BERITAKORUPSI.CO – Uang haram dari Terdakwa Ibu Gofur dan Terdakwa Totok
Sumedi ternyata tidak hanya ke Siful Ilah selaku Bupati Sidoarjo,
Sunarti Setyaningsih Kepala Dinas PUBMSDA (Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto selaku Kabid
(Kepala Bidang) Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan
Sanudjihitsu Sangadji selaku Kabag (Kepala Bagian) PBJ (Pengadaan Barang
dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, ternyata mengalir juga
ke Tim Pokja (Kelompok Kerja) ULP (Unit Layanan Pengadaan) PBJ
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp190 juta
Pemberian
uang oleh terdakwa Ibnu Gofur dan terdakwa Totok Sumedi terhadap Tim
Pokja ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini terkait proyek APBD
Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai
Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan
menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi yang dikerjakan oleh terdakwa
pada tahun 2019 (“yang ketahuan”)
Uang sebesar Rp190 juta yang
diterima Muhammad Yugo Adhi Prabowo selaku anggota Tim Pokja ULP
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini adalah dari terdakwa Ibnu
Gofur melalui terdakwa Totok Sumedi. Kemudian uang itu diserahkan
Muhammad Yugo Adhi Prabowo kepada M. Bayu Sitokharisma. Dan uang itupun
dibagi-bagi oleh Tim Pokja ULP yang masing-masing mendapat bagian
sebesar Rp30 juta
Foto saksi dari kana, Gagah Eko Wibowo (swasta) dan Fuad Abdillah, M.
Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo, ketiganya Tim Pokja
ULP
Pemberian uang oleh Kontraktor Ibnu Gofur dan Totok Sumedi terhadap Bupati, Kepala Dinas, Kabid, Kabag maupun pejabat lainnya yaitu Tim Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan), Kabid (Kepala Bidang), Kadis (Kepala Dinas) terkait proyek ABPD yang dikerjakannya tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo.
Namun hal yang sama juga terjadi dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Ngada (NTT), kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu, kasus Korupsi Suap Buapati Malang Rendra Kresna dan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang, yang juga ditangani KPK
Pertanyaannya, apakah kasus seperti ini hanya terjadi di Dinas PU Sidoarjo, Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngada, Kota Batu dan Kota Malang ? Atau terjadi juga di Dinas-Dinas PU Kabupaten/Kota di Indonesia?
Lalu apakah hanya Bupati Sidoarjo yang menerima uang dari terdakwa Ibnu Gofur terkait proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang dikerjakan terdakwa, mengingat proyek yang di kerjakan tedakwa Ibnu Gofur bukan hanya di Kabupaten Sidoarjo melainkan di berbagai Kabupaten Kota di Indonesia termasuk Surabaya ?
Aliran uang haram dari terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi ke Tim Pokja ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 6 April 2020) dalam kasus perkara Korupsi Suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanudjihitsu Sangadji (selaku penerima suap) dan Ibnu Gofur serta Totok Sumedi (pemberi suap) yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.
Dalam sidang kali ini adalah agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang terdiri dari Tim Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo, yakni Muhammad Yugo Adhi Prabowo, M. Bayu Sitokharisma dan Fuad Abdillah serta Gagah Eko Wibowo dari swasta (pengusaha).
Ke- 4 orang saksi ini dihadirkan Tim JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai saksi untuk 2 terdakwa yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi selaku pengusaha yang memberi suap terhadap Bupati Sidoarjo (Siful Ilah),; Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Sunarti Setyaningsih),; Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Judi Tetrahastoto) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Sanadjihitu Sangadji)
Namun hal yang sama juga terjadi dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Ngada (NTT), kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu, kasus Korupsi Suap Buapati Malang Rendra Kresna dan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang, yang juga ditangani KPK
Pertanyaannya, apakah kasus seperti ini hanya terjadi di Dinas PU Sidoarjo, Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngada, Kota Batu dan Kota Malang ? Atau terjadi juga di Dinas-Dinas PU Kabupaten/Kota di Indonesia?
Lalu apakah hanya Bupati Sidoarjo yang menerima uang dari terdakwa Ibnu Gofur terkait proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang dikerjakan terdakwa, mengingat proyek yang di kerjakan tedakwa Ibnu Gofur bukan hanya di Kabupaten Sidoarjo melainkan di berbagai Kabupaten Kota di Indonesia termasuk Surabaya ?
Aliran uang haram dari terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi ke Tim Pokja ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 6 April 2020) dalam kasus perkara Korupsi Suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanudjihitsu Sangadji (selaku penerima suap) dan Ibnu Gofur serta Totok Sumedi (pemberi suap) yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.
Dalam sidang kali ini adalah agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang terdiri dari Tim Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo, yakni Muhammad Yugo Adhi Prabowo, M. Bayu Sitokharisma dan Fuad Abdillah serta Gagah Eko Wibowo dari swasta (pengusaha).
Ke- 4 orang saksi ini dihadirkan Tim JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai saksi untuk 2 terdakwa yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi selaku pengusaha yang memberi suap terhadap Bupati Sidoarjo (Siful Ilah),; Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Sunarti Setyaningsih),; Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Judi Tetrahastoto) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Sanadjihitu Sangadji)
Sementara Majelis Hakim yang diketua Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano serta Panitra Pengganti (PP) dan Tim JPU KPK serta saksi-saki maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur
Kepada Majelis Hakim, saksi Muhammad Yugo Adhi Prabowo mengatakan, bahwa uang sebesaar Rp190 juta diterima dari M. Totok Sumedi dan kemudian diserahkan ke M. Bayu Sitokharisma. Dan hal itupun diakui oleh Bayu Sitokharisma.
“Tas, saya terima dari Totok, dugaan saya uang. Saya kasihkan ke Bayu. Saya terima tiga puluh juta,” kata Muhammad Yugo Adhi Prabowo kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Arif Suhermanto
Menurut Bayu Sitokharisma, bahwa itu dibagi-bagi dengan dengan rekannya di ULP termasuk Muhammad Yugo Adhi Prabowo yang masing-masing sebesar Rp30 juta. “Ia, dibagi masing-masing tiga puluh juta. Sisanya sepuluh juta dimasukan ke kas,” kata Bayu Sitokharisma
Namun ada keterangan Bayu Sitokharisma ini yang berbeda dengan surat dakwaaan JPU KPK, terkait adanya sanggahan dari rekanan lain atas penetapan PT Kharisma Bina Kontruksi selaku pemenang lelang proyek Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000. sebab saksi mengatakan, bahwa sanggahan diterima
Sementara dalm surat dakwaan JPU KPK mengatakan, adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa Ibnu Gofur menghubungi Judi Tetrahastoto dan menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian Judi Tetrahastoto menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa Ibnu Gofur menghubungi Bupati Siful Ilah untuk meminta bantuan agar Sanadjihitu Sangadji tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati Siful Ilah menyanggupinya.
Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa Ibnu Gofur menemui Judi Tetrahastoto di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan Gagah Eko Wibowo, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa Ibnu Gofur semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan Totok Sumedi untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati Siful Ilah
Pada malam harinya, Terdakwa Ibnu Gofur menghubungi Bupati Siful Ilah meminta agar Judi Tetrahastoto mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo.
Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati Siful Ilah menghubungi Judi Tetrahastoto meminta untuk mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa Ibnu Gofur dan Judi Tetrahastoto menyanggupinya.
Sementara keteraangan saksi Fuad Abdillah selaku tim pokja 8 ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga mengakui menerima uang sebesar Rp16 juta dari Sangadji (Sanudjihitsu Sangadji) selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
"Saya terima enam belas juta dari Sangadji, Kabag ULP. Uang itu saya bagi dengan Pak Sudarsono. Bilangnya untuk tahun baru,” jawab saksi Fuad Abdillah
Uang itu lalu saya bagi dua dengan Pak Sudarsono. Uang itu diberi Pak Sangadji bilangnya untuk tahun baru," ucapnya.
Uang sebesar 16 juta rupiah itu baru diketahui saksi Fuad Abdullah ternyata berasal dari proyek Wisma Atlet sebesar Rp 13,4 miliar yang ada di Dinas P2CKTR. Selain uang-uang tersebut, Pokja juga menerima uang sejumlah Rp 10 juta dari Sangadji.
Namun para saksi mengatakan, bahwa uang yang diterimanya itu sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasn Korupsi, pada saat para saksi di periksa.
Terkait uang yang diterima para saksi, apakah akan jadi terseret dalam pusaran kasu Tindak Pidana Korupsi sebagai penerima ?. terkait hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa KPK saat ini masih fokus menuntaskan perkara yang menyeret 4 tersangka selaku penerima yaitu Siful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Kepala Dinas PUBMSDA (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto selaku Kabid (Kepala Bidang) Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanudjihitsu Sangadji selaku Kabag (Kepala Bagian) PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
“Kita akan melaporkan setiap apa yang terungkap dalam persidangan. Namun saat ini kita fokus untuk menyelesaikan kasus ini dulu,” kata JPU Arif Suhermanto
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, 2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan Smasnor Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.
Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati Siful Ilah menunjuk Sunarti Setyaningsih sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan Judi Tetrahastoto selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, Bambang Tjatur Miarso selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta Yanuar Santosa selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta Judi Tetrahastoto selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa.
Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.
Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)
Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.
Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya.
Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH.
Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo.
Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.
Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.
Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI.
Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).
Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.
Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.
Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :
1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).
Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :
1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).
2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).
Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.
Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.
Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :
1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).
Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :
1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).
2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).
Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :
1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.
2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.
3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.
Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.
Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:
4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.
5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.
7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH.
Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,
2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".
Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)
Posting Komentar
Tulias alamat email :