Pengusaha Singapura Diadili Karena Dugaan Korupsi di PT DPS Sebesar Rp63 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FFbKPuO9EnpVojHqf-GAEj6GPOSO_sEVqaczQYtozp_dQXVdWQxt7A0VlAhZoS2lG9KBAJ79rdCHGNG1Lwwz5oFYlCVaLH2YhFBJzBq7RM3aqBQJny3l7muB3y9Ed2M8iR4xE8v5oLE/s1600/IMG20190410102123.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="768" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FFbKPuO9EnpVojHqf-GAEj6GPOSO_sEVqaczQYtozp_dQXVdWQxt7A0VlAhZoS2lG9KBAJ79rdCHGNG1Lwwz5oFYlCVaLH2YhFBJzBq7RM3aqBQJny3l7muB3y9Ed2M8iR4xE8v5oLE/s640/IMG20190410102123.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim Pertanyakan status Dirut PT DOK Riry Syerled Jetta, dan memerintahkan JPU untuk memprosesnya sesuai dengan Pasal 55 KUHP karena wanita itu disebut dalam dakwaan menerima aliran dana Rp132 juta#</span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br />  -<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ6PT06MtRcGiImdL7ieMLM63kNsWjqki-YHhy64kF9bAhC4OzazeQXtv2lEE0kbKhLCWCwUdVRyUahN8TaGzWwJed4lS3v622QKEiwo-V6r0DaVWQQppnP0fLOW2kn0etkaeLh4Dv4LY/s1600/favicon-image.g.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="12" data-original-width="118" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ6PT06MtRcGiImdL7ieMLM63kNsWjqki-YHhy64kF9bAhC4OzazeQXtv2lEE0kbKhLCWCwUdVRyUahN8TaGzWwJed4lS3v622QKEiwo-V6r0DaVWQQppnP0fLOW2kn0etkaeLh4Dv4LY/s1600/favicon-image.g.png" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>U</b></span>ntuk yang kedua kalinya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang lebih kenal dengan sebutan PT Dok Surabaya di Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, sebagai perusahaan plat merah di bawah naungan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kemabli terjerat dalam kasus dugaan Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63 miliyar yang melibatkan perusahaan asing, yakni Singapur, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero), dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).<br /> <br /> Sebelumnya pada tahun 2010, PT DPS juga terjerat dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau dengan ekuivalen Rp35.063.047.625.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyeret 4 Direksi PT Dok Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Ke- 4 Direksi itu antara lain M. Firmansyah Arifin selaku Dirut, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok), ), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha. Ke- 4 Direksi inipun sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jum'at, 12 Oktober 2018.<br /> <br /> Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan ini, juga melibatkan 2 (dau) warga Singapur dari 2 (dua) perusahaan yang berbeda, yaitu Wong Cheng Lim selaku pemilik perusahaan Zhang Hong Pte dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE.Marine Pte Ltd, yang hingga saat ini keberadaannya tidak dketahui, dan Kejaksaan Agung RI tak mampu melaksanakan putusan Majelis Hakim Pegadlan Tipikor yang mengatakan, supaya kedua warga Singapura itu (Wong Cheng Lim dan Lee Mee) dimasukkan dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization) untuk mempertangungjawabkan perbuatannya secara hukum karena telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara,<br /> <br /> Dan akibat dari perbuatan kedua warga negara asing itu pun, 4 Direksi PT DPS menanggun kerugian keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau dsetara dengan uang rupiah sebesar Rp35.063.047.625.<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan JPU agar Kedua warga Singapur itu dimasukkan ke daftar DPO yang bekerjasama dengan pihak Interpol, karena keberadaan kedua pengusaha itu tidak diketahui keberadaannya, sememtara uang sebesar UD$3.963.725 sudah ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur itu melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap. <br /> <br /> Dalam kasus Korupsi yang Kedua saat ini, terjadi pada tahun 2014 - 216, dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 antara ntonius Aris Saputro (WNI) selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai penyedia barang dengan Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT DPS selaku pengguna barang.<br /> <br /> Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero), karena perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 dan bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Anehnya, sekalipun perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa, Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, barang jenis Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli dan sudah dibayarkan oleh PT DPS kepada perusahaan ACTN Pte.Ltd, tidak pernah sampai pihak PT DPS, karena kabarnya, kapal pengangkut barang tersebut tenggelam dilautan China dan tidak ada tanggung jawab dari perusahaan Singapur itu hingga saat ini. Akibatnya, negara melalui PT DPS selaku BUMN mengalami kerugian sejumlah Rp63 miliyar. <br /> <br /> Akibat dari kasus ini, Penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) menyeret Antonius Aris Saputro warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Medltrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan selaku Direktur ACTN Pte.Ltd yang berkedudukan di Sungapur ini ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZR5f8RgfYqivMnI0UzvcBNgTm08KAZ4VVwoIojcDTvwZ7uwSoJ2s-nLUSasRPN3YYjRTZ1YyJ0msVgjOqEn0Nm5KpELaR8YjbfGXhq6rRSsdGsBrtkuHcDBDkkh4tqs9BiY6l-S2neas/s1600/IMG_20190410_212122.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1166" data-original-width="877" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZR5f8RgfYqivMnI0UzvcBNgTm08KAZ4VVwoIojcDTvwZ7uwSoJ2s-nLUSasRPN3YYjRTZ1YyJ0msVgjOqEn0Nm5KpELaR8YjbfGXhq6rRSsdGsBrtkuHcDBDkkh4tqs9BiY6l-S2neas/s640/IMG_20190410_212122.jpg" width="480" /></a></div> Sekalipun tidak ada tanggung jawab dari perusahaan ACTN Pte.Ltd, terhadap PT DPS, namun aliran dana sebesar Rp132 juta mengalir ke Dirut PT DPS Riry Syerled Jetta dari Adri Slwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia <br /> yang ditransfer dari rekening Bank Mandirl Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syerled Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar darl rekening atas nama Adri Slwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syerled Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mei 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama dari Andri Slwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br /> Tidak hanya Riry syerled Jetta yang menerima aliran uang dari Andri Slwu, melainkan ada beberapa orang dari PT DPS, yaitu Ina Rahmawati sebanyak USD1,000.00,; Siamet Riyadi sebesar USD1,000,; Doniarsal Nurdin, Penta Parawati menerima USD1.000,; I Wayan Yoga sebesar USD1.500,; Gatot Sudaryanto sebesar USD1.500 dan Diana Rosa sebesar USD1.000.<br /> <br /> Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU saat dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Agus Kusdrawanto, pada Rabu, 10 April 2019.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak menyeret Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama Antonius Aris Saputro selaku Diruktur  Direktur ACTN Pte.Ltd untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? Pada hal, Riry Syerled Jetta sudah ditetapkan menjadi tersangka. Hal inipula yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada JPU Kejati Jatim dan memerintahkan agar segra diproses sesuai Pasal 55 ayat (1) Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). <br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati Sidoarjo Jawa Timur (Rabu, 10 April 2019), JPU menyatakan dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura, bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS persero) berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. DPS Persero Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang R1 Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili ini.<br /> <br /> JPU Lili Lindawati mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputra selaku Direktur ACTN, adalah sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan Pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 yang bertindak sebagai penjual atau penyedia barang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penyedia barang/penjual, telah bersekongkol untuk melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sekaligus sebagai pengguna barang / pembeli Pengadaan Floating Dock (FD) 8.500 TLC pada PT DPS yang didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Antonius Aris Saputro, Adri Siwu selaku Marketing Representative sebagai perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syeried Jetta, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS<br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Antonius Aris Saputro menerima dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock PT. DPS (persero) yang dikirim melalui email Ina Rahmawati dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYPPrzXnfLMui3u5EN90QQ9m9bjSsk6ax4Tv6n90Kza4XEtVkiSDpwT06ae6Qe2cJgKJxxcKtzVWAQHn9GW2ouG8Gd9pcPKINB_I8UhrdhyzkObiinmT7hLJIziiSTcJV7fiA5-9GoVaI/s1600/IMG20190410104654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYPPrzXnfLMui3u5EN90QQ9m9bjSsk6ax4Tv6n90Kza4XEtVkiSDpwT06ae6Qe2cJgKJxxcKtzVWAQHn9GW2ouG8Gd9pcPKINB_I8UhrdhyzkObiinmT7hLJIziiSTcJV7fiA5-9GoVaI/s640/IMG20190410104654.jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT DPS (persero), meskipun ACTN Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia,; 3. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehlngga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. <br /> <br /> Perusahaan ACTN Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) Sementara Itu, penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7,486,174.00 adalah kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dalam pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang mana terhadap harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura darl beberapa perusahaan yang dikirim melalui email kepada PT. DPS (persero) ke email Ina Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melengkapi Administrasi dokumen pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. <br /> <br /> Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Slngapura pada tanggal 28 Maret 2016 membuat dan mengirimkan dokumen penawaran Floating Dock 8.500 TLC yang diberi tanggal 28 November 2014, kepada PT. DPS (persero), padahal berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang, sedangkan Riry Syeried Jetta Selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang. <br /> <br /> Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli antara terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) telah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tldak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampal berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /> <br /> Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT DPS bersumber dari terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia, PT DPS memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75,000.00 dari Adri Siwu dengan mentransfer dana sebesar Rp132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero).<br /> <br /> “Kemudian Adri Siwu mentransfer dana sebesar Rp136.000.000 kepada Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS (persero) tahun 2015 untuk biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT DPS lainnya,’ ucap JPU Lili<br /> <br /> Tindakan tersebut Bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,; 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,; 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013,; 4, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. <br /> <br /> Sehinga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro (Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura) atau suatu korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura (disingkat ACTN) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 14.076,00/USD) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. <br /> <br /> JPU membeberkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, yang mana pada tahun 2014 s/d 2016 terdakwa Antonius Aris Saputro sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Adri Siwu sebagai Marketing Representative untuk wilayah Indonesia. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFr9dc6JewzFHGyWIzuw5GDn-VFm7NhYdBU0SjpzbauwzD0guMcUJTgqytf_Rbl_igR7ZQGIKPgC6F-4bnClE2vnOOLp5v-u56t9iLuRhvOO3UnCp11zg74ZOVJd5DWz7ptmN_z1Z8EJM/s1600/IMG20190410104107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFr9dc6JewzFHGyWIzuw5GDn-VFm7NhYdBU0SjpzbauwzD0guMcUJTgqytf_Rbl_igR7ZQGIKPgC6F-4bnClE2vnOOLp5v-u56t9iLuRhvOO3UnCp11zg74ZOVJd5DWz7ptmN_z1Z8EJM/s640/IMG20190410104107.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, Riry Syerled Jetta mendudukli jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Junl 2016, Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero). <br /> <br /> Bahwa Riry Syerled Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor. 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014. <br /> <br /> Dalam usulan perubahan RKAP 2014, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :  “Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, i memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan, yaitu untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan: a. Sumber pendanaan menggunakan Instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan,; b. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender,; c. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedla dengan didamping! slsl hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan Iembaga penilai independen. <br /> <br /> Untuk melaksanakan program tersebut, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, namun setelah dibentuk, Komite Investasi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas. <br /> <br /> Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi Ina Rahmawati beserta saksl I Wayan Yoga oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura lnl adalah vendor yang berpengalaman di PT DKB, dan punya Akses ke Rusia. <br /> <br /> Pada tanggal 13 November 2014 Riry Syerled Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revlsl RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawatl, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syerled Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floatlng Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh darl Riry Syerled Jetta. <br /> <br /> Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk menglirimkan Revlsi RAB tersebut melalui emal ke terdakwa Antonlus Aris Saputro, pada tanggal 13 November 2014. <br /> <br /> Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Muktl Wlbowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). <br /> <br /> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kall pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ). <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv3V6NYii7mc3LhhuEMeGNpK8vs6kQQfRoMTA99kBOJ8UVtMtP_Csvmd-MGCWDVl0G0Gn_PQnPx_Uvc41hIQmxaZGAwxLSLq6S8wWRqoqA0vl68dRoKa4hetzpK5E0r4APYBYcFXzhGfc/s1600/IMG20190410104713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv3V6NYii7mc3LhhuEMeGNpK8vs6kQQfRoMTA99kBOJ8UVtMtP_Csvmd-MGCWDVl0G0Gn_PQnPx_Uvc41hIQmxaZGAwxLSLq6S8wWRqoqA0vl68dRoKa4hetzpK5E0r4APYBYcFXzhGfc/s640/IMG20190410104713.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Rlyadl diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln. <br /> <br /> Bahwa untuk blaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network selaln ltu Ina Rahmawatl dan Slamet Rlyadl maslng-maslng dlberl uang saku oleh Adrl Slwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura WIlayah lndonesla senllal USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada ery Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /> <br /> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak, <br /> <br /> Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. <br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500 <br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. <br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501). <br /> <br /> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). <br /> <br /> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, ery Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJB4saGJj6Vll9Wx_SjL0Aqj7dNduAXMpNVni0NeTDYXqKydhXofWzwTflazwsQum0LiiEGAvwuWK8NCKPTb9No-6SZWdmY6BK9WjE9Dv1KuyPJktx1j1nnm-1RHGp8PCA8G0hRXkLRwA/s1600/IMG20190410113017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJB4saGJj6Vll9Wx_SjL0Aqj7dNduAXMpNVni0NeTDYXqKydhXofWzwTflazwsQum0LiiEGAvwuWK8NCKPTb9No-6SZWdmY6BK9WjE9Dv1KuyPJktx1j1nnm-1RHGp8PCA8G0hRXkLRwA/s640/IMG20190410113017.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /> <br /> “Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : <br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. <br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. <br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014) <br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) <br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. <br /> <br /> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. <br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqejzoHWqm01Or3TXX_7MKJDqKNFigAkpAvtaj6WyEkRJxn0awVQh15zQAf1Kd1zYgRMn_SpWI3mAfY3Zs7zTlxmyKvVgs9zkUNEYHEyQamfkC5HQmM3ed7JMiazjTE_lUE1-IqB3xhv8/s1600/IMG20190410104621.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqejzoHWqm01Or3TXX_7MKJDqKNFigAkpAvtaj6WyEkRJxn0awVQh15zQAf1Kd1zYgRMn_SpWI3mAfY3Zs7zTlxmyKvVgs9zkUNEYHEyQamfkC5HQmM3ed7JMiazjTE_lUE1-IqB3xhv8/s640/IMG20190410104621.jpg" width="640" /></a></div> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' <br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br />  Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /> <br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. <br /> <br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /> <br /> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /> <br /> “Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan,” kata JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : <br /> <br /> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas: a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,; b. Pasal 97 ayat (1) ; Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; Ayat (2) ; Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ; Ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <br /> <br /> 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3 ; a. Poin 3 mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4 mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <br /> <br /> 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juii 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /> <br /> b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsipprinsip, sebagai berikut, antara lain : 1. Poin 3 Kompetitif, bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa terbuka bagi penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dengan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara serta memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ; <br /> <br /> 2. Poin 4 Transparan bahwa semua ketentuan dan lnformasi mengenal Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis dan admlnlstrasl pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedla Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagl peserta Penyedla Barang dan/atau Jasa yang berminat; <br /> <br /> 3. Poin 6 Akuntabel bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dlpertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. <br /> <br /> c. Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Pengaturan poin 2 yang menyatakan bahwa Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah untuk memperoleh Bamag dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah yang cukup, dalam kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. <br /> <br /> d. Pasal 6 bagian 6 poin a mengenal kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa menyatakan bahwa Penyedla Barang dan/atau Jasa terkait dan berpartisipasi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Memiliki Sumber Daya Manusia, Modal, Peralatan dan Fasilitasfasilitas lain yang dipadukan daiam Pengadaan Barang dan/atau jasa; 2. Secara hukum memilik! kapasttas menandatanganl perjanjian pengadaan; 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan dan/atau dimohon pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurusnya tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau perdata; 4. Tidak dalam proses persellslhan hukum; 5. Sudah memenuhl kewajiban perpajakan; 6. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klaslflkasi, dan sertlhkasl yang dlmlliklnya; dan 7. Tidak pernah melakukan wanprestasl/cldera janji dalam kunm waktu 2 (dua) tahun terakhir. <br /> <br /> e. Pasal 7 bagian 1, Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan dengan cara Pelelangan terbuka, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pembelian Langsung. <br /> <br /> f. Pasal 8 bagian 2, Dalam hal Penyedia Barang dan/atau jasa yang mampu melaksanakan dlyaklnl terbatas dengan nilai Rp. 50.000.000.000,00 sampal dengan Rp. 100.000.000.000.00 maka pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara Pelelangan terbatas, yaitu bila perm diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan Penyedia Barang dan/atau jasa yang telah diyakini mempu guna memberikan kesempatan kepada Penyedla Barang/Jasa lainnya guna memenuhi kuallflkasl. <br /> <br /> 4. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa bekas pakai dlingkungan PT. DPS (persero) harus memperhatikan ketentuan Perawan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Pasal 3 ; “Impor Barang Modal Bukan Baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur. <br /> <br /> Pasal 2 Barang Modal Bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh : a. Perusahaan Pemakai Langsung ; b. Perusahaan Rekondisi ; c. Perusahaan Remanufakturing ; d. Perusahaan penyedia Peralatan Kesehatan. Pasal 13 ayat (1), Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk daIam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; ayat (2). Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri lni dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. <br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> “Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Seusai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU Lili Lindawaty terkait status Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS mengatakan, bahwa Dirut peruhaan plat merah itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun belum ditahan. Alasannya, karena Riry saat ini menghadirkan saksi yang meringankan dirinya sebagai tersangka.<br /> <br /> “Dia (Riry Syeried Jetta) sudah tersangka tapi belum ditahan. Dia menghadirkan saksi Ade Charge dan itu haknya,” kata JPU Lili.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah dengan menghadirkan saksi Ade Charge, itu menghalangi pent=yidik untuk melakukan penahanan?. Namun JPU Lili tak menjelaskannya. (Rd1)

News Tipikor Pengusaha Singapura Diadili Karena Dugaan Korupsi di PT DPS Sebesar Rp63 M

#Majelis Hakim Pertanyakan status Dirut PT DOK Riry Syerled Jetta, dan memerintahkan JPU untuk memprosesnya sesuai dengan Pasal 55 KUHP ka...

»

Eksepsi Ditolak, Perkara Dugaan Korupsi dana Jasmas Rp4,9 M Tetap Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1NGOWd6pdadHGxDemQBG0OfPwfYKwbH89v-1YSUyiF9u2w-4xqGypZteDpxki5J63kuRe1RwufPTz6XprkIGXrusTv6gfiXHmNygYTxZq_zCPsbj4fpLw_bSwo0zYU9tws_yctrSJt_o/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="710" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1NGOWd6pdadHGxDemQBG0OfPwfYKwbH89v-1YSUyiF9u2w-4xqGypZteDpxki5J63kuRe1RwufPTz6XprkIGXrusTv6gfiXHmNygYTxZq_zCPsbj4fpLw_bSwo0zYU9tws_yctrSJt_o/s640/IMG20190318173338.jpg" width="590" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Untuk yang pertamakalinya, Terdakdakwa Agus Setiawan Jong bersama Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio, mungkin saat merasa kecewa karena Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, dalam perkara Korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) milik 6 (enam) anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa) ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, pada Senin, 8 April 2019.<br /><br />Sidang yang berlasung adalah agenda pembacaan surat putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketua Hakim Rochmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani serta dihadiri Tim JPU Kejari Tanjung Perak yaitu Ugik Rahmantyo, Muhammad Fadhil dan Suryanta Desy Christiani.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengatakan, bahwa keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah masuk dalam pokok materi pekara dan harus dibuktikan dalam persidangan. Majelis Hakimpun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi maupun bukti-bukti.<br /><br />“Menolak keberatan terdakwa, dan memerintahkan kepada Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti ke persidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />“Saudara Jaksa, kapan saksi-saksi bisa dihadirkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim Rochmat kemudian.<br /><br />“Mohon waktu satu minggu Yang Mulia,” Jawa JPU M. Fadhil.<br /><br />Anehnya, sekalipun Ekespsi terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim, tetapi salah seorang dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan Jong, yaitu Utcok Jimmi Lamhot dengan sangat yakin bahwa kliennya akan bebas.<br /><br />Hal itu dikatakan Utcok Jimmi Lamhot kepada wartawan media saat ditanya terkait putusan Sela oleh  Majelis Hakim seusai persidangan. <br /><br />“Yakin bebas, sangat yakin akan bebas. Kalau nggak bebas ya penjara,” kata Utcok Jimmi Lamhot.<br /><br />Keyakinan Utcok Jimmi Lamhot bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong akan bebas, karena menurutnya tidak ada bukti keterlibatan terdakwa dalam raibnya duit rakyat melalui APBD Kota Surabaya TA 2016 sebesar Rp4.991.271.830,61.<br /><br />“Tidak ada bukti. Pencairan dari Pemkot ke RT (Rukun Tetangga), terdakwa menjual barang, terdakwa distributor,” kata Utcok Jimmi Lamhot kemudian dengan percaya diri.<br /><br />Pernyataan Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan Jong, Utcok Jimmi Lamhot, JPU Fadhil mengatangatakan hal itu biasa.<br /><br />“Biasalah, sebagai Penasehat Hukum terdakwa. Tapi kita juga sudah punya bukti-bukti kog,” ujar Fadhil.<br /><br />Apa yang dikatakan Jaksa Fadhl ini ada benarnya, sebab salah satu bukti yang dikantonginya adalah hasil laporan perhitungan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Dan dalam surat dakwaan JPU pada persidangan sebelumnya menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016.<br /><br />JPU mengatakan, hal itu bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWLFYsbdB8lCwaBItlKQV8uKJ8IdlGuouHknG8cYXkGqc2i-okt6ZsofKI6VoRjW8ynj-X5AmW5BSkb18fKVSIUlsWWD8XLmgLGXH9HIx8eeNyVeXd2kUlTmBMRc7UBzg0ZxS9YQt0bOE/s1600/IMG20190318172906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWLFYsbdB8lCwaBItlKQV8uKJ8IdlGuouHknG8cYXkGqc2i-okt6ZsofKI6VoRjW8ynj-X5AmW5BSkb18fKVSIUlsWWD8XLmgLGXH9HIx8eeNyVeXd2kUlTmBMRc7UBzg0ZxS9YQt0bOE/s640/IMG20190318172906.jpg" width="640" /></a></div> “Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen), atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut,” kata JPU. <br /><br />JPU pun melanjutkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW),” ungkap JPU.<br /><br />JPU menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah,” ujar JPU.<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.. <br /><br />Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjmsCl8vL9LgjkDAQIEE-mGxU6aU24Hfa07TUINiIdVaTXV4PyfmNQXX7CBanJhjhm2ds3TlSlMryF63rgYodioTu1DVvDRfp4GgRhjdpBVfVR1188Djerrbr1SEHmuX3nJaP2IYujujc/s1600/IMG20190318172846.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="768" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjmsCl8vL9LgjkDAQIEE-mGxU6aU24Hfa07TUINiIdVaTXV4PyfmNQXX7CBanJhjhm2ds3TlSlMryF63rgYodioTu1DVvDRfp4GgRhjdpBVfVR1188Djerrbr1SEHmuX3nJaP2IYujujc/s640/IMG20190318172846.jpg" width="640" /></a></div> “Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /><br />JPU membeberkan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />“Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong,” ungkap JPU <br /><br />JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-uiBroWxZr0qHrpWbUECxy65HUGNQaXLoG3T0qkxXrIUVLxs9R5phzbBM5IfFn9GClw_0w3_IZ2r3GmPUd2gv1fHTryipfkQEVj1idDI3aPBr67q6GqYWE7shHVbgnfS3bhryqxw_zI/s1600/IMG_20190409_001151.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="456" data-original-width="278" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-uiBroWxZr0qHrpWbUECxy65HUGNQaXLoG3T0qkxXrIUVLxs9R5phzbBM5IfFn9GClw_0w3_IZ2r3GmPUd2gv1fHTryipfkQEVj1idDI3aPBr67q6GqYWE7shHVbgnfS3bhryqxw_zI/s640/IMG_20190409_001151.jpg" width="390" /></a></div> <br /> JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />“Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito,” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap JPU<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong pun terancam penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1 miliyar, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Eksepsi Ditolak, Perkara Dugaan Korupsi dana Jasmas Rp4,9 M Tetap Sidang

berita korupsi .co - Untuk yang pertamakalinya, Terdakdakwa Agus Setiawan Jong bersama Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jim...

»

Siapa Tersangka Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqlOSTbURNCbLMeuHGaCI4fVu_ujgDEymeamXj1WVJ8h7aGHEB0LqVCBom1VZxNuzHIbKJCKhEYMWco2L9rC2F_uwzdmMLn8r6RGo8cZZSvhWVwhIRmuo14SoV2VnY0QkEMaQERkDwBQ/s1600/MKP....png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqlOSTbURNCbLMeuHGaCI4fVu_ujgDEymeamXj1WVJ8h7aGHEB0LqVCBom1VZxNuzHIbKJCKhEYMWco2L9rC2F_uwzdmMLn8r6RGo8cZZSvhWVwhIRmuo14SoV2VnY0QkEMaQERkDwBQ/s640/MKP....png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mustofa Kamal Pasha (mantan Bupati Mojokerto)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="color: white;"><span style="background-color: red;"><span style="font-size: large;">JPU KPK Nur Haris Arhadi : Hingga saat ini belum ada penyidikan  baru. Tapi kita akan menyapaikan fakta yang terunhkap dalam persidangan kepada Pimpinan.</span></span></span></span><br /> <span style="color: red;"><br /></span> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah), terkait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelumnya sebelum aada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree ?<br /><br />Pertanyaan ini muncul setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan surat putusan (Vonis) kepada 5 (lima) terdakwa, yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan yang didakwa selaku penyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha, yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoaro Jawa Timur, pada Kamis, 4 April 2019.<br /><br />Karena dalam putusan Majelelis Hakim mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. Sementara dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dan menyeret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 1 penerima suap yaitu Mustopa Kamal Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, dan sudah divonis 8 tahun dari tuntutan Jaksa KPK selama 12 tahun, yang saat ini masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Subhan, saat Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Subhan. Dan Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto.<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK, adalah setelah terdakwa I Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama) terkait penyegelan tower, kemudian terdakwa I Onggo Wijaya kepada terdakwa II Suhawi. <br /><br />Dari terdakwa II Suhawi kepada terdakwa III Subhan. Dari terdakwa III Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. Kemudian dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan terdakwa Mustopa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan yang didakwa selaku pemberi suap. Lalau siapa tersangka barunya ? <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPXVaeoDgq_mgIR0FdSmRj2tzE6jwcf24O_dPpRGWsc2gg6Jo8VNy8hFjr-wlZGSRdEtznMFgLJ_-7iMCB7Y_avXtMFxYgwp5yW2Rh-dlX6-tmxKk1X_H1CKl1cbYhfMUXTQKVh6Xfmd4/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPXVaeoDgq_mgIR0FdSmRj2tzE6jwcf24O_dPpRGWsc2gg6Jo8VNy8hFjr-wlZGSRdEtznMFgLJ_-7iMCB7Y_avXtMFxYgwp5yW2Rh-dlX6-tmxKk1X_H1CKl1cbYhfMUXTQKVh6Xfmd4/s640/MKP.png" width="640" /></a></div> Sedangkan terdakwa Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan didakwa dan divonis terbukti bersalah selaku pemberi suap. Dan Barang Bukti (BB) dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Lalu Barang Bukti (BB) yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. Untuk perkara yang mana dan tersangkanya siapa ?<br /><br />Sementara menurut JPU KPK  Nur Haris Arhadi saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan mengatakan, bahwa hingga saat ini KPK belum melakukan penyidikan baru dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha terkait pemberian 11 Ijin IPPR dan 11 Ijin IMB pembangunan Tower milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.<br /><br />“Yang jelas, hingga saat ini belum ada penyidikan baru. Tapi kita akan menyapaikan fakta yang terunhkap dalam persidangan kepada Pimpinan,” ujar JPU KPK Nur Haris Arhadi.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah kasus ini akan berhenti di sini atau masih ada pengembangan ?. Menanggapi hal itu, JPU KPK Nur Haris Arhadi menjelaskan, ada.<br /><br />“Tidak berhenti di sini, ada,” pungkasnya.<br /><br />Andai saja ada Undang-Undang di negeri ini yang mengatur tentang kewenangan Majelis Hakim dalam persidangan untuk menetapkan dengan mengeluarkan surat penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang sesuai fakta dalam persidangan, mungkin Hakimpun akan menyebutkannya pada saat membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa. <br /><br /> Namun karena para pemangku jabatan dinegeri ini tidak memikirkan dan tidak membuat Undang-Undang tentang kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan dengan mengeluarkan surat penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang sesuai fakta dalam persidangan dalam penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, maka putusan Majelis Hakimpun hanya menyebutkan “barang bukti dikembalikan untuk Jaksa dalam perkara lain”.<br /><br />Akibatnya, tak sedikit perkara Korupsi yang sudah disidangkan dan putusan telah berkuatan hukum tetap, tak ada kelanjutan atau pengembangan dari perkara tersebut, seperti kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013, di mana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Bupati turut bertanggung jawab terhadap pelepasan aset daerah.<br /><br />Dan kasus perkara Korupsi Roud Show Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2015 lalu. Di mana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Wali Kota dan Kepala Inspektorat serta 2 Staf Pemkot Batu turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini, kedua kasus itupun tak ada kelanjutannya. Karena mungkin Kejaksaan menganggap bahwa “putusan itu tidak cukup bukti”.<br /><br />Sekalipun ada Undang-Undang yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan dengan mengeluarkan surat penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang sesuai fakta dalam persidangan dalam penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, bila Aparat Penegak Hukum (APH) tidak melaksanakannya, tak ada bedanya dengan dua kaus perkara Koruspsi yang terjadi di Blitar dan Kota Batu. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNt-yGt5K6LReMFQ00LsMqlcudf_tjRa-4tQ4MavWGsid-IP6sSUqndF-aeI7Jf4sJmPdkDXJrvMbyJpstTRu5PbYkUu3ieVXmyUuH2_qbOPOFmx-Bg62aIxITdyS7Ly6Yj0-GBYnhsiE/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNt-yGt5K6LReMFQ00LsMqlcudf_tjRa-4tQ4MavWGsid-IP6sSUqndF-aeI7Jf4sJmPdkDXJrvMbyJpstTRu5PbYkUu3ieVXmyUuH2_qbOPOFmx-Bg62aIxITdyS7Ly6Yj0-GBYnhsiE/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ockyanto dan Nabiel Titawano (kanan)</td></tr> </tbody></table> Anehya, seringkali Jaksa mengatakan saat ditanya, akan melihat fkat persidangan dan putusan Majelis Hakim seperti apa. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setelah Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya terkait keterlibatan seseorang dalam perkara tersebut, tak jarang hanya mengatakan masih didalami. <br /><br />Tak heran memang, bila kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 miliar yang berasal dari APBD-P TA 2008 lalu, hingga saat ini tak ada kelanjutannya hingga 2 saksi utama selaku terpidana telah berangkat menghadap sang  Ilahi, yaitu Mantan Ketua DPRD Jatim yang pernah membuat laporan ke Kejati Jatim setelah keluar dari penjara, dan dr. Bagus yang meninggal di Lapas Porong beberapa bulan lalu. <br /><br />Sedangkan untuk biaya pengurusan ijin Tower yang disampaikan Bambang Wahyudi ke Subhan adalah sebesar Ro200 juta per Tower sesuai permintaan Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, berawal pada awal tahun 2015, saat Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustofa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha).<br /><br />Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP Kbpuaten Mojokerto, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /><br />Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat beroperasi kembali, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya.<br /><br />Selanjutnya terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah pertemuan itu, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi milik  PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustofa Kamal Pasha. <br /><br />Karena merasa kesulitan, terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan untuk pengurusan ijin tower milik Protelindo yang disegel Pemkab Kabupaten Mojokerto kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015, dan terdakwa III Subhan pun menyanggupinya.<br /><br />Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang, dan meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower milik PT Protelindo yang disegel. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya, atau sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk 11 tower.<br /><br />Permintaan Bambang Wahyudi itupun disanggupi oleh terdakwa III Subhan, lalu menyampaikannya kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). <br /><br />Kemudian terdakwa II Achmad Suhawi menyampaikannya kepada terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya. <br /><br />Sebagai realisasi pengurusan ijin tower telekomunikasi milik PT Protelindo termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPFpYwKUz1pRpuadHSIlmjX3EgqjHoQFZ2L0heSgn458RIUm9-CXI5HIqsdqfbFrXv038NdsFZHe9-EJBLzKGd6NsQi5rLoSQ747Ffb1OkVpxoY0PEGmNvwMdHBPi6PWun5oLMSY88ekQ/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="640" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPFpYwKUz1pRpuadHSIlmjX3EgqjHoQFZ2L0heSgn458RIUm9-CXI5HIqsdqfbFrXv038NdsFZHe9-EJBLzKGd6NsQi5rLoSQ747Ffb1OkVpxoY0PEGmNvwMdHBPi6PWun5oLMSY88ekQ/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div> Pada sekitar bulan Juni sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /><br />1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /><br />2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /><br />3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /><br />4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /><br />Dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 itu, hanya Rp Rp2.460.000.000 yang diserahkan ke terdakwa III Subhan. Sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) tetap dikantong terdakwa II Achmad Suhawi.<br /><br />Uang sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) itupun diberikan terdakwa II Suhawi kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /><br />1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya,; 3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit dan ke 5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara.<br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya, dan akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustofa Kamal Pasha. <br /><br />Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000.000 (Satu miliyar empat ratus juta rupiah) dari total  uang sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa III Subhan dari terdakwa II Suhawi, tetap diakntongi alias dinikmati terdakwa III Subhan.<br /><br />Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo. <br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustofa Kamal Pasha menanyakan fee yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum diberikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustofa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka sebagai fee kepada Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustofa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /><br />Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, untuk mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustofa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Setelah uang diterima oleh Mustofa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnaCKNn-xgK7slSX5HKHKVRfrVNwfmaTi2sJ4_ypQ7soReCwciPilCXfqSQgHVYbD8tHw1ueXiDuqRNvTIxF2mJfq3lNJ4oLm3pLi3AYViCzoX6AQsuSLA2Ar7aA1q8GwapzZTLymuanw/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnaCKNn-xgK7slSX5HKHKVRfrVNwfmaTi2sJ4_ypQ7soReCwciPilCXfqSQgHVYbD8tHw1ueXiDuqRNvTIxF2mJfq3lNJ4oLm3pLi3AYViCzoX6AQsuSLA2Ar7aA1q8GwapzZTLymuanw/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr> </tbody></table> Akibatnya terdakwa Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan terdakwa Subhan pun dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberi suap kepada Bupati Mojokerto Mustofa kamal Pasha.<br /><br />Ke- 5 terdakwa (Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan terdakwa Subhan) ini dibagi dalam 2 berkas penuntutan termasuk dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikir Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo Jwa Timur, pada Kamis, 4 April 2019. <br /><br />Pembacaan surat putusan (Vonis) yang pertama adalah untuk Terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano (satu berkas perkara). Untuk terdakwa I Ockyanto selaku  Permint & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /><br />Kemudian terdakwa II Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBITBG). Terdakwa Nabiel Titawano dipenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkam Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini lebih ringandari tuntutan Jaksa KPK, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.<br /><br />Selanjutnya Tiga terdakwa lainnya yang divonis kemudian dalam satu berkas perkara adalah Onggo Wijaya, Suhawi dan Subhan).<br /><br />Untuk terdakwa I Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo divonis pidana penjara selama  2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidaoe 1 bulan kurungan. Hukuman terhadap terdawa ini lebih ringan 1 (satu) tahun termasuk denda dari tuntutan JPU KPK yaitu pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Yang sama dari tuntutan Jaksa KPK dengan putusan Majelis Hakim adalah terkait uang sebesar Rp3 miliyar yang diperoleh PT Protelondo dari hasil menyewakan Tower Ke Telkomsel, XL dan TREE yang sudah dikembalikan terdakwa ke negara melalui KPK, dirampas untuk negara, karena menurut Majelis Hakim, duit yang diperoleh oleh PT Protelindo tidak sah karena Towe yang dibangun belum ada ijin. <br /><br />Dan Terdakwa II Suhawi, selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Selain hukuman penjara, terdakwa Suhawi juga di hukum untuk mengembalikan duit sebesar Rp250 juta yang dianggapnya sebagai keuntungan atau fee dari PT Protelondo karena sudah membantu pengurusan Ijin, namun menurut Majelis Hakim dan sesuai fakta persidangan, tidak ada bukti sebagai kerjasama antara terdakwa Suhawi dengan terdakwa Onggo Wijaya. Kalau terdakwa Suhawi tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap (Inckrah), maka hartanyalah yang akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Kalau tidak cukup, akan dipenjara selama 1 bulan.<br /><br />Vonis inipun lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yaitu dengan peidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap (Inckrah), maka hartanyalah yang akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Kalau tidak cukup, akan dipenjara selama 1 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7sLbLfBvgjEBihxhVPOR__FB31agtnA-jtROuPdTsFcwg4568EgQfsdhBEmig-3DWBi0M3iFd_zwxjo0PtAo-fX2sMA5WHtKk7KHRNyJimMcnZrt0Z3vg8aAKxj7McGaDtIxUTZnw-N8/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7sLbLfBvgjEBihxhVPOR__FB31agtnA-jtROuPdTsFcwg4568EgQfsdhBEmig-3DWBi0M3iFd_zwxjo0PtAo-fX2sMA5WHtKk7KHRNyJimMcnZrt0Z3vg8aAKxj7McGaDtIxUTZnw-N8/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Selanjutnya terdakwa III Subhan selaku Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015 yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal dipenjara selama 2 tahun an 8 bulan denda sebesar Rp150 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terdakwa juga di hukum untuk mengembalikan duit sebesar Rp1.375 miliyar dari total duit yang diperolehnya sejumlah Rp1.4 miliyar, karena baru mengembalikan ke negara melalui KPK sebesar Rp25 juta, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap (Inckrah), maka hartanyalah yang akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Kalau tidak cukup, akan dipenjara selama 1 tahun.<br /><br />Terdakwa III Subhan juga memperoleh keringanan hukuman dari Majelis Hakim. Karena dalam tuntutan JPU KPK, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta mengembalilakan duit sejumlah Rp1.375 miliar atau dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan kalau terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, atau Jaksa akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang sebagai uang pengganti yang tidak mencukupi. (Rd1)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto ?

Terdakwa Mustofa Kamal Pasha (mantan Bupati Mojokerto) JPU KPK Nur Haris Arhadi : Hingga saat ini belum ada penyidikan  baru. Tapi kita ...

»