Mantan Wakil Bupati Malang Divonis 2.8 Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpJvmvCn6cSMhRZJttB2LhIn5PGTGYwxnifjz3dql4vj2vkrc14dDatbTZ_kk50DMOCvgSri_ppuQTN2qeHN5bxw74FJnGF74XSfbGRs8EDhOJDjDypc8NbnUP6HiDGGT3_lwp-dxvvM/s1600/IMG_20190405_164300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="1252" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpJvmvCn6cSMhRZJttB2LhIn5PGTGYwxnifjz3dql4vj2vkrc14dDatbTZ_kk50DMOCvgSri_ppuQTN2qeHN5bxw74FJnGF74XSfbGRs8EDhOJDjDypc8NbnUP6HiDGGT3_lwp-dxvvM/s640/IMG_20190405_164300.jpg" width="630" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Subhan, Dua pengusaha juga Divonis pidana penjara karena terbukti menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">JPU KPK : Hingga saat ini belum ada penyidikan baru, tetapi kita  </span><br /> <span style="font-size: large;">                akan menyampaikan fakta persidangan kepada  </span><br /> <span style="font-size: large;">                Pimpinan</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Mantan Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2014 Subhan, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama  memberikan uang suap kepada Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550 juta, terkait pengurusan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, dan jatuhui hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 4 April 2019.<br /><br />Mantan Wakil Bupati Malang yang juga Direktur CV. Central Manunggal ini, juga di hukum untuk membayar denda sebesar Rp150 juta subsidair 4 bulan kurungan. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti sebesar Rp1.375 miliyar dari total Rp1.4 miliyar yang diperoleh terdakwa Subhan, karena terdakwa baru mengembalikan kenegara senilai 25 juta rupiah melalui KPK, serta pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Subhan dibacakan oleh Majelis yang diketuai Cokorda Gedearthana., SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Abdul Basir, Nur Haris Arhadi dkk serta Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Kamis, 4 April 2019.<br /><br />Selain terdakwa Subhan, Majelis Hakim juga memvonis 2 terdakwa lain yaitu Onggo Wijaya (Direktur Operasi PT Protelindo),; Suhawi (Direktur CV Sumajaya Citra Abadi). Terdakwa Onggo Wijaya dan terdakwa Suhawi juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara besarsama-sama terkait pengurusan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.<br /><br />Terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Suhawi dan terdakwa III Subhan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara besarsama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Keterlibatan terdakwa Subhan dalam kasus Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, adalah terkait pengurusan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. <br /><br />Terdakwa Subhan, saat menduduki jabatan sebagai Wakil Bupti Malang mendampingi Rendra Kresna selaku Bupati Malang (Rendra Kresna terdakwa dugaan Korupsi suap proyek APBD) periode tahun 2010 hingga 2015, terlibat dalam kasus korupsi sebagai penyuap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), untuk mendapatkan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dari Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLnnY7zhds0Wzvp2qdkMjgcZdLceX5OxM-fMiWlSUWV57pHmq7O4kwyvb-3QdoqwOovtRUb8JFFijZnFUbU_Yvo32OBhGTDAC3FMDt1-IwERFokmoD_-ZrlnHTDbuo3yyTRf0dk6Tt8NU/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="640" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLnnY7zhds0Wzvp2qdkMjgcZdLceX5OxM-fMiWlSUWV57pHmq7O4kwyvb-3QdoqwOovtRUb8JFFijZnFUbU_Yvo32OBhGTDAC3FMDt1-IwERFokmoD_-ZrlnHTDbuo3yyTRf0dk6Tt8NU/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div> Merasa sebagai Wakil Bupati Malang, Subhan membantu sekaligus “memakelari” Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi yang kesulitan untuk mengurus 11 IPPR dan 11 IMB pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo yang sudah berdiri dan beroperasi tanpa ijin terlebih dahulu, kemudian dibongkar oleh Pemkab Mojokerto.<br /><br />Walau sebagai Wakil Bupati Malang, ternyata tak mudah bagi Subhan untuk menemui Bupti Mojokerto Mutofa Kamal Pasha saat itu. <br /><br />Lalu Subhan menemui Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dengan memeperkenalkan diri sebagai Wakil Bupti Malang, kemuidan menyampaikan maksud dan tujuannya, agar Bambang Wahyudi bersedia membantu Suhawi.<br /><br />Bambang Wahyudi pun tak keberatan, asalkan Suhawi bersedia memenuhi permintaan Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasha untuk memberikan fee sebesar Rp200 juta per tower atau sebesar Rp2.2 miliar.<br /><br />Ibarat menyelam sambil minum air, ternyata Subhan tidak hanya sekedar membantu Suhawi,  melainkan sekaligus mengambil keuntungan dengan menyampaikan ke Suhawi apa yang disampaikan Bambang Wahyudi, namun nilainya bukan Rp2.2 miliar, melaikan lebih. Kemudian Suhawi pun menyampaikan ke Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo dengan jumlah di atas yang disampaikan Subhan.<br /><br />Permintaan Suhawi dan Subhan dipenuhi Onggo Wijaya dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta. Duit itupun sampai ke Bupati Mojokerto melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono yang mantan Kepala Desa juga sebagai Tim Sukses Mustofa Kamal Pasha saat Pilbup, dan dari Nono ke ajudan Mustofa Kamal Pash yakni Lutfi Arif Mustaqin.<br /><br />Karena membantu Suhawi, Subhan memperoleh fee sebesar Rp1.4 miliyar, dan Suhawai 250 juta rupiah. Sementara yang diperoleh Onggo Wijaya sebesar Rp3 miliyar sebagai hasil sewa pembangunan Tower milik PT Protelindo ke- 3 perusahaan Telepon Seluler. <br /><br />Dan semua duit yang diperoleh Suhawi dan Onggo Wijaya akhirnya harus dirampas untuk negara. Sedangkan Subhan baru mengembalikan sebesar Rp25 juta, dan sisanya sejumlah Rp1.375 miliyar hingga saat ini belum dikembalikan.<br /><br />Karena perbuatan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal, warga JI. Semeru No. 768 RT06 RWO4, Dilem, Kepanjen, Malang ini bersama Suhawi dan Onggo Wijaya dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi, Ketiganyapun akhirnya diseret oleh Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. <br /><br />Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Terdakwa juga di hukum  untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy_B3jPOoOZLtGgkYj90WRgxpXFX4bgvoyIYXgbYIt7DSx6GZ-hVPFKzML1kts3zaFFW9DONYaNnUm9jWCVE7LHnBv72v3qslc5AaCqO6v-FJewXpUGvt8f0jq8uvW8ITavVIMSC7ksT8/s1600/IMG_20190320_130152.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1268" data-original-width="723" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy_B3jPOoOZLtGgkYj90WRgxpXFX4bgvoyIYXgbYIt7DSx6GZ-hVPFKzML1kts3zaFFW9DONYaNnUm9jWCVE7LHnBv72v3qslc5AaCqO6v-FJewXpUGvt8f0jq8uvW8ITavVIMSC7ksT8/s640/IMG_20190320_130152.jpg" width="364" /></a></div> <br /> Selain ke 3 orang ini (Onggo Wijaya, Suhawi dan Subhan), juga masih ada 2 terdakwa lainnya dengan perkara yang sama namun berkas terpisah yang terpisah yang sudah divonis terlebih dahulum, yaitu Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan <br /><br />Kasus inipun akan menyeret tersangka baru selain terdakwa Mustopa Kamal Pasha yang masih dalam proses penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang.<br /><br />Inilah yang terungkap dalam persidangan saat Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap terdaka Onggo Wijaya, Suhawi dan terdakwa Subhan yang menyatakan, barang bukti (BB) dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Sebab penyidik KPK hingga saat ini masih memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Bambang Wahyudi berperan menyapaikan besaran biaya pengurusan Ijin Tower termasuk fee untuk bauptai kepada Subhan<br /><br />Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton dan Jarot Eddy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap seluruh anggota DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /><br />Tidak salah memang saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudannya, bukan dari Subhan, Suhawi maupun Onggo Wijaya. <br /><br />Sementara pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 20 Maret  2019), Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan, bahwa terdakwa I Onggo Wiajaya, bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Permata Meri Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, talah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 - 2015 (dan 2015 - 2020 untuk periode Ke II) dengan maksud,  supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo).<br /> <br /> Menurut Majelis Hakim, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEJBgIBtpNiqX_IOQajKOTsFDmHdDx1sRJO95ozBnHf9-tOTXNooHQzbusBKcTuXwBlBRUJnQqKiVcSJywER95OCjcnGhxdyZbwqO5FAB5Kn0cAWj431HP0y9DUoDc_kntcmg1B7dZ4Yw/s1600/Mustfa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="409" data-original-width="640" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEJBgIBtpNiqX_IOQajKOTsFDmHdDx1sRJO95ozBnHf9-tOTXNooHQzbusBKcTuXwBlBRUJnQqKiVcSJywER95OCjcnGhxdyZbwqO5FAB5Kn0cAWj431HP0y9DUoDc_kntcmg1B7dZ4Yw/s640/Mustfa.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mustopa Kamal Pasha (Bupati Non aktif Mojokerto)</td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim mengatakan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa I Onggo Wiajaya, terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa III Subhan dengan cara-cara sebagai berikut ; <br /><br />Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /><br />“Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha),” ucap Majelis Hakim. <br /><br />Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /><br />“Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya,” kata Majelis Hakim.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah pertemuan itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPA3OwU1vp6gCJRWikqYtUTDTDLGjypozUE9dohLLKoLap77qhhYTRVQkS-Vo1P_JFCEM1bFf6eXMdY4tvpgq2AdrRV_Zd_wWztxyeYcLNJ55V97olgnz8n1SGmlW9FqQ-7UIHunkNhGU/s1600/IMG20190320130524.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPA3OwU1vp6gCJRWikqYtUTDTDLGjypozUE9dohLLKoLap77qhhYTRVQkS-Vo1P_JFCEM1bFf6eXMdY4tvpgq2AdrRV_Zd_wWztxyeYcLNJ55V97olgnz8n1SGmlW9FqQ-7UIHunkNhGU/s640/IMG20190320130524.jpg" width="640" /></a></div> “Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya,” ujar  Majelis Hakim<br /><br />Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).<br /><br />“Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya,” kata Majelis Hakim kemudian. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /><br />Majelis Hakim pun membeberkan pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi, yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /><br />1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /><br />2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /><br />3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /><br />4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /><br />Majelis Hakim kembali mengungkapkan, dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /><br />1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya,; 3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit dan ke 5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi, dan Rp1.400.000.000 (Satu miliyar empat ratus juta rupiah) dinikmati terdakwa III Subhan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEv3hLcMTi-3KcsMS8KUZ8hnMk99LUBmprgDPHCNCnXlsZoy6wv8uJMoR8BV0t8ypvyw11omkhq8DhA_u1UAELGU0R8rwf_PQxXfRpSbcu_mEs6RcE2Z4UJWt0Df-I32eFEOPGD9hilH8/s1600/IMG20190320125807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEv3hLcMTi-3KcsMS8KUZ8hnMk99LUBmprgDPHCNCnXlsZoy6wv8uJMoR8BV0t8ypvyw11omkhq8DhA_u1UAELGU0R8rwf_PQxXfRpSbcu_mEs6RcE2Z4UJWt0Df-I32eFEOPGD9hilH8/s640/IMG20190320125807.jpg" width="640" /></a></div> “Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo” ungkap Majelis Hakim lebih lanjut. <br /><br />Majelis Hakim Mengatakan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /><br />Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />“Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan,” ungkap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /><br />Majelis Hakim juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />Selain itu, terkait Barang Bukti (BB) berupa uang sebesar Rp25 juta dari terdakwa III Subhan, dan uang sebesar Rp3 miliyar yang diperoleh oleh PT Protelindo dan sudah disetorkan ke rekening KPK, Majelis Hakim menyatakan, dirampas untuk negara. dan sebahagian lagi Barang Bukti tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;<br /><br />Menghukum terdakwa I Onggo Wijaya dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan ; <br /><br />Terdakwa II Achmad Suhawi dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Barang bukti berupa uang sebesar Rp100 juta yang dikembalikan oleh terdakwa dirampasa untuk negara ; <br /><br />Untuk terdakwa III Subhan, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hukuman pidana tambahan terdakwa III Subhan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp1.375 miliar. Atau harta benda terdakwa Subhan akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ;<br /><br />Menghukum terdakwa pula berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan yang berlaku selama 3 tahun setelh terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa I Onggo Wijaya dan terdakwa III Subhan mengatakan menerima. Sementara terdakwa II Nabiel Titawano mengatakan pikir-pikir begitu juga JPU KPK.<br /><br />“Terima kasih Yang Mulia. Dalam putusan ini, kami pikir-pikir,” ucap JPU KPK Nur Haris Arhadi.<br /><br />Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim yang mengatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksan untuk perkara lain, JPU KPK Nur Haris Arhadi kepada wartawan media ini mengatakan, hingga saat ini belum ada penyidikan baru. Pun demikian, JPU KPK Nur Haris Arhadi menjelaksan akan menyampaikan kepada Pimpinan KPK semua fakta persidangan.<br /><br />“Yang jelas, hingga saat ini belum ada penyidikan baru. Tapi kita akan menyapaikan fakta yang terunhkap dalam persidangan kepada Pimpinan,” ujar JPU KPK Nur Haris Arhadi.<br /><br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah kasus ini akan berhenti di sini atau masih ada pengembangan ?. Menanggapi hal itu, JPU KPK Nur Haris Arhadi menjelaskan, ada.<br /><br />“Tidak berhenti di sini, ada,” pungkasnya. (Rd1)

News Tipikor Mantan Wakil Bupati Malang Divonis 2.8 Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

#Selain Subhan, Dua pengusaha juga Divonis pidana penjara karena terbukti menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha# JPU KPK : Hingga...

»

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Divonis 2.3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFHqBHdCX82svaom3GSHS1Ji5IFnr7-7UfvbSJbuoFggyd8R4M6FbtcJL-74wtXmwgsg08k0RrpCFUU9RrHZ3pbyGKqJ3buM4e0QznEI1mqpuT1fjfVu1g0A6LrkKTc19VRaEDd1Q9X-w/s1600/IMG20190404144222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFHqBHdCX82svaom3GSHS1Ji5IFnr7-7UfvbSJbuoFggyd8R4M6FbtcJL-74wtXmwgsg08k0RrpCFUU9RrHZ3pbyGKqJ3buM4e0QznEI1mqpuT1fjfVu1g0A6LrkKTc19VRaEDd1Q9X-w/s640/IMG20190404144222.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> <span style="font-size: large;"><b>K</b></span>amis,4 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 2 tahun hingga 2 tahun dan 3 bulan terhadap 2 terdakwa kasus Korupsi selaku pemberi suap terhadap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (juga terdakwa sudah divonis 8 tahun penjara), tekait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. <br /><br />Kedua terdakwa itu adalah Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke- 2 terdakwa dibacakan oleh Majelis yang diketuai Cokorda Gedearthana., SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Abdul Basir, Nur Haris Arhadi dkk serta Penasehat Hukum (PH) terdakwa. <br /><br />Dalam kasus ini, selain kedua terdakwa (Ockyanto dan Nabiel Titawano), Majelis Hakim juga memvonis Tiga (3) terdakwa lain selaku pemberi suap kepada Bupati Mojokerto dalam perkarabterpisah, yaitu Onggo Wijaya (Direktur Operasi PT Protelindo),; Suhawi (Direktur CV Sumajaya Citra Abadi) dan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal.<br /><br />Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. <br /><br />Namun terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya, apakah berkurang atau bermabah.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvWTjBuCpdIztXQLefBRNYv8RBBSg9L-24uw-HlL6vPvPIpRUspPB4QFpQ-EW0ZHD3FODaX2rVrjOhK9YxzvY7cs9QeFRZeL46ROdz00SuT7QsnKigrfDSEBPEthLziS6t_Wh9JZRNog/s1600/IMG20190404143406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1529" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvWTjBuCpdIztXQLefBRNYv8RBBSg9L-24uw-HlL6vPvPIpRUspPB4QFpQ-EW0ZHD3FODaX2rVrjOhK9YxzvY7cs9QeFRZeL46ROdz00SuT7QsnKigrfDSEBPEthLziS6t_Wh9JZRNog/s640/IMG20190404143406.jpg" width="610" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Nabiel Titawano</b></td></tr> </tbody></table> Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto. Sementara peran Bambang Wahyudi adalah menyampaikan ke terdakwa Subhan, bahwa untuk pemberian 11 ijin terkait IPPR dan 11 ijin IMB harus ada fee ke Bupati<br /><br />Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang diterima anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.5 juta untuk anggota dan 15 juta ru[iah untuk pimpinan Dewan saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /><br />Tidak salah memang kalau pada saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin. Sedangkan kedua orang ini tidak di proses hukum sama dengan Mustofa Kamal Pasha. <br /><br />Sementara Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto, dan di Jalan Maret A07 BSP Regency Mojokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015, dengan maksud supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (lPPR) dan 11 izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG).<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7p33ITzXdjXeIuMXsVIJ2irT3-TaSaWxQQxp9CKSJnFSKkIvBAB8OE3cUHz1h-zVSWO8RUtiPhkk-0OklmYyIxuHtjBE7RtiqJVh4l7skv_Hsb-f8o4aIkQRL5-gAfCjosdAdpiUv-yg/s1600/IMG20190404134301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7p33ITzXdjXeIuMXsVIJ2irT3-TaSaWxQQxp9CKSJnFSKkIvBAB8OE3cUHz1h-zVSWO8RUtiPhkk-0OklmYyIxuHtjBE7RtiqJVh4l7skv_Hsb-f8o4aIkQRL5-gAfCjosdAdpiUv-yg/s640/IMG20190404134301.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Ockyanto dan Terdakwa II Nabiel Titawano dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin.<br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha).<br /><br />Beberapa hari kemudian, Terdakwa I Ockyanto mendapat laporan dari Yogi Pamungkas, bahwa ada beberapa tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang belum mempunyai IPPR dan IMB disegel oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. <br /><br />Mendapat laporan tetsebut, terdakwa I Ockyanto meminta terdakwa II Nabiel Titawano   mengurus 11 IPPR dan 11 IMB atas tower yang disegel oleh Sat Politik PP tersebut, sampai tower telekomunikasi dapat beroperasi kembali, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano menyanggupinya.  <br /><br />“Untuk mengurus perijinan tower tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menghubungi Agus Suharyanto agar dibantu mengurus perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Agus Suharyanto meminta Moh. Ali Kuncooro untuk membantunya,” ucap Majelis Hakim.<br /><br />“Pada Bu;an April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncooro melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi dan menyampaikan, untuk mendapatkan perijinan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per-tower dengan rincian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Bupati Mustpa Kamal Pasha, dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta mpiah) untuk UKL dan UKP, sehingga untuk fee 11 tower yang harus disiapkan sebesar Rp2.420.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada Terdakwa II Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG,” kata Majelis Hakim kemudian <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Uwqe4S3t4odal1HecKck1tHGl1OWklQt5Ucw_yx1jLKyj4Jw_ziECI7XJleppVtBK_6Mq1GwMbd_V9ebYbqBTtxhSHmAbyVLigJGDMkVRc90ipnz8Vhz2ISieB6KUMTo50Bf5LEMbo8/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Uwqe4S3t4odal1HecKck1tHGl1OWklQt5Ucw_yx1jLKyj4Jw_ziECI7XJleppVtBK_6Mq1GwMbd_V9ebYbqBTtxhSHmAbyVLigJGDMkVRc90ipnz8Vhz2ISieB6KUMTo50Bf5LEMbo8/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim mengatakan, setelah pertemuan tersebut, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bambang Wahyudi kepada terdakwa Naibier, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano  menyetujuinya. Atas informasi tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menemui Terdakwa I  Ockyanto  menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus perijinan tower dengan biaya sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pertowemya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah),  dimana uang tersebut digunakan untuk fee kepada Mustopa kamal Pasha.<br /><br />Dan untuk operasional, Terdakwa II Nabiel Taitawano, atas penyampaian Terdakwa I Ockyanto menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa I Ockyanto mengajukan biaya pengurusan perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disetujui oleh Onggo Wijaya  selaku Chief Operation Officer Tower Bersama Group. <br /><br />Majelis Hakim mengungkapkan, atas permohonan tersebut, kemudian Terdakwa I Ockyanto menerima uang secara bertahap dari PT Tower Bersama Grup, yang ditransfer dari Rekening Bank Nomor 0015032000 atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama ke Rekening Bank BCA Nomor 0354400835 atas nama Ocyanto secara bertahap, yaitu ; 1. Pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus Iima putuh juta rupiah),;  2. Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh ima rupiah),; 3. Tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp1.175.000.000.00 (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan 4.Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Juni 2015, Terdakwa I KOckyanto menyerahkan uang sebesar Rp2.6 miliyar terhadap Terdakwa II Nabile Tatowano untuk pengurusan perijinan tower telekomunikasi terdakwa II Nabiel Titawano melalui setoran tunai ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah nomor dengan nomor reekaning 04980347678 atas nama II Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni : <br /><br />1. Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); <br />2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta mpiah): <br />3. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040.000.000.00 (satu milyar empat puluh juta mpiah): <br /><br />Dari total uang fee sebesar Rp2.600.000.000.00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) <br />yang diterima Terdakwa II Nabiel Titawano dari Terdakwa I Ockyanto tersebut, kemudian oleh Terdakwa II Nabiel Titawano dan beberapa diserahkan kepada Agus Suharyanto sebesar Rp2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : <br /><br /> 1. Sekitar awal bulan Juni 2015 di Samarinda. diserahkan secara tunai sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 2. Tanggal 11 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor Rekening 6105090777 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Tangga! 11 Jun12015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor rekening 0331614687 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta mpiah),; 4. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Kemudian tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 6. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluhjuta rupiah),; 7. Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moh. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta mpiah),; 8. Tangga130 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua mtmah).<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp190.000.000  (seratus sembilan puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarto alias Nono atas perintah Mutopa Kamal Pasha menyerahkan uang fee tersebut kepada Lutfi Arif Mustaqin, selaku ajudan Mutopa Kamal Pasha secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri. Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. <br /><br />“Atas penyerahan uang tersebut, Nano Santoso Hudiarto alias Nono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha. Setelah menerima uang fee tersebut. sesuai perintah Mustofa Kamal pasha, Lutfi Arif Mustaqin menyimpannya di rumah dinas Bupati dan setelah itu melaporkannya Mustopa Kamal Pasha. Dan kemudian Mustopa Kamal Pasha meeluarkan Izin IPPR yang ditandatanganinya bersama izin IMB atas tower telekomunikasi PT Tower bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (T BG),” ujar Majelis Hakim.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUvAhM-IrXv1TBVM2v2cZuwg_hsOk4n12f_BF4cQqrleVfU-HJieWJyqEmCyosjpNYDfuZQONbvd67H90K_GksbPuRVktVp946uzSOC-Hm2tvokbnyW00N2QVe9vxKhW1adENp43hJqeI/s1600/IMG20190320125807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUvAhM-IrXv1TBVM2v2cZuwg_hsOk4n12f_BF4cQqrleVfU-HJieWJyqEmCyosjpNYDfuZQONbvd67H90K_GksbPuRVktVp946uzSOC-Hm2tvokbnyW00N2QVe9vxKhW1adENp43hJqeI/s640/IMG20190320125807.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ockyanto dan Terdakwa Subhan (kanan) saat meninggalkan Pengadilan Tipikor seusai Persidangan (4/4/2019)</td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano memberikan uang kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 KHUP.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; <br /><br />Menghukum terdakwa I Ockyanto dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan ; Menghukum terdakwa terdakwa II Nabiel Titawano dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Menyatakan, uang sebesar rp100 juta dari terdakwa dirampas untuk negara.”  ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano maupun JPU KPK menyatakan menerima.<br /><br />“Saya tidak banding, saya menerima,” ucap I Ockyanto begitu juga dengan terdakwa II Nabiel Titawano termasuk JPU KPK. (Rd1)

News Tipikor 2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Divonis 2.3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - K amis,4 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 2 tahun hin...

»

10 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Menerima Vonis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Fjr-SEL6-d0XxLfpiC3qHTFVHPsm7s6VMSvy1FyIPXX0tU4bqMalN2UiF5pcCR9WNgItmGo5lxByjJ5Wlrfzye8YzKLj8bWKzuHrwAYX74rowf42M6-rtpENDCWmTt_9bjv1eGX5I6Y/s1600/IMG20190313114027.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Fjr-SEL6-d0XxLfpiC3qHTFVHPsm7s6VMSvy1FyIPXX0tU4bqMalN2UiF5pcCR9WNgItmGo5lxByjJ5Wlrfzye8YzKLj8bWKzuHrwAYX74rowf42M6-rtpENDCWmTt_9bjv1eGX5I6Y/s640/IMG20190313114027.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"> #JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim terhadap para terdakwa, kecuali untuk terdakwa Soni Yudiarto mengatakan masih pikir-pikir#</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis,4 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 10 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi berupa uang “Pokir (pokok-pokok pikiran) dan uang “Sampah” saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Nopember - Desember  2014, dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 4 tahun hingga 4 tahun dan 6 bulan yang langsung diterima oleh para terdakwa.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap 10 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana., SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan serta Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.<br /><br />Ke- 10 terdakwa ini dibagi dalam 2 berkas perkara, dan II session persidangan dengan masing-masing sebanyak 5 terdakwa, yaitu  1. Arief Hermanto (F-PDIP),; 2. Teguh Mulyono (F-PDIP),; 3. Mulyanto (F-PKB),; 4. Choeroel Anwar (F-GOLKAR),;  5. Suparno dari Fraksi GERINDRA (satu berkas perkara dan disidangkan dalam session pertama), dan 7. Terdakwa Erni Farida (F-PDIP),; 7. Sony Yudiarto (F-DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (F-PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (F-GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri dari Frkasi PKS (satu berkas perkara dan disidangkan dalam session ke- II). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg0WfXeybiUSwvKx31TaRhf6F_vBS0k4XvronoTE0qFzYDZePZBbazAqy9oLjnVO7AWKwREdqpHDeIStYvHBeGV84oN4VIQbgqZu98soj09DGFlKOSYHHkic0CY8pgxyEjFl9i2UcitwI/s1600/IMG_20190405_165658.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg0WfXeybiUSwvKx31TaRhf6F_vBS0k4XvronoTE0qFzYDZePZBbazAqy9oLjnVO7AWKwREdqpHDeIStYvHBeGV84oN4VIQbgqZu98soj09DGFlKOSYHHkic0CY8pgxyEjFl9i2UcitwI/s640/IMG_20190405_165658.jpg" width="640" /></a></div> Dalam putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa ke-10 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima Gratifikasi pada saat pembahasan APBD (murni) TA 2015 pada tahun 2014 yang besarnya masing-masing Rp100 juta untuk anggota, dan Rp125 juta untuk unsur Ketua (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta menerima uang Suap diberi istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran” yang besarnya untuk masing-masing anggota Rp12.5 juta, dan unsur Ketua sebesar Rp15 juta, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota dan 10 juta rupiah untuk unsur Ketua, pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015, sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor.<br /><br />Total uang suap dan gratifikasi yang mengalir dari Pemerintah Kota Malang ke DPRD Kota Malang  agar pembahasan APBD dan APBD Perubahan TA 2015 berjalan mulus adalah sebesar Rp6.5 miliyar.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar,  Suparno, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan Choirul Amri (dan 19 anggota DPRD yang sudah civonis pada sidang sebelumnya), Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa, mengembalikan uang suap dan dan uang gratifikasi sebesar yang yang diterimanya masing-masing terdakwa serta pencabutan hak politik atau hak memilih maupun dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh peraturan yang berlaku.<br /><br />Selain hukuman pidana pengembalian uang pengganti, para terdakwa juga dipidana berupa pencabutan hak politik, untuk menghindari masyarakat agar tidak dipimpin oleh orang yang pernah terjerat hukum dalam kasus Korupsi, dan juga masyarakat agar tidak salah memilih pemimpinnya.<br /><br />Dengan dibacakannya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim terhadap 10 ini, berarti 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang dilantik pada tahun 2014 lalu sudah diadili karena seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menerima uang suap dan gratifikasi dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015.   <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWzkMVR3Hf7Akx4oK1XBcbTBOkhZTOgguZ9YvDewo8mVTrLjS7uS5SkADmTa_bCJQujJL_U-OrXro_lBSPHCAeeNbTXVOeesdljoKWEGweJl7TOCD6xHHmgh0N0xjTqPVPd2ZynjkxOtM/s1600/IMG_20190405_165803.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1077" data-original-width="1600" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWzkMVR3Hf7Akx4oK1XBcbTBOkhZTOgguZ9YvDewo8mVTrLjS7uS5SkADmTa_bCJQujJL_U-OrXro_lBSPHCAeeNbTXVOeesdljoKWEGweJl7TOCD6xHHmgh0N0xjTqPVPd2ZynjkxOtM/s640/IMG_20190405_165803.jpg" width="640" /></a></div> Dari 41 orang terdakwa anggota DPRD Kota Malang sebagai penerima suap dan gratifikasi ini, 28 sudah berstatus terpidana, karena para terdakwa menerima putusan dari Majelis Hakim, dan tak satupun yang mengatakan banding termasuk terpidana Yaqud Ananda Gudban yang juga mantan Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu, sekalipun terpidana Yaqud Ananda Gudban bersumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan meletakkan Al-Qur'an ke atas kepalanya dengan mengatakan “berani menerima Ajab” kalau dirinya menerima uang yang berkaitan dengan pembahasan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Ke 28 terpidana itu adalah ; 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat),; 20. Arief Hermanto (F-PDIP),; 21. Teguh Mulyono (F-PDIP),; 22. Mulyanto (F-PKB),; 23. Choeroel Anwar (F-GOLKAR),; 24. Suparno (GERINDRA),; 25. Terdakwa Erni Farida,; 26. Harun Prasojo,; 27. Teguh Puji Wahyono (F-GERINDRA) dan 28.  Choirul Amri F-PKS).<br /><br />Dan satu terdakwa yaitu Sony Yudiarto (F-DEMOKRAT), putusan Majelis Hakim belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau Inckrah karena JPU KPK masih pikir-pikir.<br /><br />Sementara 12 terdakwa, yaitu ; 1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Afdhal Fauzan (HANURA),; 4. Heri Susanto (PDIP),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP,; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Imam Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso (PKS) tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim karena para terdakwa sudah dituntut pidana penjara oleh JPU KPK, pada sidang yang berlangsung, Selasa, 2 April 2019.<br /><br />“Ada uang, Abang sayang. Tak ada Uang, Abang melayang”. Ungkapan inilah sepertinya yang dipegangteguh oleha para anggota Dewan yang terhormat ini dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOdGXg3yFDt_8fjGrNAYp9gH9UgxuNRTEfNQumyN-BvXuhpg-SAbThNOz-SqraAPWO3R5Qn0Xd7iJ3_KB5jPan0-Gy3-XSEkP8WAif2GOr0zrLcixOGinB8TnEI1xTm3W4EHN8D-WdZoo/s1600/IMG20180926104311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="263" data-original-width="753" height="222" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOdGXg3yFDt_8fjGrNAYp9gH9UgxuNRTEfNQumyN-BvXuhpg-SAbThNOz-SqraAPWO3R5Qn0Xd7iJ3_KB5jPan0-Gy3-XSEkP8WAif2GOr0zrLcixOGinB8TnEI1xTm3W4EHN8D-WdZoo/s640/IMG20180926104311.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(19 anggota DPRD Kota Malang yang sudah terpidana), yaitu ; 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>A</b></span>ndai saja KPK tidak menelisik kasus ini sejak tahun 2017, maka 41 anggota DPRD Kota Malang ini akan mengakhiri jabatannya dengan mulus tahun 2019, dan bahkan ada diantaranya yang akan terpilih kembali karena sebagai Caleg periode 2019 - 2024, begitu juga Yaqud Ananda Gudban dan Moh. Anton dapat menyaksikan penmugutan suara saat pemilihan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2023 yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2019.<br /><br />Ternyata justru “nikmat membawa sengasara”. Inipula yang dialaimi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistyono, Wali Kota Malang Moch. Anton selaku pemberi suap, dan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 selaku penerima suap yang sama-sama meringkuk dipenjara yang lamanya masing-masing antara 4 hingga 5 tahun, serta pencabutan hak politiknya masing-masing selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Anehnya, kasus inipun mengundang pertanyaan dari masyarakat terutama dari para terdakwa/terpidana selaku anggota DPRD yang menerima suap kepada KPK. Karena mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim, dan Teddy Soejadi Soemarma, selaku Kepala Bidang Dinas PUPR Kota Malang serta 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPR yang terlibat dalam pemberian uang ke DPRD Kota Malang melalui Teddy, yang hingga saat ini selamat dari tangan tangan penyidik anti rasuah.<br /><br />Tak salah memang, bila tuduhan miring dilontarkan oleh masyarakat kepada KPK, yang dengan semangatnya pada saat menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018, KPK langsung menetapkan 22 anggota DPRD, dan Satu diantaranya adalah Calon Wali Kota termasuk Wali Kota Malang sebagai petahan menjadi tersangka, sementara Cipto Wiyono, Teddy dan puluhan kontraktor hingga saat ini “aman-aman saja”.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili karena Korupsi sejak 2016, di mana 11 diantaranya adalah tertangkap tangan KPK sejak 2017 hingga Oktober 2018, beberapa diaranya masih belum tuntas, termasuk kasus suap seluruh anggota DPRD Kota Malang. Mengap ? Yang jelas hanya lembaga anti rasuah itulah yang dapat menjelaskannya.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 4 Aprli 2019), 11 terdakwa dijatuhui hukuman pidana penjara antara 4 hingga 4 tahun dan 6 bulan. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pengembalian seluruh duit “haram” yang dinikmati para terdakwa, serta pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Dalam sidang session I,  Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama terhadap terdakwa Mulyanto yaitu selama 4 tahun dan 6 bulan. Kemudian terdakwa Teguh Mulyono, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan, serta terdakwa Arif Hermanto, Choirul Anwar dan terdakwa Suparno, masing-masing selama 4 tahun dan 1 bulan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcTBZo9XjLVHE5BDFKUBeJAX4qoJ3iJZUrpS35bw_OUXvIQEHWzHHFE_Y5shyphenhyphenVuNhBPBGmr7-UUzHLt-ncnTjU-N9bUmAV3kATb1iON_lFy711EEVlepo63AfICn9PsCkRgeOj19pUaHM/s1600/IMG20190117145739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcTBZo9XjLVHE5BDFKUBeJAX4qoJ3iJZUrpS35bw_OUXvIQEHWzHHFE_Y5shyphenhyphenVuNhBPBGmr7-UUzHLt-ncnTjU-N9bUmAV3kATb1iON_lFy711EEVlepo63AfICn9PsCkRgeOj19pUaHM/s640/IMG20190117145739.jpg" width="640" /></a></div> Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan Pasal yang disangkakan atas perbuatan para terdakwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KKPK, yaitu Pasal 12 huruh a Undang-Undang Tidank Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk unsur Ketua, dan Rp100 juta untuk masing-masing anggota atau totalnya sebesar Rp5.5 miliyar untuk dibagi-bagi oleh seluruh anggota Dewan, yang diterima pada sekitar Nopember 2014  - Pebruari 2015 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015.<br /><br />Kemudian Majelis Hakim menguraikan juga Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua (Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi), dan Rp12.5 juta untuk masing-masing anggota atau sejumlah Rp700 juta yang dibagi-bagi oleh anggota DPRD Kota malang, yang dihitung 10 persen dari total anggaran Pokir sebesar Rp9 miliyar. Selain uang “Pokir” juga  uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk unsur Ketua, dan sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota atau total uang ‘sampah” yang dibagi-bagibagikan oleh anggota Dewan sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni - Juli 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Saa itu, ada permintaan uang Pokir oleh pihak legislator yang diwakili oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono ke Wali Kota Malang Moch. Anton. Dan permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. <br /><br />Majelis Hakim menjelaskan dalam surat putusannya, bahwa awal permintaan uang Pokir oleh legislator ke eksekutif, berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Pada saat itu Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono yang bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWugcI-h6_e8BPd6upM8RKbbzybTN1CtcPzT-MpRxouFDzu86l6YqOkXOFbiJej37Kx-9Zup5lBdnZ4qfPrCdVp1f-dxkxktBixv-oDpFwa3S2v5cukZsY4JSWxpcwHNDw4hXxUwpKwLE/s1600/IMG20190402134508.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="512" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWugcI-h6_e8BPd6upM8RKbbzybTN1CtcPzT-MpRxouFDzu86l6YqOkXOFbiJej37Kx-9Zup5lBdnZ4qfPrCdVp1f-dxkxktBixv-oDpFwa3S2v5cukZsY4JSWxpcwHNDw4hXxUwpKwLE/s640/IMG20190402134508.jpg" width="426" /></a></div> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /><br />“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Soejadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Soejadi Soemama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Soejadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Teddy Soejadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Soejadi Soemama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />“Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta,” ucap Majelis Hakim<br /><br />“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap Majelis Hakim kemudian.<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. <br /><br />Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Majelis Hakim. <br /><b><span style="font-size: large;"><br /><span style="background-color: red;">Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi</span></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYQRidngXZ1LkeySUTxwWUjPVhJ5Jz_8Acj-uJSLcSIRYSKWXg71UixF6NsbM_sk2kVr6DOa0QRtpNzoBgQCsK5amcljmobD1kkeLuPaf_hGxN9mduMf_P-Da852X9tqlIYbZSiEPISs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYQRidngXZ1LkeySUTxwWUjPVhJ5Jz_8Acj-uJSLcSIRYSKWXg71UixF6NsbM_sk2kVr6DOa0QRtpNzoBgQCsK5amcljmobD1kkeLuPaf_hGxN9mduMf_P-Da852X9tqlIYbZSiEPISs/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Majelis Hakim juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan.<br /><br />Majelis hakim dalam surat putusannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015. Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />“Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” ucap Majelis Hakim. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan :<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /><br />Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menadili ; Menyatakan bahwa terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar dan terdakwa Suparno (dan terdakwa Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan terdakwa Choirul Amri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana. <br /><br />“Meghukum terdakwa Mulyanto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman tambahan, terdakwa Mulyanto diwajibkan untuk mengembalikan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp70 juta dari total Rp117.5 juta yang diterima terdakwa, karena yang 47.5 juta rupiah sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ;<br /><br />Kemudian terdakwa Teguh Mulyono, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman tambahan, untuk mengembalikan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp88.5 juta dari total Rp117.5 juta yang diterima terdakwa, karena yang 29 juta rupiah sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ;<br /><br />Berikutnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Arif Hermanto, Choirul Anwar dan terdakwa Suparno, masing-masing selama 4 tahun dan 1 bulan terhadap terdakwa dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan ;<br /><br />Dan hukuman tambahan terhadap terdakwa Arif Hermanto berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp117.5 juta, dan terdakwa Suparno sebesar Rp55 juta, dari total Rp117.5 juta yang diterima kedua terdakwa Suparno, karena yang 62.5 juta rupiah sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa Arif Hermanto dan terdakwa Suparno akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ; <br /><br />Untuk terdakwa Choirul Anwar tidak dijatuhi hukuman tambahan karena terdakwa sudah mengembalikan uang seluruhnya sebesar Rp117.5 juta ke negara melalui KPK. Ke- 5 terdakwa ini juga di hukum berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan yang berlaku masing-masing selam 3 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara. <br /><br />Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama terhadap terdakwa Sony Yudiarto yaitu selama 4 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Erni Farida, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan Choirul Amri, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 1 bulan, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan ;<br /><br />Dari ke-5 terdakwa ini, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Sony Yudiarto berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp112.5 juta dari total Rp117.5 juta yang diterima kedua terdakwa Suparno, karena terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp5 juta. Atau harta benda terdakwa Arif Hermanto dan terdakwa Suparno akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ; <br /><br />Hukuman tambahan terhadap terdakwa Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan Choirul Amri  berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan yang berlaku masing-masing selam 3 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar dan terdakwa Suparno maupun JPU KPK mengatakan menerima. <br /><br />“Saya menerimanya,” kata terdakwa Mulyanto yang diikuti 4 rekannya, begitu juga dengan JPU KPK.<br /><br />Dan juga terdakwa Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan terdakwa Choirul Amri mengatakan menerima putusan Majelis Hakim. Namun JPU KPK mengatakan pikir-pikir atas Vonis terhadap terdakwa Sony Yudiarto.<br /><br />“Terima kasih Yang Mulia. Terhadap putusan untuk terdakwa Sony Yudiarto, kami masih pikir-pikir, karena kami masih perlu mengecek terkait uang sebesar lima juta (Rp5 juta) pengembalian dari terdakwa,” kata JPU KPK Burhanudin.<br /><br />Seusai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Soni Yudiaro, JPU KPK Aris Suhermanto kepada wartawan media ini mengatakan, masih pikir-pikir karean masih harus mengecek terkait uang sebesar Rp5 juta yang diekembalikan oleh terdakwa ke KPK.<br /><br />“Satu terdakwa, yaitu Soni, kita masih pikir-pikir karena kita masih harus mengecek pengembalian uang sebesar Rp5 juta oleh terdakwa,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto. (Rd1)

News Tipikor 10 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Menerima Vonis

 #JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim terhadap para terdakwa, kecuali untuk terdakwa Soni Yudiarto mengatakan masih pikir-pi...

»

12 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 6 Tahun Penjara Karena Menerima Suap

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnbrqlRbGVei9hoMrApoY7xaZm1JV1nT_joxG87upF7K2UDw8C6ttcf_U6syu3-AbsqQwpdKaRUiKOxpdOga8aJpMMyculNLNzCEv5faxLhPEKjiE8xmhFJ-Iw8V6HJbz_r8g_4U6yRG8/s1600/IMG20190402104331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="768" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnbrqlRbGVei9hoMrApoY7xaZm1JV1nT_joxG87upF7K2UDw8C6ttcf_U6syu3-AbsqQwpdKaRUiKOxpdOga8aJpMMyculNLNzCEv5faxLhPEKjiE8xmhFJ-Iw8V6HJbz_r8g_4U6yRG8/s640/IMG20190402104331.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa searah jarum jam, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauzan, Heri Susanto, Syamsul Fajrih, Ribut Harianto, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsar dan Bambang Triyoso</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 2 April 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun terhadap 12 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi saat pembahasan APBD (murni) Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Nopember - Desember  2014, dan juga menerima uang suap dengan istilah “Pokir dan uang sampah” dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Juni - Juli 2015, yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dkk diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP),  sementara para terdakwa didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya.<br /><br />Ke- 12 terdakwa anggota DPRD Kota Malang itu dibagi dalam 3 berkas penuntutan, yaitu Diana Yanti (PDIP), Sugiarto (PKS), Afdhal Fauzan (HANURA), Heri Susanto (PDIP), Syamsul Fajrih dari PPP (satu berkas), dan Ribut Harianto dari Fraksi Golkar (satu perkara). Kemudian yang satu berkas perkara lagi adalah Imam Ghozali (HANURA), Mohammad Fadli (NASDEM), Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (DMOKRTA), Een. Ambarsari (GERINDRA) dan Bambang Triyoso (PKS). <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilVe4ro3s3b-QtqfM3i5MjY3VQ4hYieo9_gYj6VAYgR5nv57mcUtfEGsEcEGQVQtVTsq9sQ2F9Mn0yd1Oj3pwn9Qpg0EFRVu6zQWhNg4V2ANSwTr4L2tplpDKJ33ah_g5XYakAahuFx38/s1600/IMG20190402134916.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilVe4ro3s3b-QtqfM3i5MjY3VQ4hYieo9_gYj6VAYgR5nv57mcUtfEGsEcEGQVQtVTsq9sQ2F9Mn0yd1Oj3pwn9Qpg0EFRVu6zQWhNg4V2ANSwTr4L2tplpDKJ33ah_g5XYakAahuFx38/s640/IMG20190402134916.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK</td></tr> </tbody></table> Dengan dibacakannya surat tuntutan terhadap 12 terdakwa ini, jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang sudah diadili karena menerima uang suap dan gratifikasi sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang yang dilantik pada tahun 2014 lalu. Dan dari jumlah 41 orang anggota DPRD Kota Malang ini, 19 diantaranya sudah Inckrah yaitu, 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat).<br /><br />Sedangkan 10 terdakwa menunggu Vonis (Sidang Putusan akan berlangsung pada tanggal 4 April 2019), diantaranya 1. Arief Hermanto (PDIP),; 2. Teguh Mulyono (PDIP),; 3. Mulyanto (PKB),; 4. Choeroel Anwar (GOLKAR),;  5. Suparno (GERINDRA),; 6. Erni Farida (PDIP),; 7. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri (PKS).<br /><br />Dengan dibacakannya surat tuntutan terhadap 12 terdakwa ini (Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauzan, Heri Susanto, Syamsul Fajrih, Ribut Harianto, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsar dan Bambang Triyoso), berarti 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sudah diadili karena kasus yang sama, yaitu menerima uang suap dan gratifikasi saat pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015, dan tak satupun yang mengakhiri jabatannya karena langsung di PAW (Pergantian Antara Waktu).<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiueW3OB5SK4IPW2janI0gmGzzkN6rdV8QPAj4Cnilh3fQ9Rxz-xxGEhX-1QtA_w94OWhch8sIZ2vbOXpyetdScJaFNBKkSs5P-V1eI7lTpbY2-TwEYdqjmPyE2XWgx9hN3BNEQdGe5eEg/s1600/IMG-20180831-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiueW3OB5SK4IPW2janI0gmGzzkN6rdV8QPAj4Cnilh3fQ9Rxz-xxGEhX-1QtA_w94OWhch8sIZ2vbOXpyetdScJaFNBKkSs5P-V1eI7lTpbY2-TwEYdqjmPyE2XWgx9hN3BNEQdGe5eEg/s640/IMG-20180831-WA0009.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr align="left"><td class="tr-caption"><span style="font-size: small;">Tuntutan pidana terhadap 41 terdakwa/terpidana anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 oleh Jaksa KPK adalah sama, yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap pada saat pembahasan APBD (murni) TA 2015 pada tahun 2014 yang besarnya masing-masing Rp100 juta untuk anggota, dan Rp125 juta untuk unsur Ketua (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) yang diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta menerima gratifikasi berupa uang “Pokir” masing-masing anggota sebesar Rp12.5 juta, dan unsur Ketua sebesar Rp15 juta, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota dan 10 juta rupiah untuk unsur Ketua, pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf B UU Tipikor.<br /><br />Total uang suap yang mengalir dari Pemerintah Kota Malang ke DPRD Kota Malang  untuk pembahasan APBD dan APBD-Perubahan TA 2015 sebesar Rp6.5 miliyar, supaya seluruh anggota DPRD menyetujui pembahasan APBD dan APBD-P yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />“Ada uang, Abang sayang. Tak ada Uang, Abang melayang”. Ungkapan inilah sepertinya yang terjadi dalam pembahasan APBD oleh DPRD Kota Malang. Begitu ada uang, pembahasan APBD pun lancar sesuai dengan keinganan Pemerintah Kota Malang.<br /><br />Andai saja KPK tidak menelisik kasus ini, 41 anggota DPRD Kota Malang akan mengakhiri jabatannya dengan mulus, dan bahkan ada diantaranya yang akan terpilih kembali karena sebagai Caleg periode 2019 - 2024, begitu juga Yaqud Ananda Gudban dan Moh. Anton akan menyaksikan penmugutan suara saat pemlihan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2023.<br /><br />Ternyata “nikmat membawa sengasara”. Inipula yang dialaimi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistyono, Wali Kota Malang Moch. Anton dan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sama-sama meringkuk dipenjara yang lamanya masing-masing antara 4 hingga 5 tahun, serta pencabutan hak politiknya masing-masing selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara.</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicdavcMJjCZatMeDBFwPXmWrCuxjZECBkZhAcBoXjH8djucoAGM6WF2OBCkWjCuK0mug4VKAzDncw7-hxpDmwT-2mnq4Ga0hy9wfccKdfx1GoE_N6vzcXuUY3cNRUfl3vp-qzaels1Zzk/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicdavcMJjCZatMeDBFwPXmWrCuxjZECBkZhAcBoXjH8djucoAGM6WF2OBCkWjCuK0mug4VKAzDncw7-hxpDmwT-2mnq4Ga0hy9wfccKdfx1GoE_N6vzcXuUY3cNRUfl3vp-qzaels1Zzk/s640/1.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Anehnya, kasus inipun mengundang pertanyaan dari masyarakat terutama dari para terdakwa/terpidana selaku anggota DPRD yang menerima suap kepada KPK. Karena mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim, dan Teddy Soejadi Soemarma, selaku Kepala Bidang Dinas PUPR Kota Malang serta 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPR yang terlibat dalam pemberian uang ke DPRD Kota Malang melalui Teddy, yang hingga saat ini selamat dari tangan tangan penyidik anti rasuah.<br /><br />Tak salah memang, bila tuduhan miring dilontarkan oleh masyarakat kepada KPK, yang dengan semangatnya pada saat menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018, KPK langsung menetapkan 22 anggota DPRD, dan Satu diantaranya adalah Calon Wali Kota termasuk Wali Kota Malang sebagai petahan menjadi tersangka, sementara Cipto Wiyono, Teddy dan puluhan kontraktor hingga saat ini “aman-aman saja”.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dari 13 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili karena Korupsi, beberapa diaranya masih juga belum tuntas, termasuk kasus suap seluruh anggota DPRD Kota Malang. Mengap ?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Selasa, 2 Aprli 2019), 12 terdakwa dituntut pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun, dan tuntutan pidana tambahan berupa pengembalian seluruh duit “haram” yang dinikmati para terdakwa, serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK, ke- 12 terdakwa ini dijerat Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dari 12 terdakwa ini, Sugiarto dan Een. Ambarsari dituntut pidana penjara lebih tinggi dari  rekannya, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun, denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap dan gratifikasi yang diterima terdakwa Sugiarto dan Een. Ambarsari, masing-masing sebesar Rp117.5 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa Sugiarto tidak membayar, atau dipenjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Alasan JPU KPK dalam surat tuntutannya, karena terdakwa Sugiarto tidak mengakui dan belum mengembalikan sama sekali. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4qaMvugeNy4qcV1shNxUsa-8vYmQiHAC3QjMiBukb3loC8-V0DGx797klbL9k6ZUn82A_NiYcyWAJjsblhrovcNRx8kyVAwM6PI6DsYc-tdQe5E_ojNbdhKrP8To87kxijZkyorRSsQc/s1600/IMG20190402134508.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="512" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4qaMvugeNy4qcV1shNxUsa-8vYmQiHAC3QjMiBukb3loC8-V0DGx797klbL9k6ZUn82A_NiYcyWAJjsblhrovcNRx8kyVAwM6PI6DsYc-tdQe5E_ojNbdhKrP8To87kxijZkyorRSsQc/s640/IMG20190402134508.jpg" width="426" /></a></div> Tuntutan tertinggi kedua untuk terdakwa Syamsul Fajrih dan Bambang Triyoso dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun, denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti serta pencabutan hak politik terdakwa  Syamsul Fajrih yang sama dengan terdakwa Sugiarto dan Een. Ambarsari. Sedangkan untuk terdakwa Bambang Triyoso, membayar uang pengganti sebesar Rp55.5 juta, karena yang 62 juta rupiah dari total yang diterima terdakwa sejumlah Rp117.5 juta sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 2 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi <br /><br />Kemudian Tuntutan tertinggi ketiga untuk terdakwa Heri Susanto, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, dan terdakwa Ribut Harianto dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.<br /><br />Dan tuntutan pidana tambahan terhadap terdakwa Heri Susanto berupa mengembalikan uang penggati yang sisanya sebesar Rp106 juta, karena yang 11 juta rupiah dari total yang diterima terdakwa Diana Yanti sejumlah Rp117.5 juta sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi <br /><br />Terdakwa Imam Ghozali dituntut untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp55.5 juta, karena yang 65 juta rupiah dari total yang diterima terdakwa sejumlah Rp117.5 juta sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg81eEgexg76o1h_hivd279lItuCHetQmdskyXLfmNt7DUXnbXTPXonAfbN0h2o2-oDL_jrN5KcNr5ReREWyRUxgoC-mOpZYC_z2TwuZhxTF66e4glmqeP7j3_yLqxZXmWOVUy0gkPEpRE/s1600/IMG20180926104311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="263" data-original-width="753" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg81eEgexg76o1h_hivd279lItuCHetQmdskyXLfmNt7DUXnbXTPXonAfbN0h2o2-oDL_jrN5KcNr5ReREWyRUxgoC-mOpZYC_z2TwuZhxTF66e4glmqeP7j3_yLqxZXmWOVUy0gkPEpRE/s640/IMG20180926104311.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Moch. Arif Wicaksono saat sebagai saksi untuk 18 terdakwa/terpidana pada sidang beberapa bulan lallu, yaitu.  1. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),;3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),;5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 8. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 12. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 13. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 14. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 15. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 16. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 17 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 18. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat).</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> Untuk terdakwa Mohammad Fadli, dituntut untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp67.5 juta, karena yang 50 juta rupiah dari total yang diterima terdakwa sejumlah Rp117.5 juta sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi.<br /><br />Terdakwa Asia Iriani juga dituntut untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp105 juta, karena terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp12.5 juta rupiah ke negara melalui KPK, dari total uang suap dan gratifikasi yang diterima terdakwa sejumlah Rp117.5 juta. Atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi.<br /><br />Dan untuk terdakwa Ribut Harianto, dituntut untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp65.5 juta, karena terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp52 juta rupiah ke negara melalui KPK, dari total uang suap dan gratifikasi yang diterima terdakwa sejumlah Rp117.5 juta. Atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi.<br /><br />Tuntutan pidana selanjuya untuk terdakwa Diana Yanti, Indra Cahyono dan terdakwa Akhmad Fauzan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 3 bulan, membayar denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Tuntutan tambahan untuk mengembalikan uang suap yang dinikmati oleh terdakwa Diana Yanti sebesar Rp25 juta. Karena terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp42.5 juta ke negara melalui KPK dari total uang suap yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp67.5 juta. Atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa Sugiarto tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi.<br /><br />Dari 12 terdakwa, hanya terdakwa Indra Cahyono dan terdakwa Akhmad Fauzan yang sudah mengembalikan seluruhnya uang suap yang diterimanya sebesar Rp117.5 juta ke negara melalui KPK. Namun tuntutan pencabutan hak politik terdawa Indra Cahyono dan terdakwa Akhmad Fauzan sama dengan terdakwa lainnya, yakni selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman.<br /><br />Jaksa KPK menguraikan Pasal yang disangkakan atas perbuatan para terdakwa dalam surat tuntutannya, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua (Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi), dan Rp12.5 juta untuk masing-masing anggota atau sejumlah Rp700 juta yang dibagi-bagi oleh anggota DPRD Kota malang, yang dihitung 10 persen dari total anggaran Pokir sebesar Rp9 miliyar. Selain uang “Pokir” juga  uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk unsur Ketua, dan sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota atau total uang ‘sampah” yang dibagi-bagibagikan oleh anggota Dewan sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni - Juli 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrkLOmDmJRvBzLh-7BCSfGOL96I80S6E0L80GFogFUvjf6LNpXLvkKfYCDwg6qF3s31DIiB5WS6K91qS5ngp9D8B5HdMVzn0N3OrFhcxLXeP_id9pxhcgxlDn2fX2gjqvLd1ukFzOxoZw/s1600/IMG20190313114153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrkLOmDmJRvBzLh-7BCSfGOL96I80S6E0L80GFogFUvjf6LNpXLvkKfYCDwg6qF3s31DIiB5WS6K91qS5ngp9D8B5HdMVzn0N3OrFhcxLXeP_id9pxhcgxlDn2fX2gjqvLd1ukFzOxoZw/s640/IMG20190313114153.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">10 Terdakwa ainnya yaitu1. Arief Hermanto (PDIP),; 2. Teguh Mulyono (PDIP),; 3. Mulyanto (PKB),; 4. Choeroel Anwar (GOLKAR),;  5. Suparno (GERINDRA),; 6. Erni Farida (PDIP),; 7. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri (PKS). </td></tr> </tbody></table> <br /> JPU KPK juga menjelaskan Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk unsur Ketua, dan Rp100 juta untuk masing-masing anggota atau totalnya sebesar Rp5.5 miliyar untuk dibagi-bagi oleh seluruh anggota Dewan, yang diterima pada sekitar Nopember 2014  Pebruari 2015 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015.<br /><br />JPU KPK Burhanudin menjelaskan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Saa itu, ada permintaan uang Pokir oleh pihak legislator yang diwakili oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono ke Wali Kota Malang Moch. Anton. Dan permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. <br /><br />JPU KPK menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa awal permintaan uang Pokir oleh legislator ke eksekutif, berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Pada saat itu Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono yang bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /><br />“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Soejadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Soejadi Soemama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Soejadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Teddy Soejadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Soejadi Soemama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheYqNHoJhF7LBn5VgZZ9-0Q59TJD5mIgfhNG9BEyBUOmLsta4NB1TwnX9DW7PcktHoeF0GKjCfcIt5-D6uMP7P82absvzO5CE0U6nXEuGfF3xqS_zxh_PCr3zEMOohEMLz3Nnj7rgTC3Y/s1600/Soni%252C+Hendra+dan+Umi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheYqNHoJhF7LBn5VgZZ9-0Q59TJD5mIgfhNG9BEyBUOmLsta4NB1TwnX9DW7PcktHoeF0GKjCfcIt5-D6uMP7P82absvzO5CE0U6nXEuGfF3xqS_zxh_PCr3zEMOohEMLz3Nnj7rgTC3Y/s640/Soni%252C+Hendra+dan+Umi.jpg" width="548" /></a></div> “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta,” ucap JPU KPK<br /><br />“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK kemudian.<br /><br />Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. <br /><br />Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EIuq03clFSMZNVnOAvU01IFwlqysEfwutqXNYFDiuCRWAb3KwZazyJxgkkRG34yFN0PRX01TPmA1mRguiH328xsrgHVQQQ_3H61B3ti1mTAEJMWuvu0hplTmaRq4GeRXGh44VXD6lVM/s1600/6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EIuq03clFSMZNVnOAvU01IFwlqysEfwutqXNYFDiuCRWAb3KwZazyJxgkkRG34yFN0PRX01TPmA1mRguiH328xsrgHVQQQ_3H61B3ti1mTAEJMWuvu0hplTmaRq4GeRXGh44VXD6lVM/s640/6.png" width="640" /></a></div> Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi<br /><br />JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan.<br /><br />JPU KPK dalam surat tuntutannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.<br /><br />Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />“Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” ucap JPU KPK. <br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan :<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /><br />Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK juga mengatakan, selain para terdakwa dituntut pidana, juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang besarnya sejumlah yang diterima oleh para terdakwa serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman. Hal itu untuk menghidari masyarakat dari pemimpin yang terjerat Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />“Untuk pembelaan, saudara diberi kesempatan satu Minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup untuk menunda perisidangan dan akan dilangsungkan seminggu kemudian. (Rd1)

News Tipikor 12 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 6 Tahun Penjara Karena Menerima Suap

Terdakwa searah jarum jam, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauzan, Heri Susanto, Syamsul Fajrih, Ribut Harianto, Imam Ghozali, Mohammad Fadl...

»