Terdakwa Andhi Hendro Wijaya (Sekda Kab. Gresik) Tak Terima Didakwa Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh00X8X1JQl4uDREd8n6c0C07rXWySZZ3iWvOjNxuPquktB1su1xV51yzKNPM8Q4_7NRshfsswkMMo_XZbfl0EevoPFEYTOUTOsmbecos2r5M6Hkw1m2cAwq3_jS3pcnhyr57UhLFoQTIE/s1600/Gresik+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh00X8X1JQl4uDREd8n6c0C07rXWySZZ3iWvOjNxuPquktB1su1xV51yzKNPM8Q4_7NRshfsswkMMo_XZbfl0EevoPFEYTOUTOsmbecos2r5M6Hkw1m2cAwq3_jS3pcnhyr57UhLFoQTIE/s640/Gresik+4.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, tak terima didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik sebagai terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Mukhtar (sudah divonis 4 tahun pidana penjara) selaku Plt Sekretaris dan kemudian pada Januari 2019 sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Sebenarnya kasus pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tidak hanya dalam surat dakwaan JPU, melainkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa M. Mukhtar mengatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /><br />Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya inipun diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur atas upaya banding yang ditempuh oleh terdakwa, dan saat inipun sedang melakuan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. <br /><br />Dan penolakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si atas surat dakwaan JPU, disampaikannya lewat surat Eksepsi yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu Hariyadi, SH., MH dkk dimuka persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Suarabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur pada Jumat, 3 Januari 2020 dengan Ketua  Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Gresik<br /><br />Dalam kasus pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan M.Mukhtar dijerat dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana <br /><br />Namun aneh, dalam surat Eksepsi yang dibacakan Tim Penasehat Hukum terdakwa, Hariyadi, SH., MH mengatakan, bahwa pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f adalah pasal yang muncul setelah adanya perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana unsur didalam pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f adalah tidak ada unsur kerugian Negara. Bahwa oleh karena tidak ada unsur kerugian Negara, maka mempertanggung jawabkan keuangan Negara tidak menjadi unsur unsur delik pidana yang harus dibuktikan. <br /><br />“Dengan demikian uraian Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu halaman 6 dan dakwaan Kedua halaman 12 yang berbunyi “Penggunaan dana potongan insentif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)", kalimat tersebut seharusnya tidak perlu diuraikan. Karena pertanggung jawaban keuangan bukan merupakam unsur dalam delik pidana yang didakwakan Hal ini membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat,” kata Hariyadi saat membacakan surat Eksepsinya.<br /><br />Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua pada halaman 1 dan 8 menyatakan “dimana terdakwa bersama sama saksi M. Mukhtar, S.Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, dan seterusnya untuk biaya kebutuhan kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Hariyadi mengatakan dalam surat Eksepsinya, Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”. Selanjutnya pada halaman 6 dan 13 menyatakan “akan tetapi belum sempat rencana tersebut terlaksana, pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos, MM pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 dan seterusnya", sehingga Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hariyadi kemudian<br /><br />Anehnya lagi dalam surat Eksepsinya Hariyadi mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU tidak cermat karena tidak memenuhi syarat materiil pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dapat dikategorikan. Selain itu, keberatan terdakwa dalam Eksepsi yang dibacakan melalui Tim Penasehat Hukumnya terkait pasal 55 ayat (1) ke- 1 KHUP mengatakan, seharusnya terdakwa Andhi Hendro Wijaya ditetapkan sebagai tersangka bersama sama saat itu juga (saat tim penyadik Kejari Gresik melakukan tangkap tangan terhadap M.Mukhtar pada tanggal 14 Januari 2019, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Januari 2019<br /><br />“Bahwa pada saat terjadi OTT terhadap saksi M. Mukhtar, S.Sos, MM tanggal 14 Januari 2019,  terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BPPKAD. Dan saksi M. Mukhtar pada tanggal 15 Januari 2019 sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Oktober 2019, setelah perkara saksi M. Mukhtar diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jika perbuatan terdakwa dinyatakan bersama -sama dengan saksi M. Mukhtar, seharusnya ditetapkan sebagai tersangka bersama sama saat itu juga. Maka penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa adalah tidak tepat, yang menjadikan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dapat dikategorikan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat,” ujar Hariyadi. <br /><br />Atas surat Eksepsi terdakwa, Tim JPU Kejari Gresikpun akan menanggapinya secara tertulis dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2020.<br /><br />Seusai persidangan, Hariyadi kembali mengatakan kepada awak media, bahwa kasus pemotongan dana insentif pungutan pajak dan retribusi daerah, tidak ada kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, Hariyadi juga mngatakan, bahwa tidak ada pemotongan pajak daerah melainkan insentif yang diteriama oleh pegawai BPPKAD<br /><br />“Inikan tidak ada kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada pemotongan pajak. Itukan dana insentif yang sudah diterima oleh pegawai,” kata Hariyadi<br /><br />Aneh memang bila dikatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa Andhi Hendro Wijaya tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara dalam surat dakwaan JPU tidak ada menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya maupun M.Mukhtar mengakibatkan kerugian negara.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ljwD17tfwllkFDGgf_7gm4wzMuWBYq5fuTpaMqvAWXr4MOUy85UnJqW9r6xsuD6aT3tyXl-w5o0Ga4j2juU8vNvw0RdUJB3TQFDz-_idnwWCSKBqGw52JznjzkZQ4svVrEdY2DzpQIA/s1600/mukhtar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ljwD17tfwllkFDGgf_7gm4wzMuWBYq5fuTpaMqvAWXr4MOUy85UnJqW9r6xsuD6aT3tyXl-w5o0Ga4j2juU8vNvw0RdUJB3TQFDz-_idnwWCSKBqGw52JznjzkZQ4svVrEdY2DzpQIA/s640/mukhtar.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Melainkan dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIQzOF0K5lcmdHG86PBTerbFpztZZqjnMxK03uDpghs3LlgwnawvI2uQbJxoDafhb3soq3vuWHgpVTTZ7rmMW0EcPMHC6qFCxWXCJsY8I_kokhHiFDCv2XYihiRB9a72bfwvS-YG8mEY/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIQzOF0K5lcmdHG86PBTerbFpztZZqjnMxK03uDpghs3LlgwnawvI2uQbJxoDafhb3soq3vuWHgpVTTZ7rmMW0EcPMHC6qFCxWXCJsY8I_kokhHiFDCv2XYihiRB9a72bfwvS-YG8mEY/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPKOLhj8TB79972yNYE1N1-jhms01vyJZcICfv22ChWvIWkoCOAz8h3S-v947Re6aquxOIkra2P94mWOLB0RzCrx4UeWjKNlu6RHdrVyAYn-t76xMimi90bE_m8tqKLwqU5fAUFTT_y1E/s1600/Gresik+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPKOLhj8TB79972yNYE1N1-jhms01vyJZcICfv22ChWvIWkoCOAz8h3S-v947Re6aquxOIkra2P94mWOLB0RzCrx4UeWjKNlu6RHdrVyAYn-t76xMimi90bE_m8tqKLwqU5fAUFTT_y1E/s640/Gresik+3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1DkqjRQi2yRtOYiOXVZHHRlFADlSmvzVcKrrzOg2YXyrad-E9ENkZehO4ge3Xkh2WBPWPuU8-oShbBP3vP3uOJDkY8J3WVfbntmumi8NxrTqay96if7hU92mlhJgZUdlCcS3Jnb6CXS4/s1600/Gresik+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1DkqjRQi2yRtOYiOXVZHHRlFADlSmvzVcKrrzOg2YXyrad-E9ENkZehO4ge3Xkh2WBPWPuU8-oShbBP3vP3uOJDkY8J3WVfbntmumi8NxrTqay96if7hU92mlhJgZUdlCcS3Jnb6CXS4/s640/Gresik+5.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Andhi Hendro Wijaya (Sekda Kab. Gresik) Tak Terima Didakwa Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, mantan Kepala BPPKAD (Bada...

»

Kepala Sekolah Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Fee Proyek Sekolah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefpYo0brSGRvm6juB9skJ6yu10SBAuXmMe7OBt9LUH2cwgpGIzuzucw_L32SNAKOksHzcfhS0IdIitQLkE23OvAs4OuSTr0lWHuXUYXRSc8P7S83HgyTr_2UATDxJQUpNiWG9Fk1sz-s/s1600/Sampang+4...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="706" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefpYo0brSGRvm6juB9skJ6yu10SBAuXmMe7OBt9LUH2cwgpGIzuzucw_L32SNAKOksHzcfhS0IdIitQLkE23OvAs4OuSTr0lWHuXUYXRSc8P7S83HgyTr_2UATDxJQUpNiWG9Fk1sz-s/s640/Sampang+4...jpg" width="628" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama untuk membangun SDM (sumber daya manusia), moral dan budipekerti sekaligus menjadi suriteladan bagi generasi bangsa, mulai dari bangku sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Sebab, karena guru bisa membaca dan menulis hingga menyandang gelar doktor dan profesor. Namun bila guru kencing berdiri, maka muridpu akan kencing berlari.<br /><br />Namun sepertinya hal itu tidak lagi dimiliki oleh Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. Sebab Edi Purnawan saat ini tidak lagi mengajar sebagai guru, melainkan harus meringkuk dipenjara dan sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur sebagai terdakwa (jillid II) dalam kasus perkara Korupsi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Sampang terhadap Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan) dan saksi Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana)<br /><br />Dalam jilid I, JPU sudah terlebih dahulu menyeret Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) dan Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan) ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim, mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah tertangkap tangan oleh Kejari Sampang pada, 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB, dan saat inipun sedang menjalani proses persidanga.<br /><br />“Ini kasus tangkap tangan, istilah sekarang OTT oleh Kejari. Ini pegepulnya dari beberapa sekolah. Yang ditangkap terlebih dahulu adalah Rojiun, ini selaku Kasi Sarpras Dinas, dan Mohammad Eddy Wahyudi, dia ini staf Dinas Pendidikan,” kata JPU Edi kepada beritakorupsi.co, Kamis, 2 Januari 2020.<br /><br />Dan saat ini (Kamis, 2 Januari 2020), JPU Kejari Sampang menyeret Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sidang yang berlangsung di Pengadian Tipikor Suarabaya pada Kamis, 2 Januari 2020 adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU Edi Sutomo dari Kejari Sampang terhadap terdakwa Edi Purnawan, S.pd dengan didampingi Penasehat Hukumnya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SDN di Kabupaten Sampang untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /><br />JPU mengatakan, bahwa dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019 adalah SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan dana bantuan tersebut langsung masuk ke rekening Sekolah masing-masing selaku penerima Bantuan. <br /><br />“Setelah Akh. Roji’un mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, Akh. Roji’un berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),” ucap JPU<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim53p0uN_IPadg9Gn6rGODSIY0WtDDHpQNcAFdyqWNMeAY2nKNuJXy3SoFRLtCj7aVjbm1nn3K0T-wUWG0PN4maCrXJC343bVjuk_I5A56Q4zMdx2y8vMOHKiOgwLhY-b5RTOFfl5kNAk/s1600/Sampang+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim53p0uN_IPadg9Gn6rGODSIY0WtDDHpQNcAFdyqWNMeAY2nKNuJXy3SoFRLtCj7aVjbm1nn3K0T-wUWG0PN4maCrXJC343bVjuk_I5A56Q4zMdx2y8vMOHKiOgwLhY-b5RTOFfl5kNAk/s640/Sampang+2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> JPU mengatakan, pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, Saksi Roji'un mengajak saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ke ruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5. <br /><br />JPU menjelaskan, karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, kemudian terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD yang merasa tertekan sehingga menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi.<br /><br />“Setelah saksi Akh. Roji’un bersama saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, kemudian keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG. Dan selanjutnya  saksi Akh. Roji’un bersana saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang,” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /><br />“Saat itu ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut,” lanjut JPU kemudian.<br /><br />JPU melanjutkan, setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Akh. Roji’un maupun di ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi, saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang.<br /><br />“Uang fee yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100,” ungkap JPU<br /><br />Menurut JPU, bahwa uang fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan uang fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000 di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Edi Purnawan, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ucap JPU diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak keberatan. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3PiT6_lDJGncMvZEKasz5Q26hpbY8Tthj7unGa20xo4iq_B6rjfu-8_fCYZ6ggvF9v86oGNu7VI7xjcntror7YOaJD3KalWu8qX7bHpjCNsv0g0oUogrYB9lQw2bFesawY6SPo6c8ftY/s1600/Sampang+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3PiT6_lDJGncMvZEKasz5Q26hpbY8Tthj7unGa20xo4iq_B6rjfu-8_fCYZ6ggvF9v86oGNu7VI7xjcntror7YOaJD3KalWu8qX7bHpjCNsv0g0oUogrYB9lQw2bFesawY6SPo6c8ftY/s640/Sampang+3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SD untuk melakukan rehabilitasi. Dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.<br /><br />Dalam Petunjuk Operasional Tersebut dijelaskan, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya <br /><br />Rehabilitasi ruang kelas tersebut, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019, yakni SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Sekolah Dasar tahun anggara 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai ketentuan pelaksaannya dibuat dan ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 117/D2.3/BP2 .O2/VI/RENOVASI/2019 Taggal 27 Juni 2019<br /><br />Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /><br />Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). <br /><br />Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5. <br /><br />Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya. <br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un<br /><br />Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /><br />Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang. <br /><br />Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi <br /><br />Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbTtM5SugfYn7YxWjTQAZhMIQPFXXgMmfCo5HR8WZiglyHd0IaP1A4-N2GAII48uTCSZ2LCWU3sJ0DcMkXj_UJGNNTtiRzsaOJMZlInN5ERSN6NmUa_jBUnd4HyQQHmtOYNq3kopETxM/s1600/Sampang+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbTtM5SugfYn7YxWjTQAZhMIQPFXXgMmfCo5HR8WZiglyHd0IaP1A4-N2GAII48uTCSZ2LCWU3sJ0DcMkXj_UJGNNTtiRzsaOJMZlInN5ERSN6NmUa_jBUnd4HyQQHmtOYNq3kopETxM/s640/Sampang+4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /><br />Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi. <br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1)<br />Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala Sekolah Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Fee Proyek Sekolah

Terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang BERITA KORUPSI .CO – Guru adalah sal...

»

Pemilik Toko Bangunan dan Kader PKK Diadili Dalam Perkara Korupsi BSPS Rp476 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHDeAJ1pA8GFukwDET7XpSlJOwt5qBEI9o5WpG_pvkfGcKtW6k5uzpX9nzDUzQf1JQR9WDy0asRj9OEfwigwRhuH_XurGWpkDUZncB5TR-u04dhwJkcrnLXvJaYyJwWy_1-Nbs-oznCF4/s1600/Jember+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHDeAJ1pA8GFukwDET7XpSlJOwt5qBEI9o5WpG_pvkfGcKtW6k5uzpX9nzDUzQf1JQR9WDy0asRj9OEfwigwRhuH_XurGWpkDUZncB5TR-u04dhwJkcrnLXvJaYyJwWy_1-Nbs-oznCF4/s640/Jember+4.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kiri, Diyana Lucky Puspitasari (Kader PKK dan Muhammad Ridwan Sidiq (pemilik Toko Bangunan)</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 2 Januari 2020, Tim JPU Kejari Jember, menyeret dua terdakwa ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoajo Jawa Timur, yaitu Muhammad Ridwan Sidiq selaku pemilik usaha bahan bangunan Toko Karunia Ilahi dan Diyana Lucky Puspitasari selaku Kader PKK Kelurahan Karangrejo, Kec. Sumbersari Kabupaten Jember (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diadili di muka persidangangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Karangrejo, Kabupaten  Jember Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp2.924.500.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor. X.700/117b/35.09.410/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp476.529.600.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 2 Januari 2020) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Adhi Wicaksono yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kajari) Jember terhadap terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq dan Diyana Lucky Puspitasari (dalam berkas perkara terpisah) dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu M. Nuril, sementara terdakwa Diyana Lucky Puspitasari didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana. <br /><br />Ada yang menarik sebelum sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, yaitu terkait Penasehat Hukum terdakwa Diyana Lucky Puspitasari. Kepada Majelis Hakim, terdakwa Diyana Lucky Puspitasari mengatakan belum ada Penasehat Hukumnya dan tidak mampu untuk membayar. Sehingga saat itu, Ketua Majelis Hakim menunjuk M. Nuril sebagai Penasehat Hukumnya yang juga Penasehat Hukum terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq, namun terdakwa Diyana Lucky Puspitasari keberatan dan langsung mengatakan kepada Majelis Hakim supaya didampingi Yuliana.<br /><br />“Saya keberatan, Pak. Kalau boleh sama Bu Yuli aja,” kata terdakwa Diyana Lucky Puspitasari. Dan Ketua Majelis Hakimpun mempersilahkan terdakwa dengan membuat surat kuasa bukan penunjukan Majelis Hakim<br /><br />“Silahkan, kalau begitu buat surat kuasa,” perintah Ketua Majelis Hakim dan kemudia membuka persidangan<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWanvVGAwMakkmP8Kgynw6YM4Pu-ypHqfHJWrTCljjPp27EvfXQwUSQjeXUT2h3yFz-ANrMtSC_oZrF2d7T451kGt9MZIkTYfUaO5t0PxLqnODg7O-04dem1M4VncobjCF0Uhp4mo75gY/s1600/Jember+6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWanvVGAwMakkmP8Kgynw6YM4Pu-ypHqfHJWrTCljjPp27EvfXQwUSQjeXUT2h3yFz-ANrMtSC_oZrF2d7T451kGt9MZIkTYfUaO5t0PxLqnODg7O-04dem1M4VncobjCF0Uhp4mo75gY/s640/Jember+6.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh JPU Kejari Jember, Kdua terdakwa ini didakwa telah melakukan rekayasa dalam pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab. Jember Tahun Anggaran 2017, mulai dari terpilihnya Toko Karunia Ilahi milik terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq oleh Diyana Lucky Puspitasari hingga pembuatan laporan penggunaan uang untuk pembelian bahan bangunan oleh Diyana Lucky Puspitasari juga.<br /><br />Selain itu, uang sebesar Rp476.529.600(empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagai kerugian negara, diberikan kepada 4 (empat) Ketua kelompok sejumlah Rp58.500.000, kepada Hadi pegawai Dinas PU Cipta Karya sebagai biaya untuk pembendelan laporan Rp5.000.000, Biaya materai Rp1.170.000, Biaya konsumsi Rapat mamin TFL Rp10.000.000, Biaya ATK, Bendel dan pembelian 1 buah Printer Rp12.000.000, <br /><br />Sehingga terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq dan terdakwa Diyana Lucky Puspitasari sama-sama dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing sama-sama tidak keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi maupun barang bukti (BB) dalam persidangan.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq selaku pemilik Toko Karunia Ilahi penyuplai bahan bangunan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan pada Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya oleh KPB Kelurahan Karangrejo 1, Karangrejo 2, Karangrejo 3 dan Karangrejo 4 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Diyana Lucky Puspitasari selaku Kader PKK Kelurahan Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Toko Karunia Ilahi yang beralamat di Jl. Sritanjung Lingk. Kaliwining Kel. Nirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember.<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa-dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan caraecara dan keadaan sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang pelaksana/verifikatornya adalah Dinas PU Cipta Karya Kab. Jember dengan pagu anggaran sebesar Rp5.880.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan besaran yang diterima setiap penerima bantuan (KK) adalah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). <br /><br />Untuk mendapatkan bantuan tersebut, calon penerima membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui Dinas PU Cipta Karya,dan yang mengajukan proposal salah satunya berasal dari Kelurahan Karangrejo sebanyak 200 orang/calon penerima yang terbagi dalam 4 kelompok. <br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/469/1.12/2917 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab. Jember Tahun Anggaran 2017, calon penerima yang berhak menerima bantuan dari kelurahan Karangrejo adalah sebanyak 195 penerima yang kemudian dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu : 1. Kelompok Karangrejo 1 berjumlah : 46 orang,; 2. Kelompok Karangrejo 2 berjumlah 50 orang,; 3. Kelompok Karangrejo 3 berjumlah  49 orang dan 4. Kelompok Karangrejo 4 berjumlah 50 orang <br /><br />Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo adalah berupa Peningkatan Kualitas (PK), yaitu kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya. Sehingga menjadi rumah layak huni dan pemanfaatannya berupa uang untuk pelaksanaannya dengan menunjuk toko/penyedia sebagai penyuplai bahan bangunan yang kemudian dilakukan pemilihan toko bangunan. <br /><br />Awalnya pemilihan toko dilakukan di kantor Kelurahan Karangrejo yang diikuti oleh 3 (tiga) toko, diantaranya Toko Handayani, dan yang terpilih adalah Toko Handayani milik H. Yasin (Alm). Beberapa hari kemudian, karena ada penolakan dari sejumlah anggota kelompok terhadap terpilihnya Toko Handayani, kemudian kelompok meminta dilakukan pemilihan ulang yang bertempat di kantor Kecamatan Sumbersari Kab. Jember. <br /><br />Sebelum pemilihan toko penyedia yang kedua kalinya, saksi Diyana Lucky Puspitasari selaku  kader PKK Kel. Karangrejo, dan istri dari saksi Nur Huda Niyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Kesejahteraan Sosial di Kel. Karangrejo yang mengurusi program RTLH sejak pendataan sampai sebelum digantikan oleh saksi Soleh, mendatangi terdakwa seolah-olah program RTLH Kel. Karangrejo adalah proyek milik saksi Diyana Lucky Puspitasari <br /><br />Sehingga saksi Diyana Lucky Puspitasari meminta terdakwa agar toko milik terdakwa yaitu Toko Karunia Ilahi ikut sebagai peserta pada pemilihan toko penyedia dalam program RTLH di Kelurahan Karangrejo dengan membawa daftar bahan material berikut harganya dengan kesepakatan, apabila Toko Karunia Ilahi terpilih maka terdakwa menjual bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan saksi Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan komisi sebesar 1% dari nilai program bantuan. <br /><br />Selanjutnya, karena Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Toko Karunia Ilahi sudah tidak berlaku lagi, kemudian saksi Diyana Lucky Puspitasari menguruskan pembaharuan SIUP dan TDP Toko Karunia Ilahi. Kemudian dilakukan pemilihan toko penyedia di Kantor Kecamatan Sumbersari yang diikuti oleh Toko Handayani dan Toko Karunia Ilahi dan yang terpilih adalah Toko Handayani karena persyaratan administrasi Toko Karunia Ilahi tidak lengkap diantaranya SIUP dan TDP, kemudian dilakukan survey ke Toko Handayani dan dibuat Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan pada Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya oleh KPB Kelurahan Karangrejo 1, Karangrejo 2, Karangrejo 3 dan Karangrejo 4. <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VgD4V79ccXjJqOWth6OjT2mUXmH5rWjTVftSmmDHLNVzSID8KGJG9mQX7uXU71joHA_oWALgZPBqPl4IpkUuUZbFe4XfqCpQq7Z-aH562CGJgHeiPJpQ5C7F0jjtnrQkPHBjsRP-fPY/s1600/Jember+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VgD4V79ccXjJqOWth6OjT2mUXmH5rWjTVftSmmDHLNVzSID8KGJG9mQX7uXU71joHA_oWALgZPBqPl4IpkUuUZbFe4XfqCpQq7Z-aH562CGJgHeiPJpQ5C7F0jjtnrQkPHBjsRP-fPY/s640/Jember+3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah Toko Handayani terpilih, kemudian saksi Diyana Lucky Puspitasari membawa dan mengenalkan saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna kepada terdakwa dengan tujuan agar saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor yang menyuplai bahan galvalum,  sedangkan saksi Rizqi Iza Baruna yang menyuplai kusen cor pintu, jendela, batako, pintu panel, pintu triplek dan jendela kaca lengkap dengan harganya. <br /><br />Dari kesepakatan awal tersebut, kemudian Diyana Lucky Puspitasari membawanya ke Notaris untuk dituangkan dalam sebuah perjanjian jual beli antara terdakwa dengan saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna seolah-olah terdakwa membeli bahan bangunan kepada Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna sebagaimana surat perjanjian jual beli Nomor 360 tanggal 23 Nopember 2017. <br /><br />Dari dana bantuan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan diterima oleh setiap penerima bantuan, cair dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tahapan pencairan dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang masuk ke rekening 4 kelompok penerima bantuan.<br /><br />Pada hari yang sama, dari rekening kelompok ditransfer/disebar ke rekening 195 penerima bantuan, dan kemudian dari 195 rekening penerima bantuan ditransfer masuk ke rekening Toko Karunia Ilahi selaku Toko penyedia dengan rekening Bank Jatim Nomor 0032690793 an. Mohammad Ridwan Sidiq. <br /><br />Uang dari rekening penerima bantuan, tahap pertama masuk pada tanggal 23 Nopember 2017 dengan total Rp1.462.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dicairkan oleh terdakwa secara bertahap yaitu ; a. Tanggal 24 Nopember 2017 sebesar Rp1. 080 000. 000,; b. Tanggal 29 Nopember 2017 sebesar Rp260. 000. 000 dan c. Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp99.500.000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk tahap kedua pada tanggal 23 Nopember 2017 masuk lagi uang dari rekening penerima ke rekening terdakwa sejumlah Rp1.462.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang unasuk ke rekening Toko Karunia Ilahi adalah sejumlah Rp2.925.000.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dicairkan terdakwa secara bertahap, yaitu ; a. Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp1.325.000.000 dan b. Tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp160.000.000,<br /><br />Sehingga total uang yang di cairkan terdakwa sejumlah Rp2.924.500.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) masih ada dalam rekening terdakwa. <br /><br />Setelah terdakwa mencairkan uang bantuan RTLH, seharusnya terdakwa selaku pemilik Toko Karunia Ilahi yang terpilih sebagai penyuplai bahan bangunan dalam program Rehabilitasi RTLH Kel. Karangrejo sebagaimana dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2), baik setelah penerimaan uang tahap pertama maupun tahap kedua. <br /><br />Setelah terdakwa mencairkan uang bantuan RTLH, seharusnya terdakwa selaku pemilik Toko Karunia Ilahi yang terpilih sebagai toko penyuplai bahan bangunan dalam program Rehabilitasi RTLH Kel. Karangrejo, menyuplai bahan bangunan sebagaimana dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) baik setelah penerimaan uang tahap pertama maupun penerimaan uang tahap kedua.<br /><br />Bahwa yang membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) adalah saksi Feris Andika, ST. Namun harga bahan bangunan didalamnya yang sama besarnya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah berasal dari saksi Diyana Lucky Puspitasari, yang seharusnya masing-masing penerima bantuan uang senilai Rp15.000.000 dalam bentuk bahan bangunan. <br /><br />Namun karena ada beberapa penerima yang usianya diatas 58 tahun menerima uang sebesar  Rp13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai upah Kerja, sehingga penerima lainnya ada yang keberatan dan meminta agar semua penerima disamakan yaitu sebesar Rp13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai upah Kerja. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa jenis dan macam bahan bangunan dalam program rehabilitasi RTLH adalah sama, yaitu Galvalum, Semen @40 kg, Pasir, Besi beton 8 mm, Besi beton 6 mm, Batu pecah 2/3, Bata merah, Batako, Kusen pintu, Kusen jendela kaca, Daun pintu panel, Daun pintu triplek, Daun jendela kaca, Kayu begeisting, Keramik lantai 30x30, Paku, Kawat ikat, Semen putih, Kalsium, Lem, Timba, Loster, Benang, Kuas, Slot pintu, Cat kayu, Cat tembok, Tiner, Grendel, Kait jendela, dan uang HOK. Sehingga jumlah bahan bangunan yang seharusnya diterima penerima dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, terdakwa setelah menerima uang dari penerima bantuan baik tahap pertama maupun tahap kedua, tidak mengirimkan bahan bangunan sebagaimana DRPB2,  melainkan terdakwa mengirimkan bahan bangunan kepada penerima bantuan melalui kelompok sesuai dengan daftar atau pesanan dari saksi Diyana Lucky Puspitasari.<br /><br />Terdakwa tidak mengirim/mendistribusikan bahan bangunan sebagaimana dalam daftar di atas kepada 195 penerima bantuan, karena sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari yang menyuplai galvalunz, kusen cor pintu, jeldela dan bahan lainnya adalah saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna. Sehingga setelah pencairan, terdakwa mengambil uang bagian yang bahan bangunannya membeli kepada terdakwa, sedangkan uang sisanya diserahkan terdakwa kepada saksi Diyana Lucky Puspitasari<br /><br />Uang bagian yang diperoleh terdakwa dari uang sejumlah Rp2.925.600.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah sebesar Rp1.032.602.500 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang peruntukannya sebagai untuk pembelian Keramik, semen, semen putih, kalsium, lem rajawali, benang, timba, paku, kuas, serap cor untuk 195 penerima bantuan dengan harga yang totalnya sebesar Rp335.079.506 </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7jx91NMlkgPLF7LJCa0LlAv9z_R22b2VhBFTSiVUBnOKm9EVYLK2IH6ZyCSqP0NDfUuLRUDbVOfmZ0d7uI1DKRPdBGMbM0B0kwM_E28K1IKOcgbPf-A6E93PkGvJKJVFiSQA_-KUMJcE/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7jx91NMlkgPLF7LJCa0LlAv9z_R22b2VhBFTSiVUBnOKm9EVYLK2IH6ZyCSqP0NDfUuLRUDbVOfmZ0d7uI1DKRPdBGMbM0B0kwM_E28K1IKOcgbPf-A6E93PkGvJKJVFiSQA_-KUMJcE/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembelian Galvalum kepada 60 penerima dengan jumlah Rp219.090.060,; Pembelian Besi kolom PB untuk 156 penerima bantuan dengan harga total Rp124.806.006,; Pembelian Besi kolom PK untuk 186 penerima bantuan dengan harga total Rp96.729.000,; Pembelian Kusen cor pintu untuk 247 unit dengan harga total Rp30.875.600,; Pembelian Kusen cor jendela untuk 127 penerima bantuan dengan harga total Rp12.065.000,; Pembelian Pintu panel untuk 124 penerima bantuan dengan harga total Rp47.120.060,; Pembelian Pintu triplek untuk 123 penerima bantuan dengan harga total Rp20.916.666 dan Pembelian Jendela kaca untuk 127 penerima bantuan dengan harga total Rp20.326.666,; Pembelian Pasir 50 truk dengan harga total Rp21.250.000,; Pembelian Batako besar 4.580 dengan harga total Rp14.198.090,; Pembelian Batako kecil 3.660 buah dengan harga total Rp7.560.090,; Barang diluar item material karena permintaan saksi Diyana Lucky Puspitasari keramik 40x40 sebanyak 46 dus, asbes 26 lembar, cempolong, paralon 4dim, closet jongkok, Pak Nur Huda Rp20.000.000 termasuk komisi 1/2% % sejumlah Rp15.000.000, dan barang lainnya dengan total seluruhnya Rp79.314.000<br /><br />Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.892.397.590 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Diyana Lucky Puspitasari yang kemudian dipergunakan untuk Pembayaran biaya kusen cor pintu dan jendela, batako, pintu panel, pintu triplek dan jendela kaca kepada saksi Rizqi Iza Baruna sekitar Rp192.126.666.; Pembayaran biaya galvalum kepada saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor sekitar Rp539.750.000,; Pemberian HOK kepada 195 penerima Rp214.500.000,; Pembelian pasir, batako dan bahan lainnya Rp469.497.300. <br /><br />Sehingga total yang dipergunakan saksi Diyana Lucky Puspitasar untuk pembayaran pembelian bahan bangunan adalah sejumlah Rp1.415.867.900 (satu milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang ada pada saksi Diyana Lucky Puspitasari, dan menurut saksi Diyana Lucky Puspitasari diantaranya dipergunakan untuk Diberikan kepada 4 ketua kelompok sejumlah Rp58.500.000, Biaya materai Rp1.170.000, Biaya konsumsi Rapat mamin TFL Rp10.000.000, Biaya ATK, Bendel dan pembelian 1 buah Printer Rp12.000.000, Diberikan kepada Hadi pegawai Dinas PU Cipta Karya sebagai biaya untuk pembendelan laporan Rp5.000.000<br /><br />Setelah program rehabilitasi RTLH selesai, seharusnya setiap kelompok membuat laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2. Namun kelompok tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut melainkan yang membuat adalah saksi Diyana Lucky Puspitasari dengan merekayasa bukti pembelian dengan cara saksi Diyana Lucky Puspitasari meminta kuitansi kosong dan cap stempel Toko Karunia Ilahi kepada terdakwa, lalu saksi Diyana Lucky Puspitasari membuatkan laporan penggunaan dana dengan menyamakan jumlah dan harga bahan bangunan dalam kuitansi dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).<br /><br />Padahal terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari mengetahui kalau jumlah dan harga bahan bangunan yang diberikan kepada penerima bantuan lebih sedikit dan juga ada yang tidak diberikan seperti batu pecah/batu cor, namun tetap dibuatkan dalam pertanggungjawaban juga. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari tersebut menyebabkan banyak rumah penerima bantuan yang tidak selesai seperti pemasangan keramik karena kurangnya bahan seperti pasir dan semen. <br /><br />Perbuatan terdakwa terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama-sama dengan Diyana Lucky Puspitasari bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, lampiran V pada BAB III Pelaksanaan Program dan Kegiatan<br /><br />Dengan demikian, jelas nampak bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama dengan Diyana Lucky Puspitasari adalah untuk memperkaya diri terdakwa atau orang lain.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama-sama dengan Diyana Lucky Puspitasari telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor X.700/117b/35.09.410/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. <br /><br />Perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Pemilik Toko Bangunan dan Kader PKK Diadili Dalam Perkara Korupsi BSPS Rp476 Juta

Foto dari kiri, Diyana Lucky Puspitasari (Kader PKK dan Muhammad Ridwan Sidiq (pemilik Toko Bangunan) BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 2 Ja...

»

Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s640/5.jpg" width="626" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun 2015 sebesar Rp38 M) yang belum terungkap, beberapa kasus perkara Korupsi lama ternyata sudah dihentikan”</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Beberapa kasus Mega Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) hingga akhir tahun 2019, “tak ‘mampu” mengungkap siapa tersangkanya. Kasus Mega Korupsi tersebut diatanya P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, dan kasus perkara Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp206.1 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp38.5 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Jatim Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /> <br /> Selain kedua kasus tersebut diatas, beberapa kasus korupsi lama juga “menghilang”, diantaranya kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. Sementara 4 terdakwa/terpidana, yaitu Muhammad Syamul Bakrie selaku Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, selaku rekanan) sudah divonis. <br /> <br /> Kemudian kasus Korupsi pembebasan lahan seluas 9 hektar pada tahun 2008 lalu yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan kerugian negara senilai Rp 4 miliar untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang tahun tahun 2013. Dalam kasus ini, mantan Rektor “IS”, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014. Sementara 2 (dua) tersangka/terpidana yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Serta kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor meneybutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dofir mengatakan, bahwa kedua kasus tersbut diatas  masih berjalan dan dalam tahap penyelidikan. Sementara kasus korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki sudah dihentikan. Alasannya karena tidak cukup bukti. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Mohamad Dofir menjawab pertanyaan wartawan beritakorupsi.co dalam acara Press Release yang diadakan Kejati Jatim, pada Selasa, 31 Desember 2019.<br /> <br /> “Mengenai kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliar, belum dihentikan masih proses pendalaman, masih perlu mendalami benar-benar dan kita dapatkan dua alat bukti itu, jadi masih penyelidikan. Jadi ini masih pendalaman belum dihentikan,” kata Dofir dalam keteranganya.<br /> <br /> Anehnya, Kajati Jatim mengatakan masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti. Padahal, dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntu Umum) maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa terdakwa/terpidana Thoif Zamroni (Ketua DPRD periode 2014 – 2019), terdakwa Sugiarto (selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani (Kepala BPPKAD yang juga wakil ketau TAPD) Kabupaten Jember (masing-masing perkara terpisah) bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan yang tidak sesuai dengan prosedur, Hal ini seperti yang diakui oleh terpidana Sugiarto dalam persidangan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah kasus Mega Korupsi yang lebih menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara Korupsi  P2SEM tahun 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, saat Sukarwo menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Pemprov. Jatim dan kemudian mencalonkan dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009 lalu yang hingga saat ini, menurut Kajati Jatim masih tahap pendalaman (penyelidikan) untuk menemukan alat bukti, dengan menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)<br /> <br /> “Terkait kasus P2SEM, itu masih pendalaman. Kita masih mencari alat buti itu, bekerja sama  dengan PPATK untuk mencari aliran dana,” ucap Dofir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih anehnya adalah terkait pernyataan Kajati Jatim, M. Dofir yang mengatakan masih penyelidikan untuk mencari alat bukti dengan bekerja sama dengan PPATK. Alasannya, karena saksi kuncinya sudah meninggal yaitu almaruh dr. Bagus (Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 di Lapas Prong).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal, tahun 2018, saat Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim dijabat Didik Farkhan Alisyahdi sudah mengatakan kepada beritakorupsi.co telah mengantongi calon tersangkanya<br /> <br /> “Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018)<br /> <br /> Ternyata, seiring dengan bergantinya Aspidsus Kejati Jatim dari Didik Farkhan Alisyahdi yang saat ini sebagai salah satu pejabat di Kejagung kepada Rudi Irmawan, dan Kajati Jatim dari Sunarta kepada M. Dofir, calon tersangka yang semula sudah dikantongi menjadi “hilang”.<br /> <br /> Padahal, sebelum alm dr. Bagus meninggal sudah memberikan keterangan kepada penyidik Kejati Jatim, terkait 17 nama anggota DPRD Jatim periode yang terlibat menikamati duit. Yang diakui oleh Aspidsus saat itu.<br /> <br /> “Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik ((Jumat, 20 Juli 2018)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Univerisitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka baru.<br /> <br /> “Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh ya boleh saja digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum (Selasa, 21 Mei 2019) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah Kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki Malang, yang sudah dihentikan pada tahun 2016 oleh Kejati Jatim. Alasannya tidak cukup bukti.<br /> <br /> “Kasus Korupsi Kota Batu sudah dihentikan pada tahun 2016 karena belum ditemukan alat bukti yang kuat. Namun demikian, apa bila ada bukti baru yang kuat bisa kita buka lagi. Ini bukan berarti dihentikan selesai. Untuk yang UIN, sesuai hasil penyidikan waktu itu belum cukup bukti. Sehingga pada tahun 2016 kemarin perkara ini dihentikan atas nama Samsul Huda. Yang satunya sudah inckrah kan, jadi terkait yang lain dihentikan sementara karena belum ditemukan alat bukti, kalau ada novum baru akan dibuka lagi,” ujar Dofor.<br /> <br /> Padahal dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota Batu, Edy Rumpoko (terpidana Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK) dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. <br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak dapat mengembagkan kasus ini atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? atau hasil penyidikan lebih utama dari putusan Majelis Hakim ?<br /> <br /> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyebutkan pihak lain turut bertanggungjawab, juga terdadapadalam perkara Korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu yang menyebutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Sementara yang diadili hanya satu orang yaitu Kepala Kantor Aset Daerah.<br /> <br /> Anehnya, kasus inipun telah dihentikan beberapa tahun lalu dengan alasan, bahwa para saksi telah mencabut keterannganya dalam persidangan. “Sudah dihentikan karena para saksi telah mencabut keterangannya yang dalam persidangan,” kata Kasindik beberapa waktu lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1139" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW8_HAKbzTi3yRNkuswstsSrxwuTebG7G0uAdBwLQOEWoi0o9AW0_mAJCjaEvgjvHYptlPq9fYCCo2WWx-i9oxt4IQS6vdv0s-3e-q77Pc7mVhyphenhyphenDlcig-2wS1Cr3HlqHYN2zUQEZVjyU/s640/2..jpg" width="640" />Namu menurut Kajati Jatim, M. Dofir mengatakan, bahwa saksi yang mencabut keterangannya yang disumpah dalam persidangan dan kemudian dicabut, dapat dikenakan pidana sesuai pasal tetang keterangan palsu dalam persidangan<br /> <br /> “Saksi mencabut keterangan dalam persidangan. Mereka itu sudah disumpah, namun apa bila mereka sudah disumpah dan kemudian mengatakan tidak, ada pidananya. Memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah tadi, ada pasalnya. Resikonya mereka akan terkena pasal-pasal terkait dengan keterangan palsu,” pungkas Dofir.<br /> <br /> Pertanyaannya, mengapa penyidik Kejati Jatim tidak menyeret para saksi dalam kasus perkara Korupsi pelepasan (ruislag) tanah aset milik Pemkab) Blitar sebagai tersangka dalam keterangan palsu ?<br /> <br /> Sementara kasus lain yang menarik perhatian masyasarakat Khususnya Surabaya dalah kasus penyelewengan aset YKP dan PT YEKAPE senilai 10 triliun rupiah. Yang menurut Kajati Jati Jatim telah menyelamatkan aset negara sejumlah Rp 10 triliun, namun hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah menunggu hasil penghitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim.<br /> <br /> "YKP saat ini masih penyidikan dan kita belum menyerah. Kita masih menungga hasil dari BPKP terkait kerugian negaranya," kata Dhofir <br /> <br /> Dhofir menjelaskan, pada Juli 2019, Kejati Jatim telah menyerahkan aset YKP senilai Rp10 triliun ke Pemkot Surabaya. Dan sebelumnya, lanjut Dofir, Kejati Jatim telah mencekal lima pengurus YKP maupun pengurus PT YEKAPE, diataranya Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.<br /> <br /> "Waktu itu nilai asetnya sekitar lima triliun, sekarang mencapi sepuluh triliun. Tapi ini bukan kerugian negara melainkan nilai aset. Kita masih menunggu hasil dari BPKP,” ucap Dofir. <br /> <br /> Dari beberapa kasus diatas, dapatkah Kejati Jatim dibawah kepemimpinan M. Dofir, yang dikenal sangat tegas saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini untuk mengungkap kasus tersebut, atau akan samapai juga ketangan penggantinya? (Jen)</div>

News Regional Tipikor Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahu...

»