“Sidang Perkara Korupsi TKD, Auditor Inspektorat Kab. Pasuruan menghitung kerugian keuang negara adalah rencana Pembangunan Lapak berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2015”
 |
| Khafidhotul laily |
“Dunia ini panggung sandiwara - Ceritanya mudah berubah - Kisah Mahabrata - Atau tragedi dari Yunani....” Inilah adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul “Panggung Sandiwara”
Mungkin seperti lirik lagu inilah yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang menyeret warga Desa Warungdowo sebagai Terdakwa yaitu Mch. Romli
Mengapa? Sebab ada “sandiwara” saksi yang dihadrikan oleh JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan ke hadapan Majelis Hakim di persidangan yang berlangsung pekan lalu (Selasa, 23 Agustus 2022) dalam kasus dugaan Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang menyeret warga Desa Warungdowo dengan Terdakwa yaitu Mch. Romli
Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html
Berita terkait: Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html
Ternyata nama Chori Sa’adah, pemilik lapak di Desa Warungdowo yang dipanggil JPU untuk masuk ke ruang sidang bukan nama yang sebenarnya melainkan Khafidhotul laily, anak Chori Sa’adah. Hal ini sebenarnya hendak di protes oleh Terdakwa Moch. Romli namun karena Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan, sehingga barulah hari ini (Selasa, 30 Agustus 2022) diketuai dan menyarankan kepada Penasehat Hukum untuk melaporkannya
“Kalau memang benar laporkan saja,” kata Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH sebelum persidangan ditutup pada Selasa, 30 Agustus 2022
Sementara istri Terdakwa pun merasa kecewa karena Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada sang suami untuk mengungkap identias diri saksi Khafidhotul laily yang dipanggil sebagai Chori Sa’adah. Hal itu disampaikan istri Terdakwa kepada Wartawan seusai persidangan, Selasa, 30 Agustus 2022
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Penasehat Hukum Tedakwa, yaitu Nizar Fikkri, SH., MH yang baru mengetahuinya hari ini (Selasa, 30 Agustus 2022).
“Saya tidak tahu hari ini kalau itu Khafidhotul laily karena saat dipanggil Chori Sa’adah. Makaya tadi Ketua Majelis Hakim menyarankan untuk membuat laporan,” ucap Fikkri
Sementara JPU saat diminta tanggapannya terkait saksi yang dihadirkannya adalah bernama Lely tetapi dipanggil Chori Sa’adah tidak mengetahuinya. Menurut JPU, bahwa nama saksi sesuai data yang sudah dicocokkan
“Saya tidak tahu. Kita cocokan sesuai dengan foto KTP,” jawab JPU.
Baca juga: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html
Baca juga: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi??? - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html
Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 30 Agustus 2022) adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan untuk Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Nizar Fikkri, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)
Pada persidangan kali ini JPU menghadirkan 3 orang saksi, yaitu 2 ahli dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan yakni Andrianto Setiawan dan Dimas dihadirkan secara langsung. Sedangkan satu saksi lagi adalah Ratna dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pasuruan melalui Zoom
Anehnya adalah cara penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu ‘metode baru tahun 2022 sejak lahirnya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999’ dengan menghitung rencana pembangunan lapak (belum terjadi) dikurangi lapak yang sudah terbangun (terjadi) dan hasilnya menjadi kerugian keuangan negara yang dibebankan terhadap Terdakwa (lihat bagan dibawah)
“Menghitung rencana lapak yang akan dibangun di pada lapangan GOR Desa Warungdowo sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015,” kata Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan ini
Sedangkan saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa tanah kas desa lapangan GOR Desa Warungdowo belum terdaftar di BPN Kabupaten Pasuruan. Namun saksi mengakui bahwa pada tahun 2021, BPN melaakukan pengukuran di atas pengajuan Sertifikat lewat program PTLS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kepala Desa, namun kemudian tidak berlanjut karena Kepala Desa berkirim surat ke BPN dengan alasan ada proses kajian data. Namun saksi tidak menjelaskan secara rinci tentang proses kajian data yang dimaksud saat dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum Terdakwa
Kasus inipun nyata tapi aneh. Nyatanya adalah, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, kasus perkara ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2021, dan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 berdasarkan hasil audit investigatif bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022 Tanggal 15 Juni 2022
Pada tahun 2013, Terdakwa Moch. Romli mebuka usaha bengkel di “tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage” yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan daftar Letter C Desa Warungdowo yang didaftarkan pada tahun 2002 dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7
Anehnya adalah, bahwa kerugian negara sebesar Rp1.233.969.000 bukan dalam bentuk duit yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ataupun Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan kepada Terdakwa Moch. Romli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan bukan pula karena Terdakwa tidak membayar pajak apalagi sewa atas penggunaan / pengelolaan tanah kas desa (TKD)
Andaikan benar bahwa usaha bengkel milik Terdakwa Moch. Romli berada di tanah milik negara, milik pemerintah ataupun Tanah Kas Desa milik Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, apakah Terdakwa Moch. Romli dapat dijerat dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
Padahal fakta yang terjadi adalah, ratusan atau mungkin ribuan bangunan milik masyarakat yang berdiri di tanah milik pemerintah/negara digusur, di bongkar oleh pemerintah karena dianggap liar alias tidak memiliki ijin. Mengapa tidak diseret seperti Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret Moch. Romli sebagai Terdakwa kasus Korupsi karena membuka usaha bengkel di tanah kas desa?
Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kades M. Muslik tidak mengeluarkan surat perjanjian sewa menyewa lahan TKD dengan Terdakwa? Tetapi justru megeluarkan Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013???
Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa M.Muslik tidak membuat surat tagihan iuran yang wajib dibayar oleh Terdakwa atas usaha bengkel milik Teerdakwa di Tanak Kas Desa tersebut?
Atau memang Moch. Romli tetap dianggap bersalah karena sudah membuka usaha di tanah kas desa dan tidak memberkan setoran harian, bulana bahkan tahunan kepada Desa Warungdowo sekalipun tidak ada dasar hukumnya sehingga wajib dipenjarakan???
Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa yang menjelaskan bahwaa TKD berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 tetapi tidak menjelaskan asal usul tanah tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014
Sebab Pasal 76 (1) berbunyi: Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
Sedangkan Tanah kas desa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi (Permendes PDTT) No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pengelolaannya termasuk dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul.
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 berbunyi: Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas; huruf d berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;
Pasal 2 Permendes PDTT No 1 Tahun 2015 berbunyi: Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: huruf e berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;
Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 berbunyi: aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa
Sedangkan pendaftaran hak pengelolaan diatur dalam Permen Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. PP No. 24 Tahun 1997. Prosedur pendaftaran hak pengelolaan yang diatur dalam Pasal 68 dan 75 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 24 dan 32 PP No. 24 Tahun 1997 adalah ; a. Permohonan pendaftaran hak pengelolaan,; b. Pengumpulan Data Fisik,; c. Pengumpulan Data Yuridis,; d. Pengumumane,; e. Penyelesaian Keberatan,; f. Penegasan Konversi,; g. Pengesahan data fisik dan data yuridis,; h. Pembukuan Hak,; i. Penerbitan Sertifikat. (Jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :