BERITAKORUPSI.CO –
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, menyeret Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sebanyak 150 orang periode IV yakni Otober – Desember 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp610.870.000
Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus Korupsi Suap tagkap tangan atau OTT KPK di Sidoarjo pada tanggal 25 - 26 Januari 2024, terkait Pemotongan dan Penerimaan Uang atau pajak intensif pegawai (ASN) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo
Kasus perkara dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan ini sedikit menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya adalah Pasal dalam surat dakwaan JPU yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan yang menyebutkan, bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan dana insentif pengawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sebanyak 151 orang periode ke- IV yakni Otober – Desember 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp610.870.000 sebagaiman dalam Pasal 12 e UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Huruf e berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Pertanyaannya adalah, apakah Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan melakukan sendiri pemotongan dana insentif pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sebanyak 151 orang periode ke- IV yaitu Oktober – Desember 2023 lalu? Atau ada pegawai lain yang turut serta?
Kalau JPU menyebutkan, bahwa Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan telah menerima uang yang dianggap Suap sebesar Rp610.870.000 (dari saksi Anik Kusniyah sebesar Rp190.000.000 dan dari saksi Agung Wara Laksana sebesar Rp420.870.000), mengapa saksi Anik Kusniyah dan dari saksi Agung Wara Laksana tidak dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa selaku pemberi Suap sebagaimana dalam Pasal 13 UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dan Mengapa JPU hanya menyeret 1 (satu) orang Tersangka untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara ini? Atau ada sesuatu yang tersembunyi dalamperkara ini yang membuat masyarakat bingung terutama Majelis Hakim yang mengadilinya?
Benarkah Terdakwa Akhmad Khasiani selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan “dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain”? lalu siapa? Jabatannya apa? Benarkah kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Dana Insentif Pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sudah diatur mulai dari persidangan, Tuntutan hingga Putusan?
Benarkah bahwa dana isentif yang seharusnya diterima 151 orang pegawai BPKPD Kabupaten Pasurun dilakukan pemotongan sebesar 30 persen sejak Januari hingga Desember 2023? Benarkah bahwa 10 persen dari dana insentif yang dipotong yang disimpan di Brangkas kantor BPKPD untuk diberikan sebaagai dana insentif termasuk untuk undian biaya Umroh, undian hadiha lainnya serta untuk pihak-pihak lain sesuai permintaan atau proposal yang masuk? Sedangkan yang 20 persen dikelola oleh salah seorang pejabat di BPKPD ?
Sebab salah seorang narasumber yang minta namanya dirahasikan kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa Terdakwa Akhmad Khasiani dan sudah diatur semua termasuk persidangan, tuntutan dan hukuman. Karena yang dilaporan oleh para pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan ke Kejaksaan bukan Terdakwa Akhmad Khasiani melainkan Agung Wara Laksana selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan
“Terdakwa Akhmad Khasiani ini kasihan, Cuma karena Dia sebagai Pimpinan jadi harus bertanggung jawab. Dia dikorbankan. Jadi persidangan ini sudah diatur mulai sidang online dan hukuman ringan,” kata Sumber kepada beritakorupsi.co yang minta namanya dirahasiakan, Senin, 24 Juni dan Jumat, 28 Juni 2024
“Bahwa potongan dana insentif yang seharusnya di terima pegawai itu adalah 30 persen. Jadi yang 10 persen itulah yang disimpan di Brangkas Dinas. Inilah yang akan dibagi-bagi termasuk untuk undian umroh, undian berhadiah, dan pihak-pihak lain sesuai proposal yang masuk. Jadi yang 20 persen lagi itu ada di Kabidnya. Jadi para saksi yang diperiksa di persidangan tidak akan jujur,” lanjut Sumber
Sementara JPU Kejari Kabupaten Pasuruan seusia persidangan pada Jumat, 28 Juni 2024 saat ditemui beritakorupsi.co tak banyak memberikan komentar saat ditanya terkait keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Bupati dan Sekda.
Bahkan saat disingung terkait bagi-bagi duit dari hasil pemotongan insentif, dimana Sekda lebih besar dari pada Bupati, termasuk peran Agung Wara Laksana selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, JPU juga tak banya berkomentar.
Namun JPU mengatakan, bahwa pihaknya menggunakan trik lain dan akan ada pengembangan. “Triknya berbeda. Tunggu aja, ada pengembangan. Pasti,” kata salah seorang JPU bersama JPU Reza.
Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidan Candra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 28 Juni 2024 adalah agenda mendengarkan keterangan 10 orang saksi selaku pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dihadirkan JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Darwanto, SH., MH dengan dibaantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Fiktor Panjaitan, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Lapas Bangil.
Dihadpan Majelis Hakim, para saksi ini mengatakan tidak tau siapa yang melakukan pemotongan dan berapa potongannya juga tidak tau. Persidangan pun tak begitu lama seperti sidaang-sidang lainnya mengingat saksi yang dihadirkan JPU adalah sebanyak 10 orang.
Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022 yang mana jabatan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati a quo menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (1)):
a Sekretariat ;
b Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P3);
c Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P4);
d Bidang asset;
e Bidang anggaran dan belanja;
f. Bidang akuntansi;
g UPT; dan
h Kelompok jabatan fungsional.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010) mengatur pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
Penjelasan umum peraturan pemerintah a quo menegaskan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi serta agar aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mendefinisikan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah a quo selanjutnya mengatur insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan dibayarkan kepada (vide Pasal 3 ayat (2)):
a Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
b Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
c Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
d Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
e Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
Insentif pemungutan pajak dan retribusi tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu dengan jangka waktu pembayaran insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5);
a di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
b Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
c di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
d di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.
Dengan demikian, BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan tugas dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di bidang keuangan dan pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga berhak atas pembayaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 di atas;
Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan alokasi jumlah anggaran insentif berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023 yang disetujui oleh sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dengan alokasi anggaran insentif sebesar Rp23.167.371.416 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) yang dibagi untuk 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni :
|
No |
Kode Rekening |
Uraian |
Jumlah |
|
1 |
5.1.1.03.01.0006 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan Pajak Hotel |
Rp. 439.060.384,00 |
|
2 |
5.1.1.03.01.0007 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan Pajak Restoran |
Rp1.299.334.587,00 |
|
3 |
5.1.1.03.01.0008 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan |
Rp. 582.631.434,00 |
|
4 |
5.1.1.03.01.0009 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame |
Rp. 111.867.539,00 |
|
5 |
5.1.1.03.01.0010 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) |
Rp. 5.453.560.052,00 |
|
6 |
5.1.1.03.01.0011 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir |
Rp. 33.343.854,00 |
|
7 |
5.1.1.03.01.0012 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah |
Rp. 1.533.878.873,00 |
|
8 |
5.1.1.03.01.0014 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) |
Rp. 767.918.548,00 |
|
9 |
5.1.1.03.01.0015 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) |
Rp. 3.399.528.599,00 |
|
10 |
5.1.1.03.01.0016 |
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
Rp. 3.259.614.253,00 |
|
TOTAL |
Rp.16.880.738.443,00 |
||
|
No |
Kode Rekening |
Uraian |
Jumlah |
|
1 |
5.1.1.05.10.0006 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel |
Rp22.784.631 |
|
2 |
5.1.1.05.10.0007 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran |
Rp67.453.277 |
|
3 |
5.1.1.05.10.0008 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan |
Rp29.855.199 |
|
4 |
5.1.1.05.10.0009 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame |
Rp4.687.215 |
|
5 |
5.1.1.05.10.0010 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) |
Rp284.207.892,00 |
|
6 |
5.1.1.05.10.0011 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir |
Rp1.727.450,00 |
|
7 |
5.1.1.05.10.0012 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah |
Rp79.654.002,00 |
|
8 |
5.1.1.05.10.0014 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) |
Rp39.691.769,00 |
|
9 |
5.1.1.05.10.0015 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) |
Rp180.042.192 |
|
10 |
5.1.1.05.10.0016 |
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
Rp167.717.676 |
|
TOTAL |
Rp.877.821.303 |
||
|
No |
Kode Rekening |
Uraian |
Jumlah |
|
1 |
5.1.2.02.13.0006 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel |
Rp135.969.065 |
|
2 |
5.1.2.02.13.0007 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran |
Rp402.378.407 |
|
3 |
5.1.2.02.13.0008 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan |
Rp179.676.887 |
|
4 |
5.1.2.02.13.0009 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame |
Rp34.530.062 |
|
5 |
5.1.2.02.13.0010 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) |
Rp1.687.667.566 |
|
6 |
5.1.2.02.13.0011 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir |
Rp. 10.322.950 |
|
7 |
5.1.2.02.13.0012 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah |
Rp474.677.696 |
|
8 |
5.1.2.02.13.0014 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) |
Rp237.666.598 |
|
9 |
5.1.2.02.13.0015 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) |
Rp1.237.232.178 |
|
10 |
5.1.2.02.13.0016 |
Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
Rp1.008.689.983 |
|
TOTAL |
Rp.5.408.811.665 |
||
Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran yakni setiap 3 (Tiga) bulan sekali / Per Triwulan yang terdiri dari Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) dengan jumlah uang yang dicairkan per triwulan disesuaikan dengan penerimaan / pendapatan pajak per triwulannya.
Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
Kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :
1. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);
4. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.
Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan.
Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.,
Lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan insentif diserahkan kepada saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si.
Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;
Bahwa dalam rangka proses permohonan pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Triwulan Ke-IV (Oktober – Desember Tahun 2023), pada tanggal 22 Desember 2023, bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (Bidang P3) membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA Smart Report) dalam Aplikasi SIMPADU yang pada pokoknya bahwa uang penerimaan / pendapatan pajak yang terbayarkan dan telah masuk ke Rekening Penampungan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar Rp497.192.377.294 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang merupakan penerimaan / pendapatan daerah dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :
|
No. |
Jenis Pajak |
Realisasi Penerimaan / Pendapatan Pajak |
|
1. |
Pajak Hotel |
Rp. 12.256.395.434,00 |
|
2. |
Pajak Restoran |
Rp. 36.565.990.664,00 |
|
3. |
Pajak Hiburan |
Rp. 16.062.983.278,00 |
|
4. |
Pajak Reklame |
Rp. 3.334.464.686,00 |
|
5. |
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) |
Rp.150.330.699.821,00 |
|
6. |
Pajak Parkir |
Rp. 931.636.692,00 |
|
7. |
Pajak Air Tanah |
Rp. 42.549.788.037,00 |
|
8. |
MBLB |
Rp. 22.421.376.572,00 |
|
9. |
PBB |
Rp. 99.555.616.052,00 |
|
10. |
BPHTB |
Rp.113.183.426.055,00 |
|
TOTAL |
Rp.497.192.377.294,00 |
|
Berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023.
Selanjutnya saksi AGUNG BROTOSETYONO melakukan perhitungan dan memformulasikan rekapitulasi perhitungan dana insentif Triwulan Ke-IV pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yakni Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5% (Lima Persen),
Kemudian hasil perhitungan 5% dari Target / Rencana Penerimaan Pajak tersebut dikurangi dengan Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban,
Sehingga hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah / besaran nilai insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang mana rincian perhitungannya diuraikan sebagai berikut :
|
No. |
Jenis Pajak |
Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023 |
Insentif Tahun Anggaran 2023 (5%) dari Target) |
Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III |
Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV |
|
a |
B |
c |
D |
E |
f = (d-e) |
|
1. |
Hotel |
Rp.11.480.267.480 |
Rp.574.013.374 |
Rp.447.305.600 |
Rp.126.707.774 |
|
2. |
Restoran |
Rp.35.453.351.381 |
Rp.1.772.667.569 |
Rp.1.323.319.500 |
Rp.449.348.069 |
|
3. |
Hiburan |
Rp.15.438.152.568 |
Rp.771.907.628 |
Rp.653.573.155 |
Rp.118.334.473 |
|
4. |
Reklame |
Rp.3.051.873.679 |
Rp.152.593.683 |
Rp.129.999.999 |
Rp.22.593.684 |
|
5. |
Penerangan Jalan (PPJ) |
Rp.148.127.490.250 |
Rp.7.406.374.512 |
Rp.5.533.631.249 |
Rp.1.872.743.263 |
|
6. |
Parkir |
Rp.909.810.340 |
Rp.45.490.517 |
Rp.34.400.000 |
Rp.11.090.517 |
|
7. |
Air Tanah |
Rp.41.845.452.619 |
Rp.2.092.272.630 |
Rp.1.556.219.542 |
Rp.536.053.088 |
|
8. |
MBLB |
Rp.21.953.200.660 |
Rp.1.097.660.033 |
Rp.803.250.000 |
Rp.294.410.033 |
|
9. |
PBB |
Rp.95.667.104.673 |
Rp.4.783.355.233 |
Rp.4.127.749.999 |
Rp.655.605.234 |
|
10. |
BPHTB |
Rp.101.251.074.127 |
Rp.5.062.553.706 |
Rp.3.512.425.500 |
Rp.1.550.128.206 |
|
TOTAL |
Rp.475.177.777.777 |
Rp.23.758.888.888 |
Rp.18.121.874.547 |
Rp.5.637.014.341 |
|
Berdasarkan formula perhitungan yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO tersebut, besaran nilai Insentif untuk Triwulan Ke IV Tahun 2023 yang dapat diberikan kepada seluruh penerima insentif yaitu sebesar Rp5.637.014.341 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
Setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp5.637.014.341, nilai tersebut dibagi lagi yakni ;
1. untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341)
2. untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341)
3. untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341)
4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB
Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :
|
No. |
Jenis Pajak |
Nilai Insentif Triwulan Ke IV |
Untuk Bupati (3,5% dari Nilai Insentif) |
Untuk Sekda (4,5% dari Nilai Insentif) |
Untuk BPKPD (88,5% dari Nilai Insentif) |
Untuk Desa dan Kecamatan (5% dari nilai insentif PBB) |
|
1. |
Hotel |
Rp.126.707.774 |
Rp.3.975.902 |
Rp.4.255.192 |
Rp.112.136.380 |
|
|
2. |
Restoran |
Rp.449.348.069 |
Rp.14.099.875 |
Rp.15.090.330 |
Rp.397.673.041 |
|
|
3. |
Hiburan |
Rp.118.334.473 |
Rp.3.713.160 |
Rp.3.973.993 |
Rp.104.726.009 |
|
|
4. |
Reklame |
Rp.22.593.684 |
Rp.708.956 |
Rp.758.757 |
Rp.19.995.410 |
|
|
5. |
Penerangan Jalan (PPJ) |
Rp.1.872.743.263 |
Rp.58.763.903 |
Rp.62.891.810 |
Rp.1.657.377.787 |
|
|
6. |
Parkir |
Rp.11.090.517 |
Rp.348.004 |
Rp.372.450. |
Rp.9.815.108 |
|
|
7. |
Air Tanah |
Rp.536.053.088 |
Rp.16.820.550 |
Rp.18.002.120 |
Rp.474.406.983 |
|
|
8. |
Mineral Bukan Logam dan Batuan |
Rp.294.410.033 |
Rp.9.238.150 |
Rp.9.887.089 |
Rp.260.552.879 |
|
|
9. |
Bumi dan Bangunan |
Rp.655.605.234 |
Rp.20.571.919 |
Rp.22.017.006 |
Rp.547.430.370 |
Rp.32.780.262 |
|
10. |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
Rp.1.550.128.206 |
Rp.48.640.721 |
Rp.52.057.519 |
Rp.1.371.863.463 |
|
|
TOTAL |
Rp.5.637.014.341 |
Rp.176.881.140 |
Rp.189.306.266 |
Rp.4.955.977.430 |
Rp.32.780.262 |
|
|
1. |
untuk Bupati sebesar |
Rp176.881.140 |
|
2. |
untuk Sekda sebesar |
Rp189.306.266 |
|
3. |
untuk BPKPD sebesar |
Rp4.955.977.430 |
|
4. |
untuk Kecamatan dan Desa sebesar |
Rp32.780.262 + |
|
|
|
Rp5.354.945.098 |
|
5. |
sisa |
Rp282.069.243 |
Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah insentif untuk setiap penerima insentif pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan jabatannya dari nilai insentif sebesar Rp4.955.977.430 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) belum termasuk potongan pajak dan biaya Jaminan Kesehatan BPJS yang akan dibayarkan untuk 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL).
Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan,
Lalu saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
Bahwa selain itu, pada tanggal 18 Desember 2023, terdapat aspirasi yang disampaikan oleh para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024,
Selanjutnya saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT Wilayah II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4 mengadakan rapat untuk merealisasikan aspirasi dan keinginan dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:
|
1. |
Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepetingan pegawai di pendapatan sendiri. |
|
2. |
Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 ( sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut : a. 5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tertua 5 ( lima) pegawai x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat). 5 x 45juta = 225juta b. 5 (lima) Umroh untuk diundi 5 ( lima) pemenang undian x (@37juta biaya umro) x (®️8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat). 5 x 45juta = 225juta |
|
3. |
Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut : a. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10t.= 30jt rupiah c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiah NB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit. |
|
4. |
Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian |
|
5. |
Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya. |
|
6. |
Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi. |
|
7. |
Apabila ada kelebihan / sisa adari partsipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri sepert THR bagi semuan-maan bersama dan selametan seluruh pegawai, parcel dan THR bagi sema pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang. |
|
8. |
Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan kepentingan pegawai pendapatan. |
|
9. |
Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keiran, kesenjangan maupun fitnah. |
Dalam rapat tersebut saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan Bersama tersebut;
Bahwa selanjutnya setelah mendapakan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan pemotongan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima.
Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian insentif yang diterima sebagai berikut:
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
|
1 |
Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si |
177.389.000 |
|
2 |
YUSWIANTO ,SE, MM |
80.428.900 |
|
3 |
AIDA ARINI ,SE, MM |
77.817.300 |
|
4 |
DIAN PRASETYO ,SE, MM |
77.217.300 |
|
5 |
NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM |
94.529.800 |
|
6 |
AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP |
108.921.600 |
|
7 |
YETI WAHYUNI ,SE |
34.297.600 |
|
8 |
YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos |
34.291.600 |
|
9 |
FATHUL JANAH ,SE |
23.380.500 |
|
10 |
ASTRID IFSTAMIA ,A.Md |
22.580.500 |
|
11 |
ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M |
22.580.500 |
|
12 |
ANI KUSNIYAH |
23.580.500 |
|
13 |
KHOIRON |
21.583.100 |
|
14 |
TIEN TISNAWATI |
21.583.100 |
|
15 |
SUBEKHAN |
18.297.000 |
|
16 |
MUHAMMAD LAJIM |
18.297.000 |
|
17 |
SITHA NATASYA FEBRYANA |
20.454.600 |
|
18 |
ANGGI SETYOWATI |
18.297.000 |
|
19 |
SRI MULYANI ,SE,MM |
36.139.400 |
|
20 |
INDAH YUNIAR ,SE |
34.802.200 |
|
21 |
JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M |
34.812.000 |
|
22 |
AGUNG NUGROHO |
24.786.300 |
|
23 |
CHOIRIYAH ,S.E. |
24.786.300 |
|
24 |
WINAR SEKAR ARUM ,S.E. |
23.840.000 |
|
25 |
YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E. |
23.840.000 |
|
26 |
RUSDIONO |
23.840.000 |
|
27 |
MUJITO |
23.840.000 |
|
28 |
HERI ISWAHYUDI |
23.840.000 |
|
29 |
RUFIANTI |
23.840.000 |
|
30 |
PUJI ASTUTI |
23.840.000 |
|
31 |
ARSONO WIDHAGDO |
21.163.700 |
|
32 |
SUMADI |
22.580.500 |
|
33 |
MELYNIA WAHYU FITRIANI |
18.297.000 |
|
34 |
ELITA RATRI RUKMINI |
18.297.000 |
|
35 |
AFAF MUTIA ZAHWA |
18.297.000 |
|
36 |
AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE |
34.198.300 |
|
37 |
MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M |
34.198.300 |
|
38 |
NIYA PUSPASARI ,SE |
21.702.200 |
|
39 |
RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak |
23.386.000 |
|
40 |
NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E |
21.702.200 |
|
41 |
YUANITA ,S.E. |
21.702.200 |
|
42 |
SUKARJI ,SH |
33.127.300 |
|
43 |
PRAPTI ANDRIANI ,SE |
33.292.800 |
|
44 |
ELISA CAROLINA ,S.E |
21.055.400 |
|
45 |
MUKHAMMAD SLAMET |
16.922.800 |
|
46 |
BAWON UTOMO |
16.922.800 |
|
47 |
BUDI SATRIAWAN |
16.922.800 |
|
48 |
IIS MAULIDAH |
16.922.800 |
|
49 |
DESINA RAHMADIANTI |
16.922.800 |
|
50 |
FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS |
16.922.800 |
|
51 |
TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN |
16.922.800 |
|
52 |
MUHAMMAD KHORIRI ,SE |
84.302.400 |
|
53 |
RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.Md |
55.556.000 |
|
54 |
LITA TRI ASTUTY |
50.028.600 |
|
55 |
FAHMI IZZUL IBRORRI |
46.278.600 |
|
56 |
SANCA DWI ANGGORO ,S.Kom. |
75.255.700 |
|
57 |
YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H |
58.556.000 |
|
58 |
ARI RAHMAWATI ,S.M |
58.556.000 |
|
59 |
MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA |
46.278.600 |
|
60 |
SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN |
46.278.600 |
|
61 |
SULICHA AMININGSIH |
59.849.800 |
|
62 |
RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI |
46.278.600 |
|
63 |
MULYONO ,SE |
83.651.700 |
|
64 |
ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE |
53.365.400 |
|
65 |
LELLY TRI WULANDARI |
52.669.800 |
|
66 |
ALIFAN BAYU MANDAGGORO |
46.278.600 |
|
67 |
SAMIADI ,S.Sos. |
84.262.700 |
|
68 |
TAMYIS ,SE |
62.093.200 |
|
69 |
MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E |
62.092.600 |
|
70 |
AINI FITRIA NINGTYAS ,SE. |
62.093.200 |
|
71 |
TEGUH WINARNO |
62.093.200 |
|
72 |
SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN |
46.278.600 |
|
73 |
DINALD WAFIQ ILMAWAN |
46.278.600 |
|
74 |
NURUL HIDAYATI ,SE, MM |
84.298.500 |
|
75 |
SITI JAMILAH ,SM |
59.485.700 |
|
76 |
FARHAN DWI HILMY |
46.278.600 |
|
77 |
HERMIN IDAYATI ,SE., M.M |
80.731.400 |
|
78 |
LULIS RATNAWATI YUDI, SE |
25.891.600 |
|
79 |
DWI RAHAYU ,A.Md |
55.891.600 |
|
80 |
SURYANI |
54.658.100 |
|
81 |
AGUNG BROTOSETYONO ,SH |
75.360.700 |
|
82 |
BADRIJAH ISNAINI |
57.626.200 |
|
83 |
ABDUL KADIR |
57.738.400 |
|
84 |
MOCH. ANSORI |
53.265.900 |
|
85 |
YONI DEWI ARIPUTRANTI |
53.347.200 |
|
86 |
ARIS GUNADI |
13.096.375 |
|
87 |
BUDI SUSANTO |
13.096.375 |
|
88 |
KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M. |
13.096.375 |
|
89 |
KISMIATININGSIH, S.M. |
14.086.429 |
|
90 |
RENNY ENDAHWATI, SE |
14.086.429 |
|
91 |
ACH. YUMARIS IRVANY |
13.096.375 |
|
92 |
CICILIA ANGGRAENI, S.M. |
35.529.981 |
|
93 |
NUNIK SULISTYOWATI, A. Md |
36.972.062 |
|
94 |
SEGER SANTOSA |
36.346.205 |
|
95 |
MOCHAMMAD USOLLI |
36.383.277 |
|
96 |
AINUR ROFIQ |
36.383.277 |
|
97 |
MOH. MA'ARIF |
36.383.277 |
|
98 |
MOCH. CHOIRUL ROCHMAN |
36.383.277 |
|
99 |
WANTO, ST |
34.456.920 |
|
100 |
MOHAMAD ARIFIN |
34.456.920 |
|
101 |
MUJIONO, S.M. |
34.456.920 |
|
102 |
MATRAIS, SE |
34.456.920 |
|
103 |
HARTONO |
34.456.920 |
|
104 |
KUNTI SULFIA RANI, A.Md |
9.194.285 |
|
105 |
DWI SATYA YUDANTO |
10.544.385 |
|
106 |
ITOK INDRIAN |
14.037.585 |
|
107 |
FAIZ HASBULLAH, S.AB |
9.594.285 |
|
108 |
FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, S.M |
9.594.285 |
|
109 |
BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH |
9.044.005 |
|
110 |
KHOIRUNISA |
4.522.003 |
|
111 |
NATASYA TANZILA AKSARI |
9.044.005 |
|
112 |
INOE RAHMAD WINUJU |
9.044.005 |
|
113 |
DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI |
3.014.668 |
|
114 |
NENY HARIYATI |
19.437.698 |
|
115 |
ANIK KHUSNIYAH HALIM |
19.437.698 |
|
116 |
LIDYA RAMADHANI |
12.628.490 |
|
117 |
DADANG PURNOMO |
19.437.698 |
|
118 |
RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA |
19.437.698 |
|
119 |
SEPTANIA KUSUMA WARDANI |
19.437.698 |
|
120 |
EKO WAHYU HARDANA |
21.464.795 |
|
121 |
KARTIKA NOVIYANTI |
19.437.698 |
|
122 |
PRIMA UTAMI REZKY, SE |
19.437.698 |
|
123 |
DEDY KRISNA YANUAR, S.Kom |
19.437.698 |
|
124 |
HARIS ESKARIANSYAH |
19.437.698 |
|
125 |
ACHMAD CHOLIDIN,SE |
19.437.698 |
|
126 |
FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak. |
19.437.698 |
|
127 |
NADYA RAMDHANI, SE |
20.941.496 |
|
128 |
IID WULAN FITROH,S.A.B |
22.892.779 |
|
129 |
DWI ARIANTO |
21.110.693 |
|
130 |
WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak |
22.892.779 |
|
131 |
SLAMET |
24.055.868 |
|
132 |
MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd |
21.110.693 |
|
133 |
JAKARIA |
19.437.698 |
|
134 |
RIZANATUL FUAD |
19.437.698 |
|
135 |
ROMAWI |
19.437.698 |
|
136 |
TOMMY ARDHIANSA |
19.437.698 |
|
137 |
HENDRIK NUR CAHYONO |
19.437.698 |
|
138 |
M. FIRMANSYAH |
19.437.698 |
|
139 |
ACHMAD BILLY PRATAMA |
19.437.698 |
|
140 |
M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO |
6.485.947 |
|
141 |
CATUR WAHYU BUDI SANTOSO |
14.118.624 |
|
142 |
GUNAWAN ANDIK SADANA |
14.118.076 |
|
143 |
MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM |
15.758.742 |
|
144 |
JUNAIDI |
15.758.742 |
|
145 |
HENDRO SUBEKTI AGUNG |
14.560.311 |
|
146 |
IKSAN NUDDIN |
14.560.311 |
|
147 |
M. SOLIKIN |
5.894.390 |
|
148 |
ANGGRAENY SUSILOWATI |
5.894.390 |
|
149 |
Ir. ALAMSYAH SUPRIYADI ,M.Si |
53.127.800 |
|
150 |
NOVITA PRIHARTINI ,S.E. |
7.217.400 |
|
151 |
RUDI PRIYANTO, SE |
4.505.715 |
|
JUMLAH KESELURUHAN |
4.955.977.430 |
|
Setelah saksi AGUNG WARA LAKSANA memperoleh Surat Keputusan tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian memerintahkan saksi AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023. Dan atas perintah tersebut, pada hari yang sama yakni pada tanggal 22 Desember 2023, saksi AINI FITRIA NINGTYAS membuat Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 perihal permohonan merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Nota Dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) dan ditujukan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
Bahwa isi dari Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) melaporkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tentang tersedianya anggaran Insentif Triwulan Ke-IV yang akan dilakukan penyerapan atau dimohonkan untuk direalisasikan sejumlah Rp5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
|
1. |
Dari Kode Rekening 5.1.1.03.01 Untuk Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.3.928.350.519,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) |
|
2. |
Dari Kode Rekening 5.1.1.05.10 Untuk Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.176.881.140,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) |
|
3. |
Dari Kode Rekening 5.1.2.02.13 Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.1.249.713.439,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah); |
Bahwa setelah nota dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA, nota dinas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si yang kemudian Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si memberikan catatan disposisi dengan perintah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, selanjutnya nota dinas tersebut dikembalikan lagi kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA. Kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AINI FITRIAH menyerahkan Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, lembar disposisi tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;
Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan menyerahkan nota dinas yang telah didisposisi oleh Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi YETI WAHYUNI selaku kasubag keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku BPKPD Kabupaten Pasuruan tertanggal 22 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :
|
1. |
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). |
|
2. |
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) |
|
3. |
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) |
Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada saksi JENI RETNO selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana insentif Triwulan IV Tahun 2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi YUSWIANTO selaku Kepala Bidang Anggaran dan Belanja sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai sebagai berikut :
|
1. |
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15963/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). |
|
2. |
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15964/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). |
|
3. |
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15965/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). |
Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di atas, total anggaran yang diajukan untuk pencairan dana insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp5.354.945.098 (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
Bahwa setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, saksi HERI ISWAHYUDI selaku staf bendahara umum daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan atas perintah saksi JENI RETNO selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyerahkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada sdri. SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan dengan total anggaran sejumlah Rp5.354.945.098 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
Selanjutnya sdri. SALSABILA WARDANI melakukan pemindahbukuan anggaran dari rekening RKUD dengan nomor rekening 0231008766 ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 (berdasarkan mutasi rekening nomor: 0231003347 atas nama BPKPD tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah).
Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan cek tunai dengan nomor EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada saksi DEVI EKA MAYASARI selaku Pemimpin Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan pada Bank Jatim Cabang Pasuruan lalu diproses sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan. Selanjutnya saksi DEVI EKA MAYASARI menyerahkan cek tunai tersebut kepada sdri. SALSABILA WARDANI untuk dilakukan transaksi penarikan cek melalui sistem bank jatim (core banking sistem bank jatim / ESTIM) sesuai dokumen cek tunai tersebut yang di-approve oleh saksi DEVI EKA MAYASARI
Lalu sdri. SALSABILA WARDANI mencairkan anggaran sejumlah Rp5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp5.354.945.100 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI,
Kemudian anggaran tersebut diserahkan secara tunai oleh saksi DEVI EKA MAYASARI kepada saksi ANI KUSNIYAH di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
Bahwa setelah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyerahkan dana insentif Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp5.354.945.100 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) kepada saksi ANI KUSNIYAH, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA yang kemudian diteruskan kepada saksi AINI FITRIAH untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023,
Pada tanggal 27 Desember 2023 saksi AINI FITRIAH menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO kepada saksi ANI KUSNIYAH. Setelah itu, saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
Bahwa setelah saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, dari anggaran sejumlah Rp5.354.945.100 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) tersebut, saksi ANI KUSNIYAH kemudian membagi anggaran tersebut,
pertama untuk pembayaran Pph 21 sejumlah Rp257.731.304 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.257.731.500 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan iuran BPJS sebesar 1% tersebut sejumlah Rp.22.668.917 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp22.670.000 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Pembayaran pajak Pph 21 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023, sedangkan pembayaran iuran BPJS sebesar 1% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan bukti setoran bank jatim tanggal 28 Desember 2023.
Kedua, saksi ANI KUSNIYAH membagi anggaran sejumlah Rp5.074.544.000 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp.2.861.714.057 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp2.861.714.000 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
Lalu saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi DINALD, saksi KHASAN SOLEH, dan saksi TEGUH WINARNO untuk dibagikan kepada para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II.
Ketiga, sisa dari anggaran sejumlah Rp5.074.544.000 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dikurangi insentif untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp2.861.714.000 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.212.830.000 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
Keempat, dari anggaran sejumlah Rp2.212.830.000 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tersebut, saksi ANI KUSNIYAH yang dibantu stafnya yakni saksi KHOIRON mengambilkan insentif untuk sdr. ANDRIYANTO selaku Pj. Bupati Pasuruan dan sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan yang awalnya masing-masing sejumlah Rp150.263.409 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratu sembilan rupiah) untuk Pj. Bupati dan sejumlah Rp160.821.157 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu serratus lima puluh tujuh rupiah) untuk sekretaris daerah,
Lalu Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH agar melakukan pembulatan untuk insentif Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah Rp151.000.000 (serratus lima puluh satu juta rupiah) untuk Pj. Bupati Pasuruan dan sejumlah Rp161.000.000 (serratus enam puluh satu juta rupiah) untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
Sehingga saksi ANI KUSNIYAH menambahkan bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan sejumlah Rp736.591 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan sejumlah Rp178.843 (seratus tujuh puluh delapan delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Sehingga total sejumlah Rp915.434 (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
Selanjutnya, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan insentif secara tunai dengan dibungkus sebuah tas warna coklat bagian Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si pada tanggal 27 Desember 2023 di lobby Lt. 3 Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan.Kelima, dari uang sejumlah Rp2.212.830.000 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dikurangi bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah Rp151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan Rp161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sisanya adalah Rp1.900.830.000 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan anggaran insentif untuk para penerima insentif pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset;
Bahwa uang sejumlah total Rp1.900.830.000 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset, atas perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si Atau atas kebijakan dari Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, uang tersebut dilakukan pemotongan sehingga uang insentif Triwulan Ke-IV yang dibayarkan kepada pegawai atau uang yang diterima oleh para pegawai tidak utuh atau tidak sesuai dengan nilai insentif yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut :
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF SEKRETARIAT |
|||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si |
150.667.172 |
Rp.150.667.000 |
|
2 |
YETI WAHYUNI ,SE |
29.137.613 |
Rp.29.138.000 |
|
3 |
YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos |
29.118.184 |
Rp.29.118.000 |
|
4 |
FATHUL JANAH ,SE |
19.790.163 |
Rp.19.790.000 |
|
5 |
ASTRID IFSTAMIA ,A.Md |
19.103.104 |
Rp.19.103.000 |
|
6 |
ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M |
19.103.104 |
Rp.19.103.000 |
|
7 |
ANI KUSNIYAH |
22.165.669 |
Rp.22.164.000 |
|
8 |
KHOIRON |
18.259.302 |
Rp.18.259.000 |
|
9 |
TIEN TISNAWATI |
18.259.302 |
Rp.18.259.000 |
|
10 |
SUBEKHAN |
16.302.627 |
Rp.16.303.000 |
|
11 |
MUHAMMAD LAJIM |
16.302.627 |
Rp.16.303.000 |
|
12 |
SITHA NATASYA FEBRYANA |
18.225.049 |
Rp.18.225.000 |
|
13 |
ANGGI SETYOWATI |
16.302.627 |
Rp.16.303.000 |
|
14 |
ARIS GUNADI |
11.708.427 |
Rp.11.708.000 |
|
15 |
BUDI SUSANTO |
11.708.427 |
Rp.11.708.000 |
|
16 |
KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M. |
11.708.427 |
Rp.11.708.000 |
|
17 |
KUNTI SULFIA RANI, A.Md |
8.274.857 |
Rp.8.275.000 |
|
18 |
M. SOLIKIN |
5.304.951 |
Rp.5.305.000 |
|
19 |
ANGGRAENY SUSILOWATI |
5.304.951 |
Rp.5.305.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
446.746.581 |
Rp.446.744.000 |
|
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG AKUNTANSI |
||||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEBULATAN |
|
|
1 |
AIDA ARINI ,SE, MM |
59.360.467 |
Rp.59.360.000 |
|
|
2 |
AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE |
29.031.190 |
Rp.29.031.000 |
|
|
3 |
MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M |
29.030.845 |
Rp.29.031.000 |
|
|
4 |
NIYA PUSPASARI ,SE |
18.360.060 |
Rp.18.360.000 |
|
|
5 |
RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak |
19.791.240 |
Rp.19.791.000 |
|
|
6 |
NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E |
18.360.060 |
Rp.18.360.000 |
|
|
7 |
YUANITA ,S.E. |
18.360.060 |
Rp.18.360.000 |
|
|
8 |
FAIZ HASBULLAH, S.AB |
8.634.857 |
Rp.8.635.000 |
|
|
9 |
FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, S.M |
8.634.857 |
Rp.8.635.000 |
|
|
JUMLAH TOTAL |
209.563.636 |
Rp.209.563.000 |
||
|
|
|
|
||
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ANGGARAN |
||||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
|
1 |
YUSWIANTO ,SE, MM |
61.342.648 |
Rp.61.343.000
|
|
|
2 |
SRI MULYANI ,SE,MM |
30.717.909 |
Rp.30.718.000
|
|
|
3 |
INDAH YUNIAR ,SE |
29.574.603 |
Rp.29.575.000
|
|
|
4 |
JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M |
29.575.274 |
Rp.29.575.000
|
|
|
5 |
AGUNG NUGROHO |
20.987.300 |
Rp.20.987.000
|
|
|
6 |
CHOIRIYAH ,S.E. |
20.970.924 |
Rp.20.970.000
|
|
|
7 |
WINAR SEKAR ARUM ,S.E. |
20.168.639 |
Rp.20.169.000
|
|
|
8 |
YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E. |
20.168.639 |
Rp.20.169.000
|
|
|
9 |
RUSDIONO |
20.168.639 |
Rp.20.169.000
|
|
|
10 |
MUJITO |
20.168.639 |
Rp.20.169.000
|
|
|
11 |
HERI ISWAHYUDI |
20.175.862 |
Rp.20.176.000
|
|
|
12 |
RUFIANTI |
20.168.639 |
Rp.20.169.000
|
|
|
13 |
PUJI ASTUTI |
20.168.639 |
Rp.20.169.000
|
|
|
14 |
ARSONO WIDHAGDO |
17.904.489 |
Rp.17.904.000
|
|
|
15 |
SUMADI |
19.107.381 |
Rp.19.107.000
|
|
|
16 |
MELYNIA WAHYU FITRIANI |
16.302.627 |
Rp.16.303.000
|
|
|
17 |
ELITA RATRI RUKMINI |
16.302.627 |
Rp.16.303.000
|
|
|
18 |
AFAF MUTIA ZAHWA |
16.302.627 |
Rp.16.303.000
|
|
|
19 |
KISMIATININGSIH, S.M. |
12.590.565 |
Rp.12.591.000
|
|
|
20 |
RENNY ENDAHWATI, SE |
12.589.215 |
Rp.12.589.000
|
|
|
21 |
ACH. YUMARIS IRVANY |
11.708.427 |
Rp.11.708.000
|
|
|
22 |
DWI SATYA YUDANTO |
9.489.947 |
Rp.9.490.000
|
|
|
23 |
ITOK INDRIAN |
12.633.827 |
Rp.12.634.000
|
|
|
JUMLAH TOTAL |
479.288.085 |
Rp.479.290.000
|
||
|
|
||||
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ASET |
||||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
|
1 |
DIAN PRASETYO ,SE, MM |
58.905.490 |
Rp.58.905.000
|
|
|
2 |
SUKARJI ,SH |
28.132.706 |
Rp.28.133.000
|
|
|
3 |
PRAPTI ANDRIANI ,SE |
28.236.527 |
Rp.28.237.000
|
|
|
4 |
ELISA CAROLINA ,S.E |
17.812.868 |
Rp.17.813.000
|
|
|
5 |
MUKHAMMAD SLAMET |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
6 |
BAWON UTOMO |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
7 |
BUDI SATRIAWAN |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
8 |
IIS MAULIDAH |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
9 |
DESINA RAHMADIANTI |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
10 |
FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
11 |
TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN |
15.078.216 |
Rp.15.078.000
|
|
|
12 |
BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH |
8.139.605 |
Rp.8.140.000
|
|
|
13 |
KHOIRUNISA |
4.069.803 |
Rp.4.070.000
|
|
|
14 |
NATASYA TANZILA AKSARI |
8.139.605 |
Rp.8.140.000
|
|
|
15 |
INOE RAHMAD WINUJU |
8.139.605 |
Rp.8.140.000
|
|
|
16 |
DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI |
2.713.201 |
Rp.2.713.000
|
|
|
JUMLAH TOTAL |
269.836.917 |
Rp.269.837.000
|
||
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF PENSIUNAN |
|||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
Ir. ALAMSYAH SUPRIADI |
45.059.396 |
Rp.45.059.000 |
|
2 |
NOVITA PRIHARTINI |
6.787.014 |
Rp.6.787.000 |
|
3 |
RUDI PRIYANTO |
4.474.809 |
Rp.4.475.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
56.321.219 |
Rp.56.321.000 |
|
|
|
|
|
|
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF OB |
|||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
M. SOLIKIN |
500.000 |
Rp.500.000 |
|
2 |
SUSILOWATI |
500.000 |
Rp.500.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
1.000.000 |
Rp.1.000.000 |
|
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:
Bidang Sekretariat : Rp446.744.000
Bidang Akuntansi : Rp209.563.000
Bidang Anggaran : Rp479.290.000
Bidang Aset : Rp269.837.000
Pensiunan : Rp56.321.000
OB : Rp1.000.000
Jumlah : Rp1.462.755.000
Sehingga terdapat uang hasil pemotongan pembayaran yang disimpan di brankas oleh saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah Rp438.075.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si memerintahkan kepada SAKSI ANI KUSNIYAH agar SAKSI ANI KUSNIYAH segera menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, dan atas permintaan tersebut, saksi ANI KUSNIYAH melaksanakan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, yang mana uang tunai sejumlah Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukan ke dalam tas warna coklat dan diserahkan di ruang kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si,
Sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) diserahkan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, yaitu Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0232239123 pada tanggal 28 Desember 2023;
Setelah uang senilai Rp190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, maka uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang tersisa di brankas bendahara sejumlah Rp248.075.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh lima ribu Rupiah);
Setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, menerima uang sejumlah Rp190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), uang tersebut Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, gunakan secara bertahap untuk kepentingan pribadi dan tidak dibuatkan pertanggungjawaban penggunaannya;
Bahwa sementara itu, uang sejumlah Rp2.861.714.057 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp2.861.714.000 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL), pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II, atas perintah atau kebijakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dilakukan pemotongan pembayaran,
Sehingga saksi AINI FITRIA NINGTYAS hanya membayarkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian sebagai berikut :
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P3 |
|||
|
NO |
NAMA PENERIMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM |
72.123.098 |
72.123.000 |
|
2 |
MUHAMMAD KHORIRI ,SE |
58.560.860 |
58.560.000 |
|
3 |
RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.MD |
34.061.023 |
34.061.000 |
|
4 |
LITA TRI ASTUTY |
31.041.351 |
31.041.000 |
|
5 |
FAHMI IZZUL IBRORRI |
31.041.351 |
31.041.000 |
|
6 |
SANCA DWI ANGGORO ,S.KOM. |
58.551.464 |
58.551.000 |
|
7 |
YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H |
34.060.917 |
34.061.000 |
|
8 |
ARI RAHMAWATI ,S.M |
34.061.077 |
34.061.000 |
|
9 |
MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA |
32.541.351 |
32.541.000 |
|
10 |
SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN |
31.041.351 |
31.041.000 |
|
11 |
SULICHA AMININGSIH |
35.706.489 |
35.706.000 |
|
12 |
RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI |
31.041.351 |
31.041.000 |
|
13 |
CICILIA ANGGRAENI, S.M. |
21.797.796 |
21.798.000 |
|
14 |
NUNIK SULISTYOWATI, A. MD |
25.774.796 |
25.775.000 |
|
15 |
NENY HARIYATI |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
16 |
ANIK KHUSNIYAH HALIM |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
17 |
LIDYA RAMADHANI |
9.310.597 |
9.311.000 |
|
18 |
DADANG PURNOMO |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
19 |
RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
20 |
SEPTANIA KUSUMA WARDANI |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
21 |
EKO WAHYU HARDANA |
14.955.895 |
14.956.000 |
|
22 |
KARTIKA NOVIYANTI |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
23 |
PRIMA UTAMI REZKY, SE |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
24 |
DEDY KRISNA YANUAR, S.KOM |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
25 |
MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM |
10.761.995 |
10.762.000 |
|
26 |
JUNAIDI |
10.761.995 |
10.762.000 |
|
27 |
HENDRO SUBEKTI AGUNG |
9.763.895 |
9.764.000 |
|
28 |
IKSAN NUDDIN |
9.763.895 |
9.764.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
708.449.707 |
708.448.000 |
|
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P4 |
|||
|
NO |
NAMA PENERIMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP |
103.266.852 |
103.267.000 |
|
2 |
MULYONO ,SE |
58.560.951 |
58.561.000 |
|
3 |
ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE |
34.061.461 |
34.061.000 |
|
4 |
LELLY TRI WULANDARI |
34.061.497 |
34.061.000 |
|
5 |
ALIFAN BAYU MANDAGGORO |
32.541.351 |
32.541.000 |
|
6 |
SAMIADI ,S.Sos. |
63.560.978 |
63.561.000 |
|
7 |
TAMYIS ,SE |
39.060.994 |
39.061.000 |
|
8 |
MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E |
39.060.339 |
39.060.000 |
|
9 |
AINI FITRIA NINGTYAS ,SE. |
39.061.196 |
39.061.000 |
|
10 |
TEGUH WINARNO |
39.061.162 |
39.061.000 |
|
11 |
SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN |
32.541.351 |
32.541.000 |
|
12 |
DINALD WAFIQ ILMAWAN |
31.041.351 |
31.041.000 |
|
13 |
NURUL HIDAYATI ,SE, MM |
58.561.270 |
58.561.000 |
|
14 |
SITI JAMILAH ,SM |
34.061.497 |
34.061.000 |
|
15 |
FARHAN DWI HILMY |
31.041.351 |
31.041.000 |
|
16 |
HARIS ESKARIANSYAH |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
17 |
ACHMAD CHOLIDIN,SE |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
18 |
FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak. |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
19 |
NADYA RAMDHANI, SE |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
725.407.181 |
725.404.000 |
|
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH I |
|||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
HERMIN IDAYATI ,SE., M.M |
63.560.978 |
63.561.000 |
|
2 |
LULIS RATNAWATI YUDI, SE |
17.435.534 |
17.436.000 |
|
3 |
DWI RAHAYU ,A.Md |
34.160.608 |
34.161.000 |
|
4 |
SURYANI |
39.141.351 |
39.141.000 |
|
5 |
SEGER SANTOSA |
25.774.796 |
25.775.000 |
|
6 |
MOCHAMMAD USOLLI |
25.774.796 |
25.775.000 |
|
7 |
AINUR ROFIQ |
25.774.796 |
25.775.000 |
|
8 |
MOH. MA'ARIF |
25.774.796 |
25.775.000 |
|
9 |
MOCH. CHOIRUL ROCHMAN |
25.774.796 |
25.775.000 |
|
10 |
IID WULAN FITROH,S.A.B |
16.955.895 |
16.956.000 |
|
11 |
DWI ARIANTO |
16.955.895 |
16.956.000 |
|
12 |
WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak |
16.955.895 |
16.956.000 |
|
13 |
SLAMET |
21.265.140 |
21.265.000 |
|
14 |
MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd |
16.955.895 |
16.956.000 |
|
15 |
JAKARIA |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
386.227.064 |
386.229.000 |
|
|
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH II |
|||
|
NO |
NAMA |
INSENTIF DITERIMA |
PEMBULATAN |
|
1 |
AGUNG BROTOSETYONO ,SH |
58.561.407 |
58.561.000 |
|
2 |
BADRIJAH ISNAINI |
34.060.712 |
34.060.000 |
|
3 |
ABDUL KADIR |
34.061.451 |
34.061.000 |
|
4 |
MOCH. ANSORI |
31.045.549 |
31.045.000 |
|
5 |
YONI DEWI ARIPUTRANTI |
31.047.129 |
31.047.000 |
|
6 |
WANTO, ST |
21.773.546 |
21.774.000 |
|
7 |
MOHAMAD ARIFIN |
21.773.546 |
21.774.000 |
|
8 |
MUJIONO, S.M. |
21.773.546 |
21.774.000 |
|
9 |
MATRAIS, SE |
21.773.546 |
21.774.000 |
|
10 |
HARTONO |
21.773.546 |
21.774.000 |
|
11 |
RIZANATUL FUAD |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
12 |
ROMAWI |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
13 |
TOMMY ARDHIANSA |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
14 |
HENDRIK NUR CAHYONO |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
15 |
M. FIRMANSYAH |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
16 |
ACHMAD BILLY PRATAMA |
13.965.895 |
13.966.000 |
|
17 |
M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO |
4.655.298 |
4.655.000 |
|
18 |
CATUR WAHYU BUDI SANTOSO |
9.262.595 |
9.263.000 |
|
19 |
GUNAWAN ANDIK SADANA |
9.262.595 |
9.263.000 |
|
JUMLAH TOTAL |
404.619.836 |
404.621.000 |
|
Bidang P3 : Rp 708.448.000,-
Bidang P4 : Rp 725.404.000,-
UPT Wilayah I : Rp 386.229.000,-
UPT Wilayah II : Rp 404.621.000,- +
Rp2.224.702.000,-
Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 adalah Rp2.224.702.000 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah Rp2.861.714.057 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp2.861.714.000 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat uang hasil penyisihan insentif yang berada di saksi AINI FITRIAH sejumlah Rp605.870.000 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana diuraikan di atas, uang sejumlah Rp605.870.000 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah khusus untuk penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II sebagai realisasi aspirasi dan keinginan penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah.
Pada tanggal 28 Desember 2023, saksi AINI FITRIA NINGTYAS mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk segera melaporkan dan menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AINI FITRIA NINGTYAS memasukkan uang sejumlah Rp605.870.000 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke dalam kresek / plastik warna merah lalu saksi AINI FITRIA NINGTYAS diantar oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA,
Ketika saksi AINI FITRIA NINGTYAS bertemu saksi AGUNG WARA LAKSANA saat itu juga saksi AINI FITRIA NINGTYAS langsung menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang di atas meja saksi AGUNG WARA LAKSANA yang saat itu langsung disaksikan oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO,
Setelah saksi AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO kemudian saksi AGUNG BROTOSETIYONO keluar dari ruangan dan memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO,
Lalu saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO keluar dari ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA dan menuju ke mobil dinas. Sesampainya di mobil dinas saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengendarai mobil,
Sedangkan saksi AGUNG BROTOSETIYONO diperintahkan untuk membawa kresek / plastik warna merah yang berisi uang sejumlah Rp605.870.000 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian ketiganya masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi SANCA DWI ANGGORO dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO duduk di kursi bagian depan mobil
Sedangkan saksi AGUNG WARA LAKSANA duduk dikursi bagian belakang mobil lalu ketiganya berangkat menuju ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan,
Sesampainya ditempat tersebut saksi AGUNG WARA LAKSANA dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO turun dari mobil dan membawa uang yang ada dalam kresek / plastik warna merah menuju lobi kantor, saat sampai di lobi saksi AGUNG BROTOSETIYONO menyerahkan uang yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA,
Kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA membawa uang tersebut ke dalam ruangan kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, sesampainya di ruang kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, saksi AGUNG WARA LAKSANA langsung menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp605.870.000 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si,
Kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA melaporkan bahwa uang tersebut merupakan aspirasi dari penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang rencananya akan dipergunakan untuk kegiatan undian ibadah umroh dan undian berhadiah pada bulan Maret 2024,
Namun Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, menyampaikan “level Sanca kok gowo duwek se mene akehe, diamanno nang kene ae, nek butuh butuh samean ngomongo, yo iki bedone aku karo pak Luli (kepala BPKPD sebelumnya), nek pak Luli iku duwekmu duwekku, duwekku duwekku dewe” yang artinya (level Sanca kok membawa uang segini, diamankan di sini saja, jika ada kebutuhan kamu ngomong saja, ya gini bedanya saya dengan pak Luli, kalau pak Luli uangmu yang uangku, uangku uangku sendiri),
Sedangkan sisanya sejumlah Rp420.870.000 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dikuasai oleh Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. dengan alasan jika suatu saat membutuhkan saksi AGUNG WARA LAKSANA dapat langsung menyampaikannya kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.;
Bahwa setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si menyerahkan uang tunai sejumlah Rp185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, uang tersebut kemudian dibawa oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA dan diserahkan kepada saksi ZAKKI FIRDAUS,
Kemudian saksi ZAKKI FIRDAUS membawa uang tersebut menuju Kota Malang dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dimana keduanya merupakan pihak travel yang akan memberangkatkan para penerima insentif yang mendapatkan undian ibadah umroh,
Selanjutnya saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL membuatkan kwitansi serah terima uang sejumlah Rp185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan uang muka undian ibadah umroh;
Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah dibayarkan kepada para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan jumlah uang insentif yang dipertanggungjawabkan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan kepada para penerima insentif lebih kecil dibandingkan dengan uang yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan telah memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023,
Dan setelah dilakukan pemotongan terhadap dana insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 uang hasil pemotongan tersebut terkumpul sejumlah Rp1.043.945.000 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dari hasil pemotongan tersebut Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si menerima uang hasil pemotongan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dari saksi ANI KUSNIYAH sejumlah Rp190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan dari saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah Rp420.870.000 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya
Sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan uang sebesar Rp248.075.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetap berada dalam brankas bendahara pengeluaran yakni saksi ANI KUSNIYAH dan uang sebesar Rp185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran uang muka perjalanan ibadah umroh kepada PT. ISYVALANA SAHARA selaku travel perjalanan umroh;
Bahwa saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH dan saksi ANI KUSNIYAH merupakan bawahan dari Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan sehingga saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH dan saksi ANI KUSNIYAH tidak kuasa menolak perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dan tidak memiliki opsi lain selain menjalankan perintah tersebut mengingat Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si merupakan atasan langsung saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH dan saksi ANI KUSNIYAH,
Terlebih Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si Selama masa kepemimpinannya di BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki kebijakan mengajukan usul pemindahan pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan dan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si,
Selain itu Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan juga beberapa kali menyampaikan ancaman jika bawahannya tidak mengikuti kebijakan dan perintahnya akan diusulkan pindah dari BPKPD Kabupaten Pasuruan,
Sehingga para pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki ketakutan tidak mendapatkan insentif pajak dan retribusi jika dipindah ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan bertentangan dengan:
v Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan :
“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan”.
v Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan : “Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Atau Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :