Menurut Sugito, anggota Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya, soal nilai tunjangan transpirtasi, tidak boleh keluar dari aturan yakni, PP 18 tahun 2017 tentang transportasi. Karena menurutnya, semuanya telah diatur.
“Soal biaya pengganti mobil dinas (Mobdin), semua sudah ada rumusnya, secara prinsip, tidak boleh lebih dari nilai tunjangan DPRD Provinsi, yang sampai sekarang, kami belum tau. Yang saya dengar, sesuai Permen (Peraturan Pemerintah), itu tidak lebih dari 13,5 juta rupiah,” ucapnya.
Politisi asal Partai Hanura ini juga mengatakan, DPRD Kab/Kota harus dibawah itu. Perda hanya mengatur rumusnya, selanjutnya menjadi tugas Kepala Daerah. Maka nanti, Bu Wali yang bisa merumuskan nilainya berdasarkan hasil apresial.
Hal senada juga disampaikan M.Mahmud, Ketua BPP DPRD Surabaya. Menurutnya, bahwa Kota Surabaya mempunyai kemampuan pendapatannya sebesar Rp 8 trilun, ini termasuk tinggi. Maka kalau tinggi nilai tunjangan, maksimal 7 kali dari nilai tunjangan representasi ketua DPRD.
“Lantas berapa nilai tunjangan representasi Ketua DPRD, itu akan ditentukan oleh Menteri Keuangan,” katanya.
Menurut politisi asal FPD ini, aturan nilai itu termasuk tunjangan untuk semua Ketua, alat kelengkapan Dewan, misalnya Ketua Komisi 7,5 persen, wakil Ketua 5 persen, Sekretaris 4 persen, dan anggota 3 persen, dari tunjungan jabatan Ketua DPRD, ya itu rumusnya.
“Yang baru tunjangan transportasi, sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas. Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari 13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai 13 jutaan lah” bebernya.
Namun mantan Ketua DPRD Surabaya ini berharap, agar selisihnya tidak terlalu besar dengan DPRD Provinsi. “Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari 13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai 13 jutaan perbulan,” pungkasnya. (Redaksi/*)
Posting Komentar
Tulias alamat email :