Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI : Tidak Pernah Bertemu Dengan Camat Tulungagung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQHfsQia1a9G5Nvw_Z-DDV2LBVuPr_YguCgmw0pHIimTQgU-d6LkrfwLCqZ8FuS-8xxI0EgWg2chtitvq0XIYQjXMXwO2o3zJC_CXH25ggS0grvnfdVfDpwKibjg67KdSJB5QJXu68_M/s1600/IMG-20190303-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1150" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQHfsQia1a9G5Nvw_Z-DDV2LBVuPr_YguCgmw0pHIimTQgU-d6LkrfwLCqZ8FuS-8xxI0EgWg2chtitvq0XIYQjXMXwO2o3zJC_CXH25ggS0grvnfdVfDpwKibjg67KdSJB5QJXu68_M/s640/IMG-20190303-WA0004.jpg" width="400" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Arteria Dahlan, salah satu anggota Komisi III DPR RI dari FPDIP, tidak mengakui atau membantah, terkait isu yang beredar di Kabupaten Tulungagung tentang pertemuannya di Pendopo Kabupaten dengan para Camat Kabupaten Tulungagung pada sekitar Nopember 2018.<br /><br />Dalam pertmuan itu, Anggota Komisi III DPR RI itu dikabarkan memberikan jamainan kepada pada Camat, bahwa KPK tidak akan mengembangkan kasus Korupsi Suap Bupati Tulungangung Syahri Mulyo.<br /><br />Hal itu dikatakan Arteria Dahlan saat dihubungi wartawan beritakoruspi.co melalui Nomor Hand Phonya 08138011XXXX, pada Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 10.48 WIB.<br /><br />“Oh nggat atau sih, ketemu dengan Camat juga nggak ada,” jawabnya dari ujung Hand Phonnya (HP). Namun saat ditanya kembali untuk lebih jelas lagi, tak ada jawaban yang tegas. Lalu saiapakah yang benar?.<br /><br />Tidak hanya Arteria Dahlan yang membantahnya, salah satu Pejabat Tulungagung pun saat dihubungi media ini pada Minggu, tanggal 3 Maret 2019 juga membantahnya.<br /><br />Padahal, menurut salah seorang Camat yang tidak mau disebutkan namanya demi keamanan dirinya saat dihubungi beritakorupsi.co mengakui adanya pertemuan antara Arteria Dahlan dengan para Camat di Kbaupaten Tulungagung.<br /><br />“Saya lupa tanggal dan harinya, karena sudah agak lama kan. Pertemuan itu sekitar Oktober Nopember 2018,” kata si Camat yang minta namanya dirahasiakan demi menjaga keamanan dirinya maupun keluarganya<br /><br />Dari keterangan ketiga orang ini, (Camat, Arteria Dahlan dan Pejabat Tulungagung), siapakah yang bingung ???<br /><br />Sementara, Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCT) juga mengakui dan bahkan turut melampirkan laporannya ke KPK terkait pertemuan salah satu anggota Komisi III DPR RI itu  dengan para Camat di Tulungagung<br /><br />Pada tanggal 28 Pebruari 2019, Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCT) membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Laporan/Informasi : 101959, Nomor Agenda 2019-02-000260 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penuntasan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Tulungagung yang juga diduga melibatkan Ketua DPRD, Kepala BPKAD, Waki Bupati dan Sekda.<br /><br />Hal itu seperti yang disapaikan salah seorang Koordinator Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCT)  Santoso (nama samaran) saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co, pada Minggu, 3 Maret 2019.<br /><br />“Kami selaku Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung berharap, agar  KPK menyeret pejabat yang terlibat dalam kasus Suap Bupati Tulungagung SM (Syahri Mulyo.red), dan jangan ada tebang pilih terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mengapa KPK bisa menyeret Wali Kota dan seluruh anggota DPRD Kota Malang ke penjara hanya menerima uang suap sebesar Rp12.5 juta per anggota ?,” kata Santoso melalui telepon selulernya, Minggu, 3 Maret 2019<br /><br />“Kami juga menyertakan laporan kami terhadap “AD”. Pada Nopember 2018, Informasinya “AD” pernah mengumpulkan seluruh Camat di Tulungagung, tempatnya di Pendopo Kabupapaten. Katanya KPK tidak akan menegembangkan kasus Bupati SM,” tabah Santoso<br /><br />Laporan Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung ke KPK pada tanggal 28 Pebruari 2019 terkait kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, pada tanggal 6 Juni 2018 lalu.<br /><br />Kasus Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bermula pada tanggal 6 Juni 2018. Saat itu KPK melakukan tangkap tangan terhadap 2 (dua) Kepala Daerah, 1 (satu) Kepala Dinas dan 3 pihak swasta di Jawa Timur, yaitu di Tulungagung dan Blitar. Di Tulungagung, KPK mengamankan 3 (tiga) orang, antaralain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan orang kepercayaan Syahri Mulyo, Agung Prayitno.<br /><br />Sedangkan di Blitar, KPK mengamankan sebanyak 3 orang, yaitu Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan orang kepercayaannya, Bambang Purnomo serta seorang pengusaha kontraktor  sebagai penyuap 2 (dua) Kepala Derah itu yakni Susilo Prabowo alias Embun.<br /><br />Dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya, Susilo Prabowo alias Embun diadili tersendiri sebagai penyuap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp10.5 miliar sebagai fee beberapa proyek APBD yang dikaejakannya di Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebesar Rp1.5 miliyar terkait pembangunan gedung SMPN 3 Blitar dan gedung Olahraga. <br /><br />Terdakwa Susilo Prabowo alias Embun pun divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK dengan pidana penjara 3 tahun. Terdakwa maupun Jaksa KPK sama-sama tidak banding.<br /><br />Sedangkan Samanhudi Anwar divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 5 (lima) bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara) tanpa mengembalikan uang pengganti, karena menurut Majelis Hakim, bahwa tuntutan Jaksa KPK tidak cukup bukti. Hukuman ini pun juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 8 tahun penjara dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp5.1 miliyar. Atas putusan ini, Jaksa KPK pun banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Dan untuk terdakwa Bambang Purnomo selaku orang kepercayaan Samanhudi Anwar, di hukum 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan.<br /><br />Yang menggelitik adalah putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungangung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 - 2023 (Periode ke- 2), dan terdakwa Sutrsino selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung, yang boleh diblang sebagai sejarah baru dalam proses hukum di pengadilan Tipikor Surabaya sejak Pengadilan Tipikor berdiri di Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 2010 lalu.<br /><br />Sebab, pada Kamis, 14 Pebruari 2019, adalah hari bersejarah untuk pertama kalinya di Jawa Timur atau di Indonesia, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membuat sejarah baru dalam menjatuhkan putusan (Vonis) terhadap terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi suap tangkap tangan KPK, yang menghukum (Vonis) Kepala Dinas selaku bawahan Bupati lebih berat, yaitu dari 8 tahun tuntutan Jaksa KPK menjadi 10 tahun penjara, dan mewajibakan untuk mengembalikan uang pengganti dari Rp9.5 miliyar subsider 2 (dua) tahun kurungan menjadi Rp71 miliyar subsider 3 tahun penjaar dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Sedangkan Vonis terhadap terdakwa Syahri Mulyo menjadi 8 tahun dari 10 tahun penjara dalam tuntutan Jaksa KPK. Dan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti menjadi Rp26 miliyar subsider 2 (dua) tahun penjara dari Rp77 miliyar subsider 3 (tiga) tahun penjara dalam tuntutan Jaksa KKP.<br /><br />Dan terdakwa Agung Prayitno dipidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp350 juta subsider 6 kurungan tanpa pencabutan hak politik<br /><br />Terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungangung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 - 2023 (Periode ke- 2) bersama orang kepercayaan Syahri Mulyo yaitu Agung Prayitno dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung  ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 dalam kasus perkara Korupsi suap fee proyek APBD sejak 2014 - 2018<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik KPK berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari tersangka/terdakwa sendiri yang termuat dalam BAP (berita acara pemeriksaan) serta barang bukti, adalah sebagai dasar Jaksa KPK menyeret Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Dalam persidangan, Jaksa KPK pun menghadirkan saksi-saksi yang ada dalam surat dakwaan berdasarkan BAP, diantaranya beberapa Kepala Bidang Dinas PUPR yang juga sebagai pengepul fee proyek, antara lain ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286 miliyar,; 2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403 juta,; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639 miliyar,;  4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198 miliyar,;  5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259 juta,;  6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807 miliyar,; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.9 miliyar.<br /><br />Selain itu, saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa KPK yakni Kepala Bidang dan Kepala DPPKAD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Disperindag, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Sekda, Ketua DPRD, Kontraktor dan Asosiasi pengusaha Konstruksi di Tulungagung sebagai penyetor fee proyek diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Jaksa KPK pun membuat secara rinci dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan terkait total uang fee proyek berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapan Majelis Hakim, bahwa duit yang diterima Syahri Mulyo maupun melalui Sutrisno sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp138.4 miliyar.<br /><br />Duit sejumlah Rp138.4 milliar itu adalah sebagai fee 15% dari setiap nilai anggaran proyek pekerjaan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas terhadap beberapa kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulungangug.<br /><br />Namun duit itu menurut Jaksa KPK dalam surat tuntutan dengan membuat rincian secara jelas dan cermat berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bahwa duit itu tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melainkan mengalir juga ke beberapa nama pejabat lainnya yang ada di Tulungangung, Pemprov Jatim, DPRD Jatim dan juga salah seorang anggota DPR RI. <br /><br />Nama-namanyapun jelas tertera dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa KPK termasuk rincian uang yang mengalir, diantaranya 1. Maryoto  Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.<br /><br />Selin pejabat Tulungagung, Jaksa KPK juga menyeutkan nama-nama pejabat lain, diantaranya ; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno.<br /><br />Dalam surat tuntutan Jaksa KPK juga menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar ada di pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan. <br /><br />Hal inilah yang dituntut Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung kepada lembaga Super Body itu agar tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum kasus Korupsi Suap Bupati Syahri Mulyo. <br /><br />“Ini yang kami harapkan, agar KPK bersikap tegas untuk menuntaskan kasus ini,” kata Santoso. (Tim beritakorupsi.co)

News Tipikor Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI : Tidak Pernah Bertemu Dengan Camat Tulungagung

berita korupsi .co - Arteria Dahlan, salah satu anggota Komisi III DPR RI dari FPDIP, tidak mengakui atau membantah, terkait isu yang ber...

»

Terdakwa Sutrsino Banding, AMCTA Buat Laporan Ke KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidEeDrdV8oG6vWUCC0CVZup16uu0cMlA7lQol7jwW9-8nI1LJ30BTyMSBefnIXUm4_qyIyZBbWyUZXV7qthDYDSvaEcP6khldRntK8NPdcbRamtSzCCXYgMt-17-sF1exWHPlgM0ktnp0/s1600/IMG_20190207_103847..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="681" data-original-width="1600" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidEeDrdV8oG6vWUCC0CVZup16uu0cMlA7lQol7jwW9-8nI1LJ30BTyMSBefnIXUm4_qyIyZBbWyUZXV7qthDYDSvaEcP6khldRntK8NPdcbRamtSzCCXYgMt-17-sF1exWHPlgM0ktnp0/s640/IMG_20190207_103847..jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7kzA5wMMUL2x8g17AeQDpAjJooH92XOC8A1PDQQot2mLK7R3gZvo1S-DA1dmVm9ZKD8sJeN7tlEh3EghJRBarYABpcgX5FD3yChp0CT35Tl6I4DJj0dVs5Kd7On97AoxVfwz3O_I_j-8/s1600/IMG_20190207_103847.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="158" data-original-width="854" height="118" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7kzA5wMMUL2x8g17AeQDpAjJooH92XOC8A1PDQQot2mLK7R3gZvo1S-DA1dmVm9ZKD8sJeN7tlEh3EghJRBarYABpcgX5FD3yChp0CT35Tl6I4DJj0dVs5Kd7On97AoxVfwz3O_I_j-8/s640/IMG_20190207_103847.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b>T</span>erdakwa Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 karena kasus Korupsi suap fee proyek ABPD Kabuaten Tulungagung sejak 2014 - 2018, akhirnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur, karena tidak terima atas Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 14 Pebruari 2019), yaitu 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp71 miliyar, yang berbeda jauh dari tuntutan Jakasa KPK yaitu 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.5 miliyar.<br /><br />Upaya hukum bading terdakwa Sutrisno, diperoleh wartawan media ini dari bagian Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya sesuai Leonardus Sagala dkk selaku tim Penasehta Hukum terdakwa mendaftarkan memory banding ke Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 21 Pebruari 2019.<br /><br />Sementara Jaksa KPK saat dihubungi wartawan media ini, justru sebaliknya, tidak banding walaupun putusan Majelis Hakim berbeda jauh dari tuntutan Jaksa KPK terkait pengembalian uang pengganti untuk terdakwa Syahri Mulyo dari Rp77 miliyar menjadi Rp26 miliyar, dan untuk terdakwa Sutrisno dari 9.5 miliyar menjadi Rp71 miliyar dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar yang sama-sama ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018, Jaksa KPK melakukan upaya hukum banding. Karena dalam putusan Majelis Hakim terkait pengembalian uang pengganti sebesar Rp5.1 miliyar  tidak disebutkan. Alasan Majelis Hakim tidak cukup bukti, keterangan saksi hanya Susilo Prabowo alias Embun.<br /><br />Apakah Jaksa KPK “tidak” yakin akan total uang suap yang diterima terdakwa Syahri Mulyo dan terdakwa Sutrisno, sehingga Jaksa KPK menerima putusan Majelis Hakim ?<br /><br />Upaya hukum bading yang dilakukan oleh terdakwa Sutrisno melalui tim Penasehat Hukumnya Leonardus Sagala dkk bukan tidak beralasan. Sebab terdakwa diseret oleh Jaksa KPK ke persidangan. Dalam persidangan, terdakwa Sutrisno membeberkan sejumlah uang yang diterimanya dan juga membeberkan kemana saja aliran duit itu serta keterlibatakan Asosiasi untuk memperoleh anggaran dari Pemerintah Jawa Timur.<br /><br />Oleh Jaksa, terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.5 miliyar, namun kemudian divonis oleh Majelis Hakim menjadi 9 (sembilan) kali lipat atau Rp71 miliyar. <br /><br />Sementara Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCTA) berharap, agar lembaga super body itu bersikap tegas dalam penegakan hukum terkait kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2LBkVRdTBhkt1Nz8MPYkBl1znAOkV0hm07meGK4OYizo19OGCI4fEZlS0Z9fgXZjF5mtUG3zJObYq10JkH90cI3Ehvz4CSHcVJvBr-KWuZrzchnrkh52sU8Svu2tkoYD5cd38nlNKGyo/s1600/Syahri+Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="640" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2LBkVRdTBhkt1Nz8MPYkBl1znAOkV0hm07meGK4OYizo19OGCI4fEZlS0Z9fgXZjF5mtUG3zJObYq10JkH90cI3Ehvz4CSHcVJvBr-KWuZrzchnrkh52sU8Svu2tkoYD5cd38nlNKGyo/s640/Syahri+Mulyo.png" width="640" /></a></div> Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCT) membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 Pebruari 2019 dengan Nomor Laporan/Informasi : 101959, Nomor Agenda 2019-02-000260 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penuntasan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Tulungagung yang juga diduga melibatkan Ketua DPRD, Kepala BPKAD, Waki Bupati dan Sekda.<br /><br />Hal itu seperti yang disapaikan salah seorang Koordinator Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCT) Santoso (nama samaran) saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co, pada Minggu, 3 Maret 2019.<br /><br />“Kami selaku Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung berharap, agar  KPK menyeret pejabat yang terlibat dalam kasus Suap Bupati Tulungagung SM (Syahri Mulyo.red), dan jangan ada tebang pilih terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mengapa KPK bisa menyeret Wali Kota dan seluruh anggota DPRD Kota Malang ke penjara hanya menerima uang suap sebesar Rp12.5 juta per anggota ?,” kata Santoso melalui telepon selulernya, Minggu, 3 Maret 2019.<br /><br />Tidak hanya itu, Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung (AMCT) pun turut menyertakan  laporannya ke KPK, terhadap “AD” salah satu anggota Komisi III DPR RI dari F-PDIP. Menurut  Jiang Tawaing selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung mengatakan, bahwa pada sekitar bulan Nopember 2018, “AD” pernah mengadakan pertemuan dengan seluruh Camat se- Kabupaten Tulungagung bertempat di Pendopo Kabupaten dan menyatakan, bahwa KPK tidak akan mengembangkan kasus yang terjadi di Tulungagung.<br /><br />“Kami juga menyertakan laporan kami terhadap “AD”. Pada Nopember 2018, Informasinya “AD” pernah mengumpulkan seluruh Camat di Tulungagung, tempatnya di Pendopo Kabupapaten. Katanya KPK tidak akan menegembangkan kasus Bupati SM,” tabah Santoso<br /><br />Sementara “AD” saat dihubungi wartawan media ini melalui telepon selulernya di Nomor 08138011XXXX, pada Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 10.48 WIB, membantahnya. “AD” mengatakan tidak pernah mengatakan apapun dan bahkan tidak pernah bertemu dengan para Camat di Tulungagung.<br /><br />“Oh nggat atau sih, ketemu dengan Camat juga nggak ada,” jawabnya dari ujung Hand Phonnya (HP). Namun saat ditanya kembali untuk lebih jelas lagi, tak ada jawaban yang tegas. Lalu saiapakah yang benar?.<br /><br />Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon kesalah satu Pejabat Kabupaten Tulungagung juga membantahnya, dan mengatakan tidak pernah mengetahui informasi tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW5GCts0Y4AL9vyC9E7iSrOOmms5yRSBZlpZgNkSTBZmSSwKFbqx-rvC5gkUdqh-S3PwL2SpwemIgxF_ejlCxTQlisoGt_LW1lTxN3pBZYoVn3M-AkzlAT36khrwBWkAonaM-pkL5oTWw/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW5GCts0Y4AL9vyC9E7iSrOOmms5yRSBZlpZgNkSTBZmSSwKFbqx-rvC5gkUdqh-S3PwL2SpwemIgxF_ejlCxTQlisoGt_LW1lTxN3pBZYoVn3M-AkzlAT36khrwBWkAonaM-pkL5oTWw/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> Padahal, menurut salah seorang Camat yang tidak mau disebutkan namanya demi keamanan dirinya saat dihubungi beritakorupsi.co mengakui adanya pertemuan antara Arteria Dahlan dengan para Camat di Kbaupaten Tulungagung.<br /><br />“Saya lupa tanggal dan harinya, karena sudah agak lama kan. Pertemuan itu sekitar Oktober Nopember 2018,” kata si Camat yang minta namanya dirahasiakan demi menjaga keamanan dirinya maupun keluarganya<br /><br />Dari keterangan ketiga orang ini, (Camat, Arteria Dahlan dan Pejabat Tulungagung), siapakah yang bingung ???<br /><br />Hal inilah salah satu yang diharapkan oleh Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung kepada KPK  untuk dapat mengungkap keberan isu yang berder di masyarakat Tulungagung sejak Nopember 2018 hingga saat ini.<br /><br />Kasus Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bermula pada tanggal 6 Juni 2018. Saat itu KPK melakukan tangkap tangan terhadap 2 (dua) Kepala Daerah, 1 (satu) Kepala Dinas dan 3 pihak swasta di Jawa Timur, yaitu di Tulungagung dan Blitar. Di Tulungagung, KPK mengamankan 3 (tiga) orang, antaralain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan orang kepercayaan Syahri Mulyo, Agung Prayitno.<br /><br />Sedangkan di Blitar, KPK mengamankan sebanyak 3 orang, yaitu Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan orang kepercayaannya, Bambang Purnomo serta seorang pengusaha kontraktor  sebagai penyuap 2 (dua) Kepala Derah itu yakni Susilo Prabowo alias Embun.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-t9TzSeph1qd7m5xKwGsehga5LTiWorOD33YKriACn1aeG406Mdum0TAKHORGjLfmma9r6ZV9qa0US9w4KeZgkUiSTLz3PcMJVYdjQFX4QSfnwYz_bh2i-ZMcfDn1spOfPbKxVIzRqbI/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="640" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-t9TzSeph1qd7m5xKwGsehga5LTiWorOD33YKriACn1aeG406Mdum0TAKHORGjLfmma9r6ZV9qa0US9w4KeZgkUiSTLz3PcMJVYdjQFX4QSfnwYz_bh2i-ZMcfDn1spOfPbKxVIzRqbI/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div> Dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya, Susilo Prabowo alias Embun diadili tersendiri sebagai penyuap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp10.5 miliar sebagai fee beberapa proyek APBD yang dikaejakannya di Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebesar Rp1.5 miliyar terkait pembangunan gedung SMPN 3 Blitar dan gedung Olahraga. <br /><br />Terdakwa Susilo Prabowo alias Embun pun divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK dengan pidana penjara 3 tahun. Terdakwa maupun Jaksa KPK sama-sama tidak banding.<br /><br />Sedangkan Samanhudi Anwar divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 5 (lima) bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara) tanpa mengembalikan uang pengganti, karena menurut Majelis Hakim, bahwa tuntutan Jaksa KPK tidak cukup bukti. Hukuman ini pun juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 8 tahun penjara dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp5.1 miliyar. Atas putusan ini, Jaksa KPK pun banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Dan untuk terdakwa Bambang Purnomo selaku orang kepercayaan Samanhudi Anwar, di hukum 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan.<br /><br />Yang menggelitik adalah putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungangung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 - 2023 (Periode ke- 2), dan terdakwa Sutrsino selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung, yang boleh diblang sebagai sejarah baru dalam proses hukum di pengadilan Tipikor Surabaya sejak Pengadilan Tipikor berdiri di Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 2010 lalu.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsoVGsV_dsf-gyFuQvvO2IIVKGFC_vx7_DRWKFjsd1luUgnBqQX8zdrJcy61NwyDyQcYcCjCVEtAQMdqI4wEZELKD6JxavhF534bhR3ObU-v76bUXY7rIoU3XyxeE_gE01Eweu3jp-g14/s1600/Yamani.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="231" data-original-width="640" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsoVGsV_dsf-gyFuQvvO2IIVKGFC_vx7_DRWKFjsd1luUgnBqQX8zdrJcy61NwyDyQcYcCjCVEtAQMdqI4wEZELKD6JxavhF534bhR3ObU-v76bUXY7rIoU3XyxeE_gE01Eweu3jp-g14/s640/Yamani.jpg" width="640" /></a></div> Sebab, pada Kamis, 14 Pebruari 2019, adalah hari bersejarah untuk pertama kalinya di Jawa Timur atau di Indonesia, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membuat sejarah baru dalam menjatuhkan putusan (Vonis) terhadap terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi suap tangkap tangan KPK, yang menghukum (Vonis) Kepala Dinas selaku bawahan Bupati lebih berat, yaitu dari 8 tahun tuntutan Jaksa KPK menjadi 10 tahun penjara, dan mewajibakan untuk mengembalikan uang pengganti dari Rp9.5 miliyar subsider 2 (dua) tahun kurungan menjadi Rp71 miliyar subsider 3 tahun penjaar dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Sedangkan Vonis terhadap terdakwa Syahri Mulyo menjadi 8 tahun dari 10 tahun penjara dalam tuntutan Jaksa KPK. Dan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti menjadi Rp26 miliyar subsider 2 (dua) tahun penjara dari Rp77 miliyar subsider 3 (tiga) tahun penjara dalam tuntutan Jaksa KKP.<br /><br />Dan terdakwa Agung Prayitno dipidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp350 juta subsider 6 kurungan tanpa pencabutan hak politik<br /><br />Terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungangung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 - 2023 (Periode ke- 2) bersama orang kepercayaan Syahri Mulyo yaitu Agung Prayitno dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung  ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 dalam kasus perkara Korupsi suap fee proyek APBD sejak 2014 - 2018<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik KPK berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari tersangka/terdakwa sendiri yang termuat dalam BAP (berita acara pemeriksaan) serta barang bukti, adalah sebagai dasar Jaksa KPK menyeret Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Dalam persidangan, Jaksa KPK pun menghadirkan saksi-saksi yang ada dalam surat dakwaan berdasarkan BAP, diantaranya beberapa Kepala Bidang Dinas PUPR yang juga sebagai pengepul fee proyek, antara lain ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286 miliyar,; 2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403 juta,; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639 miliyar,;  4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198 miliyar,;  5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259 juta,;  6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807 miliyar,; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.9 miliyar.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb9M66qd83sT_eAFNmeGSoarAqzH-NxLjR9bReDon1r517Q4EVNRoBzDIx7Agpy2QoJEPgZA_u4_lg1NJoxO_259hVnQH8PyP9JL0FtEccqjl2PcXkY1CXZcqIp3BtBKXbUxjhTHZVDVs/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="173" data-original-width="640" height="172" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb9M66qd83sT_eAFNmeGSoarAqzH-NxLjR9bReDon1r517Q4EVNRoBzDIx7Agpy2QoJEPgZA_u4_lg1NJoxO_259hVnQH8PyP9JL0FtEccqjl2PcXkY1CXZcqIp3BtBKXbUxjhTHZVDVs/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Selain itu, saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa KPK yakni Kepala Bidang dan Kepala DPPKAD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Disperindag, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Sekda, Ketua DPRD, Kontraktor dan Asosiasi pengusaha Konstruksi di Tulungagung sebagai penyetor fee proyek diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Jaksa KPK pun membuat secara rinci dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan terkait total uang fee proyek berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapan Majelis Hakim, bahwa duit yang diterima Syahri Mulyo maupun melalui Sutrisno sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp138.4 miliyar.<br /><br />Duit sejumlah Rp138.4 milliar itu adalah sebagai fee 15% dari setiap nilai anggaran proyek pekerjaan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas terhadap beberapa kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulungangug.<br /><br />Namun duit itu menurut Jaksa KPK dalam surat tuntutan dengan membuat rincian secara jelas dan cermat berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bahwa duit itu tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melainkan mengalir juga ke beberapa nama pejabat lainnya yang ada di Tulungangung, Pemprov Jatim, DPRD Jatim dan juga salah seorang anggota DPR RI. <br /><br />Nama-namanyapun jelas tertera dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa KPK termasuk rincian uang yang mengalir, diantaranya 1. Maryoto  Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.<br /><br />Selin pejabat Tulungagung, Jaksa KPK juga menyeutkan nama-nama pejabat lain, diantaranya ; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno.<br /><br />Dalam surat tuntutan Jaksa KPK juga menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar ada di pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan. <br /><br />Hal inilah yang dituntut Aliansi Masyarakat Cilik Tulungagung kepada lembaga Super Body itu agar tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum kasus Korupsi Suap Bupati Syahri Mulyo. <br /><br />“Ini yang kami harapkan, agar KPK bersikap tegas untuk menuntaskan kasus ini,” kata Santoso. (Tim beritakorupsi.co)</div>

News Tipikor Terdakwa Sutrsino Banding, AMCTA Buat Laporan Ke KPK

berita korupsi .co - T erdakwa Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung yang dit...

»

Bupati Malang Rendra Kresna Diadili Karena Perkara Suap Proyek Rp7.5 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5YdGO6KS4RjHm35KztKsNk8GWnPOJDIquVZt16xwecHoVCs3syiuVdqrjaB1I76b8YhjqC5LkgDIFCR1XTciM_XPQuYeuJeJk900TMB93ycn_xNZRA3ka201j8EGtwBRJKss3jr9BQ8/s1600/IMG20190124154222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1264" data-original-width="1600" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5YdGO6KS4RjHm35KztKsNk8GWnPOJDIquVZt16xwecHoVCs3syiuVdqrjaB1I76b8YhjqC5LkgDIFCR1XTciM_XPQuYeuJeJk900TMB93ycn_xNZRA3ka201j8EGtwBRJKss3jr9BQ8/s640/IMG20190124154222.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Tim IT Hacker dilibatkan dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Bupati Malang, dan uang suap itu dipergunakan untuk renovasi rumah anak terdakwa# </b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>  Senin, 25 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi, menyeret Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2015 dan periode 2015 - 2020 kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap fee proyek APBD Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2013 sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).<br /><br />Yang diadili dalam kasus ini tidak hanya Rendra Kresna, melainkan Ali Murtopo selaku pengusaha sekaligus sebagai penyuap, dan Eryk Armando Talla. <br /><br />Namun Ali Murtopo sudah dinyatakan bersalah karena menyuap Kepala Daerah yaitu Bupati Malang Rendar Kresna atas proyek peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Malang yang menelang anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 sebesar Rp29 miliyar, dan Ali Murtopo pun divonis pidana penjara selama 3 tahun dan diwajibkan mengembalikan uang suap juga dinikamati Ali Murtopo sebesar Rp1.8 miliyar.<br /><br />Berdasarkan data beritakorupsi.co, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam kasus korupsi suap adalah untuk yang kedua kalinya. Pertama adalah kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan yang kedua adalah kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna. <br /><br />Anehnya adalah, KPK “memberikan angin segar” terhadap Eryk Armonda Talla, karena hingga hari ini, belum jelas apakah pria yang diisukan sedang “dicari” berbagai pihak, akan diadili atau tidak. Yang jelas hanya KPK sebagai lembaga super bodi itu yang atau.<br /><br />Nama Eryk Armando Talla, mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat Jawa Timur maupun di beberapa media dan wartawan. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak terlibata dalam pengaturan proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang.<br /><br />Yang menarik dari keterlibatan Eryk Armado Talla yang sangat dekat dengan Bupati Rendra Kresna adalah salah satu pihak yang turut mengatur proses lelang proyek ABPD di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker agar pemenangnya hanya pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna.<br /><br />Apakah proses lelang proyek ABPD melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker hanya terdapat di Kabupaten Malang, atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota di berbagai Provinsi ? <br /><br />Dan dari kasus ini, berbagai pertanyaan pun bisa muncul, diantaranya adalah, apakah proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat terjamin tidak ada permainan oleh berbagai pihak tertentu untuk orang-orang tertentu ? Sementara dalam proses lelang di ULP - LPSE Kabupaten Malang melibatkan IT Hacker ? <br /><br />Rendra Kresna adalah Kepala Daerah yang ke- 13 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabay untuk diadili karena menerima suap dari pengusaha Kontraktor di Kabupaten Malang. <br /><br />Selain itu, Renda Kresna sekaligus melengkapi Malang Raya “bernasib Malang”, karena Malang Raya yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Daerah (Pemkot Batu, Pemkot Malang dan Kabupaten Malang) telah bernasib sama yaitu sama-sama masuk penjara karena perkara Korupsi. Bedanya, Rendra Kresna baru pmenjalani sidang awal untuk menyusul 2 (dua) sahabat tetangganya, yaitu Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu) dan Moch. Anton (Wali Kota Malang) sudah diadali dan Divonis terlebih dahulu.<br /><br />Kasus Korupsi suap yang menyeret Rendra Kresna selaku Bupati Malang, tak jauh beda dengan puluhan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) lainnya di Jawa Timur yang sudah diadili terlebih dahulu, yakni karena menerima fee proyek dari para pengusaha kontraktor yang ada di Kabupaten Malang sekaligus sebagai tim sukses pada awal Rendra Kresna maju sebagai Calon Bupati Malang.<br /><br />Pada tahun 2010, Rendra Kresna berpasangan dengan Ahmad Subhan maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Malang untuk periode 2010 - 2015. Untuk maju sebagai calon Kepala Daerah,  memang untuk menjadi calon Kepala Daerah tak cukup begitu saja seperti mendaftar membuat akun Facebook, melainkan membutuhkan dana yang tak sedikit, dan bisa jadi puluhan miliyaran rupiah. <br /><br />Kemudian, Rendra Kresna pun melibatkan beberapa pengusaha Kontraktor menjadi tim suksesnya. Dari beberapa pengusaha Kontraktor itu, terkumpulah uang puluhan miliyaran untuk dana kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan. Uang yang terkumpul itu bukanlah uang cuma-cuma sebagai pemberian begitu saja ibarat bantuan kepada para korban bencana. Malainkan harus dikembalikan.<br /><br />Nah, sebagai pengganti, Rendra Kresna menjanjikan beberapa proyek APBD untuk para kontraktor yang menjadi tim suksesnya. Konyolnya, pemberian proyek itu pun tidak begitu saja, tetapi Rendra Kresna meminta fee sebesar 15% - 20 % dari nilai proyek setelah dipotong pajak. <br /><br />Cara yang dilakukan Rendra Kresna ibarat Peribahasa “menyelam sambil minum air”, selain melunasi pinjaman dana kampanye, juga meraup keuntungan pribadi dari proyek yang didanai uang rakyat itu. Hal inilah yang terungkap dari surat dakwaan PU KPK untuk terdakwa Rendra Kresna yang dibacakan di muka persidangan yang berlangsung pada, Kamis, 28 Pebruari 2019.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 28 Pebruari 2019) diketuai Majelis Hakim Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim PU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi dengan terdakwa Rendra Kresna yang didampingi Penasehat Hukumnya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ2RfiX9QeBrJhanu9cJMwsh3D6sqfnaqIi5to6Mc8-rWN7kESEB4Z-wT5MWkAhQXHXkjkSJNOhlpKmj595GwBhoqmbLbR5EcHdt6UZPBvEGgdHCszN6DzoWsIDiu3LF9EYTYtIxwhEdQ/s1600/IMG20190117122748.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ2RfiX9QeBrJhanu9cJMwsh3D6sqfnaqIi5to6Mc8-rWN7kESEB4Z-wT5MWkAhQXHXkjkSJNOhlpKmj595GwBhoqmbLbR5EcHdt6UZPBvEGgdHCszN6DzoWsIDiu3LF9EYTYtIxwhEdQ/s640/IMG20190117122748.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr align="left"><td class="tr-caption"><span style="font-size: small;">Dalam surat dakwaan Penuntut Umum KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 bersama-sama dengan Eryk Armando, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan menerima hadiah yaitu berupa uang dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), <br /><br />Padahal, lanjut PU KPK,  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau uang tersebut diberikan karena terdakwa telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 dan 2013 kepada Ali Murtopo dan Ubaidilah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jiasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Menurut PU KPK, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: <br /><br />Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas  Pendidikan tahun 2011. <br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, Terdakwa dan Ahmad Subhan selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Eryk Armando Tallaselaku orang yang mempunyai kedekatan dengan Terdakwa, Chairul Anam, Joshua, Yoyolk, Wildan, Moh. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Terdakwa dan Ahmad Subhan, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Terdakwa terpilih menjadi Bupati Malang. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya. <br /><br />Pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Hendry Tanjung Eryk Armanxountuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana <br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /><br />Bahwa karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut ; a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD dan b. Alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. <br /><br />Selanjutnya dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa. </span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdTmy6ymmkjM8NhUd-zg2VdOkKYbM0D8KDtrCh2ZBpSge81ptny2_P5k70oJ8DPzLHScmJDihypFX1PJnpnQLsHrA37aGyTDMYyi_4jsnE49WSPcLbDNPoMYYMiE-q8TnRZf3sNTNAyyI/s1600/IMG20190103134949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdTmy6ymmkjM8NhUd-zg2VdOkKYbM0D8KDtrCh2ZBpSge81ptny2_P5k70oJ8DPzLHScmJDihypFX1PJnpnQLsHrA37aGyTDMYyi_4jsnE49WSPcLbDNPoMYYMiE-q8TnRZf3sNTNAyyI/s640/IMG20190103134949.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa. <br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut; <br /><br />1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama <br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /><br />Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: <br /><br />1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815 <br /><br />2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /><br />3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 <br /><br />4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010 <br /><br />2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898 <br /><br />3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /><br />4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Uang suap yang diterima terdakwa dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000<br /><br />Selanjutnya, sebagian uang tersebut diberikan Ali Murtopo kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa. <br /><br />b. Pada tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Ali Murtopo. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <br /><br />c. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono. <br /><br />d. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan. Malang. <br /><br />e. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap sejumlah Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). <br /><br />Penerimaan uang suap tahun 2012 sebesar Rp881.300.000<br /><br />1. Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Hari Mulyanto melalui Eryk Armando Talla sejumlah Rp881.300.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279 <br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290. <br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk Terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri. <br /><br /><br />2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013 Rp2.745.000.000<br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak. <br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah. <br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ; <br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari. <br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas. <br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama. <br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri. <br /><br />Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni : <br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) <br />b. Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) <br />c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) <br />d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) <br />e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) <br /><br /><br />Pada tahun 2014, terdakwa juga menerima uang suap dari Ubaidillah sebesar Rp850.000.000<br /><br />Selain itu Terdakwa juga menerima uang sebagai realisasi fee dari Ubaidillah secara bertahap sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya sejumlah Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anak Terdakwa yakni Kresna Tilotriama Phrosakh di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014, sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari  Ubaidillah melalui A. Kholik menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla <br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama  Kurniwati yang merupakan istri Ubaidillah <br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Eryk Armando Talla di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama Kurniwati. <br /><br />Bahwa Terdakwa dan Eryk Armando Talla mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada Ali Murtopo dan Ubaidillah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO; Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap PU KPK di akhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan PU KPK, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Rd1) </span>

News Tipikor Bupati Malang Rendra Kresna Diadili Karena Perkara Suap Proyek Rp7.5 M

#Tim IT Hacker dilibatkan dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar pemen...

»

Ali Murtopo Si Penyuap Bupati Malang Rp3 M Divonis 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiklgVoBRTJmuyRJ6x0Ctk-d9mZL6_YiNsTaOd35f06JoRm4VnkFT7AJFxCPiLh9jxiYNU97hj1LqyYItlxpnbkW0P-U5vf8VG4roPpoSHDsb3XTPXfIf7QKyjt-KfeM54Nhh8rBkYcAwM/s1600/IMG20190214112451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiklgVoBRTJmuyRJ6x0Ctk-d9mZL6_YiNsTaOd35f06JoRm4VnkFT7AJFxCPiLh9jxiYNU97hj1LqyYItlxpnbkW0P-U5vf8VG4roPpoSHDsb3XTPXfIf7QKyjt-KfeM54Nhh8rBkYcAwM/s640/IMG20190214112451.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 28 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suranaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terdahadap terdakwa Ali Murtopo, pengusaha kontraktor yang juga tim Sukses sekaligus penyuap Bupati Malang Rendra Kresna pada tahun 2011 lalu sebesar Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah), sebagai fee proyek pekerjaan peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh terdakwa dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Malang sebesar Rp25 milliar. <br /><br />Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Murtopo, melainkan ada hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang suap yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp1.8 miliyar. Masyarakat mungkin bertanya, karena terdakwa adalah sebagai penyuap namun di hukum untuk mengembalikan uang yang dinikmati oleh terdakwa.<br /><br />Fakta yang terungkap dipersidangan memang demikian, total fee proyek pekerjaan sebesar Rp5 miliyar rupiah lebih yang harusnya diserahkan terdakwa kepada Bupati Rendra Kresna, namun ternyata sebahagian dinikmati oleh terdakwa. Sehingga uang yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp1.8 miliyar itulah yang wajib dikembakikannya.<br /><br />Hukuman pidana penjara selama 3 tahun terhadap terdakwa Ali Murtopo ini terurai dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra serta dihadiri oleh tim Jaksa KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi serta tim Penasehat Hukum terdakwa Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang, Kamis, 28 Pebruari 2019.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ali Murtopo yang menyuap Bupati Malang Rendra Kresna diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa pada akhir tahun 2009, bertempat di rumah makan Amsterdam Malang, terdakwa Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang, yaitu Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  beserta tim suksesnya yakni Eryk Armando Talla yang mempunyai kedekatan dengan Rendra Kresna, Chairul Anam, Joshus, Yoyok, Wildan, Moch. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan , yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  , yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika Rendra Kresna dan Ahmad Subhan terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. <br /><br />“Dalam pelaksanaannya, Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi, memberikan pinjaman sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah),  dan pinjaman dari pengusaha-pengusaha lainnya sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Atas bantuan Terdakwa Ali Murtopo dan tim suksesnya tersebut, Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010,” kata Majelis Hakim dalam putusannya.<br /><br />Pengaturan dan fee proyek itu adalah untuk mengembalikan uang pinjaman biaya kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan. Lalu Rendra Kresna melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag (Kepala Bagian) PDE-LPSE Kabupaten Malang, Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Rendra Kresna memerintahkan Hendry Tanjung dan Eryk Armando Talla untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Rendra Kresna temasuk terdakwa Ali Murtopo. <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung,  melakukan pertemuan beberapa kali guna membahas mengenai pelaksanaan teknis pengaturan lelang di LPSE. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Tri Darmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada LPSE Kabupaten Malang.<br /><br />Pada bulan November 2010, terdakwa menghadiri pertemuan di ruang kerja Bupati Malang dengan Rendra Kresna, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala Dinas Peternakan, Willem selaku kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan beberapa kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) Iainnya.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Terdakwa sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut: <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikqLeftpul33oJYkkuT0A7-ES32CkgUelOm1R1jqHrG7w_oFxApPKbvhDkFgqafIDAslcdTgSRGw1pSh1fZHekDKHU6A0jo_oBzOuE0n8-z6i72OYXkfqQjvvYTxCUc6yPEUuRf17gtlM/s1600/IMG20190214112348.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikqLeftpul33oJYkkuT0A7-ES32CkgUelOm1R1jqHrG7w_oFxApPKbvhDkFgqafIDAslcdTgSRGw1pSh1fZHekDKHU6A0jo_oBzOuE0n8-z6i72OYXkfqQjvvYTxCUc6yPEUuRf17gtlM/s640/IMG20190214112348.jpg" width="640" /></a></div> <br /> 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /><br />Pada tanggal 27 - 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: <br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815,;  <br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775.00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.293.283.450 (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp3.270.000.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh Hari Mulyanto dengan menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 dan nomor BA 118293 dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /><br />2. Sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Adik Dwi Putranto melalui Sudarsono yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898. <br /><br />3. Sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Moh. Zaini Ilyas selaku direktur CV Sawunggaling kepada Terdakwa menggunakan rekening BCA milik Terdakwa nomor 3170461010. <br /><br />4. Sejumlah Rp5.921.349.300 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) diberikan oleh CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama dan Eryk Armando Talla kepada Terdakwa. <br /><br />Sehingga Terdakwa menerima uang dari keempat proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp29.526.349.300 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjkQYIV0SX_Be0XrnAQc16hPCv-3LsLB9W8Anu4NUEsTZb8rzwg8Ohggw99shF2ChG9Wc-aNhUP7w4LTpmOusf4XcWWJ_wlqD_HLkXioBG0xIxkqrCcIoC2R-BRvurkTiI7XISa_NlaIQ/s1600/IMG20190214112302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjkQYIV0SX_Be0XrnAQc16hPCv-3LsLB9W8Anu4NUEsTZb8rzwg8Ohggw99shF2ChG9Wc-aNhUP7w4LTpmOusf4XcWWJ_wlqD_HLkXioBG0xIxkqrCcIoC2R-BRvurkTiI7XISa_NlaIQ/s640/IMG20190214112302.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Terdakwa membayarkan sebagian uang tersebut kepada Bagus Trisakti sebagai pembayaran buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh sejumlah Rp23.936.870.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). <br /><br />Sedangkan sisanya sebesar Rp5.589.479.300 (lima miliyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Rendra Kresna sebagai fee sebesar 7,5%, karena Rendra Kresna memberikan proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla yang diambilkan dari rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Gondanglegi Nomor 3170461010. <br /><br />Kemudian atas perintah Rendra Kresna, uang Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan Eryk Armando Talla kepada beberapa wartawan dan LSM untuk mengamankan praktek pengaturan lelang proyek.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, atas permintaan Rendra Kresna,  Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Rendra Kresna. Uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Gondanglegi dengan Nomor Rekening 3170461010. <br /><br />Setelah melakukan penarikan uang tersebut, atas perintah Rendra Kresna, Terdakwa mendatangi Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso, dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Iwan Kurniawan  sebagai pengembalian hutang biaya pilkada. <br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rendra Kresna melalui Budiono. Uang tersebut diambil dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Nomor Rekening 1440011228977.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa memberikan uang kepada Rendra Kresna sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Rendra Kresna di Pringgitan melalui Budiono selaku asisten pribadi Rendra Kresna<br /><br />5. Selain itu. dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada Rendra Kresna melalui Eryk Armandi Tall secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enamjuta rupiah). <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberian uang sebagaimana tersebut di atas oleh terdakwa, karena telah mendapatkan beberapa proyek dari Rendra Kresna yang berhubungan serta dan bertentangan dengan kewajiban Rendra Kresna selaku Bupati Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />“Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”,” ucap JPU KPK<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, dari uraian hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa Ali Murtopo memberikan sejumlah uang yang totalnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah) kepada Bupati Rendra Kresna adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Majelis Hakim juga mengatakan, bahwa terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.8 miliyar yang harus dikembalikan ke kas negara.<br /><br />Majelis Hakim menyebutkan, atas perbuatan terdakwa, haruslah di hukum dengan hukuman yang setimbap dengan perbuatannyua, dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penunt Umum, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ali Murtopo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaa pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menghukum terdakwa Ali Murtopo dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp200 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Selain itu, Menghukum pula terdakwa dengan hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang besarnya Rp1.8 miliyar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakum Agus Hamzah.<br /><br />Atas putuan Majelis Hakim, terdakwa maupun Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan pikir-pikir.. (Rd1).

News Tipikor Ali Murtopo Si Penyuap Bupati Malang Rp3 M Divonis 3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Kamis, 28 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suranaya, menjatuhkan hukuman p...

»

Kadinkes Gresik Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VYa-T1SRh7kk47dcMSJfiLjrGoEhoVg_PJw2BYU4LcJ-z1fx7tzzQkVaAdxVqwHML6Go3T3B_e-TTKiPcDzYhswYLhpra-DSc7aC4XOwX1dXhWE2XtnBQCHy80hp0CbKtdE6zZyvYwc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VYa-T1SRh7kk47dcMSJfiLjrGoEhoVg_PJw2BYU4LcJ-z1fx7tzzQkVaAdxVqwHML6Go3T3B_e-TTKiPcDzYhswYLhpra-DSc7aC4XOwX1dXhWE2XtnBQCHy80hp0CbKtdE6zZyvYwc/s640/5.png" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-large;">-</span></b>  Adakah yang “terselamatkan” dalam kasus Korupsi  </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">    Pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi BPJS Kesehatan </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">    di 32 Puskemas se- Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung  </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">    sejak Tahun 2014?</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;">-</span></b> Dalam surat tuntutan JPU disebutkan : Hasil Pemotongan  </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">   JASPEL Tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 dibagi- </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">   bagikan ke Wartawan, LSM, Wakil Bupati, Bupati dan Ajudan  </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">   Bupati Gresik</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 27 Pebruari 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun terhadap terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam kasus perkara Korupsi pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 (berdasarkan hasil audit Tim Audit Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur), di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya, Adi Sutrisno.<br /> <br /> Selain tuntutan pidana badan (penjara), terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1 miliyar subsider 6 bulan kurangan dan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp.2.451.370.985 atau dipenjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Sepanjang sejarah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, ini baru kali pertama denda dalam tuntutan JPU Kejari Gresik mencapai denda maksimal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adai saja besaran denda dalam UU Tipikor sebesar Rp1 triliun, mungkin itu juga yang akan dikenakan oleh JPU terhadap terdakwa ini.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dijerat dalam Pasal  12 huruf f, yang sebelumnya dalam susar dakwaan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP.<br /> <br /> Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /> <br /> huruf f berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /> <br /> Namun dalam kasus ini ada yang menggelitik, yaitu bahwa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sudah berlangsung sejak tahun 2014, pada saat dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan terdakwa menjabat sebagai Sekretaris dan kemudian pada tahun 2016 sebagai Plt (Pelaksana Tugas) setelah dr. Sugeng pensiun. <br /> <br /> Menjelang dr. Sugeng pensiun, sisa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sebesar Rp452 juta diserahkan dr. Sugeng ke terdakwa. Lalau berapa total hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh dr. Sugeng sejak 2014 hingga menjelang pensiun ? <br /> <br /> Anehnya, yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanjutkan dari Pejabat yang digantikannya yaitu dr. Sugeng. Adakah yang “diselamatkan” dalam kasus ini ?. Yang lebih anehnya lagi adalah, mengapa dr. Sugeng “tak tersenutuh tangan tim Kejaksaan Gresik” dalam kasus ini ?<br /> <br /> Selain itu, dalam surat tuntutan JPU Kejari Gresik yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim sangat jelas disebutkan, bahwa duit dari hasil sisa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik, mengalir juga ke berbagai pihak, diantaranaya Bupati dan ajudannya, Wakil Bupati, Asisten 1, 2 dan 3 dan pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Menurut terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan, bahwa apa yang dilakukannya adalah melanjutkan perbuatan dari pejabat sebelumnya. Menurut terdakwa, bahwa yang menggagas dilakukannya pemotongan dana Jaspe ini adalah Kepala Dinas Sebelumnya. Hasil pemotongan sebesar 3% dikelola oleh Puskesmas dan Forum Kepala Puskesmas (Forkom) yang diketuai drg. Saifudin Ghozali (Kepala Puskesman Dukun), dan Bendahara dr. Rahayu Agustina (Kepala Puskesmas Metatu) dan dr. Hafida (Kepala Puskesmas Mengganti). Dan itu digunakan untuk jalan-jalan ke Thailand dan Medan. Bukti-bukti akan dilampirkan oleh terdakwa.<br /> <br /> Menurut terdakwa, bahwa uang yang terkumpul dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang tidak tercaver (dibiayayi) APBD, diantaranya untuk THR (tunjugan hari raya) tahun 2016 - 2017 sebesar Rp175 juta, Kunjungan pengawasan DPRD ke Puskemas sebar Rp20 juta, Partisipasi Kegiatan Pemkab Gresik tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp200 juta, Tamu Study banding ke Dinas Kesehatan sebesar Rp20 juta, Pengembalian Temuan BPK Terkait Pengadaan Makanan Minuman dinDinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp170 juta, Dinkes SAKIP ke Tretes sebesar Rp40 juta, Halal Bihalal tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp20 juta, Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebesar Rp50 juta,  HUT RI (Mobil Hias ) sebesar Rp10 juta, konsumsi peserta lomba sebanyak 300 orang sebesar Rp10 juta, pembuatan video sebesar Rp5 juta, transportasi dan akomodasi untuk 2 orang ke Lampung untuk menerima hadiah sebesar Rp10 juta,  transportasi Kader sebesar Rp16 juta, total kegiatan PHBS Rp41 juta. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa juga mengungkapkan, bahwa dari dana pemotongan Jaspel BPJS dipergunakan untuk kegiatan UKS SMAN Kedamean Gresik terdiri dari transport dan akomodasi ke Jakarta sebanyak 5 orang (@Rp4 juta) sebesar Rp20 juta, Germas untuk  pemaparan di Jakarta sebanyak 4 Orang (@Rp4 juta) sebesar Rp16 juta, Kabupaten Sehat di Kemendagri Jakarta untuk menerima hadiah sebesar Rp8 juta, dan total biaya Rp85 juta.<br /> <br /> Kemudian untuk Kegiatan LSM, Wartawam dan Security termasuk Iklan ucapan HUT Gresik,  HKN dan HUT Jawa Pos sebesarbRp3 juta, kegiatan LSM sebanyak 6 orang sebesar Rp3 juta, Santunan anak Yatim Piatu dan janda sebanyak 20 orang masing-masing (@Rp300) sebesar Rp6. <br /> <br /> Untuk kegiatan Gathering Batam - Singapura bulan Februari 2016 untuk 110 peserta sebesar Rp345 juta, Gathering ke Jogja Tahun 2017 sebanyak 110 Orang sebesar Rp192 juta, STUBA ke Jakarta Selatan  Tahun 2016 sebanyak 42 Orang sebesar Rp112 juta, STUBA ke Dinkes Padang sebanyak 45 orang sebesar Rp128 juta.<br /> <br /> Kasus Korupsi Pemotongan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik tidak jauh beda dengan kasus yang terjadi di Disinas Kesehatan Kabupaten Jombang, di mana Kepala Dinasnya ditangkap KPK.<br /> <br /> Tidak hanya di Dinkes Gresik dan Jombang, melainkan di beberapa daerah lainnya, diantaranya Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), Plt. Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung) dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). Hal ini berdasar temuan ICW.<br /> <br /> Dari temuan ICW terkait kasus serupa, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon II dan III Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan Bendahara Puskesmas yang juga terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel) dengan kerugian negara mencapai Rp5,8 miliar dengan jumlah tersangka 14 orang<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjX5coKO9ZOPba-8ECY9T5eS1e7WTKM0QRSUxqz2uK6mHZEp5CbAy_611g8ew9AQGIot_Qm8xsy7hT_rP49xUCn4pdp4hQAPQFFIl2ULKJg1YlARKPmmtda0STcINPrz73DgX8FZZR-c/s1600/Kapitasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="637" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjX5coKO9ZOPba-8ECY9T5eS1e7WTKM0QRSUxqz2uK6mHZEp5CbAy_611g8ew9AQGIot_Qm8xsy7hT_rP49xUCn4pdp4hQAPQFFIl2ULKJg1YlARKPmmtda0STcINPrz73DgX8FZZR-c/s640/Kapitasi.jpg" width="636" /></a></div> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU dikatakan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, Sabtu tanggal 02 April 2016 serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu ; <br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 10 persen di Kabupaten Gresik dengan cara memerintahkan masing-masing Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gresik yang berjumlah sebanyak 32 untuk memotong dan menyetor hingga sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran alokasi jasa pelayanan dana Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik untuk setiap bulannya, berdasarkan jumlah peserta masing-masmg Puskesmas.<br /><br />JPU mengatakan, dari hasil pemotongan itu, terdakwa memasukan ke dalam rekening pribadinya yang setiap bulannya  sebesar 10 persen dari masing-masing  sebanyak 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasai 12 ayat (4) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Jo. Pasal 2 huruf d Peraturan…Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Opersional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa pada tahun 2014, Pemerintah mulai menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)   Kesehatan, yang memiliki tugas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana dalam pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan memiliki sumber pendapatan dari iuran peserta, investasi dan alokasi dana pemerintah. <br /><br />Salah satu program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan adalah dalam bentuk penyaluran Dana Kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas. Dana kapitasi sendiri merupakan Besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dimana alokasi peruntukannya jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%. <br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut BPJS Kesehatan Cabang Gresik menyalurkan dana kapitasi kepada seluruh FKTP/Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) Puskesmas yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening JKN masing-masing ke-32 (tiga puluh dua) Puskesmas. <br /><br />Pada tahun anggaran 2016 dan 2017, BPJS Kesehatan Cabang Gresik melakukan pembayaran dana kapitasi kepada 32 (tiga puluh dua) Puskesmas se-Kabupaten Gresik melalui transfer ke rekening bendahara JKN masing-masing Puskesmas, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp40.952.674.500, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.855.282.075, dimana sebelum pembayaran tersebut terlebi dahulu dilakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2016 dengan nomor PKS: 89/PKSN 11.13/01 l644l.7/03.1/437.52/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan pada tahun 2017 Nomor PKS;  10/KTR/Vll-l3/01117445/10.1/437.52/2017 tanggal 5 Januari 2017, embayaran / pengucuran dana kapitasi sejumlah tersebut di atas didasarkan pada database BPJS Kesehatan Cabang Gresik, tentang jumlah peserta JKN pada FKTP Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Gresik periode tahun 2016 dan tahun 2017<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dalam pelaksanaannya di tahun 2016 dan 2017, telah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana kapitasi dimana terdakwa memasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, dana yang diperoleh dari pemotongan alokasi Jasa pelayanan (Jaspel) Dana Kapitasi setiap bulannya hingga sebesar 10 persen dari masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Gresik. <br /><br />Menurut JPU dalam surat tuntutannya, bermula pada tanggal 31 Maret 2016 dalam sebuah rapat terbatas di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  dan Rumiyati.<br /><br />Dalam rapat tersebut, kanjut JPU, terjadi penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa yang diketahuinya bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan di masa kepemimpinan saksi dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat tersebut agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgERoF93FSsDD6PMdCvclRgL4Jj4nE6OrHaeY_pXdSmD9ZQCLFvIPOqnzaaOrcGscsF7fF8bn19cvCEs7ZSlsyFy1AVsQ4E8BJuD-EtOu-Q7Q-ebRql2U8tekm_lNNGbHa8YtHXLq8e7jM/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgERoF93FSsDD6PMdCvclRgL4Jj4nE6OrHaeY_pXdSmD9ZQCLFvIPOqnzaaOrcGscsF7fF8bn19cvCEs7ZSlsyFy1AVsQ4E8BJuD-EtOu-Q7Q-ebRql2U8tekm_lNNGbHa8YtHXLq8e7jM/s640/3.png" width="640" /></a></div> Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menghubungi Eni Wahyuni, melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454 juta. <br /><br />Pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada saksi Eni Wahyuni dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. <br /><br />Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. <br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan  untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. <br /><br />Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. <br /><br />Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkankepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan,  akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. <br /><br />Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. <br /><br />Pada sekitar bulan Januari - Februari 2017, beberapa Kepala Puskesmas mencoba berinisiatif mempelopori rekanrekan lainnya untuk menghentikan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jasa pelayanan dana kapitasi, dimana terhadap ajakan tersebut mayoritas Kepala Puskesmas langsung berhenti melakukan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspel Dana Kapitasi pada periode bulan Januari 2017 yang seharusnya disetorkan bulan Februari, namun masih ada beberapa Kepala Puskesmas yang belum tahu akan ajakan tersebut, sehingga masih tetap melakukan pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi kepada petugas di Dinas Kesehatan Kab Gresik. <br /><br />Setelah itu, secara berangsur-angsur Kepala Puskesmas menghentikan praktik tersebut sejak  bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan akhirnya praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi benar-benar berhenti dilakukan secara total sejak bulan Juli 2017. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa dalam kurun waktu, antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan Jaspel dana BPJS sebesar 10 persen. Dan dana itu dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak tercover (dibiayayi) oleh APBD, serta diberikan juga kepada pada pihak-pihak lain diantaranya, Wakil Bupati Gresik (M. Qosim), Sekertaris Daerah (Djoko S), Asisten I. II dan III Kab Gresik, Kepala BKD Kab Gresik (Nadlin), Kepala DPPKAD (Yethy Suparyatidra), Jajaran staf di DPPKAD, Komisi IV DPRD Kab Gresik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sekertaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati dan pihak-pihak lainnya.<br /><br />JPU menjelaskan, dari uraian hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.451.370.985, adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 humf  f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQKcnxl6Ia_8aGz4kjr1_Qh4Q4d5MNbYyIHpmyypml-DaZ60F6hnKBnRiuTbVJoHNExivq9WU_uenJzsrN9cyfSd7fWJMxadYqNxtEQn1NvtePxJIJgsaDPHa6swiArv0aAeiyvKh0CG0/s1600/IMG20181113124222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQKcnxl6Ia_8aGz4kjr1_Qh4Q4d5MNbYyIHpmyypml-DaZ60F6hnKBnRiuTbVJoHNExivq9WU_uenJzsrN9cyfSd7fWJMxadYqNxtEQn1NvtePxJIJgsaDPHa6swiArv0aAeiyvKh0CG0/s640/IMG20181113124222.jpg" width="640" /></a></div> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam  Pasal 12 humf  f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP ;<br /><br />Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam berupa pidana penjara selama 6  (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;<br /><br />Menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.451.370.985 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap JPU Andrie Dwi Subianto mengakhiri surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Pensehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya) pada sidang pekan depan.<br /><br />Seuasai persidangan, saat wartawan media ini meminta penjelasan dari JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Grsik Andrie Dwi Subianto terkait keterlibatan dr. Sugeng dalam pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik dengan menyerahkan uang sisa sebesar Rp454 juta, tak dapat menjelaskan dengan pasti.<br /><br />Andrie Dwi Subianto menunggu putusan Majelis Hakim apakah ada pihak lain yang disebutkan atau tidak. <br /><br />“Kita tunggu putusan Majelis Hakim,” ucapnyua.<br /><br />Aneh memang, bila dikatakan menunggu putusan Majelis Hakim, apakah ada pihak lain atau tidak. Padahal, Majelis Hakim hanya menyidangkan perkara yang dilimpahkan oleh JPU, ibarat ungkapan “menyidangkan makanan 4 sehat 5 sempurna, atau makan 4 sehat tidak sempurna,”. <br /><br />Sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus perkara Korupsi tersebut, namun bila Jaksa tidak menindak lanjutinya, apakah Majelis Hakim memiliki kewengan untuk itu ?<br /><br />Seperti kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013, dan kasus Korupsi Road Show Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015. Dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa dua Kepala Daerah itu turut bertanggung jawab. <br /><br />Namun kenyataannya, hingga detik ini, dua kasus itu tak ada kelanjutannya. Eddy Rumpok dipenjarakan bukan karena kasus yang ditangani oleh Kejaksaan, melainkan ditangkap KPK karena menerima suap/gratifikasi. (Rd1)

News Tipikor Kadinkes Gresik Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

-   Adakah yang “terselamatkan” dalam kasus Korupsi       Pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi BPJS Kesehatan      di 32 Puskemas se-...

»