#Sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 - 2013 sebesar Rp6.7 M dengaan terdakwa dr. H. Samsul Ashar selaku Wali Kota Kediri# 
BERITAKORUPSI.CO –
Dan itulah sebabnya, H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN, bersama Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak, atau bisa juga makan pun tak selera, bukan karena adanya larangan mudik lebaran dari Pemerintah, melainkan setelah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021.
Karena dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021), H. Nurudin Hasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri yang juga keluarga terdakwa, tidak bisa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010, walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010
Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim marah kepada mantan Dewan yang terhormat ini karena lebih banyak menjawab lupa.
“Saya tau, sebagai anggota Dewan pintar bersilat lidah. Korupsi itu dibangun karena adanya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Tidak mungkin hanya terdakwa ini melakukan kalau tidak ada yang lain,” kata Ketua Majelis Hakim
Dan itulah sebabnya, H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN, bersama Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak, atau bisa juga makan pun tak selera, bukan karena adanya larangan mudik lebaran dari Pemerintah, melainkan setelah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021.
Karena dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021), H. Nurudin Hasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri yang juga keluarga terdakwa, tidak bisa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010, walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010
Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim marah kepada mantan Dewan yang terhormat ini karena lebih banyak menjawab lupa.
“Saya tau, sebagai anggota Dewan pintar bersilat lidah. Korupsi itu dibangun karena adanya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Tidak mungkin hanya terdakwa ini melakukan kalau tidak ada yang lain,” kata Ketua Majelis Hakim
 |
| Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD |
Sementara Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah mengakui kepada Majelai Hakim, tidak bekerja (tidak terlibat) sebagai Panitia namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya dan menerima honor. Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M. Moenawar, Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya,; 2. Rudi Wahono, Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS,; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt. Kepala Dinas PU,; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T selaku PPK Dinas PU,; dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung
Alasan Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah menandatangani dokumen, karena mendapat tekanan dari pimpinan. Konyolnya, Ketiga saksi ini tidak membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)
Alasan Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah menandatangani dokumen, karena mendapat tekanan dari pimpinan. Konyolnya, Ketiga saksi ini tidak membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)
Ketua Majelis Hakimpun marah karena saksi “berbelit-belit” dan tidak terus terang. Ketua Majelis Hakimpun memerintahkan Panitra untuk mencatat keterangan saksi, dan mengatakan bahwa saksi bisa dikenai pasal 55 (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pertanyaannya adalah, apakah H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ‘akan terseret’ sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar menyusul Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dan 6 terpidana lainnya ?
Selanjutnya, apakah dengan keterangan ‘mendapat tekanan’ tanpa menunjukan bukti akan bebas dari perkara ini? Sementara beberapa orang sudah berstatus terpidana termasuk Ketua Panitia, dan saat ini mantan Wali Kota yang diadili.
Andai saja, hanya cukup dengan keterangan tanpa bukti, bisa jadi beberapa orang dalam perkara ini maupun ratusan atau bahkan ribuan perkara Korupsi tidak akan diadili.
Seperti bunyi Peribahasa, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah”. Andai saja penyidik Kepolisian Polda Jatim dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan 2 proyek lainnya (RSUD Gambiran dan Poltek II Kediri) maupun perkara dugaan Korupsi lainnya, bisa jadi tak akan berlarut-larut dan akan menyeret puluhan orang sebagai tersangka baik pejabat pemerintah maupun Swasta. Namun apa dikata, semunya tergantung dari penyidik
Pertanyaannya adalah, apakah H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ‘akan terseret’ sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar menyusul Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dan 6 terpidana lainnya ?
Selanjutnya, apakah dengan keterangan ‘mendapat tekanan’ tanpa menunjukan bukti akan bebas dari perkara ini? Sementara beberapa orang sudah berstatus terpidana termasuk Ketua Panitia, dan saat ini mantan Wali Kota yang diadili.
Seperti bunyi Peribahasa, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah”. Andai saja penyidik Kepolisian Polda Jatim dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan 2 proyek lainnya (RSUD Gambiran dan Poltek II Kediri) maupun perkara dugaan Korupsi lainnya, bisa jadi tak akan berlarut-larut dan akan menyeret puluhan orang sebagai tersangka baik pejabat pemerintah maupun Swasta. Namun apa dikata, semunya tergantung dari penyidik
Kehadiran H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ke gedung pengadil koruptor, adalah atas undangan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Selain ke 4 saksi (H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah), Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri ini, juga menghadirkan 4 saksi lainnya atau sebanyak 8 orang saksi yang terdiri dari 5 anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yaitu Yudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) termasuk Nurudin Hasan F-PAN dan Tiga dari lingkungan Pemkot Kediri, yaitu Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah
Selain ke 4 saksi (H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah), Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri ini, juga menghadirkan 4 saksi lainnya atau sebanyak 8 orang saksi yang terdiri dari 5 anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yaitu Yudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) termasuk Nurudin Hasan F-PAN dan Tiga dari lingkungan Pemkot Kediri, yaitu Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah
Persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 8 April
2021, adalah agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi yang
dihadirkan Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri untuk
Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode
2009 – 2014 dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dalam perkara
Nomor31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK)
Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang
menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012
sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara
Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan
Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013
Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 yang diketuai Majelis
Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock
masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan
Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH
Terseretnya Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota
Kediri ini sebagai terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi proyek
pembangunan Jmebatan Brawijaya Kota Kediri ini, bermula pada tahun 2009 –
2010. Saat itu, Dinas PUPR Kota Kediri melaksanakan lelang untuk 3 Mega
Proyek yang sudah ada pemenang lelangnya, sementara anggarannya belum
ada, yaitu PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang
Nomor : 050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 namun yang
mengerjakan adalah PT Surya Graha Semesta (SGS)
Ke- 3 Mega Proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Fajar Parahiyangan namun dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS)
Ke 2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Murni Konstruksi Indonesia dan yang mengerjakan PT Surya Graha Semesta (SGS)
Dan ke 3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Nugraha Adi Taruna, yang mengerjakkan PT SGS
Ke- 3 Mega Proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Fajar Parahiyangan namun dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS)
Ke 2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Murni Konstruksi Indonesia dan yang mengerjakan PT Surya Graha Semesta (SGS)
Dan ke 3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Nugraha Adi Taruna, yang mengerjakkan PT SGS
 |
| Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) |
Setelah Terdakwa Dr. Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota (kemudain pada tahun 2014 - 2019 menjadi Wali Kota) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010.
Kemudian, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Usulan itu, ada persetujuan dari Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota Dewan Kota Kediri.
Dan fakta yang terungkap dalam persidangan saat Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Kedir diadili (sudah berstatus terpidana), ternyata proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,4 milliar, karena Kasenan selaku Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan secara langsung Wijanto selaku Ketua Panitia pengadaan, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang dengan menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Tragisnya, nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang.
Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Kediri ini (Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD) diduga menikmati “Jembtatan Brawijaya” sebesar Rp6.925.000.000 dari Komisaris PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui keluarganya yaitu Fajar Poerna Wijaya sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000
Dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021) dihadapan
Majelis Hakim, saksi Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah
mengakui, tidak dilibatkan dan tidak bekerja, namun menandatangani
dokumen supaya dianggap legal (sah) serta menerima honor.
“Kami tidak dilibatkan. Kami tandatangani supaya legal. Menerima honor. Terpaksa kami tandatangani karena kami mendapat tekanan,” kata Ke 3 saksi “mencari pembenaran” tanpa membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)
“Kami tidak dilibatkan. Kami tandatangani supaya legal. Menerima honor. Terpaksa kami tandatangani karena kami mendapat tekanan,” kata Ke 3 saksi “mencari pembenaran” tanpa membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)
 |
| Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah |
Sementara saksi Yudi Ayubchan, Sujoko Adi, Muhaimin, Sunarko selaku anggota Dewan mengatakan, bahwa surat persetujuan dari DPRD Kota Kediri diketahui pada saat rapa Pansus (Panitia Khusu), dan saksi menyetujinya
Ada yang menarik dari keterangan saksi selaku mantan (masih ada yang aktif sapai saat ini), yaitu tempat diadakannya rapat Pansus disalah satu Hotel di Jogyakarta. “Jembatan belum ada, tapi para anggota Dewan ini sudah menyeberang ke Kota Gudeg untuk mengadakan rapat”.
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo
Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo
Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g
Dan melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor : 050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak)
Sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.
Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang berada di Kota Kediri.
Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.
Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp400.000.000.
Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.
Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.
Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000 (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.
Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.
Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.
Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.
Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)
Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri
Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.
Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.
Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).
Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.
Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.
Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna
Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna
DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000
Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No. 1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna
Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011 sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000
DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010
Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar Rp1.700.009.000.
Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak Rp66.409.000.000.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di kota Bandung
Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut :
1. DPPA tanggal 21 September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi,
2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000 untuk konstruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000 untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda,
4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk konstruksi,
5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi,
6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 21.223.262.200 untuk konstruksi,
7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.
Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :
1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.328.180.000, PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih Rp1.171.213.273
2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818
3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455
4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih Rp2.244.227.273
5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273
6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273
7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273
8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000, PPN Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418
9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000, PPN Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418
10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709
11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000
12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182
13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661
Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek 0261013606.
Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut, Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu, PPK telah mengadakan kegiatan ;
1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.
Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.
Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan, anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942
Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut, ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total sebesar Rp3.475.000.000
Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000
Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.
 |
| Foto dari kiri, Abudullah Abubakar (mantan Wkl Wali Kota dan Wali Kota 2014 - 2019), Nuruddin Hasan (Ketua DPRD) dan Wali KotaDr. H. Samsul Ashar (saat ini sebagai terdakwa) Foto pada Senin, 6 Pebruari 2018 (Dok. BK). |
Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa pemerintah :
1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun
2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.
4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan
5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :
1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;
2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 - Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48
Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)
1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun
2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.
4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan
5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :
1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;
2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 - Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48
Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :