Wali Kota Pasuruan Setiyono Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp2.9 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpos44L6_31yWOKh0capY4PP7T8_Aj6xwV0D9MgGJnQHi39v6B2LWQiUMlllJkWJxfX8y53mpfiG96Vn875rATKjTXDUpqVYlzSvaDzlXPb1RcHGtS1mutLxxh5_EkLFU1BNtVORad7js/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="638" data-original-width="1045" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpos44L6_31yWOKh0capY4PP7T8_Aj6xwV0D9MgGJnQHi39v6B2LWQiUMlllJkWJxfX8y53mpfiG96Vn875rATKjTXDUpqVYlzSvaDzlXPb1RcHGtS1mutLxxh5_EkLFU1BNtVORad7js/s640/3.png" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Setiyono bagi-bagi proyek APBD ke Wartawan, LSM, Wakil Wali Kota, Adik Kandung terdakwa, DPRD, Partai Politik Pengusung dan Tim Sukses terdakwa serta Asosiasi Dinas-Dinas di Kota  Pasuruan sejak Tahun 2016 - 2018# </b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 25 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo, menyeret Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021 kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap fee proyek APBD Kota Pasuruan sejak 2016 - 2018 sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang ditangkap KPK bersama pengusaha Kontraktor Muhammad Baqir pada tanggal 3 Oktober 2018.<br /><br />Pada tanggal 3 Oktober 2018, KPK tidak hanya menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono, juga menangkap Muhammad Baqir sebagai pengusaha yang menyuap Setyono melalui Dwi Fitri Nurcahyo (Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto. Namun Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah dituntut pidana penjara selama 2 tahun, saat menunggu Vonis dari Majelis Hakim.<br /><br />Terdakwa Setiyono adalah Kepala Daerah ke- 12 yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor untuk diadili karena menerima suap dari pengusaha Kontraktor di Kota Pasuruan. Terdakwa Setiyono sepertinya melengkapi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai Provinsi terkorup, di sisi lain, Provinsi Jawa Timur juga banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /><br />Sejak 2017 hingga 2018, KPK telah memenjarakan 13 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur karena kasus yang sama, yaitu menerima suap dan ada juga Bupati sebagai penyuap Kepala Kejaksaan Negeri. Dari 13 Kepala Daerah itu, KPK telah menyeret 12 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) termasuk Wali Kota Pasuruan dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatan yang memalukan, yakni melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dari beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi maupun karena karena jual beli jabatan serta penyuapan untuk menghentikan kasus Korupsi penggunaan Dana Desa seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. <br /><br />Ke- 12 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah Wali Kota Madiun, Bupati bersama Kajari Pamekasan, Bupati Nganjuk, Wali Kota Batu, Waki Kota Mojokerto, Bupati Jombang, Bupati Mojokerto, Wali Kota Malang, Wali Kota Blitar, Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Malang dan Wali Kota Pasuruan. Sedangkan Kepala Daerah ke- 13 yaitu Rendra Kresna masih menunggu jadwal sidang yang tak akan lama lagi. <br /><br />Apakah akan berhenti di Bupati Malang Rendra Kresna sebagai Kepala Daerah yang dipenjarakan KPK karena menerima suap ? Sementara dari kasus Korupsi suap yang menyeret 13 Kepala Daerah di Jawa Timur ini, masih ada beberapa pihak yang terlibat dan belum ditangani KPK. Apakah KPK hanya berhenti di situ saja dan tidak ada pengembangan dari Kasus tersebut ?. Yang jelas, hanya KPK yang dapat menjelaskannya.<br /><br />Yang memalukan dari kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan ini adalah keterlibatan Wartawan dan LSM. Dan tidak hanya dalam kasus ini, namun di beberapa kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Kota Malang, dan beberapa diantaranya ada yang dihadirkan sebagai saksi di muka  persidangan, diantaranya Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, di mana KPK menhadirkan mantan Wartawan Radar Malang (Jawa Pos Group) yang menerima duit dari Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono dan Eryk Armando Talla. Kemuidan kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk, KPK juga menghadirkan Wartawan Radar  Nganjuk (Jawa Pos Group) menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK. <br /><br />Sedangkan dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, KPK tak menghadirkan satupun Wartawan maupun LSM ke persidangan. Ada apa ? Apakah hal itu akan terulang dalam perkara terdakwa Setiyono ?<br /><br />Konyolnya, tak satupun pejabat yang menyebutkannya sebagai “Wartawan Grandong”. Apakah karena mungkin Wartawan seperti ini yang dianggap “Profesional”?<br /><br />Selain itu, keterlibatan Tim sukses dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah Khususnya di Jawa Timur, ternyata tidak hanya terjadi dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung maupun kasus dugaan korupsi suap Bupati Malang, melainkan terlibat juga dalam kasus Wali Kota Pasuruan Setiyono.<br /><br />Dari surat dakwaan Penuntut Umum KPK menyebutkan, selain ke Wartawan dan LSM, terdakwa Setiyono juga membagi-bagikan proyek APBD ke adik kandungnya, Wakil Wali Kota, DPRD, Tim Sukses dan Partai Pilitik Pengusung pencalonan Setiyono saat Pilwali Kota Pasuruan Tahun 2016, Kontraktor, Asosiasi, Dinas-Dinas dan pihak-pihak lainnya.<br /><br />Sepertinya, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah terjalin antara tim sukses maupun pihak-pihak lain dengan Si Kepala Daerah saat pencalonan sebagai Cawali/Cabup. Hal itu diketahui saat Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan terhadap Bupati Tulungagung, terdakwa penyuap Bupati Malang termasuk dalam perkara terdakwa Setiyono (Wali Kota Pasuruan).<br /><br />Pada Senin, 25 Pebruari 2019, Persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim PU KPK RI Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo terhadap terdakwa Setiyono dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam surat dakwaan PU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Kelurahan (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijIcBky9koS2kyZjmb67tuXkHhPh83n0yE8ae4AFQ5e1Yqk8HlcVN2VxsaW-iB3y3lI-IhNhN99RH6xSQpFz_yE4QNZ5f7NwJARRWzoKG2hYm2X_u0NO-5J37PobdNVQQn8e0UlcdzAd8/s1600/A.+Setiyono..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijIcBky9koS2kyZjmb67tuXkHhPh83n0yE8ae4AFQ5e1Yqk8HlcVN2VxsaW-iB3y3lI-IhNhN99RH6xSQpFz_yE4QNZ5f7NwJARRWzoKG2hYm2X_u0NO-5J37PobdNVQQn8e0UlcdzAd8/s640/A.+Setiyono..jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">I. Penerimaan Uang “Suap” Sebagai fee Proyek APBD TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735</span></span><br /><br /> JPU KPK menjalaskan, bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. <br /><br />Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /><br />Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /><br />“Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air.” kata PU KPK menirukannya <br /><br />Sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /><br />PU KPK menjelaskan, selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /><br />Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /><br />“Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan,” ujar PU KPK <br /><br />PU KPK mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /><br />“Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap PU KPK <br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. <br /><br />“Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa,” ungkap PU KPK lagi<br /><br />Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. <br /><br />“Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi,” pungkas PU KPK <br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho5QRLF7BVaxwpQh_Q8pwE51jJ_bbui6QZMCKc8sXA23mmKDFFBEUa_fI0WOCtssTiUrLfWpmrPI_SIc_HLqOo4rP040sXImHabIJSHFgJrdQdj6nUtSH-16v_X7-jgk4Nej2BkiEd-tc/s1600/C.+Setiyono+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho5QRLF7BVaxwpQh_Q8pwE51jJ_bbui6QZMCKc8sXA23mmKDFFBEUa_fI0WOCtssTiUrLfWpmrPI_SIc_HLqOo4rP040sXImHabIJSHFgJrdQdj6nUtSH-16v_X7-jgk4Nej2BkiEd-tc/s640/C.+Setiyono+dkk.jpg" width="640" /></a></div> Adapun commitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : <br />a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /><br />b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya. <br /><br />c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /><br />d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo<br /><br />e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya. <br /><br />f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /><br />“Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah),” ungkap PU KPK<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">II. Penerimaan uang “suap” pada Tahun Anggaran 2017</span></b></span><br /><br />Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625<br /><br />PU KPK menjelaskan, pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. <br /><br />Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /><br />“Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut,” kata PU KPK<br /><br />PU KPK menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /><br />“Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan,” ujar PU KPK <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid621oa4TwuSlFAaKGp1irbw6dYFepC5E6CKvLy5l5uNpvZGOM1-ZPhKCCA-gOYbxHUfOXgRWpccty-nc61Xv9n2Tk9JQIlh-IpOtTax3W-q1SUidVtvgWbbRoSbMGfaaC6jd6IGzqkws/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid621oa4TwuSlFAaKGp1irbw6dYFepC5E6CKvLy5l5uNpvZGOM1-ZPhKCCA-gOYbxHUfOXgRWpccty-nc61Xv9n2Tk9JQIlh-IpOtTax3W-q1SUidVtvgWbbRoSbMGfaaC6jd6IGzqkws/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <b>PU KPK membeberkan, bahwa plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : </b><br /><br />1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /><br />“Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi,” kata PU KPK <br /><br />PU KPK mengatakan, mengikuti arahan terdakwa, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /><br />Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /><br />“Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya,” ungkap PU KPK <br /><br />"Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, lanjut PU KPK, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa,” ungkap PU KPK kemudian <br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. <br /><br />Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHnhlHDDLdFYvFdUe33w7BFmua0iEw6lQXcaOv0P5hcBqQDfm-jOLg1PXxPsLNeegzlElA2SFcv_6c7UpOfVoQcT0uzyhfTSyE3va0IcM-yICLxZs2rPing8csoN01jd93Gnv-K_9I1is/s1600/IMG20190225132333.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHnhlHDDLdFYvFdUe33w7BFmua0iEw6lQXcaOv0P5hcBqQDfm-jOLg1PXxPsLNeegzlElA2SFcv_6c7UpOfVoQcT0uzyhfTSyE3va0IcM-yICLxZs2rPing8csoN01jd93Gnv-K_9I1is/s320/IMG20190225132333.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /><br />2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />“Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah),” ungkap PU KPK<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">Penerimaan uang “suap” pada Tahun Anggaran 2018</span></b></span><br /><br />Kemudian, selain duit commitmen fee/imbalan proyek paket pekerjaan TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735 dan TA 2017 sebesar Rp878.801.625, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa, dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 sebesar Rp614.000.000<br /><br />PU KPK mengatakan, bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /><br />Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /><br />“Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa,” ungkap PU KPK<br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /><br />Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). <br /><br />Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />“Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan,” kata PU KPK menirukan.  <br /><br />Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. <br /><br />“Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen),” ungkap PU KPK <br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /><br />Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /><br />“Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM,” beber PU KPK<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />“Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018,” pungkas PU KPK<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo96CX30vnyT0GpBm5FixQjwgcuEMW-cMTafyTIN9POE2GXHXfDd0rrJMDrZ44iUIYBkQf3nF_mUQA07p09Wccni4Je9FM3q94-staCkA9iMHZp0nFqtNYT7IMumcfUEe19qX420tVmNw/s1600/IMG20190225133807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo96CX30vnyT0GpBm5FixQjwgcuEMW-cMTafyTIN9POE2GXHXfDd0rrJMDrZ44iUIYBkQf3nF_mUQA07p09Wccni4Je9FM3q94-staCkA9iMHZp0nFqtNYT7IMumcfUEe19qX420tVmNw/s640/IMG20190225133807.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /><br />“Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras,” ungkap PU KPK<br /><br />“Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” ungkap PU KPK kemudian<br /><br />PU KPK menyatakan, pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /><br />Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /><br />4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). <br /><br />Total Duit “Suap” yang diterima terdakwa Setiyono sejak Thn 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360<br /><br /><br />PU KPK mengungkapkan, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016, TA 2017 dan TA 2018, telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /><br />PU KPK juga menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /><br />Penuntut Umum KPK pun menjelaskan tentang perbuatan terdakwa selaku orang nomor satu di Kota Pasuruan itu adalah suatu kejahatan Tindak Pidana korupsi yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara sebagaiamana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Setiyono merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan PU KKPK, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya yang akan berlangsung pada pekan depan.<br /><br />Dari 106 saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hanya 40 orang saksi yang akan dihadirkan ke Persidangan. Hal itu dikatakan PU KPK Ferdian Adi Nugroho saat ditanya wartawan media ini. <br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah PU KPK akan menghadirkan wartawan dan LSM ke persidangan ?. Menurut PU KPK Ferdian Adi Nugroho, tak dapat menjelaskannya. <br /><br />“Kalau jumlah saksi dalam BAP ada sekitar 106 orang, namun yang dihadirkan hanya 40 orang. Kalau Wartawan dan LSM, saya tidak bisa jelaskan karenanya,” jawab PU KPK Ferdian Adi Nugroho. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Pasuruan Setiyono Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp2.9 M

#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Setiyono bagi-bagi proyek APBD ke Wartawan, LSM, Wakil Wali Kota, Adik Kandung terdakwa, DPRD, Par...

»

Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp1.106.000.000

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAV-5iBK_krDsasiE55YSrSx7rCM55acV0-FaP7vWzeU0rrzfkHkWUO0oAqTEF-2bp4fTKPdl23s2r07ocApqYc2Z1_TwMim0Arjphj1IEvJjbV7Tfaiql2o5YuYm1a2MXX4HKg0XLSU/s1600/B.+Dwi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAV-5iBK_krDsasiE55YSrSx7rCM55acV0-FaP7vWzeU0rrzfkHkWUO0oAqTEF-2bp4fTKPdl23s2r07ocApqYc2Z1_TwMim0Arjphj1IEvJjbV7Tfaiql2o5YuYm1a2MXX4HKg0XLSU/s640/B.+Dwi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Kepala Dinas PUPR Dwi Ftri Nurcahyo atas perintah Wali Kota Setiyono,  membagi-bagi proyek APBD ke Wartawan, LSM, Wakil Wali Kota, Adik Kandung terdakwa, DPRD, Partai Politik Pengusung dan Tim Sukses terdakwa serta Asosiasi juga  Dinas-Dinas di Kota  Pasuruan sejak Tahun 2016 dan 2018# </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 25 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo, menyeret Dwi Tri Nurcahyo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) bersama Wahyu Tri Hardianto (pegawai honorer Kelurahan) di Kota Pasuruan kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap fee proyek APBD Kota Pasuruan sejak 2016 dan 2018 sebesar Rp1.528.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditangkap KPK bersama pengusaha Kontraktor Muhammad Baqir pada tanggal 3 Oktober 2018.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Oktober 2018, KPK melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (satu perkara) dan pengusaha kontraktor Muhammad Baqir bersama Wali Kota Pasuruan (perkara terpisah). Namun Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun. <br /> <br /> Dari surat dakwaan Penuntut Umum KPK yang dibacakan dihadapan Majelis hakim menyebutkan, bahwa terdakwa I membagi-bagikanbagikan paket pekerjaan atas perintah Wali Kota Setiyono kepada Wartawan dan LSM, Wakil Wali Kota, DPRD, Dinas-Dinas, Partai Politik, Tim Sukses Setiyono dan Asosiasi serta pihak-pihak lainnya.  <br /> <br /> Pada Senin, 25 Pebruari 2019, Persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim PU KPK RI Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo terhadap terdakwa terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (satu perkara) juga terdakwa Setiyono (perkara tersendiri) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan PU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama-sama dengan Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016 dan 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Tumur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tundak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan, menerima hadiah, yaitu beberapa kali menerima uang yang totalnya sejumiah Rp1.106.000.000 (satu milyar seratus enamjuta rupiah) pada sekitar tahun 2016 dan 2018 dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016  dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018.<br /> <br /> Bahwa Terdakwa I selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan sempat digantikan posisinya oleh Mohammad Agus Fadjar sejak bulan Januari 2017, dan terdakwa I menjabat sebagai Staf ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Pasuruan. Dan pada tahun 2018,  jabatan Kadis PUPR tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I oleh Walikota Setiyono. <br /> <br /> Bahwa dalam rangka pembangunan Kota Pasuruan, Setiyono selaku Walikota Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa ! pada TA 2016 dan TA 2018 ditugaskan oleh Setiyono untuk mengatur pembagian jatah paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan tersebut (memplotting paket pekerjaan), pada TA 2018 Terdakwa I melaksanakan tugas dari Setiyono bersama dengan Terdakwa II yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa I. <br /> <br /> PU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Il mengetahui dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan terdapat kewajiban untuk memberikan commitment fee senilai 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang harus diserahkan oleh pemenang lelang kepada Setiyono. <br /> <br /> Bahwa pada TA 2016, Terdakwa I atas sepengetahuan dan persetujuan Setiyono beberapa kali telah menerima commitment fee berupa uang dari sejumlah pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, demikian pula pada TA 2018 Terdakwa | bersama dengan Terdakwa II juga beberapa kali menerima dan mengumpulkan uang commitment fee dan' beberapa pemenang lelang paket pekerjaan untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada Walikota SETIYONO maupun melalui keponakan Walikota Setiyono yakni Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik. Cara-caracara perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai berikut ;<br /> <br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">I. Penerimaan Uang “Suap” Sebagai fee Proyek APBD TA 2016 sebesar Rp684.000.000</span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm4LMYTclIWGDQ9qDomglYvXylSP1b-wmCQ-3Fs-7Njp57skXoAg_OYuDZO-b1eGbXirpW-bg8X-oHan2b-ISKsCLBVBHrc_p0_hJ0dW6Zyxbtnw4zt_n_rqwvDNay3UVgNNx9tUZFVv0/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm4LMYTclIWGDQ9qDomglYvXylSP1b-wmCQ-3Fs-7Njp57skXoAg_OYuDZO-b1eGbXirpW-bg8X-oHan2b-ISKsCLBVBHrc_p0_hJ0dW6Zyxbtnw4zt_n_rqwvDNay3UVgNNx9tUZFVv0/s640/2.png" width="640" /></a></div> JPU KPK menjalaskan, bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Setiyono memanggil terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses Setiyono saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Setiyono  meminta terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016.<br /> <br /> “Atas pemintaan Setiyono tersebut, selanjutnya terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Setiyono, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya,” ungkap PU KPK <br /> <br /> “Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Setiyono, dimana Setiyono  kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenanya. Setelah final lalu Setiyono  meminta terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi,” beber PU KPK lebih lanjut<br /> <br /> PU KPK mengatakan, sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, Setiyono meminta terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo  untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, Setiyono memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /> <br /> Selepas pertemuan tersebut, terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Setiyono, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi Setiyono sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /> <br /> PU KPK menjelaskan, setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada Setiyono sebagaimana yang disampaikan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /> <br /> Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Terdakwa I diminta Setiyono memanggil Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu Setiyono meminta Agus Setiyono membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati commitment feeAmbaIan untuk Setiyono sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan diserahkan melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo<br /> <br /> Bahwa Setiyono beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti “manten" (rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan Setiyono. Dalam beberapa pertemuan tersebut, Setiyono menyampaikan bahwa ULP bertugas untuk membuka akses bagi manten untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhptaEqfzeeTzCEPZNqfRn144KTlPR8GO6aJkZCuYYwtVtb-adrXwUS8QKiEswq6LtT3Jap3s79ODzecoU-Cg1HBnipSk9hSE01h4haBw9aiPbW6jtr0qnZlWqhu42A9bb80pdHxjmIj6A/s1600/13.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhptaEqfzeeTzCEPZNqfRn144KTlPR8GO6aJkZCuYYwtVtb-adrXwUS8QKiEswq6LtT3Jap3s79ODzecoU-Cg1HBnipSk9hSE01h4haBw9aiPbW6jtr0qnZlWqhu42A9bb80pdHxjmIj6A/s640/13.png" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Setiyono. Sebelum dilaksanakan lelangltender ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plotting-an Setiyono. Setelah itu, pada saat pembukaan lelangltender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi manten tidak lulus, maka terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi. <br /> <br /> PU KPK mengungkapkan, bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada Setiyono di rumah dinas walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Adapun commitment fee yang diberikan melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo adalah sebagai berikut ;  <br /> <br /> a. Rp250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diterima Setiyono dari Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /> <br /> b. Rp434.000.000,(empat ratus tiga puluh empatjuta rupiah) diterima Setiyono melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya.<br /> <br /> Bahwa uang yang diterima Setiyono dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstmksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo  seluruhnya berjumlah Rp684.000.000 (enam ratus delapan puluh empatjuta rupiah). <br /> <br /> <b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">II. Penerimaan uang “suap” pada Tahun Anggaran 2018 Rp422.000.000</span></span></b><br /> <br /> Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima Setiyono dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 melalui terdakwa II Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp Rp878.801.625<br /> <br />  Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, Setiyono kembali meminta terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama Mohammad Agus Fadjar untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Setiyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo selaku adik kandung Setiyono dilakukan pertemuan untuk penyusunan draft plotting paket pekerjaan oleh terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Mohammad Agus Fadjar bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Draft plotting paket pekerjaan itu dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian draft p/otting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Mohammad Agus Fadjar kepada Setiyono di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Terdakwa l dan Edy Trisulo Yudo, dimana Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu. Pada kesempatan itu Setiyono juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Setiyono selanjutnya Mohammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setiyono. <br /> <br /> “Draft final plotting paket pekeijaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Mohammad Agus Fadjar kepada Setiyono di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk ; Walikota 1 yaitu Setiyono,; Walikota 2 Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Setiyono),; Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo,; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Setiyono ikut Pilkada yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Terdakwa I dan disetujui Setiyono),; dan pihak-pihak lain yang diplotting oleh Walikota Setiyono,” beber PU KPK kemudian<br /> <br /> Bahwa saat menyerahkan print out p/otting paket pekerjaan, Setiyono meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala SKPD/Dinas tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut, dan arahan itu dipenuhi oleh Mohammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5JMavf94mTE2MX56Lwa4csVLuZDCPtHg1Dr1__hNRkzYzGx2NM70HCeL52L5hW6hizAPRTNpyw85F4_7t-IvYwkPRx_aKdXpxm_BSPPEu3318QAz2-TjLTSIEV0Mz6BEGfIHiKmOUi4/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5JMavf94mTE2MX56Lwa4csVLuZDCPtHg1Dr1__hNRkzYzGx2NM70HCeL52L5hW6hizAPRTNpyw85F4_7t-IvYwkPRx_aKdXpxm_BSPPEu3318QAz2-TjLTSIEV0Mz6BEGfIHiKmOUi4/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai plotting yang dibuat Setiyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Terdakwa | dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /> <br /> Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). <br /> <br /> Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis temyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Setiyono untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, ketika itu Setiyono menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara Setiyono dengan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Njoman Swasti dan Siti Amini. <br /> <br /> Pada kesempatan itu, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ditanya oleh Setiyono apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) han' kalender dan dijawab Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bisa. oleh karenanya S Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan Terdakwa l diminta mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). <br /> <br /> Kemudian Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadhir yang dikelola Muhammad Baqir. Keesokan harinya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dan Raby Abdulrochman  yang keduanya merupakan orang kepercayaan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya berapa yang harus disisihkan dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Setiyono disisihkan 5% (lima persen). <br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Setiyono selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dihubungi Muhammad Baqir  untuk mengkonfirmasi tawaran paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, yang intinya ketika itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senila kurang lebih Rp2,3 milyar, dan ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk Juragan-nya yakni Setiyono,<br /> <br /> Saat itu juga Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadhir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut,  dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi “manten" (kandidat pemenang lelang). <br /> <br /> Selanjutnya kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo kepada Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto. Hari itu juga Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2018, Muhammad Baqir men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000  (dua puluh juta rupiah) melalui m-banking ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo  untuk diberikan kepada Wakfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. <br /> <br /> Terdakwa l menyampaikan kepada Wakfudi Hidayat bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik Wongso Kusumo menjadi perusahaan yang diajukan Muhammad Baqir yaitu CV. Mahadhir, untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa ll bersama Wakfudi Hidayat membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakfudi Hidayat juga membagi uang yang diterima dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 27 Agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekeijaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar ada 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir dan yang memasukkan oenawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu : CV. Sinar Perdana sengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (dua miliyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan CV. Mahadhir dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga pada tanggal 4 September 2018 CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekeljaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat yang menanyakan commitment fee dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018. <br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018 Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan nomor 0891003489 sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belasjuta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk Setiyono. <br /> <br /> Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat memberitahukan ke Terdakwa II, yang kemudian disampaikan pula kepada Terdakwa I, mengetahui uang fee telah dikirimkan. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras. <br /> <br /> Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Terdakwa I menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan karena Mohammad Agus Fajdar selaku Kepala Dinas PUPR definitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. <br /> <br /> Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nirai kontrak Rp2.195.833.000<br /> <br /> Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti istri Supaat. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumiah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /> <br /> Kemudian Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Terdakwa II untuk kemudian diberikan kepada Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan Setiyono. <br /> <br /> Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, Setiyono melalui Terdakwa I bersama Terdakwa II beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari  rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018, yang rinciannya adalah sebagai berikut ;<br /> <br /> Uang sejumlah Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /> <br /> “Bahwa uang yang diterima oleh Setiyono dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 melalui Terdakwa l bersama Terdakwa II seluruhnya berjumlah Rp422.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah),” pungkas PU KPK<br /> <br /> Penuntu Umum KPK mengatakan, bhwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bersama sama Setiyono telah menerima total uang seluruhnya sejumlah Rp1.106.000.000 (satu milyar seratus enam juta rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan tahun 2018.<br /> <br /> Sedangkan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bersama Setiyono menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2018 sejumlah Rp422.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah). Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.528.000.000 (satu miliyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) <br /> <br /> PU KPK mengungkapkan, bahwa perbuatan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama-sama Setiyono, menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2018 telah telah bertentangan dengan kewajiban Setiyono selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /> <br /> PU KPK juga menyebutkan, bahwa perbuatan Setiyono bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /> <br /> Penuntut Umum KPK pun menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama-sama Setiyono selaku orang nomor satu di Kota Pasuruan itu adalah suatu kejahatan Tindak Pidana korupsi yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara sebagaiamana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan PU KKPK, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya yang akan berlangsung pada pekan depan.<br /> <br /> Dari 106 saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hanya 40 orang saksi yang akan dihadirkan ke Persidangan. Hal itu dikatakan PU KPK Ferdian Adi Nugroho saat ditanya wartawan media ini. <br /> <br /> Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah PU KPK akan menghadirkan wartawan dan LSM ke persidangan ?. Menurut PU KPK Ferdian Adi Nugroho, tak dapat menjelaskannya. <br /> <br /> “Kalau jumlah saksi dalam BAP ada sekitar 106 orang, namun yang dihadirkan hanya 40 orang. Kalau Wartawan dan LSM, saya tidak bisa jelaskan karenanya,” jawab PU KPK Ferdian Adi Nugroho. (Rd1)

News Tipikor Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp1.106.000.000

#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Kepala Dinas PUPR Dwi Ftri Nurcahyo atas perintah Wali Kota Setiyono,  membagi-bagi proyek APBD ke...

»

Muhammad Baqir Si Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis 2 Tahun Pejara

<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh0NCzvu1SF7cWH5AX6g5_YNn08T-Tg0U0_hif0Xu1gYeh1CchGtUoDlW9eyaGL_K2F1EXel06Qbsp-oewmseHzCUyGQO243IIcHqF-IuorAV9XniyDTHWvruCjeKCq5ixvRJV941aP_w/s1600/M.+Baqir.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh0NCzvu1SF7cWH5AX6g5_YNn08T-Tg0U0_hif0Xu1gYeh1CchGtUoDlW9eyaGL_K2F1EXel06Qbsp-oewmseHzCUyGQO243IIcHqF-IuorAV9XniyDTHWvruCjeKCq5ixvRJV941aP_w/s640/M.+Baqir.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Senin, 25 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suranaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun terdahadap terdakwa kasus Korupsi Suap paket pekerjaan pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  atau PLUT- KUMKM Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2018 dengan anggaran senilai Rp2.5 milyar  <br /> <br /> Terdakwa Muhammad Baqir diseret ke Pengadilan Tipikor oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diadili sebabagai terdakwa penyuap Wali Kota Pasuruan setelah KPK terlebih dahulu melakukan tangkap tangan pada tanggal 3 Oktober 2018.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Oktober 2018, KPK tidak hanya menangkap Muhammad Baqir, tetapu KPK juga menangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Kepala Dinas PUPR Dwi Fitri Nurcahyo dan seorang pegawai honorer Kelurahan yaitu Wahyu Tri Hardianto.<br /> <br /> Dari proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya atas perbuatan terdakwa, PU KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan tuntutan pidana selama selama 2 (dua) tahun. Dan hukuman dari Majelis Hakim pun sama dengan tuntutan pidana dari PU KPK. <br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat putusan dari Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko yang dihadiri Tim PU KPK Kiki Ahmad Yani, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo serta Penasehat Hukum terdakwa. <br /> <br /> Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa Muhammad Baqir telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada Setiyono selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV Mahadir yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur.<br /> <br /> Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban Setyono selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuukjQmq8FLoUWculLP1or0hWyumFuqt58aVLk-m6H3rZWGMdIsKTB41NygzrO_HC1Sc0voyUphNr498Ue5aVU9IcAtDFiQxyOCEfjVba99mwV0dgbO5tJkPxKRAY9xj0Rh7cBz54slgo/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuukjQmq8FLoUWculLP1or0hWyumFuqt58aVLk-m6H3rZWGMdIsKTB41NygzrO_HC1Sc0voyUphNr498Ue5aVU9IcAtDFiQxyOCEfjVba99mwV0dgbO5tJkPxKRAY9xj0Rh7cBz54slgo/s640/7.png" width="640" /></a></div> Pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas Setiyono selaku Walikota Pasuruan, meminta Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dwi Fitri Nurcahyo selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). <br /> <br />  Menindaklanjuti permintaan Setiyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung Setiyono, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo.<br /> <br /> Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta Majelis Hakim, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Setiyono di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo. Setelah paparan tersebut, Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. <br /> <br /> Saat itu juga, Setiyono menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). <br /> <br /> “Atas revisi Setiyono, selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setiyono,” kata Majelis Hakim.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada Setiyono di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk ; Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa<br /> <br /> “Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, Setiyono meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat Setiyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh Dwi Fitria Nurcahyo,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan.<br /> <br /> Pada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata yakni CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota Setiyono untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu Setiyono  menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.<br /> <br /> Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara Setiyono  bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitria Nurcahyo. Saat itu Setiyono  bertanya kepada Dwi Fitria Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh Dwi Fitria Nurcahyo bisa. Sehingg Walikota Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitria Nurcahyo mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT7qe7JHeAa5xsF30SiGk6rMFRe0QKAAEcbhNrfRVEpsL-cmJkjQdElMpvSlAuiTzBubq28Vn7Aj8QDf_h2vQ0TURlpaUN-pxbBqYApiCB7kID4FMzlA4sIzuURRXO8sWXfDYlMUbdMfE/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT7qe7JHeAa5xsF30SiGk6rMFRe0QKAAEcbhNrfRVEpsL-cmJkjQdElMpvSlAuiTzBubq28Vn7Aj8QDf_h2vQ0TURlpaUN-pxbBqYApiCB7kID4FMzlA4sIzuURRXO8sWXfDYlMUbdMfE/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian Dwi Fitria Nurcahyo menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, Dwi Fitria Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulochman yang keduanya merupakan orang kepercayaan Dwi Fitria Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya. <br /> <br /> Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan Dwi Fitria Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta Dwi Fitria Nurcahyo juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulochman yang membantu proses pembuatan penawaran.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota Setiyono, selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga Dwi Fitria Nurcahyo menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota Setiyono, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni Hud Muhdlor berkoordinasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.<br /> <br /> Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara Setiyono bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitria Nurcahyo. Dalam pertemuan itu  Setiyono  bertanya kepada Dwi Fitria Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitria Nurcahyo bisa. Kemudian Walikota Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta Dwi Fitria Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). <br /> <br /> Kemudian Dwi Fitria Nurcahyo menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Supaat merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya Dwi Fitria Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abudlrochman yang keduanya merupakan orang kepercayaan Dwi Fitria Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya, pada saat itu Supaat bertanya berapa yang harus disisihkan dan Dwi Fitria Nurcahyo menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota Nurcahyo disisihkan 5% (lima persen) serta Dwi Fitria Nurcahyo  juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan Wahyu Tri Hardiyanto dan Roby Abdulrochman yang membantu proses pembuatan penawaran. <br /> <br /> “Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota Setiyono, selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut,” ujar Majelis Hakim.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga Dwi Fitria Nurcahyo menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota Setiyono dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitria Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). <br /> <br /> Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten (pemenang) pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh Dwi Fitria Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardiyanto. Hari itu juga Wahyu Tri Hardiyanto menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardiyanto. kemudian uang itu diserahkan oleh Wahyu Tri Hardiyanto kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh Wahyudi Hidayat disarankan kepada Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik Walikota Setiyono untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <br /> Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyomenyampaikan kepada Wakhudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. Mahadir. Untuk itu Wakhudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardiyanto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadir yang diajukan Terdakwa.<br /> <br /> “Kemudian Wakhudi Hidayat juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM,” ucap Majelis Hakim<br /> <br /> Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadir  yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadir dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadir yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh Supaat untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya.<br /> <br /> Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota Setiyono.<br /> <br /> Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat memberitahukan ke Wahyu Tri Hardiyanto, yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardiyanto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRLbCOr3JLDXO6iJ6CaUtcaiyPxiFDoXN0UL5VfBENnuxhleixeWZrW7H_oImDry43qNUnnU8vKyjLOGskRRcac7XGZm93uhSeRb0fiiTGSUPpPcH8RLzW7No9ho5IW7RiZqORVpF2myg/s1600/11.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRLbCOr3JLDXO6iJ6CaUtcaiyPxiFDoXN0UL5VfBENnuxhleixeWZrW7H_oImDry43qNUnnU8vKyjLOGskRRcac7XGZm93uhSeRb0fiiTGSUPpPcH8RLzW7No9ho5IW7RiZqORVpF2myg/s640/11.png" width="640" /></a></div> “Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” pungkas Majelis Hakim <br /> <br /> Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri Supaat yakni Novita Asiastuti, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardiyanto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Asiastuti. Kemudian Novita Asiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /> <br /> Kemudian Wahyu Tri Hardiyanto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardiyanto untuk kemudian diberikan kepada Walikota Setiyono  melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik selaku keponakan Walikota Setiyono. <br /> <br /> Bahwa atas perintah Dwi Fitri Nurcahyo, selanjutnya Wahyu Tri Hardiyanto membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardiyanto.<br /> <br /> “Pada saat akan diserahkan kepada Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik, Wahyu Tri Hardiyanto ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Majelis Hakim<br /> <br /> Sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Baqir memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Setiyono selaku Walikota Pasuruan, bertentangan dengan kewajiban Setiyono selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /> <br /> Dari urain faka hukum yang terungkap dalam persidangan, kata Majelis Hakim melanjutkan,  bahwa perubuatan terdakwa Muhammad Baqir merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Sehingga terdakwa haruslah di hukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tidak sependapat dengan Pembelaan dari terdakwa.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Muhammad Baqir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaa pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menghukum terdakwa Muhammad Baqir dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp50 juta  subsidiair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakum I Wayan Sosiawan.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hamim, terdakwa maupun PU KKP menyiakan pikir. “Kami pikir Yang Mulia,” jawab PU KPK. (Rd1)

News Tipikor Muhammad Baqir Si Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis 2 Tahun Pejara

berita korupsi .co - Senin, 25 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suranaya, menjatuhkan huk...

»

Siapa Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr-Y01ABDVBYjaFUkRf8IHoEuTE87V1nbxlHy2clWA1vTAXDdB52tfptks8CXYEhgHEDtVov41l7uxafQiF4VayvpEcxEBSobSJ7xDfxlwXquxyxO6k43pID5vsvuDBGRD7TTUwSgEG2Y/s1600/Subhan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr-Y01ABDVBYjaFUkRf8IHoEuTE87V1nbxlHy2clWA1vTAXDdB52tfptks8CXYEhgHEDtVov41l7uxafQiF4VayvpEcxEBSobSJ7xDfxlwXquxyxO6k43pID5vsvuDBGRD7TTUwSgEG2Y/s640/Subhan.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Joko Hermawan : Jangan tanya saya, itu tergantung penyidik</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Siapa tersangka baru dalam perkara Korupsi Suap Bupati (nono aktif) Mojokerto Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupia) terkait pemberian ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Tower Telekomunikasi oleh PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 lalu ?<br /><br />Pertanyaan inilah yang mungkin terucap dari pengunjung sidang maupun masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan pada saat Mustopa Kamal Pasha selaku penerima suap diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan sudah divonis pidana penjara selama 8 tahun oleh Majelis Hakim, dari 12 tahun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) beberapa waktu lalu.<br /><br />Sebab dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan, duit suap sebagai fee pemberian ii ijin IPPR dan 11 ijin IMB pembangunan Tower yang diterima Mustopa Kamal Pasha adalah berasal dari Okyanto (PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Group (TGB)), dan dari Onggo Wijaya (PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)).<br /><br />Dari dakwaan JPU KPK maupun keterangan saksi di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa duit itu tidak langsung diterima oleh Mustopa Kamal Pasha dari Okyanto dan Onggo Wijaya, melainkan melalui Lutfi selaku ajudan. Sedangkan Lutfi menerima dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono, mantan Kepala Desa yang juga orang kepercayaan sekaligus Tim Sukses Mustopa kamal Pasha. Sedangkan Nono menerima dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. Sementara Bambang Whahyudi menerima dari Subhan selaku Direktur CV Central Manunggal yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6GDvYtKD_YOru9hyC9FSzNeJFGI7lS6JkHiBpRoRFIJOKwO8fhD-M2CCyJ3O9DZBsTQ4mQ4TvFutmCe5lz-bJLLLsceYxz5bf0-SDJZsrLmStMBtB43E40asXLhLudSSqOXA5kFHLVIg/s1600/IMG20181126162157.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6GDvYtKD_YOru9hyC9FSzNeJFGI7lS6JkHiBpRoRFIJOKwO8fhD-M2CCyJ3O9DZBsTQ4mQ4TvFutmCe5lz-bJLLLsceYxz5bf0-SDJZsrLmStMBtB43E40asXLhLudSSqOXA5kFHLVIg/s640/IMG20181126162157.jpg" width="640" /></a></div> Dijelaskan dalam surat dakwaan JPU KPK dengan terdakwa Mustopa Kamal Pasha, bahwa penerimaan uang suap atau fee dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee Bupati seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Kemudian penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG), beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano dan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro untuk mengurus perizinan 11 tower yang tyelah disegel.<br /><br />Pertanyaannya, dari dakwaan maupun keterangan saksi dipersidangan dalam perkara ini, apakah hanya Mustopa Kamal Pasha, Onggo Wiajaya, Subhan, Achamd Suhawi, Ockyanto dan Nabiel Titawano yang menjadi tersangka/terdakwa, atau ada pihak lain ? Bagaimana dengan peran Nono dan Bambang Wahyudi dan pihak-pihak lainnya ?<br /><br />Namun menurut JPU KPK Joko Hermawan, bahwa JPU KPK hanya bertugas untuk menyidangkan, sedangkan penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik KPK. <br /><br />“Itu ke penyidik, kami kan hanya menyidangkan,” ujar JPU KPK Joko, Rabu, 20 Pebruari 2019<br /><br />Hal itu dikatakannya kepada wartawan media ini seusai persidangan dalam Jilid II dengan 5 (lima) terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) perkara penuntutan, yaitu Subhan, Onggo Wiajaya selaku  Direktur Operasi PT Protelindo dan Achamd Suhawi (Direktur CV Sumajaya Citra) serta terdakwa Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) bersama Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, pada Rabu, 20 Pebruari 2019.<br /><br />Rabu, 20 Pebruari 2019, Sidang yang berlangsung diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi, SH dan Dr. Lufsiana adalah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu Bambang Wahyudi, Lutfi dan Nono yang dihadirkan tim JPU KPK Joko Hermawan dkk untuk 5 (lima) terdakwa yaitu Subhan, Onggo Wiajaya selaku  Direktur Operasi PT Protelindo dan Achamd Suhawi (Direktur CV Sumajaya Citra) serta terdakwa Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) bersama Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) dengan didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Bambang Wahyudi, Lutfi dan Nono mengakui telah menerima uang yang berkaitan dengan pemberian ijin 11 ijin IPPR dan 11 ijin IMB. Duit itu kemudian diserahkan ke Bupati.<br /><br />Namun ada penerimaan duit oleh Bambang Wahyudi dari Subhan berkurang jumlahnya, yang seharusnya Rp550 juta menjadi 530 juta. Menurut Bambang, berkurangnya duit itu diketahui dari Nono. Sementara Nono mengetahui dari Lutfi, dan Lutfi mengetahui dari Bupati.<br /><br />Bambang Wahyudi menjelaskan, karena dirinya diperintahkan oleh Bupati Mustopa Kamal Pasha untuk menagihnya, sehingga Ia pun menghubungi Subhan untuk menagih kekurangan sebesar Rp20 juta.  <br /><br />“Saya diberi tahu Nono, katanya uang itu kurang. Karena saya diperintahkan Bupati makaya saya minta,” kata Bambang Wahyudi enteng.<br /><br />Keterangan Lutfi menjelaskan, uang yang diterimanya dari Nono, ditaruhnya di atas meja raung belakang atau di dapaur rumah dinas Bupati. Lutfi juga mengakui, bahwa dirinya seringa kali menerima duit dari para Kepala Dinas sebesar Rp20 juta setiap minggunya.<br /><br />“Saya taruh di atas meja ruang belakang atau di dapur, itu perintah beliau sejak awal. Ada juga penerimaan uang dari Dinas Rp20 juta setiap minggu, kadang setiap hari Kamis atau Juma. Saya langsung serahkan ke beliau atau saya taruh di atas meja kalau beliau tidak ada,” kata Lutfi menjelaskan.<br /><br />Sementara Nono menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan Bupati untuk menerima uang dan kemudian diserahkan ke Lutfi atas perintah Bupati.<br /><br />“Saya disuruh untuk menerima uang dan saya serahkan ke Lutfi,” kata Nono.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJqoAm6p2zCd-ijKTHnVGWXDyy27eemEe2oQfjqrqo1-tK7t3GBzt2odjNpJF7xsOg6hYC4Dni46v_YcT_X6OVdRnT4UCn6nkkooyhz_Fh-IBvmmQLCMA8SRcDUzCaHrcvU3AscjUEoU0/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="524" data-original-width="768" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJqoAm6p2zCd-ijKTHnVGWXDyy27eemEe2oQfjqrqo1-tK7t3GBzt2odjNpJF7xsOg6hYC4Dni46v_YcT_X6OVdRnT4UCn6nkkooyhz_Fh-IBvmmQLCMA8SRcDUzCaHrcvU3AscjUEoU0/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div> Anehnya, dari keterangan Bambang Wahyudi, Lutfi dan Nono dibantah Mustopa Kamal Pasha. Saksi yang juga terdakwa dan sudah divonis 8 tahun penjara ini justru menuduh Bambang Wahyudi dan Nono serta Lutfi sebagai otak dari kasus yang menyeretnya ke penjara. <br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, hasil percakapannya melalui telepon dengan beberapa orang termasuk Nono yang pernah diputar dan diperdengarkan oleh JPU KPK dihadapan Majelis Hakim tak diakuinya. Namun JPU KPK telah memiliki bukti sampel suara dari Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />“Saya tidak pernah menerima apapun. Justru nama saya seringa digunakan. Orang bertiga itu (Bambang Wahyudi, Lutfi dan Nono) otaknya,” kata Mustopa Kamal Pasha seperti “menggurui” Majelis Hakim.<br /><br />Bahkan saksi yang juga terdakwa ini mengelak, bahwa uang yang ditaruh Lutfi di atas mejanya, menurutnya belum tentu untuk dirinya. <br /><br />“Apakah uang atau barang yang ditaruh di atas meja, itu saya ? belum tentu,” kata Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />Karena keterangan Mustopa Kamal Pasha pemilik 200 benda-benda pusaka yang berasal dari Jawa Tengah dengan mahar sebesar Rp300 juta hingga 1 miliar rupiah ini, Majelis Hakim sepertinya dibuat geram.<br /><br />“Saudara sudah di hukum kan ?. Semua saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah mengarah ke saudara,” kata Ketua Majelis Hakim.<br />“Ya Pak Hakim, saya sudah diukum 8 tahun penjara,” jawab Mustopa Kamal Pasha sedikit bertingkah. <br /><br />Saat ini memang Mustopa Kamal Pasha melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas Vonis pidana 8 tahun penjara dan mengembalikan uang suap yang dinikmaatinya sebesar Rp2.250.000.000<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha). <br /><br />Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijaya kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf61nY-jh5AWheik3T8VCLnQZkMITLR1jEtJ-d3Vp04_XtiOJiWofzNSV2wV1fsqFcsOc6CWMVEYP7rtE-48O0FvBFY5BBj6Cjtw-FIo7nV0h8VEhb4T3RwXzjucR62cxkDOGUOjyxIzs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf61nY-jh5AWheik3T8VCLnQZkMITLR1jEtJ-d3Vp04_XtiOJiWofzNSV2wV1fsqFcsOc6CWMVEYP7rtE-48O0FvBFY5BBj6Cjtw-FIo7nV0h8VEhb4T3RwXzjucR62cxkDOGUOjyxIzs/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya.<br /><br />Pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah pertemuan itu, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. <br /><br />Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya. <br /><br />Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). <br /><br />Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya. <br /><br />Sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /><br />Pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi.<br /><br />Dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnMUOq0sbNVTXVOoT7bWdpdsEKlehV9huliRKbGLfaiD_2RTMMBgY5pkhqpa5hZ_eoRAJMYDJf3gdCuRbmxDJN5VmvSyYPvDOfu_Do5zTIUTgwdyQX50svjac4HLaYhBvoC6afW_XYUVI/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnMUOq0sbNVTXVOoT7bWdpdsEKlehV9huliRKbGLfaiD_2RTMMBgY5pkhqpa5hZ_eoRAJMYDJf3gdCuRbmxDJN5VmvSyYPvDOfu_Do5zTIUTgwdyQX50svjac4HLaYhBvoC6afW_XYUVI/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</b></td></tr> </tbody></table> 1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /><br />2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /><br />3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /><br />4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /><br />Dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas nbu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /><br />1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya; <br /><br />2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya; <br /><br />3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya; <br /><br />4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit; <br /><br />5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi. <br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /><br />Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /><br />Dari perbuatan para terdakwa (Onggo Wijaya, Achmad Suhawi dan Subhan), JPU KPK pun menjelaskan tentang ancaman pidana penjara yang harus dijalaninya.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa (Onggo Wijaya, Achmad Suhawi dan Subhan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,” ucap JPU KPK Gina di akhir surat dakwaan, Rabu, 30 Januari 2019. (Rd1)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto ?

JPU KPK Joko Hermawan : Jangan tanya saya, itu tergantung penyidik berita korupsi .co - Siapa tersangka baru dalam perkara Korupsi Suap ...

»

2 Kepala Daerah Di Jatim Segera Diadili dalam Kasus Korupsi Suap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYuF0gS6E1Z-LIjj9w6gCXj7hSXhsyPZXvLHcIkWBln01awcOSrXa5o2qlnHfu_vMmIejEJhgOWwtOkP2dmO3EmAykRSm0xzxE0a2nnX5EvwurTscS3QtNnea9qmpfxS29I-G0gkprhM/s1600/Rendra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYuF0gS6E1Z-LIjj9w6gCXj7hSXhsyPZXvLHcIkWBln01awcOSrXa5o2qlnHfu_vMmIejEJhgOWwtOkP2dmO3EmAykRSm0xzxE0a2nnX5EvwurTscS3QtNnea9qmpfxS29I-G0gkprhM/s640/Rendra.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Wali Kota Pasuruan Setiyono disidangkan tanggal 25 Pebruari 2019, Bupati Malang Rendra Kresna menunggu jadwal sidang#</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> 2 (Dua) Kepala Daerah di Jawa Timur yang terseret dalam kasus Korupsi suap yang ditangani KPK, yaitu tersangka Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan dan tersangka Rendra Kresna selaku Bupati Malang akan segera diadili sebagai penerima suap untuk menyusul sahabat/tim suksesnya sekaligus si penyuap  yang sudah terlebih dahulu diadili di pengadilan Tipikor Suranaya.<br /> <br /> Tersangka Setiyono akan disidangkan pada tanggal 25 Pebruari 2019 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Oktober 2018. Selain Setiyono, KPK juga turut mengamankan Muhammad Baqir pengusaha sekaligus sebagai penyuap, Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan) dan Wahyu Tri Hardianto (orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo). <br /> <br /> Namun, Muhammad Baqir sudah terlebih dahulu diadili dan sedang menunggu vonis dari Majelis Hakim yang akan disidangkan pada tanggal 25 Pebruari 2019.<br /> <br /> Hal itu dikatakan JPU KPK Joko Hermawan maupun Panmud Pengadilan Tpikor Ahkmad Nur  kepada Wartawan media ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 20 Pebruari 2019<br /> <br /> “Perkaranya Rendra Kresna sudah kita limpahkan tadi. Kalau Setiyono disidangkan tanggal 25,” kata JPU KPK Joko.<br /> <br /> “Setiyono sidang hari Senin tanggal 25, kalau Renda Kresna bari tadi dilimpah, masih menunggu jadwal dan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua PN (Pengadilan Negeri Surabaya.reed),” ujar Ahkmad Nur saat ditemui dirung kerjanya.<br /> <br /> Tersangka Setiyono ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu bersama Wali Kota Pasuruan Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto.<br /> <br /> Dari hasil penyidikan penyidik KPK diketahui, bahwa kasus suap menyuap antara pengusaha dengan Wali Kota Pasuruan Setiyono adalah berkaitan dengan fee proyek ABPD Kota Pasuruan sebesar Rp115 juta.<br /> <br /> Dari kasus ini pun sepertinya akan menyeret beberapa pihak. Karena proyek APBD Kota Pasuruan itu tidak hanya diberikan Wali Kota terhadap terdakwa Muhammad Baqir, melainkan ke pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Sementara Bupati Malang Renda Kresna, ditetapkan sebagai tersangka bersama Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga sebagai tim sukses Rendra Kresna, setelah penyidik KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi Suap sebesar Rp3 miliar lebih sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp25 miliar. Namun Ali Murtopo sudah diadili terlebih dahulu dan tinggal menunggu vonis atas tuntutan dari JPU KPK dengan pidana penjara 4 tahun, serta  mengembalikan uang yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp2.7 miliar. (Rd1)

News Tipikor 2 Kepala Daerah Di Jatim Segera Diadili dalam Kasus Korupsi Suap

#Wali Kota Pasuruan Setiyono disidangkan tanggal 25 Pebruari 2019, Bupati Malang Rendra Kresna menunggu jadwal sidang# berita korupsi ....

»

Wali Kota (non aktif) Pasuruan Segera Diadili, M.Baqir Menunggu Vonis

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZn8h4Rgz9aKHGS0bpHNKSZLfB7Qj7aZ-bsbJ8x7KoTR26_b3umwMnPLRiVnTxheRqlblIQP8VpZaftV1e6mqbaEq_ovY-P5SANYyore54KiynddBqptJeE2oGO_4VkUhcEv3WEzhtwrk/s1600/IMG20190218111418.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZn8h4Rgz9aKHGS0bpHNKSZLfB7Qj7aZ-bsbJ8x7KoTR26_b3umwMnPLRiVnTxheRqlblIQP8VpZaftV1e6mqbaEq_ovY-P5SANYyore54KiynddBqptJeE2oGO_4VkUhcEv3WEzhtwrk/s640/IMG20190218111418.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr align="left"><td class="tr-caption"><span style="font-size: large;"><b>beritakorupsi.co -</b></span> <span style="font-size: small;">Terdakwa Muhammad Baqir selaku pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim, sementara tersangka Setiyono Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2023 yang ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu, akan segera diadili dalam kasus perkara Korupsi selaku penerima Suap, setelah Jaksa KPK melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin, 18 Pebruari 2019.<br /><br />“Hari ini perkara Setiyono dilimpahkan, tunggu aja bentar lagi,” ucap Jaksa KPK Amir Nurdianto seusai sidang perkara Korupsi Suap terdakwa Muhamad Baqir dengan Pledoi (Pembelaan)<br /><br />Hal senda juga dikatakan Penitra Muda (Panmud) Tipikor Ahkmad Nur saat ditemui diruang kerjanya di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, pada Senin, 18 Pebruari 2019<br /><br />“Barusan Jaksa KPK melimpahkan perkara atas nama 3 (tiga) tersangka, yaitu Setiyono (Wali Kota Pasuruan), Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan) dan Wahyu Tri Hardianto (orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo). Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan, menunggu penetapan dari Ketua (maksudnya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya),” ujar Ahkmad Nur, Senin, 18 Pebruari 2019.<br /><br />Sementara terdakwa Muhummad Baqir, penguasaha sekaligus selaku tim Sukses Setiyono pada saat pencalonan Cawali Pasuruan pada tahun 2015 sekaligus penyuap Wali Kota, akan divonis pada sidang pekan depan (Senin, 25 Pebruari 2019) setelah terdakwa membacakan pembelaan atau pledoinya pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, Senin, 18 Pebruari 2019.<br /><br />“Putusan tanggal 25 (25 Pebruari 2019.red),” kata Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota yang mengajukan JC (Justice Collaborator) untuk mendapatkan hukuman ringan, namun ditolak KPK. Sekalipun ditolak, ternyata tuntutan yang dijatuhkan Jaksa KPK terhadap terdakwa tergolong ringan, yaitu dengan pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Dalam surat tuntutan Jaksa KPK, terdakwa dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Terdakwa Muhammad Baqir seorang pengusaha di Kota Pasuruan, ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu bersama Wali Kota Pasuruan Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto.<br /><br />Seteleh para tersangka/terdakwa ini diamankan dan kemudian diperiksa oleh penyidik KPK, diketahui bahwa kasus suap menyuap antara pengusaha dengan Wali Kota adalah berkaitan dengan fee proyek ABPD Kota Pasuruan.<br /><br />Dari kasus ini pun sepertinya akan menyeret beberapa pihak. Karena proyek APBD Kota Pasuruan itu tidak hanya diberikan Wali Kota terhadap terdakwa Muhammad Baqir, melainkan ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Namun demikian, melihat dari beberapa kasus Korupsi Suap tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur sejak Maret 2017 hingga sekarang tak kunjung tuntas. <br /><br />Nama-nama yang terlibat yang kemudian disebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa KPK hanya sekedar dibacakan saja di muka persidangan, dan tak ada kelanjutan dari perkara terbut.<br /><br />Kecuali dalam kasus Korupsi Suap uang Pokir sebesar Rp12.5 juta hingga Rp15 juta untuk masing-masing anggota DPRD Kota Malang, KPK langsung bersemangat menetapkan 40 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Wali Kota Malang menjadi tersangka beberapa minggu menjelang Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.<br /><br />Kasus inipun masih menimbulkan pertanyaan. Sebab hingga saat ini, Sekda, Kabid Dinas PUPR dan 45 pengusaha kontraktor di Kota Malang yang terlibat dalam kasus suap DPRD Kota Malang, belum ada kelanjutannya entah sampai kapan.<br /><br />Belum lagi kasus Korupsi suap dan gratifikasi serta TPPU (tindak pidana pencucian uang) terpidana Bambang Irianto mantan Wali Kota Madiun, karena KPK hanya menyeret BI sebutan akrab Bambang Irianto ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Dirut PT PAL, kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Kota Mojokerto, kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk, kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Jombang, kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Blitar. Inipun seperti hilang ditelan waktu.<br /><br />Apaka hal ini akan terjadi dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan ?. (Rd1)</span></td></tr> </tbody></table>

News Tipikor Wali Kota (non aktif) Pasuruan Segera Diadili, M.Baqir Menunggu Vonis

beritakorupsi.co - Terdakwa Muhammad Baqir selaku pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim, sem...

»

Korupsi Dana Parkir Rp21 M, Kabid Dishub Kota Malang Dituntut ’14.6’ Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidQ91Nm6aXMzAgn4NDCHwaqbJwvzTWHeEWm6PZX2SG5ga6cunOKIkbxp6uIDzjVCrjOgCky_qPm3YXcSCIUk6NQ1c9B9lidJHvDP0jV0wPdvgd4yShICB8SKMfXlkeAhYA05VV36fJy0M/s1600/IMG-20181026.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidQ91Nm6aXMzAgn4NDCHwaqbJwvzTWHeEWm6PZX2SG5ga6cunOKIkbxp6uIDzjVCrjOgCky_qPm3YXcSCIUk6NQ1c9B9lidJHvDP0jV0wPdvgd4yShICB8SKMfXlkeAhYA05VV36fJy0M/s640/IMG-20181026.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Syamsul Arifin, mantan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang yang terseret dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dana retribusi Parkir sejak tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp21 milliar, dituntut pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan pindana tambahan berupa membayar uang pengganti sejulah Rp21 milliar subsider 5 tahun penjara atau total hukuman yang dijatuhkan oleh JPU Kejari Malang terhadap terdakwa selama 14 tahun dan 6 bulan, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at, 15 Pebruari 2019.<br /><br />Dalam tuntutan JPU, terdakwa Syamsul Arifin dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Tuntutan terhadap terdakwa Syamsul Arifin menurut Jaksa Anjar Purbo yang membuat surat tuntutan menjelaskan, bahwa uang pengganti yang wajib dikembalikan terdakwa sebanyak Rp21 milliar,  bukan Rp1.5 milliar seperti yang diberitakan sebelumnya, tidak disetorkan oleh terdakwa. <br /><br />“Saya yang membuat surat tuntutannya, tetapi yang sidang hari Jum'at kemarin adalah Jaksa Irawan Eko. Uang penggati sebesar Rp21 milliar, dalam surat dakwaan juga sebesar itu bukan Rp1.5 milliar,” kata Jaksa Anjar di Pengadilan Tipikor, Senin, 18 Pebruari 2019.<br /><br />Selain itu, menurut Jaksa Anjar Purbo, terdakwa Syamsul Arifin tidak mau bercerita, apakah duit itu hanya dinikamatinya atau ada pihak lain. Dan terdakwa Syamsul Arifin sangat perpengaruh di Dinas Perhubungan Kota Malang, hingga Kepala Dinas Perhubungan dapat dipindahkannya.<br /><br />“Terdakwa tidak mau bercerita. Terdakwa sangat ditakuti di Dinas Perhubungan. Dia bisa menggeser Kepala Dinas, terdakwa sudah 12 tahun menjadi Kabid,” ujar Jaksa Anjar. <br /><br />Dalam kasus ini pun sepertinya ada yang menggelitik. Karena duit parkir yang menjadi salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang sejak 2015 - 2017 sebanyak Rp21 milliar tidak disetorkan oleh terdakwa Syamsul Arifin selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). <br /><br />Apakah Inspektorat tidak melakukan audit internal di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang disenut Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Malang setiap tahun, atau tidak ada penagihan atau ada surat teguran dari Dinas terkait kepada Dinas Perhubungan, sehingga uang parkir selama 3 (tiga) tahun nyantol di kantong terdakwa ?<br /><br />Atau karena KPK telah menyeret Wali Kota Malang Moch. Anton  untuk diadili dalam kasus Kosrupsi Suap DPRD Kota Malang dalam Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, sehingga kasus ini baru terungkap ?<br /><br />Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU Tipikor hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang, sama dengan pelaku Tindak Pidana kriminal seperti pencopet Bus Kota ? (Rd1)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

News Tipikor Korupsi Dana Parkir Rp21 M, Kabid Dishub Kota Malang Dituntut ’14.6’ Tahun Penjara

berita korupsi .co - Terdakwa Syamsul Arifin, mantan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Ko...

»