Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a><b style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO -  Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

»

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. </span><span style="font-size: x-small;">Foto BK</span></td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span>"</span><span face="prompt, sans-serif">S</span><b style="font-family: sans-serif;">alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian</b></span><b style="font-family: sans-serif;"> pengembalian </b><b style="font-family: sans-serif;">kerugian keuangan negara atau </b><span> </span><b style="font-family: sans-serif;">asset recovery"</b></span></h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span><i>asset recovery</i></span></span>.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span>asset recovery y</span></span>aitu melalui penanganan perkara dalam bentuk<i> case building TPPU (</i>Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting </i></span></span>adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit <i><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span>Forensic</span></span><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span> Accounting</span></span></i>, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;">stakeholder</span> KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

<div style="text-align: justify;">  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/s1483/IMG_20240610_133637.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1483" data-original-width="912" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/w394-h640/IMG_20240610_133637.jpg" width="394" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ira Rumpoko </span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;">“<b>Ira</b> </span><span style="font-size: large;"><b>Rumpoko :</b> <i>“Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anak adalah anugrah dan buah cinta kasih dari pasangan suami istri yang wajib di besarkan, dicintai, dilindungi dan didik. Sebagai orang tua, berbagai upaya dilakukan agar anak-anaknya tumbuh dewasa dan mengenyam pendidikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan hal ini pulalah yang akan  diperjuangkan istri Ke- 3 Almarhum Eddy Rumpoko, Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Eddy Rumpoko (Alm) mantan Walikota Batu 2 periode (2007 - 2017) yang juga mantan narapidana kasus Korupsi Suap OTT KPK pada tahun 2017 lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Upaya yang akan dilakukan Ira Rumpoko dalam waktu dekat ini adalah gugatan hak waris untuk kedua anaknya (AH usia 15 tahun dan TYS usia 9 tahun) melalui gugatan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 WIB atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ira Rumpoko yang saat ini masih berada di Turkey setelah dari Belanda, gugatan hak waris yang akan dilakukannya bukan semata-mata karena materi tetapi sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saat ini saya masih di Turkey setelah dari Belanda untuk urusan bisnis, dan sambil mempersiapkan dokumen gugatan hak Waris untuk saya serahkan ke pengacara saya,"</i> kata Ira Rumpoko saat menghubungi beritakorupsi.co pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 wib atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Ini bukan semata-mata karena materi. Kalau masalah materi, penghasilan saya lebih dari cukup karena sejak dulu sebelum menikah dengan almarhum suami, saya sudah punya usaha bisnis. Tapi ini adalah sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama,"</i> lanjut Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Ira Rumpoko menjelaskan, gugatan hak waris akan diwakilkan kepada tim pengacaranya baik dari kantor Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nanti gugatan akan dilakukan melalui Tim Pencarian saya dari Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur yang jumlahnya sekitar sepuluh orang. </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari,"</i> ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung tentang dirinya bersama almarhum Eddy Rumpoko semasa hidupnya di masyarakat Malang Raya maupun dilingkungan pejabat, Ira Rumpoko mengatakan banyak yang tau</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, lanjut Ira Rumpoko, pada tahun 2015 saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, dirinya (Ira Rumpoko) bersama Eddy Rumpoko (Alm) selalu bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Masyarakat maupun pejabat banyak yang tau dan mengenal saya. Saya bukan sembunyi-sembunyi tetap almarhum suami saya yang selalu melarang. Pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, saya ikut kampanye,"</i> ungkap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saya selalu mensupport suami menjalan tugas sebagai Walikota. Bahkan banyak program-program pemerintah yang ikut saya bantu walau secara tidak langsung,"</i> lanjut Ira Rumpoko membeberkan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Membantu secara tidak langsung menurut Ira Rumpoko adalah, bahwa Ira Rumpoko sering memberikan saran kepada sang suaminya yaitu Eddy Rumpoko (Alm) saat menjabat sebagai Walikota Batu</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Memang tidak secara langsung,  tapi saya sering memberikan saran bahkan suami sering minta pendapat untuk program-program pemerintahan,"</i> kata Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disinggung tentang hubungan sehari-hari sebagai suami istri, Ira Rumpoko mengajarkan tidak ada masalah. Karena rencana setelah purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara akan hidup bersama. Tetapi rencana itu gagal karena Tuhan berkehendak lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nggak ada masalah baik-baik saja. Bahkan rencana kami, setelah suami purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara kita akan hidup bersama membesarkan anak-anak. Tapi gimana lagi Tuhan berkehendak lain kan,"</i> ucap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung kembali tentang dirinya apakah sudah jiarah ke makam almarhum suaminya, Ira Rumpoko mengakui belum karena kesibukannya di luar negeri untuk urusan usaha bisnis tetapi acara dia sebagaimana ajaran Islam selalu dilakukan </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini belum karena saya masih sibuk. Tetapi saya selalu mengirim doa dan selalu mengadakan doa sesuai agama Islam untuk almarhum suami saya. Kalau saya kembali ke Indonesia saya dan anak-anak pasti jiarah,"</i> ucapnya. (Jnt)</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div>

News Opini Pendidikan Perdata Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

   Ira Rumpoko  “ Ira   Rumpoko : “Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama...

»

Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/s983/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><span style="color: red; font-size: x-small;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="983" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/w640-h360/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" width="640" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google)</span></td></tr></tbody></table><b style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </span></b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 48.036, 84 Km dengan jumlah penduduk 41.149 juta jiwa (Statistik BPS 2023) yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, dan 18 Bupati/Walikotanya  terseret kasus Korupsi setelah KPK menetapkan Bupati Sidoarjo <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai Tersangka</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 18 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) tersebut adalah ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Walikota Madiun, Bambang Irianto </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Bupati Jombang, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Nyono Suharli Wihandoko</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Nganjuk, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Novi Rahman Hidayat</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Walikota Malang, M. Anton</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">10. Walikota Batu, Eddy Rumpoko </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">11. Walikota Blitar, M. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Samanhudi Anwar</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">12. Walikota Mojokerto, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Masud Yunus</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">13. Bupati Pamekasan, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Achmad Syafii</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">14. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #666666;">Fuad Amin Imron (Alm)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">15. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">R. Abdul Latif Amin Imron</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">16. Walikota Probolinggo H.M. Buchori </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">17. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">18. Bupati Sidoarjo, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Tersangka)</span></span></div></div></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Sementara 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan dan Bondowoso masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor oleh KPK adalah hasil pengembangan dari kasus korupsi tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 25 dan 26 Januari 2024</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Saat itu (Senin, 25 dan 26 Januari 2024), Tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 11 orang, termasuk salah satu keluarga Gus Muhdlor. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Dari 11 orang yang diamanahkan KPK, hanya2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN antara 10 hingga 30 persen tahun 2023 sebesar Rp2,7 miliar, yakni SW (Siska Wati) selaku Bendahara sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, dan AS (Ari Suryono) selaku <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;">Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo </span></div></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">"Melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi, termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain (Bupati) yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Senin, 16 April 2024)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, sebanyak 17 diantaranya sudah menyandang gelar Narapidana/mantan Narapidana Koruptor dan bahkan ada yang meraih gelar alias diadili sebanyak 2 kali hingga ada yang meninggal saat menjalani hukuman di penjara. </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sedangkan 1 orang lagi masih menyandang gelar Tersangka yaitu <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo yang mengikuti jejak pendahulunya, yaitu mantan Narapidana Saiful Ilah</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, s<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">ebanyak 5 diantaranya diadili sebanyak 2 kali karena kasus Korupsi Suap, Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa;<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Walikota Batu, Eddy Rumpoko (Alm)</span><span style="font-family: inherit;">;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (status Tersangka belum diadili)</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Pertanyaannya adalah, adakah yang akan terseret sebagai Tersangka baru dalam <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN di</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo ?</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;">Lalu bagaimana dengan </span></span><span style="color: #1a1a1a; font-family: inherit;">penyelidikan / penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Bondowoso terkait kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK yang menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro, dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen serta 2 pengusaha Kontraktor )</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">Bagaimana pula dengan penyidikan </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Lamongan terkait kasus dugaan Korupsi</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan ??? (</span></span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a; font-family: Roboto, sans-serif;">*)</span></div>

News Opini Tipikor Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google) BERITA KORUPSI .co -  Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di In...

»

Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/s660/IMG_20240319_013911.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="660" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/w640-h430/IMG_20240319_013911.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu yang merugikan negara seberat 1.136 Kg atau sebesar Rp1,2 triliun tetap berlanjut ke pengadilan Tipikor setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksa Selatan (PN Jaksel), Senin, 18 Maret 2024, menolak Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said terhadap Kejaksaan Agung RI atas penetapannya sebagai Tersangka </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Tersangka Budi Said dalam sidang praperadilan didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, namun hasilnya gagal untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara sejak Budi Said ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu. </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim, sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengatur dengan jelas Objek Praperadilan.</div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pengggugat Budi Said, karena  Sprindik yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kejaksaan Agung RI bukanlah Objek Praperadilan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota) - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html</a> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Sebelumnya, keterlibatan konglomerat Surabaya Budi Said dalam kasus perkara Korupsi Emas PT Antam disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Terdakwa Eksi Anggraini selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01; Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01); Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.</div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”. (*)</div>

News Opini Tipikor Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

BERITA KORUPSI .co -  Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu ...

»

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si Kunjungi Korban Laka Di ke RS Ubaya Surabaya

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJpzNtDZUpqc9ozTwNZTkJRjuOHOyLLH75PTkgM8Rfscc7U8ruqqyNVomMQLhxQYuj24MIDrzid1C_80PpeHLiQpdU3wnOCp91lqOsKBacstV7HugLGxDnf7tJlGy4xfgppbp0tC4OgcWl6dGIgtFku11YTM3LsZMALBXYV7Ei9r8rNx5XIY096XyGc5M/s593/IMG-20240306-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="343" data-original-width="593" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJpzNtDZUpqc9ozTwNZTkJRjuOHOyLLH75PTkgM8Rfscc7U8ruqqyNVomMQLhxQYuj24MIDrzid1C_80PpeHLiQpdU3wnOCp91lqOsKBacstV7HugLGxDnf7tJlGy4xfgppbp0tC4OgcWl6dGIgtFku11YTM3LsZMALBXYV7Ei9r8rNx5XIY096XyGc5M/w640-h370/IMG-20240306-WA0048.jpg" width="640" /></a></div><span style="background-color: white; font-family: -apple-system, ".SFNSText-Regular", "San Francisco", Roboto, "Segoe UI", "Helvetica Neue", "Lucida Grande", sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #222222;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #222222;">.co</span></span></b><span style="color: #222222; font-size: 15px;"> - </span></span></div><div class="td-post-content" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: -apple-system, ".SFNSText-Regular", "San Francisco", Roboto, "Segoe UI", "Helvetica Neue", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px;"><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Sebagai rasa simpati dan peri kemanusiaan maupun rasa kepedulian serta tugas sebagai pelayan masyarakat, Kepala Satuan Lalu lintas (Kasatlantas) Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si bersama Wakasatlantas Kompol. Akhmad Fani Rakhim, S,Psi., S.I.K., M.Psi., Psikolog dan Kanit Laka Iptu Suryadi, SH mengunjungi korban laka lantas yang dirawat di RS Ubaya (Universitas Surabaya) dengan kondisi patah tulang</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Kegiatan yang dilakukan Kasatlantas Polrestabes Surabaya bersama Tim-nya adalah merupakan bentuk kepedulian Kepolisian khususnya keluarga besar Satlantas Polrestabes Surabaya terhadap korban kecelakaan lalu lintas.</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Dalam Kegiatan Operasi Keselamatan melalui program Peduli Korban Laka Lantas, seluruh keluarga besar Satlantas Polrestabes Surabaya memberikan bentuk perhatian berupa Taliasih dengan harapan dapat meringankan beban dan memberikan kebahagiaan bagi para korban yang sedang menjalani masa pemulihan. </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Dalam Rangka Operasi Keselamatan tahun 2024,  Satlantas Polrestabes Surabaya mengajak seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu waspada dan berhati-hati serta tertib berlalulintas saat berkendara di jalan raya<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si menekankan "Stop Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Keselamatan Kemanusiaan". (*)</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si Kunjungi Korban Laka Di ke RS Ubaya Surabaya

  BERITA KORUPSI .co -  Sebagai rasa simpati dan peri kemanusiaan maupun rasa kepedulian serta tugas sebagai pelayan masyarakat, Kepala Sat...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Masih Berduka

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Ira Rumpoko:</u></b> “Selama pernikahan saya dengan almarhum suami sejak 2013 lalu, saya selalu mendampinginya, memberi dukungan, saran, masukan agar almarhum menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan selalu berhati-hati walau tidak diketahui masyarakat secara langsung. Dan kami berencana akan hidup bersama setelah akhir jabatannya tapi takdir berkata lain.”</span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhckaBPxw7hqGby4gg3A7HnMrnjwJlM3MycEdx0iOWqmGGCR5sb9nQtAhPPhS6d0GQvk3zv5eeJyXSZxL5OPTBYMgBe7HWFt6YXN9t06kt6DEHs-23yMnRYU7-pS48lqCQeiSvSwKznzBh754FRYR483lEa7QpP4Su-GzKZn7c41Y-BLpGKioTsE2jqEAU/s505/Ira.1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="310" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhckaBPxw7hqGby4gg3A7HnMrnjwJlM3MycEdx0iOWqmGGCR5sb9nQtAhPPhS6d0GQvk3zv5eeJyXSZxL5OPTBYMgBe7HWFt6YXN9t06kt6DEHs-23yMnRYU7-pS48lqCQeiSvSwKznzBh754FRYR483lEa7QpP4Su-GzKZn7c41Y-BLpGKioTsE2jqEAU/w392-h640/Ira.1.jpg" width="392" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau Ira Rompoko wanita cantik kelahiran 1980 atau berusia 44 tahun, berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa ini, masih merasakan duka mendalam atas kepergian almarhum Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu yang meninggal 47 hari yang lalu tepatnya pada tanggal 30 November 2023 di usia 63 (kelahiran 8 Agustus 1960)<br /><br />Ira Rompoko adalah istri ke- 3 almarhum Eddy Rumpoko yang menikah secara agam Islam pada tahun 2013 lalu. Dan sebelum melangsungkan pernikan, Ira dan alm. Eddy Rumpoko sudah saling mengenal sebelum alm. Eddy Rumoko menjabat Walikota Batu di periode pertama yaitu tahun 2007 silam. Hal ini dikatakan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co dalam wawancara khusus melalui telepon, pada Senin, 15 Januari 2024<br /><br />Istri Alm. Eddy Rumpoko sebelumnya adalah Aprilia Sulistyowati yang menikah pada tahun 1983 di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngantang, Kabupaten Malang dengan dikaruniai seorang anak<br /><br />Pada November 1986, Alm. Eddy Rumpoko berpisah dengan Aprilia Sulistyowati sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor PA.m/19/K.a/384/86<br />  <br />Setahun berikutnya, yaitu pada Januari 1987, Eddy Rumpoko menikah dengan Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si dan dikarunia 2 orang anak<br /><br />Sebelumnya, kabar tentang adanya istri ke- 3 almarhum Eddy Rumpoko, sudah terdengar lama oleh  Wartawan beritakorupsi.co pada saat Almarhum Eddy Rumpoko terjerat kasus perkara Korupsi tangkap tangan atau OTT KPK pada tahun 2017 lalu hingga kasus perkara kedua yang diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2022 lalu<br /><br />Namun kabar tersebut hanya sekedar kabar “burung” yang tak bisa dipercaya karena tak satupun yang mengetahui dan menjelasakannya secara terus terang dengaan alasan “hanya dengarnya begitu”. <br /><br />Bertahun-tahun rasa penasaran Wartawan beritakorupsi.co untuk mengungkap sosok salah satu wanita muda dalam kehidupan almarhum Eddy Rumpoko menjalankan tugas sebagai Walikota Batu pun terjawab, bermula dari pertemanan disalah satu Sosial Media dengan Ira Rumpoko pada tanggal 28 Desember 2023.<br /><br />Pada Sabtu, 13 Januari 2024, Ira Rumpoko pun bersedia memberikan nomor HP/WhastAppnya kepada Wartawan beritakorupsi.co. Yang menurut Ira Rumpoko,  tak satupun teman di Sosisal Media (Sosmed)-nya termasuk Wartawan diberikan nomor kontak atau HP-nya<br /><br />Pada Senin, 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.39 WIB, Ira Rumpoko bersedia di wawancari Wartawan beritakorupsi.co dan dilanjutkan pada pukul 18.23 WIB <br /><br />Dalam wanwancara tersebut, Ira Rompoko mengatakan bahwa hubungannya dengan  almarhum Eddy Rumpoko bukanlah berita baru karena sudah diketahui banyak kalangan <br /><br />“Bukan berita baru lagi ini sudah lama,” kata Ira Rumpoko yang saat ini tinggal di Pulau Dewata, Bali<br /><br />Ira Rumpoko menceritakan, sebelum pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya sudah lama saling kenal sebelum almarhum menjabat Walikota Batu pada tahun 2007, dan baru menika pada tahun 2013<br /><br />“Kita sudah lama saling kenal sebelum almarhum suami menjadi Walikota. Saya menegenal almarum, saat itu saya baru pulang dari Holland (Belanda) terus ke rumah keluarga di Kota Malang,” ucapnya <br /><br />Ira Rumpoko menjelaskan, awal perkenalannya dengan almarhum tak terpikir atau terbayang untuk menikah. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan asmara pun tumbuh dan berlanjut ke jenjang pernikaham bukan karena Eddy Rumpoko menjabat sebagai Walikota Batu tetapi karena rasa cinta<br /><br />“Sejak awal saya tidak berpikir untuk menikah dengan almarhum. Tapi takdir berkata lain. Kami menikah tahun 2013 dan secara agama itu sah. Saya menikah dengan almarhum bukan karena jabatan dan harta tapi karena kami memang benar-benar saling mencintai,” ucapnya terus terang<br /><br />Ira Rumpoko mengatakan, selama pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya selalu mendampingi, memberi dukungan, saran, masukan agar suaminya menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan selalu berhati-hati walaupun perannya tidak diketahui masyarakat secara langsung<br /><br />“Peran saya kepada suami dari balik layar aja. Suami menjadikan saya sebagai harapanya, semangat hidupnya,” kata Ira Rumpoko yang mengaku hobby maen golf <br /><br />Disinggung saat almarhum Eddy Rumpoko terjerat kasus Korupsi OTT KPK pada tahun 2017, perkara kedua tahun 2022 hingga Eddy Rumpoko meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013, Ira Rumpoko mengakatakan tetap mendamipingi dan saat ini masih merasakan kesedihan yang mendalam bahkan tak berniat untuk menikah lagi<br /><br />“Saya selalu memberi dukungan, memberi perhatian biarpun tidak diketahui orang lain. Cinta saya kepada suami bukan karena jabatan dan harta tapi ketulusan. Kesedihan yang tidak bisa saya ceritakan karena kehilangan suami. Saya pun tidak berniat untuk menikah cukuplah cinta suami dalam hati saya,” ucapnya<br /><br />“Kami sudah berjaji untuk hidup bersama selamanya setelah jabatannya berakhir tapi takdir berkata lian Tuhan memanggilnya. Dan sayapun tidak mengharapakan apapun atas kepergian suami. Saya hanya berdoa agar almarhum tenang disisiNya,” lanjutnya mengakhiri wawancara. (Jnt)<br /></div>

News Opini Regional Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Masih Berduka

Ira Rumpoko: “Selama pernikahan saya dengan almarhum suami sejak 2013 lalu, saya selalu mendampinginya, memberi dukungan, saran, masukan ag...

»

Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari aparah penegak hukum. Mengapa?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/s1184/BK-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1184" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/w640-h290/BK-1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Selama tahun 2023, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan khusunya di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dari 39 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan sebesar 21,9% atau sebanyak 149 perkara, bila  dibandingkan tahun 2022 sebanyak 191 perkara (lihat gambar), namun di tahun 2023 inipula penegakan hukum tercoreng karena Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bondowoso, Jawa Timur, dan Ketua PKP RI ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi serat Narapidana Korupsi jadi Pahlawan Nasional<br /><br />Dari 149 perkara tersebut, ada sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara, sehingga total perkara yang di sidangkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 238 perkara. Dari 238 perkara tersebut, sebanyak 188 perkara sudah putus (Vonis), jadi yang masih tersisa untuk disidangkan atau diselesaikan tahun 2024 sebanyak 50 perkara<br /><i><br />“Perkara tahun ini menurun 21,9 persen atau sebanyak 149 kalau tahun kemarin 191 perkara. Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara. Jadi yang sudah putus 188 perkara dan sisanya 50 perkara akan diselesiakan tahun depan,”</i> kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 29 Desember 2023.<br /><br />Aneh dan menggelitik, antara menurunya jumlah perkara Korupsi selama tahun 2023 dengan tercorengnya penegakan hukum, mengundang berbagai pertanyaan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pelaksana dari Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagai negara hukum <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah menurunya jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan  Tipikor pada PN Suarabaya yang diajukan oleh JPU dari 39 Kejari, 1 Kejati Jatim dan KPK menunjukan bahwa memang penurunan yang sunggug-sungguh atau ada pilih tebang?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan, tak sedikit pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi namun oleh JPU hanya dijadikan sebagai penonton alias saksi. Mengapa?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana proses penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum terhap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi?, dan bagaimana perilaku aparat penegak hukum itu sendiri?<br /><br />Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbnyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam batang tubuh konstitusi. <br /><br />Sayangnya, identias “negara hukum” dituding masyarakat tak layak mengibarkan bendera negara hukum tetapi kewenanangan dan kekeuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan dibungkus “kata” penegakan hukum, tetapi justru penegakan hukum saat ini telah tercoreng oleh aparat penegak hukum itu sendiri<br /><br />Mengapa demikian? Sebab di usia ke-79 tahun, usia yang sangat tua dan deswasa, namun negara hukum (rechtstaat) kian darurat menyelimuti negara Indonesia sebagai negara hukum dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, menyusul semakin banyaknya problem hukum yang bermunculan, seakan menutupi kasus-kasus Korupsi besar yang belum terselesaikan. <br /><br />Lalu bagaimana jadinya nasib negara Indonesia sebagai negara hukum, sementara banyak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum mulai dari penganiayaan, pembunuhan, narkoba hingga Korupsi termasuk salah seorang  mantan Walikota yang berstatus Narapidana Korupsi dan mantan Narapidana Korupsi yang meninggal justru diangkat sebagai pahlawan nasinal dan di makamkan di Taman Makan Pahlawan dan negarapun diam. Mengapa?<br /><br />Dalam cacatatan Redaksi beriakorupsi.co selama tahun 2023, ada beberapa kasus yang menarik dan mencoreng penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum<br /><br />Yang pertama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Periode 2021 - 2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto tertangkap tangan KPK pada Selasa, 25 Juli 2023<br /><br />Kedua, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Jawa Timur, Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso, Jawa Timur, Alexander Kristian Diliyanto Silaen tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023 kasus dugaan Korupsi Suap penyelesaian perkara<br /><br />Kasus tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia adalah untuk yang kedua kalinya, setelah KPK melakukan tangkap tangan untuk yang pertama pada Selasa, 2 Agustus 2017 terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya terkait penanganan kasus Korupsi Dana Desa<br /><br />Ketiga, ditetapkannya Ketua KPK RI, Firli Bahuri mantan Korps Kepolisian RI Berpangkat Komisaris Jnderal (Komjen) atau Bintang Tiga sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi oleh Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 November 2023. <br /><br />Dan kasus ini adalah untuk yang pertama kalinya terjadi sejak pemerintah membentuk Lembaga Anti Rasuah, lembaga penegak hukum yang sangat ditakuiti oleh para pejabat di negara hukum<br /><br />Dan keempat, dimakamkannya Narapidana Korupsi Gratifikasi yang juga mantan Narapidana Korupsi Suap OTT KPP yaitu Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 yang meninggal pada Rabu 30 November 2023 di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu<br /><br />Pemakaman Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 bukan karena menerima penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan sebagaimana dalam UU No. 20 tahun 2009 , namun melainkan atas usulan istri almarhum Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2017 - 2023 kepada Legiun Vetaran Kota Batu<br /><br />Anehnya adalah, sikap pemerintah terkesan diam saat almarhum Eddy Rumpko di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu. Namun setelah viral di media sosial, salah satunya di akun Tiktok beritakorupsi.co yang ditonton sebanyak 2,3 juta lebih barulah ada komentar dari berbagai pihak termasuk adanya surat dari Markas Besar TNI KomandoGarnisun Tetap (Kaskogartap) III/Surabaya menyurati Pj. Walikota Batu untuk dilakukan evaluasi dan meninjau ulang sekalipun Pj. Walikota Batu mengatakan kepada beritakorupsi.co, “kurang paham tentang itu”. Ada apa?<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa Legiun Veteran Kota Batu menyetujui permohonan istri almarhum Eddy Rumpokok, Dewanti Rumpoko? Mengapa Legiun Vetetan Kota Batu tidak berkoordinasi dengan Markas TNI di Malang Raya atau di Jawa Timur? Atau memang usulan itu dianggap sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan?<br /> <br />Pertanyaannya adalah, kalau memang Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diamanatkan UUD 1945, apakah revolusi mental hanya ucapan di mulut dimana mulut tak terbakar mengucapkan api dan lidah tak bertulang? <br /><br />Sementara masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan-laporan dari masyarakat kepada apar penegak hukum namun tidak mendapat respon. <br /><br />Lalu bagaimana revolusi mental itu secara nyata khususnya terhadap para aparat penegak hukum? Apakah revolusi mental itu sama dengan no viral no justice, no many no justice dan no power no justice?. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari ap...

»

Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/s750/ICW%20menang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="750" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/w640-h392/ICW%20menang.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akhirnya berbuah manis dengan ditolaknya keberatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, 8 Juni 2023<br /><br />Majelis Hakim PTUN dalam putusannya mengatakan sependapat dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menilai bahwa hasil audit BPKP tersebut merupakan informasi terbuka untuk publik. Hal ini disampaikan oleh ICW dalam rilisnya pada Kamis, 22 Juni 2023<br /><br />Dalam rilisnya disampaikan bahwa Majelis Hakim PTUN yang membacakan putusannya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan Kementerian Keuangan atas putusan KIP yang memenangkan ICW tidak bersifat esensial. Sebab, majelis KIP telah mempertimbangkan bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang dikecualikan, tapi sudah habis jangka waktu pengecualiannya. Dengan demikian, informasi yang tadinya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tersebut saat ini sudah semestinya dikategorikan sebagai informasi terbuka.<br /><br />Putusan tersebut didasarkan pada:<br />1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;<br /> <br />2. Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengecualian atas informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional bersifat tidak bersifat permanen;<br /><br />3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan apabila telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi yang dapat diakses publik.<br /><br />Sebagai pemohon informasi yang menilai bahwa informasi ini penting diketahui publik demi pengawalan pembenahan penyelenggaraan JKN, ICW sangat mengapresiasi putusan hakim PTUN yang sejalan dengan putusan KIP. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa badan publik tidak boleh sewenang-wenang dalam mengecualikan sebuah informasi. Pengecualian informasi mempunyai jangka waktu yang semestinya tidak diperpanjang secara terus menerus.<br /><br />Informasi hasil audit BPKP atas JKN yang ICW mohon telah habis jangka waktu pengecualiannya pada 31 Desember 2020. Hal inilah yang membuat hakim KIP dan PTUN menilai informasi tersebut  sebagai informasi publik. Masa waktu yang jelas mengenai pengecualian informasi juga dinilai hakim PTUN penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai kapan publik dapat mengakses informasi tersebut. Hal itu juga untuk mencegah upaya untuk menjadikan pengecualian informasi menjadi permanen dan berakibat pada hilangnya hak publik atas informasi dimaksud.<br /><br />Meski pada sengketa sebelumnya, yaitu antara peneliti ICW Egi Primayoga dengan BPKP, PTUN dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa hasil audit BPKP adalah informasi yang dikecualikan, hakim PTUN sepakat dengan ICW bahwa esensi masalah hukum pada dua sengketa tersebut berbeda. Sengketa antara ICW dengan Kemenkeu saat ini berkaitan dengan informasi berupa hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya. Sedangkan dalam putusan sengketa sebelumnya, esensinya lebih kepada klasifikasi informasi hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan.<br /><br />Atas putusan ini, ICW menyatakan:<br />Mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka hasil audit BPKP atas JKN dan menyudahi sengketa informasi ini tanpa melakukan langkah lanjutan berupa keberatan ke Mahkamah Agung. Apabila Kementerian Keuangan masih bersikukuh menutup informasi, Kementerian Keuangan patut dipandang sebagai badan publik yang menghambat hak publik untuk mendapat informasi demi pengawalan JKN yang lebih baik.<br /><br />Mengapresiasi putusan PTUN No. 47/G/KI/2023/PTUN.JKT yang menguatkan putusan KIP No. 016/VII/KIP-PS-A/2020 dan berpihak pada ICW dengan menyebut bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang tidak lagi dikecualikan (terbuka).<br /><br />Keterbukaan informasi hasil audit JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat menjadi amunisi baru bagi publik untuk mengawal pembenahan penyelenggaraan JKN. Patut diingat bahwa hingga saat ini, penyelenggaraan JKN masih diselimuti sejumlah persoalan. Oleh karena itu, selain terus mendesak Kementerian Keuangan untuk terus membuka informasi hasil audit, ICW juga mengajak publik untuk bersama-sama mengawal pembenahan pelayanan JKN. (*)<br />Sumber : ICW <br /></div>

News Opini Pemerintahan Perdata Regional Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

BERITA KORUPSI .CO - Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit ...

»

“Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/s1000/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/w448-h640/C.jpg" width="448" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><div style="text-align: justify;">Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah aparatur pengadilan.<br /><br />Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan 34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan World Justice Project (WJP ROL 2022)<br /><br />Salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index menunjukkan bahwa faktor civil justice di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional. Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan.<br /><br />Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) diharapkan dapat menekan angka kasus korupsi melalui efek jera yang ditimbulkan. Selain itu, ruang disparitas dalam penjatuhan pidana atas korupsi yang karakternya sama/serupa beralasan untuk dapat dipersempit. PERMA 1/2020 yang telah diundangkan pada 24 Juli 2020 ini, tentu layak diukur keberhasilannya. <br /><br />Sebagai bentuk dukungan untuk lembaga peradilan yang lebih baik dan berintegritas, Transparency International Indonesia bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Podana (FH UNAIR) menggagas Sarasehan Koalisi Pemantau Peradilan dan Focus Group Discussion “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang dilakukan pada, senin 15 Mei 2023 di Surabaya. <br /><br />Hadir dalam pertemuan ini, jaringan masyarakat sipil, akademisi dari fakultas hukum di surabaya, organisasi profesi advokat, dan jaringan jurnalis. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

BERITA KORUPSI .CO - Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatny...

»

Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Dan kasus inipun bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas Di Beberapa Kabupaten Kota Di Jawa Timur termasuk para anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024#</span></h3></div><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQVoLGfIlA96CQJc95z6rS-n6rpAxzIHKUvT5GQ53lc4sUeM8rPBOfNQ9Dgr5iPaiFL0ZlRNaCflkXHWegm5i62CrAYEB3FdaqQ6HJd-tDv7jLrLE02A19-69f7YrKVXQwsvHtjq5alk3MRqCrXFFT2biwTqIhuyNfFv_02FR23K2bbD_im-PotFp/s4160/IMG20230307105603.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQVoLGfIlA96CQJc95z6rS-n6rpAxzIHKUvT5GQ53lc4sUeM8rPBOfNQ9Dgr5iPaiFL0ZlRNaCflkXHWegm5i62CrAYEB3FdaqQ6HJd-tDv7jLrLE02A19-69f7YrKVXQwsvHtjq5alk3MRqCrXFFT2biwTqIhuyNfFv_02FR23K2bbD_im-PotFp/w640-h288/IMG20230307105603.jpg" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: small;"><b style="border: 0px none; color: #333333; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">BERITA<span style="border: 0px none; color: red; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-language-override: inherit; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dkk </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 07 Maret 2023, menyeret dua Terdakwa Korupsi suap "uang ijon" hibah APBD Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sebesar 1 miliar rupiah terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim </span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><span style="background-color: white;">Kedua Terdakwa tersebut adalah </span></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Yang tertangkap tangan KPK pada saat itu (</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Rabu, 14 Desember 2022), s</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">ain kedua Terdakwa (</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi), KPK juga turut meringkus Sahat Tua P. Simanjuntak dan </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak). Namun kedua Tersangka (Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi) belum disidangkan saat ini karena masih menunggu proses dari lembaga Anti Rasuah itu</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Kasus yang menyeret Abdul Hamid, Ilham Wahyudi, Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. </span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSGIQOGqYm4G5hun79zZ4SA_JerjFL6iF4emcm7jQnOD_hh2aaO-OjhM2tjw4368BLe7yK9luWWUFFM5clEyujSwVfSaidFIUa95x5ceEhWFq_FmZAGgWtQTBsTg6YKnlBV7xeOKxTK0JWCd5ts9qE8fCV7E-UYY2CH3yv9Imdzm4L1zVadYHNzQ_y/s4160/IMG20230307095122.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSGIQOGqYm4G5hun79zZ4SA_JerjFL6iF4emcm7jQnOD_hh2aaO-OjhM2tjw4368BLe7yK9luWWUFFM5clEyujSwVfSaidFIUa95x5ceEhWFq_FmZAGgWtQTBsTg6YKnlBV7xeOKxTK0JWCd5ts9qE8fCV7E-UYY2CH3yv9Imdzm4L1zVadYHNzQ_y/w640-h288/IMG20230307095122.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Nah, ternyata, dana hibah yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak bukan hanya ke Pokmas di Kabupaten Samping namun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur.</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Selain itu, penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 - 2022 (dan 2023 - 2024) juga bukan hanya Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024, melainkan seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Dan kasus inipun sepertinya tidak berhenti sampe disini, melainkan bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">"Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Simanjuntak adalah sebagai Ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><span style="background-color: white;">"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto </span></span></div><div dir="auto"><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivIwaGgxNRuUk_RKAwGZLMogdpNtrnHH7fIR1YR4UATUXggrkW-culIRnjdSnkGcJSmVADfzqfEzsGIuPxgYDmULzDPQx3YM0Wm20dZ-QGnQgC9AejOzRt4aoLdhZtj6tfUPuFk0QpU9T6AroV3VWvnYn010BUSjWCrDITfqkqBOAMPcwbnEnBaTTk/s4160/IMG20230307102339.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivIwaGgxNRuUk_RKAwGZLMogdpNtrnHH7fIR1YR4UATUXggrkW-culIRnjdSnkGcJSmVADfzqfEzsGIuPxgYDmULzDPQx3YM0Wm20dZ-QGnQgC9AejOzRt4aoLdhZtj6tfUPuFk0QpU9T6AroV3VWvnYn010BUSjWCrDITfqkqBOAMPcwbnEnBaTTk/w640-h288/IMG20230307102339.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Itulah sebabnya, KPK tidak hanya meringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyud melainkan juga meringkus Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi. Dan keempatnya pun langsung di jembloskan ke rumah tahanan negara (rutan) gedung merah putih milik KPK.</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Nah, ternyata kasus inipun berbuntut panjang. Karena selain KPK menggeledah dan menyita dokumen atau barang bukti dari beberapa tempat di Jawa Timur, juga memeriksa beberapa pejabat, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019 - 2023 Kusnadi, S.H., M.Hum, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi serta anggota DPRD Provinsi Jatim</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milyiar yang hingga saat ini meninggalkan masih misteri sejak meninggalnya Alm. Fathorrasjid mantan Ketua DPRD Jatim pada November 2017 dan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau dr. Bagus di Lapas Porong, Sidoarjo dengan “mengeluarkan cairan bercampur darah dari mulutnya” pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Padahal, sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Sebelum dr. Bagus menghembuskan nafas di Lapas porong, sudah memberikan keterangan di penyidik Kejati Jatim terkait keterilibatan sejumlah anggota DPRD Jatim. Dan bahkan pada tanggal 20 Juli 2018, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim yang saat itu dijabat Didik Farkhan Alisyahdi kepada beritakorupsi.co mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyplZDJ_cnHJTx-4A9Ty-ogxfCc7B8uW0Awv0ht9jkhnDnii98AercRauzp0e2mtmQAJpXdmZ5We08BDWZL9fSRNsaVx5AHb5Oav-X2Dt-ZThkcm9xtcNLDe1BRjx485rcJ6J2Kw34Pn9b0GEExwzb_96_1NV3PE-2RfMLNqATMq6tvqMTSFe7muU/s4160/IMG20230307095150.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyplZDJ_cnHJTx-4A9Ty-ogxfCc7B8uW0Awv0ht9jkhnDnii98AercRauzp0e2mtmQAJpXdmZ5We08BDWZL9fSRNsaVx5AHb5Oav-X2Dt-ZThkcm9xtcNLDe1BRjx485rcJ6J2Kw34Pn9b0GEExwzb_96_1NV3PE-2RfMLNqATMq6tvqMTSFe7muU/w640-h288/IMG20230307095150.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Anehnya, hingga setahun berselang, tepatnya 21 Mei 2019, calon Tersangka yang dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi “sudah mengantongi nama-nama calon tersangka”, tak juga dikeluarkan dari ‘kantongnya’ belum juga dikeluarkan dari kantongnya dengan berasalan bahwa dr. Bagus sudah meninggal</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah, hingga Didik Farkhan Alisyahdi naik jabatan baru di Kajaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Pusat Daskrimti (Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, calon tersangka yang dikatakannyapun “hilang”.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lalu apakah kasus danah hibah APBD Jatim yang menyeret Sahat Tua Parulian Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang tertangka tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu akan “bernasib sama dengan kasus Mega Korupsi dana hiba P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar”????. (Jnt)</span></div></span></div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili

#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Dan kasus in...

»

Akan Adakah Tersangka Baru Terkait OTT Wakil Ketua DPRD Jatim?

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbroEN-OzSnPuxUpRE181jKrRfYXgR6cnaExGPD6Blb3uqEekbE_gRyhFYC5dEsylOOB5StIoycqRa3gXpxDi0LTf_cpEZjF_rLUmz74_ypSe05QDBzbMLblT0WEij4sx7Cw8XNwdeVOUussx2HG-zvg2xbmQmiQDKkmTxDC18Utzc8PBMJsBHypD7/s400/kpk%20ri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="400" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbroEN-OzSnPuxUpRE181jKrRfYXgR6cnaExGPD6Blb3uqEekbE_gRyhFYC5dEsylOOB5StIoycqRa3gXpxDi0LTf_cpEZjF_rLUmz74_ypSe05QDBzbMLblT0WEij4sx7Cw8XNwdeVOUussx2HG-zvg2xbmQmiQDKkmTxDC18Utzc8PBMJsBHypD7/w640-h638/kpk%20ri.jpg" width="640" /></a></div><b style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Akan adakah tersangka baru dalam kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib lalu?</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pertanyaan inilah yang terlontar dari berbagai kalangan masyarakat Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya terkait penyidik lembaga Antirasuah ini menggeledah dan mengamankan dokumen dan barang bukti dari beberapa Kantor Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 22 Desember 2022. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Beragam komentar masyarakat pun bermunculan terkait OTT KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak dan tiga orang lainnya dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1 miliar</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Duit sebesar Rp1 miliar yang diterima Sahat P. Simanjuntak <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">melalui Staf Ahlinya, Rusdi dari Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dengan perantara Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai uang muka (ijon) pengalokasian dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">Komentar masyarakat pun bukan tidak beralasan, mengingat penjelasan KPK atas duit yang diterima Tersangka Sahat Tua  P.. Simanjuntak adalah uang muka (ijon) </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">pengalokasian dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">Pertanyaannya adalah, apakah pengelolaan dana hibah untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Jawa Timur adalah kewenangan DPRD atau pemerintah Provinsi Jawa Timur?. Apakah pengelolaan dana hibah hanya ditangani oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak atau masing-masing anggota termasuk Ketua DPRD juga kebagian?</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada intervensi dari DPRD Jatim terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan dan penyaluran dana hibah ke Pokmasa atau organisasi masyarakat di Jawa Timur? Dan sejauh mana pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur terhadap pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jatim?</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Sementara Kantor Kepala Dinas yang di gledah penyidik KPK pada Kamis, 22 Desember 2022 adalah Kantor Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang di gledah penyidik KPK itu adalah Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim serta satu Kantor Money Changer. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">"Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan alat eletronik terkait dana hibah sedangkan di Money Changer ditemukan dan diamankan adanya dokumen pertukaran sejumlah uang yang diduga kuat terkait dengan perkara suap ini," kata Ali</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Ali menjelaskan, analisa dan penyitaan masih segera akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. (Jnt)</div></div>

News Opini Tipikor Akan Adakah Tersangka Baru Terkait OTT Wakil Ketua DPRD Jatim?

  BERITA KORUPSI .CO -  Akan adakah tersangka baru dalam kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap Wakil Ketua ...

»