10 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 6 Tahun Penjara Karena Menerima Suap

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG2qW6vBWK_bYg223MmDd7YlSQW4YHvtFOtg9OqMcyjG4m4wq5Cdzj5j-SSPbxAbKNZvEHJvlPadp9AsSAM80YQI34wTBYLec4Ut2pX32BT1Q1lFBO1s2xDhg5dCGHprhhVcz3qt8R9M/s1600/1.png" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG2qW6vBWK_bYg223MmDd7YlSQW4YHvtFOtg9OqMcyjG4m4wq5Cdzj5j-SSPbxAbKNZvEHJvlPadp9AsSAM80YQI34wTBYLec4Ut2pX32BT1Q1lFBO1s2xDhg5dCGHprhhVcz3qt8R9M/s640/1.png" width="640" /></a><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Mulyanto Dituntut lebih tinggi dari 9 rekannya, yakni dengan pidana penjara 6 tahun karena berusaha menekan Imam Fauzi (terpidana) pada saat saksi di persidangan hingga merasa ketakutan#<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG2qW6vBWK_bYg223MmDd7YlSQW4YHvtFOtg9OqMcyjG4m4wq5Cdzj5j-SSPbxAbKNZvEHJvlPadp9AsSAM80YQI34wTBYLec4Ut2pX32BT1Q1lFBO1s2xDhg5dCGHprhhVcz3qt8R9M/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></b></span></span></div> <div class="K3JSBVB-i-v">  </div> <div class="K3JSBVB-i-v"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Rabu, 13 Maret 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), menuntut dengan pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun terhadap 10 terdakwa dari total 41 orang selaku anggota DPRD Kota Malang Periode 2014 - 2019,  karena menerima gratifikasi/hadiah saat pembahasan APBD (murni) Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Nopember - Desember  2014, dan juga menerima uang suap dengan istilah “Pokir” dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang (Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Juni - Juli 2015, yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah menyeret 2 (dua) orang tersangka/terdakwa selaku pemberi suap, yaitu Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PUPR dan Moch. Anton selaku Wali Kota Kota Mala. Keduanya dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang menjadi pertanyaan para terdakwa/terpidana dan masyarakat kepada KPK adalah, mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim, dan Teddy Soejadi Soemarma, selaku Kepala Bidang Dinas PUPR Kota Malang. <br /><br />Karena kedua orang ini, “selamat dari tangan” KPK. Pada hal, kedua orang inilah (Cipto dan Teddy) yang tau persis dari mana lembaran-lembaran uang rupiah untuk “Pokir” itu terkumpul hingga Rp900 juta. Selain itu, Rp200 juta dari jumlah Rp900 juta itu diserahkan Teddy ke Cipto, dan Rp700 juta lagi diantarkan Teddy ke  Moch. Arif Wicaksono yang dibagi dalam 2 bagian, masing-masing Rp600 juta dan Rp100 juta Khusus bagiannya Ketua DPRD. <br /><br />Tujuan dari permintaan dan pemberian uang Pokir dengan alasan uang THR (tunjuangan hari raya) oleh Legislator kepada Eksekutif adalah, supaya pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Juni - Juli 2015 dapat dipercepat dan disetujui oleh pihak legislator.<br /><br />Permintaan itupun direspon oleh Wali Kota Malang Moch. Anton dengan memerintahkan Sekda Cipto Wiyono untuk melaksanakannya dengan harapan, pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 untuk anggaran sejumlah proyek multiyears (tahun jamak), di antaranya proyek drainase dan Islamic Center yang tengah dalam proses pembangunan dapat dipercepat dan disetujui.<br /><br />Hasilnya memang sama-sama memuaskan, anggota DPRD dapat duit, dan Pemkot Malang pun puas karena disetuinya Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang hanya berlangsung 2 minggu, seharusnya berlangsung 4 minggu lebih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.<br /><br />Ternyata “Nikmat membawa sengsara”. Lembaga anti rausuah ini menelisik adanya yang tidak beres dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK sejak 2017, ternyata yang bermasalah tidak hanya dalam pembahasan Perubahan APBD melainkan pada saat pembahasan APBD murni yang berlangsung pada akhir tahun 2014.<br /><br />Mimpi indah menjadi mimpi buruk bagi seluruh anggota legislator Kota Malang dan Wali Kota Malang. Sercara bertahap KPK memasukkan kepenjara, yang terlebih dahulu adalah Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistiyono, kemudian menyusul Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, lalu Moch. Anton yang saat itu mencalonkan sebagai Wali Kota Malang periode 2018 - 2023. Selanjutnya menyusul 18 anggota Dewan. Dan terakhir 22 anggota Dewan lainnya.<br /><br />Dan penerima suap serta Gratifikasi/Hadiah dalam kasus ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Dan KPK telah menyeret 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 secara bertahap menjadi tersangka/terdakwa. Yang tersisa dan belum dijadikan sebagai tersangka ada 3 (tiga) orang, yaitu Ec.RB. Priyatmoko Oetomo (F-PDIP), Tutut Hariyani (F-PDIP) dan Subur Triono (F-PAN).<br /><br />Dan dari 41 orang terdakwa itu, 19 orang diantaranya sudah berstatus terpidana, yaitu 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat).<br /><br />Ke- 19 terpidana ini, dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP </div> <div class="K3JSBVB-i-v" style="text-align: left;"> <div class="separator" style="clear: both;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG_tWwiD-AkAAen-K-DbG7jhJR2pppwTMrMr5jNKQ2-fpCEjyEht2sG6UsDVnrBIJ9lfvHUPVhVaYxoitxjLrkj2zumgKztoC6E3LaNVy0y5fr2igi-rkmZbFl4xu7B2qhBL_nQHwY3KY/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG_tWwiD-AkAAen-K-DbG7jhJR2pppwTMrMr5jNKQ2-fpCEjyEht2sG6UsDVnrBIJ9lfvHUPVhVaYxoitxjLrkj2zumgKztoC6E3LaNVy0y5fr2igi-rkmZbFl4xu7B2qhBL_nQHwY3KY/s640/2.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Sedangkan yang 22 orang anggota Dewan lainnya juga sudah diadili saat sebagai terdakwa penerima Suap dan Gratifikasi, dan dijerat dengan Pasal yang sama, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />Dari 22 terdakwa, dibagi 2 perkara masing-masing 10 dan 12 terdakwa. Kemudian dari 10 terdakwa dibagi 2 perkara dengan masing-masing 5 terdakwa yang saat ini dituntut pidana penjara, yaitu Arief Hermanto (PDIP),; Teguh Mulyono (PDIP),; Mulyanto (PKB),; Choeroel Anwar (GOLKAR) dan  Suparno (GERINDRA). Serta 5 terdakwa lainnya antara lain Erni Farida (PDIP),; Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; Harun Prasojo (PAN),; Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan  Choirul Amri (PKS).<br /><br />Sedangkan 12 terdakwa dibagi 3 perkara masing-masing 6, 5 dan 1 terdakwa yang masih menunggu giliran tuntutan pidana penjara dari Jaksa KPK.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 13 Maret 2019) adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban terhadap 10 terdakwa (Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno, Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan  Choirul Amri) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing.<br /><br />JPU KPK Burhanudin menjelaskan, bahwa Terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo dan terdakwa  Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono serta terdakwa  Choirul Amri dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Para terdakwa ini didakwa telah menerima suap dan gratifikasi pada saat Pemkot Malang (Eksekutif) mengajukan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 kepada Legislatif (DPRD Kota Malang) pada Juni 2015 lalu dan pada saat pembahasan APBD murni.<br /><br />Saat itu pihak DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, meminta uang pokir dan uang Sampah kepada Wali Kota Malang, Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada hambatan dari seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Dari 10 terdakwa ini, Mulyanto dituntut pidana penjara lebih tinggi dari 9 rakannya, yaitu dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang suap dan gratifikasi yang diterima terdakwa Mulyanto. <br /><br />Alasan JPU KPK dalam surat tuntutannya, karena terdakwa Mulyanto menekan Imam Fazi pada saat sebagai saksi, hingga Imam Fazi merasa ketakutan seusai memberi kesaksian dihadapan Majelis Hakim, dan kemudian menyurtai KPK agar dihadirkan kembali sebagai saksi.<br /><br />Sedangkan terdakwa Arief Hermanto dituntut pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Kemudian terdakwa Teguh Mulyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Untuk terdakwa Choeroel Anwar, dituntut pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Selanjutnya terdakwa Suparno Hadi Wibowo dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan.<br /><br />Kemudian terdakwa Erni Farida, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan. Untuk terdakwa Soni Yudiarto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Selanjutnya terdakwa Harun Prasojo, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH932UP2Wn8ayLwlHwx9Wsf6Lz_5OxJIfSYB1v24J4M_TyDOrbapffwBPMUttU_Vaxd8g4DsY-MukrmTE3vlpko6gf7MZGESPnljiCtmmd-bBKyqVoJZLaIvUXEOnycmQ2P9q8b_7EjK8/s1600/IMG20190313114027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH932UP2Wn8ayLwlHwx9Wsf6Lz_5OxJIfSYB1v24J4M_TyDOrbapffwBPMUttU_Vaxd8g4DsY-MukrmTE3vlpko6gf7MZGESPnljiCtmmd-bBKyqVoJZLaIvUXEOnycmQ2P9q8b_7EjK8/s640/IMG20190313114027.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Untuk terdakwa Teguh Puji Wahyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan. Terakhir terdakwa Choirul Amri, dituntut pidana penjara 5 tahun. <br /><br />Selain tuntutan hukuman pidana penjara dan denda serta mengembalikan uang suap, juga masing-masing terdakwa dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang masing-masing selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok.<br /><br />Jaksa KPK menguraikan Pasal yang disangkakan atas para perbuatan para terdakwa dalam surat tuntutannya, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua (Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi) dan Rp12.5 juta untuk masing-masing anggota atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 10 persen dari total Rp9 miliyar anggaran Pokir, dan uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Ketua dan untuk setiap anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni - Juli 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk masing-masing Ketua, dan Rp100 juta bagi setiap anggota atau totalnya sebesar Rp5.5 miliyar yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015.<br /><br />JPU KPK Burhanudin mengatakan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Saa itu, ada permintaan uang Pokir oleh pihak legislator yang diwakili Ketua DPRD Moc. Arif Wicaksono ke Wali Kota Moch. Anton. Dan permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. <br /><br />JPU KPK menjelaskan awal permintaan uang Pokir oleh legislator ke eksekutif dalam surat tuntutannya, bahwa berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbXhBzyDdCYwC3jS2PfKvUvA6JmYf0Gk7JMNOmopCEQ4aF8sdWLYugG0E87g5kH1-KiRJuIZHbHsoFhatnG2SOby_j_fYjk7YG2jI9hyphenhyphenp1S1KU_qqYd6nbLzxvyBZhMZPBIGBZaZG3iC0/s1600/IMG20190313122725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbXhBzyDdCYwC3jS2PfKvUvA6JmYf0Gk7JMNOmopCEQ4aF8sdWLYugG0E87g5kH1-KiRJuIZHbHsoFhatnG2SOby_j_fYjk7YG2jI9hyphenhyphenp1S1KU_qqYd6nbLzxvyBZhMZPBIGBZaZG3iC0/s640/IMG20190313122725.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /><br />“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />“Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta,” ucap JPU KPK<br /><br />“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK kemudian.<br /><br />Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTDMiE3hxLCOriwkSijXtEBgqJr4ZWaVEl4pBoBe6eENzsi_SfPJ9IpKySePYp-4_mqA5iODsD5VVL9HaTWqQyfqxsGfATHy62mpO7G9Wnw2Ac3_ozgkMqaXPsRgd1HoFP5IxrRX3hTGQ/s1600/IMG20190313114222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTDMiE3hxLCOriwkSijXtEBgqJr4ZWaVEl4pBoBe6eENzsi_SfPJ9IpKySePYp-4_mqA5iODsD5VVL9HaTWqQyfqxsGfATHy62mpO7G9Wnw2Ac3_ozgkMqaXPsRgd1HoFP5IxrRX3hTGQ/s640/IMG20190313114222.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK.<br /><br />Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi<br /><br />JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan.<br /><br />JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.<br /><br />Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum.<br /><br />Bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpmBCbiNn6BcRH8c8251th4cLiEZpkqlkXQRwWRobUJli0Pzic3NytidA_xYybqVwi7WuLV5q43721Ospmoo_dHPVIbtwd_YGgYHJnT0-fNmqLcKJrWzCtXE7-8TZMEIZdglSfjLGpd8/s1600/IMG-20180831-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpmBCbiNn6BcRH8c8251th4cLiEZpkqlkXQRwWRobUJli0Pzic3NytidA_xYybqVwi7WuLV5q43721Ospmoo_dHPVIbtwd_YGgYHJnT0-fNmqLcKJrWzCtXE7-8TZMEIZdglSfjLGpd8/s640/IMG-20180831-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /><br />Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK juga mengatakan, selain para terdakwa dituntut pidana, juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman. Hal itu untuk menghidari masyarakat dari pemimpin yang terjerat Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Menuntut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo dan terdakwa  Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono serta terdakwa  Choirul Amri terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;<br /><br />Menghukum terdakwa Mulyanto dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang pengganti yang besarnya SMA dengan yang diterima oleh terdakwa dan sudah dikembalikan sebesar Rp Rp47 juta, sehingga terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp70 juta ;<br /><br />Untuk terdakwa Arief Hermanto, dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan, denda 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp117 juta  (sudah dkembalikan). Terdakwa Teguh Mulyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, juga wajib mengembalikan uang sebesar Rp94.5 juta karena sudah dikembalikan baru sebesar Rp23 juta ;<br /><br />Dan untuk terdakwa Choeroel Anwar, menuntut pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan, denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan). Selanjutnya terdakwa Suparno Hadi Wibowo dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp55 juta, dan sudah dikembalikan sebesar Rp62.5 juta ;<br /><br />Kemudian terdakwa Erni Farida, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan). Untuk terdakwa Soni Yudiarto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta ;<br /><br />Selanjutnya terdakwa Harun Prasojo, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta, subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah mengembalikan) ;<br />Untuk terdakwa Teguh Puji Wahyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan). Kemuidan terdakwa Choirul Amri, dituntut pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan),” ucap JPU KPK Arif Suhermanto mengakhiri surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Cokorda, memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />“Untuk pembelaan, saudara diberi kesempatan satu Minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup untuk menunda perisidangan dan akan dilangsungkan kemudian pada pekan depan. <br /><br />Seusai persidangan, beberapa terdakwa maupun penasehat hukum para terdakwa, kepada media ini menyampaikan tentang status Cipto dan Teddy.<br /><br />“Bagaimana dengan Cipto, masih aman-aman saja,” ucap beberapa terdakwa.<br /><br />Sementara JPU KPK tidak menjelaskan tentang kasus yang menjerat seluruh anggota DPRD Kota Malang, saat ditanya media ini, apakah kasus ini sudah berakhir satau ada kelanjutannya sesuai surat dakwaan, tuntan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan sejak terpidana Jarot diadili. (Rd1)</div> </div>

News Tipikor 10 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 6 Tahun Penjara Karena Menerima Suap

#Terdakwa Mulyanto Dituntut lebih tinggi dari 9 rekannya, yakni dengan pidana penjara 6 tahun karena berusaha menekan Imam Fauzi (terpidan...

»

Mantan Wali Kota Probolinggo Buchori, Terpidana 4 Tahun Penjara Ajukan PK

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3-GmtLBEXBhsyIQCKK1m7LEDF9bWuxaRh3y8lreAixbHEX24az9lEm_QVRvObXaN5JEAZ5ROIIbP3IHiTSNwB8KM5HfBHR16i_vA2TsVBI44TSgNiFTy98BkwHMvlRoPUzveDvHWwc0/s1600/IMG20190312101629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="690" data-original-width="768" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3-GmtLBEXBhsyIQCKK1m7LEDF9bWuxaRh3y8lreAixbHEX24az9lEm_QVRvObXaN5JEAZ5ROIIbP3IHiTSNwB8KM5HfBHR16i_vA2TsVBI44TSgNiFTy98BkwHMvlRoPUzveDvHWwc0/s640/IMG20190312101629.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Buchori (lingkaran merah)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Buchori selaku mantan Wali Kota Probolinggo saat ini “menyandang gelar” terpidana 4 tahun penjara atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada Desember 2018 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar) yang menelan anggaran sebesar Rp15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,6 milliar, tak mau disebut sebagai Koruptor dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 12 Maret 2019.<br /><br />Sebelumnya, pada Senin, 13 Pebruari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari tuntuntan JPU selama 5 (lima) tahun. Kemudian Buchori banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur, dan hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur menambah hukumannya menjadi 4 tahun penjara.<br /><br />Tak mau menginap dipenjara, Buchori melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Usaha Buchori untuk tidur di rumahnya pun gagal, karena Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada Desember 2018 lalu juga menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Kejari Probolinggo pun langsung mengeksekusi Buchori, mantan orang nomor satu yang juga suami mantan orang nomor satu di Kota Probolinggo ini untuk mengantarkannya ke penjara.<br /><br />Tak enak dan tak nyaman rasanya tidur dipenjara, apalagi tak bebas melanggak lenggok melangkahkan kakinya bersama keluarga untuk menjelajahi Kota Probolinggo, terpidana inipun tak pantang menyerah agar bebas dari jeruji besi dengan mengajukan PK. <br /><br /> Anehnya, dalam pengajuan PK oleh terpidana melalui Tim Penasehat Hukumnya Wendra Puji dkk yang berkantor di Blok 1 No 118 Jln. Rumah Sakit. Fatmawati No 20 Jakarta Selatan ini, tak ada bukti baru atau saksi, melainkan karena putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI dianggap ada beberapa kejanggalan, namun tak mau menyebutkan satupun. Hal itu disampaikan oleh Wendra Puji saat ditemui wartwan media ini seusai persidangan.<br /><br />“Tidak ada novum (bukti) atau saksi baru dalam PK ini. Kita hanya menganggap bahwa putusan Kasasi ada beberapa hal, yang tak bisa saya sebutkan. Di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor Suranay) divonis 2 tahun, di PT 4 tahun dan Kasasi 4 tahun,” kata Wendra Puji<br /><br />Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejari Probolinggo, namun pria asli Sumatera Utara ini siap untuk “meladeni” permohonan PK yang diajukan oleh terpidana.<br /><br />“Nggak ada Novum atau saksi yang diajukan oleh terpidana. Kita sudah eksekusi pada Nopember 2018,” kata Kasi Pidsus Kejari Probolinggo.<br /><br />Dalam kasus ini, Buchori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar) yang menelan anggaran sebesar Rp15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,6 milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Buchori yang dijatuhi hukam pidana penjara. Dua terdakwa lainnya juga bernasib sama yaitu, Suhadak (Wakil Wali Kota non aktif) dan Sugeng Wijaya selaku Direktur CV Wiec. Kedua terdakwa ini dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun. <br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD senilai Rp1.509.777.700. Sehingga total dana DAK Pendidikan sejumlah Rp15.907.777.000. <br /><br />Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp13.210.277.000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu, diantaranya CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO)  untuk  22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku  Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, Masdar selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan bersama 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /><br />Wali Kota Buchori, saat itu memberikan pengarahan tentang DAK, dan mengatakan, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyogok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  <br /><br />“Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. <br /><br />Uang sebesar Rp 370 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya oleh Kepala Dispendik. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I, maupun dalam surat putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Buchori. (Rd1)

News Tipikor Mantan Wali Kota Probolinggo Buchori, Terpidana 4 Tahun Penjara Ajukan PK

Terpidana Buchori (lingkaran merah) berita korupsi .co - Buchori selaku mantan Wali Kota Probolinggo saat ini “menyandang gelar” terpida...

»

Kadinkes Gresik Divonis 6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMCn-no8a12uhFl_F2mVwZu7-BEkWgdLETvJreO8cZ9Jag3hFV_XjHc46mT6YrhZxdfuo4zcVcarylgasbDqZ7UQa9LpNKQkYlldwc4U9XoaqEJd-GLk9wUc356ZNY0-H_paxDPD-3MjE/s1600/terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMCn-no8a12uhFl_F2mVwZu7-BEkWgdLETvJreO8cZ9Jag3hFV_XjHc46mT6YrhZxdfuo4zcVcarylgasbDqZ7UQa9LpNKQkYlldwc4U9XoaqEJd-GLk9wUc356ZNY0-H_paxDPD-3MjE/s640/terdakwa.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“JPU Kejari Gresik tak mau ditanya terkait keterlibatan dr. Sugeng selaku mantan Kepala Dinas Kab. Gresik dalam pemotongan Jasa Pelayanan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Puskesmas Kabupaten Gresik sejak tahun 2014 - 2016”</b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Selasa, 12 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1 (satu) miliyar subsuder 6 (enam) bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti (UP) sejumlah Rp1.951.370.985 subsider 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 berdasarkan hasil audit Tim Audit Khusus Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /> <br /> Surat Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Sari Lantai 2 (dua) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, serta Penasehat Hukum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam, Adi Sutrisno.<br /> <br /> Vonis pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terhadap terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam, sama persis dengan tuntutan Jaksa dari Kejari Gresik dalam persidangan yang berlangsung pada sidang sebelumnya (Rabu, 27 Pebruari 2019).<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam dijerat dengan Pasal  12 huruf f, yang sebelumnya dalam susat dakwaan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam telah melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 10% pada 32 Puskesmas Kabupaten Gresik, sejak terdakwa dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan pada April 2016 hingga 2017 dengan cara memerintahkan masing-masing Kepala Puskesmas  untuk memotong pembayaran alokasi jasa pelayanan dana Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik dan menyetorkannya.<br /> <br /> Namun dalam kasus inipun ada yang menggelitik, yaitu bahwa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sudah berlangsung sejak tahun 2014, pada saat dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan terdakwa menjabat sebagai Sekretaris dan kemudian pada tahun 2016 sebagai Plt (Pelaksana Tugas) setelah dr. Sugeng pensiun.<br /> <br /> Menjelang dr. Sugeng pensiun, ada sisa uang dari pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik yang dilakukan dr.Sugeng semasa menjabat Kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp454 juta, dan uang itu pun diserahkan dr. Segeng kepada terdakwa. <br /> <br /> Hal ini seperti yang terungkap dalam surat dakwaan, surat tuntutan JPU maupun dalam putusan Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, pada tahun anggaran 2016 dan 2017, BPJS Kesehatan Cabang Gresik melakukan pembayaran dana kapitasi kepada 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik melalui transfer ke rekening bendahara JKN masing-masing Puskesmas, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp40.952.674.500, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.855.282.075, dimana sebelum pembayaran tersebut terlebi dahulu dilakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2016 dengan nomor PKS: 89/PKSN 11.13/01 l644l.7/03.1/437.52/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan pada tahun 2017 Nomor PKS;  10/KTR/Vll-l3/01117445/10.1/437.52/2017 tanggal 5 Januari 2017, embayaran / pengucuran dana kapitasi sejumlah tersebut di atas didasarkan pada database BPJS Kesehatan Cabang Gresik, tentang jumlah peserta JKN pada FKTP Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Gresik periode tahun 2016 dan tahun 2017<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 31 Maret 2016 dalam rapat di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  dan Rumiyati.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut, lanjut Majelis Hakim, terjadi penyerahan uang hasil pemotongan sebelumnya sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa, dan untuk segera diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. <br /> <br /> Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Eni Wahyuni, melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa memasukkan uang kurang lebih sebesar Rp454 juta ke rekening milik terdakwa. <br /> <br /> Anehnya, pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh dr.Sugeng sejak tahun 2014 sepertinya “sah”, dan pemotongan yang dilanjutkan oleh terdakwalah yang dianggap salah melanggar aturan yang berlaku, sehingga terdakwapun diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, dan pidana penjara selama 6 tahun pun diberikan terhadap terdakwa, dan mengembalikan seluruh hasil pemotongan Jaspel yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985 berdasarkan hasil audit Tim Audit Khusus Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur harus dikembalikan oleh terdakwa.<br /> <br /> Pada hal, duit hasil pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut tidak dinikmati oleh terdakwa sendiri, melainkan dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diantaranya untuk THR (tunjugan hari raya) tahun 2016 - 2017 sebesar Rp175 juta, Kunjungan pengawasan DPRD ke Puskemas sebar Rp20 juta, Partisipasi Kegiatan Pemkab Gresik tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp200 juta, Tamu Study banding ke Dinas Kesehatan sebesar Rp20 juta, Pengembalian Temuan BPK Terkait Pengadaan Makanan Minuman dinDinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp170 juta, Dinkes SAKIP ke Tretes sebesar Rp40 juta, Halal Bihalal tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp20 juta, Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebesar Rp50 juta,  HUT RI (Mobil Hias ) sebesar Rp10 juta, konsumsi peserta lomba sebanyak 300 orang sebesar Rp10 juta, pembuatan video sebesar Rp5 juta, transportasi dan akomodasi untuk 2 orang ke Lampung untuk menerima hadiah sebesar Rp10 juta,  transportasi Kader sebesar Rp16 juta, total kegiatan PHBS Rp41 juta. <br /> <br /> Selain itu, menurut terdakwa bahwa dari dana pemotongan Jaspel BPJS dipergunakan untuk kegiatan UKS SMAN Kedamean Gresik terdiri dari transport dan akomodasi ke Jakarta sebanyak 5 orang (@Rp4 juta) sebesar Rp20 juta, Germas untuk  pemaparan di Jakarta sebanyak 4 Orang (@Rp4 juta) sebesar Rp16 juta, Kabupaten Sehat di Kemendagri Jakarta untuk menerima hadiah sebesar Rp8 juta, dan total biaya Rp85 juta.<br /> <br /> Kemudian untuk Kegiatan LSM, Wartawam dan Security termasuk Iklan ucapan HUT Gresik,  HKN dan HUT Jawa Pos sebesarbRp3 juta, kegiatan LSM sebanyak 6 orang sebesar Rp3 juta, Santunan anak Yatim Piatu dan janda sebanyak 20 orang masing-masing (@Rp300 ribu) sebesar Rp6 juta<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcxhOcqLFjzZDURRgQEy2WqSG3gPhcHRrvyfh8ea6zzk3w_6xBbvY_WOjkv8NcQzZCAhUVa0E53fAHh9GvZ3A0e_RScSED_L8e1hfypiT2FbAXViedZnVZAw0q7FesUkiC7KRQkQeoW_4/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcxhOcqLFjzZDURRgQEy2WqSG3gPhcHRrvyfh8ea6zzk3w_6xBbvY_WOjkv8NcQzZCAhUVa0E53fAHh9GvZ3A0e_RScSED_L8e1hfypiT2FbAXViedZnVZAw0q7FesUkiC7KRQkQeoW_4/s640/5.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa saat menjalani sidang tuntutan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> Untuk kegiatan Gathering Batam - Singapura bulan Februari 2016 untuk 110 peserta sebesar Rp345 juta, Gathering ke Jogja Tahun 2017 sebanyak 110 Orang sebesar Rp192 juta, STUBA ke Jakarta Selatan  Tahun 2016 sebanyak 42 Orang sebesar Rp112 juta, STUBA ke Dinkes Padang sebanyak 45 orang sebesar Rp128 juta.<br /> <br /> Belum lagi duit itu dibagi-bagikan kepada Pejabat Kabupaten Gresik, diantaranya Bupati Sambari dan ajudannya, Wakil Bupati Qosim dan ajudannya, Sasisten 1, 2 dan 3 Kabupaten Gresik, Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang, DPRD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Ironisnya, bahwa duit yang dinikmati oleh ratusan orang di Kabupaten Gresik itu harus dipikul oleh terdakwa dan “menjadi senyum manis bagi orang-orang yang turut menikmatinya”. <br /> <br /> Dalam putusannya Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada Eni Wahyuni, dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. <br /> <br /> Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. <br /> <br /> Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen dari Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan, untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. <br /> <br /> Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen Jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. <br /> <br /> Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan, akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. <br /> <br /> Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan Jaspel dana BPJS sebesar 10 persen. Dan dana itu dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak tercover (dibiayayi) oleh APBD, serta diberikan juga kepada pada pihak-pihak lain diantaranya, Wakil Bupati Gresik (M. Qosim), Sekertaris Daerah (Djoko S), Asisten I. II dan III Kab Gresik, Kepala BKD Kab Gresik (Nadlin), Kepala DPPKAD (Yethy Suparyatidra), Jajaran staf di DPPKAD, Komisi IV DPRD Kab Gresik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sekertaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati dan pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, dari uraian hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam dianggap bersalah dan harusalah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pemebelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menyebutkan, bahwa duit sebesar Rp500 juta yang dititipkan terdakwa melalui rekening Kejaksaan Negeri Gresik haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti sebesar Rp.2.451.370.985.<br /> <br /> Dalam pembelaan maupun Duplik terdakwa melalui Penasehat Hukmnya Adi Sutrisno mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh dr. Sugeng, dan meminta agar dr. Sugeng juga di “jadikan sebagai tersangka”.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 humf  f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP.<br /> <br /> “Mengadili ; Menghukum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.951.370.985 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harat bedanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Wiwin.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim terbut, terdakwa maupun JPU mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata Adi Sutrisno selaku Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Seusai persidangan, terkait keterlibatan dr. Sugeng dalam pemotongan dana Jaspel, JPU Kejari Gresik tak mau diwawancarai wartawan, tetapi mengucapkan “kebohongan publik” dengan mengatakan, bahwa Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto sedang dalam perjalanan menuju Pengadilan Tipikor untuk menjawab pertanyaan wartawan.<br /> <br /> “Nanti sama Kasi Pidsus, sedang dalam perjalan kesini (Pengadilan Tipikor),” kata Jaksa yang bertubuh besar ini. (Rd1)

News Tipikor Kadinkes Gresik Divonis 6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam “JPU Kejari Gresik tak mau ditanya terkait keterlibatan dr. Sugeng selaku mantan Kepala Dinas Kab. Gresik...

»

Wahyudi Pujo Saptono, GM PT PJU Diadili Karena Korupsi Dana Kerjasama Batu Bara Rp28 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWsbIzlUdk4MDPLt_-5nHjYVFbzJH2XILB9Ip5FpcJFqZuZVjrT7N-hgE0hDwE0mKPHV9ICWr5niTfQx93hbBnsptpTfxXsMmxGi4FA0T5JauTK-vdW4-yOUg5fa6_pTjwvfGua-835I/s1600/IMG20190312141017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="391" data-original-width="768" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWsbIzlUdk4MDPLt_-5nHjYVFbzJH2XILB9Ip5FpcJFqZuZVjrT7N-hgE0hDwE0mKPHV9ICWr5niTfQx93hbBnsptpTfxXsMmxGi4FA0T5JauTK-vdW4-yOUg5fa6_pTjwvfGua-835I/s640/IMG20190312141017.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selasa, 12 Maret 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatoni Hatam dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari)  Surabaya, membacakan surat dakwaannya diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Bagus Handoko dan Dr. Andriano serta Panitra Pengganti Sutris, atas nama terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, warga Perumahan Juanda Harapan Permai Blok 1 No.21 RT.OO2/OO4 Desa Wedi, Kec. Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018, tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. Petrogas Jatim Utama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Gate Hope Indonesia (PT HPI) <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor PT. PJU (Petrogas Jatim Utama)  di Gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager Finance dan Administration PT.PJU bersama-sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur PT GHI (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dari modal usaha tersebut terdakwa menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau Imansyah Sofyan Hadi<br /><br />“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Surat Keputusan Direksi PT Petrogas Jatim Nomor : 10. 1/SK-PD/X/2010, karena telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Menager F inance dan Administration PT PJU, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tersangka Suryanto selaku Direktur PT PT.GHI, dan Imansyah Sofyan Hadi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat dari BPK RI Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018,” ucap JPU<br /><br />JPU pun membeberkan awal perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, yaitu bahwa PT PJU selaku BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petro Jatim Utama dengan Akta Notaris H. Kosidi Wirjohardjo Nomor : 2 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petro Jatim Utama dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W10-001 11 HT.01.0l-TH.2006 tanggal 25 September 2006 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.<br /><br />“Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2010, terdakwa Wahyudi Pujo Saptono mendatangi rumah Imansyah Sofyan Hadi yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Perumahan Pondok Maspion No. B. 11 Waru Sidoarjo, dan menceritakan bahwa PT PJU tengah menjajaki bisnis Batu Bara, dan meminta Imansyah Sofyan Hadi untuk mencarikan partner yang dapat diajak untuk bekerjasama,” ujar JPU <br /><br />JPU mengatakan, sebelumnya Imansyah Sofyan Hadi pernah bertemu dengan <br />tersangka Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (GHI), dan diminta untuk mencarikan pemodal, karena PT GHI membutuhkan modal usaha untuk kegiatan suplai Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali.<br /><br />Pada sekitar bulan September 2010, Imansyah Sofyan Hadi dan tersangka Suryanto  menemui terdakwa di Kantor PT  PJU di gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya, dan Suryanto diminta untuk melakukan Persentasi dihadapan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono dan  Abdul Muid, Alm. Suharyoko serta Alm. Agus Dwi Winarno selaku Senator Manager Downstream. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa dari presentasi yang diberikan oleh rersangka Suryanto mengenai bisnis Batu Baranya, menghendaki financial support (dukungan dana) dari PT PJU untuk pembelian Batu Bara dengan skema pembagian hasil 60% untuk PT PJU dan 40% untuk PT GHI. Selanjutnya Abdul Muid mengirim surat permohonan persetujuan kerjasama bisnis trading Batu Bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT PJU Nomor : 259.1/PJU-P/S/X tanggal 4 Oktober 2010 dengan gambaran dan skema bisnis sebagai berikut ; <br /><br />1. PT PJU telah memiliki kontrak supply Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) tanggal 29 September 2010 dengan kontrak Nomor 076.PJ/061/2010, PT GHI No 002/GHI-PJB /7/2010. Dan PT GHI telah menaruh jaminan bisnis ke PT PJB sebesar Rp1.823.680.000(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),; 2. Pengadaan Batu Bara ke PT PJB maksimal per bulan 16.000 MT,; 3. Dalam bisnis Batu Bara margin bersih sebesar 45.000 per ton, setelah dikurangi biaya operasional sebesar kurang lebih 20.000 per ton.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, surat permohonan persetujuan bisnis trading Batu Bara disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 10.04a/Dekom.PJU/X/2010 dengan catatan kegiatan kerja sama tersebut pada prinsipnya disetujui, namun harus memperhatikan resiko bisnis karena Batu Bara bukan domain PT PJU. Dan Kerja sama antara PT PJU dan PT GHI dituangkan dalam perjanjian kerja sama Nomor : 001/GHI= PJU/HoA/Xl/2010, dan Nomor : 013/PJU/X/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kerja Sama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia atau pengadaan Batu Bara sejumlah maksimal 16.000 MT setiap bulan. <br /><br />“Bahwa dengan adanya kerjasama antara PT PJU dan PT GHI berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan pembukaan “Joint Acount” atau rekening bersama pada bulan November 2010, dengan syarat pencairan harus ditandatangani atau otorisasi kedua pihak yakni tersangka Suryanto dari PT GHI dengan Abdul Muid atau terdakwa dari PT PJU dengan setoran pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ditemani Dewi Atiqoh, pada Bank Jatim cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011236294,” kata JPU<br /><br />JPU menjelaskan, bahwa mekanisme penyetoran modal kerja dari PT PJU ke rekening bersama, yakni dengan cara terdakwa sebagai Kapimpro bisnis Batu Bara, mengajukan surat memorandum No.023/PJU-GMFA/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, No.006/PIU-GMFA/lll/2010 tanggal 03 Maret2011, No. 008/PJU-GMFA/lII/2011 tanggal 15 Maret 2011, No.012/PJU-GMFA/IV/2011 tanggal 06 April 2011, No. /PJU= GMFA/IV/2011 tanggal 15 April 2011 kepada Dirut PT PJU yakni Abdul Muid tentang permohonan persetujuan penyetoran modal kerja trading Batu Bara tanpa ada dokumen pendukung lainnya, dan di ACC oleh Abdul Muid Sebagai Direktur Utama PT  PJU dalam bentuk disposisi, kemudian oleh Dewi Atiqoh membuat rencana pengeluaran perusahaan. <br /><br />“Setelah rencana pengeluaran perusahaan itu disetujui oleh Asfuri selaku Manager Keuangan, Alm. Suharyoko (Manager Keuangan), Abdul Muid ( Direktur Utama PT PJU) dan terdakwa sendiri, maka proses Penyetoran Modal kerja disetorkan kerekening bersama,” kata JPU<br /><br />Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, lanjut JPU kemudian, telah disetorkan dari kas PT PJU dari Bank Jatim dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank Jatim dengan nomor Rekening 0011236294 dengan modal awal yang telah diterima pada rekening bersama pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan total sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). <br /><br />JPU mengatakan, bahwa dengan modal awal tersebut, PT PIU mendapatkan keuntungan, maka Abdul Muid dan terdakwa menyetujui amandemen Perjanjian Kerja Sama pada Bulan Maret 2011 untuk melanjutkan kerjasama, bahkan menambah setoran modal kerja sama ke Rekening bersama meskipun telah mengetahui bahwa PT  GHI  tidak dapat lagi memasok Batu Bara ke PT PJB, karena pemutusan kerja sama antara PT GHI dan PT PJB pada tanggal 15 November 2010, namun PT GHI telah mendapatkan kembali kuota untuk memasok Batu Bara ke PT PJB melalui PT Maxima Citra Nusantara (PT MCN).<br /><br />“Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, telah disetor dari kas PT PJU pada Bank Jatim Nomor dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank J atim dengan nomor Rekening 0011236294 sebagai berikut : 1. Tanggal 26 November 2010 sebesar Rp5 miliyar,;  2. Tanggal 08 Desember 2010 Rp3 M,; 3. Tanggal 04 Maret 2011 Rp2.120 M,; 4. Tanggal 21 Maret 2011 Rp20 M,; 5. Tanggal 07 April 2011 Rp2. 120 M,;  6. Tanggal 18 April 2011 Rp8.700 miliyar.  Total Rp40.940 miliyar,” beber JPU dalam surat dakwaannya.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa total modal usaha yang disetorkan oleh PT PJU ke Rekening bersama adalah sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah. Modal kerja yang terdapat dalam rekening bersama, diputar untuk pembelian Batu Bara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan penjualan Batu Bara itu kepada PT BJB sehingga mendapatkan keuntungan. <br /><br />JPU membeberkan, bahwa pembelian Batu Bara yang dilakukan PT GHI selama melakukan kerja sama dengan PT PJU pendukung atau menggunakan Invoice fiktif (Invoice PT Debies Energindo, namun rekening tujuan pembayaran kepada Imansyah Sofyan Hadi) yang ditarik dari rekening bersama dan disetorkan ke rekening Imansyah Sofyan Hadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410004589719 yakni ; 1. Pada tanggal 6 April 2011 sebesar Rpl.696.000.000,; 2. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp7.849.800.000,; 3. Tanggal 10 Mei 2011 Rpl.053.695.500,; 4. Tanggal 18 Mei 2011 Rp15.696.000.000,; 5. Tanggal 5 Agustus 2011 Rp14.715.000.000,; 6. Tanggal 10 Oktober 2011 Rp15.255.000.000, dengan total sebesar Rp56.263.695.500. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa tersangka Suryanto selaku Direktur PT GHI menggunakan modal dari rekening bersama milik PT PJU untuk kegiatan Investasi Emas, bukan digunakan untuk kegiatan suplay Batu Bara ke PT PJB, sehingga PT GHI tidak dapat mengembalikan sepenuhnya modal kerja PT PJU. Pengembalian Modal Kerja yang dilakukan oleh PT GHI ke Kas PT PJU sejak tanggal 3 Juni 2011 - 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp12.722.189.418. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dalam mengusulkan pada Dewan Komisaris mengenai keija sama antara PT PJU dan PT GHI telah melanggar ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga yakni PT PJU tidak melakukan studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja sama dan tidak melakukan penilaian bonahditas dan kredibilitas PT GHI. <br /><br />Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otda) Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerja sama perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1). Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat antara lain ; mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama,; (2). Pihak ketiga yang berbentuk badan usahalperorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat diantaranya memiliki bonafiditas dan kredibilitas; <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa PT PJU dalam melakukan kerja sama dengan PT GHI tidak meningkatkan Rfiqiensi dan produktifitas Perusahan, tanpa jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian kerja sama tidak dibuat dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 (1) yang menyatakan ; kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal / asset perusahaan.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)  melakukan kerjasama dengan PT GHI dibidang pembiayaan pengadaan Batu Bara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT PJU sebagaimana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Pasal 4 yang menyatakan : (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan penunjang lainnya,; (2). Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama adalah untuk  menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar sehat dan transparan. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) melakukan beberapa kali pembayaran atas pengadaan Batu Bara tanpa disertai bukti pendukung atau menggunakan invoice fiktif telah melanggar ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 khususnya pada point 3 (Tiga), yakni Melakukan persetujuan untuk pembayaran atas pengadaan Batu Bara yang berdasarkan ketentuan perusahaan PT. Petrogas Jatim Utama,  pembayaran dilakukan harus disertai dokumen pendukung  (Invoice). <br /><br />JPU juga mengatakan, bahwa atas perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU),  mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/LHP )O(l/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. PJU dengan Pihak Ketiga PT. GHI Tahun 2010 - 2011 sebesar Rp28.217.l89.4l8<br /><br />JPU juga menjelaskan, bahwa selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (padal 3) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke'1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,” ucap Jaksa Penuntut Umum Fatoni Hatam mengakhiri surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, Dr. Ismu Gunadi dkk mengatakan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan Eksepsi atau keberatan.<br /><br />“Kami akan menyampaikan Eksepsi,” kata Dr. Ismu, dan permohonan itu dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris. <br /><br />"Nanti aja pada sidang minggu depan, kita Eksepsi," kata salah seoarang anggota Tim Penasehat Hukum terdakwa saat ditemui wartawan media ini seusai persidangan. (Rd1)

News Tipikor Wahyudi Pujo Saptono, GM PT PJU Diadili Karena Korupsi Dana Kerjasama Batu Bara Rp28 M

Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono berita korupsi .co - Selasa, 12 Maret 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatoni Hatam dkk dari Kejaksaan...

»

Wawali dan “Trio Kwek-Kwek” Bersaksi Untuk Terdakwa Setiyono

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE3h9MC6_GElc4f5LABHRTZYKTC-7aRUgCeUMkjk48Xx5kgKlmpUW4WfOZfFcK5wqxreZ1zocCW3ek__cDJGjltKw8rDt6rCym4puK0iFQJiX9QNZoq2-LQlvLOQmFd3Oi9F4aPiJOGpE/s1600/IMG20190304123319.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="726" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE3h9MC6_GElc4f5LABHRTZYKTC-7aRUgCeUMkjk48Xx5kgKlmpUW4WfOZfFcK5wqxreZ1zocCW3ek__cDJGjltKw8rDt6rCym4puK0iFQJiX9QNZoq2-LQlvLOQmFd3Oi9F4aPiJOGpE/s640/IMG20190304123319.jpg" width="530" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Wakil Wali Kota Pasurusan Raharto Teno Prasetyo</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa Wahyu Tri Herdianto mendesak KPK untuk bertindak Tegas dalam menangani Kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono#<span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 4 Maret 2019, Sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 terhadap 3 (tiga) terdakwa dalam dua perkara, yaitu Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan (perkara tersendiri), dan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan serta terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (pegawai Honorer Kelurahan) kembali digelar diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo juga Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Sidang kali ini adalah dengan agenda mendengarkan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan Tim PU KPK Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, untuk 3 (tiga) terdakwa yang ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018, terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. </span></span><br /></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Saksi yang dimaksud adalah 1. Wakil Wali Kota Pasurusan Raharto Teno Prasetyo,; 2. Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Agus Fadjar,; 3. Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi serta sebagai tim sukses terdakwa Setiyono, yakni M. Wongso Kusumo,; 4. adik kandung terdakwa Setiyono, Edy Trisulo Yudo, dan 3 (tiga) tim sukses terdakwa Setiyono yang disebut “Trio Kwek-Kwek” yakni 1. Achmad Fadoli,; 2. Andi Wiyono serta ke 3. Prawito </span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNTZ_2J73sgi4peCVW4w44NH8hZFV1-W86ky11Pbtbv9vX0-wIdQcHRePyInu43wkEZs4h-SoIAOpfZy5TKn2H67dwPcpuwqT5drlXcZzxACE3ltLW8R_i-pWBFznjUDvuZ8rGK0vW7h8/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNTZ_2J73sgi4peCVW4w44NH8hZFV1-W86ky11Pbtbv9vX0-wIdQcHRePyInu43wkEZs4h-SoIAOpfZy5TKn2H67dwPcpuwqT5drlXcZzxACE3ltLW8R_i-pWBFznjUDvuZ8rGK0vW7h8/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Saksi dari depan kanan, 1. Wakil Wali Kota Pasurusan Raharto Teno Prasetyo,; 2. Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Agus Fadjar,; 3. Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi M. Wongso Kusumo,; 4. adik kandung terdakwa Setiyono, Edy Trisulo Yudo, 5. Achmad Fadoli,; 6. Andi Wiyono, 7. Prawito</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada tanggal 3 Oktober 2018, KPK mengamankan 4 (emapt) tersangka/terdakwa, yaitu pengusaha kontraktor (Direktur CV Mahadhir) Muhammad Baqir selaku penyuap,; Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2021, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto, orang kepercayaan Kadis PUPPR (pegawai Honorer Kelurahan) ketiganya selaku penerima suap<br /><br />Namun, Muhammad Baqir sudah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan uang suap sebesar Rp115 juta kepada Wali Kota Setyono melalui Dwi Fitri Nurcahyo sebagai fee 7.5% dari proyek PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)  Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran dari APBD Kota Pasuruan sebesar Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah. <br /><br />Sebagai “hadiah” atas perbuatan Muhammad Baqir, Majelis Hakim pun menghukumnya dengan (Muhammad Baqir) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan saat ini yang diadili adalah ketiga terdakwa (Setiyono, Dwi Fitri Nurvahyo dan Wahyu Tri Hardianto) sebagai penerima suap dari Muhammad Baqir.<br /><br />Namun ternyata, uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dan Dwi Fitri Nurvahyo serta Wahyu Tri Hardianto dari Muhammad Baqir hanyalah “pintu masuk” untuk “membuka” uang suap dari pihak-pihak lain, yaitu rekanan atau kontraktor sekaligus sebagai tim sukses Setiyono pada saat pencalonan sebagai Wali Kota, yaitu M. Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito atau dikenal dengan istilah “Trio Kuwek-Kuwek”<br /><br />Menurut Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya, bahwa total uang suap sebagai fee Proyek yang diterim terdakwa Setiyono sajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sedangkan yang diterima terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto sejumlah Rp1.528.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), di mana duit itu kemudian diserahkan ke terdakwa Setiyono.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <i>Sukses tidaknya seorang calon Kepala Daerah, memang tidak terlepas dari peran para tim suksesnya yang memiliki massa yang banyak dan “pintar mengarahkan” untuk memilih sang jagoannya. Dan para tim sukses itu akan lebih sukses lagi bila sang kandidatnya terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), karena pekerjaan-pekerjaan (proyek) sudah menunggunya sebagai imbalan yang diberikannya.</i><br /><br />Namun yang memalukan dalam kasus ini adalah keterlibatan Wartawan, bukan mendapat berita sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis, melainkan memperoleh proyek APBD dari terdakwa begitu juga dengan LSM. <br /><br />Itulah yang terjadi dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap beberapa Kepala Daerah Khussunya di Jawa Timur, termasuk di Kota Pasuruan yang menyeret sang Wali Kota Setiyono. Hal itu terungkap dari surat dakwaan serta pengakuan dari saksi yang dihadirkan PU KPK pada sidang kali ini (Senin, 4 Maret 2019).</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisIPI3ITz0H4gaNBfvNVvyy7Piqyg9v6HH0ohypUEIwnav28T-XcAs_7R3HhOx0O06px814ibrlnGWLyRd04E5zgEuv0h1P51yvvmduVT28VYJoEIVmZ5KMqMDyDbOQJzyG74_NlVL69k/s1600/IMG20190304145124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisIPI3ITz0H4gaNBfvNVvyy7Piqyg9v6HH0ohypUEIwnav28T-XcAs_7R3HhOx0O06px814ibrlnGWLyRd04E5zgEuv0h1P51yvvmduVT28VYJoEIVmZ5KMqMDyDbOQJzyG74_NlVL69k/s640/IMG20190304145124.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Wakil Wali Kota Pasurusan Raharto Teno Prasetyo</span></td></tr> </tbody></table> Dan kehadiran Wakil Wali Kota Pasurusan Raharto Teno Prasetyo sebagai saksi untuk pasangannya yang terjerat Korupsi adalah, karena dalam surat dakwaan PU KPK dikatakan, bahwa Raharto Teno Prasetyo kebagian proyek langsung dari terdakwa Setiyono. Namun sang Polyikus yang menjababat sebagai Wakil Wali Kota yang sekaligus sebagai Plt ini tak mengakuinya.<br /><br />Raharto Teno Prasetyo mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak menerima. <br /><br />“Saya tidak pernah terima,” kata Wawali ini. Namun terdakwa Setiyono dengan tegas mengatakan bahwa Raharto Teno Prasetyo menerima proyek sebesar Rp10 miliyar setiap tahunnya.<br /><br />Begitu juga adik kandung terdakwa Setiyono, Edy Trisulo Yudo yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pasuruan juga tidak mengakui atas keterlibatan dirinya dalam mengatur dan kebagian proyek. Kehadiran Edy Trisulo Yudo sebagai saksi bukan untuk sang Mas (kakak)-nya terdakwa Setiyono, melainkan sebagai saksi untuk terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo.<br /><br />Sedangkan keterangan Agus Fajar yang mantan Kadis PUPPR ini justru tidak mengetahui adanya plotingan dan fee proyek. Dan bisa jadi itu sebabnya, Agus Fajar digantikan Dwi Fitri Nurcahyo, yang sebelumnya Agus Fajar menggantikan Dwi Fitri Nurcahyo.<br /><br />Sementara saksi “Trio Kuwek-kuwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito dan Wongso Kusumo mengakui, bahwa ada pemberian fee dari setiap proyek yang dikerjakannya. Namun bukan tim sukses namanya kalau tidak “pintar berbicara untuk membela sang jagoannya”. <br /><br />Sebab, keterangan Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito dan Wongso Kusumo yang mengatakan ada fee, namun yang menentukan besarnya fee 7.5% bukan terdakwa Setiyono melainkan saksi dan beberapa rekanan yang tergabung dalam beberapa Asosasi Kontruski di Kota Pasuruan. <br /><br />“Bukan kami yang menentukannya, spontan aja dari teman-teman yang menentukan,” kata saksi<br />“Kasihan aja, karena baru sebagai Wali Kota,” tambah Fadoli<br /><br />Hebatnya lag tim suksesnya Setiyono ini adalah, membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya atas perintah terdakwa. <br /><br />Menjawab pertanyaan tim PU KPK Kiki Ahmad Yani terkait ploting proyek untuk saksi, Wartawan dan LSM, saksi mengatakan supaya terdapat pemerataan sesama rekanan/kontraktor di Pasuruan. Dan dengan “kepiawaian” saksi menjelaskan, sekalipun ada pembagian paket pekerjaan tidak jaminan menjadi pememang.<br /><br />“Supaya ada pemerataan, yang selama ini nggak ada. Ia normatif aja sesuai prosedur lelang,” jawab para saksi yang sukses mengantarkan Setiyono duduk di kursi Wali Kota Pasuruan pada  Tahun 2016 dan sukses pula meraup keuntungan dari beberapa proyek. <br /><br />Yang menarik adalah keterangan Wongso Kusumo terkait duit sebesar Rp50 juta yang ditransfer terdakwa Wahyu Tri Hardianto terkait pembangunan gedung PDAM Kota Pasuruan. Wongso berkali-kali tidak mengakui hingga Penasehat Hukum terdakwa membantu Wongso Kusumo untuk membantu mengingat kembali, dan akhirnya Wongso Kusumo mengatakan bahwa duit itu adalah pinjaman.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivbpXOFgXtWglY2vBa-c_dGcDWSU3YGEb5s_jjlyUc1Qh41G0KQHCtQi4_KlqlrDK3d3WwOT8xC7uYswZz5C9pK0HZN_dBZ-G_SH4vrcQv1G226vHfwTGKFNJjGb6RDfe7ALDDuS7P50E/s1600/IMG_20190304_144002.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1220" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivbpXOFgXtWglY2vBa-c_dGcDWSU3YGEb5s_jjlyUc1Qh41G0KQHCtQi4_KlqlrDK3d3WwOT8xC7uYswZz5C9pK0HZN_dBZ-G_SH4vrcQv1G226vHfwTGKFNJjGb6RDfe7ALDDuS7P50E/s640/IMG_20190304_144002.jpg" width="486" /></a></div> “O itu, saya pinjam dari Wahyu,” kata Wongso dengan diiringi teriakan puluhan pengunjung sidang.<br /><br />Keterangan saksi Wongso ini sepertinya tidak masuk akal, seorang pengusaha yang juga Ketua Asosasi Gapensi sekaligus tim sukses terdakwa Setiyono meminjam duit sebesar Rp50 juta kepada pegawai honorer Kelurahan. <br /> <br /> Atas keterangan Wongso Kusumo, terdakwa Wahyu Tri Hardianto dengan tegas meminta KPK untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.<br /> <br /> "Siapa Aksa itu, Pak dan kerja dimana, tolong Bapak jujur. Aksa itu siapa Pak, Dia sering mengancam saya," tanya terdakwa Wahyu, namun Wongso tak dapat menjawab. Apakah karena faktu "U" alias usia atau memang sengaja pura-pura lupa ? <br /> <br /> <br /> <br />“Saya minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertindak tegas dalam menangani kasus ini,” kata terdakwa Wahyu dengan tegas.<br /> <br /> "Ikuti aja terus persidangannya , bang. Dia kan nggak mau jawab siapa itu Aksa," kata terdakwa Wahyu dan Dwi kepada media ini seusai persidangan. <br /> <br />Terpisah. Kepada wartawan media ini, Edy Trisulo Yudo mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang plotingan proyek, apalagi menerima. Menurut adik kandung terdakwa ini, bahwa dirinya hanya diajaka untuk bertemu.<br /><br /> Pada hal dalam surat dakwaan PU KPK dikatakan, bahwa pertemuan antara terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo dengan tim sukses terdakwa Setiyono diadakan di rumah Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draf paket pekerjaan. <br /><br />Namun tak heran, bahwa keterangan saksi-saksi bahkwan terdakwa sendiri yang terlibat dalam kasus Korupsi yang terkesan tidak jujur, bukan hal yang langka, melainkan sudah hal biasa. Namun begitu saksi dijadikan sebagai tersangka seperti seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dijadikan sebagai tersangka, barulah mengakui dan mengembalikan uang suap yang diterimanya.<br /><br />Sementara PU KPK Kiki Ahmad Yani saat diminta tanggapannya oleh wartawan media ini terkait keterlibatan Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi bersama Trio Kuwek-Kuwek” yakni 1. Achmad Fadoli,; 2. Andi Wiyono serta ke 3. Prawito yang sama-sama sebagai tim sukses terlibat memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Setiyono.<br /><br />Menamnggapi hal itu, PU KPK Kiki Ahmad Yani tak membantah keterlibatan saksi-saksi dalam pemberian uang kepada terdakwa. Namun PU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan, saat ini masih fokus untuk perkara terdakwa Setiyono, namun akan melaporkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Ya memang seperti keterangan saksi tadi. Tapi saat ini kita masih fokus untuk perkara terdakwa Setiyono, dan kita akan melaporkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar PU KPK Kiki Ahmad Yani<br /><br /><span style="color: red;"><b>Seperti yang diberitakan sebelumnya, terkait penerimaan uang fee proyek oleh terdakwa Setiyono dari para rekanan yang juga tim sukses terdakwa pada tahun 2016 sebesar Rp1.474.441.735</b></span><br /><br />Berawal sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidnta_bDwbdA3S3vHfnSIaAi51tPUF8yAq7K72WiLcWGHH4iBz0qooMZuvnSh1CqZZchLftEd64D3eQ-zMIvUYw3M8wmxPwsdIq9Cq9mH02_ZXXXp4SGQ20Jm61GywWy-Q5w6dSJWvxvU/s1600/IMG_20190305_101225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1179" data-original-width="1600" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidnta_bDwbdA3S3vHfnSIaAi51tPUF8yAq7K72WiLcWGHH4iBz0qooMZuvnSh1CqZZchLftEd64D3eQ-zMIvUYw3M8wmxPwsdIq9Cq9mH02_ZXXXp4SGQ20Jm61GywWy-Q5w6dSJWvxvU/s640/IMG_20190305_101225.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Trisulo Yudo (Adik kandung terdakwa Setiyono)</td></tr> </tbody></table> Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /><br />Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /><br />Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air. <br /><br />Sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /><br />Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /><br />Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /><br />Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan.<br /><br />Sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRh4Ke-tKpDDLBq2fcU492KLWA5shyphenhyphens3ugopbL-N7UGePu8t7pG-8QGqF2NT_Jo9b3JQ9Q49s6v0bUPGxY_Mn3lEg1WwRXxfDPnNHU-RLSteyqs8P4pJHBw-ReozlmczI3ZPLa6RNAtsY/s1600/IMG20190304142235.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRh4Ke-tKpDDLBq2fcU492KLWA5shyphenhyphens3ugopbL-N7UGePu8t7pG-8QGqF2NT_Jo9b3JQ9Q49s6v0bUPGxY_Mn3lEg1WwRXxfDPnNHU-RLSteyqs8P4pJHBw-ReozlmczI3ZPLa6RNAtsY/s640/IMG20190304142235.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /><br />Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa.<br /><br />Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi.<br /><br />Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. Adapun commitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut :<br /> <br />a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /><br />b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya. <br /><br />c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /><br />d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo<br /><br />e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya. <br /><br />f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDowHmncSwSQAgfRK_IH9ONyVMognn_a39a-NrbGCBuSnlRtu6qgcgPC19LvrURJ_U7iBiQOFJLCauEDd2ih16tOhMmrVfJNBCq6OdKQtSO5BXl_sJtgj-IgpArnsLeGernNVgmp_-xZ8/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDowHmncSwSQAgfRK_IH9ONyVMognn_a39a-NrbGCBuSnlRtu6qgcgPC19LvrURJ_U7iBiQOFJLCauEDd2ih16tOhMmrVfJNBCq6OdKQtSO5BXl_sJtgj-IgpArnsLeGernNVgmp_-xZ8/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>II. Pada tahun 2017, duit duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625</b></span></span><br /><br />Pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut. Berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /><br />Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan antara lain ; <br /><br />1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /><br />Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi. <br /><br />Mengikuti arahan terdakwa, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /><br />Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /><br />Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya. <br /><br />Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, lanjut PU KPK, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. <br /><br />Bahwa terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtD8QRMHdsU2ki388P4vfdez6ce2930yT5E7ZTmYTo92kRCNvuou45Q8XAaPRBhRn2sa8sOSlneYsy2TvBg7GsqOEU06zlDuB8UpH6-ccyH9hhcijnqNFF_xct4j-staWAXSh4RMZjuwY/s1600/C.+Setiyono+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtD8QRMHdsU2ki388P4vfdez6ce2930yT5E7ZTmYTo92kRCNvuou45Q8XAaPRBhRn2sa8sOSlneYsy2TvBg7GsqOEU06zlDuB8UpH6-ccyH9hhcijnqNFF_xct4j-staWAXSh4RMZjuwY/s640/C.+Setiyono+dkk.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /><br />2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah).<br /><br />III Kemudian, selain duit commitmen fee/imbalan proyek paket pekerjaan TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735 dan TA 2017 sebesar Rp878.801.625, juga penerimaan duit commitmen fee/imbalan proyek oleh terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 sebesar Rp614.000.000<br /><br />Pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /><br />Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /><br />Saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /><br />Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP).  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8e36AIqUnJ2oRjIvc9nBiKnk2NoLmBBk1ph2g2L61spBiqnSD4_hrSoSO1sgn7cLRWxurdUDtdpJX7go90FlHtzZrIPequEPn3YeAVX83blIoF19r-sKADlLf9R3yFX9iKm7PEygcWZg/s1600/B.+Dwi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8e36AIqUnJ2oRjIvc9nBiKnk2NoLmBBk1ph2g2L61spBiqnSD4_hrSoSO1sgn7cLRWxurdUDtdpJX7go90FlHtzZrIPequEPn3YeAVX83blIoF19r-sKADlLf9R3yFX9iKm7PEygcWZg/s640/B.+Dwi.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan.<br /><br />Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen).<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /><br />Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /><br />Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /><br />Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /><br />Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit.<br /><br />Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /><br />Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /><br />4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Total Duit “Suap” yang diterima terdakwa Setiyono sejak Thn 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360</span></span><br /><br />Atas perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016, TA 2017 dan TA 2018, telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /><br />Selain itu, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /><br />Dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas perbuatan terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Wawali dan “Trio Kwek-Kwek” Bersaksi Untuk Terdakwa Setiyono

Wakil Wali Kota Pasurusan Raharto Teno Prasetyo #Terdakwa Wahyu Tri Herdianto mendesak KPK untuk bertindak Tegas dalam menangani Kasu...

»