Sidang Korupsi Bupati Malang, “Orang Hebat” Sebagai Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXe981Wkai0dY2YEcASxM9O2y-7k3-QOAjcYNKvsLpwf1-vwptElIUgifexnAJhJdsfsIRemfY7iFwPOL-Fc1FbYDixHiKw7idPLmRF9AtVkLYMXOpbP_WYv2qoUI-3RbgzC1AQKH1kl4/s1600/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXe981Wkai0dY2YEcASxM9O2y-7k3-QOAjcYNKvsLpwf1-vwptElIUgifexnAJhJdsfsIRemfY7iFwPOL-Fc1FbYDixHiKw7idPLmRF9AtVkLYMXOpbP_WYv2qoUI-3RbgzC1AQKH1kl4/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam Persidangan terungkap, Uang "haram" sebesar Rp880 juta mengalir ke Wartawan dari Eryk Aramando Talla atas perintah Terdakwa Rendra Kresna (Bupati Malang)#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 21 Maret 2019, Tim Jaksa KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi menghadirkan “orang hebat” sebagai saksi dalam sidang perkara kasus Korupsi Suap Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah serta dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock).<br /><br />“Orang hebat” yang dimaksud adalah Eryk Armando Talla. Sekalipun nama Eryk Armando Talla bukanlah sebagai Pejabat tinggi negara, atau tokoh agama apalagi tokoh masyarakat di Indonesia atau di Kabupaten Malang, namun Eryk Armando Talla tidaklah asing di sebahagian kalangan pejabat di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, begitu juga di kalangan media maupun wartawan Khususnya di Malang Raya.<br /><br />Semakin “hebatnya”, Eryk Arando Talla disebut-sebut dekat dengan beberapa pejabat di Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta “berperan” mengatur proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga tak heran, pada tanggal 17 Januari 2019, saat Eryk Armando Talla pertamakalinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Ali Murtopo (sudah divonis) selaku pengusaha di Kabupaten Malang sekaligus  sebagai salah satu penyuap Bupati Malang pada tahun 2011-2012, KPK memberikan pengamanan dan pengawalan yang begitu superketat dari beberapa petugas Brimob lengkap dengan sejanta laras panjang, helm dan rompi anti peluru, termasuk berjaga-berjaga dipintu masuk ruang sidang, sementara Eryk Armando Talla sepertinya terlihat menggunakan baju anti peluru dibalik baju batiknya saat duduk sebagai saksi di ruang sidang.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrK4EPzkpsfo4chWj0iT3Fp5uOqD0sEy2JAM1IMeMwf8b8kdVG4HuUvUXxFvAOl9p2NjgpQ1zzl6EBr648DXOSTyFwIt8nKd66rr7A_1s-hgD7epKrvJGzfH8zUaSEJKHGX4sZ3vrxFIY/s1600/IMG20190117105937.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrK4EPzkpsfo4chWj0iT3Fp5uOqD0sEy2JAM1IMeMwf8b8kdVG4HuUvUXxFvAOl9p2NjgpQ1zzl6EBr648DXOSTyFwIt8nKd66rr7A_1s-hgD7epKrvJGzfH8zUaSEJKHGX4sZ3vrxFIY/s640/IMG20190117105937.jpg" width="640" /></a></div> Sebelumnya, pada tanggal 17 April 2018 Eryk Armando Talla bersama Lazuardi Firdaus (wartawan Radar Malang, Jawa Pos Group) juga pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena  “terlibat” dalam kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait penganggaran proyek jembatan Kedungkandang thun 2015. Eryk Armando Talla dan Lazuardi Firdaus berperan memperkenalkan sekaligus mengadakan pertemuan bersama seorang pengusaha yang juga anak mantan (Alm) salah satu Jaksa Agung Muda (JAM) dengan Moch. Arif Wicaksono (terpidana). Saat itu, Eryk Armando Talla juga mendapat pengawalan tapi bukan dari petugas Brimob melainkan dari beberapa pria berambut cepak dengan berpakaian batik.<br /><br />Dan kali ini, Eryk Aramando Talla dihadirkan sebagai saksi di Persidangan dalam perkara Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna. Dalam kasus ini, Eryk Armando Talla juga terlibat sebagai penerima uang “suap” dari Ali Murtopo, seperti dalam surat dakwaan Jaksa KPK. <br /><br />Namun hanya KPK lah yang tahu, mengapa si Eryk Armando Talla ini tidak disidangkan bersamaan dengan si Rendra Kresna, supaya lebih jelas terungkap dengan terang benderang dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang yang diterima Rendra Kresna dari Ali Murtopo dan beberapa pengusaha kontraktor lainnya melalui si Eryk Armando Talla.<br /><br />Keterlibatan Eryk Armando Talla bukan hanya menerima uang fee proyek dari Ali Murtopo, tetapi Aryk Armando Talla terlibat dalam pengaturan proses lelang melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang dengan melibatkan IT Hacker, agar pemenang lelang hanya kontraktor-kontraktor yang sudah ditentukan.<br /><br />Sementara keterangan Eryk Armando Talla di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim (Kamis, 21 Maret 2019), tak jauh beda dengan keterangan sebelumya pada saat sebagai saksi untuk terpidana Ali Baqir (17 Januari 2019).<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim terungkap, pada tahun 2010, setalah Rendra Kresna dilantik menjadi Bupati Malang, lalu mengadakan pertemuan dengan Eryk Armando Talla bersama Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang untuk membahas mengenai pengembalian uang pinjaman dana kampanye Terdakwa Rendra Kresna yang jumlahnya mencapai Rp131 miliyar. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpBpaXJPNu5dILyjvuFs4fVRQ0wo00MMCSWEg0JTPDqX09qnJ7P4_Ok9qXdu3lWBsS5LLvbLXCm4AmAjHi2NwB_rqpDYigQMpHp6hl52aoYXs0SibS0DsAtINR072FU4cAM7FAUZ5kyac/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="268" data-original-width="398" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpBpaXJPNu5dILyjvuFs4fVRQ0wo00MMCSWEg0JTPDqX09qnJ7P4_Ok9qXdu3lWBsS5LLvbLXCm4AmAjHi2NwB_rqpDYigQMpHp6hl52aoYXs0SibS0DsAtINR072FU4cAM7FAUZ5kyac/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Uang itu berasal dari beberapa pengusaha kontrktor yang juga sebagai tim sukses Rendra Kresna dengan cara pengembalian dari proyek APBD Kabupaten Malang yang akan diberikan sekaligus mendapatkan fee atau keuntungan. Ibarat Peribahasa, “Menyelam sambil minum Air, membayar pinjaman sekaligus mendapat tambahan pundi-pundi”.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Rendra Kresna memerintahkan Hendry Tanjung dan Eryk Armando Talla untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa.<br /><br />Kemudian Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati, bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang untuk Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana <br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Aset Daerah, dan beberapa kepala SKPD lainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).<br /><br />Kemudian pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnm853S9UCy7aG9ICjcIh3XKDd0ca5hn0qPgh5bzQV7xhRwRvt3LZodEKH8TOvMllGv9UGIPIcttv0_VNyHE_KDi6yWiHEPmKwn8xc4M6MxmYE54x73R4uIhpxKaPAP9HdfgF1jEmsp8/s1600/IMG20190321121015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnm853S9UCy7aG9ICjcIh3XKDd0ca5hn0qPgh5bzQV7xhRwRvt3LZodEKH8TOvMllGv9UGIPIcttv0_VNyHE_KDi6yWiHEPmKwn8xc4M6MxmYE54x73R4uIhpxKaPAP9HdfgF1jEmsp8/s640/IMG20190321121015.jpg" width="640" /></a></div> Sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /><br />Keterangan Eryk Armando Talla ini tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Rendra Kresna.<br /><br />“Ada pertemuan, ada semacam notulen yang disepakati fee 5 persen, semula hanya di Dinas Pendidikan namun berlaku untuk semua. Pelaksanaan lelang melalui LPSE, ada adminya. Saya hanya menyediakan gudang sebagai tempat. Ini ada Adminya yang mengawasi lalulintas masuk  ke server, dan untuk mengawasi orang-orang yang akan masuk dalam group,” kata Eryk Armando Talla.<br /><br />Eryk Armando Talla juga mengakui, bahwa beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo dalam mengukiti lelang pengadaan Buku dan alat peraga adalah CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Sementara dari keterangan Ali Murtopo pada sidang sebelumnya mengatakan, bahwa CV yang diperuganakannya adalah CV Sawunggaling dan Karya Mandiri. Sedangkan CV lainnya dipergunakan oleh Eryk Aramando Talla sendiri.<br /><br />Dari keterangan Eryk Armando Talla dalam kasus ini bisa dijadikan sebagai “teropong atau cermin” oleh KPK maupun aparat penegak hukum (APH) untuk “mengintip” proyek-proyek di berbagi Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan proses lelang, yang bisa jadi terjadi untuk memenangkan pihak-pihak tertentutu yang sudah ditentukan. Apalagi dengan proyek pekerjaan yang belum lama dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan.<br /><br />Dalam persidangan ini terungkap pula, karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo pun melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti, meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian ; Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; Dan alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta serta Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. <br /><br />Dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLr7w0QBwPpADtsteyTt2IRtPal_LbqIh_jOSbyV4Yu0xad4-g_dGDlhZD_lQ8G9UyGbjeinrufSCxwaWuAU4-r2JFX_N_nXscQLSaA9ghQoDP0iAnhh429rhrQ2GVomtY61mfYdHe2go/s1600/IMG20190117122748.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLr7w0QBwPpADtsteyTt2IRtPal_LbqIh_jOSbyV4Yu0xad4-g_dGDlhZD_lQ8G9UyGbjeinrufSCxwaWuAU4-r2JFX_N_nXscQLSaA9ghQoDP0iAnhh429rhrQ2GVomtY61mfYdHe2go/s640/IMG20190117122748.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eryk Armando Talla saat menjadi saksi untuk terdakwa Ali Murtopo (17 Januari 2019)</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut, diantaranya untuk ;<br /><br />1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama <br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /><br />Kemuidan, pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah Kabupaten Malang yakni ; <br /><br />1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815 <br /><br />2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /><br />3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 <br /><br />4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Dan uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian ;<br /><br />1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010 <br /><br />2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898 <br /><br />3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /><br />4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Uang suap yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Uang itu ada yang diberikan secara langsung oleh Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna, dan ada pula melalui Eryk Armando Talla.<br /><br />Menurut Ali Murtopo, pada tanggal 5 Januari 2012, uang totalnya sebesar Rp880 juta yang dibereikannya beberapa kali ke Eryk Armando Talla untuk keperluan Wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Malang atas perintah Bupati untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh terdakwa Rendra Kresna.<br /><br />a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa. <br /><br />Kemudian pada tanggal 13 Januari 2012, terdakwa Rendra kresna meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan atas perintah terdakwa Rendra Kresna, uang itu kemudian diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <br /><br /> Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbbZuaqCIBFMdx0GByl6DmD4t79LxDY7kmcyYbyYmaBxP9kaACkLS4xH6sDQBKFqg0po1NmQRld9hYj0WnHc-DQdZK5pcIwbmBOjyhkRHLaJosYScXVVwDVuN6IN0v1ub9h-Kw8MsEd6E/s1600/IMG20190124154222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbbZuaqCIBFMdx0GByl6DmD4t79LxDY7kmcyYbyYmaBxP9kaACkLS4xH6sDQBKFqg0po1NmQRld9hYj0WnHc-DQdZK5pcIwbmBOjyhkRHLaJosYScXVVwDVuN6IN0v1ub9h-Kw8MsEd6E/s640/IMG20190124154222.jpg" width="640" /></a></div> Lalu pada tanggal 16 Januari 2012, terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan atas perintah terdakwa, Ali Murtopo menyerahkan uang sebesar Rp 750 juta ke Budiono.<br /><br />an memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan, Malang. <br /><br />Serta antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap yang jumlahnya Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). <br /><br />Seperti yang dijelaskan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya menyebutkan, bahwa penerimaan uang suap oleh terdakwa Rendra Kresna pada Januari 2012 sebesar Rp881.300.000, yaitu ; <br /><br />Pada tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279,; Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290,; Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. <br /><br />“Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri,” ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya saat itu (25 Pebruari 2019).<br /><br />JPU KPK juga menyebutkan, selain itu, penerimaan uang oleh terdakwa yang berkaitan dengan proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013 sebesar Rp2.745.000.000<br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak. <br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah. <br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ; Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas,; Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari,; <br /><br />Kemudiam pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas,; Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama; <br /><br />Dan Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri. <br /><br />Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni : <br /><br />Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),; Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah),; Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah),; Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) <br /><br /><br />Pada tahun 2014, terdakwa juga menerima uang suap dari Ubaidillah sebesar Rp850.000.000. Penerimaan itu sebagai realisasi fee  yang diberikan Ubaidillah secara bertahap, yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anak Terdakwa yakni Kresna Tilotriama Phrosakh di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian ;  <br /><br />Pada tanggal 20 Januari 2014, sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari  Ubaidillah melalui A. Kholik menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla <br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama  Kurniwati yang merupakan istri Ubaidillah <br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Eryk Armando Talla di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama Kurniwati. <br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa Terdakwa dan Eryk Armando Talla mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada Ali Murtopo dan Ubaidillah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO; Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap PU KPK di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Bupati Malang, “Orang Hebat” Sebagai Saksi

#Dalam Persidangan terungkap, Uang "haram" sebesar Rp880 juta mengalir ke Wartawan dari Eryk Aramando Talla atas perintah Terdak...

»

Apakah KPK akan Meneret Tersangka Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg24GaoOudZfXmWUzhXBPQxfdAoRnQHw-9aiD9hc_hRRacZGIaVdMKn8_m0EMOA3guX8lTxqRrX0WKe1Kv-oJQF41_Rg8sJqvlM288B3PYkI7k6b81YemA6Nk3qVYhyZAnlvfM0esmPGW8/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="756" data-original-width="808" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg24GaoOudZfXmWUzhXBPQxfdAoRnQHw-9aiD9hc_hRRacZGIaVdMKn8_m0EMOA3guX8lTxqRrX0WKe1Kv-oJQF41_Rg8sJqvlM288B3PYkI7k6b81YemA6Nk3qVYhyZAnlvfM0esmPGW8/s640/Dewan.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">JPU KPK Dodi Sukomo : “Ada uang ke pihak lain sebesar Rp41 M. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan”</span></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) saat ditanya wartawan media ini, terkait dalam surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa, Yaitu Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungagung dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) Kabupaten Tulungangung yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> Nama-nama yang cantum dalam surat dakwaan dan tuntutan PU KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi diantaraya Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) dihadapan Majelis Hakim, diantaranya Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp4.675 miliyar,; Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim) Rp8.025 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar, Kajari melalui Kasi Intel sebesar Ro20 juta per bulan, Kapolres melalui Kasat Reskrim sebesar Rp20 juta setiap bulan LSM dan Wartawan.<br /> <br /> “Apakah ada kemungkinan kasus ini akan ada penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut PU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta.<br /> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <br /> Namun hingga menjelang Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 2 (dua) pekan mendatang terhadap 3 (tiga) terdakwa, yaitu Syahri Mulyo, Sutrisno dan Angung Pratitno, KPK yang disebut sebagai lembaga super body itu, tak kunjung memeriksa satupun dari nama-nama yang disebutkan dalam dalam surat dakwaan dan tuntutan PU KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagai “tersangka” yang turut menikmati uang “haram” itu.<br /> <br /> Apakah karena menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) pada April mendatang, sehingga KPK maupun APH (Aparat Penegak Hukum lainnya) tak akan ada penyidikan atau penahanan terhadap tersangka dalam kasus Korupsi ? <br /> <br /> Atau memang KPK tidak lagi sesemangat pada saat menangani kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang tahun 2015 lalu, yang dalam waktu 1 (satu) bulan, penyidik lembaga anti rasuah itu langsung menetapkan status tersangka terhadap 40 anggota DPRD Kota Malang bersama Wali Kota menjelang Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu ? <br /> <br /> Pada hal dalam surat dakwaan, surat tuntutan PU KPK maupun fakta di muka persidangan dihadapan majelis Hakim dijelaskan, bahwa asal usul uang suap yang diterima oleh terdakwa Syahri Mulyo dan Sutrisno adalah berasal dari beberapa kontraktor termasuk beberapa Asosiasi pengusaha di Tulungagung sebagai fee proyek sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan sejak tahun 2014 hingga 2018.<br /> <br /> Beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang dimaksud, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> JPU KPK juga menjelakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait pengumpulkan duit dari para pengusaha kontraktor dan dari Asosiasi itu melalui beberapa Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR, diantaranya Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan, Saiful Bakri selaku Sekretaris, Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya dan Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung.<br /> <br /> Dalam persidangan sebelumnya, Susilo Prabowo alias Embun, Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati, Abror, Anjar Handriyanto, Hendro Basuki, Santoso, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung maupun para Kabid Dinas PUPR Agung Haryanto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Purvitasari, Farid Abadi, Niken Setuyawati Triansari dan Sukarji sudah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dan mengakui terkait adanya penerimaan dan pengumpulan uang fee proyek.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee proyek itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo yang dipergunakan untuk membiayayi kegiatan Pilkada dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, melainkan dibagi-bagikan juga ke pihak-pihak lain sebesar Rp41.5 Miliyar. Dan JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, dapat dilakukan penuntutan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8fygal1CXgWrHXZGScGJvl3tkW5BW6s-Ase_Rt9xIxJe-CcDzdpGtkhw_zL0QP-sD7aCJKER6DVBWAHFVUsQYeUB1qub87plhNGiLhytTpWtoA6hLymMAgMIf40nVZCw_uerqGcdqgPg/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8fygal1CXgWrHXZGScGJvl3tkW5BW6s-Ase_Rt9xIxJe-CcDzdpGtkhw_zL0QP-sD7aCJKER6DVBWAHFVUsQYeUB1qub87plhNGiLhytTpWtoA6hLymMAgMIf40nVZCw_uerqGcdqgPg/s640/2..jpg" width="640" /></a>Terkait aliran uang ke pihak-pihak lain yang dimaksud oleh JPU KPK dalam surat tuntutannya maupun dalam surat dakwaan sebelumnya serta fakta yang terungkap dalam perisidangan atas keterangan beberapa saksi dari Dinas PUPR maupun dari Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagungh serta pengakuan terdakwa Sutrisno, menyebutkan beberapa nama, diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN).<br /> <br /> Supriyono, Indra Fauzai, Hendri Setiyawan dan Suharto selaku pejabat Kabupaten Tulungagung ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, namun tak mengakui uang yang masuk ke dompetnya. Sementara Wakil Bupati, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD RI tidak dihadirkan oleh JPU KPK.<br /> <br /> Dari keterangan Yamani dan Hendry Setiawan dalam persidangan (Kamis, 13 Desember 2018), keterangan Suharto (sidang pada Kamis, 21 Desember 2018) dan keterangan terdakwa Sutrisno (sidang pada Kamis, 3 Januari 2019) menjelaskan, terkait aliran uang suap yang bersumber dari  fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung ke berapa bejabat Tulungagung maupun penjabat Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI seperti yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> “Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> “Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan, bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan.<br /> <br /> “Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. <br /> <br /> Bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut, lanjut JPU KPK, yang dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04<br /> <br /> 1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_wD_0DsCq0XtEdvc3vOWja3HepUzGv8PUQncvuUB8FVMVlUQhikwCfsSpuAgv7xYq5_Lpk_pyTbv31giA1u4szmd1w-oRqhBNRWxRMVt9NASR_6CpPuRWD-XDZW8ZVEGdhSq9zdR5zM/s1600/Amaning..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="339" data-original-width="640" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_wD_0DsCq0XtEdvc3vOWja3HepUzGv8PUQncvuUB8FVMVlUQhikwCfsSpuAgv7xYq5_Lpk_pyTbv31giA1u4szmd1w-oRqhBNRWxRMVt9NASR_6CpPuRWD-XDZW8ZVEGdhSq9zdR5zM/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></div> <br /> 1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504.<br /> <br /> 1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. <br /> <br /> 1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo.<br /> <br /> Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya.<br /> <br /> Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar.<br /> <br /> Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar.<br /> <br /> 2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560.<br /> <br /> 2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800.<br /> <br /> 2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480.<br /> <br /> 2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200.<br /> <br /> Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). <br /> <br /> 2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7-gX-BM87-npEcLD-m71B4gEXiR7jhqbCWfOsOf9vUOntZI5K1GVXuxjkk96tMaCytJBccuvYILRyYKdpc3bTZs1wrV132XZvl6CXKiY4uTjmfybvvaiTkY3i2BwKb7PDc4MNQ-WfhfI/s1600/Sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="1004" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7-gX-BM87-npEcLD-m71B4gEXiR7jhqbCWfOsOf9vUOntZI5K1GVXuxjkk96tMaCytJBccuvYILRyYKdpc3bTZs1wrV132XZvl6CXKiY4uTjmfybvvaiTkY3i2BwKb7PDc4MNQ-WfhfI/s640/Sekda.jpg" width="640" /></a></div> Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta.<br /> <br /> 3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. <br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> 2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<br /> <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTn6Rf-4NTK2z09zy_6xe8x6dAT_TDNTsGthOiqsZzykyyNCjHGtonnf9yQ2D_Em2pojB4TEyMbAAFVhBfiR3fX3-pW49S-mVyDfiG7eAomV9qk0xBUPN9LSoOSAZY0_JxtEGpUpFWIA/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTn6Rf-4NTK2z09zy_6xe8x6dAT_TDNTsGthOiqsZzykyyNCjHGtonnf9yQ2D_Em2pojB4TEyMbAAFVhBfiR3fX3-pW49S-mVyDfiG7eAomV9qk0xBUPN9LSoOSAZY0_JxtEGpUpFWIA/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a><br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur.<br /> <br /> JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ;<br /> <br /> Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.<br /> <br /> Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno.<br /> <br /> JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa ;<br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi.<br /> <br /> Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; <br /> <br /> 1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto.<br /> <br /> Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo telah menerima uang sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan terdakwa II Sutrisno sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa I Syahri Mulyo telah mengembalikan sebesar Rp1.5 miliyar dan terdakwa II Sutrisno sebesar Rp625 juta. Selain itu, dari Yamani telah mengembalikan uang yang belum sempat disetorkan ke terdakwa I sebesar Rp2.100.300.000 (dua miliyar seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikurangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Dan untuk terdakwa II, juga akan dikurangkan dari beberapa bidang tanah yang sudah disita.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa I Syahrli Mulyo selaku, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, dianggap melanggar dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /> <br /> Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II, selain di hukum pidana pokok juga di hukum pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa I dan terdakwa II juga di hukum pidana tambahan lainnya berupa pembcabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam undang-undang<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II Sutrisno berupa pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp600 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Terdakwa III Agung Prayitno berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp350 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan<br /> <br /> Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah)  selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun.<br /> <br /> Untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” kata JPU KPK  di akhir surat tuntutannya. (Rd1)

News Tipikor Apakah KPK akan Meneret Tersangka Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung?

JPU KPK Dodi Sukomo : “Ada uang ke pihak lain sebesar Rp41 M. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidang...

»

Terdakwa Suap OTT Rp4 juta, Divonis 7 Bulan Penjara

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9cDPDDgCQlcM8kHSt_9TI6Kvvnvjelxl_ngfAqdIojuxVyM-VthiCNb1DDFUYeZrfzSyJ-3d9B6r9daigpJRfFODlCEplU8NKwFp8HUDWbHsAPRupmGZECubEv7q3rhlfWRWlpI7-5tQ/s1600/IMG201903201448+Sunidi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9cDPDDgCQlcM8kHSt_9TI6Kvvnvjelxl_ngfAqdIojuxVyM-VthiCNb1DDFUYeZrfzSyJ-3d9B6r9daigpJRfFODlCEplU8NKwFp8HUDWbHsAPRupmGZECubEv7q3rhlfWRWlpI7-5tQ/s640/IMG201903201448+Sunidi.jpg" width="640" /></a><br /> <b><span style="font-size: large;">JPU : Ini perkara dari Polisi, uangnya hanya Tiga juta Lima   </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">         ratus dari Satu terdakwa, Kedua terdakwa ditangkap </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">         dalam waktu yang berbeda penangkapannya berbeda</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b><b>H</b></span>asil <b>O</b>TT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur terhadap pelaku atau tersangka/terdakwa kasus Korupsi Suap/Pungli sangat jauh berbeda dengan kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Pada hal, Undang-Undang yang dikenakan terhadap pelaku adalah Undang-undang yang sama,  yaitu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan di adili di Pengadilan Tipikor bukan di Peradilan Umum (Pidana Umum). <br /> <br /> Yang membedakan OTT oleh Kepolisian dan Tangkap Tangan di KPK adalah, kalau OTT di kepolisian Khususnya di Jawa Timur hanya bagi penerima, sedangkan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan hanya penerima melainkan juga si pemberi. Karena kalau ada penerima sudah jelas ada pemberi, yang Peribahasanya, “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”.<br /> <br /> Yang membedakan lagi adalah barang bukti berupa uang. Uang yang diamankan Kepolisian saat OTT hanya jutaan hingga puluhan juta, sedangkan KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang ratusan juta hingga miliyaran rupiah. Dan yang ditangkap KPK bukan “Kelas Teri melainkan Kakap”.<br /> <br /> Yang menggelitik adalah, anggaran biaya negara yang dipergunakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani perkara hasil OTT itu bisa jadi puluhan bahkan ratusan juta, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi. <br /> <br /> Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember beberapa bulan lalu saat Polres Jember melaksanakan OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) terhdapa Sunidi, Apratur Sipil Negara (ASN) atau yang dulu dikenal PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Penilik Muda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Jember.<br /> <br /> Karena saat Polres Jember melaksanakan OTT terhadap Sunidi beberapa bulan lalu, Petugas Polres Jember mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.5 juta. Memang yang di OTT Polres Jember saat itu tidak hanya Sunidi. Karena setelah berhasil meng OTT Sunidi, petugas Polres Jember kemudian melanjutkan meng OTT Abd. Rohim yang juga sama-sama ASN. Dari tangan Abd. Rohim juga diamnakan duit sebesar Rp3.5 juta.<br /> <br /> Uang yang totalnya sebesar 7 juta rupiah yang diamankan oleh Polres Jember dari tangan Sunidi dan Abd. Rohim itu adalah berasal dari Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Kep-270/C2.2/SK/2018 tanggal 08 Agustus 2918 yang besarnya untuk 3 (tiga) lembaga pendidikan LK-PAUD) masing-masing sebesar Rp25 juta, yang kemudian oleh terdakwa meminta jatah 15% (persen).<br /> <br /> Karena waktu dan tempat yang berbeda saat Polres Jember melaksanakan OPERASI TANGKAP TANGAN terhadap Sunidi dan Abd. Rohim, sehingga penuntutan perkaranyapun terpisah, namun Pasal yang dikenakan terhadap keduanya adalah sama-sama Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh JPU Kejari Jember kepada wartawan media ini seusai sidang putusan oleh Majelis Hakim, Rabu, 20 Maret 2019.<br /> <br /> “Ya, ini dari Polres Jember. Pengakapannya berbeda, dan uang dari terdakwa hanya tiga juta lima ratus (Rp3.500.000) jadi totalnya hanya tujuh juta (Rp7.000.000),” kata JPU dari Kejari Jember ini menjelaskan.<br /> <br /> Sementara pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 20 Maret  2019) adalah agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yang dihadiri JPU Kejari Jember dan Penasehat Hukum terdakwa. <br /> <br /> Karena perbuatan Sunidi dan Abd. Rohim dianggap melanggar hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menghukumnya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan tanpa membayar. Hukuman ini lebih ringan 1 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.<br /> <br /> Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap kedua terdakwa ini memang sesuai dengan Pasal yang dikenakan terhadap kedua terdakwa, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Selain itu, Majelis Hakim hanya menyidangkan perkara Korupsi yang dilimpahkan oleh JPU berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-d15GkUYe9eBgc_WDbKNk_gTNwjxSLpjSCtEU6aH4Ykyjqk9jzEGU-QhSBGLd3ZLfrR0ZoidZLW4PoPYkLMEVDAVTlidBxdy482OgARzIMmkoIwzqbtpLWfj6E5iQkpLWuFWeS7t50w/s1600/IMG20190320142546.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-d15GkUYe9eBgc_WDbKNk_gTNwjxSLpjSCtEU6aH4Ykyjqk9jzEGU-QhSBGLd3ZLfrR0ZoidZLW4PoPYkLMEVDAVTlidBxdy482OgARzIMmkoIwzqbtpLWfj6E5iQkpLWuFWeS7t50w/s640/IMG20190320142546.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>K</b></span>asus yang menyeret Sunidi dan Abd. Rohim adalah bermula pada hari Kamis, Tanggal 6 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Warung Makan Gizi yang beralamatkan di Desa Sukorejo, Kec. Sukowono, Kab. Jember.<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa Sunidi dan (Abd. Rohim) selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ; <br /> <br /> Bahwa terdakwa selaku penilik PAUD Kec. Kalisat mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat program tahunan, membuat program triwulan, membuat instrumen pengendalian mutu PAUD, membuat instrumen diskusi terfokus, melaksanakan fiskusi terfokus, membimbing guru secara perorangan dalam bidang pembelajaran . Membimbing guru secara kelompok dalam pembelajaran, melaksanakan monitoring dan pengawasan lembaga PAUD, membuat laporan triwulan dan membuat laporan tahunan. <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa yang juga sebagai ketua Ikatan Penilik Indonesia Kab. Jember periode 2016 - 2021 mengetahui perihal Bantuan penyelenggaran PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) TA. 2918 sehingga kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada lembaga satuan Paud langsung dan juga melalui Penilik masing-masing wilayah termasuk kepada Abd. Rohim lalu penil1k menyampaikan kepada lembaga satuan paud di wilayahnya masing-masing dengan persyaratan membuat proposal dan proposalnya diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Kemudain terdakwa menerima proposal sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembaga yang kemudian terdakwa mintakan rekomendasi kepada Kepala Bidang Paud dan Dikmas Kab. Jember yaitu Herry Yudi Siswoyo sebagaimana surat rekomendasi nomor : 421.9/2070.a/413/2018 tanggal 03 Mei 2018. <br /> <br /> Setelah itu, surat usulan berikut proposalnya terdakwa kirimkan ke Kementrian Pendidikan Dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan Jakarta. <br /> <br /> Pada tanggal 2 Agustus 2018 tim Visitasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus Kementrian Pendidikan Dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini terhadap 3 lembaga yang memenuhi syarat yaitu : a. Kelompok Bermain (KB) Paud Nurul Islam dengan ketua Nanik Alfiah b. Pos Paud Cempaka 100 dengan ketua Sundusiyah c. Kelompok Bermain (KB) Harapan Jelbuk dengan ketua I Wayan Betty. <br /> <br /> Yang kemudian ketiga lembaga tersebut ditetapkan sebagai penerima dana bantuan Paud-LK sebagaimana Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Kep-270/C2.2/SK/2018 tanggal 08 Agustus 2918 tentang penetapan Pelaksanaan Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus(LK) / Marjinal Tahap III tahun anggaran 2018 dengan besaran bantuan perlembaga sejumlah Rp. 25.099.900 (dua puluh lima juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa setelah dana bantuan Paud-LK masuk ke rekening tiga lembaga tersebut di atas kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2918 melalui saksi Abd. Rohim untuk meminta jatah 15% kepada Nanik Alfiah selaku pengelola kelompok bermain Paud Nurul Islam, sedangkan terdakwa sendiri menghubungi saksi Sayati untuk menyampaikan kepada Sundusiyah pengelola Pos Paud Cempaka 160 dan I wayan Betty pengelola kelompok bermain Harapan Jelbuk untuk menyiapkan 15% dari dana yang diterimanya. <br /> <br /> Bahwa terdakwa Sunida dan Abd. Rohim ketika menyampaikan permintaan 15% kepada Nanik Alfiah dan Sayati mengatakan, “kalau tidak menyisakan 15% untuk dinas maka nantinya tidak akan mendapat bantuan lagi”. <br /> <br /> Pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 setelah mencairkan dana, kemudian Nanik Alfiah dan Sundusiyah yang takut apabila tidak mendapat bantuan lagi atau dipersulit sebagaimana penyampaian dari terdakwa dan Abd. Rohim karena terdakwa selaku penilik sekaligus ketua Ikatan Penilik Jember yang mengusahakan dana bantuan tersebut, sehingga Nanik Alfiah dan Sundusiyah terpaksa dan sepakat untuk memberikan apa yang diminta oleh terdakwa dan Abd. Rohim dengan masing-masing menyiapkan amplop yang berisi uang sebagaimana permintaan terdakwa dan Abd. Rohim dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br /> Dari Nanik Alfiah 4 amplop : 1. 1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp1.099.990 (satu juta rupiah) 2. 1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp1.560.006 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3. 1 (satu) amplop berisi uang Tunai Rp1.290.900 (satu juta dua ratus ribu rupiah) 4.1 (satu) amplop berisi uang Tunai Rp1. 990. 990 (satu juta rupiah) Dari saksi Sundusiyah yang dititip melalui saksi Sayati 2 amplop: 1.1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp1. 000. 009 (satu juta rupiah) 2. 1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp. 1.500.990,(satu juta lima ratus ribu rupiah) <br /> <br /> Yang kemudian untuk penyerahan uang tersebut disepakati di warung makan Gizi sekitar pukul 13.39 WIB, dan I Wayan Betty tidak ikut karena belum mencairkan dana bantuan karena masih mengurus KTP nya yang hilang. <br /> <br /> Untuk mengambil uang tersebut, terdakwa meminta Abd. Rohim untuk bertemu dengan Nanik Alfian dan Sayati di warung 6121, kemudian Abd. Rohim datang lalu Nanik Alfian menyerahkan uang dalam 6 buah amplop tersebut kepada Abd. Rohim, dan setelah Abd. Rohim menerima uang dalam Amplop tersebut kemudian diamankan oleh Tim Saber Pungli Polres Jember berikut uang pada saksi Abd. Rohim sejumlah Rp7.266.666 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7LIP2CXowUnoUkPPXEEs_2aWhYqcRQhMwCG3hx25Uf9XPI5TmMv7sdLRsjmE1Tkm_W-N_oJAfF6VSpJqZEr7IveTn0-aBV4klTyOiV6Bmsm3zRvFs3fA7aRdyyi0iF2jXbvH1hsmo1gE/s1600/IMG20190320144809.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1130" data-original-width="905" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7LIP2CXowUnoUkPPXEEs_2aWhYqcRQhMwCG3hx25Uf9XPI5TmMv7sdLRsjmE1Tkm_W-N_oJAfF6VSpJqZEr7IveTn0-aBV4klTyOiV6Bmsm3zRvFs3fA7aRdyyi0iF2jXbvH1hsmo1gE/s1600/IMG20190320144809.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal  12 huruf A atau padal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana teLah diubah dengan UU. No. 26 tahun 2661 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo PGSGL 55 ayat (1) he-l KUHP. (Rd1)</div>

Terdakwa Suap OTT Rp4 juta, Divonis 7 Bulan Penjara

JPU : Ini perkara dari Polisi, uangnya hanya Tiga juta Lima             ratus dari Satu terdakwa, Kedua terdakwa ditangkap           dala...

»

Mantan Wakil Bupati Malang Dituntut “5.6” Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRS1DvkTmGocKOaOGhhMUtk3l-shgBhPxX2SojsV4Sn6Ciy5kyRPWirGs_9PI2ZxaR0BN0yV7VDUs9Pve-oi5I6Z9V4v8mUEz4fS-h8oKkojde2B8F3apqOtHsLOP23jEaMyuTwfbugF0/s1600/IMG_20190320_130152.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1268" data-original-width="723" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRS1DvkTmGocKOaOGhhMUtk3l-shgBhPxX2SojsV4Sn6Ciy5kyRPWirGs_9PI2ZxaR0BN0yV7VDUs9Pve-oi5I6Z9V4v8mUEz4fS-h8oKkojde2B8F3apqOtHsLOP23jEaMyuTwfbugF0/s1600/IMG_20190320_130152.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Petugas KPK memasangkan "Emas Putih" kepergelangan tangan terdakwa Subhan (kanan) Foto :BK, 20/3/2019</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">#Selain Subhan (Mantan Wakil Bupati Malang), Dua pengusaha juga dituntut pidana penjara karena sama-sama menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha#</span></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK : Kasus TPPU Mustofa Kamal Pasha masih dan    </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>                   sudah penyidikan, dan untuk yang lain kita </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>                   menunggu putusan Majelis Hakim dulu</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> “Lolos” dari penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), namun “masuk ke tangan” penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). <br /> <br /> Inilah nasib sial yang di alami Subhan selaku Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati (non aktif) Tulungagung, Syahri Mulyo. <br /> <br /> Mengapa ? Sebab nama Subhan dan Syahri Mulyo, adalah sama-sama  mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009, yang diduga terlibat dalam kasus Mega Korupsi Dana Hibah  P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277.6 milliar. <br /> <br /> Subhan dan Syahri Mulyo mungkin mengira, kalau dirinya menjadi warga RUTAN  (Rumah Tahanan Negara) alias PENJARA, jauh dari sanak saudara, dan tak dapat menikmati terbit dan terbenamnya mata hari serta indahnya cahaya bulan di malam hari, melainkan hanya menikmati pengapnya udara serta nyamuk-nyamuk “nakal” di balik jeruji besi (penjara).<br /> <br /> Saat menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Malang periode tahun 2010 - 2015 mendampingi Rendra Kresna sebagai Bupati Malang (Rendra Kresna juga terjerat kasus dugaan Korupsi  menerima suap dari pengusaha di Kabupaten Malang tahun 2011, dan saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.Red), Subhan terejerat kasus Korupsi tetapi bukan menerima duit “haram” atau hadiah/gratifikasi di Kabupaten Malang, melainkan karena menyuap Bupati di Daerah lain, yaitu Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha tahun 2015.<br /> <br /> Keterlibatan Subhan dalam kasus Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha tahun 2015, terkait pengurusan ijin<br /> <br /> Subhan, saat menduduki jabatan sebagai Wakil Bupti Malang mendampingi Rendra Kresna (tersangka dugaan Korupsi suap) sebagai Bupati Malang periode tahun 2010 hingga 2015, ternyata Subhan “terlibat” dalam kasus korupsi sebagai penyuap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), terkait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.<br /> <br /> Merasa sebagai Wakil Bupati Malang, Subhan membantu sekaligus “memakelari” Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi yang kesulitan untuk mengurus 11 IPPR dan 11 IMB pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo yang sudah berdiri dan beroperasi tanpa ijin terlebih dahulu, kemudian dibongkar oleh Pemkab Mojokerto.<br /> <br /> Walau sebagai Wakil Bupati Malang, ternyata tak mudah bagi Subhan untuk menemui Bupti Mojokerto Mutofa Kamal Pasha saat itu. <br /> <br /> Lalu Subhan menemui Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dengan memeperkenalkan diri sebagai Wakil Bupti Malang, kemuidan menyampaikan maksud dan tujuannya, agar Bambang Wahyudi bersedia membantu Suhawi.<br /> <br /> Bambang Wahyudi pun tak keberatan, asalkan Suhawi bersedia memenuhi permintaan Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasha untuk memberikan fee sebesar Rp200 juta per tower atau sebesar Rp2.2 miliar.<br /> <br /> Ibarat menyelam sambil minum air, karena Subhan tidak hanya sekedar membantu Suhawi melainkan mengambil keuntungan dengan menyampaikan ke Suhawi apa yang disampaikan Bambang Wahyudi, namun nilainya bukan Rp2.2 miliar, melaikan lebih. Kemudian Suhawi pun menyampaikan ke Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo dengan jumlah di atas yang disampaikan Subhan.<br /> <br /> Permintaan Suhawi dan Subhan dipenuhi Onggo Wijaya dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta. Duit itupun sampai ke Bupati Mojokerto melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono yang mantan Kepala Desa juga sebagai Tim Sukses Mustofa Kamal Pasha saat Pilbup, dan dari Nono ke ajudan Mustofa Kamal Pash yakni Lutfi Arif Mustaqin.<br /> <br /> Karena membantu Suhawi, Subhan memperoleh fee sebesar Rp1.4 miliyar, dan Suhawai 250 juta rupiah. Sementara yang diperoleh PT Protelindo dari sewa 11 tower ke- 3 perusahaan Telepon Seluler adalah sebesar Rp3 miliyar. Dan semua duit yang diperoleh Subhan, Suhawi dan PT Protelindo pun akhirnya harus dirampas untuk negara.<br /> <br /> Karena perbuatan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal, warga JI. Semeru No. 768 RT06 RWO4, Dilem, Kepanjen, Malang ini bersama Suhawi dan Onggo Wijaya dianggap melanggar hukum yang berlaku, KPK pun akhirnya menyeret Ketinganya ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili selaku penyuap Bupati Mojkerto Mustofa Kamal Pasha<br /> <br /> Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.<br /> <br /> Setelah proses persidangan sejak 30 Januari 2019, akhirnya Subhan dan Suhawi dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiag) tahun dan 6 (enam) bulan, denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. <br /> <br /> Selain itu, Subhan juga dituntut untuk mengembalikan uang yang diperolehnya sebesar Rp1.375 miliyar karena yang 25 juta rupiah sudah dikembalikan ke rekening KPK, atau dipenjara selama 2 (dau) tahun kalau tidak dibayar, dan atau kalau harta benda Subhan tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa untuk lelang sebagai uang pengganti. Sehingga total hukuman penjara untuk Subhan adalah 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu juga, masih ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok.<br /> <br /> Sedangkan Suhawi juga dituntut untuk mengembalikan duit yang diperolehnya dari Onngo Wijaya sebesar Rp250 atau dipenjara selama 1 (satu) tahun kalau tidak dibayar, dan atau kalau harta benda Suhawi tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa untuk lelang sebagai uang pengganti. Sehingga total hukuman penjara untuk Subhan adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam)  bulan.<br /> <br /> Dan untuk Onggo Wijaya, dituntut pidana penjara lebih ringan 6 (enam) bulan dari Subhan dan Suhawi tanpa membayar uang pengganti, tetapi duit sebagai keuntungan yang diperolehnya dari 3 (tiga) perusahaan Telepon Seluler sebesar Rp3 miliar itu dirampas untuk negara. Sebab menurut Jaksa KPK, duit itu tidak sah karena saat memperolehnya PT Protelindo belum memiliki Ijin.<br /> <br /> Selain ke 3 orang ini (Onggo Wijaya, Suhawi dan Subhan), juga masih ada 2 terdakwa lainnya dengan perkara yang terpisah, yaitu Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan <br /> <br /> Belum lagi tersangka baru dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret terdakwa Mutofa kamal Pasha, yang saat ini dalam tahap penyidikan penyidik KPK.<br /> <br /> Inilah yang terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 20 Maret 2019.<br /> <br /> Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto.<br /> <br /> Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang diterima anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.5 juta untuk anggota dan 15 juta ru[iah untuk pimpinan Dewan saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /> <br /> Tidak salah memang kalau pada saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin. Sedangkan kedua orang ini tidak di proses hukum sama dengan Mustofa Kamal Pasha.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8z906AVJ0iosBNqnr8LlNMfdwpK7Jo3mNy9Sbizevvq1BdF27eim-4GFFLYeWmJCkrqXdC1VXYsNmGUo9vwvqkD7371xYDG2Y1Y1KRLEtTrmIaZcuLcV98BdjSV-edLmRGNVRA4-GBI4/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="641" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8z906AVJ0iosBNqnr8LlNMfdwpK7Jo3mNy9Sbizevvq1BdF27eim-4GFFLYeWmJCkrqXdC1VXYsNmGUo9vwvqkD7371xYDG2Y1Y1KRLEtTrmIaZcuLcV98BdjSV-edLmRGNVRA4-GBI4/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div> Sementara pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 20 Maret  2019) yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), adalah pembacaan surat tuntutan dari Tim Penuntut Umum (PU) Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Dr. Susilo dari Jakarta.<br /> <br /> Dalam surat tuntan Penuntut Umum (PU) KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Onggo Wiajaya, bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Permata Meri Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, talah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 - 2015 (dan 2015 - 2020 untuk periode Ke II) dengan maksud,  supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo). <br /> <br /> Menurut PU KPK, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> PU KPK mengatakan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa I Onggo Wiajaya, terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa III Subhan dengan cara-cara sebagai berikut ; <br /> <br /> Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /> <br /> Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /> <br /> “Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha),” ucap PU KPK. <br /> <br /> Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /> <br /> “Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya,” kata JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, bahwa pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /> <br /> Setelah pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX201URnbJM7a7UOIdYFKdCWWGnQO3vf-qw92ME7PusWZJjRRjK-9DyJGOtOo5RTVrQEkMrN7dLlcDyzckpZoMRWYpI90phP3Gv6v5Ncp2utZFcXMQsOAO9wl0zJsRRSnt9_opxcK4nco/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX201URnbJM7a7UOIdYFKdCWWGnQO3vf-qw92ME7PusWZJjRRjK-9DyJGOtOo5RTVrQEkMrN7dLlcDyzckpZoMRWYpI90phP3Gv6v5Ncp2utZFcXMQsOAO9wl0zJsRRSnt9_opxcK4nco/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div> “Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya,” ujar JPU KPK <br /> <br /> Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).<br /> <br /> “Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya,” kata JPU KPK kemudian. <br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /> <br /> JPU KPK pun membeberkan pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi, yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /> <br /> 1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /> <br /> 2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /> <br /> 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /> <br /> 4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /> <br /> JPU KPK kembali mengungkapkan, dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya,; 3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit dan ke 5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi, dan Rp1.400.000.000 (Satu miliyar empat ratus juta rupiah) dinikmati terdakwa III Subhan. <br /> <br /> “Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo” ungkap JPU KPK lebih lanjut. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlAqEGcjIxYH_Wko1XMm8n-aRvtnx9NL5uJ2E9NpfnJhp_bUd_WE5Q47txUqFzel41FYqOvjKavm6kfLc_FKqYfnuuf2Fyq3MXKMc4F6GnvtgmnldIy5N3GXFL-S595TjIGvSgrqhVQGc/s1600/Mustfa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="409" data-original-width="640" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlAqEGcjIxYH_Wko1XMm8n-aRvtnx9NL5uJ2E9NpfnJhp_bUd_WE5Q47txUqFzel41FYqOvjKavm6kfLc_FKqYfnuuf2Fyq3MXKMc4F6GnvtgmnldIy5N3GXFL-S595TjIGvSgrqhVQGc/s640/Mustfa.jpg" width="640" /></a></div> JPU KPK Mengatakan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /> <br /> Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /> <br /> Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /> <br /> Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha.<br /> <br /> “Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /> <br /> PU KPK juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,” ucap JPU KPK di akhir surat surat tuntutannya. <br /> <br /> Selain itu, terkait Barang Bukti (BB) berupa uang sebesar Rp25 juta dari terdakwa III Subhan, dan uang sebesar Rp3 miliyar yang diperoleh oleh PT Protelindo dan sudah disetorkan ke rekening KPK, Jaksa KPK menyatakan, dirampas untuk negara.<br /> <br /> Dan sebahagian lagi Barang Bukti tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret terdakwa Mutofa Kamal Pasha<br /> <br /> “Menuntut dengan pidana penjara terhadap terdakwa I Onggo Wijaya selama 3 tahun, denda sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan untuk terdakwa II Achmad Suhawi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Ro200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta terdakwa III Subhan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Ro200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;<br /> <br /> Tuntutan pidana lainnya berupa pengembalian uang yang diperoleh terdakwa III Subhan sebesar Rp1.375.000.000 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 (dua) tahun. Selain itu, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara ;<br /> <br /> Dan untuk terdakwa II Ahmad Suhawi, untuk mengembalikan uang yang diperoleh terdakwa II Ahmad Suhawi sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap PU KPK di akhir surat tuntutannya. <br /> <br /> Atas surat tuntutan PU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan.<br /> <br /> Seusai persidangan, kepada wartawan media ini, Jaksa KPK Nur Haris Arhadi mengatakan terkait tersangka baru dalam kasus suap Bupati Mojokerto, dan tersangka dalam UU TPPU, masih menunggu putusan Majelis Hakim, sedangkan untuk TPPU yang menyeret Mustofa kamal Pasha masih dalam penyidikan.<br /> <br /> “Memang uang yang diterima Mustofa Kamal Pasha adalah melalui Nono dan Mustaqim. Tapi kita masih menunggu putusan dari Majelis Hakim dulu. Kalau TPPU, belum P21 (sempurna) masih penyidikan,” ujar PU KPK Nur Haris Arhadi. (Rd1)

News Tipikor Mantan Wakil Bupati Malang Dituntut “5.6” Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

Petugas KPK memasangkan "Emas Putih" kepergelangan tangan terdakwa Subhan (kanan) Foto :BK, 20/3/2019 #Selain Subhan (Mantan W...

»

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Dituntut 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZZ3gflfov0Y4Cr9hldadMZK4Seyfw-wXe9tG47o-JRWZBZDjOVp7nQUDDwXBVrlHtEq4A2XU8Tyn1zNonDSTpoeXOUY8etJWkepEsO19hozU_IkGkghNwEVWMeM9buG7K79hmdVO1QI/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZZ3gflfov0Y4Cr9hldadMZK4Seyfw-wXe9tG47o-JRWZBZDjOVp7nQUDDwXBVrlHtEq4A2XU8Tyn1zNonDSTpoeXOUY8etJWkepEsO19hozU_IkGkghNwEVWMeM9buG7K79hmdVO1QI/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b></span>- <span style="font-size: large;"><b>R</b></span>abu, 20 Maret 2019, Dua (2) terdakwa dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, tekait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> Kedua terdakwa itu adalah Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) HakimAnggota (Ad Hock), yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, pada Rabu, 20 Maret  2019.<br /> <br /> Dalam kasus ini, selain kedua terdakwa, Tiga (3) terdakwa lainnya dalam perkarabterpisah, yaitu Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo,; Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi dan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal.<br /> <br /> Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. <br /> <br /> Namun terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya, apakah berkurang atau bermabah.<br /> <br /> Inilah yang terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 20 Maret 2019.<br /> <br /> Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto.<br /> <br /> Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang diterima anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.5 juta untuk anggota dan 15 juta ru[iah untuk pimpinan Dewan saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /> <br /> Tidak salah memang kalau pada saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin. Sedangkan kedua orang ini tidak di proses hukum sama dengan Mustofa Kamal Pasha. <br /> <br /> Dalam surat tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto, dan di Jalan Maret A07 BSP Regency Mojokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015, dengan maksud supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (lPPR) dan 11 izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY4rOFFLnoxcedlYE72q83WQXpBvaCpiOIKCV4h-yZJHN1G8aEFLyNBYG7gnXxXAroqCkai2nD-m9kmfx58S2N8qIQuymY-8DryZ_ucm6iMzTo0X15azzPdd6yYp9aOPCrediKqPLVTO0/s1600/IMG20190320130524.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY4rOFFLnoxcedlYE72q83WQXpBvaCpiOIKCV4h-yZJHN1G8aEFLyNBYG7gnXxXAroqCkai2nD-m9kmfx58S2N8qIQuymY-8DryZ_ucm6iMzTo0X15azzPdd6yYp9aOPCrediKqPLVTO0/s640/IMG20190320130524.jpg" width="640" /></a></div> Menurut PU KPK, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> PU KPK membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Ockyanto dan Terdakwa II Nabiel Titawano dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin.<br /> <br /> Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto.<br /> <br /> Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha).<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Terdakwa I Ockyanto mendapat laporan dari Yogi Pamungkas, bahwa ada beberapa tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang belum mempunyai IPPR dan IMB disegel oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. <br /> <br /> Mendapat laporan tetsebut, terdakwa I Ockyanto meminta terdakwa II Nabiel Titawano   mengurus 11 IPPR dan 11 IMB atas tower yang disegel oleh Sat Politik PP tersebut, sampai tower telekomunikasi dapat beroperasi kembali, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano menyanggupinya.  <br /> <br /> “Untuk mengurus perijinan tower tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menghubungi Agus Suharyanto agar dibantu mengurus perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Agus Suharyanto meminta Moh. Ali Kuncooro untuk membantunya,” ucap PU KPK.<br /> <br /> “Pada Bu;an April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncooro melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi dan menyampaikan, untuk mendapatkan perijinan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per-tower dengan rincian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Bupati Mustpa Kamal Pasha, dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta mpiah) untuk UKL dan UKP, sehingga untuk fee 11 tower yang harus disiapkan sebesar Rp2.420.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada Terdakwa II Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG,” kata PU KPK kemudian <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbncBaFVfkp9pdKc2C56U0wtwNF_b6XpZKT_2xhH3S9_tjJD6MWemgkH3UqQamjx8ZOtGzH8m2zaUV1KmZ8gWhgt35bu2gpENiKSgQnwoGb2m54qhs_rnpM3a4KfTXuTmg1RxZRnMk87A/s1600/IMG20190320125807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbncBaFVfkp9pdKc2C56U0wtwNF_b6XpZKT_2xhH3S9_tjJD6MWemgkH3UqQamjx8ZOtGzH8m2zaUV1KmZ8gWhgt35bu2gpENiKSgQnwoGb2m54qhs_rnpM3a4KfTXuTmg1RxZRnMk87A/s640/IMG20190320125807.jpg" width="640" /></a></div> PU KPK mengatakan, setelah pertemuan tersebut, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bambang Wahyudi kepada terdakwa Naibier, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano  menyetujuinya. Atas informasi tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menemui Terdakwa I  Ockyanto  menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus perijinan tower dengan biaya sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pertowemya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah),  dimana uang tersebut digunakan untuk fee kepada Mustopa kamal Pasha.<br /> <br /> Dan untuk operasional, Terdakwa II Nabiel Taitawano, atas penyampaian Terdakwa I Ockyanto menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa I Ockyanto mengajukan biaya pengurusan perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disetujui oleh Onggo Wijaya  selaku Chief Operation Officer Tower Bersama Group. <br /> <br /> PU KPK mengungkapkan, atas permohonan tersebut, kemudian Terdakwa I Ockyanto menerima uang secara bertahap dari PT Tower Bersama Grup, yang ditransfer dari Rekening Bank Nomor 0015032000 atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama ke Rekening Bank BCA Nomor 0354400835 atas nama Ocyanto secara bertahap, yaitu ; 1. Pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus Iima putuh juta rupiah),;  2. Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh ima rupiah),; 3. Tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp1.175.000.000.00 (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan 4.Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). <br /> <br /> JPU KPK mengatakan, pada bulan Juni 2015, Terdakwa I KOckyanto menyerahkan uang sebesar Rp2.6 miliyar terhadap Terdakwa II Nabile Tatowano untuk pengurusan perijinan tower telekomunikasi terdakwa II Nabiel Titawano melalui setoran tunai ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah nomor dengan nomor reekaning 04980347678 atas nama II Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni : <br /> <br /> 1. Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); <br /> 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta mpiah): <br /> 3. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040.000.000.00 (satu milyar empat puluh juta mpiah): <br /> <br /> Dari total uang fee sebesar Rp2.600.000.000.00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) <br /> yang diterima Terdakwa II Nabiel Titawano dari Terdakwa I Ockyanto tersebut, kemudian oleh Terdakwa II Nabiel Titawano dan beberapa diserahkan kepada Agus Suharyanto sebesar Rp2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br />  1. Sekitar awal bulan Juni 2015 di Samarinda. diserahkan secara tunai sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 2. Tanggal 11 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor Rekening 6105090777 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Tangga! 11 Jun12015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor rekening 0331614687 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta mpiah),; 4. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).<br /> <br /> Kemudian tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 6. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluhjuta rupiah),; 7. Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moh. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta mpiah),; 8. Tangga130 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua mtmah).<br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp190.000.000  (seratus sembilan puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Nabiel Titawano. <br /> <br /> Selanjutnya Nano Santoso Hudiarto alias Nono atas perintah Mutopa Kamal Pasha menyerahkan uang fee tersebut kepada Lutfi Arif Mustaqin, selaku ajudan Mutopa Kamal Pasha secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri. Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. <br /> <br /> “Atas penyerahan uang tersebut, Nano Santoso Hudiarto alias Nono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha. Setelah menerima uang fee tersebut. sesuai perintah Mustofa Kamal pasha, Lutfi Arif Mustaqin menyimpannya di rumah dinas Bupati dan setelah itu melaporkannya Mustopa Kamal Pasha. Dan kemudian Mustopa Kamal Pasha meeluarkan Izin IPPR yang ditandatanganinya bersama izin IMB atas tower telekomunikasi PT Tower bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (T BG),” ujar PU KPK.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano memberikan uang kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> PU KPK juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 KHUP.<br /> <br /> “Menuntut dengan pidana penjara terhadap terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano masing-masing selama 3 tahun, denda sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap PU KPK di akhir surat tuntutannya. <br /> <br /> Atas surat tuntutan PU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan.<br /> <br /> Seusai persidangan, kepada wartawan media ini, Jaksa KPK Nur Haris Arhadi mengatakan terkait tersangka baru dalam kasus suap Bupati Mojokerto, dan tersangka dalam UU TPPU, masih menunggu putusan Majelis Hakim, sedangkan untuk TPPU yang menyeret Mustofa kamal Pasha masih dalam penyidikan.<br /> <br /> “Memang uang yang diterima Mustofa Kamal Pasha adalah melalui Nono dan Mustaqim. Tapi kita masih menunggu putusan dari Majelis Hakim dulu. Kalau TPPU, belum P21 (sempurna) masih penyidikan,” ujar PU KPK Nur Haris Arhadi. (Rd1)

News Tipikor 2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Dituntut 3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - R abu, 20 Maret 2019, Dua (2) terdakwa dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, tekait pemberia...

»