Terdakwa Korupsi Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso Ngawai Divonis 3,6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnrBUT1PsjaSnFUCGLhSHM5ho1zKY68L8yHh472chy_DBaPq5iokhpL9Cu-AEf9JbJVhWtnDfqskr4XvPKUMV6kETzkJiS1aQao2cHCwS4lvMOoY1o0W95wxc-zBDyKKZYfV_CtzFPeCs/s1600/Ngawi2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnrBUT1PsjaSnFUCGLhSHM5ho1zKY68L8yHh472chy_DBaPq5iokhpL9Cu-AEf9JbJVhWtnDfqskr4XvPKUMV6kETzkJiS1aQao2cHCwS4lvMOoY1o0W95wxc-zBDyKKZYfV_CtzFPeCs/s640/Ngawi2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumat, 20 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp500 juta terhadap terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman warga Dusun Balong RURw:001/001, Desa Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi selaku pengawas Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso yang beralamat di Jl. A. Yani 383 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam perkara Nomor : 100/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby,  karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp500 dari program Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2006 – 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp500 juta berdasarkan hasil audit PBKP Perwaakilan Jawa Timur tanggal 31 Mei 2019.<br /><br />Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Dr. Agus serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi yang dihadiri JPU Rio Vernika Putra, sementara terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya, karena tidak hadir. <br /><br />Terdakwa Parnianto adalah seorang pengusaha di Kabupaten Ngawi ini terseret dalam lingkaran hitam kasus Korupsi, berawal pada saat pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Agawe Santoso di Kabupaten Ngawi di prakarsai oleh terdakwa sediri dengan jabatan sebagai pengawan serta melibatan para karyawanya.<br /><br />Dalam pelaksanaan operasional KSP Rukun Agawe Santoso, terdakwa bertindak selaku penentu setiap penyelenggaraan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan Koperasi Rukun Agawe Santoso termasuk dalam penggunaan dana Bergulir Sektoral program Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2006 sebesar Rp500 yang tidak disalurkannya kepada penerima sesuai daftar penerima dana.<br /><br />Namun dana sebesar Rp500 juta yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) justru dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang Koperasi KSP yang tidak ada hubungannya dengan program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai peraturan yang berlaku. <br /><br />Sehingga dalam persidangan sebelumnya dengan agenda tuntutan dari JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 (emapt) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp500 juta subsidair 2 (dua) tahun penjara.<br /><br />Sementara dalam surat putusan yang dibacakan Majelis Hakim menyatakan, bahw terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman, selaku Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karyawan Rukun Agawe Santoso Kabupatena Ngawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupisi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Agawe Santoso oleh Kementerian Koperasi dan UKM Sektoral tahun 2006 – 2016 sebesar Rp500 juta, hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp500 juta berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2019<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana badan, hukuman denda dan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negera sebesar Rp500 juta.<br /><br />“Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /><br />2 (Dua), Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,  denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti selama 3 (tiga) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga), Menghukum terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta (lima ratus juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. Dan atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa maupun JPU Rio sama-sama mengatakan pikir-pikir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuaTYs4_LcmYo7iyPZCYegpcpMU8g2xlvzKzKz7DatK0n6fiql5iJ94nJNNDVvnWxfAf-GknLFI1JhORNeNlI8oYG1F7tk0Ru-DZoiexV7P_5vzRy03dCEyPiuXHkG5n3n2HeR32vCi8/s1600/Ngawi1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuaTYs4_LcmYo7iyPZCYegpcpMU8g2xlvzKzKz7DatK0n6fiql5iJ94nJNNDVvnWxfAf-GknLFI1JhORNeNlI8oYG1F7tk0Ru-DZoiexV7P_5vzRy03dCEyPiuXHkG5n3n2HeR32vCi8/s640/Ngawi1.jpg" width="640" /></a></div> Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman, pada waktu antara tanggal 08 September 2006 sampai dengan tanggal 08 September 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2016, bertempat di Jl. A. Yani 383 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang dalam perkara ini Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undangundang No. 46 tahun 2009 tetang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dalam pelaksanaan “Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral, yang selanjutnya disebut “Dana Bergulir Sektoral” yang merupakan pinjaman modal dari Pemerintah yang diterima KSP Rukun Agawe Santoso, <br /><br />Bahwa terdakwa Parnianto Bin Tukiman secara melawan hukum telah melakukan penyaahgunaan pengelolaan (penggunaan) Dana Bergulir Sektoral tidak sebagaimana Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005 dengan cara tidak menyalurkan Dana Bergulir Sektoral sebagaimana peruntukannya.<br /><br />Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Pamianto Bin Tukiman dengan cara-cara sebagai berikut: <br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI  Nomor : 1614lBH/KWK13IXll/97 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik lndonesia tangga 15 Desember 1997 telah menetapkan pengesahan Akte Pendirian Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso yang beralamat/berkedudukan di Jl. A. Yani 383 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Dalan pendirian Koperasi Rukun Agawe Santoso tersebut terdapat kepengurusan, yaitu Ketua : Winarto, Sekretaris : Didik Suhadi dan Bendahara : Supriyanto <br /><br />Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso yang berkedudukan di Jl. A, Yani 383 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi berdasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usdta Kecil dan Menengah RI Nomor. 158.3/Kep/M.KUKM/Xll/2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral, tanggal 2 Desember 2005 termasuk dalam daftar Koperasi yang menerima bantuan dana Bergulir Sektoral senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) <br /><br />Pada tanggal 6 Mei 2006, terdapat Akta Perubahan Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi Nomor : 518/ll/404.106/PAD/2006 pada tanggal 14 Agustus 2006. Akta perubahan tersebut diantaranya merubah Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso menjadi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Agawe Santoso dengan susunan pengurus: Ketua I : Winarto, Ketua II : Saptoy, Sekretaris : Christianto, Sekretaris II :Yusuf Eko. Bendahara : Pamujiono <br /><br />Pendirian Koperasi Rukun Agawe Santoso sendiri sebenarnya di prakarsa oleh Terdakwa Pamianto Bin Tukiman, yang saat itu adalah seorang pengusaha/wiraswasta yang mempunyai banyak karyawan, sehingga terbentuklah Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso dengan struktur kepengurusan yang diantaranya diambil dari karyawan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman. <br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2006 oleh Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) mengucurkan dana kepada Koperasi Rukun Agawe Santoso melalui Rekening  Penampungan KSP Rukun Agawe Santoso melului rekening KSP di Bank Jatim dengan No. Rek : 0102095634 sebesar Rp500 juta, yang kemudian dicairkan oleh KSP Rukun Agawe Santoso dalam 3 (tiga) tahap, yaitu ; <br /><br />Tahap I pada tanggal 8 September 2006 sebesar Rp215 juta oleh Saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) atas perintah terdakwa Pamianto Bin Tukiman, uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman KSP Rukun Agawe Santoso sebesar Rp161.636.364 (seratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) di BPD Jatim/Bank Jatim Cabang Ngawi yang tidak ada kaitannya dengan Program Dana Bergulir Sektoral dan tercatat dalam mutasi saldo di rekening milik KSP Rukun Agawe Santoso di Bank Jatim dengan Rekening 0102074734 tertanggal 08 September 2006. <br /><br />Sedangkan sisa pencairan Dana Bergulir Sektoral tahap I oleh saksi Pamujiono selaku Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso, diserahkan kepada Terdakwa Pamianto Bin Tukiman. <br /><br />Tahap ke II pada tanggal 20 September 2006, saksi Pamujiono selaku Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso, kembali diperintah oleh Terdakwa Pamianto Bin Tukiman untuk mencairkan dana sebesar 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Pamianto Bin Tukiman dengan menyisakan Rp100.000.000 (seratus juta mpiah) untuk tetap berada dalam rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral.<br /><br />Tahap ke III padatanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).  Dimana saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) yang saat itu sudah keluar dari KSP Rukun Agawe Santoso, dihubungi oleh saksi Winarto (Ketua KSP Rukun Agawe Santoso) dan diminta untuk mengambil sisa Dana Bergulir Sektoral sejumlah Rp100 juta atas perintah terdakwa  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyO4RrZZDKt13AjjgbB6G0xbc0p8117851CyGvnCUO2XYkd1fYoqULfAaclLEquEn-cSnLNCXSTZpbN1XngVQIlF6DT3_z4MxO6RIb5fD5RpP1mlpuArellka4UKm6g_YjJqkFbpxR704/s1600/Ngawi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyO4RrZZDKt13AjjgbB6G0xbc0p8117851CyGvnCUO2XYkd1fYoqULfAaclLEquEn-cSnLNCXSTZpbN1XngVQIlF6DT3_z4MxO6RIb5fD5RpP1mlpuArellka4UKm6g_YjJqkFbpxR704/s640/Ngawi..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, saksi Pamujiono juga sempat diancam olehTerdakwa Pamianto Bin Tukiman,  sehingga saksi Pamujiono menandatangani slip penarikan dana sejumlah Rp100 juta dan diberikan ke saksi Winarto (Ketua KSP Rukun Agawe Santoso) yang selanjutnya oleh saksi Winarto (Ketua KSP Rukun Agawe Santoso) uang tersebut ditransfer ke salah satu rekening milik Terdakwa Pamianto Bin Tukiman. <br /><br />Dalam proses pencairan Dana Bergulir Sektoral tersebut, KSP Rukun Agawe Santoso telah melengkapi syarat-syarat pencairan Dana Bergulir Sektoral sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang diantaranya adanya lampiran syarat pencairan berupa “Daftar Rencana Penyaluran Pinjaman Anggota Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Pada saat saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) akan melakukan pencairan Dana Bergulir Sektoral tahap pertama, ternyata terkendala dengan adanya tunggakan utang yang belum dibayar oleh KSP Rukun Agawe Santoso kepada Bank Jatim yang belum dibayar. Selanjutnya Saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) menyampaikan kendala tersebut kepada Terdakwa Pamianto Bin Tukiman dan pada saat itu Terdakwa Pamianto Bin Tukiman menyampaikan kepada saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) untuk tetap mengabil Dana Bengulir Sektoral tersebut dengan memotongkan pengambilan Dana Bergulir Sektoral yang diambil untuk pelunasan utang KSP Rukun Agawe Santoso yang belum terbayar. <br /><br />Terhadap pencairan Dana BergulirSektorat dari nekening KSP Rukun Agawe Santoso sebanyak 3 (tiga) kali pencairan sebesar Rp500 tersebut, kemudian oleh KSP Rukun Agawe Santoso tidak disalurkan kepada 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang termuat dalam “Daftar Rencana Penyaluran Pinjaman Anggota Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, yang telah diajukan sebagai syarat pencairan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/ IX/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /><br />Dengan tidak dilaksanakannya penyaluran Dana Bergulir Sektoral kepada anggota KSP Rukun Agawe Santoso sebagaimana Daftar Rencana Penyaluran Pinjaman Anggota Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tersebut, telah bertentangan dengan tujuan dan sasaran Dana Bergulir Sektoral, sebagaimana termuat dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKM/ IX/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /><br />Bahwa Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali dari nekening Penampungan 'Dana Bergulir Sektoral' dan telah dipergunakan oleh terdakwa maupun dipergunakan sebagaimana perintah Terdakwa Pamianto Bin Tukiman berakibat tidak dapat dilaporkannya peertanggungjwaban Dana Belgulir Sektoral, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 humf b Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikno dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, menyebutkan 'KSP wajib membuat laporan penanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan'. <br /><br />Terhadap 'Dana Bergulir Sektoral' dari Kementenan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada tahun 2005 yang telah di cairkan dan dipergunakan baik untuk keperluan pelunasan utang KSP Rukun Agawe Santoso yang tidak ada kaitannya dengan tujuan dan sasaran Dana Bergulir Sektoral, maupun dipinjam untuk dipergunakan sendiri atau dititipkan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman untuk kegiatan lainnya, tidak pernah dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sehingga perbuatan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKMI IX/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan 'KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara menangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan oleh KSP.” <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemakilan Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2019.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Rl No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso Ngawai Divonis 3,6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jumat, 20 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara sel...

»

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016”</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang.<br /> <br /> Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara<br /> <br /> Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan).<br /> <br /> “Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. <br /> <br /> Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya<br /> <br /> “Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp<br /> <br /> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi <i>“penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"</i><br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016.<br /> <br /> Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. <br /> <br /> Sumber : Obor Panjaitan<br /> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

»

Sidang Perkara Kasus Korupsi Suap Ditunda 1 Tahun

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxQfOk-UtpLKjF25qaNoXsdvm4YweT30y1n29tuLPHK8M3dqm6fG9oJ7hi3Xy1xdfQAcvQrt8MA_gMl5SmPZuBWKQpCaKEsmWmUsajPkelkkByehDRoHH1KYgHxxBGyPdB-1s8FxPwUOg/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="716" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxQfOk-UtpLKjF25qaNoXsdvm4YweT30y1n29tuLPHK8M3dqm6fG9oJ7hi3Xy1xdfQAcvQrt8MA_gMl5SmPZuBWKQpCaKEsmWmUsajPkelkkByehDRoHH1KYgHxxBGyPdB-1s8FxPwUOg/s1600/a.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Suhardi nomor 2 dari kiri dan terdakwa Zainul Udin Fairuzi</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 18 Desember 2019, Majelis HakimPengadilan Tipikor Surabaya menunda sidang Perkara kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie dengan warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014 sebesar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dengan terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan terdakwa Zainul Udin Fairuzi (Kaur Pemerintahan, dalam perkara terpisah), hingga tahun depan, yaitu tanggal 8 Januari 2020 (2019 – 2020)<br /><br />Penundaan Sidang oleh Majelis Hakim, memang karena bertepatan libur Natal (Rabu, 25 Desember 2019) dan libur Tahun Baru (Rabu, 1 Januari 2020). Seningga jadwal persidangan berikutnya bagi kedua terdakwa jatuh pada hari Rabu, 8 Januari 2020.<br /><br />Sidang yang berlangsung pada, Rabu, 18 Desember 2019, seyogyanya menedengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim JPU Mujib Syaris dan Yoga Adhitama dari Kejari Jombang kehadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana. Sementara terdakwa Suhardi didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Komaruddin dkk.<br /><br />Terdakwa Suhardi tidak keberatan atas surat dakwaan JPU yang dibacakan pada persidangan minggu lalu (11 Desember 2019), sehingga jadwal persidangan hari ini (Rabu, 18 Desember 2019) adalah mendengarkan keterangan saksi. Sedangkan terdakwa Zainul Udin Fairuzi, merasa keberatan, sehingga agendanya adalah pembacaan surat Eksepsi.<br /><br />Namun saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Suhardi tidak hadir, sementara agenda persidangan selanjutnya dengan terdakwa Zainul Udin Fairuzi adalah pembacaan surat Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, dan JPU akan menanggapinya secara tertulis pada persidangan berikutnya, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan hingga tanggal 8 Januari 2020.<br /><br />“Sidang kita tunda hingga tanggal Delapan (8) Januari 2020, karena minggu depan libur  (Natal dan Tahun Baru),” kata Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang menjelaskan, bahwa terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Grobogan Tahun 2010 Nomor dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang ditetapkan oleh Taris selaku Kepala Desa Grobogan Tahun 2010 10. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9DslsTy7hox6jQc2oGdh1C8cRwJtxtIuuSUTrAsBE6RM2N42DRGHdbB5y2aYcI2LmLDKFqQ8-UpBXqg6dptJd1IKfhP5IdO9Jl9juf8gSQiSy1xv7Esf9a2sZQKDyus3XEsiJLiGd8TY/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9DslsTy7hox6jQc2oGdh1C8cRwJtxtIuuSUTrAsBE6RM2N42DRGHdbB5y2aYcI2LmLDKFqQ8-UpBXqg6dptJd1IKfhP5IdO9Jl9juf8gSQiSy1xv7Esf9a2sZQKDyus3XEsiJLiGd8TY/s640/d.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Surat Keputusan Kepaia Desa Grobogan Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan Kepala Dusun Sukorejo Tanggal 14 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Agus Hadi Cahyono, SE selaku Kepala Desa Grobogan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi Agus Hadi Cahyono,SE (terpidana yang telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 53/PlD.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2018), saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Pada sekitar bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2014, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, akan melakukan pembelian tanah milik warga di desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2.<br /><br />Kemuidian saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, datang ke kantor Desa Grobogan, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono. Lalu saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengatakan akan melaksanakan jual beli dengan warga Desa Grobogan yang rencananya akan dibangun pabrik air minum dalam kemasan.<br /><br />Kemudian pada saat itu ada saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi mengatakan kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro, ”Bu, kalau jadi dibebaskan atau dibeli, jangan lupa sama desa, dikarenakan yang menjembatani adalah Desa atau perangkat desa. Dan biasanya persenan, selanjutnya saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengiyakan perkataan saksi Zainul Udin Fairuzi tersebut.“<br /><br />Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi mengatakan kepada saksi Agus Hadi Cahyono, bahwa dalam proses jual beli tanah dengan PT Tirta Investama tersebut, nanti pihak desa akan mendapatkan uang apabila saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala desa mau menyampaikan kepada saksi Theresia L. Setionegoro <br /><br />Selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang lagi, dan bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, serta dihadiri oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi, dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, “dalam pembelian tanah tersebut jangan lupa dana untuk kas desa, yang intinya saksi Agus Hadi Cahyono meminta prosentase sebesar kurang lebih 2,5% dari total harga pembelian tanah yakni 2,5% X Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp548.692.750 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). <br /><br />Dimana maksud dari permintaan prosentase sebesar kurang lebih 2,5% oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut,  diketahui oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-KJsf4vfw-ykpnAl3-pIApqvQft5hSr6U10DvD2yztvN0u3CJouwhOEooAoEeKLzEE6bdZSOSWbrexwukZ74xjjBLihf8K-ubESoSlFZvFz1UEmoRGe1E84Qe9EeE92o6ovX1CCuqcDA/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-KJsf4vfw-ykpnAl3-pIApqvQft5hSr6U10DvD2yztvN0u3CJouwhOEooAoEeKLzEE6bdZSOSWbrexwukZ74xjjBLihf8K-ubESoSlFZvFz1UEmoRGe1E84Qe9EeE92o6ovX1CCuqcDA/s400/b.jpg" width="400" /></a>Selanjutnya permintaan uang prosentase kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut, nantinya akan dibagi kepada saksi Agus Hadi Cahyono bersama dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan lagi untuk menanyakan kelengkapan dan persyaratan jual beli tanah, dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan "kalau saya tidak mau menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah, bagaimana ? dan apakah pembebasan tanah tersebut tetap dilaksanakan ?”. Yang dijawab oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie ” jangan pak Kades, ini harus ditandatangani oleh oleh pak Kades selaku saksi”. Dan saksi Agus Hadi Cahyono juga mengatakan, ”Kalo jadi saksi yah ada imbalannya”. <br /><br />Saksi Agus Hadi Cahyono lalu meminta imbalan atau uang prosentase kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie selaku wakil dari PT Tirta Investama yakni sebesar 2,5% dari harga pembelian tanah antara PT Tirta Investama dan warga Desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750, yang mana permintaan uang imbalan tersebut tidak ada aturannya yakni pihak pembeli harus menyerahkan prosentase sebesar 2,5% dari harga jual beli tanah di desa. <br /><br />Permintaan sebesar 2,5 % dari harga jual beli tanah di desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750 yang didampaikan oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara saksi Agus Hadi Cahyono dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Dimana kelimanya sepakat jika uang tersebut sudah diterima, maka yang akan membaginya kepada terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi alias udin, saksi Subarkah dan saksi Mashudi adalah saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala Desa Grobogan. <br /><br />Setelah mengetahui jika dari kegiatan jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang tersebut, nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp548.692.750, terdakwa Suhardi pun mulai aktif menjalin komunikasi dengan saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie melalui sarana email atau Blackbery Messenger terkait dengan persyaratana-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli tanah tersebut. <br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan September 2014, saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya Bypass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br /><br />Selanjutnya pada pertemuan tersebut, atas perkataan saksi Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan yang pada pokoknya adalah,  saksi Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh saksi Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta saksi Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5%, yakni agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh saksi Agus Hadi Cahyono, namun saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), dan saksi Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya saksi Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi Zainul Udin Fairuzi meminta kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan saksi Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan saksi Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana. <br /><br />Setelah menerima cek penyerahan uang dari saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie tersebut, kemudian saksi Agus Hadi Cahyono memberitahukan kepada Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi, mengajaknya untuk mencairkan cek tunai tersebut pada keesokan harinya. Dan pencairan cek tunai tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp249.660.400, dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp200 juta, dimana pada saat pencairan tersebut, saksi Agus Hadi Cahyono selalu bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi. <br /><br />Setelah mencairkan cek sebesar Rp449.660 lalu saksi Agus Hadi Cahyono membagi uang tersebut dengan rincian : saksi Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400, Saksi Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Saksi Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Saksi Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa Suhardi adalah lebih kurang sebesar Rp65 juta. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Sidang Perkara Kasus Korupsi Suap Ditunda 1 Tahun

Terdakwa Suhardi nomor 2 dari kiri dan terdakwa Zainul Udin Fairuzi BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 18 Desember 2019, Majelis HakimPengadil...

»

Adakah Rekayasa Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp434 Juta DD Desa Gadingan Kab. Situbondo?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBX4QxBZqXYIvArbDnCBtPHEyLdjdugcODfT9pwnW9RuPBFd12x2hZe-yE_JD_FzelYl7eVgfa90nxETG2JNtSoQZJgzDSJNLdDF2dQlx9c9Cxrhi5WtzVVt5zggi2_frYBa1xyv_mXAQ/s1600/Situbondo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="596" data-original-width="800" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBX4QxBZqXYIvArbDnCBtPHEyLdjdugcODfT9pwnW9RuPBFd12x2hZe-yE_JD_FzelYl7eVgfa90nxETG2JNtSoQZJgzDSJNLdDF2dQlx9c9Cxrhi5WtzVVt5zggi2_frYBa1xyv_mXAQ/s640/Situbondo.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejaksaan dan Inspektorat Situbondo tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp421.572.000  dari total kerugian negara sejumlah Rp434.979.019 (sisa sebesar Rp13.407.019) ke Kas Daerah?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Adakah rekayasa dalam perkara Nomor 129/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Abu Hari seIaku kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo kasus dugaan Korupsi Dana Desa sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : X.700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019????<br /> <br /> Sebab, kerugian negara sebesar Rp434.979.019 berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Situbondo tanggal 22 oktober 2019, yang jauh sebelumnya bahwa terdakwa Abu Hari telah mengembalikan sejumlah uang ke Kas Daerah melalui Bank Jatim pada tanggal 11 dan 20 Oktober 2016 sebesar Rp90 juta, pada tanggal 12 Juni, tanggal 18 Agustus dan 24 Oktober 2017 sebesar Rp106.572.000 dan tanggal 7 September 2018 sebesar Rp75 juta, serta pengembalian uang sebesar Rp90 juta ?<br /> <br /> Anehnya, apakah Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Situbondo tidak mengetahui adanya uang masuk ke Kas Daerah yang disetorkan oleh terdakwa melalui Bank Jatim pada saat Inspekorat melakukan audit?<br /> <br /> Hal ini terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Rabu, 18 Desember 2019, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Situbondo kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Desta serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Siiswanto, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, yaitu Abu Hasin dan Idu Prima.<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU Sodik dkk adalah Kaur Keuangan Dsa, Sahrowi,; Sekretaris Desa, Samsulla,; Ketua BPD, Musyappa,; Operator Desa, Asya’ri dan Ketua Umum Perencanaan Desa, Bahsul Masa’it<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, keempat saksi ini mengakui bahwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang ke Kas Daerah, namun para saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Hal itu dikatakan saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Tm H terdakwa, dan menunjukkan bukti penyetoran kepada Majelis Hakim<br /> <br /> “Ya tau tapi tidak tahu berapa jumlahnya,” jawab saksi.<br /> <br /> Anehnya, saat Majelis Hakim menanyakan hal itu kepada JPU, justru menjawab tidak mengetahui adanya pengembalian sejumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebelum Inspektorat melakukan audit yang menjadi dakwaan JPU dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD).<br /> <br /> “Silahkan nanti dilampirkan dalam pembelaannya,” perintah Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ZKKx0DMV6-K_W4x9nASwqgSKnHKjAaVP3bFgIzohnaN0Z57De3wcpQ4d61QWSI0h0Zf-S6ne063XmdKPoKtbV2OLnJU_VPOUIriRYnYD1Iys2SApvAmCCirG0pUhqeyAI1kjWsm0JrM/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ZKKx0DMV6-K_W4x9nASwqgSKnHKjAaVP3bFgIzohnaN0Z57De3wcpQ4d61QWSI0h0Zf-S6ne063XmdKPoKtbV2OLnJU_VPOUIriRYnYD1Iys2SApvAmCCirG0pUhqeyAI1kjWsm0JrM/s640/6..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seusai persidangan, Abu Hasin, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan kepada beritakorupsi, bahwa terdakwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang ke Kas Daerah melalui Bank Jatim pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp421.572.000.<br /> <br /> Yang mengherankan adalah, saat Tim Penasehat Hukum terdakwa hendak mengklarifikasi sejumlah unag tersebut ke Kepala Inspektorat Kabupaten Situbondo, menurut Abu Hasi, justru yang menemuinya adalah staf Inspektorat.<br /> <br /> “Ini sudah ada pengembalian ssebesar Rp421.572.000, ini ada buktinya. Hanya 1 yang masih kita cari buktinya, yaitu pengembalian sebesar Rp90 juta,” kata Abu Hasin sambil menunjukkan bukti setoran di Bank Jatim<br /> <br /> Saat ditanya, mengapa pada saat penyidikan bukti ini tidak ditunjukan, dan apakah Inspektorat tidak mengetahui adanya uang masuk ke Kas Daerah yang diseotorkan oleh terdakwa?. Menanggapi hal itu, Abu Hasin menjelaskan, bahwa bukti yang ditunjukannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan, awalnya belum ditemuan. <br /> <br /> “Awalnya bukti ini belum kita temukan. Dan pada saat kita mau klarifikasi ke Inspektorat, yang menemui kita hanya stafnya. Kalau dihitung, sisa Rp13 juta lebih yang belum dikembalikan,” kata Abu Hasin.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sementara JPU saat diminta tanggapannya terkait bukti pengembalian uang oleh terdakwa, JPU Sodik tak mau menanggapinya. Alasannya karena yang berhak memberitanggapan adalah Kasi Pidsus KejariSitubondo</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> "Maaf, lebih baik ke Kasi Pidusu aja, ke kantor (Kejari Situbondo) aja. Yang pasti itu temuan dari Inspektorat," kata JPU Sodik</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ditubondo menjelaskan, bahwa terdakwa Abu Hari selaku Kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/849/P/90.4.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Gadingan Kecamatan J angkat Kabupaten Situbondo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undangundang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Abu Hari secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan Dana Desa Gadingan tahun anggaran 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonmis, efektif,  transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : x. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp111.434.583.000 (seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Yang selanjutnya,  pemerintah Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4nqxvS17Zi9hs2h_GhbBoP-XdG3WY_lzCx263Vy1czABsS1FQjnX2ElJ8Pa5ITDKVj3dHYcRoob-C0k4itU2ZoOQT_hSFId6YJ3nxGq5CEI8D6HtcNaDt3sMgMiaSEBu8PMqeCQ06uw/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4nqxvS17Zi9hs2h_GhbBoP-XdG3WY_lzCx263Vy1czABsS1FQjnX2ElJ8Pa5ITDKVj3dHYcRoob-C0k4itU2ZoOQT_hSFId6YJ3nxGq5CEI8D6HtcNaDt3sMgMiaSEBu8PMqeCQ06uw/s640/6.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Desa Gadingan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017, dikarenakan ada pergeseran antara jenis belanja serta terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang pada saat itu ada tambahan pendapatan desa senilai Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang didapat dari terdakwa atas pengembalian kerugian Negara,  dari temuan inspketorat tahun 2017, yang mana digunakan untuk pembangunan jalan tahun anggaran 2016, kemudian dana tersebut dimasukan didalam APBDesa Perubahan No 04 tahun 2017 yang alokasinya digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan. <br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa tahun anggaran 2017,  dibantu oleh tim PTPKD yang dibentuk kepala Desa Gadingan sesuai dengan SK Nomor 188/09/431.503.9.3/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang beranggotakan ; Kepala Desa selaku  Pemegang Kekuasaan,; 2. Sekretaris Desa (Pelaksana Teknis),; 3. Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan).<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017, terdakwa membentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gadingan Nomor : 188/008/431.503.9.3/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dengan susunan keanggotaan ;  <br /> <br /> Ketua, Bahsul Masa’il selaku Kaur Pembangunan,; Sekretaris, Samsulla (Ketua Umum LPM) dan Misbahul Munir (Kaur Umum), Abd. Salam (Kaur Kesra) dan Supaesse (Kepala Dusun) masing-masing sebagai anggota<br /> <br /> Bahwa persyaratan administrasi pencairan dana desa tahun anggaran 2017 meliputi : a. pengantar dari desa dan pengantar dari kecamatan, b. format A1, c. format A2, d. kwitansi pencairan besaran dana yang akan dicairkan, e. pengajuan format lB, f. surat pernyataan bendahara desa, g. pakta integritas kepala desa, h. SK bendahara desa, i. fotokopi RKPDesa, j. fotokopi APBDesa, k. fotokopi berita acara kelengkapan SPJ tahun sebelummnya, l. fotokopi rekening desa, m. Foto kopi NPWP, dan n. ceklis tim pendamping kecamatan.<br /> <br /> Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor kecamatan Jangkar untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Dangkar, kemu  dian diteruskan ke kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Setelah itu, dari Dinas-Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor  DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana Kekayaan Asset Daerah) untuk proses pencairan kerekening kas desa Gadingan Bank Jatim dengan Nomor rekening 0292201133 atas nama Kas Pemerintah Desa Gadingan. <br /> <br /> Sedangkan syarat-Syarat yang dibutuhkan untuk proses dana desa yang telah dicairkan dari rekening kas penarikan uang Desa Gadingan, yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jangkar. Bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp270.807.000<br /> <br /> Bahwa dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasararumahsederhanasehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi. <br /> <br /> Bahwa terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut. <br /> <br /> Bahwa terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya <br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam pelaksanana dana desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019. <br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Adakah Rekayasa Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp434 Juta DD Desa Gadingan Kab. Situbondo?

“Apakah Kejaksaan dan Inspektorat Situbondo tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp421.572.000  dari total ke...

»

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi.<br /> <br /> Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB<br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : Obor Panjaitan</div> <div style="text-align: justify;"> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

»

Tendahara Sat Pol PP Kota Batu Divonis 1.6 Thn Penjara

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEl7caZUC0nS3I2GB3_RDGR_WuHtBC_UQnvopbHlPcyZCZs5eh-QHZ9LZDrHNEdyh-bC8Odz8Bm_79ulOGEuuhAcxvBJJomhzGI_67MiqSPRaYhfi6BSHxK9O7-d0soTsB-CV7KPT_HuE/s1600/Batu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="294" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEl7caZUC0nS3I2GB3_RDGR_WuHtBC_UQnvopbHlPcyZCZs5eh-QHZ9LZDrHNEdyh-bC8Odz8Bm_79ulOGEuuhAcxvBJJomhzGI_67MiqSPRaYhfi6BSHxK9O7-d0soTsB-CV7KPT_HuE/s400/Batu.jpg" width="273" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Anita Yuliartiningsih</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span> </b>Jumat, 13 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menyatakan bahwa terdakwa Anita Yuliartiningsih selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Administrasi dan Dokumen pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Batu terbukkti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penggunaan anggaran Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Perkantoran Terpadu, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota (Honorarium Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-992/W13/5/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp78.735.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara dalam perkara Nomor 86/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Anita Yuliartiningsih dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyana serta Panitra Pengganti (PP) Slamet Suripta, yang dihari JPU Hendra Hidayat dari Kejari Batu dan Tim Penasehat Hukum terdakwa, yakni Indri Hapsari.<br /> <br /> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Anita Yuliartiningsih, lanjut Ketua Majelis Hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penggunaan anggaran Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Perkantoran Terpadu, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota (Honorarium Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-992/W13/5/2018 tanggal 3 Desember 2018<br /> <br /> “Majelis Hakim sependapat atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya,” kata Ketua Majelis Hakim</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both;"> “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita Yuliartiningsih berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,  denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti selama 1 (satu) bulan kurungan ; Menghukum Terdakwa Anita Yuliartiningsih untuk membayar uang pengganti sebesar Rp78.735.000 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam)  bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede</div> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. <br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2017, dimana Sat Pol PP Kota Batu menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 04 Januari 2017, diantaranya adalah untuk kegiatan “Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan" sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Nomor:1.05.01.16.02.5.2 yang dipergunakan untuk pembayaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS" (Honorarium Piket bagi PNS yang melaksanakan tugas pengamanan di Gedung Perkantoran Terpadu/Balai Kota, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota, Rumah Dinas Wakil Walnkota) sejumlah Rp569.400.000, (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)<br /> <div class="separator" style="clear: both;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7XafpvUa-LtRnzlZQpsF9JzZhJMp8N4h7ZHcGaIB5T_mw5JhVPrvGqj1BLtDEijfWFTgCATIaEz638pQyzCeeT9h5FgmVo-zvVPCePorKhTOkGkp2sjdtYLp8hHZX55Bpb1eoFIiQ6E/s1600/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="854" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7XafpvUa-LtRnzlZQpsF9JzZhJMp8N4h7ZHcGaIB5T_mw5JhVPrvGqj1BLtDEijfWFTgCATIaEz638pQyzCeeT9h5FgmVo-zvVPCePorKhTOkGkp2sjdtYLp8hHZX55Bpb1eoFIiQ6E/s1600/11.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada sekitar tanggal 03 Januari 2017, Drs. Robiq Yunianto, M.AP selaku PLT. Kepala Sat Pol PP Kota Batu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tentang Penunjukan Pengawas, Komandan Regu dan Anggota Piket Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan sebagai dasar penerimaan/pencairan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS” dan “Honorarium Tim/Panitia/ Pelaksana Non PNS" tersebut.<br /> <br /> Dalam Keputusan Kepala Sat Pol PP tersebut diatur mengenai anggota PNS dan Tenaga Honorer yang ditunjuk sebagai Pelaksana Piket baik sebagai Pengawas Piket, Komandan Regu Piket maupun Anggota Piket yang bertugas di 4 (empat) tempat strategis di Kota Batu, yaitu di  Gedung Perkantoran Terpadu (Kantor Balai Kota Among Tani/ Kantor Block Office) sebanyak 19 (sembilan belas) orang anggota PNS, Rumah Dinas Walikota sebanyak 7 (tujuh) orang anggota PNS, Rumah DInas Wakil Walikota sebanyak 5 (lima) orang anggota PNS dan 3 (tiga) orang anggota Tenaga Honorer serta Gedung DPRD sebanyak 5 (Ilma) orang anggota PNS, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan perincian : Pengawas Piket 4 (empat) orang,; Komandan Regu 4 (empat) orang dan anggota Piket (PNS) 28 (dua puluh delapan) orang serta Anggota Piket Non PNS 3 (tiga) orang. Namun dalam Keputusan Kepala Sat Pol PP tersebut tidak diatur mengenai besar/nominal honorarium piket yang diterima oleh Pelaksana Piket setiap bulannya.<br /> <br /> Bahwa atas dasar Keputusan Kepala Sat Pol PP Nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tersebut, pada sekitar tanggal 08 Februari 2017, Drs. Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Edy Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) dan Suyanto selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" sejumlah Rp48.360.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan “Honorarium Tim/ Patia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan pencairan anggaran dari bidang lainnya yang jumlahnya sebesar Rp79.481.500 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).<br /> <br /> Untuk melengkapi pencairan anggaran tersebut, terdakwa Anita Yuliartiningsih selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat dokumen berupa "Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk Bulan Januari dan Februari 2017” yang berusi daftar nomunatif penerima honorarium piket beserta besar/nominal honorarium piket yang diterima.<br /> <br /> Setelah syarat-syarat pencairan anggaran berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Januari dan Februari 2017” tersebut dilengkapi, kemudian Drs. Robiq Yuncanto menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1.05.1.1/001/ SPMGU/2017 tanggal 08 Februari 2017, lalu diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: OO702/SP2D-GU/2017 tanggal 09 Februari 2017 sejumlah Rp79.481.500 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)<br /> <br /> Dari pencairan “Honoranum Panitia Pelaksana Keglatan (HPPK) PNS" dan “Honorarlum Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ yang keseluruhannya berjumlah Rp52.080.000 (lima puluh dua Juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut, lalu Drs. Robiq Yunianto meminta kepada  Edy Suprapto untuk membagikan/membayarkan sama rata untuk bulan Januari dan Februari 2017 yang tidak dihitung menggunakan harga satuan sebagaimana ditentukan dalam DPA-SKPD untuk kegiatan tersebut.<br /> <br /> Selain itu, penerima honorarium tersebut juga tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017 yaitu terdapat 16 (enam belas) orang Komandan Regu Piket, 16 (enam belas) orang anggota piket PNS, 11 (sebelas) orang anggota piket Honorer dan 60 (enam puluh) orang tenaga Banpol yang ditunjuk sesuai Jadwal piket yang dibuat Edy Suprapto<br /> <br /> Oleh karena jumlah keseluruhan “Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panita/Pelaksana (HTPP) Non PNS” untuk bulan Januari dan Februari 2017 yang diibayarkan/dibagikan melebihi anggaran yang dicairkan atau masih ada kekurangan sekitar Rp21.204.000 (dua puluh satu Juta dua ratus empat ribu rupiah) + (Rp.52.080.000 (-) Rp73.284.000), maka Robiq Yunianto meminta kepada Edy Suprapto untuk menggunakan anggaran Iaian dan pencairan Ganti Uang (GU) ditanggal 09 Februan 2017<br /> <br /> Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban keuangan berupa “Daftar Honorarrum Pelaksana Kegratan Pengamanan Kegratan Penlngkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Januari dan Februari 2017” atas permintaan Robiq Yunianto, seolah-olah honorarium pelaksana kegiatan tersebut diterima oleh pelaksana piket sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 Januari 2017 dengan besaran sesuai DPA-SKPD meskipun kenyataannya berbeda.<br /> <br /> Terdakwa kemudian merekayasa bukti penerimaan uang honorer dengan cara menandatangani atau menyuruh orang lain untuk membubuhkan tandatangan dalam daftar honorarium,  seolaholah sebagai tanda tangan penerima honorarium yang namanya tertera dalam daftar honorarium tersebut.<br /> <br /> Setelah tandatangan masing-masing penerima dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan tersebut telah dilengkapi, kemudian saksi Robiq Yunianto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti, bahwa penggunaan anggaran tersebut seolaholah telah sesuai, lengkap dan sah<br /> <br /> Pada sekitar  tanggal 6-9  Maret 2017, Inspektorat Kota Batu yang diketuai Andri Laudi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/15/422.060/2017 tanggal 03 Maret 2017,  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, yang hasnnya usampaikan oleh Andri Laudi kepada terdakwa dan Millati selaku Kasubag Umum dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu merangkap PPK-SKPD, terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan anggaran antara lain:<br /> <br /> 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS dan Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS yang masuk dalam Kegiatan “Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tekmk Pencegahan Kejahatan" tidak memiliki korelasi dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, karena kegiatan tersebut pada prakteknya memiliki bentuk yang sama dengan “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja” yang sudah dianggarkan pada pos belanja ti|dak langsung sehingga terdapat penganggaran ganda;<br /> <br /> 2. Karena ditemukan adanya penganggaran ganda pada Kegiatan “Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan" dan “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja”, maka penerima honoranum piket (PNS dan Tenaga Honorer) harus mengembalikan honorarium pengamanan/piket yang sudah diterima, karena mereka sudah menerima penghasilan lain berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja;<br /> <br /> 3. Dasar hukum penerimaan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honoranum Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" seharusnya adalah Surat Keputusan Wahkota bukan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh745ZuQDIFBtAuzChdu9nCcvCigYXp_FWaflPITGqPnPrlQcS467mu-Rbgrq11uH40iAGYrj4FcCgKBsxCviX-hfU2gc6VjYJpm-cG8rH-Gc-V1JcB7IOfekSHvzU2CpMZwhyphenhyphenLEQwUVFw/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh745ZuQDIFBtAuzChdu9nCcvCigYXp_FWaflPITGqPnPrlQcS467mu-Rbgrq11uH40iAGYrj4FcCgKBsxCviX-hfU2gc6VjYJpm-cG8rH-Gc-V1JcB7IOfekSHvzU2CpMZwhyphenhyphenLEQwUVFw/s1600/1.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Setelah itu, terdakwa bersama dengan Milati menyampaikan hasiil temuan monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Batu kepada Robiq Yunianto yang salah satunya adalah, agar PNS dan Tenaga Honorer yang terlanjur menerima honorarium pengamanan/piket mengembalikan honorarium pengamanan/piket yang sudah diterima, namun pada saat itu Robiq Yunianto berpendapat bahwa pengembalian honoranum pengamanan/piket tersebut tidak mungkin  dilaksanakan karena honorarium pengamanan/piket sudah terlanjur diterima.<br /> <br /> Walaupun telah ada hasil temuan momtoring dan evaluasi oleh Inspektorat Kota Batu sebagaimana tersebut diatas, namun Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu tetap mengajukan pencairan anggaran “Honoranum Pan|t|a Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ dengan mekamsme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan pencairan anggaran dan bidang lainnya.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 6 April 2017, untuk melengkapi pencairan anggaran tersebut, terdakwa membuat dokumen berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Untuk Bulan Maret Dan April 2017” yang berisi daftar nominatif penerima honoranum piket beserta besar/nominal honorarium piket yang diterima.<br /> <br /> Setelah syarat-syarat pencairan anggaran yang diantaranya adalah dokumen berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegratan Pengamanan Kegiatan Pemngkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Maret dan April 2017" tersebut dilengkapi, kemudian dilakukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu setelah terbitnya Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D).<br /> <br /> Dari ”pencairan “Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honoranum Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” di bulan Maret dan Apil 2017 yang keseluruhannya berjumlah Rp99.120.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rumah) tersebut, Robiq Yumanto meminta kepada Edy Suprapto untuk membayarkan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honoranum Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" selama 2 (dua) bulan untuk bulan Maret dan Apr" 2017 secara tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 dan tidak sesuai dengan DPA-SKPD baik dalam pelaksana (anggota-anggota) piket yang penerimanya maupun nominal honoranum piket yang dibagikan.<br /> <br /> Nommal penerimaan sebenarnya (riil) atas honorarium pengamanan/piket tersebut dilakukan seperti bulan-bulan sebelumnya, dengan cara Robiq Yumanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 73.908.000,(tujuh puluh tiga juta semb|lan ratus delapan r|bu rup|ah) kepada saksi Edy Suprapto yang kemudian diserahkan kepada Joko Susno sejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan perintah untuk membagikan/menyerahkan honorarium piket selama 2 (dua) bulan kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masing Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu, sedangkan sisa uang sejumlah Rp13.908.000 (tiga belas Juta sembilan ratus delapan nbu rupiah) dibagikan sendiri oleh Edy Suprapto kepada masing-masing Pengawas Piket sesuai Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017.<br /> <br /> Sehingga antara anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.99.120.000,(semb|lan puluh semb|lan Juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi honor yang dibayarkan sejumlah Rp73. 908.000, terdapat selisih sejumlah Rp25.212.000 (dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah).<br /> <br /> Atas penggunaan anggaran dari pencairan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" dimaksud, terdakwa membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Maret dan April 2017” atas permintaan Robiq Yumanto dan Edy Suprapto yang berisi seolah-olah honorarium pelaksana kegiatan tersebut diterima oleh pelaksana piket sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor .: 180/05/KEP/422.118/2017 dengan besaran sesuai DPA-SKPD meskipun kenyataannya berbeda.<br /> <br /> Terdakwa kemudian merekayasa bukti penerimaan uang honorer dengan cara menandatangani atau menyuruh orang lain untuk membubuhkan tandatangan dalam daftar honorarium seolah-olah sebagai tanda tangan penerima honorarium yang namanya tertera di dalam daftar honorarium tersebut. Setelah tandatangan masing-masing penerima dalam dokumen penanggungjawaban keuangan tersebut telah dilengkapi, lalu Robiq Yumanto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut seolaholah telah sesuai, lengkap dan sah.<br /> <br /> Pada tanggal 03 Mei 2017, terdakwa menyusun pengajuan pencairan anggaran “Honorarium Panitla Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" sejumlah Rp46.800.000 dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" sejumlah Rp3.600.000,(tnga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penca|ran Gant| Uang (GU) bersamaan dengan penca|ran anggaran dan b|dang lamnya dengan cara membuat dokumen berupa “Daftar honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknlk Pencegahan Kejahatan untuk bulan Mei 2017” yang berisi daftar nominatif penerima honorarium piket beserta besar/nominal honorarium piket yang diterima.<br /> <br /> Setelah syarat-syarat pencairan anggaran yang diantaranya adalah dokumen berupa “Daftar honorarium Pelaksana Kegratan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Mei 2017” tersebut dilengkapi, kemudian Robiq Yunianto, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1.05.1.1/004/SPMGU/2017 tertanggal 03 Mei 2017, lalu diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu .<br /> <br /> Setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPD), pencairan kedua anggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya yang keseluruhan anggaran yang dicairkan pada tanggal 04 Mei 2017 tersebut adalah sejumlah Rp79.191.000 sebagaimana SP2D Nomor: 02386/SP2D-GU/2017 tanggal 04 Mei 2017.<br /> <br /> Selanjutnya Robiq Yunianto meminta kepada Edy Suprapto untuk membagikan/membayarkan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” tersebut secara tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017, dan tidak sesuai dengan DPA-SKPD baik dalam pelaksana (anggota-anggota) piket yang menerimanya maupun nominal honorarium piket yang dibagikan.<br /> <br /> Penerimaan sebenarnya (riil) atas honorarium pengamanan/piket tersebut dilaksanakan sama seperti bulan sebelumnya, dimana Robiq Yunianto hanya menyerahkan uang sejumlah Rp33.348.000 kepada Edy Suprapto yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium piket di bulan Mei 2017 saja, namun terhadap 2 (dua) orang Pengawas Piket sesuai Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/OS/KEP/422.118/2017 yaitu Andono Joyo, dan Subiantoro tidak diberikan honorariumnya, dan Edy Suprapto menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000 kepada Joko Susilo dan memerintahkannya untuk membagikan/menyerahkan honorarium piket selama 1 (satu) bulan kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masing Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp3.348.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibagikan sendiri oleh Edy Suprapto kepada Edy Suprapto sendiri dan kepada Yopy Supriadi, yang keseluruhan rincian riil penerimaan honorarium piket di bulan Mei 2017.<br /> <br /> Sehingga dari pencairan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panltia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS” di tanggal 04 Mei 2017 yang keseluruhannya berjumlah Rp50.400.000 (lima puluh Juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi yang dibayarkan kepada pelaksana piket yaitu sejumlah Rp33.348.000 (tiga puluh tiga Juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdapat selisih/sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp17.052.000 (tujuh belas juta lima puluh dua ribu rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb04CoC5PUOOspM1lG_VGGYBaZhcYk1l51UYEn9l72yUJfLLYNmVz_V010ZJyz8gfiYsyeP1uebA2D4OBb6ichcOduIIZozP4UqhCGqt2BZLoW7sg2tFfSzNnxHKocFfkX_doxouPIh-I/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="585" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb04CoC5PUOOspM1lG_VGGYBaZhcYk1l51UYEn9l72yUJfLLYNmVz_V010ZJyz8gfiYsyeP1uebA2D4OBb6ichcOduIIZozP4UqhCGqt2BZLoW7sg2tFfSzNnxHKocFfkX_doxouPIh-I/s640/4.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa dari sisa anggaran Ganti Uang (GU) yang dicairkan pada tanggal 04 Mei 2017 dan potongan anggaran “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja" selama 1 (satu) bulan yang juga dicairkan pada tanggal 04 Mei 2017, diambil oleh Robiq Yunianto untuk diberikan kepada Achmad Suparto selaku Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu sejumlah Rp50.000.000 melalu Ichwan (sopir dan Achmad Suparto) di ruangan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu sekitar bulan Mei 2017 yang disaksikan oleh Edy Suprapto, dengan tujuan untuk melancarkan Robiq Yunianto menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, yang sebelumnya ROblq Yunianto hanya menjabat sebagai Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Batu merangkap Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.<br /> <br /> Dan setelah Robiq Yunianto melakukan penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh Juta rupiah) tersebut, tidak lama kemudian pada tanggal 23 Mei 2017, Robiq Yumanto diangkat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu berdasarkan Keputusan Walikota Batu nomor: 821. 2/26/SK/422. 2. 2/2017 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Atas penggunaan anggaran dari pencairan “Honoranum Pan|t|a Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS dan “Honorarium Tm/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" dimaksud.<br /> <br /> Kemudian terdakwa membuat Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berupa “Daftar honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Maret dan April 2017” atas permintaan Robiq Yunianto dan Edy Suprapto yang berisi seolah-olah honorarium pelaksana kegiatan tersebut diterima oleh pelaksana piket sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017 dengan besaran sesuai DPA-SKPD meskipun kenyataannya berbeda.<br /> <br /> Terdakwa kemudian merekayasa bukti penerimaan uang honorer dengan cara menandatangani atau menyuruh orang lain untuk membubuhkan tandatangan dalam daftar honorarium seolah-olah sebagai tandatangan penerima honorarium yang namanya tertera dalam daftar honorarium tersebut. Setelah dokumen bertanggungjawaban keuangan tersebut penuh dengan tandatangan masmgmasing penerima lalu Robiq Yunianto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut seolah-olah telah sesuai, lengkap dan sah.<br /> <br /> Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 tanpa menghwaukan hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Batu, saksi Drs. Robiq Yunianto, M.AP. selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Palong Praja Kota Batu kembali mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Pamtia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panan/Pelaksana (HTPP) Non PNS”, kemud|an terdakwa menyusun pengajuan pencairan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Keg|atan (HPPK) PNS” sejumlah Rp.48.360.000,(empat puluh delapan juta t|ga ratus enam puluh r|bu rupiah) dan “Honorarium Tim/Pamtia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp.3.720.000,(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan pencairan anggaran dari bidang lainnya tanpa dilengkapi syarat/dokumen pencairan anggaran berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Juni 2017”. <br /> <br /> Selanjutnya saksi Drs. Rob|q Yumanto, M.AP menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1.05.1.1/005/SPMGU/2017 tanggal 08 Jum 2017, lalu diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk d|lal<ukan pencairan dan rekenmg kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu setelah terb|tnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penca|ran anggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari. bidang lamnya yang keseluruhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang dicairkan pada tanggal 09 Juni 2017 tersebut adalah sejumlah Rp. 76.586.000(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu ruplah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 03317/SP2D-GU/2017 tanggal 09 Juni 2017<br /> <br /> Dana “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panltia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS” yang keseluruhannya berjumlah Rp.52.080.000 (lima puluh dua juta delapan puluh nbu rupiah) tersebut baru dibagikan pada bulan Juli 2017, bersamaan dengan pembagian/penyerahan honorarium piket untuk bulan Juli 2017, sehingga pelaksana piket menerima honorarium piket selama 2 (dua) bulan untuk bulan Juni  dan Juli 2017, dengan besaran/nominal maupun penerimanya tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017 dan tidak sesuai dengan DPA-SKPD.<br /> <br /> Penerimaan sebenarnya (riil) atas honorarium pengamanan/piket bulan Juni  dan bulan Juli 2017 tersebut hanya dibayarkan kepada 16 (enam belas) orang Komandan Regu (Danru) sesuai jadwal piket, 16 (enam belas) orang Anggota Pnket yang berasal dari PNS, 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer dan 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol. Sedangkan untuk Pengawas Piket yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Satuan Polusi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tidak menerima honorarium piket untuk bulan Juni dan Jul: 2017, dengan cara Robiq Yunianto menyerahkan uang kepada Edy Suprapto sejumlah Rp60.000.000 yang kemudian Edy Suprapto memerintahkan Mutia Maulidina dan Nur Anisyah untuk membagikan/menyerahkan honorarium piket selama 2 (dua) bulan kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masmg Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu.<br /> <br /> Bahwa antara pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang keseluruhannya berjumlah Rp253.680.000 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diatas, dengan realisasi yang dibagikan kepada seluruh pelaksana piket (PNS (Pengawas Piket, Danru Piket, Anggota Piket), Tenaga Honorer dan Tenaga Banpol)dari bulan Januari  sampai dengan Juli 2017 sejumlah Rp240.540.000 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat selisih/sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp13.140.000<br /> <br /> Sekitar Juni 2017, Satuan Polusi Pamong Praja Kota Batu menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 6-9 Maret 2017, dengan cara mengusulkan perubahan dasar hukum penerimaan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" yang semula berupa Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017, dan setelah Walikota Batu menyetujui usulan tersebut akhirnya diterbitkan Keputusan Walikota nomor : 188.45/255/KEP/422.012/2017  tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Pengawas, Komandan Regu dan Anggota Piket Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun Anggaran 2017 yang di dalamnya terdapat perubahan struktur pelaksana piket yang berbeda dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 dan tercantum pula besarnya nominal “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” yaitu : Untuk Pengawas Piket menerima honorarium sebesar Rp1.700.000,; Untuk Komandan Regu menerima honorarium sebesar Rp1.200.000,; Untuk Pelaksana (anggota) dari PNS menerima honorarium sebesar Rp700.000,; Untuk Pelaksana (anggota) dari Non PNS menerima honorarium sebesar Rp500.000.<br /> <br /> Bahwa untuk menyiasati hasil temuan Inspektorat Kota Batu terkait dengan "Penganggaran ganda” (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS dan Honorarfum Tim/Panitra/Pelaksana (HTPP) Non PNS dengan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja) dan penerima honorarium piket (PNS dan Tenaga Honorer) harus mengembalikan honorarium piket yang sebelumnya telah diterima, maka pada tanggal 31 Juli 2017 Robiq Yunianto menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD), yang diantaranya terdapat perubahan/pengalihan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” yang dialihkan ke “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS”<br /> <br /> Dalam usulan perubahan DPA (RKAP-SKPD) tertanggal 31 Juli 2017 tersebut, anggaran “Honorarium Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ hanya diperuntukkan bagi 60 (enam puluh) orang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan bukan untuk Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Batu, dengan alasan bahwa Tenaga Honorer sudah tidak berhak menerima honorarium pengamanan/piket karena sudah menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja setiap bulannya.<br /> <br /> Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu nomor : 188.45/263/KEP/422.012/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Batu Nomor  188.45/4/KEP/422/012/2017 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota, dan kemudian terdakwa mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Tlm/Panltia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) walaupun RKAP-SKPD tertanggal 31 Juli 2017 belum disetujui/disahkan oleh Pemerintah Kota Batu.<br /> <br /> Terdakwa tidak membuat “Daftar honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan” yang merupakan salah satu syarat pengajuan anggaran tersebut, dan meskipun mengetahui bahwa anggaran tersebut belum disahkan, terdakwa tidak menolak. perintah pembayaran dan Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 1.05.1.1/009/SPP-GU/2017 tanggal 04 Oktober 2017, sedangkan Robiq Yunianto menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1.05.1.1/009/SPM-GU/2017 tanggal 0-4 Oktober 2017, lalu terdakwa mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ sejumlah Rp11.800.000<br /> <br /> Bahwa setelah terdakwa mencairkan/mengambil anggaran “Hpnorarium Tim/Panitia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp.11.800.000,(sebelas Juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata tidak dibagikan kepada Anggota Piket yang berasat dan Tenaga Honorer, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh terdakwa maupun Robiq Yunianto<br /> <br /> Bahwa terhadap usulan RKAP-SKPD tertanggal 31 Juli 2017 tersebut diatas baru disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu pada tanggal 13 November 2017 dengan diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) yang baru. Di dalam DPPA-SKPD tersebut, usulan mengenai perubahan anggaran “Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” yang dialihkan untuk “Honoranum Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” disetujui untuk seluruhnya.<br /> <br /> Dalam rincian DPPA-SKPD tertanggal 13 November 2012 tersebut, anggaran “Honorarium Tim/Pamtia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS“ hanya diperuntukkan bagi 60 (enam puluh) orang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Pohsu Pamong Praja Kota Batu dan bukan untuk Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Batu, dengan rinCian perubahan anggarannya yaitu sejumlah Rp360.000.000 diperuntukkan bagi Tenaga Banpol sebanyak 60 (enam puluh) orang yang masing-masing Tenaga Banpol menerima honorarium pengamanan/piket sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.<br /> <br /> Bahwa setelah terbitnya  DPPA-SKPD tertanggal 13 Nopember 2017, pada tanggal 24 Nopember 2017 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp300.000 atas permintaan Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran dan Edy Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dimana terdakwa membuat syarat-syarat dokumen kelengkapan pencairan termasuk diantaranya dokumen “Tanda Terima Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Balai Kota, Rumdm Wali Kota, Rumdin Wawali Kota dan Gedung DPRD Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan” yang berisi daftar nominatif penerima honorarium piket beserta besar/nominal honorarium piket yang ditujukan untuk 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol.<br /> <br /> Dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" akan dibagikan kepada masing-masing Tenaga Banpol secara rapel sebanyak 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Februari 2017 sampai dengan November 2017 dengan nominal honorarium piket yang diterima setiap bulannya adalah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah), sehingga masmg-masing Tenaga Banpol menerima honorarium piket sejumlah Rp5.000.000<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor:  1.05.1.1/096/SPP-LS-BJ/2017 tanggal 24 November 2017 guna melengkapi persyaratan/dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran, lalu saksi Drs.Robiq Yunianto, M.AP menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Po|isi Pamong Praja Kota Batu setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)<br /> <br /> Bahwa setelah terdakwa mengambil/mencairkan anggaran “Honorariunn Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP)” Non PNS” sejumlah Rp300.000.000, Robiq Yunianto meminta kepada Edy Suprapto agar pembagian atas pencairan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" dimaksud tidak hanya diberikan kepada 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol saja sesuai dengan DPPA-SKPD, melainkan diberikan juga kepada 4 (empat) orang Pengawas Piket, 16 (enam belas) orang Komandan Regu (Danru), 16 (enam) belas orang PNS Anggota Piket serta 11 (sebelas) orang tenaga honorer Anggota Piket sesuai jadwal piket, dengan jumlah uang yang dibayarkan juga tidak sesuai dengan Keputusan Walikota nomor : 188.45/255/KEP/422. 012/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Pengawas, Komandan Regu dan Anggota Piket Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun Anggaran 2017.<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa dan Robiq Yunianto menyerahkan uang sejumlah Rp206.800.000 kepada Edy Suprapto yang kemudian dari uang tersebut, Edy Suprapto menyerahkan kepada Joko Susilo sejumlah Rp150.000 lalu memerintahkannya untuk membagikan/ menyerahkan honorarium piket selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masing Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu, sedangkan sisanya sejumlah Rp56.800.000 dibagikan sendiri Edy Suprapto kepsda 4 (empat) orang Pengawas Piket dan 4 (empat) orang Komandan Regu.<br /> <br /> Bahwa dari pencairan anggaran Rp300.000.000, ternyata keseluruhan honorarium piket yang sebenarnya (riil) dibagikan kepada seluruh pelaksana piket tersebut diatas (baik PNS, Tenaga honorer dan Tenaga Banpol) hanya sejumlah Rp206.800.000, sehingga masih terdapat selisih/sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp93,200.000 yang dikuasai oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran,<br /> <br /> Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2017, terdakwa selaku Bamm Pengeluaran mengajukan pencairan sisa anggaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp12.840.000 dan sasa anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp30.000.000  atas permintaan Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran dan Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.<br /> <br /> Pencairan kedua anggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pncairan Ganti Uang (GU) Nihil, dimana untuk syarat-syarat dokumen kelengkapan pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” termasuk diantaranya dokumen ”Tanda Terima honor Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Balai Kota, Rumdin Wali Kota, Rumdinas  Wakil Wali Kota dan Gedung DPRD, Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan” dibuat oleh terdakwa.<br /> <br /> Sedangkan terhadap kelengkapan persyaratan pancairan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” tidak pernah dibuat oleh terdakwa. Dokumen tidak pernah dibuat kelengkapan pencairan anggaran ”Honorer um Pm Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS”.<br /> <br /> Setelah anggaran sejumlah Rp42.840.000 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, terdakwa mengambil anggaran tersebut namun tidak membayarkannya kepada pelaksana piket sesuai "Tanda Terima Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Balai Kota, Rumdin Wali Kota, Rumdin Wawali Kota dan Gedung DPRD Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan” yang terdakwa lampirkan pada saat pengajuan anggaran tersebut, melainkan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa atas permintaan Robiq Yunianto dengan alasan karena pada tanggal 27 November 2017, seluruh Pelaksana Piket sudah menerima honorarium piket sampai dengan bulan Desember 2017.<br /> <br /> Kemudian atas anggaran sejumlah Rp42.840.000, terdakwa membuat penanggungjawaban keuangan untuk pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" sejumlah Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan cara terdakwa ataupun orang lain yang diperintah oleh terdakwa menandatangani dokumen tanda terima sehingga seolah-olah honorarium tersebut telah dibayarkan kepada 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol untuk bulan Desember 2017 dengan besaran tiap orang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).<br /> <br /> Padahal kenyataannya, sebanyak 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol tersebut tidak pernah menerima honorarium tersebut. Sedangkan untuk anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” sejumlah Rp12.840.000, terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawabannya.<br /> <br /> Terhadap dokumen-pertanggungjawaban keuangan yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, Robiq Yunianto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut telah benar, padahal honorarium tidak dibagikan sehingga penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya<br /> <br /> Bahwa terhadap pencairan maupun penggunaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Batu sejak bulan Juli  sampai dengan bulan Desember 2017, terdakwa membuat catatan/buku bantu Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Edy Suprapto dan didisposisi oleh Robiq Yunianto.<br /> <br /> Namun catatan/buku bantu Bendahara Pengeluaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk anggaran dari pencairan “Honorarium Tim/Panitia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS" dan “Honorarium Panitla Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" di tanggal 27 November 2017 sejumlah Rp300.000.000 dan pencairan anggaran tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp42.840.000 yang keseluruhannya berjumlah Rp342.000.000, diantaranya adalah:<br /> <br /> Bukti pendukung Surat Setoran Pajak PPh 21 atas pembayaran honorarium piket sebagaimana dalam catatan/buku bantu Bendahara Pengeluaran tersebut tidak pernah ada sampai dengan sekarang, dan ternyata PPh 21 tersebut tidak pernah dibayarkan/disetorkan ke rekening kas Negara oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun justru uang pembayaran pajak tersebut dikuasai/dipegang oleh terdakwa.<br /> <br /> Bahwa dari penyimpangan terhadap anggaran “Honoranum Pamtra Pelaksana Kegnatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” di tahun anggaran 2017 serta adanya pemotongan “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Konisi Kerja di Bulan Mer 2017, telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp78.735.000 atau sekitar jumlah tersebut dan memperkaya orang lain yanti Roboq Yunianto sejumlah R120.000 atau sekitar jumlah tersebut, dan 41 (empat puluh satu) orang PNS serta 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang melaksanakan tugas pengamanan (prket) di tahun 2017 yang keseluruhannya sejumlah Rp297.240.000 atau sekitar jumlah tersebut<br /> <br /> Sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Robiq Yunianto tealah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Batu sejumlah Rp464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugsan Keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Trmur nomor : SR-992/W13/5/2018 tanggal 3 Desember 2018.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Anita Yuliartiningsih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Tendahara Sat Pol PP Kota Batu Divonis 1.6 Thn Penjara

Terdakwa Anita Yuliartiningsih BERITA KORUPSI .CO - Jumat, 13 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menyatakan bah...

»