beritakorupsi.co - Perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah sepertinya berawal dari adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang sudah terjalin sejak awal antara Calon Kepala Daerah dengan berbagai pihak seperti Tim Sukses, Pengusaha Kontraktor dan lain sebagainya, seperti dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan Setyono, dan Muhammad Baqir (penyuap) yang ditangkap Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupi) pada tanggal 3 Oktober 2018.
Namun seperti Peribahasa yang berbunyi ;“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”.
Dan ini pula yang dialami oleh Muhammad Baqir (Pengusaha Kontraktor di Pasuruan) Setyono (Wali Kota Pasuruan), Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto.
Yang lebih memalukan adalah, keterlibatan anggota Dewan yang terhormat setiap kali KPK melakukan kegiatan Tangkap tangan atau penyidikan terhadap Kepala Daerah dalam kasus Korupsi suap seperti Pemkot Mojokerto, Pemkot Malang dan Kabupaten Tulungagung, begitu juga dalam kasus suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan.
Yang lebih memalukannya lagi yaitu “masuknya” beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional kelingkaran “hitam” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, ataupun hanya sebagai saksi dalam persidangan, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK), dan juga dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan.
Dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan Setyono, disurat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR disebutkan, bahwa Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik, beberapa Tim Sukses Setyono seperti Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wakil Wali Kota, Wali Kota dan anggota DPRD kebagian Proyek APBD Pemkot Pasuruan.
Senin, 7 Janurari 2019, JPU KPK Kiki Andi Nugroho, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto, Bayu Satrio, membacakan surat dakwaannya diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan Agus, serta Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane dkk.
Dalam surat dakwaan JPU KPK, terdakwa MUHAMAD BAQIR dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
JPU KPK mengatakan dalam surat dakwaannya, pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa MUHAMAD BAQIR telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV MAHADIR yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur.
Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;
JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018, bertempat di rumah dinas SETIYONO selaku Walikota Pasuruan, meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama DWI FITRI NURCAHYO selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan).
Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan EDY TRlSULO YUDO.
Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom, Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan.
Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh DWI FITRI NURCAHYO dan EDY TRISULO YUDO. Setelah paparan tersebut, SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu.
Saat itu juga, SETIYONO menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen).
Atas revisi SETIYONO, selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO.
JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota. Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: .
1. Walikota 1 , yaitu SETIYONO;
2. Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO);
3. Wawali, RAHARTO TENO PRASETYO;
4. Wartawan; Anggota DPRD;
5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali;
6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan);
7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan DWI FITRI NURCAHYO dan disetujui SETIYONO); dan
8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota SETlYONO.
Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan.
Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO, dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan.
JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan.
Pda 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, temyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.
Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Saat itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh DWI FITRI NURCAHYO bisa. Sehingg Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan).
Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya.
Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta DWI FITRI NURCAHYO juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran.
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO, selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut.
Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.
Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Dalam pertemuan itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab DWI FITRI NURCAHYO bisa. Kemudian Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan).
Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen) serta DWI FITRI NURCAHYOjuga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran.
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut.
Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui DWI FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang).
Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada WAHYU TRI HARDIANTO. Hari itu juga WAHYU TRI HARDIANTO menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.
Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n WAHYU TRI HARDIANTO. kemudian uang itu diserahkan oleh WAHYU TRI HARDIANTO kepada DWI FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh WAKHFUDI HIDAYAT disarankan kepada EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untuk membantu DWI FITRI NURCAHYO.
Selanjutnya DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. MAHADIR. Untuk itu WAKHFUDI HIDAYAT bersama DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Terdakwa.
Kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.
Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.
Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya.
Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota SETIYONO.
Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke WAHYU TRI HARDIANTO, yang kemudian disampaikan pula kepada DWI FITRI NURCAHYO, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah SUPAAT. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras.
Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, DWI FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit.
Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, WAHYU TRI HARDIANTO bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI. Kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit.
Kemudian WAHYU TRIHARDIANTO melaporkannya kepada DWI FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Walikota SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Walikota SETIYONO.
Bahwa atas perintah DWI FITRI NURCAHYO, selanjutnya WAHYU TRIHARDIANTO membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO.
pada saat akan diserahkan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK, WAHYU TRIHARDIANTO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku".
Kemudian perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.
“Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf a (atau Pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPKP di akhir surat dakwaannya.
Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane mengatakan, menolak surat dakwaan tetapi tidak akan melakukan keberatan atau Eksepsi. Alasannya adalah agar proses persidangan berjalan lancar dan efektif.
Hal itu pula disampaikan Pane saat ditemui wartawan ini seusai persidangan. Pane mengatakan, hal itu dilakukannya agar Persidangan bisa lebih efektif dan efisien.
“Kita menolak surat dakwaan Jaksa, tetapi kita tidak akan melakukan eksepsi supaya persidangan ini bisa berjalan efektif dan efisien. Persidangan ini tidak akan lama karena saksinya hanya sekitar 18 orang. Diperkirakan pemeriksaan saksi sekitar kurang lebih 18 orang hanya 2 kali persidangan,” ujar Pane. (Rd1)
Posting Komentar
Tulias alamat email :