Penyuap Bupati Malang Dituntut 4 Tahun Penjara Oleh Jaksa KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgheXWak7WdPrHMapytpTO3A1M8eOsn1MpJK5gUvWN2g19J1fyIsFhUjmywye-eS-MsEbvZg8b2eGRQY_YVFhd7D6zSBWt0u5JfTdCVNRqjRsph401e3aVvh0cfWPNJXA4IC2RRdfbAbv0/s1600/IMG20190214112451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgheXWak7WdPrHMapytpTO3A1M8eOsn1MpJK5gUvWN2g19J1fyIsFhUjmywye-eS-MsEbvZg8b2eGRQY_YVFhd7D6zSBWt0u5JfTdCVNRqjRsph401e3aVvh0cfWPNJXA4IC2RRdfbAbv0/s640/IMG20190214112451.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 14 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi dari  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI), membacakan surat tuntutannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan pidana penjara selama 4 (emat) tahun terhadap terdakwa Ali Murtopo seorang pengusaha di Kabupaten Malang sekaligus selaku Tim Sukses serta selaku penyuap Bupati Malang Rendra Kresna pada tahun 2011 lalu sebesar Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah) sebagai fee dari proyek pekerjaan peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp25 milliar. <br /><br />Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) itu sepertinya sudah terjalin sejak awal pada saat seseorang mencalonkan Kepala Daerah dengan pihak-pihak disekitarnya seperti tim Sukses, pengusaha yang tergabung dalam tim pemenangan, dan KKN itu kemudian berjalan setelah si calon Kepala Daerah itu terpilih dan dilantik.<br /><br />Dan itupula yang terjadi  antara terdakwa Ali Murtopo bersama pihak lainnya dengan Rendra Kresna saat mencalonkan sebagai Bupati Malamg yang berpasangan dengan Subhan (Calon Wakil Bupati) pada tahun 2010 lalu. <br /><br />Seperti Peribahasa yang berbunyi; “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”. <br /><br />Dan ini pula yang dialami oleh Ali Murtopo selaku Pengusaha yang juga tim sukses Rendra Kresna dan Ahmad Subhan (Wakil Buti Malang yang saat ini berstatus terdakwa dan sudah diadili di Pengadilan Tipikor Suarabaya dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto pada tahun 2015).<br /><br />Mungkin Ali Murtopo maupun Rendra Kresna tak mengira, kalau perbuatan jahatnya di tahun 2011-2012 lalu tak akan tercium oleh Lembaga Anti karena sudah berlalu sekitar 8 tahun lamanya, namun ternyata meleset. Buktinya, pada tahun 2018, perbuatan jahat Ali Murtopo dan Rendra Kresna maupun dengan pihak-pihak lain, ternyata tercium juga.<br /><br />Mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Udara segar dan cahaya mentari pagi tak lagi dirasakan. Lenggak lenggok langkah kakinyapun tak pula menyertai hiruk pikuknya masyarakat Kabupaten Malangh di pagi, siang maupun malam hari. Karena Ali Murtopo dan Rendra Kresna sudah meringkuk di penjara milik KPK.<br /><br />Yang lebih memalukan lagi adalah, keterlibatan beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang “terlibat” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK) termasuk dalam kasus Korups suap Bupati Malang Rendra Kresna.<br /><br />Dan juga dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna, yang disebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Ali Murtopo selaku penyuap Bupati Malang Rendra Kresna, di mana dalam surat tuntutan itu disebutkan, bahwa uang sebesar Rp880 juta diperuntukkan untuk beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan Proyek Bupati melalui Eryk Armando Talla atas perintah Bupati Rendra Kresna.<br /><br />Namun tak satu pun para pejabat dinegeri ini termasuk Dewan Pers Khususnya pejabat Kabupaten Malang yang “mencaci maki” perbuatannya. Berbeda dengan seseorang wartawan yang hendak menemui para pejabat untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka berbagai carapun akan dilakukan termasuk melaporkan ke Dewn Pers maupun ke Aparat Penegak Hukum (APH), karena dianggap Wartawan “abal-abal yang membahayakan”.<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan Jaksa KPK terhadap terdakwa Ali Murtopo yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta dihadiri oleh terdakwa Ali Murtopo dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa perbuatan terdakwa Ali Murtopo yang menyuap Bupati Malang Rendra Kresna diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa pada akhir tahun 2009, bertempat di rumah makan Amsterdam Malang, terdakwa Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang, yaitu Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  beserta tim suksesnya yakni Eryk Armando Talla yang mempunyai kedekatan dengan Rendra Kresna, Chairul Anam, Joshus, Yoyok, Wildan, Moch. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh37WKAJMQeQW5Ry03ZcJSM9QVRYKPROIoQNGJ5qji3NlKmk0nScHmJ8APPnZZk10DVrfAd675uWDJMjMWKdyW0LfC_BJ2niv8iyPgN4Wk6N9c4XFQyOxcZ5CoQAAV0hSe0GttLSnv9pzE/s1600/IMG20190214112448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh37WKAJMQeQW5Ry03ZcJSM9QVRYKPROIoQNGJ5qji3NlKmk0nScHmJ8APPnZZk10DVrfAd675uWDJMjMWKdyW0LfC_BJ2niv8iyPgN4Wk6N9c4XFQyOxcZ5CoQAAV0hSe0GttLSnv9pzE/s640/IMG20190214112448.jpg" width="640" /></a></div> Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan , yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  , yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika Rendra Kresna dan Ahmad Subhan terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. <br /><br />“Dalam pelaksanaannya, Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi, memberikan pinjaman sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah),  dan pinjaman dari pengusaha-pengusaha lainnya sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Atas bantuan Terdakwa Ali Murtopo dan tim suksesnya tersebut, Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010,” ungkap JPU KPK dalam surat tuntutannya.<br /><br />Pengaturan dan fee proyek itu adalah untuk mengembalikan uang pinjaman biaya kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan. Lalu Rendra Kresna melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag (Kepala Bagian) PDE-LPSE Kabupaten Malang, Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Rendra Kresna memerintahkan Hendry Tanjung dan Eryk Armando Talla untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Rendra Kresna temasuk terdakwa Ali Murtopo. <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung,  melakukan pertemuan beberapa kali guna membahas mengenai pelaksanaan teknis pengaturan lelang di LPSE. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Tri Darmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada LPSE Kabupaten Malang.<br /><br />Pada bulan November 2010, terdakwa menghadiri pertemuan di ruang kerja Bupati Malang dengan Rendra Kresna, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala Dinas Peternakan, Willem selaku kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan beberapa kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) Iainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurementagar,  pemenangnya adalah tim sukses Rendra Kresna, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Rendra Kresna yang besarnya telah ditentukan, yakni untuk proyek-proyek di Dinas Pengairan sebesar 17,5 % - 20%, fee untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5%, dan fee untuk proyek di Dinas Pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dan terdakwa juga ditunjuk untuk mengerjakan proyek peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terdakwa melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa terdakwa akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan Mansyur Tauleka selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai. <br /><br />Sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Hendry Tanjung guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Rendra Kresna.<br /><br />Sebelum proses lelang dimulai, Buku dan alat perga itu sudah dipesan oleh terdakwa dari Bagus Trisakti,  yakni: a. Study KIT untuk IPA. IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; b. Alat permainan Matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran Elektronik untuk SD dan SMP, dan c. Peralatan Elektronik dan permainan Matematika untuk SD. <br /><br />Kemudian pada sekira September - Oktober 2011, bertemapt di Hotel Regent's Park Malang, dan di Hotel Kartika Graha Malang, terdakwa melakukan pertemuan beberapa kali dengan Eryk Armando Talla, Bagus Trisakti, Mansyur Tualeka, Hendry Tanjung dan Khusnul ,Farid untuk membahas persiapan pelelangan buku dan alat peraga sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa spesifikasi teknis, buku dan alat peraga, menyesuaikan dengan buku dan alat peraga yang telah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan dalam penyusunan HPS agar memasukkan fee untuk Rendra Kresna. Fee peminjaman perusahaan pemenang dan pendamping serta fee untuk pejabat Dinas Pendidikan sebagai komponen biaya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglNnDfxxmGptCAR5vUPUKvxCLOmDRcB_hx1zPkUnd671EReG8-qBttqXh3eIoxAVCKtnqKwNpm_IfYlZQWbBkYV9-g32BDNa3RiPScXfO9fb-vowMquFCXS4xg3LDfIjT0Y72kJSxw3b4/s1600/IMG20190214112348.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglNnDfxxmGptCAR5vUPUKvxCLOmDRcB_hx1zPkUnd671EReG8-qBttqXh3eIoxAVCKtnqKwNpm_IfYlZQWbBkYV9-g32BDNa3RiPScXfO9fb-vowMquFCXS4xg3LDfIjT0Y72kJSxw3b4/s640/IMG20190214112348.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011 dengan spesifikasi teknis dan HPS sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa dibantu oleh tim IT untuk mengkondisikan, agar perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa menjadi pemenang dalam pelelangan elektronik (e-procurement).<br /><br />Dalam pelelangan tersebut, Terdakwa mengikuti lelang sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dengan menggunakan perusahaan CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Perusahaan-perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai calon peserta pemenang lelang dan sebagai peserta pendamping. <br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Terdakwa sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut: <br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /><br />Pada tanggal 27 - 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: <br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815,;  <br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775.00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.293.283.450 (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp3.270.000.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh Hari Mulyanto dengan menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 dan nomor BA 118293 dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /><br />2. Sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Adik Dwi Putranto melalui Sudarsono yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898. <br /><br />3. Sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Moh. Zaini Ilyas selaku direktur CV Sawunggaling kepada Terdakwa menggunakan rekening BCA milik Terdakwa nomor 3170461010. <br /><br />4. Sejumlah Rp5.921.349.300 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) diberikan oleh CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama dan Eryk Armando Talla kepada Terdakwa. <br /><br />Sehingga Terdakwa menerima uang dari keempat proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp29.526.349.300 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya Terdakwa membayarkan sebagian uang tersebut kepada Bagus Trisakti sebagai pembayaran buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh sejumlah Rp23.936.870.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). <br /><br />Sedangkan sisanya sebesar Rp5.589.479.300 (lima miliyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Rendra Kresna sebagai fee sebesar 7,5%, karena Rendra Kresna memberikan proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla yang diambilkan dari rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Gondanglegi Nomor 3170461010. <br /><br />Kemudian atas perintah Rendra Kresna, uang Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan Eryk Armando Talla kepada beberapa wartawan dan LSM untuk mengamankan praktek pengaturan lelang proyek.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, atas permintaan Rendra Kresna,  Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Rendra Kresna. Uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Gondanglegi dengan Nomor Rekening 3170461010. <br /><br />Setelah melakukan penarikan uang tersebut, atas perintah Rendra Kresna, Terdakwa mendatangi Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso, dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Iwan Kurniawan  sebagai pengembalian hutang biaya pilkada. <br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rendra Kresna melalui Budiono. Uang tersebut diambil dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Nomor Rekening 1440011228977.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa memberikan uang kepada Rendra Kresna sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Rendra Kresna di Pringgitan melalui Budiono selaku asisten pribadi Rendra Kresna<br /><br />5. Selain itu. dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada Rendra Kresna melalui Eryk Armandi Tall secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enamjuta rupiah). <br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa pemberian uang sebagaimana tersebut di atas oleh terdakwa, karena telah mendapatkan beberapa proyek dari Rendra Kresna yang berhubungan serta dan bertentangan dengan kewajiban Rendra Kresna selaku Bupati Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />“Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa Ali Murtopo memberikan sejumlah uang yang totalnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah) kepada Bupati Rendra Kresna adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />JPU KPK juga mengungkapkan, bahwa terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp2.563.479.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; <br /><br />Menyatakan terdakwa Ali Murtopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal5 ayat (1) huruf b (atau Pasal 13 ) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;<br /><br />Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Murtopo berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200 juta  subsidiair 6 (6) bulan kurungan ;<br /><br />Menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.717.745.000 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dau) tahun,” ucap JPU KPK Gina di akhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Tim Penasehta Hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaanya (Pledoi) pada sidang berikutnya yang akan kembali digelar pada pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Penyuap Bupati Malang Dituntut 4 Tahun Penjara Oleh Jaksa KPK

berita korupsi .co - Kamis, 14 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan da...

»

Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Kepala Dinas Divonis Lebih Berat Dari Bupati

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPHXckwfVIjYGXreBDWJQa3ZsFsOerhf5RIkL3fMDUXh-y4pApQI6qAf_j4oAeV5MY_Kw0zTXRwMsn52QCYkJ61gS5T-5r1epOWHnScFOhQikimK0jS25nt8MFJU7j6JyN0pDh17hbcq8/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPHXckwfVIjYGXreBDWJQa3ZsFsOerhf5RIkL3fMDUXh-y4pApQI6qAf_j4oAeV5MY_Kw0zTXRwMsn52QCYkJ61gS5T-5r1epOWHnScFOhQikimK0jS25nt8MFJU7j6JyN0pDh17hbcq8/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Syahri Mulyo (kiri) dan terdakwa Sutrisno</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain hukuman pidana penjara dalam putusan Majelis Hakim, Uang Pengganti terhadap Kepala Dinas naik 9 Kali lipat, dan untuk Bupati justu turun 3 kali lipat dari tuntutan Jaksa KPK#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 14 Pebruari 2019, adalah hari bersejarah untuk pertama kalinya Jawa Timur atau di Indonesia, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membuat sejarah baru di awal tahun 2019 ini dalam menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi suap tangkap tangan KPK, dengan menghukum (Vonis) Kepala Dinas selaku bawahan justru lebih berat, yaitu “13.6” tahun penjara dari Kepala Daerah (Bupati) selaku pejabat tertinggi di Tulungagung, yaitu dengan hukuman selama “12.6” tahun. <br /> <br /> Terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungangung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 - 2023 (Periode ke- 2) bersama orang kepercayaan Syahri Mulyo yaitu Agung Prayitno dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung  ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 dalam kasus perkara Korupsi suap.<br /> <br /> Dari hasil penyidikan tim penyidik KPK berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari tersangka/terdakwa sendiri yang termuat dalam BAP (berita acara pemeriksaan) serta barang bukti, adalah sebagai dasar Jaksa KPK menyeret Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Dalam persidangan, Jaksa KPK pun menghadirkan saksi-saksi yang ada dalam surat dakwaan berdasarkan BAP, diantaranya beberapa Kepala Bidang Dinas PUPR, Kepala BPKAD dan Kepala Bidang BPKAD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Disperindag, Sekda, Ketua DPRD, beberapa Kontraktor dan Asosiasi pengusaha Konstruksi dan beberapa saksi lainnya terungkap, bahwa duit yang diterima Syahri Mulyo maupun melalui Sutrisno sejak 2014 hingga 2018 yang terperinci dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa KPK sebesar Rp138.4 milliar.<br /> <br /> Duit sebesar Rp138.4 milliar itu adalah sebagai fee 15% dari setiap nilai anggaran proyek pekerjaan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas terhadap beberapa kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulungangug.<br /> <br /> Namun duit itu menurut Jaksa KPK dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan dengan membuat rincian secara jelas dan cermat berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan fakta persidangan, tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melainkan mengalir juga ke beberapa nama pejabat lainnya yang ada di Tulungangung, Pemprov Jatim, DPRD Jatim dan juga salah seorang anggota DPR RI. Nama-namanyapun jelas tertera dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa KPK.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan Jaksa KPK, duit yang dinikmati dan wajib dikembalikan oleh terdakwa Syahri Mulyo adalah sebesar Rp77 milliar subsider 3 tahun penjara. Duit sebanyak Rp77 milliar yang dinikmati terdakwa Syahri Mulyo, bukan hanya sebagai fee proyek, melainkan dari beberapa Kepala Dinas. Sementara tuntutan pidana penjara sebagai sangsi hukum atas perbuatan terdakwa Syahri Mulyo dari Jaksa KPK adalah selama 12 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 tahun.<br /> <br /> Sedangkan duit yang dinikmati dan wajib dikembalikan oleh terdakwa Sutrisno dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa KPK adalah sebesar Rp9.5 milliar subsider 2 tahun penjara. Sementara tuntutan pidana penjara sebagai sangsi hukum atas perbuatan terdakwa Sutrisno dari Jaksa KPK adalah selama 8 tahun, denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.<br /> <br /> Jaksa KPK pun membuat sejarah baru di Jawa Timur dalam perkara ini, yaitu dengan menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Tulungangung selama 5 tahun.<br /> <br /> Sedangkan hukuman pidana terhadap Agung Prayitno dari Jaksa KPK adalah dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dedan sebesar Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan tanpa pencabutan hak politik.<br /> <br /> Sementara Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Korupsi Suap Bupati (nan aktif) Tulungagung Syahri Mulyo, dan terdakwa Sutrsino selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung adalah sejarah baru dalam mengadili terdakwa Korupsi suap 13 Kepala Daerah yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak tahun 2017.<br /> <br /> Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menghukum Kepala Dinas lebih berat dari Kepala Daerah yang sama-sama tertangkap tangan KPK dalam kasus Korupsi suap. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrIySYrw-a7ADZoY0NmR3qpmBD3zXcfpY_AugXy6V9ipAgekDofh4tPgOVXPPZEQskUGBDKZM0uJYEWyEQH6Ks91QGxOmMSWCbso-2cWUko1k_DgpcKau_O7o-QWtDJN4tUoaJoxK2zJU/s1600/Syahri+Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="640" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrIySYrw-a7ADZoY0NmR3qpmBD3zXcfpY_AugXy6V9ipAgekDofh4tPgOVXPPZEQskUGBDKZM0uJYEWyEQH6Ks91QGxOmMSWCbso-2cWUko1k_DgpcKau_O7o-QWtDJN4tUoaJoxK2zJU/s640/Syahri+Mulyo.png" width="640" /></a></div> Apakah Kepala Dinas Kabupaten Tulungagung yang menjadi “otak” utama dari kasus suap Kepala Daerah (Bupati) Tulungagung ? Atau Kepala Dinas Kabupaten Tulungagung yang memerintahkan Bupati Tulunagung untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap itu, sehingga hukuman Kepala Dinas lebih berat dari Kepala Daerah ?<br /> <br /> Kamis, 14 Pebruari 2019, Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, menjatuhkan hukuman pidana penjara (vonis) terhadap terdakwa Syahri Mulyo dengan total hukuman selama ‘12.6’ tahun, denda sebesar Rp700 juta. Pidana tambahan berupa mengembalikan uang hasil suap yang dinikmati terdakwa sebesar Rp26.836 milliar, serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman.<br /> <br /> Dan untuk terdakwa Sutrisno, di hukum pidana penjara yang totalnya lebih tinggi dari Bupati Syahri Mulyo, yaitu selama ‘13.6’ tahun, denda sebesar Rp600 juta. Pidana tambahan berupa mengembalikan uang hasil suap yang dinikmati terdakwa sebesar Rp71.576.611,06, tanpa ada pencabutan hak politik.<br /> <br /> Serta untuk terdakwa Agung Prayitno, dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa KPK yaitu dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp350 juta subsider 6 kurungan tanpa pencabutan hak politik.<br /> <br /> Menurut Majelis Hakim, bahwa total uang yang terkumpul dari fee proyek sebesar Rp145.777.619,06. Dan uang yang dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo sebesar Rp26.836 milliar dari total tuntutan Jaksa KPK sebesar Rp77 milliar. Dan uang yang dinikmati terdakwa Sutrisno menurut Majelis Hakim sebesar Rp71.576.611,06, dari total tuntutan Jaksa KPK sejumlah Rp9.5 milliar. Sedangkan untuk pihak-pihak lain menurut Majelis Hakim senilai Rp46 milliar, sedangkan menurut rincian Jaksa KPK berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa Sutrisno sebesar Rp41 milliar.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /> <br /> “Menghukum terdakwa I Syahri Mulyo dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp700 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp26.836 milliar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hukuman berleuatan hukum tetap (Inckrah). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 2 tahun. Hukuman pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak menduduki ajabatan publik yang diatur dalam undang-undang selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani hukuman,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan Jaksa KPK terhadap terdakwa Syahri Mulyo adalah dengan pidana penjara selama 12 tahun, dendan sebesar Rp750 juta subsider 6 kurang. Pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp77 milliar subsider 3 tahun penjara.<br /> <br /> Jaksa KPK menilai, bahwa terdakwa Syahri Mulyo selaku pejabat tertinggi di Kabupaten Tulungagung adalah orang yang memerintahkan Syahri Mulyo selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung untuk meminta fee 15% dari para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulungagung.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTAr94mL7tiSRG9_SfYOuhPKkCYLnrXOxmo3zomxe0m8ADn8pbXVMJghdU3SQ1r8rIN284y7kGc58lg_ySJ8_A5hSf8xD-YZoUmg6Sk_JPsloN4jYWOCQQFQiimQgKGdjJns0y98ZDxvM/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="640" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTAr94mL7tiSRG9_SfYOuhPKkCYLnrXOxmo3zomxe0m8ADn8pbXVMJghdU3SQ1r8rIN284y7kGc58lg_ySJ8_A5hSf8xD-YZoUmg6Sk_JPsloN4jYWOCQQFQiimQgKGdjJns0y98ZDxvM/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian giliran terdakwa Sutrisno yang dijatuhi hukuman (Vonis) oleh Majelis Hakim. Dalam putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sutrisno, membuat Jaksa KPK, Penasehat Hukum terdakwa termasuk terdakwa sendiri maupun para pengunjung dari masyarakat Tulungangung yang memadati raung sidang Cakra membuat mata terbelalak.<br /> <br /> Sebab, pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Sutrsino, 9 kali lipat dari tuntutan Jaksa KPK.<br /> <br /> “Menghukum terdakwa II Sutrisno dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp600 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp71.576.611,06 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hukuman berleuatan hukum tetap (Inckrah). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 3 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan Jaksa KPK terhadap terdakwa Sutrisno adalah dengan pidana penjara selama 8 tahun, dendan sebesar Rp600 juta subsider 6 kurang. Pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati oleh terdakwa sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp9.5 milliar subsider 2 tahun penjara.<br /> <br /> Uang pengganti yang wajib dikembalikan oleh terdakwa Syahri Mulyo dan terdakwa Sutrisno, akan dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Syahri Mulyo sebesar Rp1.5 milliar, dan uang yang telah dikembalikan terdakwa Sutrisno sebesar Rp625 juta, serta uang yang dikembalikan oleh Sukarji (Kabid Dinas PUPR) sebesar Rp2.100.300.000.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Agung Prayitno mengatakan tidak banding alias menerima. Sedangkan terdakwa Syahrli Mulyo dan terdakwa Sutrisno maupun Jaksa KPK mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Seusai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno maupun ratusan masyarakat Tulungangung saat menemui wartawan media ini di gedung pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, agar KPK tidak melakukan diskriminasi dan politik hukum terhadap proses hukum dalam kasus korupsi suap Bupati Tulungagung.<br /> <br /> Kami meminta KPK agar tidak diskriminasi dan politik hukum dalam menangani kasus Korupsi suap Bupati Syari Mulyo. Karena ada aliran uang sebesar Rp41 milliar dipihak lain menurut Jaksa KPK. Siapa pihak lain itu. KPK harus mengusutnya," kata Welly Suherman selaku juru bicara masyarakat Tulungagung, Kamis, 14 Pebruari 2019. (Rd1)

News Tipikor Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Kepala Dinas Divonis Lebih Berat Dari Bupati

Terdakwa Syahri Mulyo (kiri) dan terdakwa Sutrisno #Selain hukuman pidana penjara dalam putusan Majelis Hakim, Uang Pengganti terhadap K...

»

4 Terdakwa Korupsi Dana KUMKM Rp1 M Dituntut dan Divonis Ringan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuvcwb0HuG87ArUNr_HCxImkp5AJBdNXJuWNR4CZFXZ59-1ezXnv66ksnKUjapSr4z7IJoYcL6rtRFhPSGjhktMN5d5sy2Zig07EvpR3AyIQ9eOIHMnGoc7HS1mYeI9levN_-ZlpzJyoA/s1600/IMG20190213133848.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuvcwb0HuG87ArUNr_HCxImkp5AJBdNXJuWNR4CZFXZ59-1ezXnv66ksnKUjapSr4z7IJoYcL6rtRFhPSGjhktMN5d5sy2Zig07EvpR3AyIQ9eOIHMnGoc7HS1mYeI9levN_-ZlpzJyoA/s640/IMG20190213133848.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kanan, R. Kunhidayat Imam,; Sutikno Tjoedoko,; Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan </b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Rabu, 13 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Vonis ringan sama dengan tuntutan JPU Kejari (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri) Surabaya terhadap 4 (empat) terdakwa Korupsi Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) yang berasal dari dana yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan usaha lainnya sebesar Rp1 milliar, yakni Sutikno Tjoedoko,; R. Kunhidayat Imam,; Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan <br /> <br /> Terdakwa Sutikno Tjoedoko divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan sama dengan tuntutan JPU. Sedangkan terdakwa R. Kunhidayat Imam,; Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan divonis pidana penjara masing-masing 1 tahun dari 1 tahun dan 6 bulan tuntutan JPU. Para ke- 4 terdakwa di hukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. <br /> <br /> Selain itu, untuk terdakwa Sutikno Tjoedoko di hukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp100 juta lebih atau pidana penjara selama 1 tahun, apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah) dari jika harta benda terdakwa yang disita oleh Jaksa dan dilelang sebagai uang pengganti kerugian negara. Sedangkan 3 terdakwa lainnya yang sudah menitipkan uang, akan dikembalikan ke kas negara c/q Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM<br /> <br /> Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan John Dista., SH yang dihadiri Tim JPU Kejari Surabaya Jolfis Sambow.,SH dkk serta para Penasehat Hukum terdakwa, pada Rabu, 13 Pebruari 2019.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Sutikno Tjoedoko,; R. Kunhidayat Imam,; Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) yang berasal dari dana yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan usaha lainnya sebesar Rp1 milliar yang seharusnya disalurkan ke anggota Koperasi, namun justru dinikamati oleh para terdakwa.<br /> <br /> Sehingga Keempat terdakwa ini pun dijerat dengan Pasal Subsidair yaitu Pasal 3 junckto Pasal18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, Walikota Surabaya cq Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 50/PAD/XVI.37/2011 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Mitra Lestari. <br /> <br /> Pada pertengahan tahun 2012, Sutikno Tjoedoko selaku Manager Koperasi Mitra Lestari mendapat informasi dari Marsudi, bahwa ada program pendanaan dana bergulir khusus Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang dananya teranggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 Nomor : DIPA-999.03.1.979403/2013 tanggal 23 Agustus 2013 pada Satuan Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa R. Kunhidayat Imam, bersama Sutikno Tjoedoko, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan sepakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan dana bergulir kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Kemudian terdakwa R. Kunhidayat Imam, S.|R bersama Sutikno Tjoedoko membuat surat permohonan pembiayaan dana bergulir Nomor : 20/Kop.ML/Xll/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam, S.|R selaku Ketua Koperasi Mitra Lestari, Pawitro Tjoedoko selaku Sekretaris Koperasi Mitra Lestari, dan Johanes Trilaksono Kurniawan selaku Bendahara Koperasi Mitra Lestari dengan nominal pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan. <br /> <br /> Bahwa yang menjadi lampiran untuk kelengkapan administrasi dalam permohonan pengajuan pembiayaan dana bergulir oleh Koperasi Mitra Lestari kepada LPDB-KUNIKM adalah Identitas Anggota Koperasi Terlampir dengan Surat Kuasa dan Identitas serta legalitas Koperasi, diantaranya ; 1. Pas foto terbaru terakhir dari seluruh pengurus Koperasi ukuran 4 X 6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar,; 2. Foto Copy bukti identitas seluruh pengurus (KTP) yang masih berlaku,; 3. Foto copy akte pendirian AD/ART berikut perubahanya rangkap 2 (dua),; 4. Foto copy badan hukum koperasi rangkap 2 (dua) yang dilegalisir dinas / badan yang membidangi,; 5. Foto copy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) yang dilegalisir dinas/badan yang membidangi,; 6. Susunan pengurus dan pengawas rangkap 2 (dua) yang diketahui dinas/badan yang membidangi Koperasi,; 7. Foto copy NPWP,; 8. Daftar dan jumlah anggota koperasi,; 9. Foto copy TERDAPAT,; 10. Laporan keuangan (neraca dan neraca laba/Rugi 2 (dua) tahun terakhir,; 11. Nominatif pinjaman kepada anggota periode terakhir yang disertai dengan tingkat kolektibilitas (N PL),; 12. Surat persetujuan dari anggota kepada pengurus koperasi. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIOxDe3umuz8Zm7r1tAR8tBo368nfRjJNqgPz30A-zkM1Y05Bs1MJp88d0VKkDDms51erCLPFjDUM-AIUC7bFz_VOrMXvHpm6mbthXFUrailUKVa6jhjyggo-MFNm61V8q8ovW-yLgZfo/s1600/IMG20190213133857.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIOxDe3umuz8Zm7r1tAR8tBo368nfRjJNqgPz30A-zkM1Y05Bs1MJp88d0VKkDDms51erCLPFjDUM-AIUC7bFz_VOrMXvHpm6mbthXFUrailUKVa6jhjyggo-MFNm61V8q8ovW-yLgZfo/s640/IMG20190213133857.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa untuk melengkapi salah satu persyaratan permohonan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUNIKM, Sutikno Tjoedoko selaku Manager Koperasi Mitra Lestari, membuat Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 26 Februari 2011, dan tanggal 25 Februari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa R. Kunhidayat lmam bersama Pawitro Tjoedoko, Sutikno Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan. <br /> <br /> Selain membuat Rapat Anggota Tahunan (RAT), Sutikno Tjoedoko juga membuat Risalah Rapat Anggota Koperasi Mitra Lestari Nomor : 10/RA/MlTRA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Persetujuan Permohonan Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUNIKM yang terlampir dalam Daftar Hadir Anggota yang ditandatangani oleh semua pengurus dan Anggota Koperasi Mitra Lestari yang seolah-olah Rapat Anggota tersebut dilaksanakan, namun pada kenyataannya, Rapat Anggota Koperasi Mitra Lestari tersebut tidak pernah dilaksanakan, dimana Daftar Hadir yang terlampir dalam Risalah Rapat tersebut terdapat beberapa Anggota Koperasi Mitra Lestari yang tidak pernah bertandatangan, dan ada juga Anggota Koperasi Mitra Lestari yang bertandatangan namun tidak mengetahui apabila Risalah Rapat tersebut akan digunakan untuk pengajuan permohonan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUNIKM. <br /> <br /> Bahwa setelah persyaratan administrasi permohonan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUNIKM sudah lengkap, permohonan tersebut kemudian dikirim ke LPDB-KUNIKM, dan setelah berkas administrasi permohonan pembiayaan dana bergulir dari Koperasi Mitra LPDB-KUNIKM, selanjutnya M. Yudha Rizki Pratama selaku Staf Bisnis pada LPDB-KUNIKM melakukan verifikasi berkas dan on the spot ke Kantor Koperasi Mitra Lestari, dan setelah dinyatakan tidak adanya suatu permasalahan atas berkas permohonan pengajuan pembiayaan tersebut, maka LPDB-KUNIKM melalui Rapat Komite LPDB-KUNIKM memutuskan permohonan pembiayaan dana bergulir Koperasi Mitra Lestari yang disetujui sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). <br /> <br /> Setelah terdakwa R. Kunhidayat Imam, selaku Ketua Koperasi Mitra lestari dan Johanes Trilaksono Kurniawan selaku Bendahara Koperasi Mitra Lestari menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3). Kemudian terdakwa R. Kunhidayat Imam  bersama Sutikno Tjoedoko, dan atas kesepakatan Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan melengkapi persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman berupa daftar definitif penerima dana LPDB-KUNIKM yang berisi 24 (dua puluh empat) nasabah.<br /> <br /> Tujuannya, apabila pinjaman dana bergulir yang dimohonkan kepada LPDB-KUMKM disetujui, maka dana bergulir LPDB-KUNIKM tersebut harus diberikan kepada UMK (Usaha Menegah Kecil) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif, dan apabila terdapat perubahan daftar definitif, maka pengurus Koperasi Mitra Lestari wajib memberitahukan UMK (Usaha Menengah Kecil) yang baru kepada LPDB-KUNIKM. <br /> <br /> Bahwa terdakwa R. Kunhidayat Imam, bersama Sutikno Tjoedoko dan atas kesepakatan Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan, selain melengkapi daftar definitif penerima dana dari LPDB-KUNIKM, juga melengkapi daftar piutang dan jaminan Bilyet Deposito sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disimpan di BPRS Sampang,  kepada LPDB-KUNIKM disertai dengan kelengkapan persyaratan yang telah dikirim oleh pengurus Koperasi Mitra Lestari pada saat pengajuan permohonan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUNIKM, serta terdakwa R. Kunhidayat Imam, bersama Sutikno Tjoedoko, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan menyerahkan surat persetujuan yang berisi menjadi penjamin perorangan atau penjamin pribadi atas hutang yang diterima oleh Koperasi Mitra Lestari sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari LPDB-KUNIKM, dan juga terdakwa R. Kunhidayat Imam, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan, bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman kepada LPDB-KUNIKM serta menyalurkan dana bergulir LPDB-KUNIKM kepada UKM (Usaha Kecil Menengah) sesuai dengan daftar definitif. <br /> <br /> Bahwa setelah terdakwa R. Kunhidayat Imam, bersama Sutikno Tjoedoko, Pawltro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurnlawan melengkapi persyaratan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3),  kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 639 tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Sosiati Setia Manaransyah SH. M.Kn antara Pengurus Koperasi Mitra Lestari yang diwakili oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam selaku Ketua Koperasi Mitra Lestari, Pawltro Tjoedoko selaku Sekretaris Koperasi Mitra Lestari dan Johanes Trilaksono Kurniawan selaku Bendahara Koperasi Mitra Lestari dengan pihak LPDB-KUNIKM. <br /> <br /> Bahwa selanjutnya Pengurus Koperasi Mitra lestari mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan kepada Direktur Utama LPDB-KUNIKM dengan Surat Nomor : 11/KML/II/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam, selaku Ketua Koperasi Mitra Lestari dan Johanes Trilaksono Kurniawan selaku Bendahara Koperasi Mitra Lestari. <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, pembiayaan dana bergulir tersebut ditransfer oleh LPDB-KUNIKM ke rekening Koperasi Mitra Lestari dengan Nomor Rekening : 6170291555 BCA KCP Tandes sebesar Rp1.000000.000 (satu milyar rupiah). <br /> <br /> Setelah dana bergulir masuk ke rekening Koperasi Mitra Lestari sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), selanjutnya dana bergulir tersebut dilakukan penarikan secara bertahap, dimana setiap slip penarikan berupa cek selalu ditanda tangani oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam, seIaku Ketua Koperasi Mitra Lestari dan Johanes Trilaksono Kurniawan selaku Bendahara Koperasi Mitra Lestari. <br /> <br /> Bahwa setelah dana bergulir tersebut dicairkan oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam, dan Johanes Trilaksono Kurniawan atas kesepakatan bersama, kemudian dana bergulir tersebut diserahkan semuanya kepada Sutikno Tjoedoko. <br /> <br /> Setelah Sutikno Tjoedoko menerima dana bergulir tersebut selanjutnya Sutikno Tjoedoko atas sepengetahuan terdakwa R. Kunhidayat Imam, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan, tidak meneruskan pinjaman LPDB-KUNIKM kepada UMK (Usaha Menengah Kecil) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif, namun menggunakannya untuk kepentingan Sutikno Tjoedoko, R. Kunhidayat Imam, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan. <br /> <br /> Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kewajiban atas penggunaan dana bergulir LPDB-KUNIKM yang diterima oleh Koperasi Mitra Lestari, terdakwa R. Kunhidayat Imam, bersama dengan Sutikno Tjoedoko atas sepengetahuan Pawitro Tjoedoko selaku Sekretaris dan Johanes Trilaksono Kurniawan selaku Bendahara, membuat Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam, selaku Ketua Koperasi Mitra Lestari dan Pawitro Tjoedoko selaku Sekretaris Koperasi Mitra Lestari yang kemudian dikirim ke, dimana Laporan Realisasi Penyaluran Plnjaman/Pembiayaan tersebut dibuat seolah-olah berisi nama-nama nasabah yang menerima penyaluran dana. <br /> <br /> Bahwa mengenai perubahan atas pemberian pinjaman diluar daftar definitif,  tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa R. Kunhidayat Imam, Sutikno Tjoedoko, Pawitro Tjoedoko dan Johanes TriIaksono Kurniawan kepada LPDB-KUNIKM. <br /> <br /> Bahwa sekitar tahun 2014, angsuran pinjaman dana bergulir atas nama Koperasi Mitra Lestari dinyatakan macet oleh LPDB-KUNIKM, akan tetapi sebelum dinyatakan macet pihak LPDB-KUNIKM mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dewan Pengawas dan Pengurus Koperasi Mitra Lestari untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan yaitu Surat nomor 467/SP1/Dir.1/2013 tanggal 12 November 2013,; Surat nomor 041/SP1/Dir.1/2014 tanggal 13 Januari 2014,; Surat nomor 149/SP1/Dir.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 4. Surat nomor 176/SP2/Dir.1/2014 tanggal 01 April 2014. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 1354/Dir.1/2016 tanggal 20 Juli 2016,  pihak LPDB-KUNIKM menyatakan, bahwa kondisi pinjaman Koperasi Mitra Lestari masuk klasifikasi E (Macet), dan telah jatuh tempo pada tanggal 25 April 2016. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Ec9VDQGpl_w5Ga6UVF1pQYUeuH-SwrOpQYfcQ-AKILq94ZDA8luebPGoOAe_wFgZ1umW-lIBzcTHQyieJjlQQRrhz_hEbA4N2AfahA4noH0xCibXy8Dv2EFb4lx6oJh693MUWGhee3w/s1600/IMG20190213133858.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Ec9VDQGpl_w5Ga6UVF1pQYUeuH-SwrOpQYfcQ-AKILq94ZDA8luebPGoOAe_wFgZ1umW-lIBzcTHQyieJjlQQRrhz_hEbA4N2AfahA4noH0xCibXy8Dv2EFb4lx6oJh693MUWGhee3w/s640/IMG20190213133858.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016, Koperasi Mitra Lestari yang beralamat di Ruko Niaga Tama A-15 Jl. Manukan Tama Surabaya, telah tutup atau tidak beroperasi lagi. Sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban untuk membayar pinjaman pembiayaan dana bergulir LPDB-KUNIKM<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa R. Kunhidayat imam, bersama Sutikno Tjoedoko, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan yang telah menandatangani Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 26 Februari 2011 dan tanggal 25 Februari 2012, serta menandatangani Risalah Rapat Anggota Koperasi Mitra Lestari Nomor : 10/RA/MlTRA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang persetujuan permohonan fasilitas pembiayaan dana bergulir LPDB-KUNIKM, dan menandatangani Daftar Hadir Rapat yang dibuat oleh Sutikno Tjoedoko sebagai salah satu kelengkapan pengajuan dana bergulir LPDB-KUNIKM yang seolah-olah rapat tersebut dilaksanakan akan tetapi pada kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan.<br /> <br /> Dan terdakwa R. Kunhidayat imam, S.!R bersama Sutikno Tjoedoko, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan tidak meneruskan pinjaman LPDB-KUNIKM kepada UMK (Usaha Menengah Kecil) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif, telah bertentangan dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/Per/LPDB/201O tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi. <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa R. Kunhidayat Imam, bersama Sutikno Tjoedoko, Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan telah merugikan negara cq. LPDB-KUNIKM sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-687/PW 13/5/2018 tanggal 14 September 2018.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Sutikno Tjoedoko menyatakan menerima, sedangkan tiga terdakwa lainnya mapun JPU mengatakan pikir-pikir. (Rd1)

News Tipikor 4 Terdakwa Korupsi Dana KUMKM Rp1 M Dituntut dan Divonis Ringan

Foto dari kanan, R. Kunhidayat Imam,; Sutikno Tjoedoko,; Pawitro Tjoedoko dan Johanes Trilaksono Kurniawan berita korupsi .co - Rabu, 13...

»

Petani Diadili Karena Korupsi Sapi Senilai Rp53.247.500

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHTR9asX_ZBypkKJJ1X9wdbUgY6XfXDN7LWnDTNnsL9HA4N0h6XXi39C3rXx2e8r581UPBSkPjju6mAlA3wPdQEs4HnoQey34tRWN5qS-9iwx6FuFE6upUaDEki0ollHEK4bdpKNEI4xQ/s1600/IMG20190213165816.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHTR9asX_ZBypkKJJ1X9wdbUgY6XfXDN7LWnDTNnsL9HA4N0h6XXi39C3rXx2e8r581UPBSkPjju6mAlA3wPdQEs4HnoQey34tRWN5qS-9iwx6FuFE6upUaDEki0ollHEK4bdpKNEI4xQ/s640/IMG20190213165816.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 13 Pebruari 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Radityo dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Tuban membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa kasus Korupsi dana kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi untuk Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tuban tahun 2015 sebesar Rp53.247.500, Ismoyo Bin Darmin seorang petani warga Dusun Karanggeneng Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, di muka persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Tim Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU Radityo menyatakan, berawal pada tanggal 6 Maret 2013, Kelompok Tani SUMBER REJEKI Desa Sidorejo Kec. Kenduruan Kab.Tuban yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dengan diketuai Marjani (Almarhum) yang  mengajukan proposal bantuan pengembangan Sapi kepada Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, <br /> <br /> Bahwa sebelas anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Sidorejo Kec. Kenduruan Kab.Tuban, yaitu : Manjani (Ketua Kelompok Tani),; Ismoyo / Terdakwa (anggota),; Sumijan (anggota),; M. Hadi Istiyono (anggota),; Sabrang (anggota),; Subali (anggota),; Slamet (anggota),; Radi (anggota),; Heri (anggota),; Marsudi (anggota) dan Rakimo (anggota).<br /> <br /> Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Sidorejo Kec. Kenduruan Kab.Tuban menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tuban berupa 11 (sebelas) ekor sapi, diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi betina dan l (satu) ekor sapi jantan dengan jenis sapi lokal, telinga kiri diplong, dicatut atau dilubangi dan diberi label serta diterima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki  yang kemudian ditempatkan dalam 1 (satu) kandang bantuan dari Pemerintah di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. <br /> <br /> Sekira bulan November 2014, sebelum sapi bantuan tersebut datang dan diterima oleh anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki  tersebut, terdakwa sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki  menawar sapi tersebut dan membeli 4 (empat) ekor sapi betina bantuan yang menjadi hak dari anggota Kelompok Tani lainnya yaitu  Marjani (Alm), SakSi Subali, saksi Sabrang, sakSi Sumijan dengan harga masing-masing sapi betina sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa memberikan uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 4 (empat) ekor sapi betina kepada Marjani (Alm) <br /> <br /> Setelah sapi-sapi bantuan tersebut dirawat selama 3 (tiga) bulan di kandang bantuan Pemerintah, kemudian sekira bulan Maret 2015, 4 (empat) ekor sapi betina bantuan yang sebelumnya dibeli dari 4 (empat) anggota Kelompok Tani, dijual ke Pasar Hewan Jatirogo dan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp19.900.000 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) <br /> <br /> “Selanjutnya pada bulan Juli 2015, terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi jantan bantuan yang dipelihara oleh M. Hadi Istiyono ke Pasar Hewan Jatirogo dengan harga sebesar Rp8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah),” ucap JPU<br /> <br /> JPU menyatakan, pada bulan Februari 2016, terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina bantuan yang dipelihara oleh terdakwa sendiri ke salah satu pedagang sapi yang tidak dikenalnya seharga Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dari total penjualan 5 (lima) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), yang mana penjualan sapi-sapi bantuan tersebut dilakukan tanpa musyawarah kelompok tani dan 5 (lima) ekor sapi betina bantuan yang masih tersisa tersebut sampai dengan saat ini dirawat seluruhnya oleh terdakwa di kandang sapi milik terdakwa  <br /> <br /> Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian N0mor : 524/155/PPK/414.057/2014 tanggal 17 September 2014, diketahui bahwa harga satuan masing-masing sapi jantan maupun betina  dalam kegiatan pengadaan sapi peranakan ongole (PO) di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2014, sebesar Rp.8.407.500 (delapan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor, sedangkan untuk sapi jantan harga satuannya sebesar Rpl1.210.000,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) per ekor  <br /> <br /> “Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menjual sapi bantuan tanpa sepengetahuan anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki  melalui musyawarah (tidak ada berita acara penjualan sapi) dan tidak diketahui oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanian Kabupaten Tuban,” ujar JPU<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSZsiK0yylKZa75qKKQd5V31WJVkDMI3nuoAScokKa_vyqwbzDm_-n2T-JVzLfJdy2Na5oS0Wl3NUlbjdVCeSH0RGdozeyhz7s2PUk73NUMgEhV62dACNgIjRtbJ4Kh_xH9Go-eS5-kg/s1600/IMG20190213165729.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSZsiK0yylKZa75qKKQd5V31WJVkDMI3nuoAScokKa_vyqwbzDm_-n2T-JVzLfJdy2Na5oS0Wl3NUlbjdVCeSH0RGdozeyhz7s2PUk73NUMgEhV62dACNgIjRtbJ4Kh_xH9Go-eS5-kg/s640/IMG20190213165729.jpg" width="640" /></a></div> Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri R1 Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyatakan dalam hal monitonng dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosual yang tidak muai dengan usu1an yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi muai dengan peraturan perundang-undangan <br /> <br /> Selain itu, perbuatan terdakwa juga melanggar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi untuk Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, pada BAB 11 angka 8 penjualan ternak atau tukar ganti setiap penjualan terak dan atau tukar ganti ternak harus dilakukan melalui persetujuan / kemufakatan kelompok dan diketahui oleh dinas terkait setempat <br /> <br /> “Tukar ganti dan atau jual beli harus dilengkapi berita acara penjualan, dan atau tukar ganti, penyebab atau alasan kenapa dilakukan serta harus dapat dipertanggungjawabkan, tukar ganti dapat dilakukan hanya dengan ternak yang sejenis,” kata JPU<br /> <br /> “Bahwa hasil penjualan 5 (lima) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan senilai Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut oleh terdakwa, telah menguntungkan terdakwa karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya,” kata JPU kemudian<br /> <br /> Menurut JPU, sehingga dengan adanya kejadian tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp53.247.500 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Inspektorat Kabupaten Tuban atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Sapi Bantuan Pemkab. Tuban oleh Marjani bin Parto dan kawan-kawan (Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, Desa Sidorejo Kec. Kenduruan) Nomor : X.700/017/4l4.060/2017 tanggal I Maret 2017, dengan perhitungan, Sapi yang telah dijual terdakwa sebanyak 5 ekor sapi betina (5 x Rp8.407.500 = Rp.42.037.500) dan 1 ekor sapi jantan (1 x Rp11.210.000 = Rp11.210.000). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp53.247.500<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) junckto Pasal 18 ayat (1) huruf b Ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU, Tiim Penasehat Hukum terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam sidang berikutnya. (Rd1)

News Tipikor Petani Diadili Karena Korupsi Sapi Senilai Rp53.247.500

berita korupsi .co - Rabu, 13 Pebruari 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Radityo dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Tuban membacakan su...

»

Jaksa KPK Menolak JC Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan, Tuntutan Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKp7fXGP3sc3x1m8ByBoE3sbkmeQicFo40PPAgXEOyrY5ESJyB4Fm99EhHpcJEnCX9Ygk9Z7_8vmNSjcZdjETVutArb4zet0UICprqYrmgGyAORYcvUbdBWRsF2xlA8T6rO07L8HqPsU/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="517" data-original-width="878" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKp7fXGP3sc3x1m8ByBoE3sbkmeQicFo40PPAgXEOyrY5ESJyB4Fm99EhHpcJEnCX9Ygk9Z7_8vmNSjcZdjETVutArb4zet0UICprqYrmgGyAORYcvUbdBWRsF2xlA8T6rO07L8HqPsU/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK : Nanti akan lebih terbuka kalau Setyono (Wali Kota) Disidangkan, minggu depan akan dilipahkan </b></span><br /> <br /> beritakorupsi.co - Pengajuan menjadi JC (Justice Collaborator) untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan oleh  Terdakwa Muhammad Baqir pengusaha kontraktor di Kota Pasuruan yang ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 karena menyuap Wali Kota Pasuruan Setyono, ditolak oleh Tim Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 11 Pebruari 2019), namun aneh karena terdakwa hanya dituntut ringan yakni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Tuntutan pidana 2 tahun penjara, sepertinya tergolong ringan bila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya seperti kasus pencurian. Pada hal dikatakan, bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi adalah sudatu kejahatan yang luar biasa. <br /><br />Dari tuntutan pidana yang diberikan JPU KPK terhadap pelaku Korupsi, apakah sesuai dengan sebutan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, atau sama dengan tundak pidana umum lainnya?<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU KPK Kiki Ahmad Yani, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto, Bayu Satrio dimuka persidangan diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan Agus, serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane dkk, pada Senin, 11 Pebruari 2019<br /><br />Perbuatan Kolusi,  Korupsi dan Nepotisme (KKN) oleh Kepala Daerah dengan pihak-pihak disekitarnya,  diantaranya pengusaha, tim sukses dan lain sebagainya,  sepertinya sudah terbentuk sejak awal pencalonan seseorang menjadi Kepala Daerah, dan KKN itu berjalan setelah terpilih dan dilantik<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiurvBoyNLko0ebjsJ74KKV9TJPC0gLk1HmmnoVriaTmfil6yGyBKQ0fk0cRBGGfn4Q_3JJiwPWtQkVcKuaPM8618vsrG1lGu2nxbeO1kACgf6N9HsPlcnRnA2yUY_jbRKxCLt2kdeUtNg/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiurvBoyNLko0ebjsJ74KKV9TJPC0gLk1HmmnoVriaTmfil6yGyBKQ0fk0cRBGGfn4Q_3JJiwPWtQkVcKuaPM8618vsrG1lGu2nxbeO1kACgf6N9HsPlcnRnA2yUY_jbRKxCLt2kdeUtNg/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Dan itu tidak hanya dialami oleh Muhammad Baqir si penyuap Wali Kota Pasuruan, tetapi juga dialami oleh terdakwa/terpidana lainnya seperti dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Batu, Bupati Malang, Bupati Tulungagung, dan Wali Kota Blitar serta Kepala Daerah lainnya, yang juga melibatkan orang-orang dekat Kepala Daerah itu sendiri.<br /><br />Seperti dalam Peribahasa, “Sepintar-pintarnya Tupai melompat, akan jautuh ketanah. Sepintar-pintarnya Kepala Daerah dengan si penyuap untuk menjalankan KKN, tercium juga oleh KPK”.<br /><br />Dan itupula yang dialami oleh Muhammad Baqir, setelah tertangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu, Muhammad Baqir pun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili atas perbuatannya melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni menyuap Wali Kota Pasuruan. Sementara Setyono selaku Wali Kota yang menerima suap, masih menunggu giliran untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya yang tak akan lama lagi.<br /><br />Yang memalukan dari kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur adalah, keterlibatan wartawan yang menikmati aliran uang, walau KPK tidak dijadikan sebagai tersangka, namun beberapa diantaranya ada yang dihadirkan sebagai saksi di muka  persidangan, diantaranya kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK), dan juga dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan juga disebutkan kebagian proyek APBD.<br /><br />Wartawan seperti inipun tak ada komentar miring dari berbagai pihak termasuk Pemerintah dan Dewan Pers. Mungkin karena si oknum wartawan adalah dari media yang punya nama, berbeda dengan wartawan lainnya yang disebut-sebut sebagai wartawan “abal-abal” ataupun wartawan “Bodrek”<br /><br />Dan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Muhammad Baqir dijelaskan, bahwa Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik dan beberapa Tim Sukses Setyono, diantaranya Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali, serta Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wakil Wali Kota, Wali Kota dan anggota DPRD mendapat bagian Proyek APBD Pemkot Pasuruan.<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkam, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Baqir dijerat denga Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />JPU KPK mengatakan dalam surat tuntutannya, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa Muhammad Baqir telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada Setiyono selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV Mahadir yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur.<br /><br />Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban Setyono selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; <br /><br />JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas Setiyono selaku Walikota Pasuruan, meminta Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dwi Fitri Nurcahyo selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_IpOjCN88SK6hBIjFtbt2uJOpLG2sl_4tlMpFuuv_nz0nm8Zd-8s6fdFZAxoLG9O2F5Sa3kp6beczsQfXyG_GfD-tIQe1DipknDP9B5-9MXTACklHH4ML5LBXn5EkevlU30gwa_xX9VA/s1600/IMG20190121131412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_IpOjCN88SK6hBIjFtbt2uJOpLG2sl_4tlMpFuuv_nz0nm8Zd-8s6fdFZAxoLG9O2F5Sa3kp6beczsQfXyG_GfD-tIQe1DipknDP9B5-9MXTACklHH4ML5LBXn5EkevlU30gwa_xX9VA/s640/IMG20190121131412.jpg" width="640" /></a></div> Menindaklanjuti permintaan Setiyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung Setiyono, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo.<br /><br />Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /><br />Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Setiyono di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo. Setelah paparan tersebut, Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. <br /><br />Saat itu juga, Setiyono menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). <br /><br />“Atas revisi Setiyono, selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setiyono,” kata JPU KPK<br /><br />JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada Setiyono di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . <br />1. Walikota 1 , yaitu Setiyono; <br />2. Walikota 2, yaitu Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Setiyono); <br />3. Wawali, Raharto Teno Prasetyo; <br />4. Wartawan; Anggota DPRD; <br />5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu Setiyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; <br />6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); <br />7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Setiyono); dan<br />8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota Setiyono. <br /><br />Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, Setiyono meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat Setiyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh Dwi Fitria Nurcahyo,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan.<br /><br />Pada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata yakni CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. <br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota Setiyono untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu Setiyono  menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.<br /><br />Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara Setiyono  bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitria Nurcahyo. Saat itu Setiyono  bertanya kepada Dwi Fitria Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh Dwi Fitria Nurcahyo bisa. Sehingg Walikota Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitria Nurcahyo mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). <br /><br />Kemudian Dwi Fitria Nurcahyo menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, Dwi Fitria Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulochman yang keduanya merupakan orang kepercayaan Dwi Fitria Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMuagq4TRQb-YXlOBT4NSymkWZIeIR24XngNo9Cu_AlZ-6dEuGxcE6NogcIhbnoNPoBjWLsLEIT8UcbsOH9Ndg6yShERvRthxc4xG6l32UMfzWwS9acKKjRUQTVs5laKa0H1cnaI3QH0Y/s1600/IMG20190121102444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMuagq4TRQb-YXlOBT4NSymkWZIeIR24XngNo9Cu_AlZ-6dEuGxcE6NogcIhbnoNPoBjWLsLEIT8UcbsOH9Ndg6yShERvRthxc4xG6l32UMfzWwS9acKKjRUQTVs5laKa0H1cnaI3QH0Y/s640/IMG20190121102444.jpg" width="640" /></a></div> Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan Dwi Fitria Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta Dwi Fitria Nurcahyo juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulochman yang membantu proses pembuatan penawaran.<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota Setiyono, selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga Dwi Fitria Nurcahyo menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota Setiyono, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni Hud Muhdlor berkoordinasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.<br /><br />Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara Setiyono bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitria Nurcahyo. Dalam pertemuan itu  Setiyono  bertanya kepada Dwi Fitria Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitria Nurcahyo bisa. Kemudian Walikota Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta Dwi Fitria Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). <br /><br />Kemudian Dwi Fitria Nurcahyo menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Supaat merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya Dwi Fitria Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abudlrochman yang keduanya merupakan orang kepercayaan Dwi Fitria Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan Dwi Fitria Nurcahyo menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota Nurcahyo disisihkan 5% (lima persen) serta Dwi Fitria Nurcahyo  juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan Wahyu Tri Hardiyanto dan Roby Abdulrochman yang membantu proses pembuatan penawaran. <br /><br />“Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota Setiyono, selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut,” kata JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga Dwi Fitria Nurcahyo menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota Setiyono dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitria Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). <br /><br />Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten (pemenang) pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh Dwi Fitria Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardiyanto. Hari itu juga Wahyu Tri Hardiyanto menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardiyanto. kemudian uang itu diserahkan oleh Wahyu Tri Hardiyanto kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh Wahyudi Hidayat disarankan kepada Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik Walikota Setiyono untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyomenyampaikan kepada Wakhudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. Mahadir. Untuk itu Wakhudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardiyanto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadir yang diajukan Terdakwa.<br /><br />“Kemudian Wakhudi Hidayat juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM,” ucap JPU KPK <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadir  yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadir dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadir yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxeF0iAOaBOthYg13aeSUbfaOAwCoEvyAc5G9vqDBW21NOA4oPsNiHs4pqTOtJ1AR6iO1zi6XxWg5kDBN3YUT2EqHhZyBNVNTjPTyEIVnDNyPg87ndCdJO7DXYMsyrWFujHL6jaQdY4YI/s1600/IMG20190121114137.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="658" data-original-width="629" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxeF0iAOaBOthYg13aeSUbfaOAwCoEvyAc5G9vqDBW21NOA4oPsNiHs4pqTOtJ1AR6iO1zi6XxWg5kDBN3YUT2EqHhZyBNVNTjPTyEIVnDNyPg87ndCdJO7DXYMsyrWFujHL6jaQdY4YI/s400/IMG20190121114137.jpg" width="381" /></a></div> <br /> Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh Supaat untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya.<br /><br />Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota Setiyono.<br /><br />Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat memberitahukan ke Wahyu Tri Hardiyanto, yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardiyanto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /><br />“Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” pungkas JPU KPK <br /><br />Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri Supaat yakni Novita Asiastuti, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardiyanto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Asiastuti. Kemudian Novita Asiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardiyanto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardiyanto untuk kemudian diberikan kepada Walikota Setiyono  melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik selaku keponakan Walikota Setiyono. <br /><br />Bahwa atas perintah Dwi Fitri Nurcahyo, selanjutnya Wahyu Tri Hardiyanto membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardiyanto.<br /><br />“Pada saat akan diserahkan kepada Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik, Wahyu Tri Hardiyanto ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar JPU KPK<br /><br />Sehingga menurut JPU KPK, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Baqir memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Setiyono selaku Walikota Pasuruan, bertentangan dengan kewajiban Setiyono selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". <br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Baqir merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br />Sebelum membacakan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa, JPU KPK menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait permohonan terdakwa mendapatkan hukuman ringan dengan mengajukan menjadi JC (Justice Collaborator), namun hal itu ditolak oleh KPK.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Baqir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp50 juta  subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU KPK di akhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /><br />“Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saudara maupun melalui Penasehat Hukum saudara. Sidang kita tunda minggu depan,” perintah Ketua Majelis Hakim, dan sidangpun ditutup.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkait kerlibatan pihak lain baik di lingkungan Pemkot Pasuruan selain  Setiyono selaku Walikota Pasuruan,  Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto maupun pihak swasta, JPU KPK Amir Nurdianto menjelaskan, bahwa kasus ini akan lebih jelas bilamana Setiyono.<br /><br />“Perkara ini akan lebih jelas kalau Setiyono sudah disidangkan, apakah nanti adanya pihak lain dari PNS maupun pihak swasta, akan lebih jelas diperkaranya Setiyono,” jawab JPU KPK Amir Nurdianto.<br /><br />Saat ditanya kemudian, apakah tuntutan pidana 2 tahun penjara oleh KPK terhadap terdakwa sudah pantas atas perbuatannya. JPU KPK Amir Nurdianto hanya mengatakan, bahwa terdakwa bersikap terbuka dan jujur dalam persidangan.<br /><br />“Terdakwa bersikap terbuka dan jujur dalam persidangan,” ucap JPU KPK Amir Nurdianto.  (Rd1)

News Tipikor Jaksa KPK Menolak JC Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan, Tuntutan Ringan

JPU KPK : Nanti akan lebih terbuka kalau Setyono (Wali Kota) Disidangkan, minggu depan akan dilipahkan beritakorupsi.co - Pengajuan menj...

»

KPK Banding Atas Vonis 4.6 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Bupati Jombang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjhTgRJ5JMcOA6XflRpBMIPc5TWgQVDD5kdH7C6UoSccYp4P-NVSMVmHXFo8hU8Vhzn8nilQYN1QW6ocyVj0aX7kdrbu1EepBPu5htXout0cupvCRPLtiRknRCi-NMJmWovIBNVmPl1NA/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="857" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjhTgRJ5JMcOA6XflRpBMIPc5TWgQVDD5kdH7C6UoSccYp4P-NVSMVmHXFo8hU8Vhzn8nilQYN1QW6ocyVj0aX7kdrbu1EepBPu5htXout0cupvCRPLtiRknRCi-NMJmWovIBNVmPl1NA/s640/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" width="572" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Nyono (mantan Bupati Jombang)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;">JPU KPK Wawan : Pengembangan kasus ini, kita tunggu inkrah dulu, sekarang kita masih mengajukan Kasasi</span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Kamis, 7 Pebruari 2019, Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) atas Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada Pebruari 2018 Nyono Suharli Wihandoko alias Nyono selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, sementara di Pengadilan Tipikor Surabaya divonis 3 tahun dan 6 bulan dari 8 tahun tuntutan JPU KPK<br /><br />“Ya, kita kasasi untuk Bupati Jombang Nyono. Di PT (Pengadilan Tinggi) Nyono divonis empat tahun enam bulan, tambah setahun dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya,” ucap Jaksa KPK Wawan saat bertemu dengan wartawan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 7 Pebruari 2019.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait pihak-pihak lain yang terseret dalam kasus suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Jaksa KPK Wawan mengatakan, akan menunggu putusan Kasasi terlebih dahulu.<br /><br />“Nantilah, kita menunggu ini Inkrah dulu,” ucap Jaksa KPK Wawan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Selasa, 4 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim H.R. Unggul Warsomurti, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dalam kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK pada Pebruari lalu, dengan hukuman pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK yaitu  selama 8 tahun penjara, sihingga PU KPK pun melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Alasan PU KPK melakukan upaya hukum Banding, bukan hanya karena Vonis 3 tahun dan 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Bupati sipenerima uang suap ini, melainkan Pasal yang dikenakan Majelis Hakim pun berbeda dengan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum KPK.<br /><br />Menurut Majelis Hakim dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti menerima uang dari Inna Silestyowati (sudah divonis 2.6 Thn penjara, dan saat ini KPK banding) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Jombang sejak Desember 2016 hingga 2017 sebesar Rp1.220 milliar, sehinga terdakwa Nyono dijerat dengan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan maupun tuntutan PU KPK menjelaskan, bahwa duit sebesar Rp1.220.000.000 (Satu milliar dua ratu dua puluh juta), sebahagian diantaranya diberikan Inna, agar terdakwa Nyono mengangkat Inna menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yag sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Pada hal menurut Baperjabat (Badan Pertimbangan Jabatan), Inna belum layak menjadi Kepala Dinas karena masih banyka yang lebih senior. Sebahagian lagi ditu “haram” itu berasal dari hasil pemotongan dana Kapitasi Puskesmas dan pengangkatan pegawai Honor serta pengurusan izin Rumah Sakit Ibu dan Anak milik dr. Subur Suprojo. <br /><br />Sehingga PU KPK menjerat terdakwa Nyono dengan pasal 12 huruf a Undang-Unang Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kuran, dan Membayar Uang Penggant (UP) sejumlah Rp1.220.000.000, serta pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan pulik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman poko, yaitu penjara.<br /><br />Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : <br /><br />huruf a berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; <br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim tidak jauh beda dengan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum KPK yang menyatakan, bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ditahun 2017 sebesar Rp1.220.000.000 terkait pengangkatan Jabatan Inna Silestyowati dari dokter biasa menjadi Kepala Puskesmas kemudian menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada hal, masih banyak dokter di Puskesmas atau Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang yang jauh lebih senior dari Inna Silestyowati untuk menduduki jabatan Kepala Puskesmas apalagi Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, penerimaan uang dari pengangkatan pengawai honor di Pos Kesehatan Puskesmas, penerimaan uang dari hasil pemotongan jasa Kapitasai (jasa pelayanan kesehatan) dan dari penerimaan uang dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah) penerimaanyang diterima oleh terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dari Inna Silestyowati selama 2017<br /><br />Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp50 juta, dan sisanya sejumlah Rp22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa <br /><br />Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp600 juta dengan perincian sebagai berikut ; <br /><br />1.  Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan permintaan dana rutin operasional. Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang  sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. <br /><br />2.  Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan  uang sebanyak Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir.<br /><br />3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati  menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”.<br /><br />Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer di Pos Kesehatan Puskesmas. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3EvVQR2UUpSzp0O4iefTNvd0F0LjEOLV_pTOrY3YyIMBf60uIp48eeD2ZoyUpcchO3C3rVhonYb_7ljf7slCfTa_Ytwiq60mpNyFVs3lDfcTUBssjs3tbAiRaCVl4F3Zjhkk3PGfRe0M/s1600/Nyono+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3EvVQR2UUpSzp0O4iefTNvd0F0LjEOLV_pTOrY3YyIMBf60uIp48eeD2ZoyUpcchO3C3rVhonYb_7ljf7slCfTa_Ytwiq60mpNyFVs3lDfcTUBssjs3tbAiRaCVl4F3Zjhkk3PGfRe0M/s640/Nyono+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa uang diberikan terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dalam bentuk bantuan kepada para pihak adalah bantuan pribadi terdakwa dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Jombang untuk periode 2018 - 2023 dengan perincian sebagai berikut; <br /><br />1.  Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; <br /><br />2.  Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3.  Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4.   Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp25 juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; <br />5.  Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; 6.   Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7.  Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. <br /><br />Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. <br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit.<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. <br /><br />Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang.<br /><br />Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp75 juta<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018.<br /><br />Masih pada tanggal yang Sama, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar Rp75 juta, dan penerimaan uang dari Kepala BKD sebesar Rp65 juta.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) sebesar Rp10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar Rp2.400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering Syukur Abadi sebesar Rp12.6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp25 juta; e. Sisanya sebesar Rp25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, serta pencabuta hak memilih dan dipilih selama 5 Tahun,” ucap Ketu Majelis Hakim, pada Kamis, 4 September 2018<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Wawan megatakan, bahwa pasal yang dekenakan oleh Majelis Hakim adalah pasal 11. Menut Wawan, bahwa pasal yang dikenakan oleh JPU KPK terhadap terdakwa adalah pasal 12 huruf a.<br /><br />Wawan menjalaskan, uang yang diterima oleh terdakwa terkait dengan pengangkatan Inna dari Kepala Puskesmas menjadi Kepala Dinas Kesehatan, izin Operasinal RSIA milik dr. Subur Suprojo<br /><br />“Apa yang dibacakan Majelis Hakim tadi sama dengan dakwaan kita, tapi pasal yang dikenakan adalah pasal 11, menerima. Uang yang diteriam terdakwa dari Inna, agar terdakwa mengangkat Inna menjadi pungsional atau Kepala Dinana, kemudian dari Izin operasional RSIA milik dr.Subur Suprojo. Jadi bukan pemberian begitu saja. Apa yang kita sampaikan dalam tuntutan adalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi kita akana leporkan dulu ke pimpinan,” ucap PU KPK Wawan saat itu (Kamis, 4 September 2018)./ (Rd1)

News Tipikor KPK Banding Atas Vonis 4.6 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Bupati Jombang

Terdakwa Nyono (mantan Bupati Jombang) JPU KPK Wawan : Pengembangan kasus ini, kita tunggu inkrah dulu, sekarang kita masih mengajukan K...

»