Pasangan Suami Istri, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Divonis Masing-Masing 6 Tahun dan Pencabutan Hak Politik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8NukFoipvrgj9YvqwyyTbS4QkG_xqkfxUu_xHWFpnmo-InRrv75NxuU0zvNPo3WUKYeWuOUmfn-sVtCfuSDXTc20_hJ-A6LjN8maALCQOZWDZ6y8Hx-ELOZ3aaxX4DVQyF0OmZ2xBJQ5jROhdbK366t8wS5Br7DDAeEejFqSbxvFqgLqmjsZElaeSeWk/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8NukFoipvrgj9YvqwyyTbS4QkG_xqkfxUu_xHWFpnmo-InRrv75NxuU0zvNPo3WUKYeWuOUmfn-sVtCfuSDXTc20_hJ-A6LjN8maALCQOZWDZ6y8Hx-ELOZ3aaxX4DVQyF0OmZ2xBJQ5jROhdbK366t8wS5Br7DDAeEejFqSbxvFqgLqmjsZElaeSeWk/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Harapan dan mimpi Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin untuk hidup bebas dari hukuman pidana penjara dalam perkara Korupsi dan TPPU akhirnya kandas, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 tahun, sama persis dengan tuntutan JPU KPK<br /><br />Padahal beberapa hari lalu, ada kabar yang diterima beritakorupsi.co dari salah seorang Narapidana yang juga ditahan di Lapas Porong menyebutkan, bahwa Terdakwa Hasan Aminuddin mengatakan bahwa sakitnya Ketua Majelis Hakim karena takut menjatuhkan hukuman terhadap dirinya<br /><br /><i>“Katanya, Hakimnya sakit karena takut menghukumnya,”</i> kata si Narapidana menirukan  kepada beritakorupsi.co<br /><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 13 Februari 2025 menyatakan, Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 – 2018 dan 2018 – 2022 dan Terdakwa II Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 (yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi yang dianggap Suap dan Tindak Pidana Pencuain Uang secara bersama-sama sebesar sebesar Rp147.087.236.500<br /><br />Karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminuddin masing-masing selama 6 tahun  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKMSVjeGVKnW3Q0ZRRuoAHzKXqYvr_vFIXM9EDLAzF8szR8eTVoiZdfSSxd1hzXvB_xctSN0tHrVi4YIJcHe00wD85D_p5wMRJicc_tqysmoeL74OW0sKMZdgu74DCt3isarlW84qLj17JwuWA8jtya9SI72yB8rl8F1TIH0g_RwwZWUhtqo9YC7BFnfw/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKMSVjeGVKnW3Q0ZRRuoAHzKXqYvr_vFIXM9EDLAzF8szR8eTVoiZdfSSxd1hzXvB_xctSN0tHrVi4YIJcHe00wD85D_p5wMRJicc_tqysmoeL74OW0sKMZdgu74DCt3isarlW84qLj17JwuWA8jtya9SI72yB8rl8F1TIH0g_RwwZWUhtqo9YC7BFnfw/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Selain hukuman piadan penjara badan (pidana pokok), pasangan suami istri, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin juga dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Hasan Aminuddin sebesar Rp52.093.127.914,15 subsider pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta pencabutan hak Politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing selama 5 tahun setelah Terpidana selesai mejalani hukuman pidana penjara<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin (anggota DPR RI) Dituntut 6 Tahun Penjara Karena Korupsi Gratifikasi dan TPPU Sebesar Rp147,087 M – <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap pasangan suami istri, Si Puput Tantriana Sari dan Si Hasan Aminuddin dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, pada Kamis, 13 Februari 2025 dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddi sama persisis (Conform) dengan tuntutan JPU KPK<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin  maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir. <br /><br />“Putusannya Conform kita masih pikir-pikir. Terdakwa juga pikir-pikir,” kata salah seorang JPU KPK kepada beritakorupsi.co  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihg6Jh42qViGbvfyg-xGqwB9mET9AUPtishjQFXtZGOkjrc9vQAnUzogzrXoGMkIxzcNSFtmxkJSclQnPYu6ZiiikxrOXgVumQTHQ5Y8jV4z4naPPxy-wHgT0apysngsjGgkzTAOz5ERUb6EVSMnnW5gJXvzA62EJpDk0v5ls_bHu80KnfkNzna8O1zNo/s640/3-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihg6Jh42qViGbvfyg-xGqwB9mET9AUPtishjQFXtZGOkjrc9vQAnUzogzrXoGMkIxzcNSFtmxkJSclQnPYu6ZiiikxrOXgVumQTHQ5Y8jV4z4naPPxy-wHgT0apysngsjGgkzTAOz5ERUb6EVSMnnW5gJXvzA62EJpDk0v5ls_bHu80KnfkNzna8O1zNo/w640-h288/3-.jpg" width="640" /></a></div>Yang menjadi pertanyaan masyarakat dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU yang menyeret pasangan suami istri, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 – 2018 dan 2018 – 2022 dan Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013) adalah terkait keterlibatan pihak-pihak lain<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin dalam perkara Korupsi Gratifikasi yang dianggap Suap dan TPPU sebesar Rp147.087.236.500 sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 ?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa nasib ASN dan pengaturan proyek proyek-proyek APBD Kabupaten Probolinggo bukan hanya ditangan Terdakwa Hasan Aminuddin, melainkan melibatkan keponakannya, yaitu Nuris Zamzami yang akrab disapa Gus Nuris selaku Kasi (Kepala Seksi) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Bahkan uang dari beberapa pihak termasuk dari para kontraktor disetor ke Nuris Zamzami dan kemudian oleh Nuris Zamzami diserahkan ke Om-nya, yaitu Terdakwa Hasan Aminuddin. Tidak hanya itu. Uang yang yang diduga dari hasil Korupsi itu diatas namakan kebeberapa pihak lain termasuk beberapa lahan tanah <br /><br />Lalu bagaimana pula pihak-pihak yang memberikan fee proyek APBD Kabupaten Probolinggo kepada Terdakwa Hasan Aminuddin melalui Nuris Zamzami selaku Kasi (Kepala Seksi) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo? Apakah perbuatannya sudah ditanggung oleh Terdakwa Hasan Aminuddin?. (JS)</div>

News Tipikor Pasangan Suami Istri, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Divonis Masing-Masing 6 Tahun dan Pencabutan Hak Politik

BERITA KORUPSI .CO – Harapan dan mimpi Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin untuk hidup bebas dari hukuman pidana penjara dala...

»

Tri Angga Setyayana dan Denny Kurniawan, Pegawai Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Macet Sebesar Rp4,243 Miliar

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">“Kasus Dugaan Korupsi Kredit Macet Sebesar Rp4.243.748.265,22 Yang Menyeret Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Adalah Pengembangan Dari Kasus Perkara Korupsi Primkop (Primer Koperasi) UPN Veteran Jatim Sebesar Rp4,272 M. Lalu Bagaimana Dengan Andi Tri Prasetiyo selaku Analis Pembiayaan dan Etin Proklaminingtyas selaku Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara Serta Prasetyo Anto Setiawan Selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah? Apakah Selamat Atau Terselamatkan???</span><span style="font-size: medium;"><b> <br /></b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYs5uwL66yxaUcz-Q081nr5an2yL3C040LPXXCWZbsZ9DlTuUmAUqwZncXg9j_h9qWGnkx2DRRFlGPSGb7XmHvnxD7Qh5MF0b6uTOBBkmpD0PPlK1O3OncqENIMYERUEETbND6hsg6xCINudim9JMjTh6x5ciOzj9l10hUBeqO3NShmaLUdpdfON4r6zU/s1040/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYs5uwL66yxaUcz-Q081nr5an2yL3C040LPXXCWZbsZ9DlTuUmAUqwZncXg9j_h9qWGnkx2DRRFlGPSGb7XmHvnxD7Qh5MF0b6uTOBBkmpD0PPlK1O3OncqENIMYERUEETbND6hsg6xCINudim9JMjTh6x5ciOzj9l10hUBeqO3NShmaLUdpdfON4r6zU/w640-h360/8..jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ananto Tri Sudibyo, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dkk, Kamis, 13 Februari 2025, meyeret dua pegawai Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, yaitu Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia (Berkas perkara penuntutan terpisah) ke Pengadilan Tipkor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Pemberian Kredit bermasalah oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur pada tahun 2015 - 2020 sebesar Rp7.005.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara cq. Bank Jatim sebsar Rp4.243.748.265,22 berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Tiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim Sebesar Rp4,436 Miliar - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/tiga-pengus-koperasi-upn-veteran-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/tiga-pengus-koperasi-upn-veteran-jatim.html</a><br /><br />Majelis Hakim Dissenting Opinion, Tiga Terdakwa Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim Divonis Berbeda - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/majelis-hakim-dissenting-opinion-tiga.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/majelis-hakim-dissenting-opinion-tiga.html</a></span><br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidarjo, Jawa Timur pada Kamis, 13 Februari 2025 adalah  agenda pemcaan dakwaan terhadap Terdakwa Tri Angga Setyayana (dan Terdakwa Denny Kurniawan) oleh JPU Kejari Tanjung Perak dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa  <br /><br />Atas sudat dakwaan JPU, Kedua Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti dalam persidangan yang kembali dilangsungkan pekan depan (Kamis, 20 Februari 2025)  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZAVALVhyhlqYu-AxmGD_0gRl9FnR6qbet04Gi2xVamrmYobi6w6ye-A8XAeyzqHuexrIYmD4pbG5ZdE46vb1sGbbHhBW-c2FH4fwtan75xVaVi2FC2gPBNwZaCRLfOtn4fn_3y4ggG1PWe3RiuLhZoK23S-36mobyxwSQj6-jDd-tajAh5sw1ZUBXztI/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZAVALVhyhlqYu-AxmGD_0gRl9FnR6qbet04Gi2xVamrmYobi6w6ye-A8XAeyzqHuexrIYmD4pbG5ZdE46vb1sGbbHhBW-c2FH4fwtan75xVaVi2FC2gPBNwZaCRLfOtn4fn_3y4ggG1PWe3RiuLhZoK23S-36mobyxwSQj6-jDd-tajAh5sw1ZUBXztI/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr align="justify"><td class="tr-caption"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto kiri, Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara dan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan<span style="color: black;">. <br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: xx-small;">  </span><br />Terseretnya Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara dalam perkara dugaan Korupsi ini, bermula dari sidang perkara Korupsi Kredit bermasalah oleh Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur pada tahun 2015 - 2020 sebesar Rp7.005.000.000 di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang menyeret Tiga Pengurus Koperasi Veteran Jatim untuk diadili dan sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, dan saat ini masih menunggu putusan dan Mahkamah Agung RI<br /><br />Ketiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jawa Timur itu adalah<ol><li>Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur periode 2015 – 2019 (30 Mei 2016 dilengserkan hasil rapat anggota tahunan) divonis 4 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.665. 822.300 subsider pidana penjara serlama 1 tahun. Tuntutan JPU adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.174.000.000 subsider pidana penjara serlama 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan penjara</li></ol><ol><li>Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jawa Timur divonis 2 tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp660.000.000 subsider pidana penjara serlama 6 bulan. Tuntutan JPU adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan  denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.299.000.000 subsider pidana penjara serlama 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan, dan</li></ol><ol><li>Wiwik Indrawati selaku pegawai Administrasi Umum (Kasir) Primkop UPN Veteran Jawa Timur divonis 2 tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp19.395.000 subsider 6 bulan penjara. Tuntutan JPU adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan  penjara denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp769.000.000 subsider pidana penjara terlama 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqKwGnuSBhKFPGE_wqdyat9cP0W1lcGLPOKcZSvmb7cwjKuCHXSYIbXaJXxlQVrmQPOU6ymeG6XV5C17WG_ceorYyrDoCkKZURobyL74oM7OJR4J1P9mwgHUIv75-rkOQV-cUk_4uEXBoxcYwwC9dfiw01UFdd_rby23DBunMeZz-PZ47FGRCVK86fhes/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqKwGnuSBhKFPGE_wqdyat9cP0W1lcGLPOKcZSvmb7cwjKuCHXSYIbXaJXxlQVrmQPOU6ymeG6XV5C17WG_ceorYyrDoCkKZURobyL74oM7OJR4J1P9mwgHUIv75-rkOQV-cUk_4uEXBoxcYwwC9dfiw01UFdd_rby23DBunMeZz-PZ47FGRCVK86fhes/w640-h486/a.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pemberian atau persetujuan hingga pencairan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara pada tahun 2015 – 2020 sebesar Rp7.005.000.000 kepada Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur hingga merugian keuangan negara sebsar Rp4.243.748.265,22 hanya tanggung jawab Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara?<br /><br />Sehingga penyidik Polrestabes Surabaya dan Kejari Tanjung Perak hanya menyeret Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Andi Tri Prasetiyo selaku Analis Pembiayaan, dan Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, MM selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara serta Prasetyo Anto Setiawan Selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah termasuk Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si yang membuat pengikatan antara Primkop UPN Veteran Jawa Timur dengan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara?<br /><br />Apakah Andi Tri Prasetiyo, Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas,M.M dan Prasetyo Anto Setiawan, atau khususnya Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan  Prasetyo Anto Setiawan Selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah tidak bertanggung jawab secara hukum? Atau memang sudah selamat atau terselamatkan???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqSqDNOszpt9GGsezRtpRIXKsx8-c_JJuZLWVVfHqhGGgDFSAx-s-Ny9cCi6Zf6KhyphenhyphenQOQs0TQwDCFmTdAbepilxFDKDJtmrpBbL5q2CITVNpQqHf3Su-r_FnmXXZ55QdrAv8vsga27zoCiS2Y9vn_uXg6E3ySm0B2pZrGWDgf6Yu1YBAUJtlFpBhc0XhM/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqSqDNOszpt9GGsezRtpRIXKsx8-c_JJuZLWVVfHqhGGgDFSAx-s-Ny9cCi6Zf6KhyphenhyphenQOQs0TQwDCFmTdAbepilxFDKDJtmrpBbL5q2CITVNpQqHf3Su-r_FnmXXZ55QdrAv8vsga27zoCiS2Y9vn_uXg6E3ySm0B2pZrGWDgf6Yu1YBAUJtlFpBhc0XhM/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam surat dakwan JPU Kejari Tanjung Perak dalam sidang perkara awal, yaitu perkara Korupsi Kredit bermasalah oleh Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur pada tahun 2015 - 2020 sebesar Rp7.005.000.000 di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.243.748.265,22 dengan menyeret Tiga Pengurus Koperasi Veteran Jatim untuk diadili dan sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, dan saat ini masih menunggu putusan dan Mahkamah Agung RI<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU saat itu dijelaskan, pada tanggal 03 Juni 2015, saksi  Denny Kurniawan (saat ini  Terdakwa) selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP)  yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana  (saat ini Terdakwa) dan Saksi Andi Tri Prasetiyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), <br /><br />Plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat-syarat lain sesuai BPP,<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHQR4MEsRDIK0ERMfwFVZmv-mAOppRMn0jKuDzPPsnqHh8cDTkCLBl618uRgfbb6wlsU8vDvM6Jh8s_YCW0wig7wYo4qjBgWQuwU1bU50FbFeCdx6_i3kh05ygTgzy4FImSV7YjVS0Ldbf1LQ6uXtBWSTymBkJp-yYfUHv2v3kDUx9bBTTeoplPGHbfc/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHQR4MEsRDIK0ERMfwFVZmv-mAOppRMn0jKuDzPPsnqHh8cDTkCLBl618uRgfbb6wlsU8vDvM6Jh8s_YCW0wig7wYo4qjBgWQuwU1bU50FbFeCdx6_i3kh05ygTgzy4FImSV7YjVS0Ldbf1LQ6uXtBWSTymBkJp-yYfUHv2v3kDUx9bBTTeoplPGHbfc/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu pembiayaannya ke Cabang,</div><div style="text-align: justify;"><br />Selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani akad kredit sebagaimana akad Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 05 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si.<br /><br />Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara Sdr. Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jenis Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIy6spCKvtXtphLYPgmHLjn44BrLZ8AhJtk6PMTov2pIG5gzZIgd_Gh9xcHxf0mUH1Jn5TePSoc4NUEo-pzDuOo78JlolT_PMzBnsPQ7D8-FqBW1-kPMJ_j0E8QL6uedyS9KdPzrYviYA_sN5mEINcTa69Uhyphenhyphen0l3nqJmcNH9OTYS3Nb-yKyLrihcG-ANk/s1040/5..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIy6spCKvtXtphLYPgmHLjn44BrLZ8AhJtk6PMTov2pIG5gzZIgd_Gh9xcHxf0mUH1Jn5TePSoc4NUEo-pzDuOo78JlolT_PMzBnsPQ7D8-FqBW1-kPMJ_j0E8QL6uedyS9KdPzrYviYA_sN5mEINcTa69Uhyphenhyphen0l3nqJmcNH9OTYS3Nb-yKyLrihcG-ANk/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></div>Setelah dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 kemudian Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative fiktif dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim No. rekening 6161000049  <br /><br />JPU juga menjelaskan, pada tanggal 7 Januari 2016, dilakukan akad pembiayaan No 07 tanggal 7 Januari 2016 antara Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi)<br /><br />Pertanyaannya adalah, andai saja proses pemberian kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 – 2020 kepada Primkop UPN Veteran Jatim seperti dalam surat dakwaan JPU, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menjalankan prinsip kehati-hatian, mungkinkah kasus ini sampai ke Meja Hakim Pengadilan Tipikor untuk diadili?<br />    </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Awal Mula Mala Petaka Atau Kasus Korupsi Kredit Bermasalah Oleh Koperasi UPN Veteran Jatim Di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara </b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Irqoy3IvUllfR7BLWhqeGMB0Ropkz4Pr5NuIJlQKRFrLaNJuuBPNzjI1_KfJwQuKxv_FArFhYoLDM_j9Ki_DVPz-zBYseXXpCE2K18y0wSvAtCsnWmw-bXNQRrqQe-8sDvZBFDbeAAhwvUhAY1hbf4wAcm-tDq3OLJKgCDSh3edhDbQsEYK-GhNNSM4/s360/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="346" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Irqoy3IvUllfR7BLWhqeGMB0Ropkz4Pr5NuIJlQKRFrLaNJuuBPNzjI1_KfJwQuKxv_FArFhYoLDM_j9Ki_DVPz-zBYseXXpCE2K18y0wSvAtCsnWmw-bXNQRrqQe-8sDvZBFDbeAAhwvUhAY1hbf4wAcm-tDq3OLJKgCDSh3edhDbQsEYK-GhNNSM4/w616-h640/6.jpg" width="616" /></a></div>Ada yang aneh dan menggelitik serta menjadi pertanyaan dalalam kasus perkara dugaan Korupsi kredit bermasalah di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim tahun 2015 – 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.243.748.265,22 seperti surat dakwaan JPU terhadap Tiga Terdakwa dalam perkara sebelumnya maupun terhadap Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara <br /><br />Sebab kasus ini pada tanggal 13 Januari 2016 atau 9 bulan setelah Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM menjabat sebagai Ketua Koperasi sejak April 2015, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM membuat surat laporan ke Pembina Utama Koperasi Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim, yaitu Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) terkait adanya dugaan penyimpangan Keuangan Koperasi pada Periode tahun 2000 – 2009 dan 2010 – 2014<br /><br />Tanggal 19 Januari 2016, diadakan rapat tertutup antara pengurus lama periode 2000 – 2009 dan pengurus periode 2010 – 2014 dengan pengurus baru periode 2015 - 2019 atas arahan Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim terkait surat laporan Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim Periode 2015 - 2019 (Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM) tanggal 13 Januari 2016  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0fXW0_E-AC68Q8a6ycmAAMkWuBDKc_W4arGAATNNrO3PhQTxgebar1mSRv0XtqFvpKBbZKW-Npry_JGWnG-qTJVhWp-TUAHr-HkHWGw_VV7LCp-WHoCDYk0u6O_SmLYO_vGVQNMO7_10bdHmdW27JkhGc7-x6dTuwvJKjDz60hWl9MqhtLL_ls3XQQAk/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0fXW0_E-AC68Q8a6ycmAAMkWuBDKc_W4arGAATNNrO3PhQTxgebar1mSRv0XtqFvpKBbZKW-Npry_JGWnG-qTJVhWp-TUAHr-HkHWGw_VV7LCp-WHoCDYk0u6O_SmLYO_vGVQNMO7_10bdHmdW27JkhGc7-x6dTuwvJKjDz60hWl9MqhtLL_ls3XQQAk/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Dalam rapat tertutup tanggal 19 Januari 2016, adanya pengakuan dari Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 yaitu Patrap Wiprapto yang juga Dosen FEB UPN Veteran Jatim dihadapan peserta rapat, bahwa Keuangan Koperasi sudang minus sekitar 1 (satu) miliar rupiah tetapi tidak dibuat dalam laporan pembukuan Koperasi<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2016, Badan Pengawas Keuangan Koperasi berkirim surat kepada Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) untuk dilakukan audit investiagasi Keuangan Koperasi periode 2000 – 2009 dan periode 2010 – 2014 serta tahun 2015 – Maret 2016<br /><br />Tanggal 19 Mei 2016, Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim Periode 2015 - 2019 Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) berkirim surat kepada Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) untuk diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau rapat anggota istimewa tanggal 30 Mei 2016<br /><br />Pada tanggal 30 Mei 2016, diadakan RAT atau rapat anggota istimewa yang dihadiri oleh seluruh anggota, pengurus, pembina, pengawas Koperasi dan memenuhi kourum dengan hasil rapat; “Penunjukan Ketua Baru yaitu Kol. TNI (Purn) Gitojo, SE., MM menggantikan Ketua Koperasi peride 2015 – 2019 Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) serta Penunjukan Tim 5 untuk menyelesaian secara hukum permasalahan yang terjadi di Koperasi”  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC6dbh5PQ55Kjh5I44lPr7O532KZZlwRBgE1tX7AJn2ZOindCmWd8J8LNT5aQkU5EmnOvzdIFDSdsnfY_0PDeIHelumLolUte0_c7I97KPFfUnoz5KuEp5Y8-HkK1nzEOzTgJlqsDWgC9j9JtBKd7ppUHBo92N7lOsF_s7EAW1zGHp0rwnMTloeyXzdEk/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="640" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC6dbh5PQ55Kjh5I44lPr7O532KZZlwRBgE1tX7AJn2ZOindCmWd8J8LNT5aQkU5EmnOvzdIFDSdsnfY_0PDeIHelumLolUte0_c7I97KPFfUnoz5KuEp5Y8-HkK1nzEOzTgJlqsDWgC9j9JtBKd7ppUHBo92N7lOsF_s7EAW1zGHp0rwnMTloeyXzdEk/w640-h374/3.jpg" width="640" /></a></div>Tanggal 16 Agustus 2016, Ketua Koperasi periode 2015 – 2019 Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) mengirim surat pengunduran diri  kepada Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor PN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) <br />Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU Rektor UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jatim<br /><br />Tanggal 29 Desember 2016, diadakan rapat Koperasi yang dihadiri oleh anggota, Pengurus, Pengawas, Pembina Harian Ex-officio Wakil Rektor PN Veteran Jatim Prof. A. Fauzi dan mengetahui Pembina Utama Ex- officio Rektor PN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC)<br /><br />Tanggal 26 September 2018, diadakan rapat Koperasi yang dihadiri oleh Tim 5, Pembina Harian Ex-officio Wakil Rektor PN Veteran Jatim Prof. A. Fauzi, Badan Pengawas Koperasi dan Perawakilan anggota.<br /><br />Dan pada tanggal 7 Oktober 2019, ada surat panggilan dari penyidik Polrestabes Suarabaya kepada Pengurus Koperasi periode 2015 -2019 yaitu Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM sebagai Ketua Koperasi (Terdakwa) dan Ir. Sri Risnoyatiningsih selaku Sekretari (Terdakwa) serta Wiwik Indrawati selaku Kasir Koperasi (Terdakwa)<br /><br />Tanggal 16 Pebruari 2022, Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) menyurati mantan Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 yaitu Patrap Wiprapto terkait hutang Koperasi sebesar Rp28 miliar lebih ke beberapa Bank diantaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tugu, Bank Bumi Putra, Bank Jabar Banten<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Benang Kusut dalam kasus Koperasi UPN Veteran Jatim yang tidak terurai. Apakah memang Disengaja Atau Tak Mampu Menguarai?</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8nQtdHof_mXFvOs6ZlaSr3GsQ0IshLIP57Q58IvucsRTdrotpc-MqobrZM-5QySOCPrxSdp0w4Yn1xcMHCrZs9iYQ9bJV3M6IkChVQCvzUIji1FFwh-9l9F34e6lrbD0fML3f4Ow_040dLQAp8_u99wFpLmlS8W1eCQmLR1HpEODriIL4cf2aBQThSlg/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8nQtdHof_mXFvOs6ZlaSr3GsQ0IshLIP57Q58IvucsRTdrotpc-MqobrZM-5QySOCPrxSdp0w4Yn1xcMHCrZs9iYQ9bJV3M6IkChVQCvzUIji1FFwh-9l9F34e6lrbD0fML3f4Ow_040dLQAp8_u99wFpLmlS8W1eCQmLR1HpEODriIL4cf2aBQThSlg/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Kasus inipun ibarat benang layang-layang yang putus dan kusut yang tidak terurai atau memang tak mampu mengurai?. Sebab hal itulah yang dipertanyakan oleh Ketiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim yang sudah diadili terlebih dahulu sebelum mengadili Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdakwa Denny Kurniawan selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara<br /><br />Padahal ada saksi yang bisa mengurai atau menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di Koperasi UPN Veteran Jatim sejak tahun 2000 - 2009, dan 2010 – 2014 sebagai titik awal terjadinya mala petaka atau kredit bermasalah di Primkop UPN Veteran Jatim, namun sepertinya sengaja tidak dijadikan sebagai saksi<br /><br />Lalu siapa orang atau saksi yang dimaksud oleh Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim yang saat ini masih menunggu putusan MA RI?<br />Saksi yang dimaksud oleh Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM ialah ;<ol><li>Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) selaku Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor PN Veteran Jatim periode 1998 - 2014 dan 2014 – 2018;</li><li>Patrap Wiprapto,  Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 yang juga Dosen FEB UPN  Veteran Jatim;</li><li>Munari, Bendahar Koperasi 2000 – 2004 juga Dosen FEB UPN Veteran Jatim;</li><li>Heroe Priyono selaku auditor Internal dan External dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang juga menjabat sebagai Kepala Jurusan dan Kepala Lan Akutansi UPN Veteran Jatim, dan</li><li>Cahya Mananingrum yang juga Dosen FEB UPN Vetran Jatim, <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_23rFhWO3jtk_qzacft1g_A5Ugl14McvizI7aL08Vj0qwyN05HbZnC5_w47r3vpXw4I8Mm6I8jus3QoGa_JPQKn3coqzTDMj1BNIzHiqPEub1c_ZmyRjUvR-hPIxjaWYw8aWpNTs5Q1Naco5kY2jWyJbhSEHTTPUUpoSy5ljXF7OWLXfCKVzBwDc7qI8/s639/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="639" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_23rFhWO3jtk_qzacft1g_A5Ugl14McvizI7aL08Vj0qwyN05HbZnC5_w47r3vpXw4I8Mm6I8jus3QoGa_JPQKn3coqzTDMj1BNIzHiqPEub1c_ZmyRjUvR-hPIxjaWYw8aWpNTs5Q1Naco5kY2jWyJbhSEHTTPUUpoSy5ljXF7OWLXfCKVzBwDc7qI8/w640-h398/2.jpg" width="640" /></a></div>Andai saja penyidik Polrestabes Surabaya dan JPU Kejari Tanjung Perak atau Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang mengadili perkara ini memeritahkan JPU untuk menghadirkan Kelima orang penting diatas, bisa jadi benang kusut atau permasalahan yang terjadi di Koperasi UPN Veteran Jatim akan jauh lebih terang benderang yang lebih terang dari cahaya lampu di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Suarabaya<br /><br />Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun mempertanyakan terkait “Laporan Polisi Model A” dalam kasus dugaan Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim. Laporan tipe atau model “A” adalah aduan yang dibuat oleh internal Kepolisian sesuai Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada dua jenis laporan, yaitu tipe A dan B.<br /><br />“Ada laporan model A. Saya melaporkan tahun 2022 tapi tidak ditanggapi. Bahkan saya minta penyidik melakukan audit forensik juga tidak ditanggapi,” ucap Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM<br /><br />Lalu peratanyaannya adalah, apakah ada seseorang anggota Kepolisian yang masuk ke kantor Koperasi UPN Veteran Jatim dan melihat-lihat dan membawa dokumen Koperasi lalu dipelajari yang kemudian dari hasil kesimpulannya ada sesuatu masalah?<br /><br />Mungkinkah ada anggota Kepolisian yang menemukan dokumen Koperasi UPN Veteran Jatim di Jalanan atau disesuatu tempat lalu dipelajari? Atau ada pihak-pihak tertentu di tubuh Koperasi UPN Veteran Jatim yang membawa dokumen Koperasi dan menyerahkannya ke Polrestabes Surabaya?  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglZIVd3dU8rN0gUHfuwBQ1sbzF_Kt2ZVM1kxvRAQNEWfLLNymM7KiPHKc2VCB3V2KNBLG-ae9vyT4iDnBea0CTTHUKZuVbZ-Jusx8BYRM_gcrl7Bw2Y_CFs-j4GdgsQU9402JurujEtUtiYuLbyK6YCc4kd3ZLcefmRM2l6l0S_kux9M8X4K_BgL-fV3c/s1040/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglZIVd3dU8rN0gUHfuwBQ1sbzF_Kt2ZVM1kxvRAQNEWfLLNymM7KiPHKc2VCB3V2KNBLG-ae9vyT4iDnBea0CTTHUKZuVbZ-Jusx8BYRM_gcrl7Bw2Y_CFs-j4GdgsQU9402JurujEtUtiYuLbyK6YCc4kd3ZLcefmRM2l6l0S_kux9M8X4K_BgL-fV3c/w640-h360/3..jpg" width="640" /></a></div>Lalu mengapa penyidik Polrestabes Surabaya tidak menindak lanjuti laporan Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) pada tahun 2022, yang melaporkan terkait adanya dugaan penyimpangan keuangan Koperasi UPN Veteran Jatim perode 2000 – 2009 dan 2010 – 2014  sebesar Rp28 miliar lebih, dan juga tidak mengabulkan permohonan Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) agar penyidik Polrestabes Surabaya melakukan audit forensik keuangan Koperasi ?<br /><br />Apakah penyidik Polrestabes Suarabaya menilai bahwa laporan dan permintaan dari Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) pada tahun 2022 itu tidak penting atau memang agar kasus yang sesungguhnya terjadi di Koperasi UPN Veteran Jatim tidak terungkap?<br /><br />Apakah ada kaitannya antara rapat Koperasi yang dihadiri oleh Tim 5, Pembina Harian Ex-officio Wakil Rektor PN Veteran Jatim Prof. A. Fauzi, Badan Pengawas Koperasi dan Perawakilan anggota pada tanggal 26 September 2018 dengan surat panggilan penyidik Polrestabe Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2019 kepada 3 pengurus (para Terdakwa) Koperasi UPN Veteran Jatim ?<br /><br />Pertanyaan yang lebih menarik adalah, kalau memang penyidik Polrestabes Surabaya dan JPU Kejari Tanjung Perak sebagai aparat penegak hukum yang “jujur dan bersih dari segala hal”, mengapa hanya melakukan penyidikan terkait “Kredit macet Koperasi UPN Veteran Jatim pada Agustus  2015 dan Januari 2016 yang totalnya sebesar Rp7.005.000.000 yang dianggap merugikan keuangan negara Rp4.272.000.000 (surat dakwaan dan berkurang menjadi Rp4.272.000.000 sesuai tuntutan JPU dan berkurang pula menjadi Rp2.345.217.300 sesuai putusan Majelis Hakim) dan tidak melakukan penyidikan terkait kredit macet Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank milik negara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Jatim serta Bank Jabar Banten yang totalnya hingga tahun 2022 sebesar Rp53 miliar?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Dua Orang Yang Diduga Dari UPN Menawarkan Ratusan Juta Rupiah Kepada PH Terdakwa Setelah Rektor UPN Bersaksi Di Persidangan </b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOcty8KbW-R_pQWMNK1X-x_4TFlVXzOJeY3ZYawmrHuZuzJ3_LmubF82XqlOKkbhQUu_fGhSWZzPhvhAz9SxQP3KdOZoE1Ha-rLrYKK5HQNe9WL1T2lAg-dKkoQCFwt1GvztIKRna2sl3EqEa7-Wk93javtPMePkwEFs-6qd43R_YtCUnY5Mdfav4b6QY/s640/Tim%20Penasehat%20Hukum%20para%20Terdakwa..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOcty8KbW-R_pQWMNK1X-x_4TFlVXzOJeY3ZYawmrHuZuzJ3_LmubF82XqlOKkbhQUu_fGhSWZzPhvhAz9SxQP3KdOZoE1Ha-rLrYKK5HQNe9WL1T2lAg-dKkoQCFwt1GvztIKRna2sl3EqEa7-Wk93javtPMePkwEFs-6qd43R_YtCUnY5Mdfav4b6QY/w640-h356/Tim%20Penasehat%20Hukum%20para%20Terdakwa..jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun dalam pembelaannya menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya merasa dikriminalisasi dalam kasus perkara Kredit macet Koperasi UPN Vetran Jatim ke Bank Jatim Syariah Cabang Suarabaya Utara<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun dalam pembelaannya bukan tidak beralasan. Sebab, beberapa hari setelah Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU selaku Rektor UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jatim menjadi saksi di Persidangan untuk Ketiga Terdakwa (persidangan pada Senin, 27 Mei 2024), ada 2 orang yang diduga dari pihak UPN mendatangi Achmad Suhairi salah seorang Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa datang ke Sampang, Madura dan meminta agar mundur sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan menawarkan uang ratusan juta rupiah,<br /><br />Namun Achmad Suhairi tidak bersedia dan meminta agar kedua orang tersebut pulang. Hal itu disampiakan Achmad Suhairi kepada beritakorupsi.co.<br /><br />“Ada 2 orang meminta saya mundur (sebagai PN) dengan menawarkan uang lima ratus juta tetapi saya tidak mau dan meminta mereka pulang. Saya menduga kalau mereka dari pihak UPN karena mereka bilang “kasus UPN”. Mereka datang setelah Rektor UPN (Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU) sebagai saksi,” ungkap Achamd Suhairi<br /><br />Terkait hal itu, beritakorupsi.co berusaha untuk mengklarifikasi kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU selaku Rektor UPN Veteran Jatim dengan mengirim pesan melalui App WhastApp di Nomor +62 812-5225-xxxx dan kemudian meneleponnya namun sang pejabat atau orang nomor satu di UPN Veteran Jatim ini menolak. (Jnt)</div>

News Tipikor Tri Angga Setyayana dan Denny Kurniawan, Pegawai Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Macet Sebesar Rp4,243 Miliar

“Kasus Dugaan Korupsi Kredit Macet Sebesar Rp4.243.748.265,22 Yang Menyeret Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan dan Terdak...

»

Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTj3e0r1e8yCooh9DOyclWiM7gG4-HAed0YoR1I3uwkp1t_ecipPXqF3aQbfAiQM9OdM4RO3x-23kLcTyJb4BAy8fgUmqxU0jHWQH7YKG7n5bcaqUJ6SeJJb8ZHCBhd7TBITtGCIt0L2JJ43dflJTuAGsv4sYCm-fQdNhR0OtlmrUcfKr2XlAZXlJF8kg/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTj3e0r1e8yCooh9DOyclWiM7gG4-HAed0YoR1I3uwkp1t_ecipPXqF3aQbfAiQM9OdM4RO3x-23kLcTyJb4BAy8fgUmqxU0jHWQH7YKG7n5bcaqUJ6SeJJb8ZHCBhd7TBITtGCIt0L2JJ43dflJTuAGsv4sYCm-fQdNhR0OtlmrUcfKr2XlAZXlJF8kg/w640-h360/c..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Kuasa Hukum PT Yekape Surabaya, Setijo Busono, SH., MH :</u></b> <i>“Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca putusan TUN,kalau sudah baca baru. Lihat aja nanti putusannya.”.</i> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jawaban </span><span style="font-size: large;"><b>Setijo Busono, SH., MH</b></span><span style="font-size: large;"> terkait pertayaan <b>Wartawa</b>n, <i>“Apakah PT Yekape Surabaya dan YKP adalah dua badan hukum yang sama? Apakah Bapak boleh menjual tanah anaknya tanpa sepengetahuan anaknya? Lalu Bagaimana Dengan Pasal 107 KHI dan Pasal 48 UU Perkawinan? Apakah Sudah Tidak Berlaku?.”</i></span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Hakim Arwana, SH., MH yang juga salah satu Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan dibantu dua hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP), Selasa, 11 Februari 2025, kembali menggelar sidang perkara gugatan Perlawanan (Verzet) antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Pelawan yang semula Tergugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk dengan PT Yekape Surabaya selaku Terlawan yang semula Penggugat yang diawakili Kuasa Hukum-nya yaitu Setijo Busono, SH dkk, atas sebidang tanah Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah Solichatusadikjah Bin Haji Abdullah yang beralih menjadi SHGB Nomor 761 dan 762 atas nama PT. Yekape Surabaya (incasu Terlawan) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTpXwIqATY70cgWXLHGrgRsvDaFejauZOsVD2GPjIdCH8PSiUsKcp4Y6Y4TQDnXxn_GVwMkkVP3eoqByJ12NIbkt5xpP1g3W2UnT2RTJeCrNcy6KU6-IfZQPXi3k085e4IH_dj3VtZw0AxIEPNn4wyB7xgTozsCRm8eiV16b3id9VPSehaioJ_DBm4PHQ/s1599/d..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTpXwIqATY70cgWXLHGrgRsvDaFejauZOsVD2GPjIdCH8PSiUsKcp4Y6Y4TQDnXxn_GVwMkkVP3eoqByJ12NIbkt5xpP1g3W2UnT2RTJeCrNcy6KU6-IfZQPXi3k085e4IH_dj3VtZw0AxIEPNn4wyB7xgTozsCRm8eiV16b3id9VPSehaioJ_DBm4PHQ/w640-h360/d..jpg" width="640" /></a></div>Dalam sidang kali ini adalah mendengar keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Perlawanan (Verzet) atau penggugat balik, yaitu Ajib Fatoni, M. Nur Samsoe, Rofiq dan Sanpan. Keempat saksi ini adalah warga Tenggilis Mejoyo yang bertetangga dengan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah selaku Perlawanan (Verzet) atau penggugat balik<br /><br />Keterangan keempat saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim, mengenal Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah selaku pemilik tanah yang berasal dari H. Abdullah selaku orang tua (bapak/ayah) dari Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/02/halimatus-mencari-keadilan-atas.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/02/halimatus-mencari-keadilan-atas.html</a></span></span><br /><br />Sementara Setijo Busono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT. Yekape Surabaya saat diminta tanggapannya seusia persidangan, terkait PT Yekape Suarabaya dan YKP, dua badan hukum yang sama, dan apakah seorang Bapak boleh menjual tanah anaknya atas nama anknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan anaknya? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5SDevacCYcCQTdnBhYTuVB1spWaAWO6R0Q6_DajDxsfSgal1g6UarwKXzn7zoH8Qt3kxNVuII0lKhckPkk7IDdJiLkeOEmJZb-JwA1t1m0374OVsSeDi1-Lue_NU60UL3G0N6X7-_EyNwqPJme5oDmH3mhZEvl7H00-C1AE31DIUuzaR0hy9ZqsIHF3M/s1217/b..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1217" data-original-width="897" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5SDevacCYcCQTdnBhYTuVB1spWaAWO6R0Q6_DajDxsfSgal1g6UarwKXzn7zoH8Qt3kxNVuII0lKhckPkk7IDdJiLkeOEmJZb-JwA1t1m0374OVsSeDi1-Lue_NU60UL3G0N6X7-_EyNwqPJme5oDmH3mhZEvl7H00-C1AE31DIUuzaR0hy9ZqsIHF3M/w472-h640/b..jpg" width="472" /></a></div><br />Menanggapi hal itu, Setijo Busono, SH., MH tak banyak memberikan penjelasan. <i>“Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca putusan TUN belum, kalau sudah baca baru. Lihat putusannya aja nanti,”</i> ucapnya sambil mengelus-elus bahu wartawan.<br /><br />Sementara Yudha Budiawan, SH selaku Kuasa Hukum Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah menjelaskan, bahwa seorang Bapak atau Ayah tidak boleh menjual tanah anaknya atas nama anaknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan anaknya sekalipun itu diabwah umur dan harus ada penetapan Pengadilan<br /><br /><i>“Itu tidak boleh atau tidak sah,” ucap Yudha Budiawan, SH</i><br /><br />Yudha Budiawan, SH juga menjelaskan terkait keterangan Lurah Tenggilis Mejoyo maupun saksi Catur Hadi Nurcahya, SH tidak dapat menjelaskan secara terang benderang terkait nama “YKP” di buku Kelurahan dari mana, kapan dan dalam bentuk apa. Apakah hibah atau jual beli<br /><br /><i>“Saat Majelis Hakim memeriksa buku kelurahan terkait nama YKP, tidak dapan dijelaskan karena tidak ada catatan tanggal, bulan dan tahun. Dan dari siapa dan dalam bentuk apa, apakah hibah atau jual beli. Bahkan ada katanya 9 orang warga yang memberikan surat kuasa pelepasan kepada Haji Zaenal selain Haji Abdullah, namun dalam buku kelurahan tidak ada tanah warga yang menjadi milik YKP,”</i> ungkap Yudha Budiawan, SH<br /><br />Selain itu, lanjut Yudha Budiawan, SH, saksi Catur Hadi Nurcahya, SH juga tidak dapat menunjukan bukti adanya surat kuasa pelepasan hak dari H. Abdullah kepada H. Aenal atas tanah Halimatus. Yang ada hanya di keterangan Camat.<br /><br /><i>“Harusnya kan ada lampiran surat kuasa pelepasan hak dari H. Abdullah kepada H. Aenal. Dan warga yang disebut memberikan kuasa kepada H. Zaenal tidak ada yang mengaku dan tanah wargapun tidak ada yang menjadi milik YKP,”</i> kata Yudha Budiawan, SH <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfoishRxkWvXdEF9XnG72eIE4yRSJ3CYZTNZdD4WnpTFAr4u82uWNP5LmAq8kcTggKKXzMmNx1MjgSZyRNocclpJnNX2soUeXiAMK-M44XDjDkiMHkaR8umUUPyPk05BNAChK_O_BuKKfeDFo-C-fkOmAsmrpw1yLRP2Ma94vn7Ny84WWpFJoyc7NXoU/s1599/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfoishRxkWvXdEF9XnG72eIE4yRSJ3CYZTNZdD4WnpTFAr4u82uWNP5LmAq8kcTggKKXzMmNx1MjgSZyRNocclpJnNX2soUeXiAMK-M44XDjDkiMHkaR8umUUPyPk05BNAChK_O_BuKKfeDFo-C-fkOmAsmrpw1yLRP2Ma94vn7Ny84WWpFJoyc7NXoU/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan, terkait kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang memiliki tanah persis berdampingan dengan tanah Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang saat ini menjadi sengketa. Hal itu diketahui beritakorupsi.co saat kelokasi pada Sabtu, 8 Februari 2025<br /><br />Andai saja keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah bersedia menjadi saksi untuk adiknya, bisa jadi kasus sengeketa tanah antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan PT Yekape atau YKP akan lebih terang benderang<br /><br />Lalu bagaimana hbungan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan keempat kakak kandung? Ternyata menurut Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah kepada beritakorupsi.co, bahwa keempat kakak kadungnya tidak baik sejak  Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah menikah tahun 1986 setelah lulus dari SMP hingga saat ini<br /><br />Mungkinkah keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah mengetehui terkait sengketa tanah adik kandungnya dengan PT Yekape atau YKP ? Apakah keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah akan menyaksikan adik kandung dan adik iparnya terusir dari tanah miliknya dan juga meringkuk dipenjara karena loporan Catur Hadi Nurcahya, SH di Polrestabes Surabaya pada April 2024 dan sudaah penyidikan pada September 2024 ?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip28h6zg44EIQ2ddCFeBuNIac464vu7Av_XTqOzul93XF-BU-n03PFbrfuiBM5xCAeOeEtlpyLJlApyuA7Ir3S8DI1jv_3tOQJk7coiqcsUCRYEloHtl-b86ggMyQaYkIMVIf6UJdEzZM-SoIkkJ3zMCiUn-ueQ9cg9LRrMiQY3soo8lpi_IlVS0otUaA/s1276/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1276" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip28h6zg44EIQ2ddCFeBuNIac464vu7Av_XTqOzul93XF-BU-n03PFbrfuiBM5xCAeOeEtlpyLJlApyuA7Ir3S8DI1jv_3tOQJk7coiqcsUCRYEloHtl-b86ggMyQaYkIMVIf6UJdEzZM-SoIkkJ3zMCiUn-ueQ9cg9LRrMiQY3soo8lpi_IlVS0otUaA/w640-h290/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" width="640" /></a></div>Laporan Polisi yang dibuat Catur Hadi Nurcahya, SH di Polrestabes Surabaya adalah, LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024. Dan laporan Nomor : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR 3 April 2024, Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024<br /><br />Namun yang lebih menggelitik adalah terkait penjelasan PT Yekape dalam sidang di Pengadilan Tatat Usaha (PTUN) Suarabaya yang mejelaskan, bahwa Haji Abdullah, orang tua Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah sorang petani<br /><br />Sedangkan Sa’diyah alis Solichatusadikjah menjelaskan kepada beritakorupsi.co maupun saksi dalam persidangan (Selasa, 11 Februari 2025) menjelasakan kepada Majelis Hakim bahwa H. Abdullah, orang tua Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah mantan Lurah Tenggilis Mejoyo.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqJ-oqMia2OeodPmz9u6kLSBLDfh_ToGgaId6dbxK0v2OH1luyilF94KGpFQ2h8gtrUInEbN8kcuHw9THX6cccmPzik9XemJcayVfcowBCr3zdPe6mbodvbAdx-lsHQ9nQ6jyOI_fnloH7loOvVEIc2TDNSaWWXSirGotbpnV_1dVwNsJKVLwbGsVnBTI/s1557/IMG_20250209_02262850=1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1557" data-original-width="1080" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqJ-oqMia2OeodPmz9u6kLSBLDfh_ToGgaId6dbxK0v2OH1luyilF94KGpFQ2h8gtrUInEbN8kcuHw9THX6cccmPzik9XemJcayVfcowBCr3zdPe6mbodvbAdx-lsHQ9nQ6jyOI_fnloH7loOvVEIc2TDNSaWWXSirGotbpnV_1dVwNsJKVLwbGsVnBTI/w399-h574/IMG_20250209_02262850=1.jpg" width="399" /></a></div><br />Pertanyaannya adalah, siapakah yang benar terkait pekerajaan H. Abdullah, apakah petani atau seorang PNS (mantan Lurah Tenggilis Mejoyo)? Apakah PT Yekape atau anak H. Abdullah, Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan warga yang menjadi saksi dalam persidangan? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh dan sah menurut hukum seorang Ayah/Bapak menjual tanah anaknya atas nama ankanya kepada orang lain tanpa seijin anaknya? <br /><br />Dalam Pasal 107 KHI : Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.<br /><br />Pasal 48 UU Perkawinan berbunyi : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya<br /><br />Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan Pasal 107 KHI dan Pasal 48 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Apakah kedua Pasal ini sudah tidak berlaku lagi dalam perkara sengketa tanah?<br /><br />Semenara Perlawanan (Verzet) atau gugatan balik yang dilakukan oleh Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah melalui Kuasa Hukum-nya terhadap PT Yekape Surabaya atas putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek) yang menyebutkan bahwa tanah seluas 523 M2 yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya;<br /><br />Dan tanah yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dengan batasbatas tanah sebagai berikut ; Batas Barat Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII -  Batas Timur Tanah rumah Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII22 - Batas Utara Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan VI B3 Tanah PT YKP Tenggilis Mejoyo Selatan   VI B5 - Batas Selatan Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII yang diatasnya berdiri bangunan yang berupa pagar tembok permanen adalah sah milik Penggugat (sekarang Teralwan (PT Yekape Surabaya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBJVApxI28-Oo0AyX_pEK0Ha_DdAihHs6qFf4Kh3WvYWvIMniMQdjCojcLeFCMZif353_CNlUoj9IC2uDm39bZq9BTwaC4Pa-ZvlThh7O20zfw07iTWf6fbbRMo8fIkg5ajGE2iJB5hOYNqdyGCteta5ynW1vX7HM6pCCGkyB631SbClUqr-I9r2vnd3I/s1920/IMG_20250209_02282248.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBJVApxI28-Oo0AyX_pEK0Ha_DdAihHs6qFf4Kh3WvYWvIMniMQdjCojcLeFCMZif353_CNlUoj9IC2uDm39bZq9BTwaC4Pa-ZvlThh7O20zfw07iTWf6fbbRMo8fIkg5ajGE2iJB5hOYNqdyGCteta5ynW1vX7HM6pCCGkyB631SbClUqr-I9r2vnd3I/w360-h640/IMG_20250209_02282248.jpg" width="360" /></a></div>Selain putusan putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek), juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Surabaya Nomor : 87/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2024 terkait gugatan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk tehadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selaku Tergugat dan PT Yekape Surabaya selaku Tergugat II Intervensi yang diwakili masing-masing Kuasa Hukum-nya<br /><br />Dalam gugatan Penggugat (Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk) menjelaskan, bahwa Penggugat (Solichatusadikjah) memiliki sebidang tanah dengan bukti hak Letter C Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah, dengan batas-batas sebagai berikut : Barat : Sukur - Timur : Muazzaroh - Utara : Pak RT – Selatan : Fugo;<br /><br />Namun anehnya, jawaban Tergugat II Intervensi menjelakan, bahwa dalil Penggugattersebut tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga dalil tersebut harus ditolak.<br /><br />Menurut Tergugat II Intervensi/PT Yekape, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengaku sebagai pemilik tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut dengan bukti hak berupa Letter C Nomor 416 Persil 57, Klas II Darat luas 1.520 M2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah tidak benar. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLhJXyWM9MqruVqY7aRm33P5wD0XQh2LHVEceY93utZBtHku5W-l8KI5ygC3Q9cDRDVs3-bckvkNV8EByXcoMLTY4aluaEFuOx93jsFgjqEQT8t-okyuoUHi7LnfXijdmlitzCORoa2jG_FlGYgtfN0-ujxD9IHQk1hQ7NYju8o4gK4EAl3qCte7AMVE4/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLhJXyWM9MqruVqY7aRm33P5wD0XQh2LHVEceY93utZBtHku5W-l8KI5ygC3Q9cDRDVs3-bckvkNV8EByXcoMLTY4aluaEFuOx93jsFgjqEQT8t-okyuoUHi7LnfXijdmlitzCORoa2jG_FlGYgtfN0-ujxD9IHQk1hQ7NYju8o4gK4EAl3qCte7AMVE4/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Sebab tanah yang terbit obyek sengketa berdasarkan fakta adalah aset/milik Tergugat II Intervensi/PT.Yekape Surabaya yang perolehannya berasal dari :</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">a. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 13 Agustus 1979 dihadapan Camat Rungkut, Kotamadya Tingkat II Surabaya seorang yang bernama Haji Abdullah, pekerjaan tani pada pokoknya telah melepaskan haknya kepada negara guna kepentingan YKP KMS yang beralamat di Jl Sedap Malam No. 11 Surabaya atas tanah darat hak milik bekas yasan yang terletak di Tenggilis Mejaya sebagaimana diuraikan pada petok ipeda an. Haji Abdullah petok No. 416 persil no. 57 luas anah 1.520 M2.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 120 tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Wahyudi Suyanto, SH. Notaris di Surabaya YKP menyerahkan penguasaan hak atas tanah petok No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah tersebut kepada pihak PT Yekape Surabaya/Tergugat II Intervensi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">c. Bahwa selanjutnya petok No. 416 persil no. 57 kelas II d tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah luas tanah 1.520 M2, yang sebagian yaitu seluas 523 M2 dimohonkan sertifikat, selanjutnya terbit sertipikat HGB yaitu tanah :</div><ul><li>Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII/B-6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor : 118/Tenggilis Mejoyo/2009, Luas 320 M2, NIB : 12.01.20.01.02163, tgl berakhir hak 15-09-2034, atasnama Pemegang Hak PT. Yekape berkedudukan di Surabaya; <br /></li></ul><ul><li>Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII/B-7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor : 119/Tenggilis Mejoyo/2009, Luas 203 M2, NIB : 12.01.20.01.02164, tgl berakhir hak 15-09-2034, atasnama Pemegang Hak PT. YEKAPE berkedudukan di Surabay</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYlaNcCv1Js1Mm8eC1oqvvXftJF3HHP2T7jAqovEwkIjpabHmhPIo0aM2lcHsNhGKQiIES1azn2YEAFeKyH7mMtLOotvXIBCbZwURCaMdaGCYm4L6W7U_YF29idxb2PkDQf4suLJ993fyuQriZN_qNbG8FtK9T01H-5dbRZQ-3oUjiy2asqoWLsGEeI50/s1920/IMG_20250209_02325495-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYlaNcCv1Js1Mm8eC1oqvvXftJF3HHP2T7jAqovEwkIjpabHmhPIo0aM2lcHsNhGKQiIES1azn2YEAFeKyH7mMtLOotvXIBCbZwURCaMdaGCYm4L6W7U_YF29idxb2PkDQf4suLJ993fyuQriZN_qNbG8FtK9T01H-5dbRZQ-3oUjiy2asqoWLsGEeI50/w640-h360/IMG_20250209_02325495-1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dari uraian tersebut sudah jelas tanah yang terbit obyek sengketa tersebut adalah bukan miliknya Penggugat, atau Penggugat tidak punya alas hak atas tanah yang terbit objek sengketa tersebut. <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Setidaknya sejak adanya pelepasan hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 13 Agustus 1979 dihadapan Camat Rungkut, Kotamadya Tingkat II Surabaya antara seorang yang bernama Haji Abdullah (orang tua Penggugat) dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang beralamat di Jl Sedap Malam No. 11 Surabaya atas tanah darat hak milik bekas yasan yang terletak di Tenggilis Mejaya sebagaimana diuraikan pada petok ipeda an. Haji Abdullah petok No. 416 persilNo. 57 luas tanah 1.520 M2 bukan lagi milik/hak Penggugat.<br /><br />Selain itu Pelepasan Hak atas Tanah dari Haji Abdullah (orang tua Penggugat) kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya adalah pada tahun 1979 (13 Agustus 1979), sedangkan berdasarkan fakta Penggugat yang lahir pada tahun 1969 (12 Oktober 1969) artinya saat pelepasan hak tanah dari H. Abdullah kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya usia Penggugat masih kurang lebih 10 (sepuluh) tahun (dibawah umur) sehingga logis transaksi pelepasan hak tersebut oleh Haji Abdullah (orang tua Penggugat) dan bukan oleh Penggugat atau tidak perlu izin Penggugat, maka Penggugat sejak itu tidak punya hak atas tanah tersebut.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtzqSpOdW2Pw8QCCQfG9EhoMyHs-Fk6jAb876N8QjiQNn_dNTEtGnlGPtzQfkVqONaQsqzRwUtGIX0mPz-Lf8BgqKsC51DYbxFZx7Tpk4aMxfI1DoYnp0sgW8kGsJc3v1i6zQjZmPj0CUAqMUTSio4-ozM3bZgmqoqE-Y1IucG5_nEfRiu40DTIKe2mw/s1920/IMG_20250209_02291544.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtzqSpOdW2Pw8QCCQfG9EhoMyHs-Fk6jAb876N8QjiQNn_dNTEtGnlGPtzQfkVqONaQsqzRwUtGIX0mPz-Lf8BgqKsC51DYbxFZx7Tpk4aMxfI1DoYnp0sgW8kGsJc3v1i6zQjZmPj0CUAqMUTSio4-ozM3bZgmqoqE-Y1IucG5_nEfRiu40DTIKe2mw/w360-h640/IMG_20250209_02291544.jpg" width="360" /></a></div>Sebagai tambahan fakta bahwa tanah sudah dialihkan dari H Abdullah ke Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) selanjutnya oleh YKPKS di serahkan kepada PT.Yekape Surabaya/Tergugat II Intervensi antara lain yakni adanya kenyataan asli dokumen petok No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atas nama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah ada di YKPKS/PT.Yekape Surabaya atas dasar karena adanya peralihan tanah tersebut. <br /><br />Dan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang pada pokoknya diterangkan bahwa tanah bekas yasan No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah tertulis pada Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo beralih ke YKP.<br /><br />Dengan demikian antara Penggugat dengan tanah, dan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan. Sehingga tidak ada alasan dan dasar Penggugat merasa kepentinganya dirugikan, maka tidak ada alasan kepentingan dan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo<br /><br />Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 118/Tenggilis Mejoyo/2009 tanggal 13 Mei 2009, luas 320 m2, atas nama PT. Yekape (Fotokopi sesuai fotokopi); 7. T – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 119/Tenggilis Mejoyo/2009 tanggal 13 Mei 2009, luas 203 m2, atas nama PT. Yekape (Fotokopi sesuai fotokopi);<br /><br />Nah, apa yang disampaikan Tergugat II Intervensi/PT Yekape Surabaya, sama halnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor : 87/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2024 yang menyatakan ;<br /><br /><i>Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo Petok Nomor 416 Persil Nomor 57 Kelas D.II luas 1.520 M2 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah yang persilnya telah tercoret dan beralih menjadi nama YKP, yang mana hal tersebut juga telah ditegaskan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Tenggilis Mejoyo No. 593/004/436.9.28.4/2024, <br /><br />Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut menunjukkan bahwa Solichatusadikjah binti H. Abdullah, memang pernah menjadi nama yang tercantum sebagai pemilik bidang tanah tersebut sampai dengan dilakukannya peralihan kepemilikan atau pelepasan hak atas tanah dari H. Abdullah selaku orangtua atau ayah dari Penggugat kepada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) pada tanggal 13 Agustus 1979, yang mana pada waktu itu Pengguat (yang lahir tanggal 12 Oktober 1969) baru berusia 10 (sepuluh) tahun, hal ini sebagaimana fakta adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Camat Rungkut Kotamadya Surabaya;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEY0ZcmXzLLhaVILL9fLn4itJiIauIyb_X-3HN0omZz3ukaYGsed-jdplxocBPijQ8utrq7q7THtoZbSnmc5rxx8R34kBAc4drj5nt58g2T34nZKnBy1INmX43b50yU_yHgz1kEUXvlTYuMzJjei8A0aot5bu6yvpkQUu9XcswpQLuU5Rw0DPUnsgOeQ4/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEY0ZcmXzLLhaVILL9fLn4itJiIauIyb_X-3HN0omZz3ukaYGsed-jdplxocBPijQ8utrq7q7THtoZbSnmc5rxx8R34kBAc4drj5nt58g2T34nZKnBy1INmX43b50yU_yHgz1kEUXvlTYuMzJjei8A0aot5bu6yvpkQUu9XcswpQLuU5Rw0DPUnsgOeQ4/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Menimbang, bahwa selanjutnya juga, diketahui fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang menjadi klaim kepemilikan atas bidang tanah kedua Sertipikat objek sengketa berupa Fotokopi Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo dengan Petok No. 416 Persil No. 57 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah, yang mana dalam Buku C tersebut diketahui telah ada pencoretan persilnya dan telah beralih menjadi atas nama YKP, yang kemudian berdasarkan surat bukti Akta Perjanjian Pengalihan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi No. 120 Tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, SH., <br /><br />Diketahui bahwa antara Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dengan PT. Yekape Surabaya telah dilakukan penyerahan atau pengalihan hak penguasaan dengan ganti rugi atas tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya kepada PT. YEKAPE Surabaya, yang dalam hal ini adalah tanah yang dimaksud pada Buku C Kelurahan Petok No. 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah yang telah beralih menjadi atas nama YKP. <br /><br />Dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, pada pokoknya di hadapan hukum keperdataan telah terjadi peralihan hak atau kepemilikan hak atas tanah Petok No. 416 Persil No. 57 Seluas 1.520 M2 kepada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang pada akhirnya beralih kepada PT. Yekape Surabaya, yang dengan kata lain sudah bukan menjadi milik Solichatusadikjah binti H. Abdullah ataupun milik H. Abdullah; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1zn1oUhjaKBOoIe9qHY_SjMIFafFVXVXtZtGrVKnO11fwhQcYqTxCbsNMUe1ygLIUYbLQ32CMp2lgGmc5M5Yi4TFQ6tKNRPiSt38uX20hveyNjsbZd4Lc-_pVFB10MjT2u698HOeI5wz-1MltWzavKFASAHc3UuK5EIMRCr73WyXvpodo5VXD_XRiJ9s/s1920/IMG_20250209_02280569.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1zn1oUhjaKBOoIe9qHY_SjMIFafFVXVXtZtGrVKnO11fwhQcYqTxCbsNMUe1ygLIUYbLQ32CMp2lgGmc5M5Yi4TFQ6tKNRPiSt38uX20hveyNjsbZd4Lc-_pVFB10MjT2u698HOeI5wz-1MltWzavKFASAHc3UuK5EIMRCr73WyXvpodo5VXD_XRiJ9s/w360-h640/IMG_20250209_02280569.jpg" width="360" /></a></div><br />Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan di atas, juga diketahui bahwa asli dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas tanah Petok Nomor 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 yang merupakan salinan dari Buku C Kelurahan, adalah dipegang atau dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan Penggugat tidak mempunyai atau memegang surat tersebut, dan menurut Pengadilan, hal tersebut juga mempertegas bahwa Penggugat saat ini tidak mempunyai hak atas tanah Petok Nomor 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 yang menjadi alas hak dari bidang tanah kedua Sertipikat objek sengketa;<br /><br />Menimbang, bahwa selain itu juga, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 431/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 19 September 2024, dalam perkara antara PT. YEKAPE SURABAYA sebagai Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi) lawan Halimatus Sa’diyah alias Solichatusadikjah sebagai Tergugat (ic. Penggugat), yang pada pokoknya diketahui salah satu amarnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 523 M2 yang terdiri dari tanah Sertipikat HGB No. 761/Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Luas 320 M2 dan tanah Sertipikat HGB No. 762/Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Luas 203 M2, keduanya atas nama Pemegang Hak PT. Yekape berkedudukan di Surabaya, adalah sah milik Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi / PT. Yekape Surabaya), <br /><br />Maka fakta tersebut semakin mempertegas bahwa Penggugat dalam perkara ini bukanlah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua Sertipikat objek sengketa, dan terkait adanya Permohonan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidaklah cukup menjadi pembuktian di hadapan hukum bahwa bidang tanahnya saat ini masih menjadi milik Penggugat, terlebih lagi Penggugat juga tidak memegang ataupun memiliki surat asli yang menjadi alas hak atas tanah Petok No. 416 Persil No. 57 Kelas D.II seluas 1.520 M2;</i><br /><br />Sehingga hasilnya adalah, Majelis Hakim PTUN Surabaya menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.495.000. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

Kuasa Hukum PT Yekape Surabaya, Setijo Busono, SH., MH : “Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca put...

»

Hj. Rina Utari, SE, MM Istri Seorang Jenderal TNI AL, selaku Mantri BRI Unit Arjuna Surabaya dan Yulya Chandra Kartika Sari Selaku Calo Dituntut 7 Thn Penjara Karena Korupsi Dana KUR Rp896.295.818

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG8zhiFU_zUrK3izcpttO8PR8OtI-MgyOQ6j82wtliOTkcVr6L8W6aQuKJ6gy7C_zirgyCJNR9v31U8jaAvcHReHNfsYB70qUh6l80QJDY-tO54GgLHs-uS8tKOKdXKjzvqur0G9X4Kkz6z1NXR-zww-C2eEi5_Yy2m8ucVahp1zSemzeb89FyEUeGrU0/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG8zhiFU_zUrK3izcpttO8PR8OtI-MgyOQ6j82wtliOTkcVr6L8W6aQuKJ6gy7C_zirgyCJNR9v31U8jaAvcHReHNfsYB70qUh6l80QJDY-tO54GgLHs-uS8tKOKdXKjzvqur0G9X4Kkz6z1NXR-zww-C2eEi5_Yy2m8ucVahp1zSemzeb89FyEUeGrU0/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah Pemberian Kredit KUR Oleh BRI Unit Arjuna Surabaya Sebesar Rp1,070 miliar Kepada 31 Nasabah Hanya Tanggungjawab Terdakwa Hj. Rina Utari, SE, MM selaku Mantri Atau Ada Pihak Lain? Lalu Bagaimana Dengan Kepala BRI Unit Arjuna Surabaya dan Supervisor? </span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penunutut Umum (JPU) Satya M.W, Eko Saputro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menuntut Dua Terdakwa Korupsi masing-masing selama 7 (tujuh) penjara dikurangi selama menjalani tahanan sementara, yaitu Hj. Rina Utari, SE, MM, istri salah seorang Jenderal TNI AL, selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Arjuna Surabaya, dan Yulya Chandra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy) selaku Perantara (Calo) Kredit KUR Mikro BRI Unit Arjuna Surabaya (berkas perkara penuntutan terpisah) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian KUR kepada 31 orang nasabah pada tahun 2021 – 2022 sebesar Rp1.070.000.000 dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar Rp173.704.182 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp896.295.818  berdasarkan Laporan Hasil Audit Special Investigation Audit di BRI Unit Arjuna Branch Office BRI Surabaya Tanjung Perak Tahun 2024 Nomor : R.09/RA-SUB/RAS5/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024<br /><br />Selain tuntutan pokok (pidana penjara), Kedua Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Hj. Rina Utari, SE, MM sebesar Rp89.085.131 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa Yulya Chandra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy), dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp518.081.194 subsider pidana penjara selama 4 (empat) tahun<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Hj. Rina Utari, SE, MM Istri Seorang Jenderal TNI AL, selaku Mantri BRI Unit Arjuna Surabaya dan Yulya Chandra Kartika Sari Selaku Calo Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana KUR Rp896.295.818 - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/12/yulya-chandra-kartika-sari-selaku-calo.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/12/yulya-chandra-kartika-sari-selaku-calo.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXA0EElBVzxH4uR1u3sYK88j0diWr56V45VXT3fgGjsMwnpQCCm5S5wV8Zlcu8jOupxE31J_DV1LsShbBbwT3zmJii6YILLpDKgOv-YcT_lJudp4hIRrp8oA6AblekOc5fThQdB_UkRhjK8M8oilTLU_U2diKabHSVRPh8QXIGK_Z1-f1QycJRNp09o5Q/s640/5..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXA0EElBVzxH4uR1u3sYK88j0diWr56V45VXT3fgGjsMwnpQCCm5S5wV8Zlcu8jOupxE31J_DV1LsShbBbwT3zmJii6YILLpDKgOv-YcT_lJudp4hIRrp8oA6AblekOc5fThQdB_UkRhjK8M8oilTLU_U2diKabHSVRPh8QXIGK_Z1-f1QycJRNp09o5Q/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. Rina Utari, SE, MM, dan Terdakwa Yulya Chandra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy, berkas perkara penuntutan terpisah), dibacakan oleh JPU Kejari Surabaya dalam persidangan yang berlangung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 10 Februari 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, SH., MH dan Ibnu Abas Ali, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP), yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kedua Terdakwa ataupun melalui Penasehat Hukum-nya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang yang akan kembali digelar pada pekan depan<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah, apakah proses persetujuan hingga pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Arjuna Surabaya kepada 31 nasabah pada tahun 2021 – 2022 Sebesar Rp1.070.000.000 hanya tanggungjawab Terdakwa Hj. Rina Utari, SE, MM selaku Mantri, atau ada pihak lain?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Kepala Unit dan Supervisor di BRI Unit Arjuna Surabaya? Atau hanya Terdakwa satu-satunya pegawai BRI Unit Arjuna Surabaya yang punya kewenangan untuk mencari nasabah, memeriksa dokumen dan melakukan survey hingga memutus untuk pemberian Kredit tersebut kepada 31 nasabah? Atau...???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Wh681Hu26d_RFAuEVb9LXh3J5BTkzE-5pXtHKgxt3563-sT7q5W_XhvPXpvrlqADEUtm1Z5F8rrImtyh1LS9VSvA9dzIUXWeplr1Xu8o0t0xkSdYHbcpA_9xx1dnwN6aPnNy-fT9_D6LFPxRDOjhywEynTL0owOTfNjT2sh9LzKHSIOyWSrlSsxetcE/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Wh681Hu26d_RFAuEVb9LXh3J5BTkzE-5pXtHKgxt3563-sT7q5W_XhvPXpvrlqADEUtm1Z5F8rrImtyh1LS9VSvA9dzIUXWeplr1Xu8o0t0xkSdYHbcpA_9xx1dnwN6aPnNy-fT9_D6LFPxRDOjhywEynTL0owOTfNjT2sh9LzKHSIOyWSrlSsxetcE/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa basus ini berawal pada tahun 2021 – 2022 lalu, dimana Terdakwa Yulya Candra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy) bertemu dengan Hj. Rina Utari, SE, MM<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Yulya Candra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy) kemudian bersama-sama dengan Hj. Rina Utari, SE, MM mencari debitur atau nasabah. Dan hasilnya, Keduanya menemukan debitur sekaligus diserahkan syarat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha kepada Terdakwa Yulya Candra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy) ataupun ke Hj. Rina Utari, S.E, M.M, dan selanjutnya diproses pengajuan pinjamannya oleh Saksi Hj. Rina Utari, SE, MM <br /> <br />Total debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Arjuna yang berhasil dikumpulkan dan kemudian di prakarsai oleh Hj. Rina Utari, SE, MM adalah sejumlah 31 orang debitur, dimana 30 debitur adalah yang dikumpulkan oleh Terdakwa Yulya Candra Kartika Sari Binti M. A Suprapto (Cindy), dan 1 orang debitur dicari sendiri oleh Hj. Rina Utari, SE, MM  <br /><br />Ternyata penyaluran KUR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Arjuna tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan,<br /><br />Sehingga terjadilah penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak external. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt2Nr43kZo2KejDBjWwY63RSOHLfh5UxIxcJzszGmV-KViW1-3aQ1-F3dx3HUG6Wm4x_yUL84h2BvwO5mzcWqwPYgwA49UUPuDiyCDU8ZzBymgwnBTEMSjWsgBOJx0SAE5LElnsVlLwIUDd0M1PeEJXfd9oCvkG2Ya5yFi0HtW4qkImK6B_apWS7v8tBA/s640/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt2Nr43kZo2KejDBjWwY63RSOHLfh5UxIxcJzszGmV-KViW1-3aQ1-F3dx3HUG6Wm4x_yUL84h2BvwO5mzcWqwPYgwA49UUPuDiyCDU8ZzBymgwnBTEMSjWsgBOJx0SAE5LElnsVlLwIUDd0M1PeEJXfd9oCvkG2Ya5yFi0HtW4qkImK6B_apWS7v8tBA/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan resiko non bisnis, yaitu resiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Hj. Rina Utari, S.E, M.M selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Arjuna, antara lain : a. Hj. Rina Utari, S.E, M.M tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat ; b. Hj. Rina Utari, S.E, M.M turut serta menyiapkan debitur (wayang) untuk memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Arjuna ; c. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah, dan d. Tidak melakukan monitoring kredit.<br /><br />Nah, lalu bagaiman dengan Kepala BRI Unit Arjuna Surabaya selaku pemutus atas permohonan sebanyak 31 orang nasabah pada tahun 2021 – 2022 sebesar Rp1.070.000.000? Apakah pemberin kredit bermasalah oleh BRI Unit Arjuna Surabaya hanya menjadi tanggung jawab Terdakwa Hj. Rina Utari, SE, MM?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Hj. Rina Utari, SE, MM Istri Seorang Jenderal TNI AL, selaku Mantri BRI Unit Arjuna Surabaya dan Yulya Chandra Kartika Sari Selaku Calo Dituntut 7 Thn Penjara Karena Korupsi Dana KUR Rp896.295.818

#Apakah Pemberian Kredit KUR Oleh BRI Unit Arjuna Surabaya Sebesar Rp1,070 miliar Kepada 31 Nasabah Hanya Tanggungjawab Terdakwa Hj. Rina Ut...

»

Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4ihyuceAdz2UpRaYiZZt2RTqng3FkhSf7nQEOo4mPM8lYkEX1JZesetksQLPw_I_fnWeRFWH9r9eynnJwE0xdHuZbw4JJo8jO35bWa5IuxgZPHSTU0ZP-T_IqlSMAcRnqRB21YDez0e6g4bLK3xVh1abgAeyJAoAlY_bskQEXg5McUZM7DMM10QyoN8/s1920/IMG_20250209_02264758.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4ihyuceAdz2UpRaYiZZt2RTqng3FkhSf7nQEOo4mPM8lYkEX1JZesetksQLPw_I_fnWeRFWH9r9eynnJwE0xdHuZbw4JJo8jO35bWa5IuxgZPHSTU0ZP-T_IqlSMAcRnqRB21YDez0e6g4bLK3xVh1abgAeyJAoAlY_bskQEXg5McUZM7DMM10QyoN8/w324-h604/IMG_20250209_02264758.jpg" width="324" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">“Bagaimana Proses Hukum Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Menjadi SHGB Nomor 761 dan Nomor 762 Atas Nama PT.Yekape Surabaya?. Lalu Bagaimana Proses Persidangan Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Halimatus Alias Solichatusadikjah Terhadap PT Yekape Surabaya Di PN Surabaya Yang Sedang Berlangsung Di PN Surabaya? Akankah Sidang “Ronald Tanur Akan Kembali Terulang, dan PT Yekape Surabaya Tetap Menang???”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />"Tidak akan pernah, tidak akan pernah, dan tidak akan pernah lagi tanah yang indah ini akan mengalami penindasan satu sama lain lagi. - Nelson Rolihlahla Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan)<br /><br />Kalimat diatas sepertinya kebalikan dari apa yang dialami oleh perempuan berusia 55 tahun, yaitu Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah, warga Tenggilis Mulya Gg. 4/78, RT.003/RW.006 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya selaku pemilik tanah sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya yang diberikan oleh Bapaknya yaitu H. Abdulllah (Alm) semasa hidupnya atau sekitar tahun 1979. Namun saat ini tanah tersebut telah beralih status menjadi milik PT Yakape Surabaya berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024. Hal itu dicertakan langsung oleh Halimatus kepada beritakorupsi.co, Sabtu, 08 Februari 2025<br /><br />PT Yekape Surabaya, yang menurut Drs. A. Hermas Thony, M.Si, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, maupun salah seorang Dosen FH. Unair yang juga Ahli Administrasi Keuangan Negara saat dihubungi beritakorupsi.co beberapa hari lalu mengatakan bahwa PT Yekape Surabaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya. Dan saat ini DPRD Kota Surabaya sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Tentang PT Yekape Surabaya. Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komis B DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar yakni Agoeng Prasodjo <br /><br />Sementara dilansir dari laman http://www.yekape.com, bahwa PT. Yekape Surabaya yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 36, Kelelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya adalah sebuah perusahaan properti yang didirikan pada tanggal 15 Februari 1995 oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya atau YKP-KMS sekaligus selaku pemegang saham. Sedangkan alamat YKP – KMS di Jalan Sedap Malam No. 9-11 Surabaya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Cerita Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3hVI1fm0CgV7-Tx7MVt2ORpmJBfmpYEDLFqpKkJ_kYujq4262qhWKmbBv-zVBv_ZICwrXa0Co84IEeusdHChyphenhyphentLWTCAaHdFYBrdLPWaIExoM4vNlHJMSVhNLGS72v49E5rb1vX9LS4_AVSgSShNeAnaVvB3W-MYE45la-ai5p06s6T76hqKzEX8UWLE/s1557/IMG_20250209_02262850=1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1557" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3hVI1fm0CgV7-Tx7MVt2ORpmJBfmpYEDLFqpKkJ_kYujq4262qhWKmbBv-zVBv_ZICwrXa0Co84IEeusdHChyphenhyphentLWTCAaHdFYBrdLPWaIExoM4vNlHJMSVhNLGS72v49E5rb1vX9LS4_AVSgSShNeAnaVvB3W-MYE45la-ai5p06s6T76hqKzEX8UWLE/w444-h640/IMG_20250209_02262850=1.jpg" width="444" /></a></div></b></span>H. Abdullah memiliki lima orang anak, satu laki-laki sebagai anak pertama dan empat perempuan. Halimatus Sa’diyah adalah anak ke lima dari lima bersaudara. Sejak lahir pada tahun 1969, namanya adalah Solichatusadikjah, dan pada tahun 2024, namanya menjadi Halimatus Sa’diyah dan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Menurut Halimatus, bahwa H. Abdullah adalah orang terpandang yang memiliki banyak tanha di wilayah Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Selain itu, menurut Halimatus bahwa H. Abdullah adalah mantan Lurah di Tenggilis Mejoyo<br /><br />Sekitar tahun 1979, saat Halimatus duduk dibangku Kelas 3 Sekolah Dasar (SD), H. Abdulllah (Alm) mengatakan bahwa tanah yang terletak di Tenggilis Mejoyo Selatan adalah miliknya yang sudah dicatatkan di Kelurahan. Selain Halimatus sebagai anak ke- 5 dari 5 bersaudara, H. Abdulllah (Alm) juga meberikan sebidang tanah untuk masing-masing anaknya<br /><br />“Itu tanah saya sejak kecil dan saya tidak pernah menjual atau mengalihkannya kepada siapapun. Saat saya kelas Tiga SD, Bapak saya mengatakan baru pulang dari kelurahan mengurus tanah. Yang saya ingat waktu itu Bapak mengatakan “itu yang sebelah wetan (Timur) adalah milimu. Kami lima bersaudara, semua dikasih tanah karena Bapak saya banyak tanahnya,” kata Halimatus<br /><br />“Setelah saya lulus SMP dan langsung menikah, semua keluarga tidak merestui makanya saya memilih menikah di Pekalongan tempat suami dengan wali nikah hakim. Dan sampai sekarang semua kakak-kakak saya tidak menyukai suami dan ketiga anak-anak serta cucu-cucu saya karena perbedaan status ekonomi. Bapak saya meninggal tahun 90 (1990) dan Ibu sekitar lima atau lapan tahun kemudian,” lanjut Halimatus menceritakan dengan didampingi sang suami, dan seorang kerabatnya sekaligus warga Tenggilis Mejoyo Selatan yakni Sanpan <br /><br />Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah melanjutkan, bahwa tanah seluas 1.520 m2 sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya adalah termasuk Jalan yang digunakan oleh Perumahan, teras rumah serta sebagian yang dibangun oleh sebuah pergudangan di sebelah barat dan sebagian jalan di sebelah utara <br /><br />“Luas tanaha saya ini kan 1520 meter termasuk jalan ini, teras rumah yang di depan ini dan sebagian pergudangan itu juga Pos ini. Pos ini dulu sering di jaga Marinir tapi sekarang tidak lagi,” kata Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah sambil menunjukkan lokasi yang dimaksud</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2004 Awal Mula Petaka Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah ke PT Yekape Suarabaya.  </b></span><span style="font-size: small;"><b></b> <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJcBZupEXERBHoaEn2mE2L0QFQoDaC1aDXLf5dLau-cY0V6GDiSJDRdFXmcWZsVeSC2UAelLF_VElWR4RHvSz3ZNro33QdDjzU54S6UU2elVMYP9ZirgT1iBj24S1FB_Re80YsyO-KXhHH6_ehmyqxs43pTzM46-o-8Pyudb7l_AWGnTmTyqfp-neIpA/s1920/IMG_20250209_02325495-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJcBZupEXERBHoaEn2mE2L0QFQoDaC1aDXLf5dLau-cY0V6GDiSJDRdFXmcWZsVeSC2UAelLF_VElWR4RHvSz3ZNro33QdDjzU54S6UU2elVMYP9ZirgT1iBj24S1FB_Re80YsyO-KXhHH6_ehmyqxs43pTzM46-o-8Pyudb7l_AWGnTmTyqfp-neIpA/w640-h360/IMG_20250209_02325495-1.jpg" width="640" /></a></span></div>Tahun 2004, saat Halimatus bersama suaminya pulang dari Jakarta ke Surabaya, Halimatus mampir melihat tanah miliknya sudah berubah, yaitu ada yang mengurug dengan Plang milik YKP yang berdiri ditanah di milik Halimatus. Plang tersebutpun dirobohkan oleh suami Halimatus dan kemudia melaporkannya ke Lurah Tenggilis Mejoyo<br /><br />Namun sejak tahun 2004 hingga 2024, Halimatus tidak mendapat pelayanan surat menyurat termasuk untuk mendapatkan surat keterangan kematian orang tuanyapun tidak dilayani. Dan pada tahun 2024, Halimatus demo ke Pemkot Surabaya dan sejak itulah Halimatus medapat pelayanan surat menyurat dari Kelurahan Tenggilis Mejoyo<br /><br />“Tahun 2004 waktu saya pulang dari Jakarta, saya melihat tanah saya sudah ada yang mengurug dengan Plang milik YKP. Plang itu dirobohkan suami saya. Saya pun ke Kelurahan mengecek, dan di buku kelurahan nama saya masih tercantuk. Tapi sejak itu sampai tahun 2024 saya tidak layani kalau saya mengurus sesuatu termasuk surat keterangan kematian orang tau dan saya tidak tau kenapa. Tahun 2024 saya demo ke Pemkot dan sejak itu barulah saya bisa mengurus sesuatu,” ungkap Halimatus<br /><br />Halimatus menceritakan, pada tahun 2012, tanah sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya masih tercatat atas nama Solichatusadikjah atau Halimatus.<br /><br />Namun pada tahun 2019, Halimatus alias Solichatusadikjah melihat tanahnya sudah ada tembok disebelah utara dan tengah-tengah dan tidak diketahui siapa yang menemboknya. Kemudian Halimatus alias Solichatusadikjah pun mengecek ke Kelurahan, ternyata ada nama lain yang tercantum dibuku Kelurahan yaitu YKP tanpa ada penjelasan atau keterangan lain seperti tahun, dan tidak mencoret nama Solichatusadikjah. Dan tembok yang ada ditengah-tengah tanah itupun dirobohkan oleh suami Halimatus dengan menggunakan palu atau martil besar. Halimatus dan suaminya menanam tanaman di tanah miliknya seperti jagung, tebu, cabai, pisang dan lain-lain serta membuat tambak lele yang terbuat terpal<br /><br />“Tahun 2019 saya melihat sudah ada tembok tapi tidak tau siapa yang membangun dan tembok itupun dirobohkan suami. Kami menanami tanaman dan juga da kolam ikan,” kata Halimatus sambil menunjukkan jenis-jenis tanaman dan kolam ikan atau tambak ikan lele<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Dua Kali Didatangi Orang Yang Mengaku Pemilik Tanah Yang Membeli Dari YKP, Dan Juga Didatangi Anggota TNI AL Maupun Provos </b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4q11P1QsEITrLu7xVzU80trmRyE1wkQrAp4q_XgRzz8LEFBwmMmrnlv8tsO0-1u9gEta-_qooN5rdp3iel_aHeJycAWSiuuCTvO8kGTVTzIcNEDlv3S2p_MA5b8ljbjE-wCjhRhxMPxdqAKYg-HbH1oVWMBVbqt8x-ZUOf9oj7Ps7SoEzvimGwKaba2s/s1705/IMG_20250209_02293176-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1705" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4q11P1QsEITrLu7xVzU80trmRyE1wkQrAp4q_XgRzz8LEFBwmMmrnlv8tsO0-1u9gEta-_qooN5rdp3iel_aHeJycAWSiuuCTvO8kGTVTzIcNEDlv3S2p_MA5b8ljbjE-wCjhRhxMPxdqAKYg-HbH1oVWMBVbqt8x-ZUOf9oj7Ps7SoEzvimGwKaba2s/w406-h640/IMG_20250209_02293176-1.jpg" width="406" /></a></div>Beberapa tahun lalu, Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu dua kali didatangi dua orang yang berbeda, dan mengaku selaku pemilik tanah yang membeli dari YKP yang hendak membangun. Kedua orang tersebut bukan warga Tenggilis Mejoyo<br /><br />“Saya dua kali didatangi dua orang yang berbeda mengaku pemilik tanah yang membeli dari YKP, katanya mau bangun. Ya saya bilang “ini tanah ku bukan tanah YKP” setelah itu orangnya pulang. Beberapa minggu kemudian orang yang sama datang lagi saat itu saya ada di warung. Orangnya agak marah menekan saya tapi saya tidak terpancing dan saya bilang “ ini tanah istri saya” terus orangnya pulang,” ungkap Marfu didampingi sitrinya, Halimatus Sa’diyah<br /><br />Dan ada lagi orang yang datang mau menurunkan bahan matrial dan sudah sempat ditunkan terus saya larang dan saya minta untuk di bawa lagi. Supir itu menelepon dan tidak lama bahan matrial yang sudah sempat ditunkan itu dinaikkan ke truk lagi dan di bawa pulang,” lanjut Marfu<br /><br />Selain didatangi orang yang tidak dikenal dan mengaku membeli dari YKP, Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, juga beberapa kali didatangi seseorang yang mengaku dari anggota TNI AL maupun Provos, namun tidak tau pangkatnya karena memakai Jaket<br /><br />Menurut Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Marfu, bahwa kedatangan anggota TNI AL maupun Provos adalah melarang dan meminta agar Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Marfu tidak melanjutkan dan membongkar gubuk yang dibangun ditas tanahnya<br /><br />“Sering ada yang keliling Marinir. Ada yang masuk ke lokasi dan melarang saya meneruskan dan membongkar. Ada sempat kami buat gubuk disini. Tapi besoknya sudah dirobohkan tidak tau siapa yang merobohkan,” ungkap Marfu dan istrinya, Halimatus Sa’diyah<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co saat itu juga, bahwa kehadiran anggota TNI AL di daerah Tenggilis Mejoyo, bisa jadi untuk patrolis karena rumah salah satu mantan Panglima TNI ada di daerah Tenggilis Mejoyo. Namun sumber meminta, kalau ada anggota TNI AL yang masuk ke lokasi tanah dan melarang pemilik tanah agar dicatat hari, tanggal, waktu dan nama orangnya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2021, Halimatus Ke Kantor YKP dan YKP Menjelaskan Bahwa Tanahnya Sudah Dibeli Dari H. Abdullah Melalui H. Zenal Pada Tahun 1979</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-spvBNHbWQyBbfDvBS-oZQpd0azliRNriwdGnMTcVGMZptsCLX0OZJRxi5nzOrZVL24BcjspYLdkEP_YB17KRD6_2Yvib8MccexzvdRO14hqpuFLr9eesUf3-VRxdClEwNg6wiCJ5NJAnHwkWgWVMbp4sG2FQcs0DMcZ_E__ebE6vudoz5NU2VHXiOnA/s1920/IMG_20250209_02291544.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-spvBNHbWQyBbfDvBS-oZQpd0azliRNriwdGnMTcVGMZptsCLX0OZJRxi5nzOrZVL24BcjspYLdkEP_YB17KRD6_2Yvib8MccexzvdRO14hqpuFLr9eesUf3-VRxdClEwNg6wiCJ5NJAnHwkWgWVMbp4sG2FQcs0DMcZ_E__ebE6vudoz5NU2VHXiOnA/w360-h640/IMG_20250209_02291544.jpg" width="360" /></a></div><br />Tahun 2021, YKP melalui salah seorang Satpan Perumahan Tenggilis Mejoyo Selatan, mengundang Halimatus  secara langsung agar datang ke kantor YKP di Jalan Sedap Malam No. 9-11 Surabaya tanpa menjelaskan untuk apa dan terkait apa. Dan Halimatus pun mendatangi kantor YPK dan bertemu dengan Catur selaku pimpinan YKP<br /><br />“YKP meminta saya datang ke kantornya melalui Satpam Pemurumahan di sini. Saya berharap dapat uang sebagai ganti rugi, saya datang ke kantor YKP di di Jalan Sedap Malam dan bertemu dengan Pak Catur selaku pimpinannya. Saat itu Pak Catur mengatakan kalau tanah saya sudah dibeli dari H. Abdullah melalui H. Zaenal. Saya tidak percaya dan nggak mungkin Bapak saya menjual tanah anaknya tanpa setahu saya. Buat apa Bapak saya menjual itu,” ucap Halimatus <br /><br />Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang tanah tersebut adalah sah milik PT Yekape Surabaya sebagaimana putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024, mengapa dibuku kelurahan Tenggilis Mejoyo yang dijadikan bukti dalam persidangan tidak mencantumkan nama PT Yekape Surabaya tetapi YKP ?<br /><br />Lalu mengapa yang menggugat Solichatusadikjah ke PN Surabaya adalah PT Yekape Surabaya dan bukan YKP sebagaimana tercantum di buku Kelurahan Tenggilis Mejoyo yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ?<br /><br />Apakah PT Yekape Surabaya adalah sama dengan YKP atau PT Yekape Surabaya sama dengan YKP-KMS secara badan hukum dan didirikan pada tahun yang sama oleh orang yang sama termasuk para pengurusnya adalah orang yang sama?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2024, Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu Hendak Dipenjarakan Oleh Catur Hadi Nurcahya, SH dan PT Yekape Surabaya Menggugat Halimatus Sa’diyah Di PN Surabaya</b></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8SIFxdHUOFUgJFyBWqAltgtCyyGcu1OvzSQwJZjOh_Z86IRs7xFZ2wd7GBWmzFKciVfqO-U8_lXqedKHbq73pFwE8RUtYXwx0deStsJz6W-EdK0WMO-SCjmPYI0jz-qGMUdBbC3VXjiUzsc8jW-UUU-EaA92uzTK_9Ym0StzkRLBG9Uc-zuONugbt0MU/s1276/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1276" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8SIFxdHUOFUgJFyBWqAltgtCyyGcu1OvzSQwJZjOh_Z86IRs7xFZ2wd7GBWmzFKciVfqO-U8_lXqedKHbq73pFwE8RUtYXwx0deStsJz6W-EdK0WMO-SCjmPYI0jz-qGMUdBbC3VXjiUzsc8jW-UUU-EaA92uzTK_9Ym0StzkRLBG9Uc-zuONugbt0MU/w640-h290/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" width="640" /></a></div>Mungkin salah satu cara untuk membungkam Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu atas kepemilikan tanah seluas 1.520 M di sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya atas nama Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah adalah memenjarakan<br /><br />Pada tanggal 3 April 2024, Catur Hadi Nurcahya, SH melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan Marfu ke Polrestabes Surabaya dengan Nomor Laporan : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024 dan sudah tahap penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024 atas nama Terlapor Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah, dalam perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP yang terjadi di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan Blok B.6 dan B.7 Surabaya pada sekitar bulan Januari-Februari 2024<br /><br />Sedangkan laporan Catur Hadi Nurcahya, SH terhadap Marfu selaku suami Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah berdasarkan Laporan nomor : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024, daan juga sudah tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP yang terjadi di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan Blok B.6 dan B.7 Surabaya pada sekitar bulan Januari-Februari 2024<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa dalam surat penggilan penyidik Polrestabes Surabaya tidak menjelaskan kedudukan Catur Hadi Nurcahya, SH mewakili siapa sebagai Pelapor yang melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan Marfu ke Polrestabes Surabaya? Apakah Catur Hadi Nurcahya, SH secara pribadi atau mewakili PT Yekape Surabaya atau YKP atau YKP-KMS?<br /><br />Setelah Catur Hadi Nurcahya, SH melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan suaminya, Marfu ke Polrestabes Surabaya, kemudian PT Yekape Surabaya yang berkantor di di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 36, Kelelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya menggugat Sa’diyah alis Solichatusadikjah ke PN Surabaya<br /><br />Namun Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah tidak penah menerima surat apapun dan jenis apapun serta melalui apapun dari Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuna No. 16 – 18 Surabaya terkait sidang gugtan oleh PT Yekape Surabaya selaku Penggugat terhadap Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Tergugat<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya tidak pernah menerima surat apapun dari Pengadilan. Surat pannggilan dari Polrestabes bisa nyampe ke tangan saya, kenapa surat dari Pengadilan tidak nyampe kalau memang dikirim?,” kata Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan nada bertanya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZzRUFmyWXhaQDngqXWsZlP7mqRWg8EIGbIr4Wa-0yzP77C_2U2duemMbQIaiqJKgBWGMIkeioHk3KPF4RJ2OSu810lGR1S0SblFtka6sRvZrBwrDf2DTYFgga6xPyXd15E6R3ACZ3-aANQcfIr_GrLuka-vCBmDFlUTwqAsYFtoNZoyKeQkqw6dG_4w/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZzRUFmyWXhaQDngqXWsZlP7mqRWg8EIGbIr4Wa-0yzP77C_2U2duemMbQIaiqJKgBWGMIkeioHk3KPF4RJ2OSu810lGR1S0SblFtka6sRvZrBwrDf2DTYFgga6xPyXd15E6R3ACZ3-aANQcfIr_GrLuka-vCBmDFlUTwqAsYFtoNZoyKeQkqw6dG_4w/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam gugatan PT Yekape Surabaya selaku Penggugat terhadap Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Tergugat, maupun dalam putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek), menyebutkan bahwa tanah seluas 523 M2 yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya,<br /><br />Dan tanah yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dengan batasbatas tanah sebagai berikut ;<ul><li>Batas Barat Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII</li><li>Batas Timur Tanah rumah Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII22</li><li>Batas Utara Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan VI B3 Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan   VI B5</li><li style="text-align: justify;">Batas Selatan Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII yang diatasnya berdiri bangunan yang berupa pagar tembok permanen adalah sah milik Penggugat   <br /></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Halimatus Sa’diyah Membuat Laporan Ke Polrestabes Surabaya Atas Hilangnya Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJADBK_TjCRdByshxGsEvNx-2zjlRod5h_dEkBj8TH8MXy1PbeqnWX7loFZunrLRFPgT8_IlAHi_13iOWIwrYydVg1rNHaxnMND4tA0jSDPFyvd9rIOJtDahl_DY2kepVMju9hgAqcwb0S1vAaY4-eyNDZinLZ_6CUL9SVQstDRPpYTp2PltLHxKvAJgw/s1675/A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1675" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJADBK_TjCRdByshxGsEvNx-2zjlRod5h_dEkBj8TH8MXy1PbeqnWX7loFZunrLRFPgT8_IlAHi_13iOWIwrYydVg1rNHaxnMND4tA0jSDPFyvd9rIOJtDahl_DY2kepVMju9hgAqcwb0S1vAaY4-eyNDZinLZ_6CUL9SVQstDRPpYTp2PltLHxKvAJgw/w412-h640/A.jpg" width="412" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menurut Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah, pada sekitar tahun 1986, Lurah Tenggilis Mejoyo penah mengumpulkan semua Leter C Asli/Petok D dengan alasan ada pembaharuan. Namun bagaimana kelanjutan perubahan dimaksud tidak pernah diperhatikan. Itulah sebabnya </span><span style="font-size: small;">Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">"Sekitar tahun 1986, saya lupa pastinya. Lurah pernah mengumpulkan Petok D alasannya ada pembahuruan. Karena lupa nggak ngurusin. Saya sudah membuat laporan polisi," ucap </span><span style="font-size: small;">Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah</span></div><div style="text-align: justify;"> <br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, apakah sah secara hukum atau memang sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, bahwa proses jual beli sebidang tanah atas nama Solichatusadikjah yang dilakukan oleh H. Abdullah yang memberikan pelepasan hak kepada Zaenal dan menjualnya kedapa PT Yekape Surabaya? Dan bagimana pula proses hukumnya hingga BPN Surabaya mengeluarkan 2 SHGB atas nama PT Yekape?<br /><br />Kalau memang jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surbaya sebagamana SHGB Nomor 761 dan 762 terbit tahun 2008 atas nama PT Yekape Surabaya, mengapa pada tahun 2012 bahkan hingga saat ini, nama Solichatusadikjah masih tercantum dan tidak dicoret/dihapus di buku kelurahan Tenggilis Mejoyo?<br /><br />Apakah ada rekayasa atau keterlibatan pihak lain dalam proses beralihnya sebidang tanah berupa Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah menjadi SHGB Nomor 761 dan 762 terbit tahun 2008 atas nama PT Yekape Surabaya?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2025, Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Melalui Pengacara Prodeo Menggugat SHGB Ke PTUN Surabaya dan Melakukan Perlawan Atau Menggugat Balik PT Yekape Surabaya Ke PN Surabaya</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC38rWF84xII-3t5erPXEQXwjWAzY9IJYd9vDwTRG095-hciFHrMr2Cssg02ZCzjNrvtg0ERx0E_dSqWtSTpojk9f7e2Vqv91MjcD4UFG1Y7s0xsPFsFOiuuokTmAMqeZum6VcxQZhO_ll0x7dS6pb5k_l27AkMup7zkSb-bS8N6BUZkHcqYOLFTBgtYk/s1705/IMG_20250209_02293176-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1705" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC38rWF84xII-3t5erPXEQXwjWAzY9IJYd9vDwTRG095-hciFHrMr2Cssg02ZCzjNrvtg0ERx0E_dSqWtSTpojk9f7e2Vqv91MjcD4UFG1Y7s0xsPFsFOiuuokTmAMqeZum6VcxQZhO_ll0x7dS6pb5k_l27AkMup7zkSb-bS8N6BUZkHcqYOLFTBgtYk/w406-h640/IMG_20250209_02293176-1.jpg" width="406" /></a></div>"Ketika kuasa berbicara, keadilan hanya sebongkah kue yang dimakan sendiri.” Atau “Mengejar keadilan adalah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, tak pernah menemui kepastian."<br /><br />Apakah ungkapan ditas yang akan dan atau dialami oleh Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang saat ini mencari sisa-sisa keadilan negara hukum agar sebidang tanah miliknya sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D seluas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya kembali kepangkuannya atau lepas begitu saja?<br /><br />Sebab usaha Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah melalui Pengacara Prodeo yaitu Yudha Budiawan, SH dkk dari kantor hukum Yudha Budiawan & Associates yang berkantor di Jalan Jeruk Raya No. 12, Perumnas Kamal, Bangkalan, Madura Jawa Timur sudah berupaya mencari sisa-sisa keadilan itu dengan cara menggugat SGHB Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tanggal berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dan SHGB Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, namun hasilnya nihil alias ditolak oleh PTUN Surabaya karena kedua SHGB tersebut dianggap sah<br /><br />Dan terakhir harapan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang saat ini telah menyidangkan perkara gugatan Perlawanan (Verzet) antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Pelawan yang semula Tergugat dengan PT Yekape Surabaya selaku Terlawan yang semula Penggugat<br /><br />Dalam gugatan perlawanan (Verzet) dijelaskan, bahwa pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah Solichatusadikjah yang saat telah diterbitkan SHGB dengan Nomor 761 dan 762 atas nama PT. Yekape Surabaya (incasu Terlawan);  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAIxPka5aUAhF9yfNkWh_rbYJ52EWI185asNZhQgp1kEEIgCrlCF2RhL-BTbhopUjyd3uMBa3xxj78xU9qj3o5RfBipk2Km4eq3MxV__IrMMr1YEKLvgl-6CcpwlcyHe9Y_T2_ycHy4fmDUCr0K29lyNmcFAOHg24XNEyGWbHd-qm_QkUHT6C88EOqEYg/s1080/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAIxPka5aUAhF9yfNkWh_rbYJ52EWI185asNZhQgp1kEEIgCrlCF2RhL-BTbhopUjyd3uMBa3xxj78xU9qj3o5RfBipk2Km4eq3MxV__IrMMr1YEKLvgl-6CcpwlcyHe9Y_T2_ycHy4fmDUCr0K29lyNmcFAOHg24XNEyGWbHd-qm_QkUHT6C88EOqEYg/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan hak tersebut, maka Pelawan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola, menggarap dan memindahkan hak atas tanah tersebut, dikarenakan hak milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh (vide Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);<br /><br />Bahwa Pelawan mendapatkan tanah sebagaimana dalam Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah dari ayah Pelawan yang bernama H. Abdullah, dan sejak kecil telah menguasai tanah tersebut, tanpa ada gangguan dari pihak manapun<br /><br />Pelawan hingga permohonan verzet ini diajukan, Pelawan tidak pernah merasa menjual atau memindah-tangankan tanah milik Pelawan kepada pihak manapun termasuk kepada Terlawan;<br /><br />Dalam gugatannya, Pelawan dianggap melawan hukum dikarenakan merusak bangunan pagar tembok yang dibangun oleh Terlawan, dimana pembangunan tersebut dibangun di atas tanah milik Pelawan yang menyebabkan Pelawan tidak memiliki akses untuk masuk ke tanah milik Pelawan, karena perbuatan Terlawan yang membangun tembok tanpa izin/sepengetahuan Pelawan adalah perbuatan melawan hukum<br /><br />Bahwa Terlawan mendalilkan adanya jual-beli antara ayah Pelawan yang bernama H. Abdullah kepada Terlawan tahun 1979, sebagaimana dalam putusan verstek berupa surat pernyataan pelepasan hak, maka setelah dilakukan inzage atas bukti tersebut, pelepasan hak dari H. Abdullah kepada Tergugat tersebut adalah dengan menggunakan Surat Kuasa Kepada Oranng LainYaitu H. Zaenal   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mGv6Mww2DE7oO6bceZcBpjT8fiESOizrayGhZEzsCu6TNSTs_W_EodLdXdISi93nbh4rtu6dCdYHsnbpQxBhl4afTaU5-PHwIraFh0cjgMgPUkWvM9owWTePiJ84ba5L0qj8rs9PUM7jKfTvOBGQhRP9NGBHcq1mrkperMXyLDlsDAFu8SLVX11Bw4E/s1920/IMG_20250209_02345624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mGv6Mww2DE7oO6bceZcBpjT8fiESOizrayGhZEzsCu6TNSTs_W_EodLdXdISi93nbh4rtu6dCdYHsnbpQxBhl4afTaU5-PHwIraFh0cjgMgPUkWvM9owWTePiJ84ba5L0qj8rs9PUM7jKfTvOBGQhRP9NGBHcq1mrkperMXyLDlsDAFu8SLVX11Bw4E/w640-h360/IMG_20250209_02345624.jpg" width="640" /></a></div>Pernyataan pelepasan hak tersebut bukan murni antara H. Abdullah dengan Terlawan tapi melalui H. Zaenal, kemudian dalam surat pernyataan pelepasan tersebut tercantum bahwa H. Zaenal telah mewakili 9 (sembilan) orang untuk dilakukan pelepasan hak kepada Terlawan termasuk didalamnya nama H. Abdullah<br /><br />Terkait dengan pelepasan hak tahun 1979 yang dilakukan oleh H. Zaenal dengan Terlawan, ternyata dalam surat pernyataan tersebut TIDAK DITEMUKAN SURAT KUASA KHUSUS DARI KESEMBILAN ORANG YANG DIWAKILKAN OLEH H. ZAENAL TERSEBUT YANG DAPAT MENERANGKAN BAHWA KESEMBILAN ORANG TERSEBUT BENAR-BENAR TELAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA H. ZAENAL. <br /><br />Sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka jual-beli atau pernyataan pelepasan hak yang terjadi pada tahun 1979 antara H. Abdullah dengan H. aenal adalah CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;<br /> <br />Bahwa Pelawan juga menyoroti keabsahan jual-beli/pelepasan hak dari H. Abdullah yang dikuasakan kepada H. Zaenal dan H. Zaenal kepada Terlawan adalah TIDAK SAH karena tanah yang dilakukan pelepasan tersebut bukan atas nama H. Abdullah melainkan atas nama Solichatusadikjah<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil akhir atau putusan Majelis Hakim PN Surabaya dalam  sidang gugatan Perlawanan atau gugatan balik yang dilakukan oleh Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah kepada PT Yekape Suarabaya? <br /><br />Apakah Majelis Hakim PN Surabaya yang menidangkan sidang gugatan Perlawanan atau gugatan balik yang dilakukan oleh Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah kepada PT Yekape Suarabaya akan tetap memenangkan PT Yekape Surabaya sebab PT Yekape Surabaya bukanlah milik perseorangan melainkan BUMD?. <br /><br />Sementara hingga berita ini ditayangkan di laman https://www.beritakorupsi.co/, belum ada tanggapan dari PT Yekape dan Wartawan masih berusaha untuk menghubungi termasuk pada persidangan yang akan berlasung pada Selasa, 11 Februari 2025 sebagaimana jadwal sidang yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah, yaitu Yudha Budiawan, SH dkk. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

“Bagaimana Proses Hukum Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas I...

»