Sidang Perkara Korupsi Kredit Fiktif Rp255 juta : Dirut Perumda BPR Artha Praja Blitar dan Debitur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoEdXOU_9_kl-PkhNwH9bFf2pzeLj-n9Sa1p3TyyMgalU2-FdtqV9q8u6ZK3DTYHDgfTyhy-i7gJhlaOcEgSdUAOL_2RtPAeEyN17xvpoDrg1ZAAM3yPPia2kDv3IG1lIziF6Wu89r4wJ756LuQ6RPCEi5Fo7R1u36-6K0c3Sy4RWOENwufG-IYvdxfw/s1280/IMG20261102114827_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoEdXOU_9_kl-PkhNwH9bFf2pzeLj-n9Sa1p3TyyMgalU2-FdtqV9q8u6ZK3DTYHDgfTyhy-i7gJhlaOcEgSdUAOL_2RtPAeEyN17xvpoDrg1ZAAM3yPPia2kDv3IG1lIziF6Wu89r4wJ756LuQ6RPCEi5Fo7R1u36-6K0c3Sy4RWOENwufG-IYvdxfw/w640-h360/IMG20261102114827_01.jpg" width="640" /></a><b style="font-size: 24px;">Korupsi Bukan masalah sedikit atau banyak tetapi  Uang Rakyat Jadi Korban: Pinjaman Tanpa Prosedur Dicairkan , Uang Hilang, Akibatnya BUMD Mengalami Kerugian</b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO  —</span></b></div></b><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><span>Korupsi bukan masalah sedikit atau banyak tetapi uang rakyat yang menjadi korban: Pinjaman tanpa prosedur tetap dicairkan , uang hilang, akibatnya BUMD Mengalami Kerugian</span>. Itulah yang terjadi di Perusahaan Umam Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja (BPR Artha Praja) Kota Blitar hingga merugikan keuangan negara Cq. BPR Artha Praja) Kota Blitar Rp255 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya, JPU Kejari Kota Blitar menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana penjara masing-masing selama lima puluh hari dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp227,500 juta subsider pidana penjara masing-masing selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua terdakwa dimaksud adalah <b>Elya Dwi Admoko</b>  selalu Direktur Utama Perusahaan Umam Daerah (Dirut Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja (BPR Artha Praja) Kota Blitar dan <b>Dewi Mufarida</b> selaku Debitur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan itu dibacakan JPU diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Senin, 02 November 2026, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai <b>Ni Putu Sri Indayani, SH., MH</b> bersama  2 Hakim anggota yaitu <b>Athoillah, SH., MH</b> dan <b>Ibnu Abas Ali, SH., MH</b> masing-masing Hakim Ad Hoc serta dibantu Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh kedua terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum : <b>Drs. Sentot Yusuf Patrikha, SH. MH</b> untuk terdakwa Elya Dwi Admoko dan <b>Habibullah dan Rateh</b> dari <b>LBH YLKI</b> (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bukan sekedar dilihat dari besar kecilnya kerugian keuangan negara tetapi uang rakyat yang hilang begitu saja akibat proses pemberian kredit yang tidak dijalankan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Blitar melakukan proses hukum untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan kedua terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menarik dari perkara ini adalah status salah satu terdakwa, yaki Dewi Mufarida yang saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam perkara pidana umum yaitu penggelapan dan penipuan. Dewi Mufarida pun sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kota Blita</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Sini, 02 November 2026) disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Elya Dwi Admoko dan terdakwa Dewi Mufarida (berkas perkara pentunutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 3 ini adalah pasal klasik korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, jabatan yang merugikan keuangan negara, yang kini dikombinasikan dengan ketentuan KUHP baru</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>LATAR BELAKANG KASUS</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula pada tahun 2022, ketika Dewi Mufarida mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada BPR Artha Praja Blitar. Rencananya, ia mengajukan pinjaman senilai Rp500 juta, namun pada tahap pertama yang dicairkan adalah Rp255 juta.</div><div style="text-align: justify;">Kredit tersebut dirancang dengan skema pembayaran bunga selama 6 bulan dan pelunasan pokok pinjaman pada bulan ke-7 — yang dikenal sebagai kredit musiman. Namun kenyataannya, sejak pencairan, pinjaman itu justru macet total. Tidak ada pembayaran angsuran pokok maupun bunga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih mencurigakan adalah dana yang dicairkan ternyata tidak digunakan untuk modal kerja usaha, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proses pengajuan hingga pencairan pun diduga melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Elya Dwi Admoko selaku Direktur Utama BPR Artha Praja saat itu diduga menabrak aturan demi memuluskan permohonan kredit tersebut, padahal analisis kelayakan dan persyaratan jaminan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah: Pakah hanya Elya Dwi Admoko yang berperan dari awal proses permohonan hingga pencairan kredit? Atau melibatkan pegawai BPR Artha Praja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah pegawai BPR Artha Praja yang terlibat hanya menjalankan perintah tetapi punya kewenangan menolak atau meloloskan permohonan kredit itu? Apakah alasan menjalankan perintah tetapi punya kewenangan lalu lolos dari pertanggungjawaban hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>MODUS OPERANDI & FAKTA SIDANG</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dari rangkaian penyidikan hingga persidangan, terungkap fakta-fakta mencolok:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengajuan tidak wajar: Debitur mengajukan Rp500 juta, namun hanya Rp255 juta yang dicairkan — dan itu pun tanpa analisis kelayakan yang memadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran prosedur: Direktur Utama selaku pimpinan justru mempermudah dan memuluskan pencairan, padahal berkas dan jaminan tidak memenuhi syarat standar perbankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyalahgunaan dana: Uang yang diterima tidak dipakai untuk modal kerja usaha, melainkan dialihkan untuk kebutuhan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kredit macet sejak awal: Tidak ada satu pun angsuran — baik pokok maupun bunga — yang dibayarkan, sehingga kerugian negara terjadi seketika.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rencana pencairan lebih besar: Terungkap bahwa ini baru tahap pertama. Jika tidak segera terendus, debitur berencana mengajukan pencairan tahap kedua sehingga total mencapai Rp500 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMD di Jawa Timur. Dana rakyat yang dititipkan kepada pengurus BPR atau Bank milik Daerah bukanlah uang yang bisa dicairkan semata-mata atas dasar kepercayaan atau hubungan pribadi. Setiap pencairan wajib melalui prosedur ketat, analisis mendalam, dan pengawasan berlapis serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian perbankan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Persidangan ini tak lama lagi akan berakhir. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan membacakan putusan (vonis) terhadap kedua terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinannya setelah kedua terdakwa menyampaikan Pledoi atau Pembelaan baik sendiri maupun melalui Tim Advokat-nya masing-masing. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Kredit Fiktif Rp255 juta : Dirut Perumda BPR Artha Praja Blitar dan Debitur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Korupsi Bukan masalah sedikit atau banyak tetapi  Uang Rakyat Jadi Korban: Pinjaman Tanpa Prosedur Dicairkan , Uang Hilang, Akibatnya BUMD M...

»

Wanita Dibalik Skandal Korupsi Pungli Dinas ESDM Jatim Rp4,049 M: Benarkah Rara Fredirica Ada, atau Hanya Sosok Misterius?

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oCJzD887rMBXZt9icDL0BAopYh1e7mHMRvupZvJi1RHZ2LPiDvaUAPYgMZ5xY7Q9bUg2n625Hv6YRukt9szQTZStVeGuDZzC88yUrIe0A5XnZ4zCibpzNmoh-4bF2xc2UzkGRkB4TZ1WLuVDahxNadMGaGbmoZD1-WH1FIRgfymbt-YZ_638IZvDHPg/s720/Screenshot_2026-11-01-16-42-44-51_2d252a44e6e534ccbd63390e38373cbd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="720" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oCJzD887rMBXZt9icDL0BAopYh1e7mHMRvupZvJi1RHZ2LPiDvaUAPYgMZ5xY7Q9bUg2n625Hv6YRukt9szQTZStVeGuDZzC88yUrIe0A5XnZ4zCibpzNmoh-4bF2xc2UzkGRkB4TZ1WLuVDahxNadMGaGbmoZD1-WH1FIRgfymbt-YZ_638IZvDHPg/w640-h346/Screenshot_2026-11-01-16-42-44-51_2d252a44e6e534ccbd63390e38373cbd.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Gbr Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;">"<i>Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya.</i>"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat sinis diatas seringkali terdengar di kalangan masyarakat belakangan ini seolah jadi kutukan yang sulit dibantah. Terkadang masyarakat dibuat geleng-geleng kepala melihat bagaimana jabatan dan kekuasaan sering kali berujung pada ruang tahanan. Dan menariknya, dalam beberapa kasus korupsi besar yang terungkap di persidangan, sosok perempuan sering kali menjadi "jembatan" atau penerima akhir dari aliran dana haram tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebut saja Fujika Cena Oktavia yang terseret dalam kasus korupsi uang ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Ada juga Indah Bekti Pertiwi dalam kasus OTT KPK di Ponorogo, serta Siti Ulfah Syah (Ulfa) dalam kasus OTT KPK di Kota Madiun. Kini, panggung korupsi di Jawa Timur kembali menyita perhatian publik dengan nama yang terdengar elegan namun penuh teka-teki: <b>Rara Fredirica</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namanya berkumandang di ruang sidang, terseret dalam skandal pungli (pungutan liar) berkedok percepatan pengurusan surat izin pertambangan (SIP) di Dinas ESDM Jatim yang nilainya mencapai Rp4,049 Miliar. Tapi, semakin dalam menelusuri kasus ini, semakin besar pula pertanyaan yang muncul: <i>Siapa sebenarnya Rara Fredirica? Apakah dia benar-benar ada, atau hanya "hantu" yang diciptakan untuk menutupi aliran dana yang sesungguhnya?</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Kesaksian Roy Haryono dan "Wanita Spesial"</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Untuk memahami misteri ini, kita harus melihat ke belakang, ke ruang sidang perkara korupsi yang menjerat Aris Mukiyono, Kepala Dinas ESDM Jatim Periode 1024-2026. Dalam kasus ini, Aris tidak bekerja sendirian. Ia memiliki orang kepercayaan bernama Roy Haryono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tugas Roy cukup "spesial", yakni mencari dan menerima uang suap dari para pengusaha tambang yang ingin urusan SIP-nya dipercepat oleh Dinas ESDM Jatim. Selain itu, Roy juga dipercaya mengelola bisnis sejenis rumah makan di beberapa kota di Jawa Timur. Modus ini  sudah berjalan sejak 2024 hingga 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Roy memberikan pengakuan yang bikin heboh. Ia menyebut bahwa Rara Fredirica adalah "wanita spesial" bagi Aris Mukiyono. Atas perintah Aris, Roy mengaku telah mentransfer uang yang diduga dari hasil pungli tersebut ke rekening atas nama Rara Fredirica.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan sekali dua kali. Roy mencatat ada <b>120 kali transfer</b> yang ia lakukan ke rekening Rara, dengan total nilai yang fantastis, yakni <b>Rp665 juta</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Logikanya, jika Rara adalah penerima utama atau penampung dana "uang dingin" dari sang Kepala Dinas, maka ia adalah kunci untuk membongkar ke mana sisa dari total uang pungli Rp4,049 Miliar itu mengalir. Rara seharusnya menjadi saksi mahkota atau setidaknya tersangka yang segera dimintai keterangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Plot Twist: Sosok yang Tak Beralamat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Namun, di sinilah letak kejanggalan yang membuat publik dan pengamat hukum alisnya berkerut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan pemeriksaan Rara Fredirica, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru memberikan pernyataan yang bikin <i>plot twist</i>. Menurut JPU, nama Rara Fredirica <b>belum pernah diperiksa sama sekali</b>. Alasannya klasik namun sangat mencurigakan: <i>alamatnya tidak ditemukan.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat tentu tidak bodoh. Di era digital dan sistem perbankan yang serba ketat seperti sekarang, di mana pembukaan rekening Bank saja đòi hỏi (membutuhkan) verifikasi KTP, biometrik, dan alamat yang jelas, bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki rekening Bank, menerima 120 kali transfer senilai ratusan juta rupiah, lalu tiba-tiba "menghilang" tanpa jejak alamat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Rara Fredirica benar-benar wanita daging dan darah yang kini sedang bersembunyi? Atau jangan-jangan, nama Rara Fredirica hanyalah "karung tinju" atau sosok fiktif yang dilemparkan ke ruang sidang untuk mengaburkan jejak aliran dana yang sesungguhnya? Jika alamatnya tidak ditemukan oleh aparat penegak hukum, lalu dari mana aparat mengetahui bahwa orang itu bernama Rara Fredirica? Bukankah jejak digital dan rekening Bank pasti meninggalkan data pemilik yang valid? Bukankah Roy Haryono dan Aris Mukiyono dapat menunjukkan dimana Rara tinggal?</div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Benang Kusut yang Harus Diurai</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada vonis terhadap Aris Mukiyono dan dua terdakwa lainnya. Publik di Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya, berhak tahu ke mana perginya uang rakyat dan pengusaha yang diperas lewat izin pertambangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika Rara Fredirica adalah sosok nyata, aparat harus bekerja lebih keras melacaknya melalui jejak perbankan, bukan sekadar alasan "alamat tidak ditemukan". Namun, jika Rara Fredirica ternyata hanya nama yang "dipinjam" atau direkayasa untuk menutupi pihak-pihak lain yang lebih berkuasa, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap keadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis untuk Penegak Hukum dan Publik</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Menanggapi anomali dalam kasus ini, berikut adalah beberapa pertanyaan kritis yang wajib dijawab oleh Kejaksaan, maupun Majelis Hakim:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. ​<b>Bagaimana mungkin rekening Bank atas nama Rara Fredirica bisa dibuat dan aktif menerima 120 kali transfer, jika alamat dan identitas aslinya tidak bisa dilacak oleh aparat penegak hukum?</b> Apakah ada indikasi <i>fraud</i> (kecurangan) perbankan atau penggunaan identitas orang lain (pinjam nama)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Ke mana perginya sisa uang pungli sebesar Rp3,384 Miliar?</b> (Total pungli Rp4,049 M dikurangi Rp665 Juta yang diklaim masuk ke Rara). Apakah sisa uang sebesar itu hanya dinikmati terdakwa Aris Mukiyono Selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Timur atau menguap begitu saja, atau ada "pemangsa" lain yang lebih besar yang sedang dilindungi oleh sosok misterius?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Mengapa JPU maupun Majelis Hakim tidak memaksa penyidik untuk menelusuri data KYC (Know Your Customer) di Bank?</b> Data rekening Bank pasti mencantumkan nomor telepon, alamat domisili saat pembukaan rekening, hingga riwayat IP address atau lokasi ATM saat transfer dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa penelusuran hanya berhenti pada "alamat tidak ditemukan"?</div><div style="text-align: justify;">1. <b>Apakah ada kemungkinan nama "Rara Fredirica" adalah skenario pengalihan isu (diversion)?</b> Apakah sosok ini sengaja "dihadirkan" di ruang sidang untuk menutupi keterlibatan oknum-oknum elit atau broker pertambangan yang sebenarnya menikmati hasil pungli tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Bagaimana dengan perlindungan saksi dan korban?</b> Jika Rara Fredirica memang ada dan merupakan "wanita spesial" Aris, mengapa negara terkesan lepas tangan dan tidak segera menjemputnya untuk diperiksa, padahal ia memegang kunci dari aliran dana korupsi di Dinas ESDM Jawa Timur?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hingga pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, nama Rara Fredirica akan terus menjadi bayang-bayang. Sebuah misteri di balik meja hijau yang membuktikan bahwa dalam kasus korupsi, terkadang "hantu" yang paling menakutkan bukanlah mereka yang tertangkap tangan, melainkan mereka yang namanya disebut-sebut, namun tak pernah bisa ditemukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>Catatan Editor: Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi.</i></div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Wanita Dibalik Skandal Korupsi Pungli Dinas ESDM Jatim Rp4,049 M: Benarkah Rara Fredirica Ada, atau Hanya Sosok Misterius?

Gbr Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - " Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya. " Kalimat sinis ...

»

Sidang Korupsi 'Uang Ijon' Pokir DPRD Jatim: Saksi Kunci Zaenal Afif Berubah Keterangan, Hakim Curiga: Jangan-jangan Seperti Kasus P2SEM!

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXCl17uShGJRFHTt8_NbLm0Tg4abFOrHMBq3ya8qnZ1x-86QQ2FdMfAK8qPoZTr8TYX51cyrOVwUXpfPQ_pzJ-DboTNHbjiXUFJpPoYyoTSYpf58miq-s195l7izKo3TkkA4a4wdWjMORMEZTvwimyo7QCaZ_5EAWcfnMllKgKwzcY2-tl_RiOdM2XS4/s329/IMG_20261031_194843.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="214" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXCl17uShGJRFHTt8_NbLm0Tg4abFOrHMBq3ya8qnZ1x-86QQ2FdMfAK8qPoZTr8TYX51cyrOVwUXpfPQ_pzJ-DboTNHbjiXUFJpPoYyoTSYpf58miq-s195l7izKo3TkkA4a4wdWjMORMEZTvwimyo7QCaZ_5EAWcfnMllKgKwzcY2-tl_RiOdM2XS4/w416-h640/IMG_20261031_194843.jpg" width="416" /></a><span style="font-size: 24px;">Publik Menanti Kejelasan dan Ketegasan KPK maupun Majelis Hakim: Apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Akan Dihadirkan Sebagai Saksi Seperti Sidang Sebelumny? Apakah Pengadilan Tipikor Akan Menyiapkan Tempat Transit Jika Dihadirkan?</span></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO –</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Surabaya, Kamis 29 Oktober 2026, sempat diwarnai ketegangan. Zaenal Afif Subekti, saksi kunci sekaligus <i>Justice Collaborator</i> (JC) dalam kasus korupsi "uang ijon" Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan persidangan-persidangan sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika pada sidang terdahulu <b>Zaenal</b> mengakui menerima uang dan KPK telah menyita <b>Rp1,4</b> miliar dari rumahnya, kali ini ia justru bersikeras tidak mendapatkan apa-apa. Ketidakkonsistenan ini pun memancing kecurigaan Ketua Majelis Hakim, Ratna Dianing, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang kali ini menyidangkan perkara korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019–2024 milik Anwar Sadat Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra yang saat ini sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 sebesar Rp291.692.696.000, yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019–2022 senilai Rp9.061.137.510.064.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi sebanyak 16 untuk empat terdakwa selalu koordinator Hibah Pokir milik Anwar Sadat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Keempat terdakwa itu adalah Moch. Mahrus (anggota DPRD Jatim terpilih 2024-2029), Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Ruslan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Saksi Kunci yang "Pensiun Dini"</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 29 Oktober 2026), dipimpin Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing, SH., MH, bersama dua Hakim anggota, Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock, serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara para terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Suryono Pane, SH., MH, dkk</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">JPU KPK Handoko Alfiantoro dan Tim menghadirkan sebanyak 16 saksi. Mereka terbagi dalam dua klaster: 12 saksi dari unsur Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan 4 saksi dari unsur pemerintahan, termasuk Zaenal Afif Subekti (mantan Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Jatim), Ikmal Putra (Subkor Perencanaan Bappeda Jatim), Aryo Dwi Wiratno (PPK Dinas PU Bina Marga Jatim), dan Baju Tri Hapsoro (mantan Kadis PU SDA Jatim).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi Zaenal, ini bukan pertama kalinya Ia duduk di kursi saksi. Ini adalah kali ketiga Ia dihadirkan. Sebelumnya, Ia menjadi saksi dalam perkara terpidana Sahat Tua P Simanjuntak (Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Golkar yang tertangkap tangan atau  OTT KPK pada Desember 2022), serta perkara empat terdakwa terkait dana hibah Pokir milik almarhum Kusnadi (mantan Ketua DPRD Jatim).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, Zaenal kemungkinan masih akan terus dipanggil sebagai saksi untuk puluhan atau mungkin ratusan tersangka lainnya hingga kasus ini mencapai klimaks pembuktian. Saking seringnya dipanggil, KPK berpesan agar Zaenal tetap menjaga kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"KPK bilang, 'masih kami panggil ya, jadi tetap jaga kesehatan ya.' Saya sebenarnya sudah mengajukan pensiun dini sejak 2022 sebelum OTT, tapi tidak disetujui. Baru setelah OTT, di tahun 2023, pengajuan saya disetujui," cerita Zaenal kepada <i>beritakorupsi.co</i> sebelum sidang dimulai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Malu dan nggak kuat melihat orang-orang sama  seperti kasus P2SEM dulu. Jadi setelah OTT baru pengajuan pensiun disini langsung di proses jadi saya dapat pensiun tujuh puluh persen," ungkapnya kemudian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik statusnya sebagai JC, keselamatan Zaenal tentu menjadi sorotan. Kasus ini bukan perkara kecil. Sebagai Kasubbag Rapat dan Risalah pada 2019-2022, "hitam putihnya" proses pengajuan proposal dari puluhan ribu Pokmas di Jatim ada di tangannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Fakta Persidangan vs Keterangan Baru</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Usut punya usul, pada fakta persidangan sebelumnya terungkap bahwa seluruh proposal pengajuan dana hibah dari ribuan Pokmas atas usulan 120 anggota DPRD Jatim dikumpulkan oleh Zaenal, lalu disalurkan ke OPD terkait. Zaenal bahkan mengakui menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah anggota dewan dengan variasi Rp2 juta hingga Rp100 juta, yang totalnya bisa mencapai Rp300 juta per tahun. Uang Rp1,4 miliar yang disita KPK dari rumahnya pun disebut berasal dari aliran dana ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di hadapan Majelis Hakim, Zaenal berubah haluan. Ia mengklaim telah mengurus ribuan proposal usulan hibah Pokir di luar tugas resminya <i>tanpa</i> mendapatkan uang lembur sepeser pun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar hal itu, Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing langsung menyanggah. "Kalau kerja di luar tugas resmi kan biasanya ada uang lembur. Saksi dapat berapa? Jangan-jangan sama dengan perkara P2SEM dulu yang juga mengaku tidak dapat apa-apa. Nanti kalau ditemukan bukti bisa jadi perkara sendiri lho," tegas Hakim Ratna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski diinterogasi, Zaenal tetap kekeh menjawab, "Tidak pernah dapat uang lembur."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan besar kini muncul: Bagaimana Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi kunci yang berbalik arah ini? Apakah status JC membuat keterangannya seolah bisa dianggap "lelucon" dan tidak perlu dipertimbangkan secara hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Buku Catatan "Jatah" Dewan</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Meski berubah keterangan soal uang lembur, Zaenal sebelumnya telah membenarkan isi buku catatan yang disita KPK. Dalam buku itu, terdapat rumusan pembagian alokasi anggaran hibah berdasarkan jabatan anggota DPRD Jatim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rinciannya sangat sistematis: masing-masing anggota DPRD memperoleh alokasi Rp10 juta. Anggota yang masuk Badan Anggaran (Banggar) mendapat tambahan Rp7 miliar. Wakil Ketua mendapat jatah Rp77 miliar (rincian: Rp60 miliar jatah Waket + Rp10 miliar jatah anggota + Rp7 miliar jatah Banggar). Sedangkan Ketua DPRD mendapat jatah lebih dari Rp70 miliar.</div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya itu, posisi Ketua Fraksi mendapat alokasi khusus Rp15 miliar, dan Partai Politik mendapat jatah Rp1 miliar untuk masing-masing kursi yang mereka miliki.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Modus "Satu Pintu" Anwar Sadat</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Zaenal mengakui menangani usulan dana hibah selama 15 tahun (2008-2023) atas arahan pimpinan. Namun, khusus untuk usulan milik Anwar Sadat, Zaenal tidak mengurusnya langsung. Sadat memiliki "orang kepercayaan".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pernah saya ketemu Pak Sadad (Anwar Sadat), beliau pesan, 'Afif, nanti urusan Pokir saya satu pintu di Bagus'. Jadi kalau ada orang selain Pak Bagus yang datang membawa usulan, tidak saya terima," terang Zaenal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagus Wahyudiono, staf honorer Sekretariat DPRD Jatim, menjadi penghubung tunggal. Sebelum sistem aplikasi SIPD diterapkan pada 2021, Bagus menyerahkan <i>flashdisk</i> berisi daftar nama Pokmas, alamat desa, jenis proyek, dan nilai anggaran. Setelah SIPD berlaku, akun dan <i>password</i> milik Anwar Sadat pun diserahkan sepenuhnya ke Bagus untuk memasukkan daftar usulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Akan Kah Gubernur Khofifah Dipanggil?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Di sela-sela skorsing sidang, <i>beritakorupsi.co</i> mengonfirmasi JPU KPK terkait nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang masuk dalam Daftar Khusus Saksi (DKS). Apakah Gubernur akan dihadirkan seperti pada persidangan sebelumnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melihat persidangan selanjutnya, dan saat ini masih fokus pada saksi-saksi dulu," jawab JPU KPK singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik tentu menanti kejelasan dan ketegasan JPU KPK maupun Majelis Hakim. Jika orang nomor satu di Jatim ini akhirnya dipanggil, masyarakat berharap KPK membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi secara utuh dan transparan, bukan sekadar potongan-potongan seperti pada sidang terdakwa terkait dana hibah Pokir milik almarhum Kusnadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ibarat peribahasa, "sekali mandi basah". Sekali hadir sebagai saksi, buka semua keterangannya dalam BAP agar masyarakat tahu duduk perkara yang sebenarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan jika orang nomor satu di Jatim ini akhirnya dipanggil, apakah pihak Pengadilan Tipikor Surabaya akan menyediakan tempat transit atau sama dengan saksi lainnya duduk di kursi yang telah disiapkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><i><div style="text-align: justify;"><i>Catatan Editor: Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi.</i></div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi 'Uang Ijon' Pokir DPRD Jatim: Saksi Kunci Zaenal Afif Berubah Keterangan, Hakim Curiga: Jangan-jangan Seperti Kasus P2SEM!

Publik Menanti Kejelasan dan Ketegasan KPK maupun Majelis Hakim: Apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Akan Dihadirkan Sebagai...

»

Sidang Pungli SIP Dinas ESDM Jatim: Jejak Mutasi, Keterlibatan, dan Pertanyaan Besar yang Menggantung

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG7WT0Bqivxp2ZqWbSf4ta0PqjLILZKPXaGZiLjYkgD6cpGAuByDCT6G1l1SyHDbvCVED326Ti-aq2ICzhQmoXNzbhb-vfKpN9jCnR4Jhf_e5fnzGKECiDkQjOivHaRZOARB1YiJ1iitIkIz900u5bwUHcUQVaKxAAW_2lQ8ugVUGBI7AXDYK1pxjr7tE/s1600/IMG-20261026-WA0028(1).jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG7WT0Bqivxp2ZqWbSf4ta0PqjLILZKPXaGZiLjYkgD6cpGAuByDCT6G1l1SyHDbvCVED326Ti-aq2ICzhQmoXNzbhb-vfKpN9jCnR4Jhf_e5fnzGKECiDkQjOivHaRZOARB1YiJ1iitIkIz900u5bwUHcUQVaKxAAW_2lQ8ugVUGBI7AXDYK1pxjr7tE/w640-h480/IMG-20261026-WA0028(1).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi <span style="text-align: justify;">Ariful Bhuana (kanan)</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 24px;">John Franky Ariandi Yanafia Selaku Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur : Sedang dilakukan pendalaman</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><mark class="b6AQX" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwizgqis5NyXAxUSimMGHT3BJs0QuJAPegoIAggACAAIBhAB" data-wiz-attrbind="class=hA9aLd_g/cFwyDc" jsaction="click:&hA9aLd_g|ZUljYd;" jscontroller="l6hPId#Mt0KKb" jsuid="hA9aLd_g" style="border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10); font-family: "Google Sans", Roboto, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px;"><span class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="hA9aLd_i" style="border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10); margin: 0px;"><!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]]--></mark></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya mulai hangat membuka lembaran kasus dugaan Korupsi Pungutan Liar (Pungli ) percepatan pengurusan Surat Izin Pertambangan (SIP) kepada 217 di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Kasus yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini memunculkan rentetan fakta dan sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab di hadapan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pun menjadi sorotan publik khususnya di Jawa Timur. Agenda pembacaan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi Pungli percepatan pengurusan SIP di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur kembali mencuat ke permukaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik proses hukum yang sedang berjalan, figur mantan Sekretaris Dinas ESDM Jatim, Ariful Bhuana, S.Sos., M.M  menjadi pusat perdebatan hangat di kalangan pengamat hukum dan masyarakat. Namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus yang telah berlangsung bertahun-tahun ini, memunculkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai integritas penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi  Jawa Timur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Jejak Karier yang Berubah Arah: Dari ESDM ke Sekretariat DPRD Jatim </b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Berdasarkan penelusuran rekam jejak, Ariful Bhuana menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Lingkungan Hidup di Dinas ESDM Jatim pada periode 2021-2024, yakni saat dugaan praktik pungli SIP marak terjadi. Pada tahun 2025, Ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Dinas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, trajectory karirnya mengalami perubahan signifikan pada Januari 2026. Ariful dimutasi ke Sekretariat DPRD Jatim dengan jabatan Kepala Bagian Umum. Tak lama berselang, pada awal Oktober 2026 ini,  ia memasuki masa pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik mencatat adanya korelasi waktu yang unik. Informasi yang berhembus dari dalam birokrasi menyebutkan, intensitas pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terhadap kantor Dinas ESDM di Jalan Tidar, Surabaya, meningkat drastis pasca-mutasinya Ariful.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tepat setelah mutasi pada April 2026, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mulai menggeledah kantor Dinas ESDM Jatim di Jalan Tidar, Surabaya. Publik pun bertanya: Apakah mutasi inilah yang membuka pintu pengusutan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Gelombang Penetapan Tersangka dan Sidang yang Dimula ;</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 17 April 2026, Kejati Jatim menetapkan tiga orang tersangka, di antaranya :</div> <div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Aris Mukiyono</b> Selaku Kepala Dinas ESDM Jatim,</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Oni Setiawan</b> selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang penuntutannya dihentikan bedasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) nomor B-7011/M.5.10/Ft.1/09/2026 tanggal 18 September 2026;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">3. Hermawan</b> selaku Ketua Tim Kerja sub-substansi Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">4. Pada tanggal 28 Juli 2026, penyidik Kejati Jatim menetapkan satu tersangka lagi, yaitu <b>Ertika Dinawati</b> selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur,</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGR-sxW0lkJD6LcKwGU5-0PtKDxmPf7UvCJfOuzVeicBjjsyzYYGoS-ECpnrkDhWKjbbrLTU6eFv48g0fslmh-PufZoivfOwMOWULaVUaTlvz5MPpZfHkjhb324vP4sToF5p0maWueh-_p15IhzcGuX4vF13nXPIQvZLfcrhYNMKFitULCve65R86U0xo/s640/IMG20261023103504.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGR-sxW0lkJD6LcKwGU5-0PtKDxmPf7UvCJfOuzVeicBjjsyzYYGoS-ECpnrkDhWKjbbrLTU6eFv48g0fslmh-PufZoivfOwMOWULaVUaTlvz5MPpZfHkjhb324vP4sToF5p0maWueh-_p15IhzcGuX4vF13nXPIQvZLfcrhYNMKFitULCve65R86U0xo/w640-h360/IMG20261023103504.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Roy Haryono (kiri)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Di tengah proses hukum yang berjalan, salah satu dari empat tersangka yaitu <b>Oni Setiawan</b> dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2026 saat berada di Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya, dan  kasus inipun akhirnya dilimpahkan dan mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun satu hal yang sangat menarik perhatian publik adalah terkait meninggalnya tersangka <b>Oni Setiawan</b> menjelang di Rutan saat proses persidangan. Apakah meninggalnya <b>Oni Setiawan</b> akibat penyakit parah yang diderltanya atau karena depresi akibat adanya dugaan tekanan dari segala penjuru dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Apakah meninggalnya <b>Oni Setiawan</b> membawa arti tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sekaligus menjadi kendala bagi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Jatim?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaan Besar yang Menggantung :</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Yang menarik perhatian publik hingga kini adalah <b>status</b>, <b>Ibnu Arif Efendi</b>, selaku Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan <b>Roy Haryono</b> selaku Direktur Roy Haryono, Direktur PT Media Nusantara, <b>istri terdakwa Aris Mukiyono</b> Selaku Kadis ESDM Jatim termasuk <b>Ariful Bhuana</b> mantan Sekretaris Dinas ESDM Jatim yang hingga saat ini belum jelas, padahal kasus pungli di Dinas ESDM Jatim sudah berlangsung selama masa jabatannya sebagai Kabid maupun Sekretaris Dinas ESDM Jatim yang memunculkan beragam pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Benarkah Ariful Bhuana</b> tidak terlibat sama sekali dalam kasus pungutan liar percepatan pengurusan izin pertambangan yang berlangsung bertahun-tahun itu?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.</b><b style="font-weight: bold;"> Benarkah Ariful</b> merasa sakit hati setelah dipindahkan dari jabatan Sekretaris Dinas ke Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Jatim? Dan apakah ada kaitannya dengan mulai terungkapnya kasus ini?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Apakah</b> pengusutan kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim ini berjalan setelah Ariful dimutasi? Apakah selama ia menjabat di Dinas ESDM ada hal yang menghambat proses pengawasan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">4. Siapa</b> yang menanggung biaya ketiga terdakwa (Aris Mukiyono, Hermawan dan Ertika Dinawati) ? Sebab berdasarkan Informasi yang beredar menyebut bahwa Tim Advokat atau Penasehat Hukum para terdakwa disediakan dinas atau melalui KORPRI. Dan hal inipun memicu pertanyaan: Apakah ada anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari APBD Pemprov Jatim? Lalu atas dasar apa dana digunakan untuk pembelaan pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">5. Sejauh</b> mana keseriusan Kejati Jatim mengusut kasus ini secara menyeluruh hingga menyeret pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Publikpun menuntut transparansi:</b> apakah hanya "petinggi bawah" yang akan diseret, atau semua pihak yang terlibat akan diusut hingga ke akarnya? Termasuk dugaan adanya perintangan penyidikan serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyertai aliran dana dari hasil pungutan liar tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></b><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, <span>Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur </span>(Kejati Jatim), John Franky Ariandi Yanafia kepada <i>beritakorupsi.co</i> menjelaskan, sedang dilakukan pendalaman</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>"Sedang dilakukan pemeriksaan pendalaman alat bukti. Nanti pasti akan ada update," ucap John Franky Ariandi Yanafia melalui pesan, Rabu, 18 Oktober 2026</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus pungli SIP di Dinas ESDM Jatim in bukan sekadar perkara izin usaha. Ini adalah soal kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang seharusnya melayani, bukan diperdagangkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang yang saat ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya harus dijaga prosesnya agar tidak berhenti di tengah jalan. Rakyat Jawa Timur berhak tahu: siapa saja yang sebenarnya mengambil bagian, dan di mana jejak aliran uang hasil pungutan liar itu berakhir. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab <i>"uang tidak berjalan ditempat matau mengalir ke bawah melainkan ke atas, berbeda dengan air yang mengalir dari atas ke bawah".</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Pungli SIP Dinas ESDM Jatim: Jejak Mutasi, Keterlibatan, dan Pertanyaan Besar yang Menggantung

Saksi  Ariful Bhuana (kanan) John Franky Ariandi Yanafia Selaku Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus K...

»

Modus Rekening Penampungan dan 'Surat Cinta' Misterius: Menguji Integritas Kejati Jatim Mengusut Tuntas Kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim dan TPPU

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_YKXlHRMCLIgSewcEVgEaZHBC2fbpsx0S_xZAMYUOnw_iVvXDuTcT-XL2tXBFENDRPTuGuzWV0irCnmdCKj1MOvqnBReDBV9Y2uRZoCXGq6e4fr3web7WXLY0IGcE5d4xHwI1kiutPUjpY0xtMqWKt_a9NWAjlnm5UrAVZsf6KTgUerUk1R9LW1U5QXw/s4160/IMG20261023103504.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_YKXlHRMCLIgSewcEVgEaZHBC2fbpsx0S_xZAMYUOnw_iVvXDuTcT-XL2tXBFENDRPTuGuzWV0irCnmdCKj1MOvqnBReDBV9Y2uRZoCXGq6e4fr3web7WXLY0IGcE5d4xHwI1kiutPUjpY0xtMqWKt_a9NWAjlnm5UrAVZsf6KTgUerUk1R9LW1U5QXw/w640-h360/IMG20261023103504.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Roy Haryono (kiri) dan Lim Sinatra Halim selaku Direktur PT Syirkah Berkah Ganda</span></td></tr></tbody></table><b style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">Fakta persidangan membongkar modus rekening penampungan, sabotase sistem OSS, dan transfer bernada domestik ke wanita misterius. Namun, publik bertanya: Seriuskah Kejati Jatim menjerat pasal TPPU dan menyeret aktor lain seperti Roy Haryono dan Ibnu Arif Efendi Selaku Sekretaris Dinas ESDM serta pihak lain, atau kasus ini hanya akan berhenti di permukaan seperti perkara korupsi P2SEM Pemprov Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 Miliar?</span></b></div></b><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA </b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO –</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Sidang perkara pungutan liar (pungli) Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Gratifikasi di Dinas ESDM Jawa Timur semakin membuka kotak pandora kejahatan kerah putih. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat 23 Oktober 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci, Roy Haryono, Direktur Media Nusantara yang juga orang kepercayaan Terdakwa Dr. Ir. Aris Mukiyono, dan Lim Sinatra Halim selaku Direktur PT Syirkah Berkah Ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Keterangan Roy Haryono tidak hanya mengonfirmasi perannya sebagai "broker" yang mencari pengusaha, tetapi juga membongkar aliran dana liar ke wanita misterius hingga dugaan <i>obstruction of justice</i> (perintangan penyidikan) yang melibatkan istri Terdakwa Aris Mukiyono selaku Kepala Dinas ESDM Jatim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Modus Rekening Penampungan dan Penghapusan Bukti Digital</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Terungkap bahwa Roy Haryono bukan sekadar kenalalan, melainkan diduga sebagai aktor vital dalam ekosistem pungli di Dinas ESDM Jatim. Roy mengakui membuka rekening BCA atas namanya sendiri di Bank BCA atas inisiatif pribadi untuk dijadikan "rekening penampungan". Uniknya, meskipun rekening atas nama Roy, kartu ATM dan akses <i>Mobile Banking</i> dipegang penuh oleh terdakwa Aris Mukiyono. Namun, Roy tetap memiliki akses untuk mencetak rekening koran dan menarik tunai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta yang lebih mencengangkan adalah adanya dugaan penghapusan jejak digital. Roy mengakui menghapus percakapan WhatsApp dengan terdakwa Aris terkait pengurusan izin dan sumber uang. Pengakuan ini menjadi ganjalan besar, mengingat Roy mengklaim penghapusan data tersebut dilakukan atas permintaan istri Aris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini memunculkan pertanyaan besar: Apa isi "surat cinta" atau instruksi khusus dari istri Aris kepada Roy yang hingga kini belum berhasil disita penyidik Kejati Jatim? Apakah surat tersebut hanya pesan domestik, atau berisi instruksi untuk mengamankan aset dan menghilangkan jejak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Aliran Dana ke Wanita lain, 'Rara' dan Catatan Domestik</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Salah satu sorotan utama persidangan adalah aliran dana mencurigakan dari rekening Roy ke seorang wanita bernama Rara Fredirica di Jakarta. Tercatat 120 kali transfer dengan total nilai fantastis, Rp665,6 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang membuat miris adalah pesan dalam bukti transfer yang bernada sangat personal dan domestik, seperti "Buat bekal kesayangan", "Beli AC dan mesin jahit om", hingga "Buat beli tas". Roy mengaku diperkenalkan langsung oleh Aris kepada Rara, yang menurut Aris adalah "teman dekat" atau pacarnya. Roy bersikap "tidak tahu" mengenai asal-usul uang tersebut, sebuah sikap standar untuk memutus rantai pertanggungjawaban pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kejujuran seorang saksi maupun terdakwa di ruang sidang dalam perkara korupsi sepertinya sangatlah sulit dan lebih mudah "berbohong". Karena mungkin "<i>berbohong  itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Sabotase OSS dan Pungli Terstruktur</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Saksi lain, Lim Sinatra Halim (Direktur PT Syirkah Berkah Ganda), membenarkan setoran uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan izin tambang di Kabupaten Tuban. Lim membongkar modus operandi yang sistematis: permohonan izin yang seharusnya bisa diproses via <i>Online Single Submission</i> (OSS) sengaja dihambat, dikoreksi berulang-ulang, hingga pengusaha "menyerah" dan membayar biaya percepatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pungli ini ternyata bukan hanya dinikmati terdakwa Aris dan dua terdakwa lainnya. Saksi dari internal pegawai ESDM mengakui adanya "jatah bulanan" dan perintah atasan untuk mengurus izin tambang dan air tanah (SIPA). Ibnu Arif Efendi, Sekretaris Dinas ESDM, juga terseret dengan bukti penerimaan Rp50 juta yang berlabel "dana CSR" namun masuk ke rekening pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Dugaan TPPU dan Bisnis 'Wismie'</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara pasif. Hasil pungli diduga digunakan untuk membuka jaringan rumah makan "Wismie" di Surabaya, Kediri, Malang, dan Banyuwangi.  mempertanyakan sejauh mana mata rantai korupsi ini membentang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Ujian Bagi Kejati Jatim</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Publik kini menyorot kinerja dan integritas Penyidik Kejati Jatim. Apakah kasus ini akan berhenti sebagai kasus pungli biasa, atau berani mengemukakan serta menyeret pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Beranikah penyidik Kejati Jatim untuk mengusut kasus ini ranah adanya dugaan <i>obstruction of justice</i> (perintangan penyidikan) yang melibatkan istri Terdakwa Aris Mukiyono selaku Kepala Dinas ESDM Jatim dan dugaan adanya TPPU serta menyita aset-aset yang dibeli dari uang haram?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Apakah "Surat Cinta" istri Aris terhadap Roy Haryono akan dijadikan barang bukti kunci untuk membongkar persekongkolan jahat, atau akan hilang tak berjejak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis untuk Penyidik & JPU (Kejati Jatim)</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta persidangan di atas, beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh Penegak Hukum:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. ​<b>Tentang Pasal TPPU: </b>Mengingat adanya aliran dana ke Rara Fredirica, pembukaan bisnis "Wismie", dan setoran awal rekening Roy sebesar Rp400 juta, mengapa JPU belum atau tidak menyertakan dakwaman TPPU (Pasal 3, 4, atau 5 UU No. 8/2010)? Apakah ada indikasi penyidik "segan dan ogah" menelusuri aset yang sudah terlanjur dikonversi menjadi bisnis riil?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Tentang Posisi Istri Terdakwa Aris Mukiyono & "Surat Cinta":</b> Jika Roy Haryono menghapus bukti digital atas permintaan istri Terdakwa Aris Mukiyono, apakah istri terdakwa Aris hanya dianggap saksi atau sudah diperiksa bersama Roy Haryono sebagai tersangka atas dugaan <i>Obstruction of Justice</i> (Perintangan Penyidikan)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Mengapa<b> "surat cinta" </b>tersebut belum disita dan apa isinya? Apakah ini bukti adanya persekongkolan keluarga untuk menyembunyikan aset?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. <b>Tentang Status Rara Fredirica:</b> Apakah Rara Fredirica telah diperiksa sebagai penerima gratifikasi atau pihak yang menerima aliran dana TPPU? Jika uang tersebut adalah hasil pungli, apakah uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya atau sejauh mana penyidik Kejati Jatim memperlakukannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. <b>Tentang Sistem OSS yang Disabotase: </b>Siapa yang secara teknis mengacak-acak data di sistem OSS sehingga izin terhambat? Apakah ini kejahatan individu atau ada keterlibatan pihak ketiga (konsultan perizinan) yang bermain di belakang layar bersama pegawai dinas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. <b>Tentang Aset Sitaan: </b>Selain uang tunai, apakah penyidik sudah memblokir dan menyita aset tidak bergerak (tanah/bangunan) yang diduga dibeli dari uang hasil pungli, termasuk saham atau kepemilikan di bisnis "Wismie"? Atau penegakan hukum hanya berhenti pada pengembalian uang negara (state loss) ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah kasus ini akan mengikuti jejak perkara Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) sebesar Rp277 miliar yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2008, dimana pada tahun 2018 penyidik Kejati Jatim sudah mengantongi calon tersangka baru namun kemudian hilang tak berjejak setelah salah seorang terpidana meninggal di Lapas Porong pada akhir Desember 2028?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab dalam kasus pungli atau gratifikasi pengurusan izin usaha pertambangan di Dinas ESDM Jatim, salah seorang tersangkanya yaitu Oni Setiawan telah meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya isi artikel berita ini tanpa ijin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Modus Rekening Penampungan dan 'Surat Cinta' Misterius: Menguji Integritas Kejati Jatim Mengusut Tuntas Kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim dan TPPU

Saksi Roy Haryono (kiri) dan Lim Sinatra Halim selaku Direktur PT Syirkah Berkah Ganda Fakta persidangan membongkar modus rekening penampung...

»

Sidang Putusan Perkara Korupsi Pemerasan Dana CSR dan Gratifikasi OTT KPK di Kota Madiun: Terdakwa Maidi Selaku Walikota Divonis Ringan 5 Thn Penjara, Hakim Disetting Opinion

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQlrzp9hoPp0Z_nOiDbpIBOJj77ag7IcefszlUtq6nkRv6n59g1nfmo6Qd7VghK0HLjhxi7iooRkSjnNN6XnmYTAbKii1FXZC2J4vEjNTsa0hKnPGsKng5hfHVcqNPWR24ky9miNpqZb6mSmoI0qQBtq0PvzPpz6Jzz81Qku5zDKWDIResybLixsHaOI/s640/IMG_20260919_223725.jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="640" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQlrzp9hoPp0Z_nOiDbpIBOJj77ag7IcefszlUtq6nkRv6n59g1nfmo6Qd7VghK0HLjhxi7iooRkSjnNN6XnmYTAbKii1FXZC2J4vEjNTsa0hKnPGsKng5hfHVcqNPWR24ky9miNpqZb6mSmoI0qQBtq0PvzPpz6Jzz81Qku5zDKWDIResybLixsHaOI/w640-h396/IMG_20260919_223725.jpg" width="640" /></a><b style="font-size: 24px;">Dalam putusan disebut beberapa nama yang terlibat, diantaranya Aang Imam Subarkah (orang kepercayaan Maidi), Sumarno selaku Kepala di Dinas PMPTSP Kota Madiun, Ali Masngudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin (saat ini anggota DPRD Kabupaten Maduin). Apakah Komitmen KPK akan  terus tegak lurus untuk pemberantasan Korupsi danenyeret Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara lanjutan Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun?</b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Ketika Majelis Hakim menyatakan dalam putusan perkara Korupsi bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Lalu mengapa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa justru lebih ringan dari tuntutan JPU? Apakah vonis ringan salah satu dari program pemerintah dengan memberi rasa keadilan terhadap para pelaku korupsi dan juga terhadap masyarakat? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal inilah yang terjadi dalam sidang putusan perkara dengan terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun yang divonis lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni 5 tahun penjara, hingga terdapat putusan <b>Dissenting Opinion</b> atau  pendapat berbeda antara Ketua Majelis Hakim <b>Ernawati Anwar, SH., MH</b> dan anggota Majelis Hakim Satu <b>Dr.H Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn</b> dengan anggota Majelis dua <b>Samhadi, SH., MH</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum serta Thoriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin, 19 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI8vlLv-7xtwKm5GHRijg9I94Sqrx6dHtsLj1VCumqUTjjfPctUqsDPuObbXi97MHENz_vKU8WWKH4G0yblXzPNTIqHk6S5fdjoR_sHpz3Zdhhdq9QnuvAAaptj1FKaz2GhmpMZdsS2CfD3zpjyXvjuPRDv5GTqhHamE5Y7ND1S-tWsrn2602Wa68qEjI/s1280/IMG20261022151602_01.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="513" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI8vlLv-7xtwKm5GHRijg9I94Sqrx6dHtsLj1VCumqUTjjfPctUqsDPuObbXi97MHENz_vKU8WWKH4G0yblXzPNTIqHk6S5fdjoR_sHpz3Zdhhdq9QnuvAAaptj1FKaz2GhmpMZdsS2CfD3zpjyXvjuPRDv5GTqhHamE5Y7ND1S-tWsrn2602Wa68qEjI/w288-h513/IMG20261022151602_01.jpg" width="288" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara  putusan itu terdengar di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, Oktober 2026, saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (vonis) lebih ringan dari tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030 karena terbukti melakukan tindak pidana Pemerasan Dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan  Gratifikasi yang berasal dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD baik PL (Penunjukan Langsung) maupun melalui lelang pengadaan barang dan jasa sebagai fee proyek sebesar 4% untuk proyek PL dan 10 % untuk elang dari nilai kontrak yang totalnya sebesar Rp6.889.089.090</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya hukuman pidana penjara badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Maidi untuk membayar uang pengganti  menjadi berkurang dari 8 miliar rupiah lebih menjadi 6 miliar rupiah lebih </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun disisi lain, Majelis Hakim menghukum terdakwa Maidi yang tidak ada dalam tuntutan JPU KPK yaitu pencabutan hak politik (memilih dan dipilih dalam jabatan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Maidi terkait Pemerasan dana CSR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 12 huruf e </b>Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain perbuatan Pemerasan, terdakwa <b>Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd </b> juga terbukti melakukan Korupsi Gratifikasi berupa penerimaan uang yang dianggap Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 12 B</b> jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan JPU KPK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (vonis) terhadap terdakwa Maidi dengan pidana penjara selama 5 lima tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.889.089.090 subsider pidana penjara selama 5 tahun serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Putusan inipun menimbulkan <b>Dissenting Opinion</b> atau  pendapat berbeda antara Ketua Majelis Hakim <b>Ernawati Anwar, SH., MH</b> dan anggota Majelis Hakim Satu <b>Dr.H Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn,</b>dengan anggota Majelis dua <b>Samhadi, SH., MH</b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYj3tYF8CLc2Jnws6K5VEjKNJoxIT9pw1nmRA9sCo-O0q9TrRMJGBgs7z7hLM3tap9xM2zGxSIxQnsQNi_dcuy-j-V24CRlzZ6XymuOrm934pP0tB28yutM7lV3YIo0qgK4u2HScVU75IihgyQNglo3T4S2j1YgzwN4dQDxhtg7rtvz3dNpOhBZrDVCck/s1280/IMG20261022150504_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYj3tYF8CLc2Jnws6K5VEjKNJoxIT9pw1nmRA9sCo-O0q9TrRMJGBgs7z7hLM3tap9xM2zGxSIxQnsQNi_dcuy-j-V24CRlzZ6XymuOrm934pP0tB28yutM7lV3YIo0qgK4u2HScVU75IihgyQNglo3T4S2j1YgzwN4dQDxhtg7rtvz3dNpOhBZrDVCck/w640-h360/IMG20261022150504_01.jpg" width="640" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;">Menurut Hakim anggota dua Samhadi, SH., MH yang sejak 2011 silam sebagai hakim Ad Hock, Meminta agar terdakwa Maidi divonis 8 tahun penjara dengan beberapa pertimbangan, diantaranya mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghianati sumpah jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya untuk terdakwa Maidi, Hakim anggota dua Samhadi juga meminta agar Thoriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Divonis 5 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa Maidi dituntut pidana penjara selama selama 7 tahun 2 bulan<i><i> </i></i>denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.005.000.000 subsider pidana penjara selama 5 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam sidang putusan, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Maidi tetapi dua terdakwa lainnya, yaitu Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum dan Thoriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Terdakwa Thoriq Megah dan Rochim Rudianto sama-sama dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 90 hari penjara. Hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dikenakan terhadap terdakwa Thoriq Megah sebesar Rp2.418.928.000 Subsider pidana penjara selama 3 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Rochim Rudianto bersama-sama dengan terdakwa Maidi dan dijerat melanggar <b>Pasal 12 huruf e </b>Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.<span style="text-align: center;">  </span></div><div style="text-align: justify;"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7rWzUJlOtZdXqmDXWtB8vW5ncPZetR9y7b-CaUAofSbtpb7TYJg9aAxmXcEpzNxA0E7-B1ATgpzJBXLm76Xu50yrziNVQtW73jx8KXQv7TOy4Z6PJavrfYVsnSsKwB1CVAkOmnQ8ljogpUo9TtZXGB1er9TBE_JjkoO9er7SqH5sCD5EWN1We7JFOo1Y/s640/InShot_20260918_153953995.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7rWzUJlOtZdXqmDXWtB8vW5ncPZetR9y7b-CaUAofSbtpb7TYJg9aAxmXcEpzNxA0E7-B1ATgpzJBXLm76Xu50yrziNVQtW73jx8KXQv7TOy4Z6PJavrfYVsnSsKwB1CVAkOmnQ8ljogpUo9TtZXGB1er9TBE_JjkoO9er7SqH5sCD5EWN1We7JFOo1Y/w640-h360/InShot_20260918_153953995.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Sedangkan perbuatan terdakwa Thoriq Megah dijarat melanggar <b>Pasal 12 B</b> jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan JPU KPK)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Apakah Maidi Akan Terjerat Perkara TPPU dan Juga Menyeret Pihak Lain?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Pertanyaan paling mendesak kini  menggema: Apakah Maidi akan diseret pula dalam perkara Tindak Pidana Pencegahan dan Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini dilakukan oleh penyidik KPK? Dan bagaimana dengan pihak-pihak yang terlibat yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Fakta Oersidangan Yang Terungkap Sangat Menguatkan Dugaan Tersebut:</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Hasil pemerasan dan gratifikasi tidak langsung ke tangan Maidi sendiri selaku Walikota, melainkan dialirkan melalui beragam tangan , rekening perantara, pihak kepercayaan, hingga penitipan kepada pejabat lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uang yang terkumpul dibelikan aset berharga atas nama orang lain, disimpan tersembunyi, dan disalurkan ke bangunan pribadi/keluarga, ke Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisan/Polres), Wartawan dan LSM</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aliran berputar dan berlapis: pengusaha  → pejabat pengumpul → pengelola → penitipan → pembelian dan renovasi aset</div><div style="text-align: justify;">JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim sendiri telah memberi isyarat jelas: penyidikan belum selesai sepenuhnya, ada perkara yang masih berjalan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika KPK membuka lebar dan terang benderang yang lebih terang dari cahaya Matahari perkara ini, TPPU bisa menjadi dakwaan susulan yang membebani lebih berat lagi posisi hukum terdakwa Maidi dan pihak-pihak yang diduga terlibat, yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>1. Aang Imam Subarkah: merima, Mengumpulkan, Mengelola dan Menyalurkan serta Menikmati</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sosok sentral dalam aliran dana miliaran rupiah itu adalah Aang Imam Subarkah, mantan Tim Sukses Maidi dalam Pilkada sekaligus orang yang dipercaya penuh oleh Maidi untuk menerima dan mengumpulkan uang dari berbagai sumber, menyalurkan dan membelanjakan untuk renovasi aset milik Maidi termasuk menyetorkannya berapa dan kapan  kepada Maidi selaku Walikota Madiun serta sebagian dinikmati</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aang Imam Subarkah bukan sekadar kurir,  Ia adalah pusat konsolidasi keuangan gelap di balik kekuasaan Maidi. Namun hngga kini statusnya masih saksi. Publik bertanya: Mengapa tangan hukum belum mampu  menjatuhkan panggilan tersangka kepadanya? Apakah hanya menjadi alat lalu dibungkus rapi dan rapat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pengakuan Aang Imam Subarkah dihadapan Majelis Hakim, Ia mengakui salah seorang anggota Tim Sukses Maidi. Ia juga membenarkan dirinya sebagai orang kepercayaan Maidi yang dipercaya untuk untuk mengelola beberapa Hotel milik Maidi termasuk menerima, mengumpulkan,  mengelola, membelanjakan dan menyalurkan uang yang diklaim sebagai hasil dana CSR.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Ia pun mengaku diberi kewenangan penuh untuk mengerjakan puluhan proyek Penunjukan Langsung (PL) APBD, baik yang ia inginkan maupun yang diarahkan langsung oleh Walikota melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thoriq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu pengakuan mengejutkan Aang Imam Subarkah adalah penerimaan uang sebesar Rp500 juta dari Sugeng Prawoto selaku pemilik Rumah Sakit Dharmayu Kota Madiun. Awalnya, Maidi memerintahkannya untuk menerima uang sebesar Rp1,5 miliar, namun jumlah itu akhirnya disepakati menjadi Rp500 juta. Selain itu, Aang juga mengaku menerima uang sebesar Rp540 juta dari Bank Jatim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aang Imam Subarkah membeberkan pula bahwa sebagian uang yang dikumpulkan dari dana CSR tersebut digunakan untuk pembangunan kawasan kontainer atau pusat UMKM yang dikenal dengan nama Pahlawan Street Corner (PSC), serta digunakan untuk mengelola aset lainnya milik pribadi Maidi. Menurutnya, semua tindakan itu ia lakukan atas perintah langsung Maidi selaku Walikota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, keterangan Aang Imam Subarkah terkait penerimaan sejumlah uang dinilai belum utuh dan tak jujur, serta tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Hal inilah yang membuat Ketua Majelis Hakim sempat menegurnya dengan tegas agar berkata jujur dan tidak menutupi fakta apa pun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Majelis Hakim meminta agar Aang Imam Subarkah menjelaskan mengenai kepemilikan sejumlah aset tanah milik terdakwa Maidi yang tercantum dalam dokumen penyidikan, salah satunya tanah dengan dua sertifikat yang sebagian masih dalam sengketa hak waris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Aang Imam Subarkah, tanah tersebut semula dibeli oleh Maidi dan kemudian dijual kepada Bambang Sunarja senilai Rp2,5 miliar. Namun, Aang mengaku tidak mengetahui secara pasti aliran uang hasil penjualan tanah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Aang Imam Subarkah juga mengungkap peran Ali Masngudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin periode 2024-2029 (setelah kasus ini Ali Masngudi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua namun tetap menjadi anggota DPRD) yang kerap mengurusi berbagai kepentingan Maidi, termasuk melakukan koordinasi perizinan pembangunan perumahan di Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>2. Sumarno: Pejabat yang Memeras & Ikut Menikmati, Tetapi Masih "Aman"</b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIWYWOmLqnjwYNThj5FM9Z7Qv8SX8QitRwShGMYGYpFx6tjtSPrPWJliCpiMT3bQOb94rE1LaWc9expLS8NNx3qpo6S4I7AOloVr8RC-pCQhMCbI0ATrPE5P62v1YAZOGkhsblPQ_8StZhvPTMKA9B1y1LR_Eq-C4La9vUzZpN8v1se6zw9lYjNi2MEDI/s4160/IMG20261022151839.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIWYWOmLqnjwYNThj5FM9Z7Qv8SX8QitRwShGMYGYpFx6tjtSPrPWJliCpiMT3bQOb94rE1LaWc9expLS8NNx3qpo6S4I7AOloVr8RC-pCQhMCbI0ATrPE5P62v1YAZOGkhsblPQ_8StZhvPTMKA9B1y1LR_Eq-C4La9vUzZpN8v1se6zw9lYjNi2MEDI/w640-h360/IMG20261022151839.jpg" width="640" /></a></div></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, <b>Sumarno</b> adalah salah seorang perpanjangan tangan utama Maidi. Ia yang memungut "sumbangan" berkedok CSR dari pengusaha, pengembang, pelaku usaha perizinan  termasuk memaksa STIKES menyerahkan Rp350 juta .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan yang terungkap dan mencengangkan: Sumarno tidak sekadar menjalankan perintah, melainkan ikut menikmati hasilnya — diterima ratusan juta rupiah dari proses yang dipimpinnya. Keterangannya di sidang berubah-ubah. Namun anehnya: Sumarno masih berstatus saksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara fakta persidangan tanggal 25 Juni 2026, Ketua Majelis Hakim dan JPU KPK beberapa kali menegur Sumarno karena keterangannya sering kali berubah-ubah. Awalnya ia mengaku tidak kenal dengan terdakwa Rochim Ruhdiyanto Direktur CV Sekar Arum, namun kemudian meralatnya setelah BAP dibacakan. Ia juga sempat mengaku memberi uang Rp1,1 miliar kepada Maidi, tetapi kemudian keterangan itu mencabut dan menyangkalnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Sumarno</b> disebut meminta uang CSR senilai Rp400 juta dari pengembang Joko Wijayanto selaku Komisaris PT Berkah Usaha Mandiri. Dihadapan Majelis Hakim, Sumarno mengaku uang sebesar Rp200 juta diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ali Masngudi dan pegawai Bapperida Kota Madiun, Mas Kahono Pekik maupun kepada Maidi. Namun kemudian keterangan itu dicabut sehingga uang sebesar Rp400 juta dinikmati sendiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada saat penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kantor DPMPTSP Kota Madiun pada Januari 2026, penyidik KPK saat itu telah mengamankan barang bukti berupa dokumen dan uang tunai ratusan juta rupiah dari tangan Sumarno.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah pejabat yang langsung turun memeras dan menikmati hasilnya tetap dibiarkan lepas? Pertanyaan tajam publik tak terelakkan: Apakah ada perlindungan yang membuatnya tak tersentuh? Hal inipun menjadi ujian bagi KPK sendiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>3. Ali Masngudi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun — Tempat Titipan Uang Ratusan Juta</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Nama <b>Ali Masngudi</b>, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun periode 2024-2029 dan kemudian mengundurkan diri namun tetap menjadi anggota Dewam, mencuat dan mengejutkan. Sebab Ia diduga dijadikan Maidi sebagai tempat penitipan uang ratusan juta rupiah dari hasil pemerasan  dan gratifikasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Publik menuntut kejelasan dari KPK:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah Ali Masngudi mengetahui asal-usul uang yang dititipkan dan mengapa mau menjadi Bank penitipan? Dan apa hubungan antar Mandi selaku Walikota Madiun dengan Ali Masngudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Berapa total sebenarnya uang yang disimpan oleh Maidi kepada dirinya? dan apakah sekadar Bank menyimpan atau justru ikut mengelola? Sementara fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang dititipkan kepada Ali Masngudi adalah sebesar Rp400 juta dan baru dikembalikan Rp200 juta. Lalu kemana sisanya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apa peran Ali Masngudi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin di Pemerintahan Kota Madiun sehingga Ali Masngudi dilayalan ikut mencampuri berbagai kepentingan Maidi, termasuk melakukan koordinasi perizinan pembangunan perumahan di Kota Madiun?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah uang yang dititipkan Maidi kepada Ali Masngudi ada kaitannya atau jatah atas  dengan keikutsertaan Ali Masngudi dalam Koordinasi Perizinan Pembangunan Perumahan di Kota Madiun?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah fakta persidangan ini hanya dianggap sebagai "lelucon" oleh KPK sehingga tak perlu dianggap serius? Atau KPK sedang menunggu momen yang tepat untuk menyeret pihak-pihak yang sebagai tersangka?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>4. Rahma Noviarini: Dua Mobil Mewah Disita, Jejak Aset Atas Nama Pihak Ketiga</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nama Rahma Noviarini (dan Siti Ulfah Syah  pemilik Butik Ulfa Mumtaza Fashion Designer di Jl. Seram No.8, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur yang dipanggil Maidi dengan panggilan "Ibu Nyai"  semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Ij06AMsaxehXVFDx9CFF5ak76TfD-pkIc16Y9-DFf2UEHIwPmXP9zLA-KsrEP8wXEdFJJFKWKPK6qokRApqo_5S9GIn5SuNbS0Tuy1xfZk7XLnDKpfiQl6EyBL7EwSAbhyQa6c8Jaf1bRpp8aMmTTPwdbeiwHIfP6XMcuQEcUfMlMZBG1st9RHpO7u0/s640/InShot_20260918_155929115.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Ij06AMsaxehXVFDx9CFF5ak76TfD-pkIc16Y9-DFf2UEHIwPmXP9zLA-KsrEP8wXEdFJJFKWKPK6qokRApqo_5S9GIn5SuNbS0Tuy1xfZk7XLnDKpfiQl6EyBL7EwSAbhyQa6c8Jaf1bRpp8aMmTTPwdbeiwHIfP6XMcuQEcUfMlMZBG1st9RHpO7u0/w640-h360/InShot_20260918_155929115.png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Rahma Noviarini pada tanggal 27 Januari 2026, penyidik menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar oleh Walikota Madiun Maidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun hingga tuntutan JPU KPK telah dibacakan terhadap tiga terdakwa: Maidi (Walikota) Rochim Rudianto (Direktur CV Sekar Arum) dan Thoriq Megah (Kados PUPR) pada Jumat , 17 September 2026, namun pertanyaannya yang mengemuka adalah nama wanita dibalik perkara Maidi, yaitu Rahma Noviarini yang tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Publik pun bertanya:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah hanya dua mobil, atau masih ada properti lain yang tercatat yang dibuat atas nama Rahma Noviarini?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah Rahma Noviarini mengetahui sumber uang pembeliannya, dan apa hubungan Maidi dengan Rahma Noviarini sehingga ada pemberian aset?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, JPU KPK menjelaskan kepada beritakorupsi.co sesuai persidangan, bahwa hal itu adalah kewenangan penyidik untuk menjelaskan tetapi yang jelas masih ada perkara lain yang saat ini sedang berjalan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Apakah KPK Akan Membuka Terang Benderang Perkara Ini?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sidang ini menyisakan satu pertanyaan paling mendasar bagi seluruh rakyat Madiun dan masyarakat luas:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah KPK akan membuka terang benderang lebih terang dari cahaya Matahari perkara yang menyeret Maidi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara berikutnya tanpa ada pengecualian untuk mengembalikan kepercayaan publik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Karena saat ini yang terlihat adalah:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pelaku utama dituntut, tetapi para pengumpul, penampung, penitip, dan penerima aset serta yang turut menikmati masih berstatus "abu-abu"</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Aliran dana Rp10,7 miliar tersebar ke banyak tangan, namun belum semua ditarik ke meja hijau bahkan jadi saksi</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Indikasi TPPU menguat, namun belum dinyatakan secara resmi oleh KPK. Dan entah sampai kapan akan diumumkan masih belum jelas. Publik hanya dibuat menunggu tanpa pasti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika KPK benar-benar ingin memberi rasa keadilan dan kepercayaan, maka perkara ini harus dibuka seutuhnya: semua nama yang terlibat harus diusut tanpa pandang bulu, aliran dana ditelusuri sampai titik terakhir, dan TPPU harus segera diumumkan jika memang ada buktinya. Rakyat Madiun dan publik berhak tahu siapa saja yang ikut menikmati uang hasil Pemerasan dan Gratifikasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy isi artikel berita ini tanpa ijin.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sidang Putusan Perkara Korupsi Pemerasan Dana CSR dan Gratifikasi OTT KPK di Kota Madiun: Terdakwa Maidi Selaku Walikota Divonis Ringan 5 Thn Penjara, Hakim Disetting Opinion

Dalam putusan disebut beberapa nama yang terlibat, diantaranya Aang Imam Subarkah (orang kepercayaan Maidi), Sumarno selaku Kepala di Dinas ...

»

Sidang Perkara Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim: Dr. Aries Agung Paewai Kadindik Jatim Hadir Sebagai Saksi

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-355aNHSrCzBiJ8QBPLyJwCQDBddX3jG3mFEHPqEA6LHwIL_i6iisBAx8NVJnvtq1FtQg2Q6FXM1Vt_INXxuBS7Cs8ZmiPYKyPmqKHcdYw5BZvwON6po1B2_NR9O7rzsJ4D5IGTfCHzvigo73NzOYnmbh7lujktnj2dQMlNbjSD-CFaTEmk6duMDl1lw/s4160/IMG20261022194805.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-355aNHSrCzBiJ8QBPLyJwCQDBddX3jG3mFEHPqEA6LHwIL_i6iisBAx8NVJnvtq1FtQg2Q6FXM1Vt_INXxuBS7Cs8ZmiPYKyPmqKHcdYw5BZvwON6po1B2_NR9O7rzsJ4D5IGTfCHzvigo73NzOYnmbh7lujktnj2dQMlNbjSD-CFaTEmk6duMDl1lw/w640-h360/IMG20261022194805.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> -  </div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, memenuhi panggilan JPU KPK untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya, Kamis, 22 Oktober 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dan tata kelola administrasi hibah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aries menjelaskan bahwa peristiwa yang menjadi pokok perkara berlangsung pada periode sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Juni 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pada prinsipnya, kami hadir untuk menghormati proses hukum dan memberikan keterangan sesuai kapasitas serta pengetahuan kami, khususnya berkaitan dengan mekanisme administrasi hibah di Dinas Pendidikan. Peristiwa yang menjadi pokok perkara tersebut terjadi sebelum saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan,” jelas Aries.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, mekanisme hibah pemerintah daerah memiliki sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan, proses penganggaran, verifikasi sesuai kewenangan perangkat daerah, penetapan penerima, hingga proses pencairan dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aries juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses maupun kegiatan yang didakwakan kepada para terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keterangan yang saya sampaikan berkaitan dengan mekanisme administrasi hibah. Saya tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang menjadi pokok perkara tersebut. Karena itu, penting untuk membedakan penjelasan mengenai mekanisme pemerintahan dengan keterlibatan dalam suatu peristiwa hukum,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa kehadirannya sebagai saksi merupakan bagian dari kewajiban warga negara untuk membantu proses penegakan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami menghormati sepenuhnya proses persidangan yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian serta pembuktian perkara kepada majelis hakim. Yang terpenting, kami memberikan keterangan secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan apa yang kami ketahui,” pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aries berharap tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan hibah pendidikan, terus diperkuat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, JPU KPK Febrie Harianto mengatakan, dalam persidangan tersebut terdapat 10 saksi yang diperiksa. Para saksi dikelompokkan dalam tiga klaster untuk mengurai proses penganggaran hingga penyaluran dana hibah pokir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster pertama berasal dari Sekretariat Pemerintah Daerah (Pemda), yang memberikan keterangan mengenai alur penyusunan penganggaran pokir mulai tahap perencanaan hingga penyaluran kepada penerima hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster kedua berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjelaskan proses penyaluran sumber awal pokir kepada OPD hingga diteruskan kepada penerima hibah untuk pembangunan sesuai ketentuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan klaster ketiga merupakan pihak penerima hibah, meliputi kelompok masyarakat (pokmas), yayasan, dan lembaga yang menerima dana hibah pokir pada periode 2020-2023. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim: Dr. Aries Agung Paewai Kadindik Jatim Hadir Sebagai Saksi

BERITA KORUPSI .CO -   Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, memenuhi panggilan JPU KPK untuk hadir sebagai ...

»