Adakah Tersangka Lain Dalam Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna ?

JPU Menyebutkan; Uang sebesar Rp2.745 Miliyar diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ubaidillah sebagai fee proyek, dan sebesar Rp850 juta digunkana terdakwa untuk renovasi rumah anknya


beritakorupsi.co - Salah satu kejahatan yang luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi. Dan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sudah jelas melibatkan dua pihak, yaitu penerima suap adalah pihak penyelenggara negara atau PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal di zaman Naw ini adalah ASN (Aparatur Spil Negara) yang diatur dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, B dan atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sedangka pemberi suap adalah pihak swasta baik sebagai perseorangan maupun pengusaha yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan atau Pasal 13 Undang-undang yang sama.

Namun tak sedikit kasus Korupsi Suap yang ditangani oleh Aparat Pengak Hukum (APH) Khususnya oleh Kepolisian/Kejaksaan di Jawa Timur diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya penerima suap dan dijerat dengan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pemberi uang suap itu “SELAMAT”.

Ibarat ungkapan, “ada Api ada Asap”. Kalau ada penerima Suap sudah pasti ada pemberi Suap.
Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna.

Dan saat ini Rendra Kresna sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan dituntut pidana penjara selama 8 tahun.

Atas perbuatan terdakwa Rendra Kresna, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atau mengembalikan uang suap yang dinikmati oleh terdakwa  sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 5 (lima) tahun.

Surat tuntutan itu sudah dibacakan oleh Tim JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 25 April 2019.

Pertanyaannya, Siapa yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla pada tahun 2010 - 2014 ? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa Rendra Kresna ?

Apakah KPK akan mengungkap dan menyeret pihak-pihak yang terlibat pemberian maupun yang menikmati uang “haram” itu ?

Memang KPK tidak hanya menyeret terdakwa Rendra Kresna ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim. Melainkan  Jaksa KPK juga sudah terlebih dahulu menyeret Ali murtopo selaku pemberi suap.

Ali Murtopo pun sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun,  serta di hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.

Mengapa ada uang pengembalian dari Ali Murtopo selaku pemberi suap ? Sebab dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengatakan, bahwa total uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dan pihak lain yang seharusnya diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300.

Ternyata Ali Murtopo hanya menyerahkan sebesar Rp3.026.000.000, sedangkan sisanya dinikmati sendiri oleh Ali Murtopo. Sehingga Ali Murtopo divonis sebagai pemberi suap namun di hukum juga untuk mengembalikan duit “haram” yang dinikamtinya.

Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat tuntutan serta fakta persidangan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Rendra Kresna yaitu selain Ali Murtopo adalah Ubadillah sebesar Rp2.745.000.000.

Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK pun merinci total uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna, yang dalam surat dakwaan sebesar Rp7.502.300.000 menjadi Rp5.675.000.000 yang  dalam surat tuntutan dengan rincian ;

1. Sebesar Rp480 juta yang dipergunakan terdakwa Renda Kresna untuk membuat Gathering bersama beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan perbuatan terdakwa membagi-bagikan proyek kepada Tim Suksesnya

2. Sebesar Rp500 juta dari Ali Murtopo, diterima terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012,; 3. Sebesar Rp750 juta diterima terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012,; 4. Sebesar Rp350 juta diterima terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 di rumah terdakwa di Pringgitan, Malang,; 5. Sebesar Rp2.745.000.000 merupakan fee dari Ubadillah, dan 6. Sebesar Rp850 juta yang dipergunakan terdakwa untuk renovasi rumah milik anak terdakwa rendra Kresna.

JPU KPK menyebutkan, dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp5.675.000.000, sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.

Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Rendra Kresna tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pemberian itu dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?.

Apakah pemberian uang sebesar Rp2.745.000.000 oleh Ubadillah terhadap Bupati dianggap sah sesuai aturan yang belaku atau sebaliknya ?. Bagaimana pula dengan uang digunakan oleh terdakwa untuk merenovasi rumah anakanya terdakwa sendiri ? apakah renovasi itu langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri atau terdakwa memberikan uang terhadap anaknya ? apakah itu juga dianggap sah ? Atau itu hanya menjadi tanggung jawab terdakwa ?

Selain Rendra Kresna selaku penerima suap, masih ada teman yang juga tim Sukses Rendra Kresna pada saat Renda Kresna maju sebagai calon Bupati Malang pada tahun 2010 - 2016, dan periode kedua pada tahun 2016 - 2021. Namun hingga saat ini Eryk Armando Talla belum disidangkan, karena KPK belum melimpahkan perkaranaya ke ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun menurut Jaksa KPK kepada wartawan media ini, bahwa perkara Eryk Armando Talla direncakan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

“Kemungkinan habis lebaran ini,” kata JPU KPK Abdul Bisri, Kamis, 25 April 2019. (Rd1)