#JPU Kejari Pasuruan Keberatan saat dipanggil Katua Majelis Hakim untuk menyaksikan Bukti dari Penasehat Hukum terdakwa tentang bukti Pengembalian kerugian negera berdasarkan audit BPK pada tanggal 26 Juni 2020 sebelaum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tanggal 20 November 2020#
BERITAKORUPSI.CO –
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Pasuruan mengatakan ‘keberatan’ saat dipanggil Ketua Majelis Hakim untuk menyaksikan barang bukti (BB) dari Penaseha Hukum (PH) terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu Samuel dkk, dan Dr. Solahuddin dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait bukti pengembalian kerugian negara sebesar Rp298 juta berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020
“Silahkan saudara Jaksa maju,” perintah Ketua Majelis Hakim
“Terkait barang bukti, kami keberatan,” jawab JPU
“Silahkan saudara keberatan, Majelis yang akan menilai,” ucap Ketua Majelis Hakim
Keberatan itu ucapkan JPU Kejari Pasuruan kepada Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 4 Maret 2021) dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Kedua terdakwa (Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T) atas surat dakwaan JPU, dimana Kedua terdakwa ini mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Pasuruan mengatakan ‘keberatan’ saat dipanggil Ketua Majelis Hakim untuk menyaksikan barang bukti (BB) dari Penaseha Hukum (PH) terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu Samuel dkk, dan Dr. Solahuddin dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait bukti pengembalian kerugian negara sebesar Rp298 juta berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020
“Silahkan saudara Jaksa maju,” perintah Ketua Majelis Hakim
“Terkait barang bukti, kami keberatan,” jawab JPU
“Silahkan saudara keberatan, Majelis yang akan menilai,” ucap Ketua Majelis Hakim
Keberatan itu ucapkan JPU Kejari Pasuruan kepada Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 4 Maret 2021) dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Kedua terdakwa (Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T) atas surat dakwaan JPU, dimana Kedua terdakwa ini mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)
Dalam persidangan seusai JPU membacakan tanggapannya atas Eksepsi atau Keberatan dari Penasehat Hukum Kedua terdakwa, Penasehat Hukum Kedua terdakwa menyerahkan bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp298 juta ke Kas Daerah oleh terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020
Penyerahan bukti pengembalian uang ke Kas Daerah oleh terdakwa dari Kedua Penasehat Hukum terdakwa tersebut, atas perintah Ketua Majelis Hakim pada persidangan pekan lalu (Kamis, 25 Februari 2021), dimana saat itu adalah agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU
Dalam Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, bahwa kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah sebesar Rp298 juta pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020
Dalam hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73
Atas rekomondasi tersebut Pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfo telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dengan rincian ; a. PT PIU sebesar R21.818.183,; b. CV TKA sebesar Rp3.341.183,; c. CV RB sebesar Rp6.719.091,73,; d. CV Alr sebesar Rp3.383.470,; e. CV ACK sebesar Rp6.690.815 dan f. Ppkom sebesar Rp247.587.000
Dalam bukti pengembalian kerugian keuangan negara ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Pasuruan, yaitu ;
a. PT PIU (PT Program Indo Utama sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan
f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Penyerahan bukti pengembalian uang ke Kas Daerah oleh terdakwa dari Kedua Penasehat Hukum terdakwa tersebut, atas perintah Ketua Majelis Hakim pada persidangan pekan lalu (Kamis, 25 Februari 2021), dimana saat itu adalah agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU
Dalam Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, bahwa kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah sebesar Rp298 juta pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020
Dalam hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73
Atas rekomondasi tersebut Pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfo telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dengan rincian ; a. PT PIU sebesar R21.818.183,; b. CV TKA sebesar Rp3.341.183,; c. CV RB sebesar Rp6.719.091,73,; d. CV Alr sebesar Rp3.383.470,; e. CV ACK sebesar Rp6.690.815 dan f. Ppkom sebesar Rp247.587.000
Dalam bukti pengembalian kerugian keuangan negara ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Pasuruan, yaitu ;
a. PT PIU (PT Program Indo Utama sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah
e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan
f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menjelaskan, Kerugian atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) adalah sebesar Rp108.136.366 dikuraangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000
Kerugian atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) adalah sebesar Rp200.903.377 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000
Untuk kasus pembuatan 3 Aplikasi ini menyeret 3 terdakwa (perkara terpisah dan jadwal sidang setiap hari Senin) yaitu Drs. Sugeng Winaerto, MM selaku (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tata Rini Wulandari, S.Kom selaku Kabid Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasurzan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan
Anehnya, dalam surat dakwaan, Jaksa menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp108.136.366 dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T
Dan untuk Tiga terdakwa lainnya pada persidangan yang berbeda (Drs. Sugeng Winaerto, MM, Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom), bahwa kerugian negara berdasarkan hasil Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan 5 (lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 Tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp200.903.377 (dua ratus juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
Pertanyaannya dalam kasus ini adalah, apakah ada 2 hasil audit Inspektorat di tanggal, bulan dan tahun yang sama, yaitu tanggal 8 Januari 2021 Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 dengan kerugian keuaangan negara sebesar Rp108.136.366 dan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 dengan kerugian negara sebesar Rp200.903.377 ?
Selain itu ada yang menggelitik terkait jumlah kerugian negara sebesar Rp108.136.366 yang dihitung dari Rp50.818.183 sebagai uang pengembalian dari PT Program Indo Utama + Rp63.477.000 pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi).
Namun bila dihitung lebih cermat, Rp50.818.183 + Rp63.477.000 hasilnya bukan Rp108.136.366 melainkan sejumlah Rp114.295.183
Mengapa kerugian negara atau yang belum di kembalikan ke Kas Daerah dalam hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 sebesar Rp15.300.000 menjadi Rp108.136.366 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Dan kerugian negara atau yang belum di kembalikan ke Kas Daerah dalam hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 sebesar Rp4.200.000 menjadi Rp200.903.377 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum?
Mengapa pula ada perbedaan hasil audit yang dilakukan BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah, dengan hasil audit Inspektorat yang menemukan sisa kerugian yang belum di kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000 dan Rp4.200.000 ?. Sementara dalam hasil audit Inspekorat juga menjelaskan bahwa kerugian yang sudah di setorkan ke Kas Daerah berdasarkan rekomondasi BPK RI adalah sebesar Rp289.539.743 (Rp92.836.366 + Rp196.703.377)
Apakah Inspektorar lebih teliti dari pada BKP saat melakukan audit dalam penghitungan kerugian negara ?. Apakah penyidikan dapat dilakukan sekaalipun jauh sebelumnya sudah ada pengembalian kerugian negara ke Kas Daerah atas rekomondasi dari BPK ?. Bila itu yang terjadi, bukan tidak mungkin semau Kepala Dinas akan masuk penjara sekalipun telah mengembalikan kerugian negara atas rekomondasi BPK
Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan
Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019
Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:
Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan
Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya
Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.
Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.
Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom
Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan
Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :
1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.
Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.
Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja
2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.
Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan
Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :
1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019
2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019
Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK
Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019
Bahwa para THL (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019
a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.
Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK
Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL
Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:
Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut:
1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019
2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019
Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL
Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:
Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut:
1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019
2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019
Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan
Bahwa selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.
Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)
Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA
Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan
Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.
Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan
Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan
Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom
Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"
Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun
Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,
Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.
Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya
Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa
Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya
Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.
Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :
Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Ayat (3) "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.
Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)
Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan
Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom
Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"
Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun
Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,
Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.
Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya
Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa
Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya
Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.
Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :
Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Ayat (3) "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.
Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :