Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PSSI Kota Pasuruan Sebesar Rp3.8 M?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU Widodo :</b></u> Ketua DPRD Kota Pasuruan Mengakui kalau uang yang diterimanya dari terdakwa adalah pembayaran utang tapi tidak ada bukti. Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah-</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUt1zEjvuHrdJ24OqrNgBaWlsjtOnWjQOUYFYFpAILXo_arb1QJIIiNliN3IA1sexpohFxwFlZLIpWn-ZGQch21fTH9AdqPq9m7801bbjLPkOSE4hHWsZmlK4kY6Q6Cu_1q5d7SLGox0Q/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Foto saksi dari kanan,  Kepala Dinas Pemuda dan Olag Raga (Kadispora) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, Mahbub,; Ketua Koni Cabang Kota Pasuruan, Sugeng P,; Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024, Helmi dan Kepala Bidang (Kabid) BPPKAD Kota Pasuruan, Arif Wibisono - </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Ketua DPRD sudah dihadirkan sebagai saksi. Pengakuannya, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang tetapi tidak ada bukti. Jumlahnya sekitar 1.5 lima miliar,” kata JPU Widodo kepada beritakorupsi.co, Kamis, 23 Januari 2020<br /> <br /> “Apakah akan ada terangka baru dalam kasus ini,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut JPUWidodo, bahwa hal itu terhantung dari Kejaksaan Tinggi<br /> <br /> “Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah,” lanjut JPU Widodo menjawab pertanyaan beritakorupsi.co sesuai persidangan<br /> <br /> Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Widodo dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan (Kamis, 23 Januari 2020), terkait pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019 dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Pemokot Pasuruan TA 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah).<br /> <br /> Sebab menurut terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dalam surat Eksepsinya yang dibacakannya dalam persidangan beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dirinya hanya dijadikan boneka oleh Wali Kota Pasuruan, H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki anak dari Wali Kota H. Hasani. Dan uang sebesar Rp3.8 miliar itu diserahkannya kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki atas perintahnya ayahnya yakni H. Hasani<br /> <br /> Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 23 Januari 2020) adalah agenda mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan JPU kemuka persingan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah, sementara terdakwa  didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Sudiono dkk<br /> <br /> Keempat saksi itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olag Raga (Kadispora) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, Mahbub,; Ketua Koni Cabang Kota Pasuruan, Sugeng P,; Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024, Helmi dan Kepala Bidang (Kabid) BPPKAD Kota Pasuruan, Arif Wibisono<br /> <br /> Dari pengakuan saksi Helmi kepada Ketua Majelis Hakim terungkap, bahwa setiap pencairan APBD kepada PSSI Kota Pasuruan selalu diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan, yakni Ismail Marzuki, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi Helmi menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam keduatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaaku Magager. Saya teriam untuk kegiatan U17,” kata saksi Ismail. Pengakuan anggota DPRD ini setelah Ketua Majelis Hakim membacakan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).<br /> <br /> Sementara Ketua Koni Kota Pasuruan tak dapat menjawab dengan jelas pertanyaan Ketua Majelis Hakim terkait tidak adanya kegiatan pada tahun 2015 namun ada pencairan dana. Ketua Koni ini hanya menjaslakan prosedur</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYI81pvpsCyZ9JvtgdWMSGdtPkQj7veHReBg1Nw5FjQTXHqHrNkDYvc0u7Hk9jgkTBhOxex6qhecdFeoiiFGHN0mksuD6KhiH7y8Mn6zuBPsJXc63nSV8Id5lSZYrQeJSvXt8jyaj7Yu4/s640/e.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /> <br /> Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /> <br /> Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut :<br /> <br /> 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /> <br /> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /> <br /> 3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /> <br /> 4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3MdsEty0ybKYYjzEmQYg3LNbqEp5lxMyHd68ShZVgB-XG_JvjtPEFPnD0yEL3jA95zKtroGOubjs-qNnoslGfADe5f3sgCiBrQWeGRbjslvEv_cVvIfcdQAFuXgJJaXNSxKuvrAzZX5E/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3MdsEty0ybKYYjzEmQYg3LNbqEp5lxMyHd68ShZVgB-XG_JvjtPEFPnD0yEL3jA95zKtroGOubjs-qNnoslGfADe5f3sgCiBrQWeGRbjslvEv_cVvIfcdQAFuXgJJaXNSxKuvrAzZX5E/s640/d.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /> <br /> 4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :<br /> <br /> a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /> <br /> b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /> <br /> c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /> <br /> d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /> <br /> e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /> <br /> f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUDf6vGOrJLrlL_FUW_bXB_FuJeDDkJGyj4c10_nsMGv3byRoREs8b8V06wqaOJUPQLUKwLa9d_eAA7OAjziaBetDWxmxUvCWqYJ9dj8U05kPyYjE24u01qX3fHFQ-oW9Vt7zdHNEDQXM/s640/IMG-20191114-WA0029...jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /> <br /> Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /> <br /> Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /> <br /> Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian :<br /> <br /> 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /> <br /> 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /> <br /> 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /> <br /> Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah)<br /> <br /> Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /> <br /> Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /> <br /> Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /> <br /> 2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /> <br /> 3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /> <br /> 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PSSI Kota Pasuruan Sebesar Rp3.8 M?

JPU Widodo : Ketua DPRD Kota Pasuruan Mengakui kalau uang yang diterimanya dari terdakwa adalah pembayaran utang tapi tidak ada bukti. Kal...

»

Apakah Puluhan Kepala Sekolah SDN Kabuaten Sampang Jadi ”Tersangka” Korupsi Suap?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp_el5neO5HKd3PnysVUcqqmpb9i6isJVzkHDoCHwpzcdkEWIPeZrS18nBOFr5w1dt0D7NpmYaj3aZ4ZtYpkjRNim_MdL1poNU0zOQysfqf0-VdvHkOgl-WDYSUpyPu3oV11hK2BVd8X0/s1600/sampang+..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp_el5neO5HKd3PnysVUcqqmpb9i6isJVzkHDoCHwpzcdkEWIPeZrS18nBOFr5w1dt0D7NpmYaj3aZ4ZtYpkjRNim_MdL1poNU0zOQysfqf0-VdvHkOgl-WDYSUpyPu3oV11hK2BVd8X0/s640/sampang+..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi adalah para Kepala Sekolah SDN Kabupaten Sampang</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#57 Kepala SDN Kabupaten Sampang memberikan fee Proyek rehabilitasi gedung Sekolah sebesar 12% dari jumlah anggaran DAK terhadap Kepala Dinas melalui terdakwa Akh. Roji’un, Mohammad Eddy Wahyudi dan Edi Purnawan#</span></span><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Apakah puluhan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur bisa terseret sebagai tersangka kasus Korupsi suap tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang terhadap Akh. Roji’un selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan dan Mohammad Eddy Wahyudi selaku (Staf Dinas)  pada tanggal  24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB terkait pemberian fee proyek rehabilitasi gedung sekolah yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 sebesar 12 persen terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Jupri Riyadi?<br /><br />Sebab hal ini terungkap dari surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Sampang terkait pemberian fee sebesar 12 persen dari besaran anggaran DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk rehabilitasi 64 gedung sekolah dasar negeri (SDN) se-Kabupaten Sampang oleh para Kepala Sekeloh terhadap Kepala Dinasa Pendidikan melalui Akh. Roji’un, Eddy Wahyudi dan Eddy Wahyudi.<br /><br />Dan hal ini juga diakui oleh puluhan Kepala Sekolah SDN Kabupaten Sampang saat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 23 Januari 2020 oleh JPU Kejari Sampang sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan oleh Kejari Sampang, pada tanggal 24 Juli 2019, yaiu Akh. Roji’un selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan, Mohammad Eddy Wahyudi selaku (Staf Dinas) dan Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sidang yang berlangsung di ruang Cakra  Pengadian Tipikor Suarabaya pada Kamis, 23 Januari 2020 adalah agenda mendengarkan keterangan 18 orang saksi selaku Kepala Sekolah SDN di Kabupaten Sampang yang dihadirkan JPU Kejari Sampang ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai  Hakim Dede Surayaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud<br /><br />Kepada para saksi selaku Kepala Sekolah SDN di Kabupaten Sampang inipun, Ketua Majelis Hakim menanyakan terkait kepada siapa fee proyek diserahkan. Dan <br /><br />Ketua Majelis Hakimpun menanyakan kepada para saksi selaku Kepala Sekolah SDN di Kabupaten Sampang, terkait pemberian fee proyek dan siapa yang menunjuk Konsultan. Dan dijawab para saksi, bahwa fee proyek diserahkan kepada Edi. Sementara yang menunjuk Konsultan adalah Kepala Dinas namun untuk membuat LPJ<br /><br />“Diserahkan kepada Pak Edi,” kata saksi<br /><br />“Yang menunjuk Konsultan adalah Dinas. Untuk membuat LPJ adalah Konsultan,” kata para saksi serentak menjawab pertanyaan Majelis Hakim</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63og7F0G3jzTq6I42o2Vsvt41FOAJI6lAhOOo7NUZTyhYGo8wodVdmmA2v2WlgmHUfC46NxT7Gun18rc_NGWVLNn9HtTneCAhhlR0FxBGohskF8_5kl8MmF2Wo3xxPFqzhnTVUY7QjSM/s640/sampang+jpu.jpg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto terdakwa dari kanan, Akh. Roji’un, Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Edi Purnawan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sementara seusai persidangan. JPU Anton tak banyak memberikan komentar kepada beritakorupsi.co terkait pengakuan para saksi yang memberikan fee dan penunjukan Konsultan serta yang membuat LPJ.<br /><br />“Ia itu memang faktanya. Saat ini Kepala Dinas (Jupri Riyadi, sudah terdakwa) sedang sakit di penjara. Sakit Jantung dan Diabet,” kata JPU Anton.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SDN di Kabupaten Sampang untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /><br />JPU mengatakan, bahwa dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019 adalah SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan dana bantuan tersebut langsung masuk ke rekening Sekolah masing-masing selaku penerima Bantuan.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQfFDx2kHDDKBxEua5TNLjPWN5T6FeKcgkCFIvzTHgWUoEvhvlu_v355f3vQ0NHfee9UCxhj8TzxN9ieVrLEDqXYT12zWyOULirG_nlKrW9Pke52VjYCWwNXj53-oHYUxRddu59_p1dCA/s640/f.jpg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto terdakwa dari kanan, Akh. Roji’un, Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Edi Purnawan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> “Setelah Akh. Roji’un mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, Akh. Roji’un berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),” ucap JPU<br /><br />JPU mengatakan, pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, Saksi Roji'un mengajak saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ke ruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /><br />JPU menjelaskan, karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, kemudian terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD yang merasa tertekan sehingga menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi.<br /><br />“Setelah saksi Akh. Roji’un bersama saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, kemudian keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG. Dan selanjutnya  saksi Akh. Roji’un bersana saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang,” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /><br />“Saat itu ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut,” lanjut JPU kemudian.<br /><br />JPU melanjutkan, setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Akh. Roji’un maupun di ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi, saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang.<br /><br />“Uang fee yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100,” ungkap JPU</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Menurut JPU, bahwa uang fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan uang fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000 di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Edi Purnawan, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ucap JPU diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak keberatan. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5JjnvHAJeoeh1i6BQNBY8X22gss-0LpaZ-rjF5dvs6JBINYCnS1R7tKVojw3OLI_vMMM3k8Sbxn5Tt7OY2hMPDwOhaaOi3vtq74ncZNaecToCKjOAN6LJSfXkut0eWZOSWTUk0UlF_ps/s1600/Sampang+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5JjnvHAJeoeh1i6BQNBY8X22gss-0LpaZ-rjF5dvs6JBINYCnS1R7tKVojw3OLI_vMMM3k8Sbxn5Tt7OY2hMPDwOhaaOi3vtq74ncZNaecToCKjOAN6LJSfXkut0eWZOSWTUk0UlF_ps/s640/Sampang+2.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /><br />Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /><br />Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /><br />Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang.<br /><br />Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.<br /><br />Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /><br />Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1)<br />Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Apakah Puluhan Kepala Sekolah SDN Kabuaten Sampang Jadi ”Tersangka” Korupsi Suap?

Saksi adalah para Kepala Sekolah SDN Kabupaten Sampang #57 Kepala SDN Kabupaten Sampang memberikan fee Proyek rehabilitasi gedung Sekol...

»

Tiga Pejabat Panwaslu Kab. Magetan Terbukti Korupsi Dana Pilkada Rp309 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhKDBiuu07FVfKvygtEK8SUJitZu4tSp69QZyxu7P0l75hxSGaxwE7ERrgwyJ8VCXCntQJYgPwh7iB4901m7PzUCstz6hIPvKWEpA-0s3l4rUR-6pyoxDiATdvxtTWvilbIZ0kACTzqc/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="665" data-original-width="1222" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhKDBiuu07FVfKvygtEK8SUJitZu4tSp69QZyxu7P0l75hxSGaxwE7ERrgwyJ8VCXCntQJYgPwh7iB4901m7PzUCstz6hIPvKWEpA-0s3l4rUR-6pyoxDiATdvxtTWvilbIZ0kACTzqc/s640/4.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Aris Yulistiono, SE (kemeja batik) sedang berkonsultasi dengan PH-nya, Yuiana atas putusan Majelis Hakim</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Ketiga terdakwa divonis pidana penjara antara 1 dan 2 tahun serta dihukum membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp100 juta”</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tiga pejabat Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Magetan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Magetan tahun 2012 dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013) sebesar Rp309.484.237,39 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan yang berlangsung, pada Senin, 20 Januari 2020<br /><br />Ketiga terdakwa selaku pejabat Panwaslu Kabuaten Magetan tersebut adalah R. Djoko Siswanto, SH Bin (alm) Sindoe Kandoro selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan dan Aris Yulistiono, SE bin Nurhadi Rohani Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Hariyanto bin Hartoyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (masing-masing dalam berkas terpisah).<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Samhadi dengan dihadiri JPU dari Kejari Magetan serta Tim Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa R. Djoko Siswanto, SH dan terdakwa Aris Yulistiono, SE serta terdakwa Hariyanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana  hibah untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati Magetan dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran (TA) 2012 serta dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013 sebesar Rp309.484.237,39 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa155 ayat (1) Ke-1 KUHP. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan JPU untuk menghukum terdakwa sesuai perbuatannya, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. <br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada masing-masing terdakwa berbeda. Untuk terdakwa R. Djoko Siswanto, SH dan terdakwa Hariyanto, dihukum pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Sedangkan tuntutan pidana penjara dari JPU adalah masing-masing selama 2 tahun dan 2 bulan. <br /><br />Sementara untuk terdakwa Aris Yulistiono, SE divonis pidana penjara selama 1 tahun. Tuntutan pidana penjara dari JPU adalah selama 1 tahun dan 6 bulan. Selain hukuman pokok (pidana badan), ketiga terdakwa juga dihukum untuk membayar kerugian negara yang masing-masing sebesar Rp100 juta lebih.<br /><br />Namun Majelis Hakim menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara oleh terdakwa Aris Yulistiono, SE, ada kelebihan sebesar 2 juta rupiah, haruslah dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan untuk terdakwa R. Djoko Siswanto, SH dan terdakwa Hariyanto, apabila tidak membayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Kalau tida mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.<br /><br />“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Yulistiono, SE berupa pidana penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Rochmad. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Aris Yulistiono, SE melalui Penasehat Hukumnya, Yuliana dkk maupun JPU Kejari Magetan sama-sama megatakan pikir-pikir<br /><br />“Masih ada waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir. Dari ketiga terdakwa, hanya Arisyang sudah mengembalikan kerugian negara dan ada kelebihan, akan kita kembalikan,” kata Agus Zaeni selaku Kasi Pidsus Kejari Magetan seusai persidangan.<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="1280" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6bACGvISSHCmUOfNca0TPmynhFcRIWGxnLIODLLVZ3WKTFYBsTByXfaqb0iV8WZai9XcCWmV9n293cFyhUOpovQLEC9f2ke_kYPR_5mAIa1DnC-SjdUYBlBcafLssgJfvAZrG-4XxUMQ/s640/2.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU dalam surat dakwaan maupun tuntutannya mengatakan, bahwa terdakwa R. Djoko Siswanto, SH Bin (alm) Sindoe Kandoro selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jatim Nomor : 03/SK/Bawaslu-Prov/Jtm/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Magetan dan Berita Acara Pemilihan Ketua Panwaslu Kab. Magetan tertanggal 24 Oktober 2012 bersama-sama dengan Aris Yulistiono, SE bin Nurhadi Rohani Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Hariyanto bin Hartoyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2012 dan 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2013 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Magetan, Kelurahan Tawanganom, Kec. Magetan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Dimana terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Magetan menerima dana hibah yang berasal dari Hibah APBD Kab Magetan Tahun 2012 dan 2013 dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wikil Bupati dan hibah untuk Pemilu Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) Jawa Timur yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Pada tanggal 18 Desemba 2012, ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Magetan dengat terdakwa R. Djoko Siswanto selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor : 910/03/403.013/ 2012 dan Nomor O3/PRJ/ Panwaslu-Kab//MGT/XII/2012. <br /><br />Pada tanggal 21 Desember 2012, Kepala Bakesbangpolinmas Magetan bersurat kepada Ketua Panwaslu Magetan mengenai  pemberitahuan penerimaan hibah sebesar Rp1.200.000.000 (satu mihar dua ratus juta rupiah),  dan pada tanggal yang sama Ketua Panwaslu Kab. Magetan mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslu Magetan sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). <br /><br />Pada tanggal 26 Desember 2012, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06336/LS/2012 sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Panwaslu Kab. Magetan di Bank Jatim Nomor rekening 0302689300, dan pada tanggal 27 Desember 2012 dana telah masuk ke dalam rekening Panwaslu Kab. Magetan. <br /><br />Pada tanggal 28 Pebruari 2013, ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Magetan dengan terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor : 910/06/403013/2013 dan nomor : 04/PRJ/Panwaslu-Kab/MGT/II/2013. <br /><br />Pada tanggal 06 Maret 2013, Kepala Bakesbangpolinmas Magetan bersurat kepada Ketua Panwaslu Magetan mengenai pemberitahuan penerimaan hibah sebesar Rp1.701.132.000 (satu miliar tujuh ratus satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk putaran I dan sebesar Rp98.867.600 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk putaran II <br /><br />Pada tanggal 11 Maret 2013, Ketua Panwaslu Kab. Magetan mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslu Magetan sebesar Rp1.701.132.000 untuk putaran I dan sebesar Rp98.867.600 untuk putaran II. Pada tanggal 22 Maret 2013, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 00414/ LS/2013 sebesar Rp1.701.132.000 yang ditransfer melalui rekening Panwaslu Kab. Magetan di Bank Jatim nomor rekening 0302689300 dan pada hari yang sama, dana tersebut telah masuk ke rekening Panwaslu Kab. Magetan. <br /><br />Tahun 2013, Panwaslu Kab. Magetan melalui Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menerima Dana Hibah APBD Provinsi Jatim sebesar Rp3.409.232.000 (tiga miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan mutasi rekening giro Panwaslu Kab. Magetan nomor rekening 0302689300 di Bank Jatim sebesar Rp3.352.782.000, dan penerimaan tunai sebesar Rp54.450.000. <br /><br />Sehingga total dana hibah yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Magetan pada pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Magetan dan Pemilu Kepala Daerah Gubemur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp6.310.364.400 (Enam miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiylN0fUODZuQdvF9YgxgYj5Caydjs4zPCiFtvbxsvMyg0sqsVeq_4a5Bx7uzjy3n225NPas7FinMFNjz9PleK4xzj0WsL8F_B-ZwL3xaTGvsgzDu4wWUkeqitGL3CATtkPFtpLIVoCyNU/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1279" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiylN0fUODZuQdvF9YgxgYj5Caydjs4zPCiFtvbxsvMyg0sqsVeq_4a5Bx7uzjy3n225NPas7FinMFNjz9PleK4xzj0WsL8F_B-ZwL3xaTGvsgzDu4wWUkeqitGL3CATtkPFtpLIVoCyNU/s640/1.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;">Sejak ditetapkannya terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab Magetan sejak 24 Oktober 2012 sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilihan Gubernur Jawa Timur pada September 2013, telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah Pemilihan Bupati /Wakil Bupati Kab Magetan yang bersumber dari dana APBD kab Magetan TA 2012 dan TA 2013 serta dana hibah pemilihan Gubernur wakil Gubernur Jatim dari APBD Provinsi Jatim TA 2013 yang dilakukan oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH bersama-sama dengan Aris Yulistiono, SE dan Hariyanto yakni pada kegiatan : <br /><br />1. Sewa Roda Empat/ Mobil (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) untuk pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan roda 4 (empat), terdakwa R. Djoko Siswanto, SH datang untuk melakukan survei ke CV Mitha Group terkait sewa 3 (tiga) unit kendaraan roda 4, namun ternyata CV Mitha Group hanya memiliki 1 (satu) unit, sehingga terdakwa R. Djoko Siswanto, SH kemudian mencari sisa 2 (dua) unit yang akhirnya didapatkan dari saksi Sulisbiyanto.<br /><br />Kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian sewa antara terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab. Magetan dengan saksi Romy Ardhian Arifianto selaku Direktur CV Mitha Group, dan setiap bulan dibuatkan SPJ seolah-olah semua mobil disewa dari CV Mitha Group. Sedangkan pada kenyataannya, 2 (dua) unit adalah milik saksi Sulistiyanto. Berdasarkan Perjanjian sewa tersebut, dilakukan pembayaran melalui kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Hariyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Aris Yulistiono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu serta saksi Romy Ardhian Arifianto selaku Direktur CV Mitha Group. <br /><br />Pada bulan Maret dan April 2013, tidak ada sewa mobil dalam pentahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun dibuatkan SPJ sebesar Rp660.000 X  2 = Rp1.240.000b(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terjadi duplikasi selama 2 (dua) bulan tersebut. <br /><br />2. Sewa Roda Dua/Sepeda Motor (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013), untuk pergunakan sebagai doperasional Panwaslu kecamatan sekabupaten Magetan, dan Panwaslu Kab. Magetan dalam kegiatan sewa kendaraan roda 2 tersebut bekerja sama dengan CV Makmur Motor, sehingga dilaksanakan perjanjian kerja sama sewa kendaraan operasional roda 2 nomor : 02/ PR/ Panwaslu-Mgt/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab. Magetan dengan saksi Sarimun Nuryanto selaku Direktur CV Makmur Motor dengan rincian, sewa roda 2 sebanyak 54 unit terdiri dari 34 unit merk Honda, 12 unit merk Yamaha dan 8 unit merk Suzuki dengan nilai sewa sebesar Rp391.500 /unit / bulan selama 7 bulan. <br /><br />Pembayaran sewa dilakukan melalui kwitansi yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Aris Yulistiono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu serta saksi Sarimun Nuryanto selaku Direktur CV Makmur Motor. Namun dalam kenyataannya, CV Makmur Motor hanya dipinjam bendera saja karena sepada motor yang disewakan bukanlah milik saksi Sarimun Nuryanto namun milik anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang sepeda motornya dibuat seolah-olah sewa dari CV Makmur Motor dan diperintahkan mengumpulkan foto sepeda motor dan STNK untuk keperluan kelengkapan SPJ. <br /><br />Saksi Sarimun Nuryanto selaku Direktur CV Makmur Motor tidak pernah menerima uang sewa sebesar Rp21.141.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) per bulan dari Panwaslu Kab. Magetan melainkan hanya menerima Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total yang diterima saksi Sarimun Nuryanto adalah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang sewa yang diterima Panwascam tidak sesuai anggaran / ada potongan bahkan bulan Juli tidak diberikan. <br /><br />3. Sewa komputer dan printer (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan 2013 serta Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Panwaslu Kab. Magetan melakukan kerja sama dengan saksi Sigit Priyono Jatmiko selaku Direktur CV Agee Vitama. Pada tahap pemilihan Bupati / Wakil Bupati, dilakukan sewa komputer oleh Panwaslu Kab. Magetan sesuai perjanjian kontrak selama 8 bulan sejak Nopember 2012 s/ d Juni 2013. Namun yang terealisasi hanya 7 bulan saja sejak Desember 2012 s/d Juni 2013, sehingga bulan Nopember 2012 tidak terealisasi. <br /><br />Tahap pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur,  Panwaskab mengadakan pengadaan sewa komputer sejak Februari s/d September 2013 Sesuai surat perjanjian tiap bulannya sewa komputer adalah Rp900.000 X 8 bulan = Rp7.200.000. Faktanya yang diterima adalah Rp6.872.000 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp328.000 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) <br /><br />Tahap pemilihan Gubernur Jatim 2013, untuk pengadaan sewa komputer bagi Panwascam sebanyak 18 Kecamatan sesuai perjanjian kontrak kerja berlangsung sejak Maret s/d September 2013 namun yang terealiasi hanya pada bulan Juli s/d September 2013 saja, sehingga bulan Maret, April, Mei dan Juni tidak terealisasi namun di SPJ kan. <br /><br />4. Belanja ATK dan Notebook dari Toko INA (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : untuk kegiatan operasional Panwaslu Kab. Magetan serta pengadaan note book / materi, dilakukan di toko INA fotocopy dengan pembayaran belanja ATK dan notebook melalui kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab. Magetan, Hariyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Aris Yulistiyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan saksi Wahyudi selaku pemilik toko INA fotocopy. <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-SCyplYXfPRhNmw9yRixx2dLVx_X3LnClMa8K9iJXUFoH5eTxtxnzdc3u_oK88UyxosVHki-IpOHdbKeCylTDQ2rFnHsKzcoh3cjStb0RkLEqOLhwvwx4dyUa0_cV-3xuyHMG-SFkWiA/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="1280" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-SCyplYXfPRhNmw9yRixx2dLVx_X3LnClMa8K9iJXUFoH5eTxtxnzdc3u_oK88UyxosVHki-IpOHdbKeCylTDQ2rFnHsKzcoh3cjStb0RkLEqOLhwvwx4dyUa0_cV-3xuyHMG-SFkWiA/s640/2.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Namun dari SPJ yang dibuat untuk kegiatan tersebut, dari total pengeluaran sebesar Rp29.147.000 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saksi Wahyudi  hanya menerima uang untuk fotocopy dan ATK sebesar Rp359.400 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). <br /><br />5. Pembelian ATK dan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera dari Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Bahwa rekapitulasi sesuai dokumen dalam pentahapan pemilihan Bupati / wakil Bupati magetan maupun dalam pentahapan pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Jatim, dari hasil rekap catatan pembelian ATK dan notebook oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang yang diterima oleh saksi Bbudi Yuliyanto selaku pemilik CV Mitra Utama Sejahtera dari Panwaslu Kab. Magetan sebesar Rp 84.768.490 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), namun faktanya, saksi Bbudi Yuliyanto hanya menerima uang dari Panwaslu Kab. Magetan untuk pengadaan foto copy dan ATK sebesar Rp 43.001.392 (empat puluh tiga juta seribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga uang yang tidak di terima dari Panwaskab Magetan untuk pemebelian ATK dan pengadaan foto copy yakni Rp41767098 (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh delapan rupiah). <br /><br />6. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi sesuai dokumen dalam pentahapan pemilihan Bupati / Wakil Bupati Magetan maupun dalam pentahapan pemilihan Gubernur / wakil Gubernur Jatim uang yang di terima dari Panwaslu Kab. Magetan sebesar Rp 15.974.760 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun kenyataannya saksi Ridho Basuki selaku pemilik Usaha Mandiri Kid Kom hanya menerima uang dari Panwaskab Magetan untuk pengadaan foto copy dan ATK sebesar Rp4.215.000 ( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga uang yang tidak diterima dari Panwaslu Kab. Magetan untuk pemebelian ATK dan pengadaan foto copy yakni sebesar Rp11.759.760 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). <br /><br />7. Pelaksanaan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tanggal 8 - 9 September 2013 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Bahwa faktanya kegiatan tersebut hanya berlangsung dua jam saja, yaitu pada tanggal 8 September 2013, karena pada tanggal yang sama ada kegiatan raker panwascam di Villa Merah Sarangan waktunya juga sama tanggal 8 - 9 September 2013. Namun dalam pembuatan SPJ, pengeluaran dana untuk kegiatan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tersebut sebesar Rp32.450.000 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), padahal item pengeluaran di dalamnya tidak terelisasi seperti makan peserta, ATK dan uang saku. <br /><br />8. Pelaksanaan Raker dengan PPL se-Kab Magetan tertanggal 28 Agustus 2018 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Sesuai bukti SPJ, seolah-olah telah terjadi pelaksanaan raker dengan PPL se Kabupaten Magetan tertanggal 28 Agustus 2013, namun faktanya setelah diklarifikasi dengan beberapa pihak, ternyata pelaksanaan tersebut tidak terlaksana karena pada tanggal 28 Agustus 2013 merupakan masa tenang dan seluruh PPL ada di desa masing-masing sehingga pelaksanaan rapat tersebut tidak mungkin dilaksanakan. <br /><br />Meskipun kegiatan tidak terlaksana, namun terhadap kegiatan tersebut tetap dibuatkan SPJ  pembayaran Hotel Merah Sarangan sebesar Rp12.690.000 (Dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran ATK dan notebook sebesar Rp4.935.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Namun saksi Mawar Mistiani selaku pengelola Hotel Merah Sarangan menyatakan pernah menandatangani surat pembatalan kegiatan, sehingga dana kegiatan tersebut tidak dicairkan dan pihak Hotel Merah Sarangan tidak pernah menerima uang tersebut. Sedangkan toko INA Fotocopy tidak pernah menerima uang pengadaan ATK dan notebook kegiatan tanggal 28 Agustus 2013 di Hotel Merah Sarangan. <br /><br />9. Biaya Inspeksi Panwaslu dan Sekretariat ke Kecamatan (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Biaya inspeksi merupakan biaya perjalanan dinas Komisioner Panwaslu, Sekretaris dan Bendahara Panwaslu ke Panwascam di wilayah Kab. Magetan yang mana dalam kegiatan ini terdapat SPJ berupa transport local inspeksi ke kecamatan yang dilakukan oleh seluruh komisioner ( ketua dan dan anggota) serta sekretaris dan bendahara Panwaslu dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp39.600.000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 32 perjalanan ke kecamatan. Namun pada kenyataannya, kegiatan tersebut adalah tidak benar karena Panwaslu Kab. Magetan tidak pernah melaksanakan inspeksi bersama seluruh komisioner di kecamatan. <br /><br />10. Perjalanan dinas luar Daerah (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Biaya perjalanan ke luar daerah merupakan biaya yang dikeluarkan kepada Ketua, Anggota Panwaslu, Sekretaris, Bendahara dn staf Panwaslu Kab. Magetan karena melaksanakan tugas perjalanan dinas ke luar daerah yang terdiri dari uang harian (saku) dan transport. <br /><br />Bahwa dari SP] kegiatan ini, terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 54.350.000,( lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kenyataannya, pelaksanaan perjalanan dinas selalu menggunakan kendaraan dinas Panwaslu Kab. Magetan. Sedangkan seharusnya kegiatan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transport tidak boleh dianggarkan lagi. <br /><br />11. Duplikasi Kegiatan (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Dari hasil rekapitulasi kegiatan ternyata pelaksanaan perjalanan dinas luar kota ataupun pelaksanaan rapat pleno serta pelaksanaan Bimtek, yang mana waktu kegiatan bersamaan namun tempat kegiatan berlainan yang mana keduanya di SP] kan sehingga berimbas duplikasi pengeluaran anggaran. <br /><br />Bahwa pada dokumen-dokumen SPI untuk kegiatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2013 maupun kegiatan pemilihan Gubemur/wakil Gubernur Jatim 2013, yaitu pada bukti pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa R. DJOKO SISWANTO, SH bersama-sama ARIS YULISTIONO dan HARIYANTO Bin HARTOYO seolah-oleh sudah sesuai dengan ketentuan, namun faktanya dana hibah yang dikelola Panwaslu Kabupaten Magetan di dalam SP] tersebut tidak sesuai realisasi di lapangan,yaitu : <br /><br />1. Sewa Roda Empat/ Mobil (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta tupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ( belum dipotong pajak). <br /><br />2. Sewa Roda Dua/Sepeda Motor (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp147.987.000,namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp105.606.000,sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp42.381.000 (belum di potong pajak). <br /><br />3. Sewa komputer dan printer (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp77.500.000,  namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp38.272.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp39.228.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (belum di potong pajak). <br /> </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDwkgsRpM4Cn928cyMHcOt0b5Js9DnTioZRL8J8i2_xY3lHMfJcwK-Oq6iXpEX9eP7ViwjkZYwg0APImRVC8rxRULC70banbPeRc1Jr3Q-yZglk1vN6RGPaHX3qN2pp9UKcKQ7sNEmR-4/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1267" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDwkgsRpM4Cn928cyMHcOt0b5Js9DnTioZRL8J8i2_xY3lHMfJcwK-Oq6iXpEX9eP7ViwjkZYwg0APImRVC8rxRULC70banbPeRc1Jr3Q-yZglk1vN6RGPaHX3qN2pp9UKcKQ7sNEmR-4/s640/6.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">4. Belanja ATK dan Notebook (Toko INA) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 29147000 ( dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 359.400 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 28.787.600,(Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ( belum di potong pajak).<br /><br />5. Pembelian ATK clan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012,2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di CV Mitra Utama Sejahtera telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 84.768.490,(Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 43.001.392,sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 41.767.098,(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />6. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di toko usaha Mandiri Kid Kom telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 15.974.760,(lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp 4.215.000,( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 11.759.760,( sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />7. Pelaksanaan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tanggal 8-9 September 2013 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raket di gedung PPI tertanggal 8 dan 9 September 2013 <br /><br />Atas fakta tersebut yang tidak terealisasi dan menjadi potensi kerugian Keuangan Negara menurut ahli adalah sebesar Rp. 25950000,( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ( belum di potong pajak)<br /><br />8. Pelaksanaan Raker dengan PPL se Kab Magetan tertanggal 28 Agustus 2018 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raker dengan PPL tertanggal 28 Agustus 2013 telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 17.625.000 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit seluruhnya tidak terealisasi sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 17.625.000 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ( belum di potong pajak). <br /><br />9. Biaya Inspeksi Panwaslu dan Sekretariat ke Kecamatan (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan transport lokal inspeksi ke Kecamatan telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 39.600.000,(tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan <br /><br />10. Perjalanan dinas luar Daerah (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Biaya perjalanan ke luar daerah merupakan biaya yang dikeluarkan kepada Ketua, Anggota Panwaslu, Sekretaris, Bendahara dn staf Panwaslu Kab. Magetan karena melaksanakan tugas perjalanan dinas ke luar daerah yang terdiri dari uang harian (saku) dan transport. <br /><br />Bahwa dari SPJ kegiatan ini, terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 54.350.000,( lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kenyataannya, pelaksanaan perjalanan dinas selalu menggunakan kendaraan dinas Panwaslu Kab. Magetan. Sedangkan seharusnya kegiatan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transport tidak boleh dianggarkan lagi. <br /><br />11. Duplikasi Kegiatan (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Dari hasil rekapitulasi kegiatan ternyata pelaksanaan perjalanan dinas luar kota ataupun pelaksanaan rapat pleno serta pelaksanaan Bimtek, yang mana waktu kegiatan bersamaan namun tempat kegiatan berlainan yang mana keduanya di SPJ kan sehingga berimbas duplikasi pengeluaran anggaran. <br /><br />Bahwa pada dokumen-dokumen SPI untuk kegiatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2013 maupun kegiatan pemilihan Gubemur/wakil Gubernur Jatim 2013, yaitu pada bukti pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa R. DJOKO SISWANTO, SH bersama-sama ARIS YULISTIONO dan HARIYANTO Bin HARTOYO seolah-oleh sudah sesuai dengan ketentuan, namun faktanya dana hibah yang dikelola Panwaslu Kabupaten Magetan di dalam SP] tersebut tidak sesuai realisasi di lapangan,yaitu :<br /><br />1. Sewa Roda Empat/ Mobil (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta tupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,00,(tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp. 30.000.000,( tiga puluh juta rupiah) ( belum dipotong pajak). <br /><br />2. Sewa Roda Dua/Sepeda Motor (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 147.987.000,namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 105.606.000,sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp. 42.381.000,(belum di potong pajak). <br /><br />3. Sewa komputer dan printer (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.500.000,-, namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 38.272.000,(tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp. 39.228.000,(tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />4. Belanja ATK dan Notebook (Toko INA) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 29147000;( dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 359.400,(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 28.787.600,(Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ( belum di potong pajak).  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTXhAXGbbBD6gCDbQfGP3ijCqVqz9OggoAXlXymT5JnasDNv-gzCEnk1-Jmg2a7eDUZbQ0xpfGPxNm6USV3JzpzJdiBBRypF5YiAg5Q9XcLASNEr8-oLl1ZfBO3EHuYoLLRWt7bHyfSU/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="1195" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTXhAXGbbBD6gCDbQfGP3ijCqVqz9OggoAXlXymT5JnasDNv-gzCEnk1-Jmg2a7eDUZbQ0xpfGPxNm6USV3JzpzJdiBBRypF5YiAg5Q9XcLASNEr8-oLl1ZfBO3EHuYoLLRWt7bHyfSU/s640/3.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">5. Pembelian ATK clan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012,2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di CV Mitra Utama Sejahtera telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 84.768.490,(Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 43.001.392,sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 41.767.098,(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />6. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di toko usaha Mandiri Kid Kom telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 15.974.760,(lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp 4.215.000,( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 11.759.760,( sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />7. Pelaksanaan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tanggal 8-9 September 2013 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raket di gedung PPI tertanggal 8 dan 9 September 2013 dijelaskan<br /><br />Atas fakta tersebut yang tidak terealisasi dan menjadi potensi kerugian Keuangan Negara menurut ahli adalah sebesar Rp. 25950000,( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ( belum di potong pajak); <br /><br />8. Pelaksanaan Raker dengan PPL se Kab Magetan tertanggal 28 Agustus 2018 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raker dengan PPL tertanggal 28 Agustus 2013 telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 17.625.000,(tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit seluruhnya tidak terealisasi sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 17.625.000,(tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ( belum di potong pajak). <br /><br />9. Biaya Inspeksi Panwaslu dan Sekretariat ke Kecamatan (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan transport lokal inspeksi ke Kecamatan telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 39.600.000,(tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan <br /><br />10. Pembelian ATK clan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012,2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di CV Mitra Utama Sejahtera telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 84.768.490,(Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 43.001.392,sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 41.767.098,(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />11. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di toko usaha Mandiri Kid Kom telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 15.974.760,(lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp 4.215.000,( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 11.759.760,( sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />Atas fakta tersebut yang tidak terealisasi dan menjadi potensi kerugian Keuangan Negara menurut ahli adalah sebesar Rp. 25950000,( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ( belum di potong pajak)<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa R. DJOKO SISWANTO, SH bersama-sama dengan ARIS YULISTIONO, SE. dan HARIYANTO Bin HARTOYO mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: Nomor SR 39/ PW13/ 5/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 disebutkan bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya kurang lebih sebesar Rp309.484.237,39 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen)<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa155 ayat (1) Ke-1 KUHP. (jen) </span></div>

News Tipikor Tiga Pejabat Panwaslu Kab. Magetan Terbukti Korupsi Dana Pilkada Rp309 Juta

Terdakwa Aris Yulistiono, SE (kemeja batik) sedang berkonsultasi dengan PH-nya, Yuiana atas putusan Majelis Hakim “Ketiga terdakwa divo...

»

Terdakwa Korupsi SIMDA Rp367 Juta Divonis 5.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="480" data-original-width="775" height="393" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhin-ytdOXZRl4jM_nbDU8dDJ14YT2SFPQx0so3dTsyRLGZZoKqHlhpPjWzlGMVwikI_koeTvn91iduaL4WnkHlC8NUWcqbGWyAM0FOY8GReQ6tO5BJNXug5-1q6l7tWnYhx15PFQEB3nE/s640/2020-01-10+Terdakwa+Korupsi+SIMDA+Rp367+Juta+Dituntut+6+Thn+Penjara.png" width="640" /> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kamis, 9 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi mark up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebesar Rp 367.825.860 berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i termuat dalam surat putusan Nomor 108/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan Ketua Majelis Dede Suryaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Sanghadi dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartiko. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Agustian Siagian, Regen Pohan, Yudita, Nazib dan Ugi Sugiharto.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Rudi Hartono diseret ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawabkan perbuatnnya melaakukan mark-up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018, berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap yang merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuataan terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mark-up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018, berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap yang merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakimpun sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri agar terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak sependapat serta menolak pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Mengadili ; Satu (1). Menyatakan terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junckto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dua (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i berupa pidana penjara selama lima (5) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah (Rp367.825.860) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut dkk dari Kejari Kabupaten Kediri sama-sama mengatakan pikir-pikir.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTL-BKiR78Z96EXa_JWsvt4wfFBgvFmt8tUgRIYKALYtBygYJq0tmJwHFUOGkv1d6sWnn1J1wAyHtkB9gv4zexBmoxelEd9zX91mlUVfX9NviFksh5jg1ovoKnrXixQzOLNOLC4fIsXa4/s1600/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTL-BKiR78Z96EXa_JWsvt4wfFBgvFmt8tUgRIYKALYtBygYJq0tmJwHFUOGkv1d6sWnn1J1wAyHtkB9gv4zexBmoxelEd9zX91mlUVfX9NviFksh5jg1ovoKnrXixQzOLNOLC4fIsXa4/s640/1...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2018, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, telah menerima Anggaran (DIPA) dari APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.183.387.650 (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbagi untuk:<br /> <br /> 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp4.162.254.100 (empat milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah),: 2 Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.00,(lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri menerima anggaran Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.<br />  (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu : 1. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM),: 2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM),: 3. Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES),: 4.  Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat.<br /> <br /> Karena belum tersedianya uang anggaran atau belum dicairkannya, dan untuk memperlancar jalannya kegiatan, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada awal bulan Februari 2018, telah menerima Uang Persediaan (UP) sebesar Rp403.309.00 (empat ratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat, bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasai Masyarakt (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) dan bidang Pembedayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna  (SOSBUD, SDA dan TTG).<br /> <br /> Bahwa untuk belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550 (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah diperuntukan untuk ; Bahwa kegiatan-kegiatan pada Bidang PKPPM, Bidang PUEM), Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), Bidang “ Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat  Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat telah terealisasi, dimana dalam pelaksanaannya ada yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan ada yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.<br /> <br /> Bahwa dari kegiatan yang telah dilaksanakan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, telah memasukkan I mengentry data berupa kegiatan bidang - bidang dan sekretariat kedalam  aplikasi SIMDA dengan password Kab. Kediri dengan user name SIMDA 2018;<br /> <br /> Bahwa dalam aplikasi SIMDA, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i  memasukkan/mengentry kegiatan yang sama/digandakan (double entry) dengan cara kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang yang sudah dilengkapi dengan pertanggunjawaban atas kegiatan tersebut yang kembali di entry/dimasukkan ke aplikasi SIMDA, dengan nomor yang berbeda tetapi jumlah uang yang sama kegiatan fiktif/entry fiktif, yakni kegiatan yang tidak dilaksankan oleh bidang akan tetapi di entry/dimasukkan kedalam aplikasi SIMDA dengan memberi nomor baru atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh bidang, dan tidak ada laporan pertanggungiawabannya.<br /> <br /> Dan terdakwa juga melakukan mark Up atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan, akan tetapi untuk jumlah / nilai atas kegiatan tersebut ditambah jumlahnya dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM). Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) <br /> <br /> Dengan dilakukannya penggandaan kegiatan/dodble entry, entry fiktif dan mark up atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan BantuannPembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), sehingga terdapat selisih pencairan antara pada aplikasi SIMDA dan pada pencairan bidang sesuai dengan SPJ yakni sebagai berikut :<br /> <br /> Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Seksi Ketahanan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinana TA. 2018. Seksi Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp238.796.910.00 (Rp835.172.224 - Rp596.375.314 = Rp238.796.910.00) Seksi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), seksi usaha ekonnomi masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih sebesar Rp45.609.450 (Rp115.978.100 – Rp70.368.650 = Rp45.609.450)<br /> <br /> Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), terdapat selisih pencairan dana yang dilalukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp159.796.554 + Rp76.377.054= Rp83.419.500. Sehingga total untuk selisih antara pencairan pada aplikasi SIMDA dan pencairan pada bidang yakni sebesar Rp367.825.860<br /> <br /> Bahwa ketika sudah ada Kasubag Keuangan terdakwa hanya menyampaikan jika akan mengajukan pencairan dana akan tetapi Kasubag Keuangan tidak melakukan verifikasi atas SPM maupun data pendukung yang diajukan dan Kasubag Keuangan tidak membubuhkan parafnya, karena terdakwa dalam pengajuan pencairan sudah biasa dilakukan tanpa ada paraf dari Kasubag Keuangan atau dalam hal ini terdakwa selalu melewati kewenangan dari Kasubag Keuangan, dan menganggap apa yang dilakukan dalam pengajuan pencairan anggaran selalu benar. Dan ketika di tanyakan oleh Pengguna Anggaran, terdakwa mengatakan bahwa yang dilakukan sudah benar dan tidak ada yang salah.<br /> <br /> Bahwa ketika anggaran pencairan sudah turun/cair maka terdakwa membagikan uang anggaran kepada bidangb-idang, dan sekretariat melalui bendahara pengeluaran pembantu yang sebelumnya mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan ada sebahagian dana yang disisihkan oleh terdakwa atau terdakwa tidak memberikan secara utuh/penuh permintaan bidang-bidang dan sekretariat dengan alasan, jika ada bidang lain yang membutuhkan dana tersebut.<br /> <br /> Sehingga bidang dan sekretariat yang sudah mengajukan permintaan pembayaran harus menunggu pencairan berikutnya/pencairan selanjutnya atau dimana dalam 1 (satu) kali pencairan dalam periode tahun anggaran 2018, terdakwa secara melawan hukum menyisihkan sebahagian uang anggaran secara bertahap dengan total sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1M5jYUxYdYhDNIH9jxym8WHOw1xsNs6zmiv4TRI1vSf5rGIVuKrEzLMIzKn2Yiij2Z_VoiE7zAZX4n63jSQkOoM02qKp16VpnA2qUBq-nlXYvlUV6yJU4VKWRJ5yPRUAnvagYd66wzE/s640/2..jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Bahwa dalam tahun anggaran 2018, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa telah menyisihkan sebahagian uang anggaran yang seharusnya dipergtmakan untuk kegiatan pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) yakni sebesar Rp. 367.825.860.00,(tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga bidang = bidang yang melaksanakan kegiatan menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :<br /> <br /> Melakukan penggandaan/double entry kegiatan pada aplikasi SIMDA yang telah dilakukan sebelumnya oleh bidang bidang berupa kegiatan perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan, dan peralatan kegiatan dsb, sehingga dari kegiatan penggandaan/double entry terdakwa dapat menyisihkan uang sebesar Rp. 88.532.000.00,(delapan puluh delapan juta lirna ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Melakukan entry fiktif penggunaan dana/transaksi pengeluaran pada aplikasi SIMDA tanpa  kegiatan dan surat pertanggung jawaban (aktif) berupa kegiatan biaya perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan dsb, sehingga atas entry fiktif tersebut terdakwa dapat menyisihkan uang  sebesar Rp269.141.360<br /> <br /> Bahwa selama tahun anggaran 2018, terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan  anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri   telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Republik lndonesia Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan penyisihan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap telah diperunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /> <br /> Berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri atas Dugaan Penyimpangan penggunaan atau Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019, atas perbuatan Terdakwa tersebut terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, yang merupakan uang Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa MOH. RUDI HARTONO Bin (Alm) RUBA'I yakni sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi SIMDA Rp367 Juta Divonis 5.6 Thn Penjara

  BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 9 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selam...

»