Sidang Korupsi “Wajib” Menggunakan Masker

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg39rcW6jEiLV1fTbmNg-CWVhXYp3XZcaIjGgYaY84iNiE5kZybyW5s5LWvhim1rinudoPsCPpPxlIqwcTFJTIZBK4gTNFxD1FuO5dbLbaJmq6h_JSjzmrEs-yvqV8hc3lg4G2RnUu4HlY/s1600/IMG20190328130407.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg39rcW6jEiLV1fTbmNg-CWVhXYp3XZcaIjGgYaY84iNiE5kZybyW5s5LWvhim1rinudoPsCPpPxlIqwcTFJTIZBK4gTNFxD1FuO5dbLbaJmq6h_JSjzmrEs-yvqV8hc3lg4G2RnUu4HlY/s640/IMG20190328130407.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Keterangan 8 Saksi Memberatkan Terdakwa Kasus Korupsi pengelola keuangan Koperasi Tani Katajek Makmur yang merugikan negara sebesar Rp18 M lebih#</span><br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua Dede Suryaman dan 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) “wajib” menggunakan masker selama menyidangkan perkara kasus Korupsi penerima biaya maupun pajak hak kelola lahan kebun Ketajek milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku peruhanaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Jember oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 hingga 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp18.550.360.700 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).<br /><br />Tidak hanya Majelis Hakim, melainkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herdian Radi, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, M. Nuril selaku Penasehat Hukum terdakwa, saksi-saksi yang dihadirkan maupun pengunjung sidang, termasuk Kedua terdakwa, yaitu H. M. Moslih Tomo (Bendahara Koperasi) terutama terdakwa Choiril Suparjo alias Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur yang menderita penyait parus-paru atau “TBC”, diharuskan menggunakan masker.<br /><br />Dalam persidangan kali ini (Kamis, 28 Maret 2019, JPU menghadirkan 8 (delapan) orang saksi, dan 7 diantaranya adalah  selaku pembeli dan penyewa lahan kebun Ketajek milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, antara lain Seleh Laksono, Eko Wahyudi, Jumali Biantoro, Umar Faruq, Anwar, Homsin, Sugeng Julianto, serta 1 orang saksi adalah pengawas internal Koperasi Tani Ketajek Makmur yaitu Udi suseno.<br /><br />Kasus yang menyeret terdakwa Suparjo dan terdakwa Moslih Tomo adalah, karena duit yang tarik dari oleh terdakwa dari 668 orang ahli waris pengelola tanah lahan kebun Kejatejk tidak disetorkan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku Perusahaan BUMD Kabupatena Jember sebagai bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut sesuai dengan perjanjian antara pihak koperasi dengan PDP Kahyangan Jember maupun SK Bupati Jember.<br /><br />penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember Daerah serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris pengelola tanah kejatejk sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIAI XII HMI llI tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 maka selanjutnya dibuat kesepakatan (MOU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh lr. SUJATMIKO selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama, dan Chairil Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua<br /> <br /> Kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai MoU tanggal 24 Juli 2014, yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP, dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya, disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi, sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.<br /><br />Terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang sehanrsnya hal tersebut disikapi oleh Ir. SUJATMIKO selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. SUJATMIKO dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun ketajek hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3KdfCkO_2TKmQCkMZwyYF5hI44JZ4VtW8_iWK2eNDYVG25U1EYUQMUbCsA1WwHtSmtZSG7N6asp6VHZYAg_psVQrrfuwQSikR6nq_uufrZWii5OlV4kHkYCVE5Etbd_ZqoMyJUj0btx4/s1600/IMG20190328130254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3KdfCkO_2TKmQCkMZwyYF5hI44JZ4VtW8_iWK2eNDYVG25U1EYUQMUbCsA1WwHtSmtZSG7N6asp6VHZYAg_psVQrrfuwQSikR6nq_uufrZWii5OlV4kHkYCVE5Etbd_ZqoMyJUj0btx4/s640/IMG20190328130254.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kedua terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya</b></td></tr> </tbody></table> Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 28 Maret 2019), keterangan saksi Seleh Laksono, Eko Wahyudi, Jumali Biantoro, Umar Faruq, Anwar, Homsin, Sugeng Julianto menjelaskan kepada Majelis Majelis Hakim, bahwa para saksi mengakui telah menyewa lahan kebun ketajek dan membeli tanaman komoditi dan non komoditi milik PDP Kahyangan yang dikelola oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur<br /><br />Sementara keterangan saksi Udi suseno selaku pengawas internal Koperasi Tani Ketajek Makmur mengakui, kalau penerimaan duit dari pembeli maupun penyewa lahan, tidak pernah ada bukti penerimaan dan tidak ada pembukuan.<br /><br />“Tidak disetorkan dan tidak ada pembukuan,” kata saksi<br /><br />Atas jawaban saksi, Ketua Majelis Hakim pun berang terhadap saksi karena tidak terus terang atas tanaman komoditi dan non komoditi yang ada dilahan kebun Ketajek selaku milik PDP Kahyangan yang dikelola oleh Koperasi.<br /><br />“Selaku pengawas, apa tugas saudara. Pernahkah saudara menyampaikannya itu ke pimipinan?,” tanya Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Lalu dijawab oleh saksi “sudah, katanya MoU sudah dibatalkan,” jawab saksi<br /><br />“Mengenai apa yang dibatalkan, apakah sebahagian atau seluruhnya. Itu kan milik PDP,” kata Majelis Hakim kemudian.<br /><br />Tanah kebun Ketajek seluas 477,8 ha yang terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember berdasarkan SK Kepala BPN No. 2/HGUIBPN/2000 tanggal 21 Jaunari 2000 dikuasai oleh PDP Kabupaten Jember, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.<br /> <br /> Selanjutnya berdasarkan SK. DPRD Kab. Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga melalui Koperasi Ketajek Makmur dan Surat Bupati Jember Nomor 590/130/1.11/2014 perihal penarikan kembali asset Pemkab Jember Kebun Ketajek Tanah Ketajek adalah mempakan aset Pemerintah Kabupaten Jember yang dipisahkan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh PDP Kahyangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <br /><br />Bahwa atas dasar Surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember Nomor : 590/691/1.11I2013 tanggal 12 November 2013 tentang permohonan persetujuan pelakanaan Divestasi dan Penyerahan tanah Ketajek (Hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur. Dan Surat DPRD Jember Nomor : 14 tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga Ketajek memlaui Koperasi Ketajek Makmur Ketua Koperasi mengirim surat nomor 01/Kop-1IKM/lV/2014 tanggal 23 April 2014 Pen'hal Permohonan percepatan penyerahan Tanah warga Ketajek atau ahli wan'snya melalui Koperasi Ketajek Makmur, atas permohonan Surat Tersebut pihak PDP Kahyangan Jember membalas dengan surat Nomor : 01/611.21920/7 10/2014 tanggal 29 April 2014. <br /><br />Bahwa Koperasi Tani Ketajek Makmur berdiri sejak tanggal 30 November 2011 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ketajek Makmur Nomor : 518l1008.BH/XVI.7I410/2011 dan beranggotakan sejumlah nama yang tertuang dalam SK bupati nomor 188.45/161/012/2013 tentang hasil verifikasi pemilik hak tanah ketajek yang berjumlah 668 nama. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut : Ketua Koperasi : Suparnno,; Wakil Ketua, Sirod,; Sekrestaris, Fahrul Rasid,;  Bendahara, Aritin/Yuyun.<br /><br />Serah terima Kebun Ketajek oleh Bupati Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Nomor : 028/2327/318l2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang diserahkan sebesar Rp6.868.096.654,62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen), selanjutnya seluruh asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, pengelolaan kebun ketajek menjadi tangung jawab Koperasi Tani Ketajek Makmur.<br /><br />Bahwa setelah penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember Daerah serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris pengelola tanah kejatejk sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIAI XII HMI llI tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 maka selanjutnya dibuat kesepakatan (MOU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh lr. SUJATMIKO selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama, dan Chairil Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVn_CjCYoaNehp3Q71r20JfGka1lqYnQ6HX1E5g-UX95jS7RR13j9EwlMEpbb8n8yksUW2ubmvYxzT4NXJ4RtCPGjFV7FYSCUrno0sNUiHnI6hUYLbxOWt7Vp3f9pSXRvAa0SyQHkeuV4/s1600/IMG20190328130205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVn_CjCYoaNehp3Q71r20JfGka1lqYnQ6HX1E5g-UX95jS7RR13j9EwlMEpbb8n8yksUW2ubmvYxzT4NXJ4RtCPGjFV7FYSCUrno0sNUiHnI6hUYLbxOWt7Vp3f9pSXRvAa0SyQHkeuV4/s640/IMG20190328130205.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Saksi searah jarum jamSeleh Laksono, Eko Wahyudi, Jumali Biantoro, Umar Faruq, Anwar, Homsin, Sugeng Julianto,  Udi suseno.</b></td></tr> </tbody></table> Menindaklanjuti kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai MoU tanggal 24 Juli 2014, yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP, dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya, disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi, sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.<br /><br />Bahwa terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang sehanrsnya hal tersebut disikapi oleh Ir. SUJATMIKO selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. SUJATMIKO dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun ketajek hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br /><br />Bahwa hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan Jember dari Koperasi tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ; 1. Bagi bagi hasil untuk tanaman komoditi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1.629.262.800,; 2. Sedangkan bagi hasil untuk tanaman non komoditi sebanyak 9376 pohon dengan volume 11.303.748 M3 dengan nilai sebesar Rp24.172.297.000 (sebagai kerugian).<br /><br />Karena sesuai dengan kesepakatan antara PDP Kahyangan dengan Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% untuk pendapatan, dan 30% bagi koperasi, maka yang menjadi hak PDP Kahyangan Jember terkait pengelolaan tanaman non komoditi adalah sebesar 70 % dari Rp24.172.297.000 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp16.921.097.900 (enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus mpiah). <br /><br />Sehingga total yang menjadi hak PDP Kahyangan dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi di lahan kebun ketajek adalah seiumlah Rp18.550.360.700 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah). <br /><br />Bahwa selain mendapatkan hasil dari pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi sebagaimana teruraiu di atas, terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur bersama dengan H. M. Moslih Tomo juga melakukan pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima, selain itu terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketaiek Makmur telah menyerahkelolakan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga dengan permintaan sejumlah uang, serta pemberian hak kepada pihak ketiga untuk memungut hasil atas tanaman komoditi maupun non komoditi di atas lahan kebun ketajek serta hak untuk menanami lahan kebun ketajek dengan luas dan jangka waktu kelola sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur dengan pihak ketiga dengan dasar perjanjian akta Notaris, yaitu ;<br /><br />a. Akte Notaris Nomor 70 tanggal O7 Aptil 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Wajihuddin selaku pihak kedua, untuk pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 05 April 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama  dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br /><br />b. Akta Notaris Nomor 181 tanggal 15 Mei 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Sugeng Yulianto selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua<br /><br />c. Akta Notaris Nomor 338 tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketaiek makmur dengan HAJI SAMAJI selaku pihak kedua yakni pengelolaan tahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 25 (dua puluh lima) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk P|HAK KEDUA.<br /><br />d. Akta Notaris Nomor 373 tanggal 24 Maret 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku P|HAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan HANAFI selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 30 (tiga puluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk P|HAK KEDUA; <br /><br />e. Akta Notaris N0mor 452 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku P|HAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan MOHAMMAD HOMSIN FAQIH selaku PIHAK KEDUA yakni pengelolaan lahan kebun Bendo 3 dan Kebun Jemkan. Desa Suci dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % (enam puluh persen) untuk P|HAK KEDUA; <br /><br />f. Akta Notaris Nomor 464 tanggal 30 Oktober 2017 oleh Notaris ACHMAD SALEH Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan SAMAJI dan SOLEH LAKSONO masing-masing selaku pihak kedua, yakni pengelolaan lahan kebun Besaran, Desa Pakis, dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023 dengan syarat,  pihak kedua memberikan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak pertama<br /><br />g. Surat Perjanjian di Notaris Achmad Sholeh, SH. Yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 47 Jember untuk mengelola lahan kosong milik Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk ditanami pohon sengon seluas 20 ha yang terletak di Kebon Bendo 3 dan Kebun Jerukan Desa Suci Kabupaten Jember Jawa Timur dengan masa garap selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sd. 23 Maret tahun 2023 dengan pembagian pihak pertama 40 % dan pihak kedua 60 %. Dengan jumlah tanaman kurang lebih 1000 pohon I ha, yakni kerja sama antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan JUMADIK BIANTORO <br /><br />h. Akte notaris atas nama Achmad Shaleh, SH Nomor : 49 tanggal 04 April 2017, sebanyak 10 hektar untuk ditanami kayu sengon dengan prosentase bagi hasil sebesar 40% untuk Koperasi Tani Ketajek Makmur dan 60% untuk EDY SUSYANTO selaku penggarap atas dasar perjanjian kerja sama antara CHORIL SUPARJO selaku PIHAK PERTAMA dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan EDY SUSYANTO. Selain itu, juga memberikan hak garap/kelola atas lahan kebun ketajek yang lebih luas kepada H. M. MOSLIH TOMO yang berbeda dengan luas hak kelola pada ahli waris pemegang hak kelola atas lahan kebun ketajek yang lain. ,<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS7L15fOnn1clvpA2ZAx6SXN3p_96HiiXv2HWkv1Xr9XFtipoNO_7Sa3X-709cFgnksYqqFVZ_8GXPm2AeoTUsYhbw44ruX5xlPWnNNC1rb8Sh16bqvEKy822dLJItqaHwp8lRdqiVDHY/s1600/IMG20190328130230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS7L15fOnn1clvpA2ZAx6SXN3p_96HiiXv2HWkv1Xr9XFtipoNO_7Sa3X-709cFgnksYqqFVZ_8GXPm2AeoTUsYhbw44ruX5xlPWnNNC1rb8Sh16bqvEKy822dLJItqaHwp8lRdqiVDHY/s640/IMG20190328130230.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa perjanjian pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas, bertentangan dengan tujuan hibah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Darah) antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA. DJALAL selaku Bupati Jember sebagai pihak kesau dengan Koperasi Ketajek Makmur yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua Koperasi Tani Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014, serta merupakan bentuk perubahan tujuan hibah yang juga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJALAL selaku Bupati Jember sebagai PIHAK KESATU dengan KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR yang diwakili oleh CHOIRIL SUPARJO selaku Ketua KOPERASI TANI KETAJEK MAKMUR sebagai PIHAK KEDUA Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014 yang juga dilakukan tanpa seijin pihak PDP Kahyangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu dalam Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur Panti Jember selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi tentang pengelolaan kebun ketajek nomor 8 tahun 2014 tanggal 2 Juni 3014 <br /><br />Bahwa dalam pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi maupun pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima dilakukan secara aktif oleh saksi H. M. MOSLIH TOMO selaku orang kepercayaan terdakwa yang sejak Pebruari 2018 diangkat menjadi bendahara Koperasi Tani Ketajek makmur, disamping menerima uang hasil pengelolaan komoditi maupun non komoditi, saksi H. M. MOSLIH TOMO Ieluasa untuk menentukan harga komoditi dan Koperasi Tani Ketajek makmur karena kedudukannya sebagai pengepul atau pembeli tunggal serta melakukan penarikan biaya pengelolaan lahan kebun ketajek kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti kuitansi/bukti tanda terima, serta penarikan pajak kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek yang juga tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima yang jumlahnya berkisar antara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang. <br /><br />Agar hasil pengelolaan kebun ketajek tidak dapat diketahui dan dihitung secara pasti,  maka terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur tidak pernah membuat pembukuan baik terkait asset maupun operasional termasuk pendapatan dari Koperasi tani Ketajek makmur serta tidak pernah dilakukan audit oleh pihak auditor publik selaku auditor eksternal.<br /><br />Selain itu, laporan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun laporan keuangan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Jember dibuat dengan cara dimanipulasi sekedar untuk menunjukkan eksitensi dari Koperasi tani Ketajek Makmur yang dalam kondisi untung karena tidak adanya pembukuan yang mendukung laporan keuangan tersebut, sehingg menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember dalam memantau perkembangan keuangan Koperasi, maupun perkembangan lahan ketajek berikut tanaman yang ada di atasnya, padahal telah nyata selama Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola lahan kebun ketajek telah mempunyai pertambahan aset yakni antara lain berupa sepeda motor china seperti KTM sebanyak 9 unit (yang dibeli tahun 2017 sebanyak 11 unit), kendaraan roda empat berupa truk 1 unit, hartop 1 unit, taft kotak 1 unit, taft GT1, katana 1 unit, dan Excavator 1 unit (truk dan excavator dibeli tahun 2017). <br /><br />Selain adanya penambahan aset sebagaimana terurai di atas, selama pengelolaan lahan kebun ketajek dari pemanenan tanaman komoditi maupun non komoditi, melalui terdakwa maupun saksi H. M. MOSLIH TOMO dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pemah menjelaskan riil jumlah hasil pengelolaan dalam satu tahun, dan juga tidak pernah membuat atau memerintahkan kepada petugas bagian administrasi untuk membuat pembukuan terkait asset maupun keuangan Koperasi termasuk membuat dan atau memerintahkan untuk membuat laporan keuangan dan asset kepada PDP Kahyangan maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember selaku Pihak Pemberi hibah lahan kebun ketajek, yang dalam aktifitas sebagai pengepul atau pembeli tunggal atas komoditi yang ada di lahan kebun ketajek, maka asset H. M. MOSLIH TOMO telah nyata bertambah berupa sebuah rumah di dalam lahan kebun ketajek. <br /><br />Bahwa penambahan asset Koperasi Tani Ketajek Makmur maupun H. M. MOSLIH TOMO sebagaimana terurai di atas adalah wujud dari hasil selama terdakwa bersama dengan SUTOMO H .MUSLEH dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketajek.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama dengan H. M. MOSLIH TOMO dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur selama mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset milik PDP (Perusahaan Daetah Pemabunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketaiek, tidak pernah membuat laporan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Mitik Daerah) sebagai pemilik asset sebagaimana diatur dalam ketentuan Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choiril Suparjo selaku Ketua, tentang pengelolaan kebun ketajek, Nomor 8 tanggal 2 Juni 2014. <br /><br />Bahwa pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajak yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur salaku koperasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek tanpa disertai dengan pelaksanaan kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 angka 1, angka 11, angka 15, dan UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 1 angka 7 dan angka 11, karena taman komoditi dan non komoditi yang ada di kebun ketajek merupakan asset PDP Kahyangan yang dijadikan peryataan modal PDP Kahyangan Jember kepada Koperasi Tani Kelaiek Makmur, yang seharusnya bagi hasil ditetima oieh PDP Kahyangan selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemkab Jember yang jga merupakan keuangan negara. <br /><br />Bahwa peebuatan terdakwa bersama H. M. MOSLIH TOMO maupun Koperasi Tani Ketajek Makmur telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Bahwa dengan tidak disetorkannya bagi hasil pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi kepada PDP Kahyangan Jember yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. MOSLlH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek dengan cara tidak mempedomani aturan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dibuatkan administrasi pembukuan keuangan maupun laporan pengelolaan kepada Pihak PDP Kahyangan Jember selaku pemilik asset dengan dalih menggunakan dasar surat dari  Ir. SUJATMIKO yakni surat Nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 pembetulan MoU Kebun Ketajek yang ditindaklanjuti dengan surat nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek.<br /><br /> Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama H. M. MOSLlH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek telah nyata, selain menguntungkan terdakwa juga Pihak Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi karena adanya pertambahan asset yang tentunya juga menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemegang HGU atas tanah kebun ketajek sampai dengan tahun 2024 yang merupakan asset dari Pemkab Jember.<br /><br />Bahwa selain itu dengan adanya perjanjian pengelolaan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek serta adanya pengelolaan lahan kebun ketajek oleh H. M. MOSLIH TOMO dengan jumlah luasan yang berbeda dengan ahli waris pemegang hak yang lainnya menyebabkan hibah lahan kebun ketajek yang sebelumnya merupakan asset yang dipisahkan milik Pemkab Jember yang HGU/ Hak Guna Usahanya berada dalam penguasaan PDP Kahyangan Jember selaku BUMD  menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuannya.  <br /><br />Bahwa selain adanya pengelolaan lahan kebun ketajek yang tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana terurai di atas, juga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq Daerah Pemkab Jember karena pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajek yang keuangannya diterima oleh terdakwa, H. M. MOSLIH TOMO maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek makmur selaku Korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Iahan kebun ketajek, tidak disertai dengan penyerahan bagi hasil kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daera) yakni Pemkab Jember yang pada akhirnya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember, maka telah nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemkab Jember sebesar Rp18.550.360.700 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Atas perbuatannya, Kedua terdakwapun diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi “Wajib” Menggunakan Masker

#Keterangan 8 Saksi Memberatkan Terdakwa Kasus Korupsi pengelola keuangan Koperasi Tani Katajek Makmur yang merugikan negara sebesar Rp18 ...

»

Terbukti Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Divonis 1.8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikBatMDw-hIl4kFl8QJ4j7UEHSrFhtfspOqxuHCaPuli_MqST4PzGyRzVFT63Uy_VXkO_0Md5zsjz0Q7sRTVIF_LwBA09pKzRLEpdo4W0XtncTOb3LXWgLtlnLj5fUObWc27DBZCJcu7c/s1600/IMG20190327110031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikBatMDw-hIl4kFl8QJ4j7UEHSrFhtfspOqxuHCaPuli_MqST4PzGyRzVFT63Uy_VXkO_0Md5zsjz0Q7sRTVIF_LwBA09pKzRLEpdo4W0XtncTOb3LXWgLtlnLj5fUObWc27DBZCJcu7c/s640/IMG20190327110031.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Muhfti, SH, Penasehat Hukum Terdakwa :</b> Mengapa Jaksa Gunawan yang terima duit Dua juta rupiah (Rp2.000.000) sebagai pembicara dalam kegiatan Bimtek tidak dijadikan sebaga tersangka? </span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Ada yang puas, ada pula yang kecewa. Inilah yang terjadi dalam kasus perkara Koruspi dana BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2017 yang menyeret terdakwa Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dispendikbud (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,  bersama Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan (perkara terpisah) yang juga sebagai Ketua Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp248.960.000 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />Terdakwa Hery Yudi Siswoyo dan terdakwa Sudaryatiningtyas diseret JPU dari Kejari Jember untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jln. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim karena dituduh telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana BOP PAUD tahun 2017.<br /><br />Yang merasa puas sudah jelas adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Jember, karena dakwaan dan tuntutannya terhadap terdakwa Hery Yudi Siswoyo dan terdakwa Sudaryatiningtyas dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, walaupun tidak seluruhnya. <br /><br />Karena tuntutan JPU terhadap terdakwa Hery Yudi Siswoyo dan terdakwa Sudaryatiningtyas,  dianggap bersalah secara melawan hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan tuntutan pidana masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Tetapi menurut Majelis Hakim, bahwa Kedua terdakwa tidak terbukti mbersalah secara melawan hukum, melainkan terbukti melakukan Tindak Pidana Porupsi Korupsi menyalah gunakan jabatan atau kewenangan sesusai dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan terhadap terdakwa Hery Yudi Siswoyo dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp23 juta.<br /><br />Karena menurut Majelis Hakim, bahwa sisa uang kegiatan dari hasil memar-Up anggaran yang dilakukan oleh Panitia dinikmati oleh terdakwa. Aneh memang, karena kedudukan terdakwa bukan selaku Panitia melainkan selaku pejabat yang mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan kegeiatan tersebut. <br /><br />Sedangkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Bimtek dengan pidana penjara selama 1 taun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti. Walaupun terdakwa selaku Ketua Panitia yang menggunakan dana BOP PAUD untuk kegiatan Bimtek dengan cara memar-Up anggaran kegiatan yang diketahui dan disetujui oleh seluruh panitia, namun menurut JPU dan Majelis Hakim, bahwa sisa anggaran kegiatan disetorkan ke Hery Yudi Siswoyo.<br /><br />Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista, diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Jaksa Penunutut Umum (JPU) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Jember serta dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Muhfti dkk, pada Rabu, 27 Maret 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW4hK-nJ1wGINA90ALCHXtSEVfCMibKl1tOGr2OS6685qdoItUfnMsZrAVwEOJMe3feyx4licHwiYFcvKrrOSeOq9wVVwfpcdahRblLcBLemtKGqB_FfnoUxYWUxgszeJxIfihRenmWxQ/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW4hK-nJ1wGINA90ALCHXtSEVfCMibKl1tOGr2OS6685qdoItUfnMsZrAVwEOJMe3feyx4licHwiYFcvKrrOSeOq9wVVwfpcdahRblLcBLemtKGqB_FfnoUxYWUxgszeJxIfihRenmWxQ/s640/5.png" width="640" /></a></div> Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya, bahwa terdakwa Heri Yudi Siswoyo selaku Kabid Kearsipan Diknas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 pada tanggal 20 Desember 2017 atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di HI Bandung Permai Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sudaryatiningtyas (terdakwa da1am berkas terpisah) sebagai orang yang mlakukan, yang menyuruh mlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan caracara sebagai benkut ;<br /><br />Terdakwa selaku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Panitia Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri dari ;<br /><br />Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi,; POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. <br /><br />Majelis Hakim menyebutkan, setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawab. <br /><br />Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya.<br /><br />Selain itu, bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.<br /><br />Sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Heri Yudi Siswoyo bersama dengan Sudaryatiningtiyas, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiePd1Z_vzwBCvcrsMXEzV8_5EMYrKBn8aNG4ks3BP7S3fNWTXVEenyV2lRoaWQ01ijylYArr8v0_i5HS58oDIWH2jQx1NWfJWQa_fZGFoXhvlzapHZeumzLVrA9oFEtOkwQC_XOY9GCLU/s1600/IMG20190123104439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiePd1Z_vzwBCvcrsMXEzV8_5EMYrKBn8aNG4ks3BP7S3fNWTXVEenyV2lRoaWQ01ijylYArr8v0_i5HS58oDIWH2jQx1NWfJWQa_fZGFoXhvlzapHZeumzLVrA9oFEtOkwQC_XOY9GCLU/s640/IMG20190123104439.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.<br /><br />Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo.<br /><br />Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan.<br /><br />Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).<br /><br />Namun oleh  terdakwa Heri Yudi Siswoyo dan saksi dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQdl1YJV2E9dAsyuD9IIQFQbO2MPb72INqf2WWl6wGMsJS2wCLAPkwUX34rUsqQ0s1wxyGYyItMjVck-lSX-NQGhE9wSTFZ3NMK3Sx0R4BB4ENGUcGBhEcEK6iKFP4ukQ__n6sqc2U3w/s1600/IMG20190123110634+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQdl1YJV2E9dAsyuD9IIQFQbO2MPb72INqf2WWl6wGMsJS2wCLAPkwUX34rUsqQ0s1wxyGYyItMjVck-lSX-NQGhE9wSTFZ3NMK3Sx0R4BB4ENGUcGBhEcEK6iKFP4ukQ__n6sqc2U3w/s640/IMG20190123110634+%25282%2529.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 <br /><br />Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />“Sehingga atas perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas telah terbukti mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan haruslah di hukum, sementara atas pembelaan terdakwa maupun melalui Penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya,” kata Majelis Hakim.<br /><br /> “Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa Hery Yudi Siswoyo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Menghukum terdakwa Sudaryatiningtiyas dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsiadair 1 bulan kurungan ; Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp23 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang dan disetorkan ke kas negara sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selam 3 bulan,” ucap Ketua Majelis di akhir surat Putusannya.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRIjIbIEXaU2zsBttQEZUcSkB4awFzJgrUXYwU_xsoMwYq0aMBf_TKOipAYY_ZG5KO3XCnX2UarIFmrFGQCvgNZtTJtIg9t0jXrJ_kpk1A7VCsNMjcpPjQJqxjJXy8A6JXaFDcZ-HL2fI/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRIjIbIEXaU2zsBttQEZUcSkB4awFzJgrUXYwU_xsoMwYq0aMBf_TKOipAYY_ZG5KO3XCnX2UarIFmrFGQCvgNZtTJtIg9t0jXrJ_kpk1A7VCsNMjcpPjQJqxjJXy8A6JXaFDcZ-HL2fI/s640/4.png" width="640" /></a></div>  Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa juga melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Atas tuntutan JPU dan putusan Majelis Hakim inilah yang membuat rasa kecewa bagi terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa maupun puluhan guru-guru TK yang didominasi kaum hawa yang sengaja datang dari Jember Khusus untuk mengikuti jalannya persidangan serta memberikan dukungan moral. Karena merasa kecewa atas tuntutan JPU terutama Putusan dari Majelis Hakim, air mata para pengunjung sidangpun tak dapat dibendung, dan beberapa diantaranya sambil mengucapkan “Innalihai Wa’innailahi Roji’un” sebagai rasa kekecewaan terhadap penegkan hukum.<br /><br />Kekecewaan terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa maupun guru-guru TK yang memberikan dukungan moral, karena terdakwa dianggap bersalah melakukan Korupsi yang menggunakan dana BOP PAUD untuk kegiatan Bimtek, sementara dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Jaksa dari Kejari Jember sebagai pembicara dengan “imbalan” uang sebesar 2 juta rupiah.<br /> <br /> “Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua yang kita ungkap dalam persidangan. Ahli dari Inspektorat mengatakan, ada uang dua juta ke Jaksa Gunawan sebagai pembicara. Kita sudah mengajukan ke Majelis Hakim untuk dihadirkan tapi tidak di dengar. Kalau semua yang mengetahui ini dihadirkan sebagai saksi, mengapa Jaksa Gunawan tidak dijadikan sebagai tersangka. Ada dalam BAP bukti tanda terima uang sebagai pembicara. Jaksa Gunawan ini adiknya Kasi Pidsus, saya orang Jember jadi saya atau,” kata Muhfti dengan rasa kecewa. (Rd1)

News Tipikor Terbukti Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Divonis 1.8 Tahun Penjara

Muhfti, SH, Penasehat Hukum Terdakwa : Mengapa Jaksa Gunawan yang terima duit Dua juta rupiah (Rp2.000.000) sebagai pembicara dalam kegia...

»

Guru TK divonis 1.6 Tahun Karena Korupsi Dana PAUD Kab. Jember

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMfxX4GVBboVqfr7dVWz2-YKvlFd96WbyKGzQEHckYfnGSX-QfIRDuWXDvZHxj_qwHx5ew75zir7q-7Hbqa_Kc1FvAqXFQRcKY8mo4KsVLOi56WKFQTrxM7casqm42o_f85vLs9016wqg/s1600/Terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="324" data-original-width="685" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMfxX4GVBboVqfr7dVWz2-YKvlFd96WbyKGzQEHckYfnGSX-QfIRDuWXDvZHxj_qwHx5ew75zir7q-7Hbqa_Kc1FvAqXFQRcKY8mo4KsVLOi56WKFQTrxM7casqm42o_f85vLs9016wqg/s640/Terdakwa.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 27 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara (Vonis) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan kepada terdakwa Sudaryatiningtyas, selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan Kabupaten Jember dalam karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dana BOP BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp248.960.000<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sudaryatiningtyas, diucapkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista, diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jln. Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Jaksa Penunutut Umum (JPU) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Jember serta dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Ahmad Suryono dkk<br /><br />Terdakwa Sudaryatiningtyas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi dana BOP PAUD TA 2017 dengan cara memark-Up  dalam kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).<br /><br />Terdakwapun dijerat dengan Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Hukuman yang yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sudaryatiningtyas, lebih ringan dari pada tuntutan JPU yakni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj38XiYCSmv_UJZYDfn5Tsh0RjS9MuJKzTA1iyeW9ezBE_ZruSkgcPueX2G-xZpCPe6WcWudvPjGYSaDM80CqQJQ7HSs7YKh3-va-xeKJw4YLwWGOB87yM_rKHJ2mXGNa-8pO4Gsoznyy8/s1600/IMG20190123110634+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj38XiYCSmv_UJZYDfn5Tsh0RjS9MuJKzTA1iyeW9ezBE_ZruSkgcPueX2G-xZpCPe6WcWudvPjGYSaDM80CqQJQ7HSs7YKh3-va-xeKJw4YLwWGOB87yM_rKHJ2mXGNa-8pO4Gsoznyy8/s640/IMG20190123110634+%25282%2529.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Sudaryatiningtyas, adalah Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017, bersama-sama dengan Drs. Hery Yudi Siswoyo selaku Kabid Kearsipan Diknas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (prkara terpisah) telah melakukan perbuatan karena jabatan atau kewenangan yang melekat pada dirinya, memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi dengan caracara sebagai benkut ;<br /><br />Berawal dari penunjukkan terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Ketua I PKG Kabupaten berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan PKG PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020, yang ditandatangani oleh Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor. 821.2/138/414/2017 tanggal 21 April 2018,  membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas: <br /><br />Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, setelah pengurus PKG Kabupaten tersusun, kemudian diundang oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya. <br /><br />Setelah terbentuk panitia Bimtek, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2017 diadakan rapat untuk pelaksanaan Bimtek yang dihadiri oleh  Heri Yudi Siswoyo, Panitia termasuk terdakwa Sudaryatiningtyas, dan Pengurus PKG Kecamatan, yang membahas mengenai materi Bimtek : Kebijakan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan,; Bimtek Pajak oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Jember,; Pembinaan dan Pengarahan dalam upaya preventif dan apreslve BOP PAUD oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Jember,; Bimtek Akreditasi oleh Ketua POKJA AKREDITASI Jember,; Pembinaan dan pengarahan dalam upaya preventif dan apresive BOP PAUD oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pelaksanan Bimtek pada tanggal 20 Desember 2017 diHotel Bandung Permai dengan anggaran Bimtek tiap peserta sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu ruplah) terdiri dari konsumsi sebesar Rp75.000,; Tas peserta sebesar Rp150.000,; Pajak tas PPN 10 persen sebesar Rp15.000,; Sertifikat peserta sebesar Rp17.000.; Materai sebesar Rp3.000.; Dokumentasi Publikasi sebesar Rp10.000.;  ATK sebesar Rp25.000,; Narasumber Rp100.000.; Pendamping teknis sebesar Rp15.000.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xuIDRuKwGwt8qWORM3v81VlXGsAIUoOO7Bx8U8YjyOoJMvtb_3GD8AFXZ8jDjdVEHK6csE2tYbfhGaTwPkeJdKfXDZsbzeCOY9mkitjdQShrJI67EPc9UFvJ6TpLQ9rfQSoLfvvEY60/s1600/IMG20190123104439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xuIDRuKwGwt8qWORM3v81VlXGsAIUoOO7Bx8U8YjyOoJMvtb_3GD8AFXZ8jDjdVEHK6csE2tYbfhGaTwPkeJdKfXDZsbzeCOY9mkitjdQShrJI67EPc9UFvJ6TpLQ9rfQSoLfvvEY60/s640/IMG20190123104439.jpg" width="640" /></a></div> Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Heri Yudi Siswoyo bersama dengan terdakwa selaku pelaksana kegiatan menetapkan Bimtek tersebut sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para penerima Dana BOP PAUD TA 2017 sesuai penyampaian dari PKG Kecamatan untuk merubah RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) yang sebelumnya dan sudah terverifikasi.<br /><br />Namun kenyataannya tida ada item peningkatan kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom II menjadi ada kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom I, dan nilainya dicantumkan sejumlah Rp320.000 sebagaimana hasil pertemuan pada tanggal 16 Desember 2017, dan disampaikan pula bahwa penggunanaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek, bisa dimasukkan dalam LPJ Dana BOP PAUD Tahun 2017, sehingga lembaga penerima Dana BOP PAUD Tahun 2017 memasukkan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek ke dalam peningkatan kapasitas pendidik dan kuitansi pembayaran Bimtek tersebut dimasukkan <br />dalam LPJ penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017, telah nyata diarahkan untuk menggunakan dana BOP PAUD tahun 2017, sehingga telah nyata penggunaan dana BOP PAUD 2017 menjadi tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukkannya, yang dalam pelaksanaan Bimtek juga dilakukan penggelembungan atau mark up biaya, dan hal tersebut tidak lepas dari peran terdakwa bersama dengan Heri Yudi Siswoyo sebagai selaku inisiator PKG Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan.<br /><br />Padahal telah nyata, PKG sendiri merupakan Satuan Pendidikan informal diluar SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas;  Sekretaris, Bidang Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan  Sekolah Dasar (T K/ SD), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMPI SMAI dan SMK), Bidang Pendidikan Nonformal dan informal, Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa penggunaan dana BOP untuk kegiatan Bimtek oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Bimtek bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo dalam melaksanakan Bimtek, selain melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana terurai di atas juga melanggar Juknis BOP PAUD Tahun 2017 sebagaimana terurai dalam Perrnendikbud Nomor 4 Thun 2017 dalam BAB IV hurud D angka 4 dan 10 menegaskan yaitu DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hai-hal (angka 4) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota Provinsi Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/Guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpO3_k5Eu-ir8LEzDdzyVrbWXmwgeC35tWl9ZqiGDhY3yHVouNh3lpyz0fpa9-kMdLbOGZYGjGns5cfrUxuD2MpHHI0xdK431LedeWY-s2w3ipyoYpx1sTLQ2TKWESPQnI2GyF3ESTrhc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpO3_k5Eu-ir8LEzDdzyVrbWXmwgeC35tWl9ZqiGDhY3yHVouNh3lpyz0fpa9-kMdLbOGZYGjGns5cfrUxuD2MpHHI0xdK431LedeWY-s2w3ipyoYpx1sTLQ2TKWESPQnI2GyF3ESTrhc/s640/5.png" width="640" /></a></div> Selain itu, juga tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosial, pendampingan terkait program BOP PAUD, Perpajakan, program BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal di luar SKPD pendidikan Kabupaten/Kota, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. <br /><br />Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.<br /><br />“Sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, yang bertentangan dengan ketentuan berlaku sebagaimana disebut di atas,” ucap Majelis Hakim. <br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.    <br /><br />Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.<br /><br />Sehingga dengan demikian, PKG hanya sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan, yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik, tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-haeEyK0s7giqm7bgZTBvxn13UcJH0fUFWKR67flYh06saTcO79qvV34Q_0ScaCe9vtj4qFH-As-65plrs0R0SPtiAjzf3TQ4IoassPeQoagO2Ro0CK_h9RsmAXHObV6PFCurp4IL_J0/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-haeEyK0s7giqm7bgZTBvxn13UcJH0fUFWKR67flYh06saTcO79qvV34Q_0ScaCe9vtj4qFH-As-65plrs0R0SPtiAjzf3TQ4IoassPeQoagO2Ro0CK_h9RsmAXHObV6PFCurp4IL_J0/s640/4.png" width="640" /></a></div> Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek, yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).<br /><br />Namun oleh  Heri Yudi Siswoyo dan terdakwa dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. <br /><br />Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 <br /><br />Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa, di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />“Sehingga atas perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas telah terbukti mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan haruslah di hukum, sementara atas pembelaan terdakwa maupun melalui Penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya,” kata Majelis Hakim.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan, bahwa terdakwa Sudaryatiningtiyas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Menghukum terdakwa Sudaryatiningtiyas dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsiadair 1 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis di akhir surat Putusannya. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa juga melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir. <br /><br />“Kami pikir-pikir Yang Mulia,” ucap terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Guru TK divonis 1.6 Tahun Karena Korupsi Dana PAUD Kab. Jember

berita korupsi .co - Rabu, 27 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara (Vonis) selama 1 ...

»

Apakah Pihak Pemberi Suap Terhadap Wali Kota Pasuruan Akan Jadi “Tersangka” ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjj7LDDvA695sSjoIQhkqfrhEDokJD8DRFLIpf5Z2h-6Q1WvBqwGM-iDwAev2E47HhcbWYIvlYLjV72RH4GbtBqjtJZ2SK_b0RO6JOLcRCUq8zJcnpJNJcSdRVoGorPh0-PRQ0Oa6jvbw/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjj7LDDvA695sSjoIQhkqfrhEDokJD8DRFLIpf5Z2h-6Q1WvBqwGM-iDwAev2E47HhcbWYIvlYLjV72RH4GbtBqjtJZ2SK_b0RO6JOLcRCUq8zJcnpJNJcSdRVoGorPh0-PRQ0Oa6jvbw/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Puluhan Kontraktor yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Konstruksi terlibat pemberian uang suap kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono yang berasal dari fee proyek APBD#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Salah satu kejahatan yang luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi. Dan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sudah jelas melibatkan dua pihak, yaitu penerima suap adalah pihak penyelenggara negara atau PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal di zaman Naw ini adalah ASN (Aparatur Spil Negara) yang diatur dalam Pasal 12 huruf a, huruf B atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan pemberi suap adalah pihak swasta baik sebagai perseorangan atau pengusaha yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf atau Pasal 13 Undang-undang yang sama.<br /><br />Namun tak sedikit kasus Korupsi Suap yang ditangani Khususnya oleh Kepolisian/Kejaksaan di Jawa Timur diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya penerima suap dan dijerat dengan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pemberi uang suap itu “SELAMAT”.<br /><br />Ibarat ungkapan, “ada Api ada Asap, kalau ada penerima Suap sudah pasti ada pemberi Suap”. Dan inipula yang mungkin tepat bagi para pejabat atau terdakwa yang terlibat dalam kasus Korupsi Suap di tanah air Khususnya yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Pemkot Pasuruan (Kelurahan) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Oktober 2018. <br /><br />Dan saat ini Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Pertanyaannya, Siapa yang terlibat menyuap Wali Kota Pasuran Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang diterima Wali Kota Setiono melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto serta bagaimana proses terjadinya suap menyuapan itu terjadi?.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh226_ZcRDE3h0uGatlImdZLVirkjZs-giRiMLdHF-gWV3SMOZTniZYOwS7UZ8mEFw9wWu2q5EMH9KHkEahIhm1GePvRxWTt1VbFqeDzFif4VWP7V9G1235lGVF0aPqQdvtTXHDnc2LtMI/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh226_ZcRDE3h0uGatlImdZLVirkjZs-giRiMLdHF-gWV3SMOZTniZYOwS7UZ8mEFw9wWu2q5EMH9KHkEahIhm1GePvRxWTt1VbFqeDzFif4VWP7V9G1235lGVF0aPqQdvtTXHDnc2LtMI/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div> Memang KPK tidak hanya menangkap Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. Tetapi saat itu (3 Oktober 2018) KPK juga turut menangkap Muhammad Baqir pemilik CV. <br />Mahadir) selaku penyuap, dan sudah di Vonis bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara  selama 2 (dua) tahun.<br /><br />Pertaanyaannya kemudian, apakah uang sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) hanya dari si Muhammad Baqir, atau ada pihak lain ?. <br /><br />Sedangkan dalam dakwaan, tuntutan Jaksa KPK maupun putusan Majelis Hakim terkait jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono dari terpidana Muhammad Baqir adalah sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), <br /><br />Lalu sisanya sebesar Rp2.852.243.360 (dua miliyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari siapa ?<br /><br />Pada hal dalam persidangan sudah terungkap, sebahagian nama-nama yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono yang jumlahnya Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), ternyata bukan hanya dari si Muhammad Baqir, melainkan puluhan pengusaha Kontraktor/Asosiasi Konstruksi di Pasuruan dan juga dari luar Kota Pasuruan.<br /><br />Di antara nama-nama yang terungkap dalam persidangan terkait pemberian uang suap itu terhadap terdakwa Setiyono adalah si Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito. <br /><br />Selain itu, Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua dan Bendahara Muhammad Yahya serta Sekretarisnya Sugeng Cahya Patria.<br /><br />Para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini mendapat proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar 30 persen. Dan proyek pekerjaan itu tidaklah didapatkannya gratis begitu saja, melainkan ada fee yang besarnya 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />Uang itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo/Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan Wali Kota Setiyono yaitu Hendri Prabowo pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya Setiyono untuk mengelola, menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibCdCPFwiqpvaBJBbqx0WgZKaUHoT0TIOQpYkHfC3JMwa-NfwzVzwmlznTERG8hEYfMBOm7TDFUXrG6pq8m0dUeXp76oV6pvRRTB48c3Q3eCfv4ZdLRUrTnwvjvimVptp-LjtmxzzNORE/s1600/IMG20190325145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibCdCPFwiqpvaBJBbqx0WgZKaUHoT0TIOQpYkHfC3JMwa-NfwzVzwmlznTERG8hEYfMBOm7TDFUXrG6pq8m0dUeXp76oV6pvRRTB48c3Q3eCfv4ZdLRUrTnwvjvimVptp-LjtmxzzNORE/s640/IMG20190325145819.jpg" width="640" /></a></div> Yang masih “misterius” adalah nama-nama pengusaha kontraktor di luar Kota Pasuruan yang terlibat dalam pekerjaan proyek ABPD Kota Pasuruan sebesar 70%. Siapakah para pengusaha konstruksi di luar Kota Pasuruan yang terlibat itu? Apakah KPK akan mengungkapnya, atau akan tetap menjadi “mesterius”, atau KPK hanya cukup menyeret si Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? Lalau bagaimana dengan nama-nama yang disenut oleh Jaksa KPK dalam surat dakwaan? <br /><br />Selain itu, ada lagi yang lebih “misterius dan memalukan” yaitu, Aparat Penegak Hukum yang disebut-sebut dalam persidangan juga menerima fee proyek. Siapakah Aparat Penegak Hukum di Kota Pasuruan yang menerima uang “haram” itu?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, mengapa penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum KPK tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono ? Apakah ini yang disebut sebagai penegakan hukum kasus Tindak Pidana kejahatan yang luar biasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tanah air? <br /><br />Apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono akan jadi “tersangka” atau “selamat” ?. Hingga saat ini pihak KPK melalui Jaksa Penuntut Umum KPK saat ditanya wartawan media ini belum memberikan jawaban.<br /><br />Kasus yang sama yang melibatkan pihak-pihak lain dalam kasus Korupsi Suap 13 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang ditangani KPK di Jawa Timur juga belum tuntas, diantaranya adalah Kasus suap tangkap tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Terpidana Taufiqurrahman, selain terjerat kasus Suap dan sudah divonis, juga terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun hingga saat ini masih berstatus tersangka sejak tahun 2017.<br /><br />Kemudian Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur serta 2 Kepala Dinas (Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan). Kemudian pengembgannya menyeret Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Namun 5 Kepala Dinas yang terlibat pemberian komitmen fee ke Komisi B DPRD Jatim serta anggota Komisi B yang menikmati duit itu, hingga saat ini “aman-aman saja”<br /><br />Lalu Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto. Dari pengembangannya, kemudian KPK menyeret Wali Kota Mojokerto. Namun semua anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam dakwaan Jakasa KPK kebagian duit “haram” itu juga “aman-aman” saja.<br /><br />Selanjutnya Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono. Dalam kasus ini, selain terjerat kasus suap, Nyono juga dijerat Undang-undang TPPU namun masih “jelas”. Belum lagi pihak lain yaitu Dr. Subur selaku Direktur RSIA Jombang yang memberikan uang sebesar Rp75 juta melalui Kepala Dinas Kesehatan Inna (sudah divonis), hingga saat ini juga “aman-aman” saja.<br /><br />Belum lagi kasus suap APBD seluruh anggota DPRD Kota Malang. Dalam kasus ini penyidik KPK begitu bersemangat menyeret 41 dari 45 anggota DPRD termasuk Kepala Dinas PUPR dan Wali Kota Malang menjadi tersangka/terpidana. Namun masih meninggalkan “benang merah”, karena mantan Sekda Cipto Wiyono dan Teddy Soemama Sujadi yang terlibat pengumpulan uang suap untuk DPRD Kota Malang termasuk 45 kontraktor di Kota Malang “tak tersentuh”, hingga para mantan anggota Dewan dan mantan Wali Kota Malang itu mempertanyakannya. Dan belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang.<br /><br />Yang tak kalah dipertanyakan adalah, Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Direktur Utama, Direktur Keuangan dan General Manager (GM)  PT PAL (Penataran Angkatan Laut). Ketiga pejabat peruhahaan plat merah ini dijerat dengan Pasal penerima. Memang KPK juga menangkap Direktur Umum PT. Peusa Sejati. <br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, Mengapa hingga saat ini KPK belum menangkap Direktur Utama PT Perusa Sejati selaku pemberi suap ke Direksi PT PAL melalui Direktur Umum PT Perusa Sejati ? Padal hal, menurut JPU KPK saat dipersidangan mengatakan kepada media ini, bahwa Dirut perusahaan yang semula bergerak di bidang bisnis peralatan pesat terbang dan kemudian beralih ke bisnis Kapal Laut yang tinggal di Amerika Serikat itu sudah ditetapkan menjadi tersangka.<br /><br />Belum lagi pihak-pihak perusahaan selaku Subkontrak PT PAL untuk pekerjaan perbaikan dan perawatan Kapal dengan memberikan sejumlah fee kepada PT PAL. Dan uang yang diterima Direksi PT PAL baik dari pengusaha selaku Subkonrak, khususnya yang berkaitan dengan penjualan 2 unit Kapal Perang ke Pemerintah Piliphina disetorkan sebagai Dana Komando.<br /><br />Dan selanjutnya kasus dugaan Korupsi pembangunan Rumah Sakit Unair, Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85 miliyar, di mana KPK telah menetapkan mantan Rektor Unair periode 2006-2015 “FAS” sebagai tersangka, namun hingga saat ini belum juga “tuntas”.<br /><br />Apakah KPK sebagai lembaga super body yang dipercaya pemerintah untuk menangani kasus Korupsi akan menuntaskan kasus-kasus Korupsi yang ditangani di Jawa Timur sejak tahun 2017 ?. (*)

News Tipikor Apakah Pihak Pemberi Suap Terhadap Wali Kota Pasuruan Akan Jadi “Tersangka” ?

#Puluhan Kontraktor yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Konstruksi terlibat pemberian uang suap kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono yang b...

»

Puluhan Asosiasi Konstruksi Terlibat Penyuapan Wali Kota Pasuruan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilZM8GlrWoaxgJW_CIToC8FzM5X4fUZbFeu4Z_zH-yspUhooZlg28ev71_bIGBOTpLEwrVF-S2ks9ilIvvLbod6NXw6A5SlRR-BxdnoYV0y8wILlHZ001Jfe-iQQ9zqbK33XjfqWne3fM/s1600/IMG20190325135710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="636" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilZM8GlrWoaxgJW_CIToC8FzM5X4fUZbFeu4Z_zH-yspUhooZlg28ev71_bIGBOTpLEwrVF-S2ks9ilIvvLbod6NXw6A5SlRR-BxdnoYV0y8wILlHZ001Jfe-iQQ9zqbK33XjfqWne3fM/s1600/IMG20190325135710.jpg" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#70% Anggaran Proyek APBD Pemkot Pasuruan dinikmati Pengusaha Konstruksi dari luar Kota, dan 30% untuk pengusaha Kontraktor/Asosasi lokal termasuk orang dekatnya terdakwa Setiyono (Wali Kota) serta fee mengalir ke Aparat Penegak Hukum#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Ada Api ada Asap, ada penerima Suap ada pula pemberi Suap”. Ungkapan inilah yang mungkin tepat bagi para pejabat atau terdakwa yang terlibat dalam kasus Korupsi Suap di tanah air kita.<br /><br />Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Pemkot Pasuruan (Kelurahan) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Oktober 2018.  </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Saat ini Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima gratifikasi atau suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Pertanyaannya, Siapa yang terlibat menyuap Wali Kota Pasuran Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang diterima Wali Kota Setiono melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto serta bagaimana proses terjadinya suap menyuapan itu terjadi?.<br /><br />Memang KPK tidak hanya menangkap Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. Tetapi saat itu (3 Oktober 2018) KPK juga turut menangkap Muhammad Baqir pemilik CV. <br />Mahadir) selaku penyuap, dan sudah di Vonis bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara  selama 2 (dua) tahun.<br /><br />Pertaanyaannya kemudian, apakah uang sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) hanya dari si Muhammad Baqir, atau ada pihak lain ?. <br /><br />Sedangkan dalam dakwaan, tuntutan Jaksa KPK maupun putusan Majelis Hakim terkait jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono dari terpidana Muhammad Baqir adalah sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), lalu sisanya sebesar Rp2.852.243.360 (dua miliyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari siapa ?</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEini0Tpl_EenmAwkunI3IZjykAo9pYbqaGJwbOouQSD0_edWqnpHcTkKRZ8ptcqRtoahD_k4yImYS-6dI401C8MZQGQef3IKj7GgUGBREsiv0DlgLC_BLjJC28kmWMvoiVCUUphBo7o-jY/s1600/Wali+Kota..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEini0Tpl_EenmAwkunI3IZjykAo9pYbqaGJwbOouQSD0_edWqnpHcTkKRZ8ptcqRtoahD_k4yImYS-6dI401C8MZQGQef3IKj7GgUGBREsiv0DlgLC_BLjJC28kmWMvoiVCUUphBo7o-jY/s640/Wali+Kota..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas kiri, terpidana Muhammad Baqir (pemilik CV Bahadir), dan foto bawa dari kanan, terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Cahyono serta Wahyu Tri Hardiyanto </td></tr> </tbody></table> Pada hal dalam persidangan sudah terungkap, sebahagian nama-nama yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono yang jumlahnya Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), ternyata bukan hanya dari si Muhammad Baqir, melainkan puluhan pengusaha Kontraktor/Asosiasi Konstruksi di Pasuruan dan juga dari luar Kota Pasuruan.<br /><br />Di antara nama-nama yang terungkap dalam persidangan terkait pemberian uang suap itu terhadap terdakwa Setiyono adalah si Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito. <br /><br />Selain itu, Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua dan Bendahara Muhammad Yahya serta Sekretarisnya Sugeng Cahya Patria.<br /><br />Para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini mendapat proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar 30 persen. Dan proyek pekerjaan itu tidaklah didapatkannya gratis begitu saja, melainkan ada fee yang besarnya 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />Uang itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo/Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan Wali Kota Setiyono yaitu Hendri Prabowo pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya Setiyono untuk mengelola, menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu.  </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6cv1xsBXsAWAUgaDXKngEUV9Cclmw6Ae4q7pTMBy4R31PkDAt9OP7DlRQR7rq8a6Lb02Vez6by6jL8Vcv5gOtT52PtMvHGNeCHchlTkK_xyO6nuZ1KaLS0YiDwX9yVIBvpQzKe1Zz7NE/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6cv1xsBXsAWAUgaDXKngEUV9Cclmw6Ae4q7pTMBy4R31PkDAt9OP7DlRQR7rq8a6Lb02Vez6by6jL8Vcv5gOtT52PtMvHGNeCHchlTkK_xyO6nuZ1KaLS0YiDwX9yVIBvpQzKe1Zz7NE/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: small;">Yang masih “misterius” adalah nama-nama pengusaha kontraktor di luar Kota Pasuruan yang terlibat dalam pekerjaan proyek ABPD Kota Pasuruan sebesar 70%. Siapakah para pengusaha konstruksi di luar Kota Pasuruan yang terlibat itu? Apakah KPK akan mengungkapnya, atau akan tetap menjadi “mesterius”, atau KPK hanya cukup menyeret si Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? Lalau bagaimana dengan nama-nama yang disenut oleh Jaksa KPK dalam surat dakwaan? <br /><br />Selain itu, ada lagi yang lebih “misterius dan memalukan” yaitu, Aparat Penegak Hukum yang disebut-sebut dalam persidangan juga menerima fee proyek. Siapakah Aparat Penegak Hukum di Kota Pasuruan yang menerima uang “haram” itu?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, mengapa penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum KPK tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono ? Apakah ini yang disebut sebagai penegakan hukum kasus Tindak Pidana kejahatan yang luar biasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tanah air? <br /><br />Senin, 25 Maret 2019, Nama-nama yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Wali Kota Setiyono terungkap dari keterangan 10 orang saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan yang berlangsung di diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota, Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko (Keduanya Hakim Ad Hock)  serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum ketiga terdakwa (Setiyono, Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardianto).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAZCJhpBJfj8kBUosMT1kueBwPMOPLX2EnPB-a0EAKiXU2r2WzgCllSN3CQKgGbtBJpiHqVyAiQzJAscAOC8cQLW2E9lVCAzddo2SDooLXude_n3uk3jYgun8Hun1RlwCwNu4dPOj208/s1600/IMG20190325145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAZCJhpBJfj8kBUosMT1kueBwPMOPLX2EnPB-a0EAKiXU2r2WzgCllSN3CQKgGbtBJpiHqVyAiQzJAscAOC8cQLW2E9lVCAzddo2SDooLXude_n3uk3jYgun8Hun1RlwCwNu4dPOj208/s640/IMG20190325145819.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: small;">Ke- 10 saksi yang dihadirkan Tim Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani dkk, adalah Bambang Parikesit, Sugeng Cahya Patria, Siti Chalimah, Muhammad Yahya (Direktur CV. Indra Bakti Bangsa), Mohammad Muzit, Supono (Direktur CV. Piratama Mandiri), Muhammad Baqir (CV Hadir), Hendri Prabowo (Keponakan Wali Kota Setiyono), Roby Abdulrohim dan Yus Saptono (Keduanya sebagai Konsultan pengawas). Para saksi yang dihadirkan itu adalah para pengusaha Konstruksi kecuali Hendri Prabowo.<br /><br />Atas pertanyaan JPU KPK Kiki Ahmad Yani, para saksi ini menjelaskan dan mengakui Kepada Majelis Hakim, bahwa pada tahun 2016 ada pertemuan antara Wali Kota Setiyono bersama Dwi Fitri Cahyono  dengan para kontraktor/Asosiasi di rumah dinas Wali Kota.<br /><br />Pertemuan itu adalah untuk mengatur Plotting proyek APBD Kota Pasuruan oleh Wali Kota kepada para rekenan/Asosiasi. Dari pemberian proyek itu, ada fee yang harus diberikan oleh setiap rekanan/kontraktor/Asosiasi kepada Wali Kota yang besarnya 5% dari anggaran proyek untuk pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek untuk pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />“2016 ada pertemuan antara Wali Kota kontraktor, Asosiasi, ada 12 Asosiasi. Pertemuan itu sebagai perkenalan. Yang hadir, Yahya, Wongso, Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito dan ada Dwi (Dwi Tri Cahyono). Setelah itu ada lagi pertemuan di rumah dinas Wali Kota. Pertemuan itu ada plotting dan ada komitmen fee yang besarnya 5 persen untuk saluran dan 7 persen untuk pekerjaan jalan dan gedung, itu dari besarnya anggaran proyek setelah dikurangi pajak,” kata Sugeng Cahya Patria. <br /><br />Sugeng mengakui, kalau dirinya mendapat proyek dan memberikan fee sebesar puluhan juta. Menurut Sugeng, uang itu diberikan ke Wali Kota yang dititipikannya melalui Andi Wiyono karean Andi Wiyono sangat dekat dengan Wali Kota.<br /><br />Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, pada tahun 2017 dibentuk lintas Asosiasi di Pasuruan yang Ketuanya adalah Wongso Kusumon, Bendaharanya Yahya dan Sekretaisnya adalah saksi sendiri. Dan pada tahun 2017, saksi juga mengakui telah memberikan fee sebesar Rp130 juta ke Wali Kota melalui Wongso.<br /><br />“Tujuan dibentuknya lintas Asosiasi itu supaya kondusif dalam pertemanan antar kontraktor. Fee tahun 2017 sebesar seratus tiga puluh juta ke Wali Kota melalui Wongso,” kata Sugeng. Yang mengagetkan dari pengakuan Sugeng adalah, bahwa dirinya sudah mendapatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spesifikasi pekerjaan sebelum lelang di mulai.<br /><br />Pengakuan saksi Sugeng Cahya Patria terkait adanya pertemuan dengan Wali Kota dan ploting proyek serta pemberian fee terhadap Wali Kota diakui juga oleh saksi lainnya, yaitu Bambang Parikesit, Siti Chalimah, Muhammad Yahya, Mohammad Muzit, Supono, Muhammad Baqir, Hendri Prabowo. Dan  para saksi juga mengakui telah merealisasikan fee proyek terhadap Wali Kota melalui Wongso dan ada juga yang langsung.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAFvsUQG3q51X-_jiKEcBiatJX9qTLh3omBdTBYIJa6b33UXoEQM9nzdAKsiUPjzNrmBDMi9pv3CkKx4CBVq9M0LZbzl8IwuaKh4zYIiCg6cJFhMemrF-NgLFQNkLdA84EIK_EFy6llWk/s1600/IMG20190325155229.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAFvsUQG3q51X-_jiKEcBiatJX9qTLh3omBdTBYIJa6b33UXoEQM9nzdAKsiUPjzNrmBDMi9pv3CkKx4CBVq9M0LZbzl8IwuaKh4zYIiCg6cJFhMemrF-NgLFQNkLdA84EIK_EFy6llWk/s640/IMG20190325155229.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hendri (kiri beridiri) adalah keponakan terdakwa Setiyono</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Salah satu saksi yaitu Roby Abdulrohim (Konsultan Pengawas), sempat “bulan’bulana” saat JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, bahwa berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dalam persidangan Jaksa KPK dapat meminta langsung kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan penahanan seorang saksi yang dianggap mempersulit persidangan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit atau yang tidak sesuai dengan keterangan saksi di BAP (Berita Acara pememriksaan), karena keterangan saksi dalam BAP saat dipenyidikan tidak mendapat tekanan apapun dan BAP itupun diparaf dan ditandatangani saksi sendiri.<br /><br />Hal itu dijelaskan JPU KPK Kiki Ahmad Yani karena keterangan saksi terkait adanya pemberian fee tidak diakuinya. Namun akhirnya Roby  mungkin takut kalau dirinya sat itu langsung ditahan dan tidak pulang ke rumahnya dan akhirnya mengakui kalau ada fee dari proyek yang dikerjakannya sebagai konsultan pengawas.<br /><br />“Saya masih bersikap baik loh… kalau nggak, berdasarkan Undang-undang KPK/Tindak Pidan Korupsi, dalam persidangan Jaksa KPK dapat meminta langsung kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan penahanan seorang saksi. Jadi saya minta saudara bicara jujur,” ucap JPU KPK Kiki Ahmad Yani.<br /><br />“Ya ada fee antara lima persen sampai tujuh persen (5% - 7%) dari nilai anggaran setelah dipotong pajak,” jawab Roby.<br /><br />Dari keterangan Roby Abdulrohim ada juga yang membuat geleng-geleng kepala, yaitu pengakuannya terkait fee ke Aparat Penegak Hukum (APH). Namun saksi tak menjelaskan secara rinci, siapa APH di Kota Pasuruan yang dimaksud. Apakah Kejaksaan atau Kepolisian.   </span></div> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxG7yjIFpCJ1kbPgJ4EsvV5v0BK74-G-Nfyv_MLK9tEVJKmUI_ITfF9SuFpBL3AxqU-EFGh1hme2td5TZ0qhKqTT9Z0hqccTCMZl7DiwfiwMA3ECG7yeLiO_ahNyPScW30ZzXfYzHo3fQ/s1600/IMG20190325155157.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxG7yjIFpCJ1kbPgJ4EsvV5v0BK74-G-Nfyv_MLK9tEVJKmUI_ITfF9SuFpBL3AxqU-EFGh1hme2td5TZ0qhKqTT9Z0hqccTCMZl7DiwfiwMA3ECG7yeLiO_ahNyPScW30ZzXfYzHo3fQ/s640/IMG20190325155157.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Roby dan Yus (kanan)</td></tr> </tbody></table> </span><br /> Pengakuan itu disampaikan oleh saksi Yus Saptono atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Cahyono, terkait kesiapa saja fee itu. “Ada ke Aparat Penegak Hukum,” kata saksi Yus Saptono.<br /> <br /> Selain itu, usaha Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Cahyono untuk mengungkap pihak-pihak lain yang ikut mengerjakan proyek ABPD Kota Pasuruan yang berasal dari luar Kota Pasuruan itupun gagal karena Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan. Alasan Majelis Hakim, bahwa hal itu tidak berkaitan dengan perkara yang sedang berlangsung.<br /> <br /> Pada hal, uang suap yang diterima terdakwa Setiyono bisa jadi berkaitan dengan para kontraktor dari luar Kota Pasuruan itu. Karena kesempatan tidak diberikan, maka pihak-pihak yang dimaksudkanpun gagal untuk “dinyanyikan”.<br /> <br /> Sementara Hendri mengakui kalau dirinya disuruh oleh terdakwa Setyono untuk mengelola uang yang berumber dari para pengusaha Konstruksi itu. Bahkan Hendri pernah menerima uang sebesar Rp300 juta dari rekanan. Hendri juga mengakui, ada beberapa rekning milik terdakwa Setiyono yang juga adik dari Ibu saksi yang dikelola oleh saksi sendiri termasuk membuka rekening baru. <br /> <br /> "Ya, saya disuruh. Kalau ada yang perlu ya diambil dari situ" kata Hendri<br /> <br /> Kepada media ini, salah seorang dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Cahyono mengatakan, bahwa sesuai fakta persidangan, anggaran proyek sebesar 70% dikerjakan oleh pihak lain dari luar Kota Pasuruan, dan selain itu ada fee ke Aparat Penegak Hukum sesuai pengakuan saksi Yus Saptono.<br /> <br /> “Yang kita inginkan adalah persidangan yang terang benderang. Karena sesuai fakta persidangan, ada anggaran proyek sebesar 70% yang dikerjakan oleh pihak lain di luar Pasuruan. Selain itu, ada 160 proyek yang diduga bermasalah, siapa yang mengerjakan itu, itu yang kita ingkan agar terungkap. Termasuk ada fee ke Aparat Penegak Hukum sesuai pengakuan saksi Yus Saptono,” ujarnya. (Rd1)

News Tipikor Puluhan Asosiasi Konstruksi Terlibat Penyuapan Wali Kota Pasuruan

#70% Anggaran Proyek APBD Pemkot Pasuruan dinikmati Pengusaha Konstruksi dari luar Kota, dan 30% untuk pengusaha Kontraktor/Asosasi lokal ...

»