BERITAKORUPSI.CO – Selasa, 5 Mei 2020, Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades), adalah terdakwa dalam Kasus Korupsi suap sebesar Rp14 juta dari salah seorang warga Desa Sugihwaras, yakni Sri Haryani melalui Bambang Haryanto terkait pengurusan surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu, dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan
Tuntutan pidana terhadap terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi dibacakan oleh JPU Deni dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap para terdakwa yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Kediri yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Ho, yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Dista, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar, Mahendra dan Antony L.J Ratag.
Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.
Kasus inipun menarik dan juga menjadi pertanyaan. Menariknya, karena Ketiga terdakwa ini ditangkap atau yang lebih dikenal di masyararakat adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh anggota Polres Kabupaten Kediri pata tanggal 12 Oktober 2018 lalu beberapa menit setelah Bambang Haryanto meletakan amplop berwarna coklat berisi uang sebesaar Rp14 juta di atas meja Kantor Desa Ngancar, setelah Bambang Haryanto mengambil uang sebanyak satu juta rupaih lalu kemudian keluar dari ruang Kantor Desa dan menelopon seseorang.
Uang yang yang diletakan Bambang Haryanto diatas meja Kantor Desa Sugihwaras adalah bersumber dari Sri Haryani. Dimana Sri Haryani meminta bantuan Bambang Haryanto untuk mengurus suratpecah tanah letter C Desa untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik)
Pertanyaannya. Mengapa kasus Korupsi Pungli (Pungutan Liar) Tangkap Tangan ini baru disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Februari 2020, sementara penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri sudah beberapa taahun lalu (12 Oktober 2018)
Pertanyaannya kemudian. Siapa sosok Bambang Haryanto? Apa hubungan Bambang Haryanto dengan pihak Kepolisian Polres Kediri, sehingga Bambang Haryanto selaaku pemberi uang kepada pejabat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten tidak turut dijadikan sebaagai tersangka?
Apakah penarapan hukum dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi hanya mengatur tentang pegawai negeri atau penyelanggara negara yang menerima suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11, sementara si pemberi “wajib diselamatkan?”
Padahal sangat jelas, pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
Tuntutan pidana terhadap terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi dibacakan oleh JPU Deni dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap para terdakwa yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Kediri yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Ho, yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Dista, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar, Mahendra dan Antony L.J Ratag.
Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.
Kasus inipun menarik dan juga menjadi pertanyaan. Menariknya, karena Ketiga terdakwa ini ditangkap atau yang lebih dikenal di masyararakat adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh anggota Polres Kabupaten Kediri pata tanggal 12 Oktober 2018 lalu beberapa menit setelah Bambang Haryanto meletakan amplop berwarna coklat berisi uang sebesaar Rp14 juta di atas meja Kantor Desa Ngancar, setelah Bambang Haryanto mengambil uang sebanyak satu juta rupaih lalu kemudian keluar dari ruang Kantor Desa dan menelopon seseorang.
Uang yang yang diletakan Bambang Haryanto diatas meja Kantor Desa Sugihwaras adalah bersumber dari Sri Haryani. Dimana Sri Haryani meminta bantuan Bambang Haryanto untuk mengurus suratpecah tanah letter C Desa untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik)
Pertanyaannya. Mengapa kasus Korupsi Pungli (Pungutan Liar) Tangkap Tangan ini baru disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Februari 2020, sementara penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri sudah beberapa taahun lalu (12 Oktober 2018)
Pertanyaannya kemudian. Siapa sosok Bambang Haryanto? Apa hubungan Bambang Haryanto dengan pihak Kepolisian Polres Kediri, sehingga Bambang Haryanto selaaku pemberi uang kepada pejabat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten tidak turut dijadikan sebaagai tersangka?
Apakah penarapan hukum dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi hanya mengatur tentang pegawai negeri atau penyelanggara negara yang menerima suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11, sementara si pemberi “wajib diselamatkan?”
Padahal sangat jelas, pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
huruf a berbunyi ; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
atau pasal 13 yang berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Lalu mengapa Bambang Haryanto dan Sri Haryani hanya ibarat penonton sebuah pertunjukan yang duduk di VVIP dengan pengawalan? Apakah kedua sosok (Bambang Haryanto dan Sri Haryani) ibarat kail dan umpan untuk memancing dilaut yang kering?
Karena Ketiga terdakwa (Eko, Didik dan Sukemi) dijerat pasal meneima suap sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi
Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Anehnya memang, dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur, tak satupun si pemberi yang turut dijadikan sebagai tersangka.
Si pemberi hanya dijadikan sebagai korban pemerasan pungutan liar (Pungli) oleh para terangka/terdakwa. Tapi nyata bin aneh. Pasal yang dikenakan terhadap terangka/terdakwa adalah pasal “menerima”.
Masyarakatpun mencurigai, bahwa penerapan hukum oleh aparat penegaak hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dapat dijadikan sebagai “ajang balas dendam” kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara yang kelas “teri” untuk ditangkap dan diadili sebagai pelaaku Koruptor
atau pasal 13 yang berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Lalu mengapa Bambang Haryanto dan Sri Haryani hanya ibarat penonton sebuah pertunjukan yang duduk di VVIP dengan pengawalan? Apakah kedua sosok (Bambang Haryanto dan Sri Haryani) ibarat kail dan umpan untuk memancing dilaut yang kering?
Karena Ketiga terdakwa (Eko, Didik dan Sukemi) dijerat pasal meneima suap sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi
Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Anehnya memang, dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur, tak satupun si pemberi yang turut dijadikan sebagai tersangka.
Si pemberi hanya dijadikan sebagai korban pemerasan pungutan liar (Pungli) oleh para terangka/terdakwa. Tapi nyata bin aneh. Pasal yang dikenakan terhadap terangka/terdakwa adalah pasal “menerima”.
Masyarakatpun mencurigai, bahwa penerapan hukum oleh aparat penegaak hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dapat dijadikan sebagai “ajang balas dendam” kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara yang kelas “teri” untuk ditangkap dan diadili sebagai pelaaku Koruptor
Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, mengingat uraian pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dari Tindak Pidana tersebut, telah terbukti dan terpenuhi, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi bersama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, selaku negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum
Pertimbangan atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut berupa uang sebesar Rp14.000.000 dari saksi Bambang Haryanto diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana analisa fakta dan yuridis tersebut di atas.
Dari Tindak Pidana tersebut, telah terbukti dan terpenuhi, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi bersama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, selaku negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum
Pertimbangan atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut berupa uang sebesar Rp14.000.000 dari saksi Bambang Haryanto diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana analisa fakta dan yuridis tersebut di atas.
Sehingga terbitlah, 2 lembar berita acara pemasangan tanda batas bidang tanah yang ditandatangani oleh Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekdes, Eko Arifianto selaku Kepala Dusun dan Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 lembar surat turunan salinan letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan Nomor 450 dan Nomor Persil 1, yang ditandatangani oleh Sukemi selaku Kepala Dusun.; 3 lembar surat turunan letter C Desa atas nama Sri Haryani dengan Nomor 838 dan Nomor Persil 1 yang ditandatangani Sukemi selaku kepala desa Sugihwaras
Di mana hal terseut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab V, penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian Kedua Kepala Desa, pasal 29 huruf b, c dan f tidak terlepas dari keterlibatan/peranan saksi Bambang Haryanto, maka Penuntut Pmum akan mempertimbangkan peranan saksi Bambang Haryanto tersebut setelah perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III telah berkekuatan hukum tetap
Selain hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 November 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, maka adanya pengakuan oleh terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa/para terdakwa
Dengan mengingat dalam pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHAP pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
“Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaaan atau kewenangan yangberhubungan denganjabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) Subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU Deni
Seperti yang diberitakan sebelumnya
Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
Di mana hal terseut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab V, penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian Kedua Kepala Desa, pasal 29 huruf b, c dan f tidak terlepas dari keterlibatan/peranan saksi Bambang Haryanto, maka Penuntut Pmum akan mempertimbangkan peranan saksi Bambang Haryanto tersebut setelah perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III telah berkekuatan hukum tetap
Selain hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 November 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, maka adanya pengakuan oleh terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa/para terdakwa
Dengan mengingat dalam pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHAP pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
“Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaaan atau kewenangan yangberhubungan denganjabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) Subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU Deni
Seperti yang diberitakan sebelumnya
Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tenentu pada bulan Oktober atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Balai Desa Sugihwaras,
Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor
46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani.
Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut:
Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat.
Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai berikut :
Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kanu Tanda Pcnduduk. Bila nama yang tertera di letter C Desa sudah meninggal, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya.
Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838.
Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II.
Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya.
Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris.
Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.
Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I.
Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II.
Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I, apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah)
Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut.
Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras.
Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II, mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah.
Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II.
Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa
Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli.
Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan
Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya.
Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?".
Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras
1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras.
Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut.
Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.
Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP. (Jen)
Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani.
Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut:
Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat.
Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai berikut :
Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kanu Tanda Pcnduduk. Bila nama yang tertera di letter C Desa sudah meninggal, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya.
Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838.
Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II.
Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya.
Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris.
Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.
Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I.
Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II.
Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I, apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah)
Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut.
Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras.
Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II, mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah.
Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II.
Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa
Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli.
Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan
Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya.
Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?".
Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras
1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras.
Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut.
Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.
Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP. (Jen)
Posting Komentar
Tulias alamat email :