JPU “Terlantarkan” Tersangka” Di Pengadilan Tipikor, Kajri Dan Kajati “Diam”

<span style="font-size: large;"><b></b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif3Z-41bxaahPB9-hJtEJvvMCZjO2bEMQHJuyeuPvCocHdOTlftT-ROQdWTb5xPsDs_O1Shf65b5STT-Mme4sqN9OLwm9J6soOd93O9hnN5X8weweLo_C4-cuC0I-hHQY_uYwQ-gIlBSA/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="472" height="509" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif3Z-41bxaahPB9-hJtEJvvMCZjO2bEMQHJuyeuPvCocHdOTlftT-ROQdWTb5xPsDs_O1Shf65b5STT-Mme4sqN9OLwm9J6soOd93O9hnN5X8weweLo_C4-cuC0I-hHQY_uYwQ-gIlBSA/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</b></span>co –</b></span> JPU Rosida, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo “menelantarkan” tersangka kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tak jauh dari Kantor Kejari, pada Selasa, 7 Juli 2017.<br /><br />Dua tersangka yakni, Zaenal Abidin, mantan Kepala Desa (Kades) Popoh, Kecamatan Wonoayu, dan Yayuk Utaminingsih, yang diduga selaku penjual TKD tersebut, sidianya akan disidangkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Rosida, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti. Sementara terdakwa diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, M Priyo Oetomo.<br /><br />Hingga pukul 17.00 WIB (Jam 5 sore), JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rosida tak menampakkan “wajahnya” di gedung yang Khusus mengadili para “maling” uang rakyat. Pada hal, sejak siang (sebelum Sholat Jumat), terdakwa sudah berada di Pengadilan Tipikor yang dijemput oleh dua Staf Kejari Sidoarjo dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Sidoarjo dengan penjagaan sekitar 40 orang aparat Kepolisian dari Polres Sidaorjo.<br /><br />Tak tanggung-tanggung. Majelis Hakim pun terkesan “distraf” karena harus menunggu kehadiran JPU Rosida, untuk memastikan digelarnya persidangan pembacaan surat dakwaan. Anehnya, hingga pkl. 17.00 WIB, JPU Rosida tak menampakkan “batang hidungnya” juga tak ada kabar. <br /><br />Ketua Majelis Hakim tak mau ambil resiko atau disalahkan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), sekalipun Jaenal Abidin dan Yayuk Utaminingsih berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi. Sehingga, persidangan ditunda tanpa kehadiran JPU.<br /><br />“Ini yang kedua kalinya sidang ditunda karena JPU tidak dating, ia pulang karena sidang ditunda,” kata salah seorang pendukung tersangka.<br /><br />Sementara menurut Priyo selaku PH tersangka Jaenal Abidin mengatakan, baru pertama kali. “Ini baru yang pertama,” ucapnya singkat sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipkor.<br /><br />Terkait tertundanya sidang perkara Korupsi karena ketidak hadiran JPU Rosida, serata tidak adanya kabar, Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Sidoarjo, Bambang maupun Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli Hutagalung tak memberikan tanggapan saat dihubungi wartawan media ini dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor HP milik kedua Pejabat Adiyaksa itu. (Redaksi)<br />

News Regional Tipikor JPU “Terlantarkan” Tersangka” Di Pengadilan Tipikor, Kajri Dan Kajati “Diam”

berita korupsi . co – JPU Rosida, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo “menelantarkan” tersangka kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah...

»

Terpidana Korupsi Kadin, Besok Diadili Dalam Kasus Korupsi Kadin

<i><b><span style="font-size: large;">#Akankah Kasus Korupsi TPPU Dana Hibah Kadin Jatim Ini  Akan Menyeret La Nyalla dan Pejabat Daerah Jatim ?#</span></b></i><br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zjIj8p5fhn_HMR9La5X_EpX8ApPRoEAyXdShBqtzTlD5JTQReCaHxokYGtB0z748N_cL3gXpnmsXqNqAc5oj5yredr-aY6GIv0zP7Fzam6ldXu9St21Z2jPXBbcNFDsnPRiql_hjOjk/s1600/Nelson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zjIj8p5fhn_HMR9La5X_EpX8ApPRoEAyXdShBqtzTlD5JTQReCaHxokYGtB0z748N_cL3gXpnmsXqNqAc5oj5yredr-aY6GIv0zP7Fzam6ldXu9St21Z2jPXBbcNFDsnPRiql_hjOjk/s640/Nelson.jpg" width="543" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Nelson Sembiring, terpidana 5,5 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana Hibah Pemprov. Jatim ke Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur (Jatim) tahun 2011 – 2014 lalu, sebesar Rp 48 Milliar, besok (hari ini, 7 Juli 2017) akan diadili dalam kasus Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana Hibah Pemprov. Jatim ke Kadin.<br /><br />Disidangkannya kasus Korupsi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka yang juga terpidana dalam kasus yang sama yakni, Nelson Sembiring, mantan Wakil Ketua Umum Bidang SDM (Sumber Daya Miniral, pertambangan dan Logam) tanpa pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim.<br /><br />Dari pantauan wartawan media ini. Pada tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penuntutan, bahkan sudah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terhadap Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) natara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, dengan Gubernur Jatim pada tahun 2011 hingga 2013, yang totalnya sebesar Rp 48 M, dengan kerugian negara Rp 26 milliar.<br /><br />Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan oleh Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu pun, termasuk dalam surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum). <br /><br />Mantan terpidana Diar Kusuma Putra, dalam persidangan saat itu, telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012 sebelum adanya penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim.<br /><br />Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, Pada tanggal 18 Desember 2015 lalu, Majelis Hakim Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Ketua Majelis Hakim, Martua Rambe, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1 (Satu) taun dan 2 (Dua) bulan, serta menghukumnya dengan pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. <br /><br />Sementara untuk Nelson Sembiring (saat ini berstatus terpidana), dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan, serta pidana tambahan, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M. Sehingga, total kerugian negara dalam Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada mantan terpidana Diar Kusuma Putra dan terpidana Nelson Sembiring, sama dengan tuntutan JPU. Dan Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum (Incrah).<br /><br />Anehnya, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur (Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) Desember 2015, beberapa bulan setelah La Nyalla terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Kasus dana hibah Kadin yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali "diusik".<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah, dana hibah tahun 2012 lalu, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim sebesar Rp 5,3 milliar. Sebab, pembelian saham perdana IPO Bank milik Pemprov Jatim ini, dianggap ada keuntungan seniali Rp 1 milliar lebih yang yang “dinikmati” oleh pejabat Kadin.<br /><br />Yang lebih aneh aneh lagi, mengapa setelah perkara ini Incrah (berkekuatan hukum tetap), dan masuknya Maruli Hutagalung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, kasus ini disidik kembali dengan tuduhan yang sama yakni Korupsi TPPU dana hibah yang diterima Kadin dari Pemerintah Jatim, yang dipergunakan untuk pembelian saham IPO Bank Jatim ?.<br /><br />Mengapa, penyidik Kejati Jatim tidak langsung melakukan penyidikan pada saat proses persidangan berjalan, bila kasus pembelian saham IPO Bank milik Pemprov Jatim ini diketahui berdasarkan fakta persidangan ?<br /><br />Atau, mengapa JPU tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atau Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ? Apakah temuan baru diketahui setelah Kapala Kejaksaan Tinggi berganti ? atau adakah “Politik tingkat tinggi ” dalam kasus Kadin ? <br /><br />Bisa jadi, sebab terpidana Nelson Sembiring pun mengatakan demikian saat ditemui Media ini ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong Sidoarjo beberapa hari lalu. “Ini Politik tingkat tinggi,” ucap Nelson, Selasa, 26 Juni 2017.<br /><br />Terkait surat pernyataan La Nyalla Mattalitti mengenai pembayaran sebesar Rp 13 milliar yang berkaitan dengan kasus Kadin, hal itu dibantahnya melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Sumarsono, saat dihubungi Wartawan Media ini.<br /><br />Menurut La Nyalla melalui PH-nya Sumarsono menjelaskan bahwa, Ia (La Nyalla) tidak pernah menada tangani surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi sebesar Rp 13 milliar. Seingatnya, yang menanda tangani adalah Santoso Tedjo.<br /><br />“Pak Nyalla tidak pernah tanda tangan pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi 13 M. seingatnya yg tanda tangan itu Santoso Tedjo,” kata Suamrsono, melalui pesan WhatsAppnya, Kamis, 6 Juli 2017.<br /><br />Namun saat ditanya kembali, terkait 10 Kios di Pasar Turi Baru lantai III, tak ada komentar hingga berita ini ditulis. <br /><br />Dan akankah tersangka yang juga terpidana Nelson Sembiring, akan buka-bukan dipersidangan terakit pembayaran “fiktif” senilai Rp 5 milliar dan pembuatan kwitansi pengembalian dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim yang dibuat tahun 2015 dan seakan-akan tahun 2012, serta adanya “penyetoran” DP (uang muka) sebesar 10% pertahun dari dana yang diterima Kadin ke pejabat Pemprov sebelum dana dicairkan ditambah 5% hingga 7% kemudian setelah dana cair ?  (Redaksi)

News Tipikor Terpidana Korupsi Kadin, Besok Diadili Dalam Kasus Korupsi Kadin

#Akankah Kasus Korupsi TPPU Dana Hibah Kadin Jatim Ini  Akan Menyeret La Nyalla dan Pejabat Daerah Jatim ?# beritakorupsi.co – Nels...

»

Kunjungi Koruptor, Pansus Angket Bermain Sandiwara Melawan KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZD0nCw4T4eagzE5GvAUJiDKs9l6HgW9NJbyqy8U1zF-ZFO7B8aVTBThUoO_hmLZCrAjZg1qfD0DlNXz-AsduYBqgM7LXjU81ryybn9XVvBD7tghYptLBLvINI6_HNNQuw3IWtyhcXMs/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZD0nCw4T4eagzE5GvAUJiDKs9l6HgW9NJbyqy8U1zF-ZFO7B8aVTBThUoO_hmLZCrAjZg1qfD0DlNXz-AsduYBqgM7LXjU81ryybn9XVvBD7tghYptLBLvINI6_HNNQuw3IWtyhcXMs/s1600/ICW.jpg" /></a></div> <b>Jakarta, beritakorupsi.co -</b> Hari ini, sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mengunjungi narapidana (Napi) kasus Korupsi (koruptor) di Sukamiskin dan Pondok Bambu. untuk diwawancari perihal kinerja penanganan perkara oleh KPK.<br /> <br /> Mewancarai Koruptor, patut diduga sebagai scenario, menciptakan kampanye negatif kepada KPK ( black campaign). Sudah dapat ditebak, sebaik apapun kinerja KPK, jika narasumbernya adalah koruptor pasti penilaiannya jelek kepada KPK. Mewawancari koruptor untuk menilai KPK adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendeskreditkan KPK.<br /> <br /> Secara hukum, seluruh terpidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, vonis bersalah tersebut membuktikan kinerja KPK sudah benar. Jika saja proses hukum yang dilakukan KPK keliru atau menyimpang, tentu putusannya akan bebas atau lepas. Apalagi sekarang ada tahapan pra peradilan untuk menilai keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk di dalamnya KPK. <br /> <br /> Jika setiap tahapan proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah diuji oleh peradilan akan dinilai oleh pansus dan koruptor, maka sudah ditebak kunjungan pansus akan bermuatan politis. Sukamiskin dan pondok bambu akan jadi panggung sandiwara pansus untuk mencari cari kesalahan KPK yang dibumbui cerita koruptor. Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan pansus hak angket untuk melemahkan bahkan membubarkan KPK<br /> <br /> <br /> Sumber : ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Tipikor Kunjungi Koruptor, Pansus Angket Bermain Sandiwara Melawan KPK

Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk KPK (Komisi Pemberantasan...

»

Kenaikan Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Dibatalkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmk3ln7OTxxKR4HsfSPrl1a82FxG2KMapA_jsR3jn6kIVrt9AlW8vgL1aFOb8tEpx7RKJbeis8S8qeVIj-1WOPAgOKzdIhLB0G61be4_Q0OmoWCq5Zm0Yb21NvjZ5u7Ebce9xq9aeujk/s1600/Daftar_Stasiun_Kereta_Api_Kota_Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="583" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmk3ln7OTxxKR4HsfSPrl1a82FxG2KMapA_jsR3jn6kIVrt9AlW8vgL1aFOb8tEpx7RKJbeis8S8qeVIj-1WOPAgOKzdIhLB0G61be4_Q0OmoWCq5Zm0Yb21NvjZ5u7Ebce9xq9aeujk/s1600/Daftar_Stasiun_Kereta_Api_Kota_Surabaya.jpg" /></a></div> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBCmwsn7ri2DBaFC4G0fM481T6yW8FEHGENli88WeRrJ3e0d2TjcEn8F7bgvplMhh_anICLw2N1oJNLIFEr3WvQmaareTmJ7j_4a6bXSvoIDQDwEFSP3ADdiPOuq_SA4UaSZV1-S15QU/s1600/lawoffice-262x201+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBCmwsn7ri2DBaFC4G0fM481T6yW8FEHGENli88WeRrJ3e0d2TjcEn8F7bgvplMhh_anICLw2N1oJNLIFEr3WvQmaareTmJ7j_4a6bXSvoIDQDwEFSP3ADdiPOuq_SA4UaSZV1-S15QU/s1600/lawoffice-262x201+-+Copy.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b> Untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang ekonomis, PT KAI (Kereta Api Indonesia), membatalkan kebijakan penyesuaian tarif KA ekonomi bersubsidi yang sedianya diberlakukan mulai keberangkatan tanggal 7 Juli 2017. <br /> <br /> Dengan demikian, mulai per tanggal 6 Juli 2017, tarif KA-KA bersubsidi, kembali ke tarif lama sesuai PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). <br /> <br /> Berikut adalah daftar KA bersubsidi dan tarif di Daop 8 Surabaya yang berlaku untuk pembelian per 6 Juli 2017 :<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie70-nJ-81VcHyjqFJRHKs4IM4Rj43cSJ1QPnGJZC-wfTVbR57wJ1km4nX-b_9lkzu6AuL0Q9HgZj8S6TY-kRZk8vxpUTy3CCGNz71LSK8b1gWzDAiN2FugB1zdbaDp_6WAQhOUgF0QVM/s1600/IMG_20170707_003129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="1050" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie70-nJ-81VcHyjqFJRHKs4IM4Rj43cSJ1QPnGJZC-wfTVbR57wJ1km4nX-b_9lkzu6AuL0Q9HgZj8S6TY-kRZk8vxpUTy3CCGNz71LSK8b1gWzDAiN2FugB1zdbaDp_6WAQhOUgF0QVM/s640/IMG_20170707_003129.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Bagi masyarakat yang telah melakukan transaksi pembelian tiket KA-KA tersebut tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di berbagai kanal resmi penjualan tiket KA, selisih biaya dapat diambil di stasiun stasiun tujuan dengan menunjukkan boarding pass di loket stasiun. <br /> <br /> Sementara bagi calon penumpang yang telah melakukan transaksi pembatalan tiket KA-KA tersebut yang telah dibeli tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017, dapat mengambil selisih bea antara tarif lama dan baru di stasiun pengembalian bea (refund), seperti Gambir, Pasarsenen, Kiaracondong, Lempuyangan, dan stasiun-stasiun di berbagai daeran lainnya dengan menunjukkan bukti pembatalan.<br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Manager Humas Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko</b>

Regional Kenaikan Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Dibatalkan

beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang ekonomis, PT KA...

»

Kasus Korupsi Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bisa Menyeret Oarang Banyak

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNOW7yXo4syHjqkFxcAax4GgvaXeppLv-ciVUf9b8N7exHkTf6r77DHFRglGiX66dVe8Gh3fvRHbjFGvKgu7AnFnzF0JpVkUcSKE1uimEXd9vLjDzXP9P0BrYibFN2IlRf8TCJ3SIFg8/s1600/Ahli+PPATK+dan+TPPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNOW7yXo4syHjqkFxcAax4GgvaXeppLv-ciVUf9b8N7exHkTf6r77DHFRglGiX66dVe8Gh3fvRHbjFGvKgu7AnFnzF0JpVkUcSKE1uimEXd9vLjDzXP9P0BrYibFN2IlRf8TCJ3SIFg8/s640/Ahli+PPATK+dan+TPPU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ahli Hukum PPATK dan Ahli Hukum TPPU</b></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b> </b><b>beritakorupsi.co –</b> Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret Wali Kota (non Aktif) Madiun, Bambang Irianto ?<br /><br />Sebab, kasus yang mejerat Bambang Irianto, dapat menyeret beberapa orang diantaranya, “wanita teman akrab” terdakwa Bambang Irianto yakni, Liana Rahmawaty, istri dan anak serta adik kandung terdakwa, termasuk para pejabat Kota Madiun, mulai dari seluruh SKPD (Kepala Dinas), Rekanan/Kontraktor, seluruh anggota DPRD dan pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun yang “memberi dan menerima uang suap”, dimana para pejabat tersebut, mengerti dan memahami tentang hukum terutama Undang-Undang Korupsi.<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzrXgBSyU9y98E472iDpxonpdtbohWI4yNi0dNfd9KtYSHVKw0bsp-GZk9jzsf83BcVQb6O6qCny0qgzV-Prx_KH_vqYgjzV7HZ2TZSLYo1j5K-g9hkujikZ8N-Uy5fc7t_1T_mqKvJ0/s1600/Ahli+LKPP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzrXgBSyU9y98E472iDpxonpdtbohWI4yNi0dNfd9KtYSHVKw0bsp-GZk9jzsf83BcVQb6O6qCny0qgzV-Prx_KH_vqYgjzV7HZ2TZSLYo1j5K-g9hkujikZ8N-Uy5fc7t_1T_mqKvJ0/s640/Ahli+LKPP.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ahli Hukum LKPP</b></td></tr> </tbody></table> <b> </b>Anehnya, apakah para pejabat Kota Madiun yang mengerti dan memahami tentang hukum, namun akan “terbebas” dari jeratan hukum karena adanya kebijakan hukum ?. seperti yang disampaikan JPU Fitroh Rohcahyanto dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada media ini seusai persidangan pada beberapa waktu lalu (Jumat, 16 Juni 2017).<br /><br />“Diproses atau tidak, dalam penegakan hukum kan ada kebijakan, karena ada etikat baik mengembalikan seluruhnya itu (maksudnya pengembalian uang yang diterima para pejabat),” ujar JPU Fitroh, Jumat, 16 Juni 2017.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait kebijakan dalam penegakan hukum Khususnya dalam kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto, dimana para pejabat Kota Madiun yang mengerti hukum namun menerima ratusan juta “uang haram” yang tidak ada aturan atau istilah “menerima suap”, kemudian dikembalikan setelah ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lalu para pejabat tersebut pun tak tersentuh hukum, bila dibandingkan dengan beberapa tersangka/terdakwa yang yang bukan pejabat namun melakukan hal yang sama, dan tidak mengerti hukum atau karena penyidiknya yang berbeda, lalu sangsi pidana pun harus tetap berjalan ?<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBi5a5a11aA12plrAdMofP7Q-nRE0_EX5O4eBZffGcW34B4-aqm2xfye0gelmgTEXxtXXZQn5NcbvzOPNKrgdGHFqdDBLpoL-Sntvrb0q0jl4nCKlsi7LF1cUroidzhHhElpEoJrSyFc/s1600/Ahlu+Hukum+Adiministrasi+Negara.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBi5a5a11aA12plrAdMofP7Q-nRE0_EX5O4eBZffGcW34B4-aqm2xfye0gelmgTEXxtXXZQn5NcbvzOPNKrgdGHFqdDBLpoL-Sntvrb0q0jl4nCKlsi7LF1cUroidzhHhElpEoJrSyFc/s640/Ahlu+Hukum+Adiministrasi+Negara.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ahli Hukum Administrasi Negara</b></td></tr> </tbody></table>  “Betul, penegakan ini kan Katusitik. Kalau ini kan jelas. Kalau seluruh anggota Dewan tidak tau. Barangkali yang dimaksud adalah pasal 4 (UU Korupsi.red), pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Kalau konteks ini kan gratifikasi. Apa yang mereka terima adalah gratifikasi. Kita ambil yang sebetulnya, pola yang paling besar. Kalau kita bicara gratifikasi oleh Wali Kota, berapa orang yang harus kita proses kalau bicara dari proses hukum. Seluruh pemberian, seluruh SKPD, seluruh Kontraktor, seluruh anggota Dewan, apakah harus diproses masuk semua,’ tutur JPU Fitroh dengan nada bertanya.<br /><br />Namun JPU Fitroh mengakui, apabila penegakan hukum dilakukan secara normative dalam kasus Korupsi Bambang Irianto, maka semua pejabat Kota Madiun bisa masuk penjara. <br /><br />“Kalau secara normative, semuanya kena (maksudnya jadi tersangka),” jawabnya kemudian.<br /><br />Hal senada juga disampikan JPU Feby Dwiyandospendy, kepada media ini seusai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 4 (Empat) orang Ahli yang dihadirkan JPU KPK diantaranya, Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah), Ahli PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Ahli TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Ahli Administrasi Negara, pada Selasa, 4 Juli 2017.<br /><br />Feby menjelaskan, PPATK berpendapat bahwa transaksi-transaksi yang bukan atas nama dirinya, ketika diketahui sumbernya itu dari tindak pidana, maka patut diduga telah terjadi pencucian uang. <br /><br />“Tinggal terdakwa apakah dapat membuktikan, kalau itu bukan dari hasil tindak pidana. Kalau kami kan sudah menyatakan dalam dakwaan itu, sumbernya itu dari hasil tindak pidana, pasal 12 B atau gratifikasi menurut saksi di persidangan,” ujar Feby.<br /><br />Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<br /><br />Saat ditanya, apakah kasus TPPU dapat menyeret “wanita teman akrab” terdakwa Bambang Irianto, yakni Liana Rahmawaty, menjadi tersangka terkait aliran dana yang diterimanya. Feby menjelaskan, bahwa dari fakta persidangan, semua penerima TPPU yang disebut dengan istilah get hiver dalam pasal 5 (UU No 8/2010 tentang TPPU) itu bisa.<br /><br />“Kita belum menentukan sikap itu. Dari fakta persidangan, semua penerima TPPU yang disebut dengan istilah get kiver dalam pasal 5 (UU No 8/2010 tentang TPPU) itu bisa. Jadi ada kemungkinan menyeret yang lain,” ungkapnya.<br /><br />Kasus TPPU bukan saja dapat menyeret Liana Rahmawaty, melainkan beberapa orang. Namun JPU Feby menjelaskan bahwa, kualifikasinya harus dilihat dulu dari pengetahuannya get kifer itu. <br /><br />Saat disinggung, apakah istri, anak dan adik kandung terdakwa yang juga anggota DPRD termasuk anggota DPRD lainnya serta para pejabat Forpimda yang diduga turut menerima aliran dana dari terdakwa, yang berasal dari hasil tindak pidana, dapat diminta pertanggung jawaban hukum ?.  JPU Feby menjelaskan, tergantung dari keterangan saat diperiksa sebagai terdakwa.<br /><br />“Kita liha nanti dari hasil pemeriksaan terdakwa. Karena pemberian uang ke pihak-pihak lain kan hanya trdakwa yang tau. Beberapa saksi mengatakan, memang betul untuk peruntukannya untuk si A si B si C tetapi yang menyerahkan kan terdakwa. kecuali yang anggota DPR itu, akan kita urai nanti dalam tuntutan. Jadi akan jelas nanti saat dituntutan,” pungkasnya.<br /><br />Terpisah. Menanggapi hal itu, Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa, menjelaskan bahwa, terkait pendapat Ahli dari LKP, seharusnya PT Lince itu harusnya digugurkan. Ini dalam ranah tanggung jawab pihak pengadaan, panitia lelang atau PPKm bukan tanggung jawab Kepala Daerah.<br /><br />“Ini pendapat ini nggak membumi. Dia tidak sadar bahwa ketika lelang ternyata yang dimenangkan yang terendah, tentu ada proses sengketa ditingkat pengadaan. Jadi pendapat Ahli dari LKPP itu tidak membumi. Penuntut Umum bisa nggak mebuktikan bahwa dibelakang PT Lince itu ada orang lain. Harus dibuktikan dong, jangan hanya ngomong. Ini tanggung jawab pejabat pengadaan atau PPKm ,” ucapnya.<br /><br />Mengenai mendapat Ahli dari TPPU, indra menjelaskan, bahwa ada pertanyaannya yang tidak dapat dijelaskan oleh Ahli. <br /><br />“Didalam UU TPPU harus dibuktikan. Penyelidikan TPPU harus dilakukan oleh PPATK. Tadi saya tanya. Ada nggak penyidikan terkait TPPU ini, penyidik menerima LHA atau LHB dari PPATK. Dia nggak tahu. Kata kuncinya berarti, dalam penyidikan TPPU harus diawali dengan produk dalam bentuk LHA, LHB yang dibuat oleh PPATK. Itu perintah Undang-undang.  <br /><br />“Kalau dari semua keterangan atau pendapat dari Ahli tadi, semua normative. Kalau dihiunungkan dengan fakta persidangan, keterangan-keterangan Ahli, selama dia ditanya berdasarkan fakta persidangan, dia akan memberikan jawab yang benar,” ucapnya.  (Redaksi

News Tipikor Kasus Korupsi Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bisa Menyeret Oarang Banyak

Ahli Hukum PPATK dan Ahli Hukum TPPU   beritakorupsi.co – Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum tanpa pand...

»

Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta, Pemberi Uang “Diamankan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyRammU-w1-czD7ZFLkDmWqOzYggRhKhKjzKQ6RZV_6u9yCTgznNlDpTz0-NWhfuda3PiDd4JuaOQti8sSh7bnnFrIg3q7TqyS7fogJDNmJm0BSVJ9SPEaG4Ay1c_5_28oIcE3Yk02CCI/s1600/SUTIKNO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyRammU-w1-czD7ZFLkDmWqOzYggRhKhKjzKQ6RZV_6u9yCTgznNlDpTz0-NWhfuda3PiDd4JuaOQti8sSh7bnnFrIg3q7TqyS7fogJDNmJm0BSVJ9SPEaG4Ay1c_5_28oIcE3Yk02CCI/s640/SUTIKNO.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdaks Sutikno (kanan) dan terdakwa Soponyono saat persidangan</b></td></tr> </tbody></table> beritakorupsi.co - Kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) sebesar Rp 3 juta, dengan terdakwa Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia, serta Soponyono selaku “makelar” yang terjadi pada 2 Pembruari 2017m kembali digelar pada Senin, 3 Juli 2017.  <br /> <br /> Sidang yang di Ketuai Hakim Rochmad, dan diahdiri JPU Rendy Indro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo untuk terdakwa Sutrisno dan Yuliana dari LBH YLKI untuk terdakwa Soponyono.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Sutikno (Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember) menjelaskan bahwa, uang sebesar Rp 3 juta adalah berasal dari Suroso, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso, namun dibuat atas nama keluarganya, yang terdaftar dan sudah  penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016 berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM).<br /> <br /> “Uang itu uangnya Suroso diberikan ke saya untuk membayar Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM. Saya tidak tahu, saya tidak pernah menyuruh. Uang itu saya serahkan ke Soponyono,” kata terdakwa Sutikno.<br /> <br /> Terdakwa Sutikno menjelaskan. Bahwa sebelumnya, Ia pernah menyampaikan untuk meminjam uang ke Soponyono sebesar Rp 2 juta untuk membayar cicilan mobil, namun Soponyono tidak memiliki uang. <br /> <br /> Menurut terdakwa, pada saat dirinya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang berasal dari Suroso ke Soponyono, dia meminjam 2 juta rupiah yang semula dipinjami sebesar Rp 2,5 juta , sementara sisanya diserahkan ke Soponyono.<br /> <br /> “Dipikiran saya, hanya meminjam Dua juta hany sehari untuk membayar cicilan mobil. Kalau Dua juta Lima ratus, saya takutnya tidak bisa bayar. Jadi saya pinjam hanya Dua juta. Sisanaya saya serahkan ke Soponyono,” jawab terdakwa Sutikno.<br /> <br /> Pada sidang beberapa minggu lalu, dihadapan Majelis Hakim, saksi Suroso menjelaskan bahwa, pengurusan dan baiaya pembuatan 2 Akte Notaris dan 2 SK Kemenkum HAM sebesar Rp 3 juta, dari Andreas (Kontraktor) berupa pinjaman. Dan setelah dokumen tersebut selesai, dokumen tersebut pun diambil dan dipegang oleh Anderas.<br /> <br /> Untuk melengkapi dokumen milik Suroso terkait penerimaan hibah, Anderaslah yang menyerhakan ke kantor Disperindag.<br /> <br /> Usai persidangan, kepada media ini terdakwa Soponyono mengatakan bahwa, Suroso pernah berjanji kepada dirinya akan membayar biaya pembuatan Akte Notaris. Dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan hiba dan murni untuk membayar biaya pembuatan Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM. <br /> <br /> “Karena sama-sama butuh. Saya memang salah, tidak memberitahukan ke Pak Andreas dan Sutikno terlebih dahulu. Karena Suroso pernah berjanji akan membayar biaya pembauatn Akte dan SK Kemenkum HAMm jadi saya tagih,” ucap terdakwa Soponyono.<br /> <br /> Saat ditanya terkait biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM milik Suroso yang tidak dipermasalahkan oleh Andreas, Soponyono maupun Sutrisno membantah dengan tegas. Kedua terdakwa justru balik bertanya. Menurut Keduanya, kalau Andreas tidak mempermasalahkan uang 3 juta untuk biaya pengurusan Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM, mengapa Anderas tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada Suroso.<br /> <br /> “Itu nggak mungkin. Karena sebelumnya Suroso sudah berjanji pada saya akan membayarnya,” ucap Soponyono. <br /> <br /> “Kalau Andreas tidak mempermasalahkannya, mengapa Akte dan SK Kemenkum HAM itu dipegangnya ? mengapa ditangannya. Yang diserahkan hanya foto kopynya ke kantor untuk melengkapi dokumen terkait penerima hiba. Itu dikatakan setelah jadi masalah. Ini nggak ada kaitannya dengan hibah,” kata Sutikno menimpali.<br /> <br /> Apa yang dijelaskan kedua terdakwa ada benarnya. Sebab, uang sebesar Rp 3 juta diserahkan Suroso kepada Sutikno dikantor Disperindag, yang tidak mengetahui kalau Soponyono menemui Suroso terkait biaya pengurusan Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM miliknya. Sehingga, uang tersebut pun diserahkan Sutikno kepada Soponyono di sebuah warung tak jauh dari kantor Disperindag.<br /> <br /> Begitu uang tersebut diserahkan Sutikno kepada Soponyono, petugas kepolisianpun langsung menagkap keduanya. Sementara Suroso si pemberi uang “diamankan”.<br /> <br /> Sementar menurut Totok, bahwa uang yang diteriam terdakwa Sutikno dari Suroso maupun dari Soponyono, tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa, atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono.<br /> <br /> Totok menjelaskan, kasus yang menimpa terdakwa Soetikono, bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun dibuat atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016, berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap.<br /> <br /> “Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso, supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya, Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta, uang itu berupa pinjaman,” ujar Totok<br /> <br /> Dan pada tanggal 27 Januari 2017, lanjut Totok, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan, diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas.<br /> <br /> Suroso bersedia membayar, namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono.<br /> <br /> “Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya.<br /> <br /> “Kalau mau trasparan kasus ini, JPU harus menunjukkan hasil pembicaraan antara terdakwa dengan Suroso dan Soponyono terkait uang tersebut. Karena mereka melalui telepon. Sementara, kartu SIM HP terdakwa maupun Soponyono sudah disita oleh penyidik,” kata Totok kemudian.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta, Pemberi Uang “Diamankan”

Terdaks Sutikno (kanan) dan terdakwa Soponyono saat persidangan beritakorupsi.co - Kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) sebesar Rp...

»

Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s1600/IMG-20170623-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s640/IMG-20170623-WA001.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas Provinsi Jatim yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Ekonomi, dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadapa Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yakni, Rahman Agung dan Santoso, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Hal itu disampaikan, Gubernu Jatim, Sukarwo kepada media ini, saat ditemui disela-sela acara pemberangkatan mudik gratis melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya.<br /><br />“Bukan pengawasan salah sampean (sampean artinya anda). Sampena salah sampena salah salah. Ta lurusne (saya luruskan) cara berpikir sampean. Integritas itu di dalam. Nggak sampean itu salah. Wartawan harus lebih peka. Ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas,” ujarnya.<br /><br />Namun sisi lain, Sukarwo, mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi kita mendukung programnya KPK untuk clean dan governance,” tegasnya.<br />Saat ditanya lebih lanjut, sejauh mana pengawasan yang dilakukannya selaku Gubernur terhadap pejabat dibawahnya, Sukarwo menjelaskan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara (Menpan), agar jagangan ada pungli di masyarakat. <br /><br />“Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” ucapnya.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Gubernur Jatim ini, bukan kaitannya kasus pungli yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Jatim dengan masyarakat, melainkan antara pejabat dengan pejabat. Lalu, sejauh mana clean dan governance serta Fakta Integritas dilaksanakan ?<br /><br />Sukarwo juga membantah, komentar Penasehat Hukum tersangka Bambang Heryanto terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim, adalah sebagai lanjutan dari Kepala Dinas sebelumnya.<br /><br />“Belum tentu fakta, itu pernyataan. Karena faktanya di KPK, faktanya di KPK,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Pemerintahan Regional Tipikor Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

beritakorupsi.co – Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas...

»

Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" /></a></div> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s1600/IMG2017062310175.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s320/IMG2017062310175.jpg" width="180" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H. <br /> <br /> Sebab, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, memberangkat sebanyak 210.638 masyarakat yang mudik gratis di Jawa Timur termasuk diantanya, melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Gubeng Surabaya. <br /> <br /> “Maka kami membantu bersama-sama, 210.638 masyarakat yang pulang mudik dan balik di Jawa Timur” ujarnya<br /> <br /> Pemberangkatan mudik gratis, menurut Sukarwo, adalah untuk yang ke 9 kali dan sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat.<br /> <br /> “Ini rangkaian pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, ini maaf, bukan membantu yang tidak mampu, tapi ini sebetulnya sekali lagi maaf, sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah hidup rukun dan prodiktif di Jawa Timur,”pungkasnya.<br /> <br /> Sehari sebelumnya, Gubernur Jatim juga memberangkatkan sebanyak 15 Bus sebagai angkutan mudik gratis masyarakat dari Surabaya dengan berbagai tujuan Kota di Jawa Timur.  (Redaksi)

Pemerintahan Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

beritakorupsi.co – Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjel...

»

Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk</i></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nawawi (baju batik) usai sidang dakwaan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><i></i></b></span></div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Nawawi (52), Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, tak bisa berkumpul bersama keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H tahun ini yang  tinggal beberapa hari lagi, namun Ia harus berlebaran Penjara.<br /> <br /> Berlebaran di Penjara, karena Dia (Nawawi) saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan mesin tempel perahu nelayan tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 994.500.000 juta, yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) termasuk dari Dana Aloaksi Umum (DAUM) sebesar Rp 90.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 385 juta.<br /> <br /> Pada Kamis, 22 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, menyeret Nawawi, selaku Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan tahun 2013, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Yudi. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Baktiar Pradinata dan Warsono Kusomo.<br /> <br /> Selain terdakwa Nawawi, turut juga diadili terdakwa Suparman Rosidi selaku penyedia barang/jasa Perintah. Sementara tersangka Nurlaila yang menjabat sebagai PPKm yang juga Kabid (Kepala Bidang) Budidaya Kelautan dan Perikanan, masih menunggu giliran sehabis lebaran. <br /> Kasus ini pun sedikit mengundang pertanyaan. Siapa pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut. Apakah terdakwa selaku PA sekaligus sebagai KPA, atau tanpa KPA ?<br /> <br /> Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pengadaan Mesin tempel perahu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikana tahun 2013 yang menelan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 995.500.000 juta, tidak sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Menurut JPU dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Nawawi selaku PA, telah memberikan arahan kepada Bambang Harto Supriyadi, telah menunjuk CV Jasmindo Persada, dimana terdakwa Suparman Rosidi adalah pemiliknya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai anggaran sebesar Rp 824.095.000. Pada hal, peserta lelang terdiri dari 4 CV diantaranya, CV Perdana Indah, CV. Dua Em, CV.Jasmindo Persada dan CV. Putra Bahari.<br /> <br /> Sehingga, pejabat Nurlaila selaku PPKm, saat menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan spesifikasi teknis pengadaan mesin temple, tidak melakukan survey harga pasaran. Hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa.<br /> <br /> Dalam kegiatan tersebut, selain PA dan PPKm juga ada panitia lainnya yang terdiri dari; Pejabat Pengelola Keuangan (Siti Nurul/Sekretaris Dinas Kelautan dan Periaknan), PPTK (Herlan Sutriusno/Kabid SK Dinas Kelautan dan Perikanan), Bendahara Pengeluaran, (Suci Lusia Wardani/Staf Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan), PPHP (Edi Siswanto/Kasubag Umum)<br /> <br /> Sementara Panitia ULP (Unit Layanan Pengadaan) terdiri dari; Ciptaning Tekat (Ketua), Hj. Rizkiyah Nuni Wahyuni (Sekreyaris) dan Isnaini Hasan AliWardana, Hadi Avianto serta Norman Satriyana, masing-masing sebagai anggota.<br /> <br /> JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dalam hal ini adalah terdakwa Suparman Rosidi. Sehingga merugikan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 452.184.614 dikurang Rp 94.159.500 menjadi  Rp 358.025.114.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan). Sehingga, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saski-saksi pada sidang berikutnya.<br /> <br /> Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa kerugian negara sebesar 385 juta karena sudah ada pengembalian. “Coba aja lihat dakwaan, kerugian negara 385 juta dari 452 juta. Ada pengembalian. Terdakwanya ada tiga, yang satunya belum sidang,” kata Baktiar. (Redaksi)

News Tipikor Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk Terdakwa Na...

»

PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /><br />Sidang yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Marthen Luter Dira Tome (52), semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas (Kasubdin) PLS Dispendikbud Provinsi NTT, tahun 2007.<br /><br />Sidang yang berlangsung berjalan alot antara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan terdakwa Marthen Luter Dira Tome, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Yohanes D. Rihi dkk.<br /><br />JPU Yadin menanyakkan terkait kelengkapan dokumen Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dalam pelaksanann program pendidikan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)   Nomor 5 tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia. Selain itu, JPU juga mempermasalahkan SK terdakwa selaku Kasubdin, termasuk aliran dana sebesar Rp 405 juta yang dicairkan sebelum kegiatan, berdasarkan bukti transfer yang dimiliki oleh JPU KPK sebagi bukti<br /><br />Terkait hal tersebut, kepada Wartawan Media ini, terdakwa mengatakan bahwa, SK yang dimilikinya sebagai PPKm, sejak terdakwa menjabat Plh (Pelaksan harian) bukan sebagai Pj (pejabat). Sebeb menurut terdakwa, PJ itu adalah untuk seorang PNS yang belummemenuhi syarat forum dari segi golongan.<br /><br />“SK saya sebagai PPKm selisih Satu hari dengan SK Kepala Bidang. Sebelum saya resmi diangkat menjadi Kasubdin, sudah Plh, hanya melanjutkan dari Plh menjadi Kasudin. Jadi disitu, Pj itu dipikir Plh. Pj itu, karena pangkat saya belum memenuhi pangkat maksimal menjadi Kepala Bidang, maka disebut Pj, semua juga begitu,” kata terdakwa. <br /><br />“Plh, pelaksana harian. Kalau Pj itu, pejabat karena pangkatnya belum memenuhi syarat-syarat forum. Jadi waktu itu sudah Plh sekaligus menjadi PPKm. Sehari setelah SK PPKm, resmi menjadi Kasubdin. Kabid (Kepala Bidang.red) itu ya sama dengan Kasubdin untuk sebagahgian daerah, pejabatnya ia sama. Itu pejabat Eslon III. Jadi saat jabatan Plh, saya juga menjadi PPKm. Yang dipermasalahkan JPU tadi itu,” ujar terdakwa<br /><br />Saat ditanya, ada tidaknya kerja sama antara FKTLD dengan Dinas Pendidikan, termasuk surat keputusan (SK) Kemenkum HAM terkait pembentukan FKTLD Provinsi NTT, terdakwa mengatakan ada kerjasama.<br /><br />“Ketika Forum Pusat dibentuk, seketika Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota terbentuk. Ada kerjasama antara Forum dengan Dinas. Dalam AD/ART termasuk Akte pendirian, Forum adalah penyelenggara. Kalau SK Kemenkum HAM nya saya tidak melihat kesitu,” ungkap terdakwa<br /><br />Terdakwa menambahkan, bahwa program yang dilakanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT dngan anggaran APBD adalah anggaran Blogren atau sama dengan swakelola. Progam ini, lanjut terdakwa, tidak sama dengan pendidikan Formal melainkan Non Formal, yang bertujuan untuk menuntaskan masyarakat buta aksara, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia.<br /><br />“Ini program tidak sama dengaan sekolah formal, ini non formal. Sementara ada modul yang harus disediakan, dan harus beli dari Jawa (Jakarta) karena tidak ada dijual selain di Jawa, karena tidak dijual bebas. Tidak ada penerbit di NTT. Yang penting adalah tujuan dari program ini bisa tercapai dengan baik. Aturannya adalah, Inpres No 5 Tahun 2006 tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Karena Indonesia ini, negara yang salah Satu pendidikan yang paling rendah. Karena tiga hal yang menentukan masusia itu adalah, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di NTT ada 350 ribu orang buta hufuf. Nah, dibuatlah Inpres ini untuk percepatan peningkatan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas terdakwa.<br /><br />Sementara JPU Yadin dari KPK mengatakan bahwa, JPU dapat membuktikan dalam persidangan, bahwa SK yang disampaikan oleh terdakwa adalah Akte Notaris terkait pendirian Forum. Yang menurut JPU Yadin, bahwa Forum belum memiliki legimitit formil. Selain itu, JPU juga membuktikan adanya pencairan dana sebesar Rp 405 juta melalui transfer sebelum kegiatan dilaksanakan.<br /><br />“Mereka berdalih tentang legimitit formil. Legimitik formil itu, kalau mereka mengatakan ini berbadana hukum harus berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya yang mereka sampaikan itu setelah kita buktikan dalam persidangan, itu bukan SK Kemenkum HAM melainkan Akte pendirian Notaris, yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Jadi ini belum memiliki legimitit formil. Kemudian yang kedua terkait uang, kita tadi bisa membuktikan bahwa penerimaan uang itu bukan 390, tetapi 405 juta dan itu diberikan sebelum adanya kegiatan. Berdasarkan data transfer, 2 Maret 2007, artinya uang itu sudah dinerikan sebelum ada kegiatan,” ungkapnya<br /><br /> Terkait kewenangan terdakwa selaku PPKm dalam pelaksanaan program pendidikan, JPU mengakui bahwa terdakwa memiliki kewenangan berdasarkan surat yang dikeuarkan Menteri. Hanya saja menurut JPU, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya.<br /><br />“Prinsip dalam sebuah kewenagan itu ada tiga, atribusi, karena undang-undang dan delegasi, penyerahan kewenangan dan mandat pelimpahan. Kalau ini sifatnya mandat sebagaimana keterangan ahli sebelumnya, dia harus melaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan meminta persetujuan. Ada penyelahgunaan kewenagan yang menyimpang disitu. Artinya, ketika ini persoalan mandat, tetap harus dia meminta persetujuan dari atas. 2 Januari 2007 belum menjabat jadi Pj. Apapun yang dikatakannya itu, yang penting bukti. Yang jelas, dia belum pernah Plh, yang ada Pj. 3 Pebruari 2007, ada satu bulan masanya itu, dan setelah SK dari Menteri, satu hari kemudian diganti SK itu. Kalau kewenangan, dia ada surat yang diterbitkan oleh Menteri. Cuma, surat yang dibuat ini, menyimpang dari surat Menteri,” tegasnya.<br />Terpisah. Menanggapi pernyataan JPU terkait SK milik Forum Provinsi NTT dan uang sejumlah Rp 405 juta, PH terdakwa, Yohanes D. Rihi mengatakan bahwa, JPU KPK harusnya  professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Alasannya, JPU harusnya membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dalam persidangan, bukan menetapkan tersangka, terdakwa lalu mencari bukti. <br /><br />“Berharap bahwa JPU itu professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Hukumnya ialah, bahwa dalam ruang sidang, JPU punya tugas untuk membuktikan apa yang didakwakan. Karena, hal-hal yang terbukti tetapi tidak didakwakan kepada terdakwa, tidak bisa disalahkan kepada terdakwa. walaupun terbukti tetapi tidak didakwakan, terdakwa tidak bisa dipersalahkan, dia harus dibebaskan, karena itu diluar dakwaan. Dia tidak boleh jadi tersangka, terdakwa baru cari bukti, ini kan baru dia dapatkan sekarang. Fakta itu, yang dia omongin itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. itu kaitannya uang dari Alim dikirim ke Simon lewat John. Silahkan ditanyakkan kepada Alim, Simon dan John bukan kepada terdakwa. Dia (JPU) tidak boleh menyimpulkan bahwa ada aliran dana ke terdakwa. Kurang professional sekali, JPU dari KPK tetapi membuktikan hal-hal yang tidak didakwkan,” kata Yohanes.<br /><br />Terkait kelengkapan dokumen berupa SK Kemenkum HAM milik Forum Provinsi, PH terdakwa mengatakan dengan tegas bahwa hal itu bukan kewenangan terdakwa. Alasannya bahwa, Pembentukan Forum bukan oleh terdakwa melainkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan surat dari Forum pusat (Jakarta).<br /><br />“Forum itu sudah terbentuk, ada aktenya dan ada surat dari pusat untuk membentuk Forum di tingkat Provinsi. Bahwa tidak terdaftar di Kemenkum HAM, itu bukan tugas dari terdakwa, karena pembentukan Forum itu ditingkat pusat, maka itu tugas dari Forum pusat. Karena Forum itu tidak bisa dibentuk dengan Akte tersendiri. Forum itu dibentuk dengan satu Akte Notaris yaitu dipusat dan berlaku untuk semua daerah. Kalau itu tidak didaftarkan, bukan tugas kita. Tidak adanya SK Kemenkum HAM dalam dokumen tersebut, itu bukan tugas PPKm ataupun tugas dari Forum di Provinsi, karena mereka itu mendapat kiriman dari pusat. Dokumen itu kan dikirim dari Forum pusat. Yang bentuk bukan terdakwa tetapi SK Kepala Dinas. Jadi tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk meneliti itu,” katanya dengan tegas. (Redaksi) <b><br /></b>

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan da...

»

Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, sepertinya tak ada habisnya, bahkan semakin tahun semain bertambah, sekalipun Pemerintah berupaya membentuk Undang-Undang dan lembaga seperti Tim Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) serta berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor.<br /> <br /> Buktinya, selama semester I (6 bulan) hingga tanggal 19 Juni 2017, kasus Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya sebanyak 126, bila dibandingkan per tanggal 24 Juni 2016 sebanyak 125 perkara.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr. Lufsiana, saat ditemui Wartawan Media ini diruang kerjanya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /> <br /> “Hingga hari ini, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke pengadilan Tipikor sebanyak 126 perkara. Boleh dikatakan ada peningkatan bila dibandingkan tahun lalu pada semester yang sama sebanyak 125 perkara,” ujarnya.<br /> <br /> Pria asal Palembang ini mengakui, bahwa Pengadilan Tipikor Suarabaya, Jawa Timur adalah, salah satu pengadilan di Indonesia yang terbanyak menyidangkan perkara Korupsi. Pun demikian, Dia mengatakan bahwa, Hakim Pengadilan Tipikor selalu siap untuk menyidangkan perkara sekalipun hingga malam hari.<br /> <br /> “Ia boleh dibilang kalau Pengadilan Tipikor ini salah satu Pengadilan yang banyak menyidangkan perkara Korupsi. Dan Hakim selalu siap untuk menyidangkannya walau sampai malam hari,” tegasnya.<br /> <br /> Apa yang dikatakan Dr. Lufsiana terkait jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya ada benarnya. Sebab, beberapa kasus (tersangka) perkara dugaan Korupsi termasuk diantanra kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  di Jawa Timur diantaranya, kasus OTT DPRD Tk. I Jatim dan dua stafnya serta 2 Kepala Dinas (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) Jatim bersama seorang staf Kadis Pertanian, kasus OTT 3 anggota DPRD Mojokerto dan Pejabat Pemkot Mojokerto, Kasus OTT BPN Surabaya II, kasus Korupsi Pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, kasus Korupsi Pelepasan asset Pemrov Jatim Jilid II, akan dilimpahkan ke Pengailan Tipikor.<br /> <br /> Sementara kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kaitannya dalam perkara Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dengan tersangka yang juga terpidana, Dr. Nelson sembiring, akan segera disidangkan, tinggal menunggu jadwal hari dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Tim...

»

KPK Menangkap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kadis PUPR Kota Mojokerto

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-yC9kQcgOS-g4LbYfo6tobXk7-lqDDFW1rZUo65iT9GjfjTpMgjfQWQEg2aWvNXAcMvesIPkV0bibyynjuXjpYb0ocC1DkGWaV2bQ2VR_5EZ4NFPhNaEJKMDdmNQMK-cVegKv5yal-lU/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-yC9kQcgOS-g4LbYfo6tobXk7-lqDDFW1rZUo65iT9GjfjTpMgjfQWQEg2aWvNXAcMvesIPkV0bibyynjuXjpYb0ocC1DkGWaV2bQ2VR_5EZ4NFPhNaEJKMDdmNQMK-cVegKv5yal-lU/s1600/KPK.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b>  Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim), telah banyak memperoleh piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat karena dianggap kesuksesannya diberbagai hal, namun disisi lain, kasus Korupsi, ibarat peri bahasa,<i> mati Satu tumbuh Seribu. </i><br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra bersama Dua stafnya. Tidak hanya Ketua Komis B, tetapi juga Dua Pejabat Pemprov. Jatim yakni, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya, Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim).<br /> <br /> Sementara, kasus Korupsi dana Pilgub Jatim 2013 Jilid IV oleh Bawaslu, sedang dalam proses persidangan saat ini di Pengadilan Tipikor, setelah kasus Korupsi dana Pilpres 2014 oleh KPU Jatim sudah disidangkan dan dinyatakan bersalah. Dan akan menyusul pula, persidangan kasus Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dan Kasus Korupsi penjualan asset milik Pemprov yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha, dimana Direktur Utamanya Dahlan Iskan, sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadian Tipikor beberapa waktu lalu. <br /> <br /> Kali ini, Lembaga anti rasuah ini kembali menuai hasil. Pada Sabtu dinihari, 17 Juni 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Mojokerto, Jawa Timur. <br /> <br /> Informasi yang didapat Wartawan Media ini dari salah seoraang penyidik/Jaksa KPK saat dihbungi, terkait penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, membenarkannya.<br /> <br /> “Infonya, Ketua Dewan, Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Dewan Umar Faruq dari PAN, Ketua Komisi III Abdullah Fanani dari FPKB dan Kadis PU (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono. Ini juga info dari wartawan,” ungkapnya, Sabtu, 17 Juni 2017, pkl 17:42 Wib. <br /> <br /> Informasi lain yang diterima Wartawan Median ini dari salah seorang BPKP Perwakilan Jatim yang mengatakan bahwa, yang ditangkap KPK sejumlag 5 orang. Diantaranya, Ketua dan Dua Wakil Ketua DPRD Kota Madiun serta Dua Kepala Dinas.<br /> <br /> “Data dari lapangan, yang terkena OTT, Novi Rahardjo (Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto), Wiwid Widiantono (Kepala Dinas PUPR), Purnomo (Ketua DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan), Fanani Utomo (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari FPKB)  dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari FPAN),” katanya melalui pesan WhatsApp-nya.  (Redaksi)

News Tipikor KPK Menangkap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kadis PUPR Kota Mojokerto

Ilustrasi beritakorupsi.co -   Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim), telah banyak memperoleh piagam penghargaan dari Pemerint...

»

Kasus Korupsi Di Surabaya, “Mati Satu Tumbuh Seribu”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJn0Ma6fKySrftjyNErJ53-BIUl7zPZ8POpyAddKh25fuXYgLZqEEB42rlztdcaLk8yRoO7Su1ESj_n46hHwHP4t4Z0KMh1mkYo617xKKZn9-jM4A3fDrcnWYWBmrt8JRY1Faqk3lLW0/s1600/IMG2017061413331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJn0Ma6fKySrftjyNErJ53-BIUl7zPZ8POpyAddKh25fuXYgLZqEEB42rlztdcaLk8yRoO7Su1ESj_n46hHwHP4t4Z0KMh1mkYo617xKKZn9-jM4A3fDrcnWYWBmrt8JRY1Faqk3lLW0/s640/IMG2017061413331.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b>#Kejari Surabaya Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Ke KUB Sebesar Rp 4,4 M#</b></i></span><br /><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co -</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Surabaya atau Jawa Timur umumnya, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Kota maupun Pemprov, yang meraih banyak penghargaan dari Pemerintah Puat.<br /><br />Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim yakni, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /><br />Sementara Lurah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeras, Kota Surabaya sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena kasus dugaan Korupsi Prona setelah mantan bendahara Bapeko Kota Surabaya di Vonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pajak PPh (pajak penghasilan).<br /><br />Kali ini, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kembali melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi dana Hibah Non Pendidikan Pemkot Surabaya tahun 2014-2015 lalu yang dikucurkan kepada Bagus Prasetyo Wibowo, selaku Ketua  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising, sebesar Rp 4,4 milliar.<br /><br />Hal itu diakui oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi. SH, saat dihubungi wartawan media ini. Namun mantan Wartawan ini enggan menyebut nama atau inisial orang-orang yang sedang dibidiknya.<br /><br />“Masih dik (penyidikan) umu, belum, nanti saja,” jawabnya singkat.<br /><br />Kasus yang sedang ditangani Kejari Surabaya saat ini adalah, dugaan “penyelewengan” dana Hibah Non Pendidikan oleh Ketua  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising.<br /><br />Pada 9 September 2013, Ketua KUB Advertising, mengajukan Proposal ke Wali Kota Surabaya melalui Bapemas (Badan Pembangunan Nasional) Kota Surabaya, sebesar Rp 4,4 miliar.<br /><br />Pengajuan Proposal tersebut untuk pengadaan beberapa barang antara lain, Mesin Printing Digital merk Gong Xen senilai Rp 324.000.000, Mesin Foto Copi merek Cannon seharga Rp 42,5 juta dan Dua unit Komputer Imex, dengan harga masing-masing Rp 26 juta. <br /><br />Dan pada Februari 2014, Pemkot Surabaya pun menindaklanjuti proposal yang diajukan Ketua KUB namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp Rp 370.000.000.<br /><br />Dan dari hasil penyelidikan Tim penyidik Kejari Surabaya menemukuan bahwa, , ternyata KUB Advertising yang dibentuk pemohon tidak ada alias fiktif termasuk para pengurusnya.<br /><br />Penyidik Kejari Surabaya sepertinya akan bekerja ekstra. Sebab, selain dugaan Korupsi dana Hibah Pemkot yang dikucurkan ke KUB, juga kasus dugaan Korupsi lainnya. Bisa jadi, termasuk 11 aset Pemkot Surabaya diantaranya, Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo, Kantor PDAM di Jalan Basuki Rahmat, Taman Makam Pahlawan di Jalan Mayjen Sungkono, Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indragiri,  Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat, Marvel City Mall di Jalan Upa Jiwa, Gedung Sasana Taruna Aneka Star (THR) di Jalan Kusuma Bangsa,  Kantor Satpol PP Surabaya dan PT Abbatoir Suryajaya di Jalan Banjarsugihan-Tandes serta PT Iglas di Jalan Ngagel. (Redaksi)<br />

News Tipikor Kasus Korupsi Di Surabaya, “Mati Satu Tumbuh Seribu”

#Kejari Surabaya Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Ke KUB Sebesar Rp 4,4 M# beritakorupsi.co - K...

»

Pemerintahan Kota Madiun “Hampir Teranacm Lumpuh” Karena Kasus Korupsi Wali Kota

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSfuXkUQTAo1fjP3d5u2GV4VJOxGveSDgutaIpnQToLJ2pmukvLZ5ZOONnyF8tQPWelmioN84108mUCAkCHwvQlu1Qb40Z1VtRuBhlX6YhNQSJxRK23roothwJ9Y8sK5aTMW6dZBX1ag/s1600/Dewan+Madiun.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSfuXkUQTAo1fjP3d5u2GV4VJOxGveSDgutaIpnQToLJ2pmukvLZ5ZOONnyF8tQPWelmioN84108mUCAkCHwvQlu1Qb40Z1VtRuBhlX6YhNQSJxRK23roothwJ9Y8sK5aTMW6dZBX1ag/s640/Dewan+Madiun.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Andaikan penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret Bambang Irianto tanpa pandang bulu, bisa jadi pemerintahan Kota Madiun pun “terancam lumpuh”.<br /><br />Sebab, kasus yang mejerat Wali Kota non aktif itu dapat menyeret para pejabat lainnya mulai dari seluruh SKPD (Kepala Dinas), Rekanan/Kontraktor, anggota Dewan dan pejabat Forpimda Kota Madiun yang “memberi dan menerima uang suap”.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para wakil rakyat yang digaji dari hasil keringat masyarakat itu mengakui, telah menerima uang dari Bambang Irianto melalui Armaya, adik kandung terdakwa yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhveAsvMyrRvt6T0WPNXHVGOiyI2ohIOLTIrw9wjhf6O8LYjQKgnU7HjCTh_B2mYlCaHU7ut1hyphenhyphenWIIv6GkJ6GIL6mq1n7MtanqAMBkO_7uw6uwbNo8mS_QPzQmqCNxDbCMvu5kWHu-vuNs/s1600/Armaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhveAsvMyrRvt6T0WPNXHVGOiyI2ohIOLTIrw9wjhf6O8LYjQKgnU7HjCTh_B2mYlCaHU7ut1hyphenhyphenWIIv6GkJ6GIL6mq1n7MtanqAMBkO_7uw6uwbNo8mS_QPzQmqCNxDbCMvu5kWHu-vuNs/s640/Armaya.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Armaya dan Bondan, seusai sidang minngu lalu</td></tr> </tbody></table> <b> </b>Namun beberapa anggota Dewan ternyata tidak mampu untuk mengembalikan seluruh uang yang diterimanya. Seperti Dewi. Dia menerima sebesar Rp 63 juta, yang dikembalikan hanya Rp 15 juta. <br /><br />“Saya hanya mampu mengembalikan segitu,” kata Dewi dihadapan Majelis, sambil senyum. Kehadiran anggota Dewan ini di Pengadilan Tipikor dianggap seperti melakukan kunjungan kerja bersama Hakim Tipikor. Sebab tingkalaku para wakil rakyat ini justru dibuat ajang foto-foto alias Selfi saat JPU KPK menunjukkan bukti kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun oleh KPK, ada kebijakan dalam penanganan kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota (non aktif) Madiun, karena para anggota Dewan dan pejabat Forpimda itu, telah mengembalikan puluhan hingga ratusan juta uang “haram yang dinimatinya” dari terdakwa setelah adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh JPU Fitroh dari KPK, kepada Wartawan Media ini diruang sidang usai persidangan dengan agenda pemeriksaan puluhan saksi dari anggota DPRD yang dihadirkan oleh JPU, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Juni 2017.<br /><br />“Si Atok ini bersama si Bu dewi, belum lengkap, bukan nggak mengembalikan. Dia mengembalikan tapi belum penuh. Saya perintahkan tadi kan secara tidak langsung, saudara harus mengembalikan. Diproses atau tidak, dalam penegakan hukum kan ada kebijakan karena ada etikat baik mengembalikan seluruhnya itu,” ujar JPU Fitroh<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait kebijakan dalam penegakan hukum Khususnya dalam kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto, dimana para pejabat Kota Madiun yang mengerti hukum namun menerima ratusan juta uang yang tidak ada aturan atau istilah “menerima suap”, kemudian dikembalikan setelah ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lalu para pejabat tersebut pun tak tersentuh hukum, bila dibandingkan dengan beberapa tersangka/terdakwa yang melakukan hal yang sama, namun karena mereka tidak mengerti hukum atau karena penyidiknya yang berbeda, lalu sangsi pidana pun harus tetap berjalan ?<br /><br />“Betul, penegakan ini kan Katusitik. Kalau ini kan jelas. Kalau seluruh anggota Dewan tidak tau. Barangkali yang dimaksud adalah pasal 4 (UU Korupsi.red), pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Kalau konteks ini kan gratifikasi, apa yang mereka terima adalah gratifikasi. Kita ambil yang sebetulnya pola yang paling besar. Kalau kita bicara gratifikasi oleh Wali Kota, berapa orang yang harus kita proses kalau bicara dari proses hukum. Seluruh pemberian, seluruh SKPD, seluruh Kontraktor, seluruh anggota Dewan, apakah harus diproses masuk semua,’ tutur JPU Fitroh menjelaskan.<br /><br />Namun JPU Fitroh mengakui, apabila penegakan hukum dilakukan secara normative dalam kasus Korupsi Bambang Irianto, maka semua pejabat Kota Madiun bisa masuk penjara. <br /><br />“Kalau secara normative, semuanya kena,” jawabnya kemudian.<br /><br />Kebijakan penegakan hukum yang dimaksud, Khsusnya dalam kasus Korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun ini, semakin tampak dinilai masyarakat adanya “tebang pilih”. Sebab, JPU dari KPK “tidak” mungkin mengahadirkan para pejabat Forpimda Kota Madiun yang terdiri dari; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri (Ka PN), Kapolres sebagai sebagai saksi di persidanagan Pengadilan Tipikor, walau nama-nama pejabat tersebut tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)<br /><br />Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret Bambang Irianto ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang saat ini diadili dalam kasus dugaan Korupsi yang bermula dari Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun 2009, sejak dirinya pertama kali duduk di kursi jabatan selaku Wali Kota.<br /><br />Ternyata, kasus yang menyeret Wali Kota (non aktif) itu tidak hanya dalam Proyek Pasar Besar Madiun, namun ada “perbuatan” yang lebih “sadis” yakni, penerimaan setoran dari 33 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), para rekanan/kontraktor dan Camat serta Lurah, yang besarnya berpariasi, sejak menjabat Wali Kota 2009 hingga 2016. Uang “haram” yang jumlahnya puluhan milliaran itu pun, selain diperguankan sendiri juga dibagi-bagikan kepejabat lainnya.<br /><br />Uang yang diperoleh terdakwa Bambang Irianto tak tanggung-tanggung. Jumlahnya sekitar Rp 57 Milliar. Uang “haram” itu pun sebahagian dibagi-bagikan kepada pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun termasuk kepada semua anggota Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat melalui Armaya. <br /><br />Selain ke Pejabat Forpimda Kota Madiun, uang “haram” itu, juga “dinikmati” oleh Istri sah terdakwa, Endang Suliestyawati, anak kandungnya Bonnie Laksamana (Sekretaris DPD Partai Demokrat, Jatim) serta kedua adiknya yakni Bondan Pandji Saputro dan Armaya, yang juga sebagai wakil rakyat.  Serta sebahagian lagi dipergunakan untuk membeli tanah, ruah dan beberapa unit mobil mewah yang salah satu diantaranya merek Hammer Type H2 dengan Plat B 11 RUU seharga Rp 2,6 M.<br /><br />Yang mengejutkan adalah, uang “haram” itu juga diberikan terdakwa Bambang Irianto kepada wanita teman akrabnya yakni, ‘Liliana’ yang berprofesi sebagai Dosen disalah satu Perguruan Tiggi di Jember, yang juga istri sah salah seorang “Ulama” di Jombang. Menurut JPU KPK kepada media ini, Liliana meneriam aliran dana sebesar Rp 270 juta melalui transfer.<br /><br />Kasus menerima dan bagi-bagi uang “haram” inilah yang kemudian menjerat Wali Kota (non aktif) Madiun, Bambang Irianto dalam Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU), sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini terungkap dalam persidangan dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa.<br /><br />Terdakwa Bambang Irianto pun “menerima hadiah penghargaan” dari KPK berdasarkan Undang-Undang Korupsi, pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf  B  jo pasal 65 ayat (1) KUHP  dan Undang-Undang TPPU pasal 3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Pemerintahan Kota Madiun “Hampir Teranacm Lumpuh” Karena Kasus Korupsi Wali Kota

beritakorupsi.co – Andaikan penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) d...

»

Tersangka Oepojo Sarjono Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 1,5 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><b><span style="font-size: large;">#Terdakwa Dahlan Iskan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepoyo Sarjono dalam kasus Korupsi PT PWU#</span></b></i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtlRjJXYmmwtsmt4_rFdi4ABg9MIVe7kfkS8E2N_DmYj-gTaO2ftboOlVLY_PTIuqPYTH-bBt29b0N0chFUq0Y04b7jrFq3wndHw6DO1dK4apKUFiU4VfG81V8vfVvHIPAy5WW4zxFRAg/s1600/Tersangka+Oepoyo+Sarjono+ke+3+dari+kanan+saat+menitipkan+uang+kerugian+negara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtlRjJXYmmwtsmt4_rFdi4ABg9MIVe7kfkS8E2N_DmYj-gTaO2ftboOlVLY_PTIuqPYTH-bBt29b0N0chFUq0Y04b7jrFq3wndHw6DO1dK4apKUFiU4VfG81V8vfVvHIPAy5WW4zxFRAg/s1600/Tersangka+Oepoyo+Sarjono+ke+3+dari+kanan+saat+menitipkan+uang+kerugian+negara.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Rabu, 14 Juni 2017, untuk yang Kedua kalinya, tersangka Oepojo Sardjono mengembalikan uang kerugian negara kepada penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), setelah minggu lalu mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) pada tahun 2003 lalu.  <br /> <br /> Kali ini, tersangka Oepoyo Sarjono bersama keluarga yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Jayanto Setiawan, mengembalikan uang 3 kali lipat dari minggu lalu yakni sebesar Rp 1.595.457.000. Sebelum pengembalian uang kerugian negara, tersangka Oepojo Sarjono terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya oleh penyidik Kejati Jatim.<br /> <br /> Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung mengatakan, pengembalian uang yang dilakukan oleh tersangka Oepojo Sarjono adalah, dalam kasus Korupsi penjualan asset Pemprov. Jatim, yang dikelola oleh PT PWU berdasarkan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perushaan Daerah (Perusda). <br /> <br /> Dan pada tahun 2003 lalu, Dua asset Pemprov. Jatim, yang dikelola oleh PT PWU yang terletak di Kediri dan Tulungagung kemudian dijual tanpa melalui prosedur oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama (Dirut PT PWU, di Vonis 2 tahun penjara) dan terdakwa Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Penjualan asset (divonis 3 tahun), dimana tersangka Oepojo Sarjono dan tersangka Sam Santoso, selaku pembeli dari Dua asset tersebut.<br /> <br /> “Pengembalian uang kerugian negera yang dilakukan oleh tersangka adalah, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU dengan Dahlan Iskan dan Wishnu Wardana. Tersangka Oepojo Sarjono dan Sam Santoso, Keduanya adalah Direktur PT SAM (Sempulur Adi Mandiri) sebagai pembeli,” kata Richard.<br /> <br /> Richard menambahkan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan, bahwa kerugian negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. <br /> <br /> “Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan, bahwa kerugian negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. Jadi tersangka  Oepojo Sarjono mengembalikan 25% dari kerugian negara sebesar 8 miliiara sekian,” lanjut Richard.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut terkait tersangka Sam Santoso, Kasi Penkum Kejati Jatim ini menjelaskan, bahwa tersangka masih dalam kondisi sakit. “Belum diperiksa karena tersangka masih sakit,” pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, PH tersangka Oepojo Sarjono, Jayanto Setiawan mengatakan bahwa, penitipan uang yang dilakukan oleh tersangka adalah sebagai bentuk koopratif dan adanya putusan Majelis Hakim sebelumnya dengan terdakwa Dahlan Iskan. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan disebutkan, bahwa kerugian  negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso.<br /> <br /> “Itukan menujukkan sikap Koopratif karena ada putusan sebelumnya, boleh-boleh aja kan. Dalam putusan perkara sebelumnya disebutkan begitu. Dalam hal ini kita koopratif, untuk sementara waktu kita titipkan dulu. Dalam putusan Pak Dahlan Iskan disebutkan, uang pengganti dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. Jadi 25% dari pernyataan saham. 25% dari 8 milliar itu kan Dua titik sekain,” kata Jayanto yang terkesan gugup.<br /> <br /> Dalam pantauan wartawan media ini, penyidik Kejati Jatim juga memeriksa terdakwa Dahlan Iskan dalam kasus yang sama untuk tersangka Oepojo Sarjono. Terdakwa Dahalan Iskan yang juga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik, kepada media ini, sebelum terdakwa memasuki Liff menuju lantai Lima gedung Kejati Jatim mengatakan, bahwa dirinya diperiksa untuk Oepojo Sarjono.<br /> <br /> “Sama Agus, diperiksa untuk Oepojo Sarjono,” jawabnya singkat<br /> <br /> Hal itu juga diakui Jaksa Trimo. Trimo mengatakan, bahwa Dahlan Iskan sedang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepojo Sarjono. “Sedang memeriksa saksi Dahlan Iskan untuk tersangka Oepojo Sarjono,” kata Trimo saat keluar dari ruang pemeriksaan Tindak Pidana Khusus di lantai Lima.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT PWU dan Wishnu Wardana, Ketua Tim penjualan asset, selaku penjual sudah diadili di Pengadilan Tipikor, dan keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Terdakwa Dahlan Isksan, divonis pidana penjara selama 2 tahun, sementara terdakwa Wishnu Wardana divonis 3 tahun penjara. Kedua terdakwa saat ini sedang melalukan upaya hokum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri, yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /> <br /> Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003, sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang, untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Oepojo Sarjono Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 1,5 M

#Terdakwa Dahlan Iskan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepoyo Sarjono dalam kasus Korupsi PT PWU# berita korupsi .co – Pada ...

»

Kajati Jatim Penuhi Janji Melimpahkan Perkara TPPU Ke Pengadilan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipglcGyVHcLeb5krWKbmENDaw1I_a4iuuoc5N3jKP4cp-LbIpn-elhGsZmwlgRiHHd_MHFgn8MCFnfTmOMvYUDZFzYoFtLttE-84L9z2aEKTrUPuXTvSZeODfaFw8oMqVFAcJZnW7clvg/s1600/Nelson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipglcGyVHcLeb5krWKbmENDaw1I_a4iuuoc5N3jKP4cp-LbIpn-elhGsZmwlgRiHHd_MHFgn8MCFnfTmOMvYUDZFzYoFtLttE-84L9z2aEKTrUPuXTvSZeODfaFw8oMqVFAcJZnW7clvg/s640/Nelson.jpg" width="543" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b>#Takut Di Praperadilakan, Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor Tanpa Pelimpahan Tersangka Dari Penyidik Ke JPU#</b></i></span><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co –</b> Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Maruli Hutagalung akhirnya memenuhi janjinya untuk melimpahkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, sebesar RP 48 M, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 26 Milliar.<br /><br />Pada Selasa, 13 Juni 2017, Kejati Jatim telah melimpahkan berkas perkara kasus TPPU ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dengan tersangka Dr. Nelson Sembiring. Tersangka yang juga terpidana, Nelson Sembiring, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /><br />“Ia sudah dilimpahkan, ada yang menerima Herry Arifianto (Bagian Administrasi Pengadilan Tipikor.red). yang kena pencucian uang masih Nelson Sembiring,” kata Richard Marpaung saat dihubungi media ini.<br /><br />Hal itu pun dibenarkan Panitra Pidana Khusus Pengadilan Tipikor, M. Nur. “Ia tadi ada pelimpahan perkara atas nama Nelson Sembiring,” ucapnya.<br /><br />Terpisah. Terkait pelimpahan berkas perkara kasus TPPU dengan tersangka Nelson Sembiring, Sumarsono, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka mengatakan bahwa Keajati takut di Praperadilkan.<br /><br />“Takut kalah Praper (Pra Peradilan.red) dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Pada hal sesuai KUHP, penyidik setelah selesai melakukan penyidikan, kemudian melinmpahkan berkas perkara dan tersangka ke JPU. Dalam kasus ini, tidak ada pelimpahan tersangka dari penyidik ke JPU,” ujar Sumarsono kepada Wartawan Media ini.<br /><br />Dari pantauan wartawan media ini, pada tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penuntutan, bahkan sudah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terhadap Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) natara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti dengan Gubernur Jatim pada tahun 2011 hingga 2014, yang totalnya sebesar Rp 48 M, dengan kerugian negara Rp 26 milliar.<br /><br />Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan oleh Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu, juga sudah disidangkan dalam sidang Perkara Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 M dengan terdakwa/terpidana, Diar kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring. <br /><br />Mantan terpidana Diar, dalam persidangan saat itu, telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra, mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012.<br /><br />Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, Majelis Hakim Penagdilan Tipikor, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1,2 tahun serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk Nelson Sembiring (terpidana), dihukum pidana penjara selama 5,8 tahun dan hukuman tambahan, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M.<br /><br />Namun, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur diakhir tahun 2015, Kasus dana hibah Kadin jili II, yang berasal dari APBD Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali "diusik".<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah, dana hibah tahun 2012 lalu, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim. Sebab, dianggap ada keuntungan dari pembelian saham IPO Bank Jatim tersebut seniali Rp 1 milliar lebih yang yang “dinikmati” oleh pejabat Kadin.<br /><br />Sprindik yang dikeluarkan dalam kasus TPPU kali ini pun tak tanggung-tanggung. Sebab bisa saja menyeret “Diar Kusuma Putra, La Nyalla Mattalitti dan pihak-pihak lainnya”.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kajati Jatim Penuhi Janji Melimpahkan Perkara TPPU Ke Pengadilan

#Takut Di Praperadilakan, Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor Tanpa Pelimpahan Tersangka Dari Penyidik Ke JPU# ...

»

Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span id="goog_915870078"></span><span id="goog_915870079"></span></div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s1600/Dari+Kiri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="404" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s640/Dari+Kiri.jpg" width="640" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur, yang meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim bersama 1 orang Stafnya dan salah seorang anggota Dewan yang terhormat bersama 3 Stafnya. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Para tersangka dalam kasus OTT tersebut diantaranya, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Santoso serta Mochamad Basuki, selaku  Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /> <br /> Sebelumnya. Pada tahun 2002 lalu, Mochamad Basuki sudah pernah terjerat kasus Korupsi dan Dia pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dirinya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan baru bebas pada tahun 2003.<br /> <br /> Ternyata, pengalaman tidur dibalik jeruji besi tidak membuat Basuki jera. Buktinya, wakil rakyat itu kembali mendekam dibalik jeruji besi “milik” KPK karena dugaan menerima “upeti” dari Bambang Heryanto, selaku Kadis Pertanian Jatim.<br /> <br /> Uang yang diterima anggota Dewan yang terhormat itu, diduga erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.<br /> <br /> Namun hal itu dibantah oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane, saat dihubungi Wartawan Media ini melalui telepon seluler (HP)-nya, Selasa, 13 Juni 2017. <br /> <br /> Menurut Pane, tersangka Bambang Heryanto, yang menjabat sebagai Kadis Pertanian pada Januari tahun ini, adalah korban pemerasan. <br /> <br /> “Itu tidak ada kaitannya dengan anggaran. Karena Dia (Bambang Heryanto) baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian pada Januari 2017 yang seharusnya sudah pensiun, namun diperpanjang. Kalau boleh dibilang, Dia adalah korban pemerasan,” kata Pane, yang juga mantan PH Tiga terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim yang divonis bebas.<br /> <br /> Pane melanjutkan, uang yang diserahkan Kepala Dinas Pertanian kepada Ketua Komis B adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya sebesar 150 juta sekaligus menghantarnya ke “Hotel Prodeo”.<br /> <br /> “Ini kan sudah tradisi. Dia belum diperiksa sebagai tersangka. Dia ditekan agar kinerjanya boleh dibilang bagus. Uang itu tidak ada kaitannya dari anggaran. Uang itu adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya itu 150 juta,” ujar Pane. <br /> <br /> <br /> Apa yang dijelaskan Pane, menjadi pertanyaan. Kalau benar, Kepala Dinas Pertanian ada sebagai korban pemerasan oleh Ketua Komis B DPRD Jatim, mengapa tidak melapokan hal itu kepada Tim Saber Punli Jatim atau ke Aparat Penegak Hukum ?  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

beritakorupsi.co – Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang s...

»

Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s1600/Amru.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s640/Amru.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang terajdi dalam kasus Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, sejak 2015, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan ke 14 terdakwa disidangkan bersamaan, dengan JPU dan Majelis Hakim yang sama, bisa jadi, kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,3 milliar akan lebih jelas dan terang benderang untuk diketahui masyarakat. Namun faktanya, para terdakwa ini yang dibagi dalam 4 Jilid, disidangkan dalam waktu 3 tahun sejak 2015 hingga 2017, dengan JPU dan Majelis Hakim yang berbeda. Pada hal, saksi dan barang/alat bukti (BB), boleh diaktakan hamper sama. <br /> <br /> Lalu, mengapa penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) “mengulur” hingga 3 tahun ?. Berbeda dengan kasus Korupsi dana Pilpres 2014 sebesar Rp 12 M di KPU Jatim, yang menyeret 10 terdakwa, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Jatim Jombang tahun 2011 sebesar Rp 50 M, yang menyeret 13 terdakwa, dapat disidangkan dengan waktu yang hampir sama ? <br /> <br /> Dalam kasus ini, terdakwa utama (Jilid I tahun 2015) adalah Amru, selaku Sekretaris Bawaslu Jatim sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslau), Anang Kuswaini (Calo yang juga rekanan), Endriyono (Rekanan/Pimpnan CV Canopus). Keempatnya divonis bersalah.<br /> <br /> Jilid II, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng, Ketiganya di Vonis bebas. Dan III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan dan divonis bersalah). <br /> <br /> Sementara Jilid IV ini yakni, Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini Binti Jumiati dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (perkara tersendiri), selaku Pejabat Pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim. Hendrik pun beruntung. Walau berstatus tersangka/terdakwa, dirinya mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<br /> <br /> Sebagai saksi kunci dalam perkara ini adalah Sapto (Staf Hendrik) dan Pasaru Palembangan (Kordiantor Keuangan).<br /> <br /> Dugaan Korupsi Korupsi adalah pengadaan fiktif dan dana THR (Tunjangan Hari Raya) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu, dengan anggaran bersumber dari dana hibah APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), antara Ketua Bawaslu dengan Gubernur Jawa-Timur, sebesar Rp 142 M.<br /> <br /> Kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu sekaligus untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jatim, menerima dana Hibah dari APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah, dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 8600 potong termasuk dana untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. Selama pelaksanaan tahapan pilgub, Bawaslu menggunakan uang pribadi dan dana pinjaman. Penggantian dana tersebut baru dibayarkan menjelang hari Raya Idul Fitri 2014. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA, menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta. Menurut Amru, penunjukan CV Canopus karena Pejabat Pengadaan belum membuat persiapan, sementara waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik. Ke 4 CV tersebut semula hanya sebagai pembanding untuk mengerjakan pengadaan 8600 potong kaus. Karena yang mengerjakan adalah rekanan dari Jakarta. Namun faktanya, ke 4 CV tersebut justru mengerjakan semua pekerjaan dalam pengadaan di Bawaslu. <br /> <br /> Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku. Pembayaran sudah dilakukan di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan ke 4 CV tersebut dikerjakan oleh Sapto atas perintah Hendrik.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> Pada Senin, 11 Juni 2017, hal ini terungkap lagi dalam persidangan Jilid IV, oleh Amru yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Rochmad. Dihadapan Majelis Hakim, Amru menjelaskan secara jelas mulai dari asal anggaran hingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim. <br /> <br /> Amru menjelaskan, kalau dirinya pernah membuat surat pembatalan kontrak atas 4 CV setelh diketahui ada kejanggalan, namun dokumen itu hilang. Setelah hilangnya dokumen itu, hingga amru membuat nota Dinas karena selama 8 bulan, Bendahara belum juga membuat laporan pengeluaran. Kemudian menurut Amru, dirinya pernah diminta menandatangani surat berupa LPJ yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Jatim kepada Gubernur. Namun Amru menandatangani dengan membuat catatan dibawah surat yang intinya, bahwa surat tersebut tidak dapat dipergunakan. Namun faktanya, surat tersebut menurut Amru, dikirimkan ke Gubernur Jatim.<br /> <br /> Tidak hanya disitu. Kepada Majelis, Amru mengatakan, kalau dirinya sudah pernah melaporkan ke Gubernur termasuk meminta BPKP untuk melakukan audit di Bawaslu dengan Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 3.702.084.546. dan sebagai petunjuk BPKP, meminta kepada Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Bawaslu melaporkan ke Gubernur dan kepada Aparat Penegak Hukum.<br /> <br /> “Saya sudah melaporkan ke Gubernur. Saya juga sudah pernah meminta BPKP untuk melakukan audit, ada kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. Ini ada dokumen yang baru saya temukan, yang tidak pernah diperiksa penyidik,” kata Amru. <br /> <br /> “Ini kan tanggung jawab saudara selaku KPA. Harusnya melaporkannya ke Gubernur. Kalau tidak mampu, kenapa nggak menolak,” ucap Ketua Majelis Hakim yang “sedikit ceramah” dan tidak mempertimbangkan keterangan amru. Karena Amru dianggap bersalah dan bertanggung jawab mengenai dana hibah Pemprov Jatim.<br /> <br /> Apapun yang dijelaskan Amru, sejujur apapun Amru, bersumpah apapun Amru, semuanya sudah tidak berarti. “Nasi sudah jadi bubur”, dirinya pun sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan dinyatakan bersalah yang saat ini menunggu putusan Mahkamah Agung RI dan putusan PK. Akankah yang “Hitam” menjadi “Putih” ?. Amru pun hanya berharap ada “Malaikat” untuk membuka “tabir” kasus Korupsi yang menyeret dirinya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV beritakorupsi.co – “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang teraj...

»