Suryono Pane, Penasehat Hukum Terdakwa : Kejari Mejayen (Kab. Madiun) harus bersikap gentlemen untuk memulihkan nama baik terdakwa dengan merilis putusan bebas dari MA ke media, seperti pada saat merilis penetapan Terdakwa sebagai tersangka pada tahun 2015
BERITAKORUPSI.CO – Masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi oleh aparat penegak hukum baik Kepolisan, Kejaksaan Khusunya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Namun bila kemudian terdakwanya divonis bebas di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung, hal ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dibalik “batu?”. Apakah terdakwanya yang “bermain mata” atau penegkan hukum yang dipaksakan?
Itulah yang terjadi dalam perkara Korupsi dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) di Kabupaten Madiun sebesar Rp330.000.000 yang berasal dari APBN TA 1998/1999 dan merugikan keuangan negara senilai Rp105 juta pada tahun 2012
Pada tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional
Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan 2 tersangka Korupsi dana bantuan PIK sebesar Rp105, yaitu Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, dan Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (perkara terpisah)
Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, dan didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP
Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Madiun, keduanya dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti karena uang sebesar Rp105.098.410 sudah dikembalikan ke kas daerah kabupaten Madiun.
Lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mendukung dakwaan JPU, dan menghukum Keduanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor. 195/ Pid. Sus-TPK/2015/PN.Sby
Tak merasa melakukan Korupsi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayapun ditolak oleh Terdakwa dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk.
Usaha terdakwa untuk bebas di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur kandas. Karena pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor. 30/Pid. Sus-TPK/2017/PT.Sby
Kandas di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sukses di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung. Karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyatakan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kali ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun “KO alis kalah” atas usaha terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk untuk membuktikan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak melakuan Korupsi
Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pid Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 berbunyi, ; 1. Menyatakan terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara
Sementara usaha Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si gagal, karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 tahun
Pertanyaannya. Ada apa dibalik “batu?”. Apakah terdakwanya yang “bermain mata” atau penegakan hukum dalam kasus Korupsi dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 yang menyeret terdakwa Drs. Komari, M.Si dipaksakan?
Menaggapi hal ini, Suryono Pane selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler mengatakan, bahwa sejak awal yakin kalau terdakwa tidak terbukti melakukan Korupsi seperti dakwaan Jaksakarena uang sebesar 105 juta rupiah sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum ada penyelidikan. Itulah sebabnya, terdakwa melalalu Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum
“Sejak awal kami yakin tidak ada Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa karena uang sebesar seratus lima juta rupiah sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum ada penyelidikan. Uang itu disita dari kas daerah. Itulah sebabnya, terdakwa melalalu Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum,” kata Pane kepada beritakorupsi.co, Kamis, 05 Nopember 2020
Suryono Pane mengatakan, kasus ini dipaksakan seiring adanya persaingan dalam pergantian Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Madiun tahun 2015, dimana Drs. Komari, M.Si menjabat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil
“Ini dipaksakan menetapkan sebagai tersangka karena saat menjelang pergantian Sekda. Saat Pak Komari mau diperiksa sebagai tersangka, saat itu Pak Komari sedang sakit dengan dibuktikan surat dookter. Tapi Kejari tidak percaya dan dibawa ke rumah sakit daerah dan memang sakit. Sehingga tidak ada penahanan sejak penetapan tersangka hingga hari ini, tidak pernah ditahan,” ujar Pane
Saat ditanya, apa yang akan dilakukan oleh terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya terkait putusan bebas dari Mahkamah Agung?. Menurut Pane, ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu, terkait status terdakwa yang dinonaktifkan dari jabatannya dan pemulihan nama baik terdakwa.
Pane mengatakan, ada kewajiban Kejari atau JPU untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan JPU harus Gentlemen dengan merilis ke media, sama seperti pada saat penetepan tersangka
“JPU harus Gentlemen dengan merilis putusan bebas MA ke media, sama seperti pada saat penetepan tersangka. Ada kewajiban JPU Kejari Mejayen (Kabupaten Madiun.Red) untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” ucap Pane
“Hari ini, siang (Kamis, 05 Nopember 2020) terdakwa menerima pemberitahuan relas putusan Kasasi dari PN Madiun melalui Juru Sita,” tambah Pane
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dengan sumber dana yang berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : Pemberdayaan agro industri kecil berorientasi ekspor ;
1. Pemberdayaan industri kecil kerajinan berorientasi ekspor ; 2. Pemberdayaan industri kecil subtitusi impor ; Pemberdayaan pedagang eceran kecil melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ; 3. Sedangkan sasaran dari bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yaitu : a. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berorientasi ekspor ; b. Mengembangkan Industri Kecil Menengah ( IKM ) dan Pedagang Kecil Menengah (PKM) target binaan di seluruh propinsi ; c. Mendorong Peningkatan peranan Pedagang Kecil Menengah ( PKM ) dalam sistem distribusi bahan pokok dan pengembangan ekspor ; Menyerap tenaga kerja yang terkena PHK di sub sektor industri kecil dan pedagang eceran kecil serta memberdayakan pedagang kecil
Yang menjadi lembaga penyalur bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah adalah Bank Rakyat Indonesia dimana IKM dan PKM berdomisili
Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan modal ke Industri kecil, ditunjuk Tim Teknis Daerah ( TTD ) Kabupaten Madiun yang anggotanya terdiri dari saksi NOOR ACHWAN ( unsur dari Dinas Perindustrian ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI ( unsur dari Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ) ;
Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 setelah dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut digulirkan ke para industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun terdapat sisa dana perguliran yang masih tersimpan di rekening giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Madiun dengan nomor rekening 0045.01.000296.30.8 sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah)
Kemudian saksi Drs. H. SUHARDI, M.M. (saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2004)
Setelah mengetahui ada sisa dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang belum digulirkan sesuai peruntukkannya, lalu memerintahkan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN ( keduanya selaku Tim Teknis Daerah ) untuk memindahkan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dari rekening giro BRI cabang Madiun ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
Selanjutnya pada tanggal 26 April 2004 dana PIK sejumlah Rp107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN dipindahkan ke rekening atas nama Tim Teknis Daerah di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01
Untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :
Penanggung Jawab : Bupati Madiun,; Pengarah : Wakil Bupati,; Ketua : Sekretaris Daerah,; Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan,; Ketua II : Kepala Diperindag,; Sekertaris : Kepala Bagian Perekonomian,; Koordinator : Wakil Kepala Diperindag,; Anggota : Direktur P.D Bank Pasar, Unsur Perguruan Tinggi, Kabid Perekonomian pada Bappeda, Kasubdin Industri pada Diperindag, Kasubag Perekonomian Perusahaan, Kasi Sarana Industri pada Diperindag, Staf Bagian Perekonomian.
Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :
a. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan industri kecil,; b. Memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri kecil (IK ) dan industri rumah tangga (IRT),; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan aspek administrasi pelaksanaan dan pelaporan pengembangan industri kecil ( IK ) dan Industri Rumah Tangga (IRT),; d. Melakukan penilaian kelayakan terhadap proposal usaha industry kecil (IK)/ industri rumah tangga (IRT),; e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan mengikat perjanjian dengan industri kecil (IK)/industri rumah tangga ( IRT ),; f. Memberikan rekomendasi pencairan bantuan modal kepada PD. BPR Kabupaten Madiun,; g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pengembalian pinjaman. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan industri kecil di Kabupaten Madiun,; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
Sisa dana perguliran Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 April 2004 hingga tahun 2012 tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah
Selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi sumber daya alam.
Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata,; 2. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi perekonomian yang meliputi bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Daerah,; 3. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi sumber daya alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup,; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sekaligus selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun, pada tanggal 14 Nopember 2012 mengadakan rapat koordinasi perkembangan Dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang dihadiri oleh saksi Drs. H. SUHARDI, MM. ( mantan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2004 ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku Tim Teknis Daerah Kabupaten Madiun serta terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
Agenda rapat saat itu membahas sisa dana perguliran Program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2000 yang mana program tersebut tidak berjalan hingga tahun 2012
Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perkembangan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tanggal 14 Nopember 2012 tersebut, selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun membuat Surat Nomor : 518/286/402.022/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang isinya permohonan laporan perkembangan dana program PIK yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun
Setelah mendapat surat dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui saksi Drs. SARIYADI, MM. ( Direktur PD. BPR Bank Daerah Madiun saat itu ) memberikan informasi secara lisan kepada saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. jika dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Madiun sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sejumlah Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) belum termasuk besarnya bunga
Setelah saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. mengetahui ada dana yang masih tersimpan kurang lebih sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tanpa sepengetahuan anggota Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun memerintahkan kepada saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI untuk mengambil/menarik dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si dengan perintah supaya “ diamankan ”
Padahal saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tim koordinasi Pengembangan Industri Kecil, yaitu untuk mencairkan dana Pemberdayan Industri Kecil harus melalui mekanisme terlebih dahulu adanya proposal usaha industri kecil yang telah dinilai layak baru dikeluarkan surat rekomendasi pencairan bantuan modal dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.,
Sehingga saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI pada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejumlah Rp. 105.098.410.- ( Seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah ) lalu dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si.
Kemudian sebagai tanda terima telah dibuatkan terlebih dahulu berupa Berita Acara Penyerahan Dana PIK Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa Drs. H. KOMARI, MSi. selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
Selanjutnya atas perintah dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. kemudian terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil menerima uang sebesar Rp 105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk digulirkan kembali untuk meningkatkan industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun namun justru dana tersebut oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. disimpan direkening pribadinya di Bank Jatim cabang Madiun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya
Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. bersama-sama terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. mengetahui mekanisme dan prosedur penyaluran dana PIK tersebut dengan cara OB (Over Booking) yaitu Pemindahbukuan dari rekening atas nama Tim Teknis Daerah ke rekening masing-masing Industri Kecil penerima bantuan modal (industri kecil yang proposalnya telah disetujui )
Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. pada tanggal 06 Januari 2015 mengembalikan dana sebesar Rp 105.100.000 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Mejayan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK)
Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah halaman 19 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengelolaan Modal Bergulir dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana bergulir pada kementrian Negara/lembaga
Karena pada ketentuan peralihan pasal 22 telah diatur perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran 2008 harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca, dan pada pasal 24 ayat (2) Dalam hal kementrian tidak membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) secepatnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan berdasarkan keterangan INDRIA WAHYUNI, S.H, LL.M. Ahli Hukum Administrasi Negara ( HAN ) dari Universitas Airlangga Surabaya
Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Asisten merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, dimana kedudukan Asisten berada di bawah Sekretaris Daerah. Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah.
Masing-masing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi sub bagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus (kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).
Dalam hal Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah dan berlaku mulai ditetapkan (22 Juni 2004) dan tetap berlaku selama tidak dicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati. Sehingga Kewenangan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, tetap melekat pada jabatan (yang sama di tahun-tahun berikutnya) sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 dan tetap berlaku sampai dengan bila Keputusan Bupati tersebut dicabut dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dilakukan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat TUN yang diklasifikasikan Maladministrasi ( diluar kompetensi, penguasaan tanpa hak )
Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman definisi Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan dan dana PIK bersumber dari APBN sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 angka
6 UU No. 15 Tahun 2014
Dan dana PIK merupakan uang Negara, yang berhak menyimpan adalah bendahara Negara dan uang Negara tidak boleh disimpan di rekening pribadi ( pasal 7 ayat ( 2 ) huruf g UU No.1 Tahun 2014 ), dana PIK tidak boleh ditarik tunai dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. berimplikasi terhadap saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.
Berdasarkan keterangan H. HARJONO MINTAROEM, S.H, M.S ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa tindakan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat struktural dalam pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan Negara sekaligus dapat merugikan perkuatan perekonomian Negara sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. bersama–sama dengan saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut Negara telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 105.098.410.- (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) arau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat (2) UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP.
(Jen)
Posting Komentar
Tulias alamat email :