat buti terkait pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Terdakwa tetapi para kontraktor atau Saksi tidak mengakui, apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeretnya sebagaia tersangka Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Sumpah Palsu di Pesidangan karena para Saksi tidak mengakui atau membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP)? <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam ...

»

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtwB8cLWKQaYDtvjgSXGMF2ruBbbG1q9gFF4_UTV5FVHZybDtjiZh2UgpJsnuvTlB5eVjiDCxrEyoS9yyTX9-66BZfPK3Ww4qtDG-gxbHu2Jdufo6MJJeUNRhhJlZQ70eSF3WtJkFXfdqhodJM_spjuswk9h-SW_heiOZNgZCUSPlcGzFYelIwBDXWKiY/s1508/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="592" data-original-width="1508" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtwB8cLWKQaYDtvjgSXGMF2ruBbbG1q9gFF4_UTV5FVHZybDtjiZh2UgpJsnuvTlB5eVjiDCxrEyoS9yyTX9-66BZfPK3Ww4qtDG-gxbHu2Jdufo6MJJeUNRhhJlZQ70eSF3WtJkFXfdqhodJM_spjuswk9h-SW_heiOZNgZCUSPlcGzFYelIwBDXWKiY/w640-h252/6..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Perda dan Perbup Lahir Jelang Seleksi Perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri Secara Serentak, Publik Menanti Keberanian Majelis Hakim Memanggil Aktor Kekuasaan”. </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara dugaan Korupsi Suap “jual beli jabatan” perangkat Desa di 163 Desa, 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar, menyisakan satu pertanyaan besar: beranikah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk menghadirkan dua tokoh politik PDIP yaitu Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, dan Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP sebagai saksi?<br /><br />Perkara yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya itu menyeret Tiga Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri periode 2021-2024, yakni Imam Jamiin (Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Ketua PKD), Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Bendahara PKD), dan Darwanto (Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates Kades Pojk, Humas I PKD). Ketiganya didakwa mengatur dan mengkondisikan seleksi perangkat desa di 163 Desa, 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri secara serentak pada akhir 2023 hingga awal 2024, dengan tarif Rp42 juta per formasi jabatan<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Dari 320 peserta yang disebut sebagai “jago” dan dinyatakan lolos, terkumpul uang sekitar Rp13.165.000.000</span></b> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzPBteODA4oh4uF1rCoAjXvXRK45YPydR2iU_TSM1HUsL6NOlhqUJsAlXAWU_tGed9jKg_6KsIryMY1JngtTkV5fNrggmO7hq7A4YRa5JMwQ5qRZSEBUkxaJlhqsqKGhJDBwDe3LpjG8i1HRdVlFoSJksdxG-txy1Q7bRUg-hAT7X0wZi1N-7-6wt-is/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzPBteODA4oh4uF1rCoAjXvXRK45YPydR2iU_TSM1HUsL6NOlhqUJsAlXAWU_tGed9jKg_6KsIryMY1JngtTkV5fNrggmO7hq7A4YRa5JMwQ5qRZSEBUkxaJlhqsqKGhJDBwDe3LpjG8i1HRdVlFoSJksdxG-txy1Q7bRUg-hAT7X0wZi1N-7-6wt-is/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Namun, dakwaan itu tak bisa dilepaskan dari lahirnya dua regulasi penting di Kabupaten Kediri pada tahun 2023: Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Perda dan Perbup: Kebetulan atau Dirancang?</span></b></span><br />Dalam surat dakwaan terungkap, pada Agustus 2023, para Terdakwa menemui Agus Cahyono, S.Sos., Kepala Dinas PMPD Kabupaten Kediri, untuk meminta agar Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, segera mengupayakan terbitnya Perda dan Perbup yang mengatur pengisian perangkat desa.<br /><br />Faktanya, pada 12 September 2023 terbit Perda Nomor 4 Tahun 2023. Lalu pada 7 November 2023, terbit Perbup Nomor 49 Tahun 2023. Apakah ini sekadar kebetulan administratif? Ataukah regulasi itu memang didorong untuk memuluskan skenario seleksi serentak yang telah “dikondisikan”?<br /><br />Saat dikonfirmasi sebelum sidang, Selasa, 03 Maret 2026, salah satu JPU menyatakan: “Kita fokus membuktikan dakwaan, kalau itu (Perda dan Perbup) bagian dari proses. Kecuali ada perkembangan di persidangan atau ada perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan.”<br /><br />Jawaban itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, yang dipertanyakan publik adalah apakah lahirnya dua regulasi tersebut menjadi bagian integral dari konstruksi perbuatan pidana atau tidak. Sebab dalam suarta dakwaan itulah terurai tentang dua regulaisi tersebut <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSOW-Q-oB2lPoUJHuD6IotBcUxBZUS_n_oZZ8uhRlvgg5NjGUUL3-SYx6w1fNNvxcRsL6Uj5cN_YAzSjufcGWt6MGqsEA2eldEQPLMP3-aRzQOU6x4u8ahi9ULYZo3n63P32FW_CgtcQecwsKaPvryMGVjfXDOuAz9nEKpIhexmxpirCn5GQlsGke_A_g/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSOW-Q-oB2lPoUJHuD6IotBcUxBZUS_n_oZZ8uhRlvgg5NjGUUL3-SYx6w1fNNvxcRsL6Uj5cN_YAzSjufcGWt6MGqsEA2eldEQPLMP3-aRzQOU6x4u8ahi9ULYZo3n63P32FW_CgtcQecwsKaPvryMGVjfXDOuAz9nEKpIhexmxpirCn5GQlsGke_A_g/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Tim JPU yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari dari Kejari Kabupaten Kediri, maupun Majelis Hakim sepertinya tak berani untuk memanggil  Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, dan Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP, sebagai saksi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Faktor Kekuasaan dan Bayang-Bayang Politik</span></b></span><br />Sorotan publik semakin tajam karena posisi Bupati Kediri bukan figur biasa. Ia merupakan putra mantan Menteri Sekretaris Negara yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, serta disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkar elite nasional.<br /><br />Apakah Faktor Kekuasaan Ini Membuat Aparat Penegak Hukum Berhitung?<br />Bahkan, kuat dugaan sejak tahap penyidikan oleh Polda Jawa Timur, Bupati Kediri tidak pernah diperiksa sebagai saksi sehingga JPU pun tak tegas menjelaskan dipanggil atau tidak karena mungkin tidak ada BAP (berita acara pemeriksaan). Jika benar, maka publik berhak bertanya: mengapa?<br /><br />Dalam sistem peradilan pidana, menghadirkan saksi yang mengetahui proses lahirnya regulasi bukanlah tindakan politis, melainkan upaya menguji fakta hukum secara utuh agar terang bendarang dan bukan sekedar menjalankan proses hukum dalam pemberantasan Korupsi<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Skema Uang: Dari Rp42 Juta hingga Rp1,5 Miliar</span></b></span><br />Modus yang terungkap di persidangan cukup sistematis. Para kepala desa yang tergabung dalam PKD (Paguyuban Kepala Desa) menginginkan seleksi serentak. Pengurus PKD kemudian sepakat “memanfaatkan kesempatan” dengan mengatur kelulusan peserta yang direkomendasikan oleh masing-masing kepala desa dan bersedia membayar Rp42 juta per formasi jabatan sesuai yang sudah ditentukan dan semuanya disetorkan ke pengurus PKD baik masing-masing Kepala Desa maupun melalui Koordinator PKD tingkat Kecamatan<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Namun angka Rp42 juta bukan satu-satunya pungutan.</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Nt-r5oikP5FcIwCYggz64_bTMiqWWnPot2L-hp0Bzj_vbL1r0TfXIlJ-ofGgigz-5w5CU3tViM5e4n8PdLTx5nCMNcaYujM3VymcJamOF8g613lKUvgcYtVDnH40ia2zL2M35GPwOTDsvLO1UqhqBLpIN6QPzqdpAmykOCA3I_1swJHgajZSOjiXPgE/s1280/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Nt-r5oikP5FcIwCYggz64_bTMiqWWnPot2L-hp0Bzj_vbL1r0TfXIlJ-ofGgigz-5w5CU3tViM5e4n8PdLTx5nCMNcaYujM3VymcJamOF8g613lKUvgcYtVDnH40ia2zL2M35GPwOTDsvLO1UqhqBLpIN6QPzqdpAmykOCA3I_1swJHgajZSOjiXPgE/w640-h360/7..jpg" width="640" /></a></div>Selain uang tarikan sebesar Rp42 juta, masing-masing Kepala Desa juga menarik uang dari calon perangkat desa yang lolos seleksi antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar. Sebagian dana itu diduga dibagikan kepada beberapa LSM, Wartawan, dan unsur Forkopimcam (Camat, Kapolsek, Danramil) di Kabupaten Kediri<br /><br />Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan aliran dana untuk penyewaan laptop dari seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri yang digunakan oleh ribuan peserta seleski perangkat Desa, biaya sewa gedung, konsumsi, hingga biaya kerjasama formalitas antara  Ketiga Terdakwa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA). Sementara biaya kerjasama formalitas sebesar Rp4 juta per formasi jabtan disebut diambil dari APBDes dan sebagian dari dana Rp42 juta tersebut.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Legalitas Kerja Sama Formalitas PKD–UNISMA Dipertanyakan</span></b></span><br />Di sinilah persoalan hukum baru mengemuka. Apa kewenangan Paguyuban Kepala Desa (PKD) melakukan kerja sama formalitas dengan Perguruan Tinggi? Apakah biaya Rp4 juta per formasi jabatan telah dianggarkan secara sah dalam APBDes masing-masing desa? Apakah kerja sama tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jika tidak, apakah ini akan menjadi pintu masuk perkara pidana baru?<br /><br />Sebab PKD bukanlah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Ia hanyalah organisasi perkumpulan para kepala desa. Maka, kerja sama formalitas dalam konteks pengisian perangkat desa patut diuji legalitasnya.<br /><br />Jika biaya diambil dari APBDes tanpa dasar peraturan yang jelas, maka potensi pelanggaran tidak hanya pada suap pengisian perangkat Desa, tetapi juga pada penyalahgunaan anggaran desa. Apakah hal ini masuk dalam penyidikan pPolda Jatim maupun JPU Kejari Kabupaten Kediri atau fokus pada ketiga Terdakwa dianggap sudah lebih dari cukup?<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Apakah Rp42 Juta untuk “Membiayai” Regulasi?</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbphIq9Tt13AHF2ffCSdYpd-vkJZgibYx4gBg-vS8CwvDX_Oj7lORYOGzhDPaA3nks_u_dgDf-gg_7ZZBR1vlW6Ez4LFaUKYrJXE5evwzpXxTDhfpjSzxhRtuvev7bIGr5u4o9aNxjy4tbarPGcmaSxLsDDnGTDE_ajpCJ9YcAhVwlve9VIA3FoCKllNA/s1600/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbphIq9Tt13AHF2ffCSdYpd-vkJZgibYx4gBg-vS8CwvDX_Oj7lORYOGzhDPaA3nks_u_dgDf-gg_7ZZBR1vlW6Ez4LFaUKYrJXE5evwzpXxTDhfpjSzxhRtuvev7bIGr5u4o9aNxjy4tbarPGcmaSxLsDDnGTDE_ajpCJ9YcAhVwlve9VIA3FoCKllNA/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan paling sensitif adalah: apakah uang Rp42 juta per formasi jabtan itu digunakan untuk membiayai proses lahirnya Perda dan Perbup Kabupaten Kediri tahun 2023? Apakah uang Rp42 juta per formasi jabatan digunakan untuk menyewa laptop yang digunakan ribuan peserta seleksi perangkat Desa? Jika benar, maka skandal ini bukan sekadar jual beli jabatan. Ini bisa menjelma menjadi dugaan korupsi kebijakan (policy corruption), di mana regulasi didorong atau dipercepat demi kepentingan transaksi jabatan.<br /><br />Perda dibahas dan disahkan bersama DPRD. Perbup diterbitkan oleh Bupati. Maka, mustahil membedah perkara ini secara utuh tanpa menguji proses politik dan administratif yang melahirkan kedua aturan tersebut.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Ujian Integritas Penegak Hukum</span></b></span><br />Kini bola ada di tangan Majelis Hakim dan JPU. Apakah persidangan ini akan berhenti pada tiga Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus pengurus PKD? Ataukah berani menggali lebih dalam peran aktor-aktor struktural?<br /><br />Sebab hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Jika memang tidak ada keterlibatan, menghadirkan Bupati dan Ketua DPRD sebagai saksi justru akan membersihkan nama mereka di forum terbuka. Namun jika enggan dipanggil, publik akan menilai lain.<br /><br />Kasus Rp13,165 miliar ini bukan hanya tentang uang dan jabatan. Ini tentang integritas tata kelola desa, marwah regulasi daerah, dan keberanian penegak hukum menembus tembok kekuasaan. Sidang masih berjalan. Publik menunggu: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau hanya tajam ke bawah?. <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

“Perda dan Perbup Lahir Jelang Seleksi Perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri Secara Serentak, Publik Menanti Keberanian M...

»

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/s4160/IMG20260302165539.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/w640-h288/IMG20260302165539.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah Perkara Ini Murni Dipidana?</span> Ditulis oleh: Jentar S</h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO - </b></span><br /> Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri kembali memantik perdebatan serius. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 2 Maret 2026 dengan agenda menghadirkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara yang justru membuka babak baru: proyek pembebasan tanah tersebut dinilai batal demi hukum.</p> <p dir="ltr">Perkara dengan nilai fantastis Rp183.450.000.000 yang terjadi pada 2019–2020 di tujuh desa dan dua Kecamatan di Kabupaten Kediri ini menyeret dua terdakwa, yakni Suratman bagian Manager Keuangan dan Kebun PT Bukit Dhoho Indah yang bergerak dibidang perkebunan, anak perusahaan PT Gudang Garam, T bk, dan Satya Andi Lala karyawan kontrak PT BDI. Keduanya disebut ditunjuk secara lisan oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, sementara Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri yang ditunjuk langsung oleh Istata Taswin SIddharta sekaku Direktur PT Surya Kerta Agung (PT SKA) bergerak di bidang konstruksi dan jalan tol </p> <p dir="ltr">Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT SKA, melainkan legalitas kewenangan pengusahaan jalan tol itu sendiri </p> <p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Ahli Administrasi Negara: Tanpa Perjanjian, Pengusahaan Tol Tak Sah</span> ;</b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/s4160/IMG20260302165544.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/w640-h288/IMG20260302165544.jpg" width="640" /></a>Tim Advokat Terdakwa I Suratman menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sujatmoko, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meski tidak hadir langsung, pendapat hukumnya (Legal Opinion/LO) dibacakan secara bergantian oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH secara bergantian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Khairul, S.H., M.H.</p><p></p> <p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dalam LO tersebut, Dr. Emanuel</b></span> :</span> menegaskan bahwa PT Surya Kerta Agung (PT SKA) merupakan anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang usahanya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan.<br /> Namun, di sinilah titik krusialnya.<br /> Menurutnya, PT SKA tidak memiliki kewenangan atau hak melakukan pengusahaan jalan tol tanpa adanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Pemerintah melalui Menteri yang membidangi jalan. </p> <p dir="ltr">Jika pengusahaan dilakukan tanpa dasar tersebut, maka: “Tindakan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awal, karena dianggap tidak pernah ada.”</p> <p dir="ltr">Artinya, secara hukum administrasi, pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek tol tersebut dapat dinyatakan cacat prosedur dan kewenangan. Tidak ada perencanaan resmi dan tidak ada penetapan lokasi sebagaimana disyaratkan regulasi.</p> <p dir="ltr">Dr. Emanuel mendasarkan pendapatnya pada sejumlah regulasi strategis, mulai dari UU Jalan, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, hingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang jalan tol dan pengadaan tanah.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Jika Administrasinya Batal, Bagaimana Pidananya?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/s4160/IMG20260302165543.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/w640-h288/IMG20260302165543.jpg" width="640" /></a></p><div><span style="color: red;"><b>Pertanyaan besar kemudian muncul:</b></span></div> Jika pengusahaan jalan tol itu sendiri tidak sah dan batal demi hukum, apakah pembebasan lahan yang menjadi objek perkara pidana ini masih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan?<p></p> <p dir="ltr">Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterangan ahli pidana sebelumnya, Dr. Sholahuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.</p> <p dir="ltr">Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS), unsur kesengajaan harus diarahkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya.</p> <p dir="ltr">Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah atas penggelapan, harus dibuktikan: Ada penguasaan atas barang atau uang; Ada kesengajaan untuk memiliki;<br /> Ada unsur melawan hukum; Ada hubungan langsung dengan perbuatan inti yang didakwakan.</p> <p dir="ltr">Lebih jauh, ia menegaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana: Tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas administratif, koordinatif, atau teknis otomatis dapat dipidana. Harus diuji hubungan langsungnya dengan delik inti.</p> <div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Apakah Ini Sengketa Administratif yang Dipidana?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/s4160/IMG20260302172434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/w640-h288/IMG20260302172434.jpg" width="640" /></a></div>Di sinilah letak keganjilan yang kini menjadi bahan perdebatan tajam. Jika benar PT SKA tidak memiliki kewenangan melakukan pengusahaan jalan tol karena tidak ada PPJT dengan pemerintah, maka: Apakah pembebasan lahan tersebut sejak awal merupakan tindakan administratif yang cacat?<p></p> <p dir="ltr">Jika cacat, apakah konsekuensinya ranah hukum administrasi dan perdata? Atau tetap dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana individual? Sebab, hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir. Ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan kekeliruan administratif atau konflik kewenangan korporasi yang belum jelas dasar legalitasnya.</p> <div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Majelis hakim bahkan menyoroti status karyawan dalam konteks penggelapan:</span></b> </div><div>Apakah seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana hanya karena menerima gaji, meskipun tidak ada pengangkatan tertulis?</div> <p dir="ltr">Ahli pidana menjawab, bisa saja, tetapi tetap harus dibuktikan adanya penguasaan uang dan unsur pidananya secara konkret.<br /> Benang Kusut Korporasi dan Tanggung Jawab</p> <p dir="ltr">Fakta bahwa proyek ini melibatkan anak perusahaan dari korporasi besar yaitu PT Gudang Garam, memunculkan pertanyaan lebih luas: Siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan? Apakah keputusan pembebasan lahan lahir dari struktur korporasi resmi? Mengapa tidak ada perjanjian pengusahaan jalan tol lebih dahulu? Apakah para terdakwa hanya pelaksana teknis di lapangan? Ataukah mereka memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana ratusan miliar tersebut?</p> <p dir="ltr">Jika proyeknya sendiri dinilai tidak sah secara administrasi, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sederhana.</p> <p dir="ltr">Publik Menunggu Ketegasan Hakim<br /> Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 16.55 WIB itu berlangsung hingga sore dengan atmosfer tegang. Pendapat ahli administrasi negara yang menyebut tindakan tersebut “batal demi hukum” jelas bukan hal ringan.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Kini publik menunggu:</span></b><br /> Akankah Majelis Hakim melihat perkara ini semata sebagai dugaan penggelapan dana perusahaan? Atau mempertimbangkan aspek legalitas dasar proyek yang justru dinilai tidak memiliki kewenangan hukum sejak awal?</p> <p dir="ltr">Satu hal yang pasti, perkara ini bukan sekadar soal Rp183 miliar. Ia menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum.<br /> Dan jika benar sejak awal kewenangan itu tidak pernah ada, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam: Apakah yang batal demi hukum dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana?</p> <p dir="ltr">Pertanyaannya kemudian, mengapa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak berupaya mencari aktor intelektual dibalik kasus perkara pidana penipuan atau penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju bandara Dhoho Kediri?</p> <p dir="ltr">Mengapa JPU tidak menghadirkan Istata  Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA sebagai saksi dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan Suwardi selaku Ketua Tim pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Kediri, atau memang ada yang ditutupi agar perkara ini tidak terang benderang?</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor “Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah P...

»

Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qW85vNrz17-Kzrr6mslXTOjRdnZU7Da5w_DRXiCd6TyXbIPYupsgF97iSxMsBCi33X5pTDUTq7SX2EM1VsJn-o1JucEeB2XMikrDY3Pq8ZIMW4Aoy1b22infjHiR6dj4djLMvUp8sQ4dgrQk4u2VgmoDES7OK6UTMXuAJqswX7Q7f6axrlDgd8GbeA0/s1536/file_000000008d3872089245597f4f6a0eb8.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="575" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qW85vNrz17-Kzrr6mslXTOjRdnZU7Da5w_DRXiCd6TyXbIPYupsgF97iSxMsBCi33X5pTDUTq7SX2EM1VsJn-o1JucEeB2XMikrDY3Pq8ZIMW4Aoy1b22infjHiR6dj4djLMvUp8sQ4dgrQk4u2VgmoDES7OK6UTMXuAJqswX7Q7f6axrlDgd8GbeA0/w383-h575/file_000000008d3872089245597f4f6a0eb8.png" width="383" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Dalam fakta persidangan terungkap, Fujika Senna Oktavia menikmati uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 M yang diingat, beberapa mobil mewah, rumah mewah di Pakuwon, Rungkut, Lamongan, Emas dan Puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi, kini menjadi sorotan publik sejak dihadrikan di dipersidangan"</span> <span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span><br />Nama Fujika Senna Oktavia kembali mencuat dalam pusaran perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Janda muda tanpa anak yang menikah sirih pada tahun 2019 dengan Kusnadi (Akm) selaku Ketua DPRD Jatim tak lama setelah perceraiannya dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2018, kini menjadi sorotan tajam publik. Pertanyaannya, tinggal menunggu waktukah status tersangka akan disematkan kepadanya?<br /><br />Sebelum menikah sirih, Fujika Senna Oktavia sudah terbiasa diajak Kusnadi kunjungan kerja ke luar kota seperti Bali maupun hanya berdua, dan selama itu Fujika Senna Oktavia sudah terbiasa melihat uang ratusan juta hingga miliaran berserakan di dalam mobil Kusnadi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perempuan-dibalik-perkara-korupsi-ijon.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perempuan-dibalik-perkara-korupsi-ijon.html</a></span><br /><span style="color: red;"></span><br /><span style="color: red;">Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/istri-sirih-kusnadi-bongkar-skema-uang.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/istri-sirih-kusnadi-bongkar-skema-uang.html</a></span><br /></div><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Aliran Dana Rp14,803 Miliar, Rumah Elit, Emas dan Tanah Terungkap di Sidang</span></b></span><br />Dalam fakta persidangan, terungkap angka Rp14,803 miliar yang disebut sebagai bagian dari aliran dana hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi. Uang tersebut diduga berasal dari puluhan koordinator lapangan kelompok masyarakat (Korlap Pokmas) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.<br /><br />Dalam fakta persidangan yang terungkap, sebagai istri sirih Ketua DPRD Jatim, Fujika memiliki keleluasaan menerima setoran uang hasil jual beli hibah Pokir milik suaminya yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tak hanya menerima, Fujika juga turut mengelola dan mendistribusikan dana hibah Pokir milik Kusnadi kepada sejumlah pihak yang dikenalnya seperti Puspa, istri Terdakwa Jodi Pradana Putra Korlap Pokmas di Blitar termasuk ke lingkaran pejabat di Kabupaten Gresik serta disalurkan sendiri di Kabupaten Lamongan, daerah kelahirannya.<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDtSSkMc6kghjtHeNLZFbo0zk1qkfsCb1B6Ya_QukzRwMoNt0tXEBf7r_wbLXeBEgf5b8QK-FUbPCRkyfnMy9Ljl_szHQOJPrqjOqn6NRJT36_kMX0FgYugLqxvC5YtH4zdpX-u6_r-uH-Rs7_OrmyKxox9JpRlqKEGYe-d9FJvxz-r9-GUWTFMSP2K0/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDtSSkMc6kghjtHeNLZFbo0zk1qkfsCb1B6Ya_QukzRwMoNt0tXEBf7r_wbLXeBEgf5b8QK-FUbPCRkyfnMy9Ljl_szHQOJPrqjOqn6NRJT36_kMX0FgYugLqxvC5YtH4zdpX-u6_r-uH-Rs7_OrmyKxox9JpRlqKEGYe-d9FJvxz-r9-GUWTFMSP2K0/w400-h225/1.jpg" width="400" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu 1 tahun pernikahan sirihnya dengan Kusnadi, Fujika Senna Oktavia telah memiliki 8 rekening Bank dan salah satunya digunakan sebagai penampungan hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi yang disebut uang ijon. Dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi, Fujika mengaku tidak dapat merinci secara utuh jumlah uang yang diterimanya karena jumlahnya sangat banyak termasuk orang-orsng yang menyetorkan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain memiliki rumah mewah dan 8 rekening, Fujika mengelola perusahaan tambang yang dibangun oleh Kusnadi, sementara Kusnadi juga telah memiliki perusahaan yaitu PT KUS, dimana Direkturnya adalah Tatang, nantan suami pertama Fujika. Selain menikah sirih dengan Kusnadi, Fujika juga menjalin hubungan asmara dengan 2 stafnya<br /><br />Uang ratusan juta hasil jual beli hibah Pokir yang diterima Fujika secara tunai, kemudian diserahkan ke beberapa stafnya untuk disetorkan ke rekening masing-masing, setelah itu barulah diminta agar disetorkan kembali ke rekening milik Fujika<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Aset Mewah dan Jejak Politik</span></b></span><br />Dari hasil jual beli hibah Pokir yang disebut uang ijon, Fujika Senna Oktavia menikmati sebesar Rp14,803 miliar yang diingatnya, kemudian beberapa mobil mewah diantarnya Mercy, Rubicon, Alfard, emas, rumah elit di Pakuwon, di Rungkut Surabaya,, Lamongan serta puluhan ribu meter tanah di berbagai beberapa lokasi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Cinta Segita Tiga Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim Dibalik Perkara Korupsi “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/cinta-segita-tiga-fujika-senna-oktavia.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/cinta-segita-tiga-fujika-senna-oktavia.html</a></span><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><br />Uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi,   dipergunakan untuk kepentingan politik. Di antaranya untuk pencalonan Fujika sebagai Bupati Lamongan, ambisi Kusnadi sebagai calon Gubernur Jawa Timur, serta mendukung Hasanuddin sebagai caleg DPRD Jatim periode 2024–2029. Namun ambisi Fujika tak tergapai.<br /><br />Ironisnya, Kusnadi sepertinya ditinggal Fujika setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dan kemudian sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia pada Desember 2025. Sementara Hasanuddin sendiri masih sempat merasakan panas dinginnya udara politik di gedung DPRD Jatim sejak dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 sebelum ditahan KPK pada Oktober 2025<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pendampingan Hukum dan Upaya Klarifikasi</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8n0RhvGBcZERLf8ix-hPnmTUhB_OgS03gH_m07jc3Jy2L7XK3LwZeHy-OQbUzytXh2vZZj3dWL5oOC0oIvEY7DerGr-43qaXhLFSVem2x_22zsP4tp9uo5IEcoiFdEndcmn3FNQNT0ZMQL8tsYVC90z02fqH_C1oW-r4egE_kz7NvBhmpr6yanJPoOq0/s1536/file_0000000013d8720897ff2ddc849313d5.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8n0RhvGBcZERLf8ix-hPnmTUhB_OgS03gH_m07jc3Jy2L7XK3LwZeHy-OQbUzytXh2vZZj3dWL5oOC0oIvEY7DerGr-43qaXhLFSVem2x_22zsP4tp9uo5IEcoiFdEndcmn3FNQNT0ZMQL8tsYVC90z02fqH_C1oW-r4egE_kz7NvBhmpr6yanJPoOq0/w324-h487/file_0000000013d8720897ff2ddc849313d5.png" width="324" /></a></div>Informasi yang diperoleh Informasi yang didapat BERITAKORUPSI.CO dari sumber terpercaya menyebutkan, Fujika Senna Oktavia telah menunjuk seorang Advokat Surabaya untuk mendampinginya dalam perkara dugaan korupsi uang ijon hibah Pokir DPRD Jatim ini.  Namun hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon kepada advokat yang  bersangkutan belum mendapatkan tanggapan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Menanti Pengumuman KPK</span></b></span><br />Dengan fakta aliran dana miliaran rupiah, kepemilikan aset bernilai tinggi, serta dugaan keterlibatan dalam pengelolaan dana hibah Pokir, publik kini menanti langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah Fujika Senna Oktavia akan tetap berstatus saksi, ataukah segera ditertibkan sebagai Tersangka?<br /><br />Skandal “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim ini menjadi ujian serius bagi KPK: akankah seluruh pihak yang diduga menikmati bisnis jual beli hibah Pokir berjumlah Rp8,369 triliun aliran dana turut dimintai pertanggungjawaban hukum atau KPK akan mundur secara pelan-pelan karena tak sanggup melawan tekanan politik atau intervensi dari berbagi arah mata angin? <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

"Dalam fakta persidangan terungkap, Fujika Senna Oktavia menikmati uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 M ya...

»

“Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvmN3ikxasdqo7i2jzlsaLhUXLCmEIS1isHw3jMexwwt_JO0hYiXlDfV5drKDJj_0rNjuHI6wzYhYDX_AzLA0PfurU1q5jccCoIC11tSxpcokBIWCA_Id2mba1VWxr_tYQPgvTh448IhJM0RTY4yrlIm1QPx17HH6D_zRObtplU9iL9ontWSIwCxjNJE/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvmN3ikxasdqo7i2jzlsaLhUXLCmEIS1isHw3jMexwwt_JO0hYiXlDfV5drKDJj_0rNjuHI6wzYhYDX_AzLA0PfurU1q5jccCoIC11tSxpcokBIWCA_Id2mba1VWxr_tYQPgvTh448IhJM0RTY4yrlIm1QPx17HH6D_zRObtplU9iL9ontWSIwCxjNJE/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Kesaksian ‘Tidak Tahu’ Berhadapan dengan Fakta Sidang: Dokumen Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan – Kelalaian Administratif atau Rantai Tanggung Jawab yang Tidak Diungkap Oleh Penyidik Polda Jatim? Akankah JPU Mengahadirkan H. Slamet Junaidi alias Aba Idi Selaku Bupati Sampang 2019-2024?.”</span> D<span style="font-size: medium;"><b>itulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.905.212.897,42 kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 25 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 5 orang Saksi yang dihadirkan Tim JPU Kejari Sampang untuk 4 Terdakwa, yaitu Mohammad Hasan Mustofa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),; Ahmad Zahran Wiami selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta dua pihak swasta/selaku perantara yakni Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan dan Khoirul Umam.<br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><span style="color: #2b00fe;"><br /></span><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html</a></span><br /></div><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dakwaan: 12 Paket @Rp1 Miliar, Tanpa Lelang</b></span><br />Perkara ini berawal dari penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh penyik Polda Jawa Timur pada tahun lalu atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan proyek pembangunan rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang tahun 2020 yang menelan anggaran APBD Kab. Sampang sebesar Rp2.905.212.897,42 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOBI9YtVDvCmSJ9uYW2B-bFG693pG4gO8NG1ja4sKNdtuAhuBdhcacPJlkQoxxJUCw31SWFXWRApm4mkm7GixYV8-Iaaj5g6PwW2ADPEvKuiapLAMW7dA9AgbaLKXCXz6crwhyErZVWWooU4f9RtGjT0usEdSScFMNNVH8N4mMmAdKtnH435QJPt8qics/s640/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOBI9YtVDvCmSJ9uYW2B-bFG693pG4gO8NG1ja4sKNdtuAhuBdhcacPJlkQoxxJUCw31SWFXWRApm4mkm7GixYV8-Iaaj5g6PwW2ADPEvKuiapLAMW7dA9AgbaLKXCXz6crwhyErZVWWooU4f9RtGjT0usEdSScFMNNVH8N4mMmAdKtnH435QJPt8qics/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sejak awal ditangani penyik Polda Jatim, kasus ini menjadi sorotan publik sebab yang dijadikan Tersangka adalah PPK, PPTK dan dua Kontraktor sementara posisi Ir. H. Ach. Hafi, S.H selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang justru tidak tersentuh proses hukum<br /><br />Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dimuka persidangan, Rabu, 28 Januari 2026 terungkap, pada tahun 2020 terdapat 12 paket pekerjaan proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) dengan total anggaran sekitar Rp12 miliar, di mana masing-masing paket bernilai Rp1 miliar. Sesuai ketentuan, paket-paket tersebut seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa<br /><br />Namun faktanya, ke-12 paket proyek tersebut justru dilakukan dengan metode penunjukan langsung hingga beberapa perusahaan kontraktor mendapat proyek pekerjaan, yang diduga telah diatur sejak awal dan menyimpang dari prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik tersebut diduga kuat menjadi pintu masuk terjadinya mark up, pengondisian pemenang, serta penyimpangan pekerjaan yang berujung pada kerugian negara. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOfdYkx9Y60zvA8_X3FkWwqiWc40RiDbKoyMFMy-QEhpkI28hJf1m9AkPcU-F_Za6nZ3MJMVQQ4NNBFe3PGRw2XYYIOAtZ9Q8zfr9EDj8sULDFNJGnoTG1N_NIep0IrQO_Zw7A1emUqH5dZ8Yqu2Q5394EfM3oVaTkWQ558rI8ISkpf3Jxudpn04tda_A/s1600/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOfdYkx9Y60zvA8_X3FkWwqiWc40RiDbKoyMFMy-QEhpkI28hJf1m9AkPcU-F_Za6nZ3MJMVQQ4NNBFe3PGRw2XYYIOAtZ9Q8zfr9EDj8sULDFNJGnoTG1N_NIep0IrQO_Zw7A1emUqH5dZ8Yqu2Q5394EfM3oVaTkWQ558rI8ISkpf3Jxudpn04tda_A/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Menariknya, meski proyek berada di bawah struktur Dinas PUPR Kabupaten Sampang, hingga kini Kepala Dinas PUPR belum terseret sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, secara struktural kepala dinas memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, penanda tanganan SPM (surat perintah membayar) dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pencairan uang.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kesaksian Ir. H. Ach. Hafi: “Tidak Tahu dan Tidak Dilibatkan”</b></span><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Rabu, 25 Februari 2026, sebanyak lima orang Saksi dihadirkan JPU, salah satunya adalah Ir. H. Ach. Hafi, S.H selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Saksi menyatakan tidak terlibat sejak tahap perencanaan dan mengaku tidak mengetahui proses pengadaan proyek DID II. Namun, keterangan tersebut memantik perhatian ketika Saksi mengakui bahwa Terdakwa selaku PPK dan PPTK pernah menemuinya sambil menunjukkan catatan dari Bupati terkait proyek.<br /><br />“Seharusnya dilelang. Saya tidak tahu kapan pengadaannya. Waktu kedua terdakwa menemui saya sudah membawa dan menunjukkan catatan dari Bupati,” ujar saksi.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Hakim Soroti Sikap Saksi </b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_hC-w9SghMEktqAhLmuPCmO2E1hnMDlxiyhcexpHu02ebpJfrvx2atFUt-25TKmqxA4sCo6vBVpwOsqwQtYTiJAAWC10_ptejRwZOJINzRuMJUQav0mA6esV5tGPvmE9eoIYEqJNpQNPDcsGRmA6G1z-Im2_LG_h4W5JAEXqt5x9U-flhf8Tf9soapuc/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_hC-w9SghMEktqAhLmuPCmO2E1hnMDlxiyhcexpHu02ebpJfrvx2atFUt-25TKmqxA4sCo6vBVpwOsqwQtYTiJAAWC10_ptejRwZOJINzRuMJUQav0mA6esV5tGPvmE9eoIYEqJNpQNPDcsGRmA6G1z-Im2_LG_h4W5JAEXqt5x9U-flhf8Tf9soapuc/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH mempertanyakan sikap saksi. Jika proyek dinilai tidak sesuai ketentuan dan membawa catatan dari kepala daerah, mengapa tidak diklarifikasi langsung kepada Bupati? Mengapa tidak dibatalkan atau ditunda? Saudara kan Kepala Dinas punya kewenang.<br /><br />Menjawab pertanyaan tersebut, saksi menyatakan tidak menanyakan hal itu kepada Bupati. Selebihnya, saksi beberapa kali menyampaikan alasan “tidak tahu” dan “lupa karena sudah lama, enam tahun”.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>SPM Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan</b></span><br />Di sisi lain, saksi juga mengakui telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) serta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Fakta ini menghadirkan ruang pertanyaan baru. Secara administratif, SPM merupakan dokumen penting dalam proses pencairan anggaran. Begitu pula surat tugas pengawasan mencerminkan adanya fungsi kendali struktural.<br /><br />Jika saksi mengaku seharusnya dilakukan lelang tetapi tidak mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, bagaimana dasar pertimbangan administratif hingga dokumen-dokumen tersebut ditandatangani? Apakah semata-mata hanya prosedural, atau mencerminkan pengetahuan substantif atas kegiatan? Atau memang karena ada perintah?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Proyek Diputus, Rekanan Diblacklist</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXYltDivwsVPqy0QwKXj7xFuIRfsyIZ_NpHWio1byVS5CKccIV7IzBfNXtk8X0FX378eWq-8MPhs9tIJPhNqRuzUIvkxyHeYuHA6iddaqt_Oj7hV-662MZxf2tV2I8GJ6pDaxtRnwU8bsOZJSDn09I5w0n-UN2yxBuHHjAy8kjh9dnT83hlPd7qmtCZi8/s640/IMG20260128111957_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXYltDivwsVPqy0QwKXj7xFuIRfsyIZ_NpHWio1byVS5CKccIV7IzBfNXtk8X0FX378eWq-8MPhs9tIJPhNqRuzUIvkxyHeYuHA6iddaqt_Oj7hV-662MZxf2tV2I8GJ6pDaxtRnwU8bsOZJSDn09I5w0n-UN2yxBuHHjAy8kjh9dnT83hlPd7qmtCZi8/w640-h360/IMG20260128111957_01.jpg" width="640" /></a></div>Dalam keterangannya, saksi juga menjelaskan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak selesai. Terhadap rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dilakukan pemutusan kontrak serta blacklist. Langkah itu secara normatif merupakan konsekuensi administratif. Namun dalam konteks perkara pidana korupsi, hal tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian fakta yang diuji di persidangan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Nama H. Slamet Junaidi Mengemuka</b></span><br />Penyebutan “catatan dari Bupati” di ruang sidang menyeret perhatian pada H. Slamet Junaidi alias Aba Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024. Publik kini menanti sikap tegas JPU Kejari Sampang: apakah akan menghadirkan H. Slamet Junaidi alias Aba Idi sebagai kepala daerah periode tersebut sebagai saksi guna menjelaskan konteks catatan yang disebutkan dalam persidangan? Aatau tak ada BAP dari penyidik Polda Jatim?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Ujian Transparansi & Akuntabilitas</b></span><br />Perkara DID II Sampang tidak hanya menguji pertanggungjawaban empat terdakwa, tetapi juga konsistensi penegakan hukum dalam menelusuri seluruh spektrum peran: teknis, administratif, hingga struktural.<ol><li>Benarkah Ir. H. Ach. Hafi  selaku Plt. Kepala Dinas PU tidak terlibat samasekali?</li><li>Lalu mengapa Ir. H. Ach. Hafi menandatangani SPM dan membuat surat tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan ?</li><li>Bagaimana pertangung jawaban Ir. H. Ach. Hafi selaku Kepala Dinas PU yang juga PA (pengguna anggaran) dalam SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pencairan uang?</li><li>Apaka keterangan Ir. H. Ach. Hafi selaku Kepala Dinas PU yang disampaikan di persidangan karena ada pihak yang menjamin tidak akan terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab?</li><li>Apakah JPU Kejari Sampang akan menghadirkan  H. Slamet Junaidi atau Aba Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024?</li></ol>Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Dinamika persidangan diperkirakan masih akan berkembang, seiring pendalaman terhadap fakta, dokumen, dan keterangan yang telah terungkap di ruang sidang. <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor “Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

“Kesaksian ‘Tidak Tahu’ Berhadapan dengan Fakta Sidang: Dokumen Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan – Kelalaian Administratif atau Rant...

»

Prestasi Dunia, Skema Manual Dana Pasien Miskin: Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Memantik Tanda Tanya

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOWNEP6gAk_FbCNK8mzkewUQrM7KxITPNNmocMWW_aKwUOM0nQw8cBdwu0fgjra1DEmYBICjjiDItyfYfZndNZd3iYS1d1_jukT1UakyZWwcVnhFH7D024G923qffPUC4picHKfXzFAHJ16NPfLeP3YWia2O90VXYM7728Yb34Lm9a1_luqJfkY401nV8/s1536/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOWNEP6gAk_FbCNK8mzkewUQrM7KxITPNNmocMWW_aKwUOM0nQw8cBdwu0fgjra1DEmYBICjjiDItyfYfZndNZd3iYS1d1_jukT1UakyZWwcVnhFH7D024G923qffPUC4picHKfXzFAHJ16NPfLeP3YWia2O90VXYM7728Yb34Lm9a1_luqJfkY401nV8/w640-h426/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Pembayaran Tak Masuk SIMRS, Kasir Akui Tanpa SOP – Setiap SPM Termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pencairan uang ditandatangani Direktur RSUD saat itu, dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes"</span>. <span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sidang Kasus dugaan Korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung pada tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 02 Pebruari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tulungagung untuk dua Terdakwa yaitu  Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM dan Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.<br /><br />Kasus yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar ini menghadirkan 10 orang saksi yang terdiri dari 6 orang pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung bagian kasir umum dan bagian keuangan pembantu bendahara pengeluaran, 2 orang pegawai BPKAD dan  2 pegawai Bank Jatim Cabang Tulungagun. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Nama-nama Saksi </span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT9CGTXuiGA6Kos1thswNFa01zlhVc0HNSJsKSUGw3ZX3LwmdJKfyx61Cn7t5KxA91iBNi88LFgTtmsIz9vY9NIWi5fh0X-5CI1p6axFJVcMofTu1JjH-4vrJT0dEP2je7-168Fn3aWCh1FfiFVADPQxRo9kNwigIZOqd8RguvX9t8pIVlEswj67Nj_aY/s1080/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT9CGTXuiGA6Kos1thswNFa01zlhVc0HNSJsKSUGw3ZX3LwmdJKfyx61Cn7t5KxA91iBNi88LFgTtmsIz9vY9NIWi5fh0X-5CI1p6axFJVcMofTu1JjH-4vrJT0dEP2je7-168Fn3aWCh1FfiFVADPQxRo9kNwigIZOqd8RguvX9t8pIVlEswj67Nj_aY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Kesepuluh Saksi yang dihadirkan JPU antara lain ; 1. Renaldi Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung,; 2. Budi Hermanto, Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 3. Dedi Arianto Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 4. Farida pegawai honorer RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 5. Hari Setiawan Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 6. Muslih Indriani PNS (pegawai BPKAD) saat ini sekretaris DPRD Kab. Tulungagung,; 7. Elia PNS pegawai BPKAD ,; 8. Yayuk PNS Bagian Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung membantu  Bendahara pengeluaran ,; 9. M. Taufikil Hafiz Teller Bank Jatim, dan 10. Esti Karyawan Bank Jatim<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Transaksi Digital untuk Umum, Manual untuk SKTM</b></span></span><br />Dihadapan Majelis Hakim, Saksi dari bagian Kasir umum maupun Bagian Keuangan pembantu Bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa uang yang di bayarkan oleh pasien ke Kasir semua direkap dalam sistem online di Aplikasi SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit ) RSUD, tetapi untuk pembayaran pasien SKTM dicatat dan diretap secara manual (tak masuk dalam sistem). Namun saat ditanya oleh Majelis Hakim, siapa yang menentukan, tak satupun Saksi mengetahui siapa yang membuat aturan itu. <br /><br />Namun fakta ini memunculkan pertanyaan serius. Mengapa transaksi pelayanan pasien miskin yang berkaitan dengan dana publik justru berada di luar sistem digital resmi rumah sakit? Apakah memang hal itu sengaja dibuat untuk menghilangkan jejak?<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Kasir Umum: “Tidak Ada SOP”</span></b><br />Para Saksi pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung juga mengaku bahwa tidak ada SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk kasir di RSUD. dr. Iskak, sehingga uang pembayaran dari pasien SKTM setelah di terima Kasır akan di serahkan ke bagian keuangan atau kadang diambil dari loket Kasir oleh Bimo, (Terdakwa) Reni Budi Kristanti dan  Yuandika. Kemudian uang itu disetorkan ke Bank Jatim oleh Bimo, Yuandika dan (Terdakwa) Reni Budi Kristanti<br /><br />Selain di setor ke rekening RSUD, juga ada 19 penyetoran ke Rekening pribadi (Terdakwa) Reni Budi Kristanti yang dilakukan oleh Bimo dan Yuandika. Situasi ini memperlihatkan celah dalam sistem pengendalian internal. <br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Nama Pengambil & Penyetor Dana Disebut</span></b><br />Di bawah sumpah, saksi menyebut pengambilan uang dari loket kasir dilakukan oleh Bimo, (Terdakwa) Reni Budi Kristanti dan Yuandika. Dan penyetor uang ke Bank Jatim juga dilakukan oleh Bimo, Yuandika dan (Terdakwa) Reni Budi Kristanti<br /><br />Keterangan Saksi Elia selaku Pegawai BPKAD menjelaskan bahwa anggaran APBD tahun 2021 - 2024 ke RSUD dr. Iskak adalah sebesar Rp22 miliar, dan dana Blud (dana RSUD) tahun 2021-2024 sebesar Rp33 miliar. Saksi juga menjelaskan bahwa setiap SPM (surat perintah membayar) ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes (saat ini Dirut RSCM Jakarta)<br /><br />Selain itu, Saksi menjelaskan sekaligus membacakan surat penyertaan pertanggungjawaban mutlak pengeluaran uang yang ditandatangani oleh dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung<br /><br />Disisi lain, Terdakwa Reni Budi Kristanti mengakui kepada Majelis Hakim terkait sejumlah uang yang dikuasinya, dan uang tersebut disimpan di dalam kardus. Menurut Tertdakwa, hal itu dilakukan atas perintah. Namun siapa pemberi perintah tersebut dan untuk keperluan apa uang tersebut masih misteri sekaligus menjadi materi yang diuji dalam persidangan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">SPTJM & Konsekuensi Hukumnya</span></b></span><br />Secara hukum, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) menegaskan bahwa pejabat penandatangan:<br />Ø  Bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material pencairan dana<br />Ø  Berpotensi dimintai pertanggungjawaban bila ditemukan penyimpangan<br />Ø  Dokumen ini kini menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum perkara.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Nah, apakah Kejaksaan Negeri Tulungagung maupun Kejaksaan Tinggi mampu mengungkap tuntas atau sudah cukup meraih prestasi dengan menyeret dua Terdakwa yang saat ini disidangkan?<br />.<br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Prestasi Dunia vs Fakta Persidangan</span></b><br />Anehnya, pada tahun 2019, RSUD dr. Iskak Tulungagung pernah mendapat peringkat pertama internasional sebagai rumah sakit dengan sistem pelayanan publik terbaik dunia (Gold Award). Namun dibalik peringkat pertama Internasional dari pelayanan terbaik itu, ada "setitik noda” yang ditutupi yaitu sistem pembayaran pasien masyarakat miskin ternyata dilakukan di luar sistem aplikasi resmi alias di catata secara manual tanpa SOP (Standar Operasional Prosedur). Kontras ini kini memantik perhatian publik.<br /><br />Nah, apakah Kejaksaan Negeri Tulungagung maupun Kejaksaan Tinggi mampu mengungkap tuntas atau sudah cukup meraih prestasi dengan menyeret dua Terdakwa yang saat ini disidangkan?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Pertanyaan yang Mengemuka</b></span></span><br />Seiring fakta yang terungkap dapam persidangan, sejumlah pertanyaan krusialpun mencuat;<ol><li>Apakah hal itu atas perintah atau peraturan yang dibuat oleh Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes?</li><li>Lalu sejauh mana dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung melakukan pengawasan terhadap keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung atau memang tidak pernah melakukan pengawasan dan hanya menerima laopran saja?</li><li>Seperti apa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan RSUD dr. Uskak Tulungagung setiap tahunnya atau memang tidak pernah ada LPJ?</li><li>Mengapa setelah dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jakarta yang sebelumnya sempat maju sebagai salah seorang calon  Bupati Tulungagung namun tak jadi lalu kasus ini sampai ke meja Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung?</li><li>Lalu sejauh mana pertanggungjawaban dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung terkait surat pernyataan dan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatanganinya ?</li><li>Secara hukum, apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban mutlak terhadap pengeluaran keuangan yang ditandatangani oleh pejabat terkait, sementara dalam perkara ini disebutkan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar?</li><li>Apakah JPU akan menghadirkan mantan Direktur RSUD dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes sebagai saksi?</li></ol>Sidang akan kembali dilanjutkan. Publik kini menanti arah pembuktian berikutnya dari JPU. Apakah perkara ini berhenti pada pelaksana teknis, atau mampu menembus lapisan kebijakan dan pengawasan manajerial?.<br /></div>

Korupsi News Pidana Regional Tipikor Prestasi Dunia, Skema Manual Dana Pasien Miskin: Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Memantik Tanda Tanya

"Pembayaran Tak Masuk SIMRS, Kasir Akui Tanpa SOP – Setiap SPM Termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pencairan uang ditandata...

»