Kabid Dispora Kab. Pasuruan Korupsi Rp69 Juta dan Dituntut 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgekWfw4joHBXmItgDJJHXtuPZDRcKZuQ9LniRlxko5FodYKWUKEeiQXTzaHE_Ruie27yBRGDkRXvOxoQ12oRa7Y_9zQ3rfLpd4mUH3hyphenhyphengWpH9r47ilS-ALGDxw35kjxEVSkYPg6s3bGB8/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="851" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgekWfw4joHBXmItgDJJHXtuPZDRcKZuQ9LniRlxko5FodYKWUKEeiQXTzaHE_Ruie27yBRGDkRXvOxoQ12oRa7Y_9zQ3rfLpd4mUH3hyphenhyphengWpH9r47ilS-ALGDxw35kjxEVSkYPg6s3bGB8/s640/e.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 7 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil,  membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta subsidair 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara  terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan dalam kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Trian dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdullah Idri dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidanna Korupsi, karena dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /> <br /> Kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa sesuai fakta dan bukti dalam persidangan hanya sebesar Rp69 juta, ini menurut JPU. Sekalipun Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan  Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen). Namun total tuntutan pidana pokok (badan), pidana denda dan pidana membayar uang pengganti  terhadap terdakwa ini selama 10 tahun dan 9 bulan penjara.<br /> <br /> Anehnyaa, dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab dalam suat dakwaan JPU juga mengatakan, bahwa Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran Dispora Kab. Pasuruan pada Tahun 2017, juga melakukan pemotongan sebesar 10 persen dari setiap anggaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawbkan sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah).<br /> <br /> Anehnya lag adalah, bahwa pemotongan dana sebesar 10 persen itu tidak dijelaskan secara jelas, apakah atas inisiatif Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran atau atas perintah terdakwa selaku PPK (Pejabata Pembuat Komitmen) sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau juga atas  perintah Abdul Munif AR selaku Kepala Dispora sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) yang berwenang menadatangani SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar)?.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, apakah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp918.827.239,60 hanya tanggung jawab terdakwa, atau ada pihak lain ?<br /> <br /> Pertanyaannya kemudian adalah, kemana sisa kerugian negara yang masih tetap sebesar Rp918 juta, dan siapa lagi yang harus bertanggungjawab? Adakah tersangka baru yang akan terseret dalam kasus ini?. Seriuskah penyidik Kejari Bangil untuk mengusutnya hingga terungkap pelaku lainnya ?. <br /> <br /> Menanggapi pertanyaan ini, JPT Trian mengatakan, belum dapat dijelaskan karena masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, masih menunggu putusan dari Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kita tunggu putusannya dulu. Yang terbukti di persidangan hanya sebesar enam puluh sembilan juta itu, an tidak ada pengembalian dan pengakuan,” kata JPU Trian kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /> <br /> Sementara Tim Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati justru merasa heran atas lamanya tuntutan JPU terhadap terdakwa. Dan yang mengherankan bagi Tim Penasehat Hukum terdakwa ini adalah jumlah kerugian negara sebsar Rp918.827.239,60 dalam surat dakwaan JPU yang begitu berbeda jauh menjadi Rp69 juta di surat tuntutan<br /> <br /> “Tuntuntan Jaksa, Tujuh tahun. Tapi kerugian negara hanya enam puluh sembilan juta,” kata Elisa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOh2atImP6heKthE4PM_Msr_aMyamcC5ZSZMlMjBr0UdaQ2zAZW9wTx4cUtc6xDdcYhp0bb1LEXjz9S7jtiIVoWBY5qnI3whNh_N8D_zMs0rceK88dcnYd9xs34py0bvZfHn4zd_qoCSY/s1600/Terdakwa+Lilik+Wijayati+Budi+Utami+dikawal+Jaksa+Kejari+Bangil+Keluar+dari+Ruang+Sidang+%2528Foto+Jen%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOh2atImP6heKthE4PM_Msr_aMyamcC5ZSZMlMjBr0UdaQ2zAZW9wTx4cUtc6xDdcYhp0bb1LEXjz9S7jtiIVoWBY5qnI3whNh_N8D_zMs0rceK88dcnYd9xs34py0bvZfHn4zd_qoCSY/s640/Terdakwa+Lilik+Wijayati+Budi+Utami+dikawal+Jaksa+Kejari+Bangil+Keluar+dari+Ruang+Sidang+%2528Foto+Jen%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan mendapatkan Anggaran Operasional Pelaksanaan kegiatan pada bidang Olahraga yang bersumber dari APBD  Kabupaten Pasuruan sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).<br /> <br /> Bahwa anggaran tersebut dalam pelaksanaannya dibagi untuk beberapa program kegiatan diataranya ; 1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp516.050.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah),; <br /> 2. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat dengan anggaran sebesar Rp55.181.500 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah),; <br /> <br /> 3. Peningkatan Jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan Teknisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp209.265.000 (Dua Ratus Sembilan J uta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 4. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp248.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),; 5. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp562.665.000 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus  <br /> Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 6. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp923.528.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),; 7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp5.574.910.683 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah),; <br /> <br /> 8. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi dengan anggaran sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, dibentuk pejabat pengelola keuangan yang masing-masing memiliki tanggung jawab serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Jabatan dan kewenangannya, diantarannya Pengguna Anggaran (PA) : Abdul Munif AR,; Kuasa Pengguna  nggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Kepala Bidang : Lilik Wijayati Budi Utami,; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Subroto, Wiwik Sri Wilijeng,; Pejabat Pengadaan : Hendroe Boedi Soelistijo; Ketua PPHP : Khairul Umam<br /> <br /> Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/58/HK/424.014/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) H. Abdul Munif AR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lilik Wijayati Budi Utami, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Nanang Suhita Sutrisno<br /> <br /> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Nomor 950/001.6/KEP/424.087/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan TA. 2017, ditunjuk Subroto dan Wiwik Sri Wilijeng selaku PPTK untuk kegiatan Bidang Olahraga;<br /> <br /> Dalam pelaksanaan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sistem pencairan dana dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan sistem pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TUP) yang dicairkan secara bertahap sesuai permintaan, sedangkan untuk beban pengeluaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Penyedia Barang dan Jasa) menggunakan sistem pencairan Langsung (LS) ;<br /> <br /> Pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga dilakukan dengan tiga cara yaitu : 1. Pencairan Ganti Uang (GU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana melalui Bendahara; Kemudian Bendahara memverifikasi kesesuaian ketersediaan dana dengan kegiatan di DPA dengan dasar Surat Penyediaan Dana; Setelah diverifikasi, langsung dibuatkan Cek yang di tandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas; Kemudian Bendahara mengambil uang di Bank dengan Cek sesuai dengan yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD;<br /> <br /> Setelah kegiatan dilakukan, PPTK menyusun SPJ kemudian diserahkan ke Bendahara dan Kasubbag Keuangan untuk di Verifikasi kesesuaian rekeningnya. Setelah diverifikasi kemudian dibuatkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Dinas dan dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diterbitkan SP2D<br /> <br /> 2. Pencairan Tambah Uang (TU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bendahara melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA bahwa jumlah / sisa uang persediaan di Bank Jatim untuk pelaksanaan kegiatan olahraga sudah tidak mencukupi; b. Ketika Uang Persediaan di Bank Jatim tidak mencukupi sehingga NPD yang diajukan oleh PPTK tidak dapat dicairkan, maka Kepala Dinas mengajukan pemohonan Tambah Uang ke Badan  Keuangan Daerah (BKD). Setelah Bendahara menyampaikan surat Permintaan Tambah Uang yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Dinas Selaku PA; c. Setelah di tandatangani, Bendahara menyerahkan surat kepada Badan Keuangan Daerah untuk di setujui. Setelah mendapat persetujuan dari BKD, bendahara membuat SPP-SPM (Surat Perintah Pembayaran - Surat Perintah Membayar) dan dikirimkan kembali kepada BKD  untuk dibuatkan SP2D.<br /> <br /> Ketika uang dicairkan melalui Bank Jatim, Pihak dari Bank Jatim menginformasikan kepada Kepala Dinas atau Bendahara bahwa uang sudah dicairkan.<br /> <br /> 3. Pencairan Langsung (LS) dilaksanakan dengan mekanisme : Tim Pengadaan barang dan jasa menyusun dokumen pengadaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara untuk di terbitkan SPM. Dokumen Pengadaan yang sudah mencantumkan Nilai Anggaran pengadaan di Verifikasi oleh Kasubbag Keuangan. Setelah melakukan verifikasi, dokumen pengadaan dan lembar verifikasi dari Kasubbag Keuangan diberikan kepada Bendahara untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara membuat surat perintah membayar (SPM) yang nilainya sesuai dengan surat permohonan pembayaran dalam dokumen pengadaan;<br /> <br /> Setelah semua dokumen ditandatangani, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen tersebut di kirimkan ke Badan Keuangan Daerah untuk di terbitkan SP2D. Setelah itu BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer uang sejumlah yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan langsung ke rekening Perusahaan (Penyedia Jasa) yang telah ditunjuk langsung oleh PPK untuk melaksanakan pengadaan barang.<br /> <br /> Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK.<br /> <br /> Usulan Pencairan TU dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mencairkan Nota Permintaan Dana (NPD). Usulan TU berupa surat permohonan pengajuan TU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, kemudian  permohonan disetujui masing-masing PPTK menyusun NPD TU untuk diajukan ke Nanang Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran.<br /> <br /> Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut semua digunakan untuk kegiatan olahraga sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dan diserahkan kepada masing-masing PPTK kecuali untuk Permintaan pembayaran yang tidak dicairkan (TU NIHIL).<br /> <br /> Uang yang dicairkan melalui pencairan GU dan TU diserahkan kepada para PPTK sesuai dengan Nota Permintaan Dana (NPD), namun di potong 10% khusus untuk anggaran beberapa item kegiatan belanja.  Pemotongan 10% tersebut tidak berlaku (tidak dilakukan) untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEMEigXX4mRF4tLSsycX6bQFXCpdtxZQGUbnavkGdb2ROeShGSPJco6_qbcz12iusPnKEjKbUtdl4EWkQvW9-v6GjoceTub81Ig-fOmd1Ed0Tjgqa5pUR3R3mmV1wpDS7OIX5Z77Pcwg/s640/b.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp62.065.000 (enam puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah)  pemotongan sebesar Rp1.577.500 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 2. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp26.250.000  (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pemotongan sebesar Rpl.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 3. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 20l7 senilai Rp183.323.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp9.258.200 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 4. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.415 .000,(enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 3.729.000,(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 5. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp34.700.000,(tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 2.740.000,(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 6. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp87.288.000,(delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pemotongan sebesar Rp7.738.800,(Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 7. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp99.998.097,(sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp2.444.000,(Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 8. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Keperluan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), pemotongan sebesar Rp3.401.000; (Tiga J uta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 9. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah), pemotongan sebesar Rp11.252.500,(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lirna Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 10. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang cacat, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp52.171.500,(lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp2.878.150 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);<br /> <br /> 11. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp28.822.500,(dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp1.982.250.(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 12. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp58.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan karena anggaran honorarium narasumber dan T ransport;<br /> <br /> 13. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuman Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.500.000,(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan;<br /> <br /> 14. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp49.328.456,(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pemotongan sebesar Rp4.294.845,60 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 15. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat Pemberian Olahraga dan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp254.000.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa dilakukan pemotongan.<br /> <br /> 16. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp530.202.700,(lima ratus tiga puluh 'uta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp39233710,(Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 17. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp195.158.000,(seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp16.103.300 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 18. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp672.748.377,(enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp. 37.917.697, 50 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 19. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Pemeliharaan RutinfBerkala Sarana dan Prasarana Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp30.324.684,(tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), pemotongan sebesar Rp2.632.500; (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> Jadi Total anggaran baik itu yang dicairkan dengan Jenis Ganti Uang (GU) maupun Tambah Uang (TU) yang di potong oleh saksi Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungiawabkan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut, SPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kegiatan Olahraga di Manipulasi Dengan membuat Nota Pembelia Palsu Dan Membuat Kwitansi Pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta / pengeluaran riil dengan tujuan untuk menutupi pemotongan anggaran.<br /> <br /> Masing-masing PPTK atas perintah Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku KPA/PPK telah Melakukan Perbuatan Memalsukan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja, sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta/ pengeluaran riil ;<br /> <br /> Sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan, Pihak Penyedia Barang dan/Jasa memasukkan Profil Perusahaan (Company Profil) kepada Panitia Pengadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan melalui saksi Subroto, Wiwik Sri Wilujeng dan Terdakwa maupun melalui Staf Pada Bidang Olahraga.  setelah itu Heroe Boedi Sulistuo selaku pejabat pengadaan memerintahkan Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto yanag masing-masing selaku Staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk membuat segala kelengkapan Administrasi Pengadaan ;<br /> <br /> Proses penunjukan langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara : 1. Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditentukan sendiri oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dan disetujui oleh Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses Survei dan Evaluasi harga terlebih dahulu ;<br /> <br /> 2. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Barang/Jasa, karena Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen negosiasi harga tersebut karena dokumen (dukumen disodorkan oleh Staf Bidang Olahraga yaitu Mario Dyansyah dan Rangga Yang Bagusta ;<br /> <br /> 3. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik melalui prakualifikas/atau pascakualifikasi karena pejabat pengadaan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Pihak Penyedia barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk atau ditetapkan berdasarkan SPK ;<br /> <br /> 4. Bahwa proses penandatanganan SPK dilakukan tidak bersama-sama antara Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dengan Penyedia Barang / Jasa, melainkan dilakukan secara terpisah-pisah yang dilakukan dengan cara staf pada Bidang Olahraga membuat dokumen pengadaan kemudian dokumen yang berisi SPK dan surat-surat lainnya tersebut diantarkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa barulah dokumen tersebut dibawa oleh Staf untuk ditandatangani oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dan Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan.<br /> <br /> Sedangkan mekanisme pembuatan dokumen pengadaan yang dilakukan oleh Staf pada Bidang Olahraga yaitu Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto atas perintah terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebelum pengadaan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto mengetik kegiatan yang akan dilaksanakan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan Nilai anggaran.  <br /> Sedangkan untuk nama-nama pejabat yang menandatangani dokumen pengadaan sudah tercantum dalam file tersebut kemudian mencetak seluruh surat yang berhubungan dengan dokumen pengadaan dan meminta pejabat yang tertulis namanya dalam dokumen tersebut untuk menandatangani dokumen;<br /> <br /> Untuk data yang berhubungan dengan profil perusahaan (company profile) diisi sesuai dengan profil yang telah diterima dari Penyedia Barang dan Jasa. Setelah surat-surat terkait profil perusahaan diketik, kemudian surat tersebut dicetak dan diserahkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani. <br /> <br /> Setelah surat-surat administrasi dilengkapi, kemudian surat tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani. Setelah semua surat lengkap, dokumen pengadaan di jilid dan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan dokumen pencairan dana seperti SPM, SP2D dan lain lainnyaMekanisme pencairan uang dengan sistem Langsung (LS) untuk pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Kompetisi Olahraga, dilakukan dengan cara ; Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan dan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK menunjuk serta menetapkan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Ketetapan Penyedia Barang dan Jasa serta penandatanganan SPK.  <br /> Penyedia Barang / Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk pengadaan barang atau jasa sesuai dengan SPK ;Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah dilengkapi oleh Penyedia barang dan Jasa yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeljaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Dari Nanang Suhita Sutisno  kemudian dibawa ke Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk ditandatangani.<br /> <br /> Setelah ditandatangani Drs. Abdul Munif selaku PA, Uang dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bank Jatim sesuai dengan permohonan pembayaran yang diminta Penyedia Barang dan Jasa,  kemudian melakukan penarikan uang di Bank Jatim dengan membawa cek dan dokumen perusahaan sebagai syarat penarikan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami mengendalikan proses pengadaan barang tidak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), karena terdakwa membiarkan pengadaan barang dilaksanakan oleh pihak (rekanan) lain yang tidak ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari PPK ataupun Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa.<br /> <br /> Beberapa Pihak Penyedia Barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk langsung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan atau yang dibebani tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian Keija (SPK) tidak melaksanakan pengadaan barang / jasa melainkan hanya melengkapi dokumen penawaran, dokumen pencairan, serta melakukan pencairan uang di Bank Jatim yang telah dipotong pajak PPn-PPh, kemudian uang tersebut di ambil 2,5% dari nilai kontrak sebagai keuntungan (fee) Penyedia Barang / Perusahaan dan kemudian sisanya diserahkan kepada Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, baik kepada masing-masing PPTK, PPK maupun kepada Bendahara Pengeluaran, atau melalui Staf yaitu Rangga, Mario Dyansyah dan Sukaryanto, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebagai KPA yang juga bertindak selaku PPK.<br /> <br /> Namun setelah uang tersebut dicairkan, anggaran yang dibelanjakan olemasing-masing, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK/PPTK maupun Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan pakaian olahraga dalam kegiatan tersebut hanya sebesar Rp628.040.000,(Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Hanif Juhari selaku Pemilik Taylor sebesar Rpl91.750.000 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepadaDenma Wahyu Purnomo selaku Persero Pengurus CV. Anugerah Indah Jaya sebesar Rp420.290.000,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Budiardjo Dwi Nugroho selaku pemilik U.D. Guru Sport sebesar Rpl6.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) yang ditambah dengan pembayaran pajak sebesar Rp116.208.668 (seratus enam belas juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).<br /> <br /> Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-mas'ing PPTK Sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK;<br /> <br /> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka total Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungiawabkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dincam pidana dalam 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP. (Jen) </div>

Kabid Dispora Kab. Pasuruan Korupsi Rp69 Juta dan Dituntut 7 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 7 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari K...

»

Kejari Bondowoso Ajukan Sidang Teleconference Dalam Perkara Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSyku_g1zJoeEmGAT6fBt7IX7gJftJgrkTqsVw41plW9MqwgEpLa-_3Ziwb-IlPc_dB-J4d8eS2lreIdTiGZCvqXszu_YIwtboPf5vG9vGFWxxdMM7-aZufwPOI97pDL_oMw7H-8bKt_Q/s1600/sidang+Korupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="590" height="586" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSyku_g1zJoeEmGAT6fBt7IX7gJftJgrkTqsVw41plW9MqwgEpLa-_3Ziwb-IlPc_dB-J4d8eS2lreIdTiGZCvqXszu_YIwtboPf5vG9vGFWxxdMM7-aZufwPOI97pDL_oMw7H-8bKt_Q/s640/sidang+Korupsi.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Semua Saksi Untuk 4 Kasus Perkara Korupsi Dari Kejari Bondowoso Diajukan Untuk Diperiksa Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Lewat Sidang Teleconference#</span></span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Sidang Teleconference untuk pertamakalinya akan dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam waktu dekat, bila Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso dalam agenda mendengarkan keterangan seluruh saksi-saksi untuk 4 (empat) kasus Perkara Korupsi yang menyeret 4 (empat) terdakwa.<br /><br />Sekalipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum diantur, namun JPU Kejari Bondowoso sudah menyerahkan surat permohonan Sidang Teleconference kepada Ketua Majelis Hakim setelah membacakan surat dakwaannya terhadap masing-masing terdakwa pada Selasa, 7 Januari 2020.<br /><br />Kasus perkara Korupsi yang dimaksud adalah perkara Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus perkara Korupsi ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupatena Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019. <br /><br />Dan perkara Nomor140/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Hartono  (Kepala Desa) dengan kasus yang sama yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 jutaKemudian Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso,  dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus perkara Korupsi Program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, yang kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) Dan Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Bondowoso dalam perkara  Nomor141/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, terseret dalam perkara Korupsi dalam proyek pekerjaan Rehabilitasi gedung SMPN 1 Pakem yang merugikan keuangan negara sebesar  Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakuan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019<br /><br />Namun Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris tidak menyetujui permohonan JPU bila selama persidangan JPU tidak hadir dalam persidangan. Ketua Majelis Hakim hanya menyarankan Sidang Teleconference dilakukan untuk saksi, sementara JPU, terdakwa dengan didampingi penasehat Hukumnya, M. Nuril dkk tetap hadir dalam persidangan.<br /><br />“Jaksa dan terdakwa tetap hadir, Teleconference untuk saksi saja. Apaka semua saksi?,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang di “Ia” akan oleh Tim JPU Wahyu Satrio<br /><br />Anehnya, alasan JPU mengajukan sidang Teleconference untuk lebih praktis. Hal itu dikatakan Wahyu Satrio saat ditanya wartawan beritakorupsi sesaat setelah sidang berakhir. <br /><br />“Untuk lebih praktis aja,” kata JPU Wahyu Satrio yang juga Kasi Pidsus Kejari Bondowsoso ini.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh JPU Wahyu Satrio sedikit menggelitik. Apakah memang lebih praktis karena mengurangi anggaran pengeluaran dari Bondowsos ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, atau karena “ada sesuatu?”. <br /><br />Sebab saksi yang akan didengar kesaksiannya dalam perkara Korupsi ini bukan hanya satu orang saja, atau bukan karena dalam keadaan “terancam keselamatannya” ataupun karena sedang  tugas negara diluar negeri, melainkan seluruh saksi-saksi.<br /><br />Pada hal, pasal 185 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menegaskan : “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 160 KUHAP menyebutkan : “saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya”.<br /><br />“Kita ikuti aja. Maunya Jaksa, saksi tidak hadir dalam sidang,” kata M. Nuril selaku Penasehat Hukum terdakwa. (Jen)</div>

Kejari Bondowoso Ajukan Sidang Teleconference Dalam Perkara Korupsi

#Semua Saksi Untuk 4 Kasus Perkara Korupsi Dari Kejari Bondowoso Diajukan Untuk Diperiksa Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Lewat ...

»

Korupsi “Gedung” Sekolah Rp72 Juta, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguoHgDbxtHsDG_APFxqpCdpfujvzpYw9oXWIjlx054cJkqmg77G1DFkPxHS-1ik-p_A1fpe57L_NDodXqeZmmH8Fb9LL-yDS-Zr2jSTqvNOGqyH-nEcIWcLBObyL3rOCIdijyeKTLq-jM/s1600/z.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguoHgDbxtHsDG_APFxqpCdpfujvzpYw9oXWIjlx054cJkqmg77G1DFkPxHS-1ik-p_A1fpe57L_NDodXqeZmmH8Fb9LL-yDS-Zr2jSTqvNOGqyH-nEcIWcLBObyL3rOCIdijyeKTLq-jM/s640/z.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Peribahasa “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Sebab Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama untuk membangun SDM (sumber daya manusia), moral dan budipekerti sekaligus menjadi suriteladan bagi generasi bangsa, mulai dari bangku sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Sebab, karena guru bisa membaca dan menulis hingga menyandang gelar doktor dan profesor dengan menduduki jabatan diberbagai instasi pemerintahan/swasta. <br /><br />Namun sepertinya hal itu tidak lagi dimiliki oleh Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso ini.<br /><br />Sebab Agus Prayitno dan Harsana saat ini tidak lagi mengajar sebagai guru untuk mengajarkan budipekerti itu kepada siswa/i-nya, karena “gelar” yang disadangnya sekarang adalah sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi anggaran rebilitasi gedung sekolah dan diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan  Tipikor Surabaya.<br /><br />Selasa, 7 Januari 2020 adalah hari pertama bagi Agus Prayitno dan Harsana (perkara terpisah) menyandang “gelar” terdakwa, setelah Tim JPU Wahyu Satrio dkk dari Kejari Bondowoso membacakan surat dakwaannya diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dengan saksi Hasan Bari, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah dan saksi Rio Sukotjo membuat dan  menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2017 telah selesai 100 % sesuai dengan spesnfikasi yang ditentukan<br /><br />Laporan tersebut disahkan oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bondowoso, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo telah memasukkan dan melampirkan Faktur-Faktur fiktif sebagai yaitu  Faktur aktif Toko Rahmad sebesar Rp27.285.150,; Faktur fiktif Toko Bahan Bangunan Kawan Sejati sebesar Rp65.818.050,; Faktur fuktif CV Berkah sebesar Rp68.717.875,; Faktur aktif Toko Sersan sebesar Rp20.397.000<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Jember,  September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, laporan di dokumen dan RAB. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan berdasarkan RAB, gambar rencana dan di lapangan.<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakuitas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan volume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017. Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukoreio dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).<br /><br />“Perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9) Juncto Pasal 18 ayat (1) humt b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan Ekepsi. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan. Namun JPU justru mengajukan untuk sidang Teleconference<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_6My8fejhW4CktvHej2lGJ9ZEBght4oJbvoWm4GPNywWQJaIzk1BxgiiLWxk5b3eKvZRXXim1WolsEZjeQJd9KAauDxxp2TbtpWX7LS0ii8rA4Vd4hJ7n82k-0C3F-uHemmR47Zvw_Oo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_6My8fejhW4CktvHej2lGJ9ZEBght4oJbvoWm4GPNywWQJaIzk1BxgiiLWxk5b3eKvZRXXim1WolsEZjeQJd9KAauDxxp2TbtpWX7LS0ii8rA4Vd4hJ7n82k-0C3F-uHemmR47Zvw_Oo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/604/430.4.2/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan sefaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 24 Juli 2017, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Dusun Panggung Rt 31 Rw 9 Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin Kab. Bondowaso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasti yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor 800/209/430.9.9.27.031/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Rehablitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan ; Penanggung jawab : Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo,; Ketua Pelaksana: Hasan Basri, S.Pd,;  Wakil ketua Pelaksana : Agus Sugiarto, S.Pd.SD,; Sekretaris : Robi Setiawan,; Bendahara :  Chairil Anwar, S.PdSD,; Penanggungjawab Teknik Pelaksanaan : Suto / P. Rifki,; Anggota : Sugeng, S.Pd.SD, Yandi, S.Pd.SD, Munaji dan S.Pd.SD<br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan saksi Dr. Umar Said, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bondowoso dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/891/101.6.4.13/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang isinya, menugaskan saksi Sujianto, M.Pd, Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dan Arif Candra Wibowo untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan renovasi ruang kelas SDN 4 Sukorejo. <br /><br />Saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Renovasi Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0064/SD/PPKIRENOV/lll2017 tanggal 15 Juni 2017 yang isi perjanjiannya: <br /><br />1. Telah setuju-dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjaniian Pemberian Bantuan Renovasi sejumlah 1 (satu) dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekoiah Dasar,; 2. Pantuan Renovasi Ruang belajar SD harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan referensi sebagaimana tersebut dibawah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini,; 3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung terhitung dari semenjak dana bantuan diterima rekening sekolah,; 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Pertama : <br /><br />1. Pihak Pertama berhak menerima dokumen Data Teknis sebagai pendukung kelayakan calon Sekolah Dasar penerima bantuan. 2. Pihak Pertama berhak menerima dokumen perencanaan secara lengkap meliputi gambar perencanaan/gambar kerja, Gambar perspektif, Rencana Anggaran Biaya, Metode Peiaksanaan, Spesifikasi Teknis yang dibuaildipersiapkan oleh Tim Teknis dari Pihak Kedua.  3. Pihak Pertama berhak memberikan peringatan hingga dalam bentuk sanksi sesuai dengan  ketentuan hukum yang berlaku apabila berdasarkan bebagai temuan maupun infomasi yang diterima dari berbagai pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pihak Pertama berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan koordinasi, komunikaai, pembinaan dalam rangka capaian kemajuan pekerjaan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. <br /><br />Hak Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Kedua : 1. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap proses peiaksanaan dan hasii renovasi sekolah dasar baik dari segi aspek kuantitas capaian prosentase pekerjaan maupun kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya dan berpedoman pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan. yang disetujui Pihak Pertama. <br /><br />2. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan Penanggungjawabar. keuangan renovasi sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan negara. 3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja. 4. Pihak Keduaberkewajiban melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 5. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar pada posisi capaian kemajuan pelaksanaan 30 %, 50 %, 70 % dan 100 % dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan pada SPKS ini. 6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat. ada proses pelaksanaan pekerjaan renovasi sekolah dasar. Pihak Kedua wajib melibatkan unsur masyarakat sejak kegiatan perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan. <br /><br />7. Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III kepada Kepala Sekolah SDN Sukorejo 4 melalui Bank BRI Cabang/Unit BRI KCP dengan Nomor rekening atas nama setelah ada persetujuan Pihak Pertama dan Surat Perjanjian Pemberian bantuan ditandatangani kedua belah pihak. <br />8. Bantuan Dana Pembanguan renovasi sekolah Dasar disalurkan dalam dua tahap yaitu: Tahap I sebesar 70 % sebesar Rp585.389.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK, yaitu: Perjanjian Kerja Sama Bantuan renovasi Sekolah Dasar TA 2017 yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ketua Kepala Sekolah, dan Kuitansi penerimaan dana bantuan dibubuhi materai cukup. <br /><br />9. Tahap II sebesar 30% dari seluruh bantuan renovasi tahun 2017 atau sebesar Rp250.881.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) denga syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK yaitu: Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan fisik minimal telah mencapai 50% (lima puluh persen) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah berdasarkan Laporan Kemajuan dan Tim Teknis. Kuitansi buldi penerimaan dana bantuan yang ditandatangani Kepala Sekolah bermaterai cukup. Photo kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. dan Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran yang asli telah disimpan di Sekolah. <br /><br />10. Jumlah dana bantuan, sudah termasuk biaya perencana-pengawas. operasional Tim Pelaksana Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar, dan biaya lain yang termasuk paiak. <br />11. Pihak Kedua tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan renovasi sekolah dasar kepada Pihak Ketiga (Kontraktor). 12. Sumber pembiayaan kegiatan dibiayai dari DIPA Satker direktorat Pembinaan SD, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. SP DIPA 023.03.1.6666011l/2017 Tanggal 27 Desember 2016. <br /><br />13. Pihak Pertama akan menyalurkan dana bantuan renovasi Sekolah Dasar kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Permenkeu 173IPMK.05/2016, lenanggal 17 November 2016 yang tercantum pada Petunujuk Pelaksanaan yaitu dalam 2 (dua) tahap, Tahap pertama sebesar 70% diawal pekerjaan dan Tahap kedua sebesar 30% setelah mencapai kemaiuan pelaksanaan pekerjaan minimum 50%. 14. Pajak yang timbul akibat pelaksanaan Pekeq'aan Renovasi Sekolah Dasar yang didanai melalui bantuan ini dipungut dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. <br /><br />15. Apabila terdapat sisa Dana Bantuan Renovasi sekolah Dasar Tahun yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan. 16. Perubahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan dan atau pengurangan sasaran harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan / Revisi yang disetuiui oleh Plnak Kedua dengan dukungan teknis dari Tim teknis Bersangkulan serta dibuat addendum. <br /><br />17. Keadaan memaksa atau “Force majeure” adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu: Bencana alam (gempa bumi, tanah longso. dan banjir). Kebakaran, Perang, huru-hara; pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan. <br /><br />18. Apabila terjadi “Force majeure" maka Pihak Kedua harus melaporkan nal tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 hari kalender secara tertulis disertai dengan bukti-buktl yang sah. Pihak Pertama melakukan evaluasi dan memberi persetujuan atau menolak dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan pihak Kedua dalam bentuk Berita Acara. <br /><br />19. Apabila Pihak Pertama setuju terjadi “Force meajure” dan mengakibatkan perubahan pelaksanaan pekerjaan. 20. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKS dan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua Tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jika Pil'ak Kedua terbukti melakukan penyimpangan terhadap Dokumen SPKS dan Pedoman Teknis, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhddsQ6xQcRZkKoRF5AXpYDltIw8BtE_hyJo3qeiFxxDV2iHzsg5vhk9DIQ7U_jFgq8EiW6WzAosT1cN_GfjwgOuAOmq_JOXBytRTcjFNn_LX-VfaIjrgL2IRDhJes9H9DoFDyQgASsH1g/s640/a..jpg" width="640" /></div> Bahwa saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp585.389.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap l sejumlah 70%. <br /><br />Bahwa saksi Rio Soekotjo,S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan Saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tanun Anggaran 2017 sebesar Rp250.881.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap II sejumlah 30%. <br /><br />Bahwa saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku perencanaan dan pengawasan Teknis, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp151.245.024,0,; 2 Rehabilitasi Ruang Belajar Kelas V Rp56.386.891,16,; 3. Rehabilitasi Ruang Belalar Kelas Vl Rp55.072.281,06,; 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan Rp143. 057.772,80,; 5. Pembangunan Ruang Pimpinan Rp56.154.384,00,; 6. Rehabilitasi ruang Guru Rp37.668.032,00,; 7. Pembanguanan Ruang UKS Rp55.454.384,00,; 8. Pembangunan Gudang Rp51.654.384,00,;  9. Pembangunan Kamar Mandi Siswa dan Guru Rp55.791.890,00,; 10. Rehabilitasi Rumah Dinas Rp55.688.85,00,; 11. Pembangunan Musholla Rp86.940.640,00. Biaya Kontruksi fisik Rp806.014.535,01. Biaya Administrasi  1% Biaya Kontruksi fisik Rp30.255.464,99. Total sejumlah Rp836.270.000<br /><br />Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut ditandatangani oleh saksi Sujianto selaku perencanaan dan pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo. Selanjutnya saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo membuat Gambar Rencana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD Negeri 4 Sukorejo Lokasi Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setetah selesai dibuat Gambar Rencana tersebut, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd. selaku perencanaan dar. pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo,S.Pd selaku Kepaia Sekotah SD Negeri 4 Sukoreio, seianjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana tersebut kemudian saksi Hasan Basri, S.Pd.SD selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017.<br /><br />Dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo melakukan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukoreio Tahun 2017 dari Tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017<br /><br />Laporan Kemajuan fisik Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas, dibuat oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd selaku Tim TAKOLA (Tata Kelola SD) SMK Negeri 3 Bondowoso, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Tim Pelaksana Sekolah SD Negeri Sukorejo 4 dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo. <br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo dengan saksi Chairil Anwar, S.Pd selaku Bendahara P2S Gedung SD Negeri 4 Sukorejo dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp836.270.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1 Dana yang diterima Rp836.270.000 dengan pengeluaran sebesar Rp836.270.000 yang terdiri dari ; 1. Bahan Bangunan Rp599.3045.425; 2. Upah Kerja Rp151.760.000; 3. Mebelair Rp55.209.125; 4. Tim Teknis Rp25.088.100; 5. Biaya Administrasi Rp5.167.350<br /><br />Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2017 saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas teknis Proyek Pembangunan dan  Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421 .2/218/430.10.7.001/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd (Pihak Pertama) dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh terdakwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwXM_ZLkzb6cVwgf70E-1LjX2wtk1MUq20AqAmSlKwHyF2B-he0kudlP_HFEVQkSQ5biMwJD50aTkoY15T2X0yXIs-81pJ_EtWdJWBdUm0gQz6ohICz3gvWyXL6-1kRo1hlmsrCOzUcQQ/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwXM_ZLkzb6cVwgf70E-1LjX2wtk1MUq20AqAmSlKwHyF2B-he0kudlP_HFEVQkSQ5biMwJD50aTkoY15T2X0yXIs-81pJ_EtWdJWBdUm0gQz6ohICz3gvWyXL6-1kRo1hlmsrCOzUcQQ/s640/b..jpg" width="640" /></a></div> Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut, Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100 %. Berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sebelum serah terima pekerjaan. <br /><br />Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2017, saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas Teknis Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% SD Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421 .2.'219l430.10.7.0011/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto,M.Pd. (Pihak Pertama) dan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh saksi Mawi / P. Jalal selaku Komite SD Negeri 4 Sukorejo dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dan menyatakan bahwa kemajuan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 yang sumber pendanaannya dari Bantuan Kemendikbud Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah mencapai 100 % <br /><br />Pada Tanggal 19 Desember 2017, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 (Pihak Pertama) dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/220/430.10.7.001/2017 yang isinya, yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar SD 2017 dan dinyatakan telah memenuhi kemajuan pelaksanaan 10%. <br /><br />Pada Tanggal 20 Desember 2017, terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo  selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dengan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Belila Acara Serah Tenma Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 yang isinya sebagai berikut: <br /><br />1. Pihak Kesatu telah Melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekotah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Penantian Pemberian Bantuan, dengan nncian : Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah total dana yang dipergunakan Rp. 836.270 000,(delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Jumlah total sisa dana Rp. 0 (nol rupiah) <br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana keperluan dari Pihak Kesatu sebesar Rp836.270.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat pengawas lungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu menerima berupa renovasi Sekolah Dasar dengan nilai Rp836.270.000<br /><br />Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2017 terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/221/430.10.7.001/2017 yang isinya yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar sebagai aset Negara. <br /><br />Pada Tanggal 22 Desember 2017 saksi Rio Soekutjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kesatu) dengan saksi Heli Tefiati, S.Sos.M.Pd selaku PPK Output Renovasi (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi SDN 4 Sukorejc Nomor : 421.2/218/430.10.7.001/2017 yang isinya sebagai berikut: <br /><br />1 Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekolah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah digunakan untuk kepenuan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian :  a. Jumlah total dana yang telah diterima sebesar Rp 836.270.000 (delapar. ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp 836. 270. 000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). c. Jumlah total sisa dana: Rp 0 (nol rupiah). <br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Renovasi sebesar Rp 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa Renovasi sejumlah 1 unit dengan nilai Rp836.270.000 <br /><br />Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2018, saksi Dra. Wowon Widaryati, M.Si selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pedama) dengan Saksi saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pemerintah Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebuaayaan dengan Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bondowoso Nomor : 83/C1/LK/2018 yang isinya sebagai berikut: <br /><br />1. Pihak Pertama menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang Belajar SD dari Bantuan UUKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun 2017 kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama yang telah rampung 100%. <br /><br />2. Dengan ditandatanganinya Berita Acrara Serah Terima ini, maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaaanya beralih kepada Pihak Kedua. <br /><br />Bahwa saksi Hasan Bari, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, Rio Sukotjo membuat dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2017 telah selesai 100 % sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan<br /><br />Selanjutnya Laporan teisebut disahkan oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bondowoso, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo telah memasukkan dan melampirkan Faktur-Faktur fiktif sebagai berikut : Faktur aktif Toko Rahmad sebesar Rp27.285.150,; Faktur fiktif Toko Bahan Bangunan Kawan Sejati sebesar Rp65.818.050,; Faktur fuktif CV Berkah sebesar Rp68.717.875,; Faktur aktif Toko Sersan sebesar Rp20.397.000<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6HGghtUK49VwynKlpuxssHHz4C1DS5HUmIlO8pNE8k45YDRV-Y6QTII_y6qA4j1a6-f5NGCHuxiz25XJc6St8HaEQlunEo4dn0nLDqjr7urNf_5jkScKSe-kTyu5fc4C_Ndxv-2HTRbg/s1600/n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6HGghtUK49VwynKlpuxssHHz4C1DS5HUmIlO8pNE8k45YDRV-Y6QTII_y6qA4j1a6-f5NGCHuxiz25XJc6St8HaEQlunEo4dn0nLDqjr7urNf_5jkScKSe-kTyu5fc4C_Ndxv-2HTRbg/s640/n.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Jember,  September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, laporan di dokumen dan RAB. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan berdasarkan RAB, gambar rencana dan di lapangan.<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakuitas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan volume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017. Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan sebagai berikut : <br /><br />a. Dari hasil perhitungan didapatkan beberapa total angaran biaya pada RAB didokumen dan di lapangan, sebagai berikut : 1. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar sebesar Rp151.323.696,90 menjadi Rp140.629.800,41. Didapatkan selisih sebesar Rp10.693.896,49 <br /><br />2. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas V Sekolah Dasar sebesar Rp56.387.592,10 menjadi Rp45.887.807,41, didapatkan selisih sebesaer Rp10.499.784,39 <br /><br />3. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas Vl Sekolah Dasar sebesar Rp55.972.932,60 menjadi Rp40.581.795,08, didapatkan selisih sebesaer Rp15.391.187,52 <br /><br />4. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp143.099.494,12 menjadi Rp121.473.890,85, didapatkan selisih sebesar Rp21.625.603,27 <br /><br />5. Total Rencana Angge'an Biaya Ruang Pimpinan Sekolah DasarDasar sebesar Rp56.157.667,89 menjadi Rp54.287.455,45, didapatkan selisih sebesaer Rp1.870.212,44 <br /><br />6. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp37.667.605,14 menjadi Rp41.777.113,67, didapatkan selisih sebesar Rp4.109.508,53 <br /><br />7. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang UKS Sekolah DaSarDasar sebesar Rp55.495.634,39 menjadi Rp49.888.088,99, didapatkan selisih sebesaer Rp5.607.545,40 <br /><br />8. Total Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gudang Sekolah Dasar sebesar Rp51.665.131,64 menjadi Rp48.515.339,20, didapatkan selisih sebesaer Rp3.149.792,44 <br /><br />9. Total Rencana Anggaran Biaya Kaman Mandi Siswa dan Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp55.789.861,84 menjadi Rp53.756. 095, didapatkan selisih sebesar Rp2.033.066,84 <br /><br />10. Total Rencana Anggaran Biaya Rumah Dinas sebesar Rp55.689.546,67 menjadi Rp52.581.610,95, didapatkan selisih sebesar Rp3.107.935,72 <br /><br />11. Total Rencana Anggaran Biaya Mushollah Sekolah Dasar sebesar Rp86.955.325,05 menjadi Rp82.927.772,80, didapatkan selisih sebesar Rp4.928.952,25 <br /><br />Perbedaan anggaran biaya antara RAB didokumen dengan RAB Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekoiah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017, total biaya seluruh pekerjaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso sebesar Rp806.205.038,33 menjadi Rp714.833.161,45. Didapatkan selisih sebesar Rp91.368.325,32. <br /><br />Sedangakan dari hasil perhitungan LPJP di dokumen didapatkan sebesar Rp706.353.650. Kemudian untuk hasil penghitungan LPJP setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan sebesar Rp481.590.001,82. Maka terdapat perbedaan antara LPJ di dokumen dengan LPJ setelah dilakukannya Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso yakni sebesar Rp224.763.648,18. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Agus Prayitno,S.Pd.SD, M.M.Pd. Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasl Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasa1 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016, (4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya; (5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. serta terhindar dari penyimpangan; (6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan penanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan. <br /><br />Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016 penanggungjawaban Bantuan dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  <br />Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/11/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar BAB III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Akibat perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukoreio dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) humt b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen) </div>

Korupsi “Gedung” Sekolah Rp72 Juta, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Diadili

Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo BERITA KORUPSI .CO – Peribahasa “Guru ...

»

Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp129 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPXjVxuaOC2nyvdkQULF_XYbLmpZlCt_CBVh4X4MKAv1wQgMDj7OMGyagwEWyBaypJxbPT7Brq4tnunAPhusgdvxniX9rCLTSWRkmgw0n-l0g99WhNhP7A8eeBbboRe7G4PFGVDL8SgKY/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="823" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPXjVxuaOC2nyvdkQULF_XYbLmpZlCt_CBVh4X4MKAv1wQgMDj7OMGyagwEWyBaypJxbPT7Brq4tnunAPhusgdvxniX9rCLTSWRkmgw0n-l0g99WhNhP7A8eeBbboRe7G4PFGVDL8SgKY/s640/d.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus Korupsi yang menjerat para pahlawan tanpa jasa alias guru semakin tahun semakin bertambah. Saat ini (Januari 2020), Tiga Kepala Sekolah dan Satu Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Timur sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena terjerat kasus Korupsi, yaitu Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang dan Jupri Riyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura, Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo serta Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso.<br /><br />Hari ini, Selasa, 7 Januari 2020, Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso, duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuaa Hisbulah Idris untuk mendengarkan JPU membacakan surat dakwaannya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi gedung SMPN Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dalam surat dakwaanya JPU mengatakan, pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek Rehab Gedung SMP 1 Pakem Tahun 2017 kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua). <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Sarpras SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Nomor : 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017 Dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem membuat dan melaporkan juga Laporan Penanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan Surat Nomor. 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017.<br /><br />Dalam Laporan Penanggungjawaban tersebut, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  telah memasukkan dan melampirkan faktur-faktur fiktif sebagai berikut ; Faktur fiktif Toko Budi Jaya sebesar Rp75.375.500; Faktur fiktif  saksi Arjall sebesaer Rp50.560.000; Faktur fiktif saksi Muhammad sebesar Rp25.310.000; Faktur fiktif saksi Adnan sebesar Rp80.967.740,<br /><br />Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari  Universitas Jember, September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 di Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya laporan didokumen dan RAB, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan votume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan. Dari hasil perhitungan didapatkan total angaran biaya pada RAB didokumen sebesar Rp500.000.000, kemudian untuk hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan yakni sebesar Rp381.500,000. Sedangkan hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan LPJP sebesar Rp369.958.418.00<br /><br />JPU mengatakan, maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan anggaran biaya antara RAB di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yakni sebesar Rp118.500.000. Sedangkan untuk selisih antara LPJP di dokumen dan di lapangan sebesar Rp129.991.582<br /><br />“Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjymF8ADZEe8jWD-CeHl2G7eqBAycpIbR1rtqesXrhAis4neehKFCq3IKfyK7HDMwl-6IBh77CRf152fyg9uYVCKyNXdWM7CnHw62YthKGQiYG2qiKRXIngmmT1HgylJFcNY-r4wGibltQ/s640/s.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan Ekepsi. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan. Namun JPU justru mengajukan untuk sidang TeleconferenceLebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/914/430.6.2/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor. 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 Pada kurun waktu dari  tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Jl. Pasar Pakem No.32 Desa Patemon,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai benkut :Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negen 1 Pakern telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negen 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabihtasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut ;  Penanggungjawab Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem : Drs. Harsana Bin Mardjuki ; Ketua Pelaksana : Drs, Lilik Riyanto ; Bendahara : Titik Manuhara, S.Pd., M.Si ; Sekretaris : Supyanto ; Pelaksana : Wahyudi (wakil wali murid) ; Administrasi : Hartono<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yaitu Saksi saksi M. Jeni F selaku Perencana Teknis dan saksi Achmaad Subhan selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017. <br /><br />Saksi Arif Budiyanto, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Rehabilitasi Gedung SMP Nomon 3437/DB.3/KU/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya : <br /><br />1. Telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Rehabilitasi Gedung SMP dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. <br /><br />2. Nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMP yang diberikan untuk SMPN 1 Pakem adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan. <br /><br />4. Hak dan kewajiban Pihak Pertama : Mensosialisasikan kebijakan program Rehabilitasi Gedung SMP pada tingkat pusat dan kabupaten/kota; Melakukan analisa kebutuhan program Rehabilitasi Gedung SMP berdasarkan Dapodik; Melakukan verifikasi terhadap sekolah yang telah diusulkan sebagai calon penerima Rehabilitasi Gedung SMP sesuai ketersediaan dana yang ada dalam DIPA tahun 2017; Selain itu, Membuat daftar nominasi sekolah calon penerima program rehabilitasi Gedung SMP yang akan ditetapkan Direktur Pembinaan SMP sebagai sekolah penerima Program Rehabilitasi Gedung SMP; Melakukan pengecekan berkas pencairan dana dan menyalurkan dana bantuan; Melakukan review dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah; Menyalurkan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan; Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program yang dilakukan secara sampling sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA tahun anggaran 2017. <br /><br />Hak dan kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab tethadap proses pelaksanaan dan hasil rehabilitasi Gedung SMP baik kuantitas maupun kualitas; Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan penanggungjawaban keuangan sesuai dengan cara-cara pengelolaan keuangan negara; Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja dan jiwa setiap tenaga kerja pelaksana pekerjaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kerja; Pihak Kedua berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pekerjaan; Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan rehabilitasi pada saat pencairan Tahap ke I dan Laporan pertanggunjawaban setelah rehabilitasi selesai kepada Pihak Pertama.<br /><br />Setelah menyelesaikan pekerjaan, Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan kepada PPK dengan dilampiri : a. Berita Acara Serah Terima, yang mamuat : Jumlah dana awal, dana yang digunakan dan sisa dana. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian kena sama, dan Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti Surat Setoran sisa dana ke rekening Kas Negara sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggunjawaban bantuan. Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara. <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7VtZt8eZHb6ziZ3jgbikecfU1_vulD5yj1dRzPPOUqbFvLPDZqwBRWZfx8HD2dg6RPwB_UtAmnZKF9Na9v_PnqDcz2oQWIGQ0p8IVPkQ5GrJudD55liRjdlUf2NMtDX3y2iOwTfDFqao/s640/f.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Bahwa saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PPK Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pelaksana Program Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3437/D3/KPI2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya : <br /><br />1. Pihak Pertama sudah melaksanakan kewajibannya yaitu : Menyampaikan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januan 2017 tentang Petuniuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 kepada Pihak Kedua. Menyampaikan sosialisasi program/pelatihan/Surat Edaran kepada Pihak Kedua bahwa pelaksanaan program Rehabilitasi Gedung SMP harus sesuai dan mengacu pada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3/KPI2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemdikbud Tahun Anggaran 2017. Menyampaikan larangan untuk memberikan dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama maupun pihak lain dan' dana bantuan yang diterima. <br /><br />2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan ; Telah menerima sosialisasi program pelatihan Surat Edaran dan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3IKP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama. Akan melaksanakan program sesuai dengan ienis bantuan yang diterima dari Pihak Pertama dan akan memanfaatkan hasil program sesuai dengan peruntukannya. Tidak akan membenkan sesuatu dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama ataupun pihak lain dari dana bantuan yang diterima oleh Pihak Kedua. <br /><br />Bahwa terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PKK  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017 tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp350.000.000  untuk pembayaran Tahap I sebesar 70% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem, sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3322ID3/KPI2017 tanggal 2 Agustus 2017<br /><br />Setalah dana sebesar Rp350.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki kemudian dilaporkan kepada Saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor. 425/2872/43000/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal  dokumen Pencairan Tahap I dana Program Bantuan Pemerintah rehabilitasi Gedung SMP tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemedikbud. <br /><br />Bahwa terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T  selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan Saksi saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp150.000.000 untuk pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Nomor: 3322/D3/KP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 <br /><br />Setelah dana sebesar Rp150.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, kemudian dilaporkan kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 425/4530/430.9.9/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal dokumen Pencairan Tahap II dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemdikbud. <br /><br />Bahwa saksi M Jeni F selaku Perencana Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : Persiapan Rp3.000.000; Biaya Konstruksi Rp474.031.980; Gedung Kelas/Teori 1 Rp99.320.297; Gedung Kelas/Teori 2 Rp96.287.492; Gedung Kelas/Teori 3 Rp99.732.963,; Gedung Kelas/Teori 4 Rp83.018.828; Gedung Kelas/Teori 5 Rp95672400. Biaya operasional dan Administrasi dan Komite Rp23.000.000, total sebesaar  Rp500.031.980 atau dibulatkan Rp500.000.000<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHtTGw3qsxwYzsyBcs3wVV8OZcL-oQaqcvBQtA2Gua7zPl_baIne2cAVS-Yl03Dy-hTevR7UpC0IviKh6Y_WyUgJD1qoZO7eYZjJEzLDVZnHzzIMhUC7im31tx0ZHtIjyf6Xv17oTynw/s1600/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHtTGw3qsxwYzsyBcs3wVV8OZcL-oQaqcvBQtA2Gua7zPl_baIne2cAVS-Yl03Dy-hTevR7UpC0IviKh6Y_WyUgJD1qoZO7eYZjJEzLDVZnHzzIMhUC7im31tx0ZHtIjyf6Xv17oTynw/s640/g.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya saksi M Jeni F membuat Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pakem Lokasi Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setelah Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana selesai,  kemudian ditandatangankan kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana tersebut, kemudian saksi M Jeni F membuat Rencana Kebutuhan Bahan sebesar Rp415.400.000 dan membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja sebesar Rp84.600.000, kemudian ditandatangankan kepada saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. Lilik Riyanto melakukan kegiatan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari  Tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan kegiatan sebagai berikut: <br /><br />1. Laporan Mingguan (Progress Mingguan I) tanggal 17 September 2017 dengan kemajuan fisik 1,945 % ; 2. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Il) tanggal 24 September 2017 dengan kemajuan fisik 5,785 % ; 3. Laporan Mingguan (Progress Mingguan III) tanggal 01 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 11,050 % ; 4. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IV) tanggal 08 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 18,588 %, ; 5. Laporan Mingguan (Progress Mingguan V) tanggal 15 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 29,895 %, ; 6. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Vl) tanggal 22 Oktober 2017 dengan kemajuan hsik 43,410 %, ; 7. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VII) tanggal 29 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 57,903 %, ; 8. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VIII)tangga105 November 2017 dengan kemajuan hsik 69.390 %, ; 9. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IX) tanggal 12 November 2017 dengan kemajuan flSlk 79,460 %, ; 10. Laporan Mingguan (Progress Mingguan X) tanggal 19 November 2017 dengan kemajuan fisik 87,907%, ; 11. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Xl) tanggal 26 November 2017 dengan kemajuan hsik 93,501%, ; 12. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XII) tanggal 03 Desember 2017 dengan kemajuan fisik 98,062%, ; 13. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XIII) tanggal 09 Desember 2017 dengan kemajuan hsik 100,00%. <br /><br />Laporan Laporan Kemajuan frsik Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 tersebut diatas dibuat oleh saksi Achmad Subhan  dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Achmad Subhan selaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem  Tahun 2017. <br /><br />Bahwa saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari Tanggal 17 september 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan September 2017) tanggal 30 September 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp150.000.000 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp136.053.976, sehingga saldo akhir di Bulan September sebesar Rp13946025,<br /><br />2. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Oktober 2017) tanggal 31 Oktober 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp213.946.025 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp13.946.025, pengambilan dana tunai ke- 2, Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000, pengambilan dana tunai ke- 3, Bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp199.102.375, sehingga saldo akhir di Bulan Oktober sebesar Rp14.843. 650<br /><br />3. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan November 2017) tanggal 30 November 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp164.843.650 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp14.843.650, pengambilan dana tunai ke- 4 bulan November 2017 sebesar Rp100.000.000,  pengambilan dana tunai ke- 3 bulan November 2017 sebesar Rp50.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp152.623.650, sehingga saldo akhir di Bulan November sebesar Rp12.220.000<br /><br />4. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Desember 2017) tanggal 09 Desember 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp12.220.000 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp12.220.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp12.220.000, sehingga saldo akhir di Bulan Desember sebesar Rp 0 (Nol)<br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI3KW0XXKKIzKuV-30wLtRH4GpIqm1nTs_mk3j-XN_6-yuCLDkX95o7lm0lDswL_U3OKqazuJm4iRDIrCv0nxN0AVHUnv1dYquo4MLI-vfnejHPfhVGEF7Sq80gTk6QMxiyC81uzFY6W0/s640/JPU...jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi menyatakan dana sebesar Rp500.400.000 telah terealisasi 100% digunakan untuk pelaksanaan Proyek Rehab SMPN 1 Pakem Tahun 2017, selanjutnya saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullahselaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyatakan pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan kemajuan fisik 100%<br /><br />Pada Tanggal 11 Desember 2017, saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyerahkan hasil pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem “ kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) dengan saksi Arif Budiyanto,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Kedua) dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP (SMPN 1 Pakem) Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut : <br /><br />1. Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017. <br /><br />2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemben'an Bantuan, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang telah diterima  Rp500.000.000;  b. Jumlah total dana yang dipergunakan Rp500.000.000, sisa dana Rp0 (Nol rupiah) <br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP sebesar Rp500.000.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. <br /><br />4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan Pihak Kesatu berupa hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta mpiah). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek Rehab Gedung SMP 1 Pakem Tahun 2017 kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua). <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Sarpras SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Nomor : 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017 Dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem membuat dan melaporkan juga Laporan Penanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan Surat Nomor. 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017.<br /><br />Dalam Laporan Penanggungjawaban tersebut, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  telah memasukkan dan melampirkan faktur-faktur fiktif sebagai berikut ; Faktur fiktif Toko Budi Jaya sebesar Rp75.375.500; Faktur fiktif  saksi Arjall sebesaer Rp50.560.000; Faktur fiktif saksi Muhammad sebesar Rp25.310.000; Faktur fiktif saksi Adnan sebesar Rp80.967.740,<br /><br />Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari  Universitas Jember, September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 di Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya laporan didokumen dan RAB, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan votume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan. Dari hasil perhitungan didapatkan total angaran biaya pada RAB didokumen sebesar Rp500.000.000, kemudian untuk hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan yakni sebesar Rp381.500,000. Sedangkan hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan LPJP sebesar Rp369.958.418.00<br /><br />Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan anggaran biaya antara RAB di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yakni sebesar Rp118.500.000. Sedangkan untuk selisih antara LPJP di dokumen dan di lapangan sebesar Rp129.991.582 <br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Rehab Gedung SMPN 1 PAKEM Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; 2. Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; a) Setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku<br /><br />2. Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Gedung SMPN I Pakem Tahun 2017 oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumtah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah). <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung sMP Negeri 1 Pakem mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp129 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Kasus Korupsi yang menjerat para pahlawan tanpa jasa alias guru semakin tahun semakin bertambah. Saat i...

»

Diduga Korupsi ADD dan DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZN4PD_nJJYwwSWZeqsA9GVA8UPOQ6HgLGo4X3X_psgYmuCxPg2EwG8xVK2a2OZ-CBMbg6zuteoJuqT8xp-otC-Jn_wuZFLLWttneaTmYaufhfh1Qv3sV9FJHKew6PdVXRAjvpQi5aoVM/s1600/Bondowoso..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="697" data-original-width="674" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZN4PD_nJJYwwSWZeqsA9GVA8UPOQ6HgLGo4X3X_psgYmuCxPg2EwG8xVK2a2OZ-CBMbg6zuteoJuqT8xp-otC-Jn_wuZFLLWttneaTmYaufhfh1Qv3sV9FJHKew6PdVXRAjvpQi5aoVM/s640/Bondowoso..jpg" width="617" /> </a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tak sedikit Kepala Desa yang dipenjarakan karena terseret kasus Korupsi penyelahgunaan duit Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) termasuk diantaranya Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dan Hartono yang sama-sama Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br />Kedua Kepala Desa dari Kabupaten Bondowoso ini diseret JPU Kejari Bondowoso ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)<br /><br />Selasa, 7 Januari 2020, Tim JPU Wahyu Satrio dkk dari Kajari Bondowoso membacakan surat dakwaanya di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terhadap terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbulah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, M. Nuril.<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan didakwa telah menggunakan ADD dan DD sebesar Rp56 juta untuk kepentingan pribainya, dan tidak melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo padaTahun 2018<br /><br />JPU menyebutkan, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 - 2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo,  Kecamatan ljen, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara selumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />“Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3, atau pasal 8 atau pasal 9) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan Ekepsi. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan. Namun JPU justru mengajukan untuk sidang Teleconference<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Kabupaten, Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp482.115.291, dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penglokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp815.722.137,99<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan  Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017  Rp815.722.138 Alokasi Dana Desa TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp484.676.458<br /><br />Dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp815.722.138,  dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000 </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCo63KmtOzwicjgfC33gbSZ1P7CAcqM11uuqZDmjSJjbnK1MW2n8B1vFonDyptCJvoVYYIlgHPrYKlrLCvV_k9-AfYMSwzFtccOgYWVd2cH8uNTmj6nfcSG_UYgW2I6qEzfpc3cMOEq98/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCo63KmtOzwicjgfC33gbSZ1P7CAcqM11uuqZDmjSJjbnK1MW2n8B1vFonDyptCJvoVYYIlgHPrYKlrLCvV_k9-AfYMSwzFtccOgYWVd2cH8uNTmj6nfcSG_UYgW2I6qEzfpc3cMOEq98/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo, saksi Achmad Jaelani selaku Ketua Penyelenggara PKBM  dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo, menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut ; Paket A sebanyak <br /><br />2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang dengan Jumlah keseluruhan 30 orang. Selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo.<br /><br />Kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 sejumlah Rp815.722.138 sebesar Rp815.722.138 dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto. Uang sebesar Rp815.722.138 yang dibawa oleh terdakwa termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000. <br /><br />Sekitar bulan Juli 2017, saksi Achmad Jaelani dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti menunjuk Tutor sebagai yaitu saksi Retno Prasetyo, saksi Agus Bontoro, saksi Suwarsiningsih, saksi Fauzi Retno, saksi Joni Iskandar, saksi Muriana, saksi Syaiful Bahri, saksi Warsidi dan saksi Sutarji untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo, dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.<br /><br />Uang sebesar Rp45.000.000 tidak dipergunakan oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017 dan hingga tanggal 31 Desember 2017, terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp453.922.052,-. dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor '. 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp832.034.000<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Reio Nomor  02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor ? 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp832.034.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp453.922.052 <br /><br />Pada tanggal 26 Februari 2018 terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 keseluruhannya sebesar Rp160.000.000 kemudian setelah uang sebesar Rp160.000.000 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati, kemudian uang sebesar Rp160.000.000 oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebesar Rp10.000.000 diserahkan kepada saksi Riskawati dan sisanya sebesar Rp150.000.000 dibawa oleh terdakwa dan berkata “Nanti Retno Prasetyo datang untuk mengambil uang tersebut".<br /><br />Setelah saksi Riskawati sampai dirumah, saksi Retno Prasetyo menelepon saksi Riskawati mau mengambil uang. Kemudian sekitar Jam 16.00 Wib, saksi Retno Prasetyo datang ke rumah saksi Riskawati mengambil uang sebesar Rp8.400.000. Dan keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto mengambil sisa uang sebesar Rp1.600.000 dari saksi Riskawati.<br /><br />Uang sebesar Rp160.000.000 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp11.400.000.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPmllxbIynKLypfedH6GPO-laq2_s27YWwCh4cmMasWKmg6zY-zRcaFkrYfV7Nr9bj4X0veegnDgJvY8jmRGNfcYiCIU5swRtBc92j7mgWr89WUP9OTE8q2CfVx69eUzJ-gylvnJl2WEw/s1600/Terdakwa+Hari+Prestiawan+Bin+Sudarsanto+selaku+Kepala+Desa+Sumber+Rejo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPmllxbIynKLypfedH6GPO-laq2_s27YWwCh4cmMasWKmg6zY-zRcaFkrYfV7Nr9bj4X0veegnDgJvY8jmRGNfcYiCIU5swRtBc92j7mgWr89WUP9OTE8q2CfVx69eUzJ-gylvnJl2WEw/s640/Terdakwa+Hari+Prestiawan+Bin+Sudarsanto+selaku+Kepala+Desa+Sumber+Rejo..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo padaTahun 2018 tidak dilaksanakan. Dan uang sebesar Rp11.400.000 tidak pergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018 namun dipergunakakan untuk kepenting terdakwa.<br /><br />Dan hingga tanggal 6 Agustus 2018, uang sebesar Rp11.400.000 tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Pada tanggal l6 Agustus 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018,<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga. pihak lain. dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang. tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; <br /><br />2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa: a. Pasal 91, Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa; b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. <br /><br />3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 3. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan. dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. <br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : a. Pasal 2 ;  1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel. partisipatif serta ditakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. <br /><br />b. Pasal 24 ; 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab " Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas : a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipenanggungjawabkan secara tisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan; b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung “dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).  Ayat (2), Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. <br /><br />6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 - 2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo,  Kecamatan ljen, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara selumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

Diduga Korupsi ADD dan DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Diadili

  BERITA KORUPSI .CO – Tak sedikit Kepala Desa yang dipenjarakan karena terseret kasus Korupsi penyelahgunaan duit Alokasi Dana Desa (...

»