Terdakwa Darmawan : Kalau Tigakali Armuji Tidak Datang Harus Dipaanggil Paksa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="454" data-original-width="1018" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-GysZeBiku68GT4RAsaI1z4epGx2pr_Mc56eS5fa3ruP9stWc_oXxU1OkileDh-GaALMI0yGKhlgg8Mf-AD2acwNTNEaMC6dkg7qdNb8Qk8lgDMsC8rpfXjgzIsofjBDh2Z-t-JKtu0/s640/Dr.+Sudiman+Sidabuke.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Armuji :</b></u> Kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan datang tapi kegiatan Dewan sampai bulan Februari, saya tidak bohong</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /> <u><b><span style="font-size: large;">Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah, Dr. Sudiman</span></b></u><br /> <span style="font-size: large;"><u><b>Sidabuke : </b></u>Yang bertanggung jawab disini tentu Wali Kota, karena Wali Kota yang  mendisposisi kepada Bendahara untuk mencairkan uang</span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span>Ketidak hadiran Armuji, selaku Ketua (mantan) DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019, yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim dari F-PDIP, yang juga kandidat Wawali (Wakil Wali) Kota Surabaya periode 2020 – 2025 sebagai saksi untuk terdakwa Darmwan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi (mantan anggoat DPRD Surabaya 2014 – 2019) di Pengadilan Tipikor Surabaya, “berakibat” sidang perkara Korupsi Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) ditunda sepekan oleh Majelis Hakim yang diketuai Abudullah Idris, dengan memerintahkan JPU Kejari Tanjung Perak untuk menghadirkan politkus PDIP itu.<br /> <br /> “Sidang ditunda, Majelis memerintahkan JPU untuk menghadikan Armuji pada persidangan berikutnya,” kata Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah.<br /> <br /> Sementara JPU M. Fadil mengatakan, akan memanggil Armuji sebagai saksi dalam persidangan. “Insya Allah,” jawab JPU M. Fadil Singkat.<br /> <br /> Ketidak hadiran Armuji sebagai saksi dalam persidangan bukan kali ini saja, melainkan yang kedua. Alasannyapun sama, yaitu Kunker (kunjungan Kerja). Yang pertama pada pekan lalu karena Kunker ke Pulau Dewata, dan kali ini ke Ibu Kota. Dan sepertinya untuk persidangan pekan depanpun, Armuji bisa jadi tak akan hadir karena alasannya bahwa kegiatan DPRD Jatim sudah terjadwal hingga bulan Februari 2020. Hal itu disampaikan Wakil rakyat Jawa Timur ini saat Armuji menelepon beritakorupsi.co, pada Selasa, 28 Januari 2020 sekira pukul 20:59 WIB.<br /> <br /> “Kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan datang. Tapi ini saya masih di Jakarta, kegiatan Dewan Jatim itu hingga Februari. Saya bukan bohong,” kata wakil rakyat Jatim ini melalui telepon (WhastApp) lalu membuat tindakan profesional dengan memblokir Nomor WhastApp beritakorupsi.co<br /> <br /> Ketidak hadiran mantan Ketua DPRD Kota Surabaya sebagai saksi dipersidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, menurut terdakwa Darmawan, Armuji dianggap takut ketularan jeruji besi. Terdakwa Darmawan juga mengatakan, apabila Armuji tidak datang, maka dirinya bersama terdakwa lain melalui Penasehat Hukumnya masing-masing akan meminta kepada Majelis Hakim supaya dipanggil paksa.<br /> <br /> “Wedih (takut) ketularan ini, jeruji ini. Armuji ini kan sudah dua kali dipanggil. Kalau tidak datang, paling tidak pengacara kita akan minta kepada Majelis Hakim untuk dipanggil secara paksa,” kata terdakwa Darmawan dari balik jeruji besi Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatakan Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah. Menurut Dr. Sudiman Sidabuke, bilamana Armuji tidak datang sebagai saksi dalam persidangan, maka pihaknya akan meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan JPU untuk menghadirkan ssecara paksa sesuia pasal 159 dan pasal 160 KUHAP.<br /> <br /> “Kita kan minta, dan itu diatur dalam pasal 159, 160 KUHAP. Mana kala  dia (Armuji) tidak hadir tentu kami sebagai penasihat hukum para terdakwa, punya hak meminta kepada Majelis Hakim supaya kemudian saudara Armuji diperintahkan untuk dipanggil dengan membawa secara secara paksa,” kata Dr. Sudiman Sidabuke kepada beritakorupsi.co, Selasa, 28 Januari 2020.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga-SQKkQCffrk0waLVASIMS9jqDTyEUwNuaaSKMsSUxgNF1YzIxO6CSGtNlgd-Xms4bBeHtHuFPdcGw1g-ynsjatjEAgXRZSztSob-T9WgV4YYdPBylQ2ajUv0bKSnnCRVDYy6lQyuVnM/s1600/DARMAWAN3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1064" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga-SQKkQCffrk0waLVASIMS9jqDTyEUwNuaaSKMsSUxgNF1YzIxO6CSGtNlgd-Xms4bBeHtHuFPdcGw1g-ynsjatjEAgXRZSztSob-T9WgV4YYdPBylQ2ajUv0bKSnnCRVDYy6lQyuVnM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Inilah wawancara beritakorupsi.co dengan terdakwa Darmawan terkait ketiak hadiran Armuji dalam persidangan sebaga saksi, dan  Dr. Sudiman Sidabuke yang mengungkap beberapa fakta dalam kasus perkara Korupsi Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016, yang menurtnya bahwa yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Wali Kota Surabaya, yang mendisposisikan Bendahara untuk mencairkan uang APBD TA 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliar.<br /> <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co :</span> Armuji hari ini tidak datang sebagai saksi. apa tanggapan anda.<br /> <br /> <b>Terdakwa Darmwan:</b><br /> Ada pasalnya itu, ya kalau nggak mau ada pidanya itu pasal 224 (pasal 224 KUHP). Jadi kalau dipanggil dua kali nggak mau, ketigakali yang besok ini harus dipanggil maksa. Kalau ndak ya pidanya konsekwensinya ini penjara,” kata terdakwa Darmawan sambil menunjuk jeruji besi ruang tahana Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Harapan anda dari Armuji?<br /> <br /> <b>Terdakwa Darmwan:</b><br /> Kalau kita berharap, Armuji datanglah, paling tidak itu memberikan penjelasan secara realita seperti apa, proposal itu dikumpulkan seperti apa dan itu dilakukan oleh 50 anggota dewan semua termasuk Armuji sendiri, mekanismenya seperti apa, itu sudah kita lalui semua,  aturannya, perwali, Permendagri, kita Sekwaan dari Sekwan ke Pemkot itu sudah kita lalui semua. Terus apa yang ditakutkan sama Armuji, paling nggak memberi penjelasan itu supaya Hakim dan lebih mengetahui lebih jelas, biarpun saya yakin Hakim juga sudah tahu.<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co: </span>Kalau Armuji hadir sebagai saksi, pertanyaan apa yang akan anda tanyakkan?<br /> <br /> T<b>erdakwa Darmwan: </b><br /> Pasti ada yang akan kita tanyakan nanti kalau dia datang. Kalau sekarang, dia sudah ngerti duluan nanti ngerpek (mencontoh) dong. Terus pada saat pemeriksaan untuk saudari Binti ini, ada kunjungan kerja ke Solo. Saat itu Armuji Ketua DPRD mengatakan, tidak boleh kunjungan harus mendatangi panggilan dulu.  Sekarang giliran dia yang dipanggil mangkir-mangkir. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co: </span>Apakah peraturan itu hanya berlaku untuk anggota dan tidak berlaku untuk ketua<br /> <br /> <b>Terdakwa Darmwan:</b> Kira-kira seperti itu yang namanya ketua kan kuasa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Armuji selaku Ketua DPRD Surabaya dipastikan hari ini (Selasa, 28 Januari 2020) tidak hadir sebagai saksi. Apa tanggapan anda.<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Ya tentu kalau dia tidak hadir menurut saya, ini suatu kejutan dan sepanjang pemberitaan yang saya ikuti di media mulai dari awal penyidikan, terkesan bahwa saudara Armuji itu adalah plin-plan. Semula pada waktu penyidikan, Binti itu akan melakukan kunker, kunjungan kerja. Tetapi kemudian karena ada panggilan Kejaksaan, lalu mengatakan, panggilan Kejaksaan itu harus lebih diutamakan daripada kunjungan kerja. Tapi sekarang, dia bilang bahwa dia lebih mengutamakan ke Dewanan itu dari pada panggilan sidang, pertama. <br /> <br /> Yang kedua, Kmarin dia ngomong, panggilan yang pertama itu terlambat, saya sudah berada di Bali. Kalau saya dipanggil, diundang tentu pasti akan hadir, kalau saya datang tanpa diundang itu kan namanya ngejek. Nah, sekarang dari segi analisisnya, didalam persoalan-persoalan seperti itu karena ini kan sudah dua kali dipanggil. Dari segi kepentingan daripada penegakan hukum, maka kepentingan daripada dunia peradilan itulah yang seharusnya lebih diutamakan karena itu adalah dalam rangka membuat terangnya duduk perkara. <br /> <br /> Saya pikir kehadiran saudara Armuji itu kan memang sangat kita perlukan, dan saya pikir dia juga perlu sebagai ketua dewan pada saat itu. Karena apa, karena ini para terdakwa ini adalah anggota dewan yang otomatis adalah merupakan anggota kedewanan yang ketuanya adalah beliau. Seharusnya apa yang dilakukan oleh anggota dewan seharusnya dia tentu tahu, bagaimana persoalan-persoalan tentang dana hibah ini.<br /> <br /> Yang kedua, bahwa sesuai dengan Perwali Nomor 25 (Perwali Nomor No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah itu dinyatakan, bahwa permohonan itu disampaikan oleh si pemohon kepada Wali Kota. Tapi khusus untuk Surabaya, adakerjasama antara Dewan dengan Pemkot<br /> <br /> Tetapi Khsus Surabaya ada kerja sama antara Pemkot dengan dewan sebagaimana dalam surat dakwaan itu, permohonan itu disampaikan melalui anggota dewan. Ini kan Armuji harus menjelaskan karena kali tidak dijelaskan lalu kemudian orang lalu berpikir, ngapain kok masih melalui dewan, permohonan itu kan bisa disampaikan kepada Wali Kota, gitu kan. Ini kan harus dikilirkan.<br /> <br /> Sesuai dengan Hukum Acara maka saya tentu akan mengatakan, panggilan yang pertama itu kan tidak sah. Kenapa kok tidak sah, karena tidak diterima oleh yang bersangkutan. Yang kedua, dari segi tenggang waktunya tidak disampaikan tiga hari sebelum pemanggilan itu. Jadi kalau dia tidak hadir hari ini sebenarnya adalah merupakan panggilan yang pertama. Tentu panggilan yang kedua, kita kan minta dan itu diatur dalam pasal 159, 160 KUHP, mana kala  dia tidak hadir tentu kami sebagai penasihat hukum para terdakwa, punya hak meminta kepada Majelis Hakim supaya kemudian saudara Armudi diperintahkan untuk dipanggil dengan membawa secara secara paksa.<br /> <br /> Tapi itu adalah kewenangan dari pada Hakim, karena pasal itu adalah mewajibkan kepada Hakim, bukan mewajibkan kepada kami. Kami hanya dinyatakan didalam KUHAP itu pasal 162, terdakwa atau penasihat hukumnya sepanjang dia adalah dalam berkas perkara berikan keterangan dapat meminta Ketua Majelis wajib untuk mendengarnya. <br /> <br /> Jadi kalau dia sama sekali tidak hadir menurut hemat saya, seharusnya Ketua Majelislah yang harus introfeksi. Artinya apa introfeksi itu, kalau dia dianggap perlu karena diminta maka Ketua Majeli harusnya boleh mengeluarkan penetapan untuk diperintahkan kepada Jaksa membawa secara paksa, itu hukumnya. Tapi ini kebali kepada persoalan Hakim<br /> <br /> Maka itu saya katakan kemarin kepada pak Hakim, “Pak, ini bukan saksi Ade charge yang memang kita ajukan tapi ini adalah saksi dalam berkas yang diperiksa oleh Jaksa. Nah dalam pasal 160  ayat (2) mengatakan, manakala saksi itu ada dalam berkas dan diminta oleh terdakwa atau penasehat hukumnya Ketua Majelis wajib untuk mendengar. Artinya ada kata wajib untuk mendengar. Ini beban ada pada Majelis. Nah, kalau Majelis sudaah memerintahkan untuk dipanggil lalu kemudian tidak, menurut hemat saya, yang sedikit dilecehkan itu adalah Majelis karena ini kewenangan dan wibawa Hakim, menurut hemat saya. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Andaikan Armuji selaku Ketua Dewan datang, apa yang akan anda tanyakan tentang Jasmas ini ?</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSllWZE_9_BS7zRC_6bgZZU3nJFNNh7bRADcjIFAFPdfzSLadEJ-p9bmGvUWHG5wvArxIVyPWmzRj-YMTcQk4LjFUn0f_YROn7wpDjfsh3MkVCMIOMT35GLHbw3pjacLkIZJyX_KxmOzU/s1600/IMG-20191119-WA0015+-+Copy.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Pertama adalah tentang 6 anggota dewan tapi saya fokus pada klien saya supaya lebih objektif.  Para anggota dewan ini kan ada dana kepada masing-masing katakanlah kepada Bu Binti itu kan ada anggaran 2 miliar kepada dia untuk diberikan atau untuk diperuntukkan bagi daerah pilihannya. Tentu itu kan melalui peraturan daerah. Peraturan daerah itu adalah hasil prodak antara Legislatif dan eksekutif. Kita ingin menjelaskan disana, apakah angka 2 itu adalah ngotot-ngototan terdakwa yang mengharapkan suatu saat bisa kerjasama dengan saudara Agus Jong. Inikan Armuji harus menjelaskan ini. Artinya adanya dana yang diperuntukkan kepada masyarakat di daerah wilayah pilihan daripada ini, apakah memang sesuatu aturan yang merupakan pelaksanaan daripada Permendagri maupun dari pada peraturan pemeritah, ini mesti dijelaskan. Karena ada kesan, seakan-akan bahwa teman-teman anggota dewan ini sudah berkolaborasi pada waktu perda itu dibuat. <br /> <br /> Karena perda itu lalu kemudian mengacu pada Perwali. Jadi Perwali menindaklanjuti Perda sebagai pelaksana. Di Perwali ini ada mengatakan, bahwa permohonan itu harus diajukan langsung dari pada pemohon kepada Wali Kota. Tetapi ternyata Sekda mengeluarkan secarik kertas yang disampaikan kepada Ketua Dewan, bahwa warga itu boleh mengajukan melalui anggota Dewan. Maka kita persoalkan, andai kata anggota dewan ini atau klien saya menerima dari konstwennya, ini salah apa nggak. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Apakah surat dari Sekda kepada Ketua Dewan adalah sebagai pelaksana dari Perwali Nomor 25 tahun 2016?<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Nah itu yang saya bilang, makanya saya katakan, kita perlu menghadirkan saudara Armuj, supaya dia menjelaskan ini. Kenapa, karena Perwali mengatakan ini direcklik, kenapa kok ini melalui anggota dewan. Dan itu dilakukan, dikumpulkan melalui Sekwan, dari Sekwan lalu ke Wali Kota dari Wali Kota kepada Sekda lalu diterima. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Terkait Perwali Nomor 25 tahun 2016, siapa yang berwenang untuk menjelaskan itu.  Kemudian tentang pendelegasian Wali Kota terhadap Asisten II Perekonomian untuk melakukan verifikasi terhadap proposal-proposal dari pemohon, apakah itu menjadi tanggung Asisten II atau Wali Kota ? <br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Di dalam perbuatan pidana, sudah berulang kali disampaikan oleh rekan sayasaudara  Hasonangan maupun saya, sudah berungkali meminta untuk menghadirkan Wali Kota. Nah,  artinya kalau memang penyimpangan itu terjadi di Pemkab dan saya mengatakan kalau ada dugaan penyimpangan itu ada di Pemkab. Kanapa kok penyimpangan itu ada di Pemkab Pak Sidabuke, karena proposal ini ditujukan kepada Pemkab dan ternyata di Pemkab itu tidak seluruhnya  proposal itu dikabulkan. Itu artinya, teman-teman di Pemkab itu melakukan verifikasi, ada yang dikabulkan ada yang ditolak.<br /> <br /> Sekarang kenapa kok teman-teman ini seperti klien saya, ada 28 proposal semuanya kok bisa lolos, berarti kan benar. Kalau itu benar kenapa ini jadi masalah sekarang. Artinya, kalau di klien saya ini toh ada kesalahan yang menurut saya tidak ada, jadi Pemkab harus bertanggung juga dong dalam persoalan ini, satu<br /> <br /> Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab disini tentu Wali Kota, karena Wali Kota yang  mendisposisi kepada bendahara untuk mencairkan uang itu lalu kemudian memerintahkan para pemohon itu untuk membuka rekening di Bank yang ditransfer dari pada pemerintah kota Surabaya ke rekening warga-warga itu, dari situ baru berpindah ke rekening saudara Agus Cong. <br /> <br /> Yang ketiga. Yang saya persoalkan, didalam Perwali nomoe 25 itu, permohonan itu bisa dicairkan barang ataukah uang, ada dua. Artinya, kalau itu barang, pemkotlah yang harus menyediakan barang yang diminta oleh warga. Kalau uang, ia uanglah yang diberikaan. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah, uang diberikan tapi untuk belanja barang<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Dalam proposal itu, apakah yang diajukan oleh warga, uang atau barang?<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke : </b>Barang, kursi, terop. Barang yang diminta tapi uang yang diberikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa kualitas barang yang dibeli warga dari Agus Jong, kwalitasnya jelek dan tidak ada satu barang buktipun yang ditunjukan dalam persidangan. Apa tanggapan anda.<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Saya mengatakan  dan saya yakini mudah-mudahan Hakim itu juga Objektif, profesional, saya mengharapkan itu. Ini adalah yang menurut saya adalah kelemahan dari pada Penuntut Umum. Pada waktu dia mengajukan BPK sebagai ahli, maka kita pertanyakan, dari mana anda dapat mengatakan ada harga mar-up, yang artinya kwalitas barang itu tidak sesuia dengan harga.Dia bilang itu ada dari ahli dari lain yaitu ITS. Tapi ITS itu juga tidak dihadirkan sebaga saksi dalam persidangan<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, “Copy paste” dari ITS tapi ITS sendiri tidak dihadirkan dalam persidangan? <br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Ya tidak dihadirkan dalam persidangan. Dan yang kedua, barang-barang itu minimalis sebagai sampel dari populasi, apakah kursi yang diambil, ataukah teropnya yang diambil. Itu mengatakan sama dengan tidak dihadirkan juga dalam persidangan sebagai barang bukti bukan alat bukti, barang bukti. Barang bukti itu selain dari pada pasal 184 itu tidak dihadirkan.  Dan kenyataannya adalah, saksi-saksi itu sebagian besar mengatakan bahwa barang-barang itu biak dan tersimpan samapi hari ini. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Darmawan : Kalau Tigakali Armuji Tidak Datang Harus Dipaanggil Paksa

Armuji : Kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan datang tapi kegiatan Dewan sampai bulan Februari, saya tidak bohong Penasehat Huk...

»

Armuji, Mantan Ketua DPRD Surabaya Dipastikan Tak Hadiri Sidang Korupsi Jasmas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="449" data-original-width="640" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1npli8bIAIraUyDxL2UQN1mE_8_zPA-2NXy9hlJrPrumGF0jcm-Vlezwd8pj23x-vgZtSF7Z2Ay-znHRCskonsFdhyOUX2rxpl-QO8EMDQLaEmgTvURyQ7oFYlU9JZWYrauLcB489vCM/s640/DARMAWAN1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Darmawan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">Terdakwa Darmawan : </span></b><span style="font-size: large;">Saya berharap Armuji datang, karena selaku ketua, lebih paham, lebih taulah Jasmas, dia empat periode. Kalau yang bertanggungjawab APBD ia Pemkotlah</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Besok (hari ini), Selasa, 28 Januari 2020, Armuji, selaku Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim dari F-PDIP, yang juga kandidat Wawali (Wakil Wali) Kota Surabaya periode 2020 – 2025 dipastikan tidak akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara Korupsi Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) untuk terdakwa Darmwan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019<br /><br />Kepastian tidak hadirnya Politikus PDIP yang sudah 20 tahun sebagai anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini, disampaikan langsung kepada beritakorupsi.co melalui telepon (WhastApp), Senin, 27 Januari 2020. Alasannyapun spektakuler, yaitu sedang di Jakarta hingga tanggal 29 Januri 2020. Dan menurutnya, telah berkirim surat “cinta” ke Kejari Tanjung Perak.<br /><br />“Saya lagi di Jakarta hingga tanggal 29. Saya sudah mengirim surat ke Kejari,” kata Armuji.<br /><br />Sementara menurut salah seorang Tim JPU Kejari Tanjung Perak, Fadil, saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, belum tau apakah ada suratnya atau tidak karena belum membacanya. <br /><br />“Saya kurang tau apakah ada atau nggak, karena saya belum baca dan belum mengetahuinya,” jawab Fadil.<br /><br />Padahal, kehadiran Armuji selaku Ketua Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini sangat ditunggu-tunggu, dan bahkan diharpakan oleh para terdakwa yaitu Darmwan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi yang juga sesama anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbsJck5SPaMsyHqh4HQUMylmg1EprdbBP2eOGv69iwEN-XlwmoQltWqtLeX2dr0fbCP1cGDXs0S_woiq3cbz7-_2Kwl4TgOFGbos98HN53y10RFhX-owArKdrSe3RIpEPK71DWYXcsnqs/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Alasannya, karena Armuji yang sudah 20 tahun sebagai anggota Dewan Kota Surabaya dianggap paham betul tentang program dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari ABPD Kota Surabaya tahun anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 27 miliar yang  merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 dengan menyeret 6 (enam) anggota DPRD Kota Suarabaya periode 2014 – 2019 sebagai terdakwa, serta 1 (satu) pihak swasta selaku penyedia barang, yaitu Agus Setiawan Jong (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara 6.6 tahun beberapa bulan lalu dalam Jillid I) selalu Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS)<br /><br />Seperti yang disampaikan langsung oleh terdakwa Darmawan kepada wartawan di Pengadilan Tipikor pada pekaan lalu. Menurut terdakwa Darmawan, Armuji dianggap paham betul tentaang Jasmas, karena Armuji sudah 20 tahun sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Selain itu, terdakwa mengatakan, bahwa 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 mendapat dana Jasmas. Sementara yang bertanggungjawab mengenai APBD adalah Pemkot, Wali Kota Suarabaya<br /><br />“Paling tidak Dia (Armuji) datang, supaya bisa menjelaskan alurnya Jasmas itu seperti apa. Jadi kewenangan dewan itu dimana?. Dewan tidak punya kewenangan apa-apa. Dewan yang menyampaikan Proposal dari masyarakat, tapi yang punya kewenangan adalah Pemkot karena yang melakukan verifikasi dan pencairan adalah Pemkot” kata terdakwa Darmawan kepada beritakorupsi.co dari ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 21 Januari 2020.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut tentang jumlah anggota DPRD Kota Suarabaya yang mendapat dana Jasmas TA 2016 yang bersumber dari APBD Kota Surabaya, dan yang bertanggungjawab pada APBD. Menurut terdakwa Darmawan, sebanyak 50 anggota DPRD Kota Surabaya mendapat dana Jasmas, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya untuk masing-masing anggota. Sementara yang bertanggungjawab pada ABPD adalah Pemkot, Wali Kota Surabaya.<br /><br />“Semua dapat, 50 anggota dewan mendapat tapi saya tidak tau berapa jumlahnya untuk masing-masing. Kalau yang bertanggungjawab untuk APBD ya Pemkotlah,” jawab terdakwa Darmawan.<br /><br />Terdakwa Darmawan menambahkan, bahwa kasus Jasmas pernah disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat rapat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) di kediaman Wali Kota setelah kasus Jasmas mulai ramai diperbincangkan di beberapa media<br /><br />“Wali Kota pernah menyampikan ke saya, “Proposal yang dibuat teman-teman (anggota Dewan) itu bermasalah, banyak yang kembar-kembar banyak yang sama. Apa dibuatkan atau seperti apa itu”. Loh Bu, Ya saya jawab “Kalau proposaal-proposal itu mencurigakan, ada yang nggak benar, ada yang dibuatkan atau ada yang buatkan, ada apa diloloskan, ia sudah abaikan itu. Ndak usah dicairkan, ndakk usah direspon”,” ungkap terdakwa Darmwan dengan menirukan perbincagannya dengan Wali Kota Surabaya.<br /><br />“Waktu itu rapat Forpimda di kediaman Wali Kota sekitar jam limaan, ada saya, Bu Ratih. Saya lupa apakah setelah cair, karena penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) Dewan tidak tahu, Dewan tidak pernah dikabari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDUoweh8OJGjDDr_8HGfMLtDp80gHOCrmVg2EMflLFFDizpyXkmwzqeF2K2-v6YKDg78ozH22CZLKZsQoOaURxmg-l72RWo_zJZ-jM3c59VTy5_RVBYDIj3ylmsZLJ8TNDLLP5_8z3kTs/s640/terdakwa....jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut terdakwa Darmawan, bahwa perkenalannya dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Kota Surabaya dengan Agus Setiawan Jong saat Agus Setiawan Jong berkunjung ke kantor Dewan dan dipertemukan Elok yang juga sesama anggota Dewan. Selain Agus Setiawan Jong juga Dea Winnie. Karena Dea  Winnie adalah tim suksesnya Elok.<br /><br />“Kita kenal sama Agus Tjong termasuk Dea  Winnie karena dikenalkan Elok. Dea  Winnie itu kan orangnya Elok, tim suksesnya. Dia juga dapat Jasmas tapi tidak cair. Kalau cair, mungkin sama seperti kita,” jelas terdakwa Darmawan.<br /><br />Selain mengharpakan kehadirakan Armuji, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga demikian. Hal ini beberapakali disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah, Dr. Sudiman Sidabuke. <br /><br />Alasannya, agar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dapat menjelaskan secara langsung di muka persidangan di hadapan Majelis Hakim terkait Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah<br /><br />“Setidaknya Wali Kota jadi saksilah biar dapat menjelaskan tentang Perwali No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah,” kata Dr. Sudiman Sidabuke beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Armuji, Mantan Ketua DPRD Surabaya Dipastikan Tak Hadiri Sidang Korupsi Jasmas

Terdakwa Darmawan Terdakwa Darmawan : Saya berharap Armuji datang, karena selaku ketua, lebih paham, lebih taulah Jasmas, dia empat p...

»

Rekayasa Kasus Dugaan Korupsi ‘Kambing Etawa’ Rp8.4 M Semakin Jelas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="765" data-original-width="1600" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhS7L3Q55ZaPRM1SKR1fSYKzlufzJXVYhPtpzTLvSnfamyFnU6nHthyphenhyphen6gX5tiRCF6yUEn37YsOMjOEPoNicv2hq8ORjfbTbCJFIQQKHgSUfCYc5s_uUNaglJGZlaAOtt2hOkn1dWzrYoI/s640/14.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Program BUMDes (Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa) pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781 semakin jelas ada rekayasa sejak awal, karena dana untuk pembelian hewan tersebut tidak masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran (TA) 2017, dan tidak pernah melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bangkalan<br /><br />“Dari keterangan saksi tadi sudah jelas bahwa sejak awal, tidak ada dalam penganggaran,” kata JPU Iqbal yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait akan dihadirkannya Bupati dan mantan Bupati Bangklan sebagai saksi dalam persidangan, JPU Iqbal enggan menjelaskannya. Alasannya, agar wartawan media ini dapat mengikuti persidangan selanjutnya.<br /><br />“Nantilah, kalau dijelasnkan sekarang, nggak ngikuti lagi dong,” ujar JPU Iqbal sambil senyum.<br /><br />Apa yang disampaikan JPU Iqbla, juga terungkap dari keterangan saksi di muka persidangan di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoajo Jawa Timur (Senin, 27 Januari 2020) dihadapan Majelis Hakim yang dihadirkan Tim JPU dari Kejari Bangkalan untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) ) dana Program BUMDes (Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa) pembelian Kambing Etawa Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781 berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019<br /><br />Sidang yang berlangsung (Senin, 27 Januari 2020) adalah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi, yaitu Hasanuddin, Bambang Hariyanto, Subagio dan Moch. Kamil. Keempat saksi ini dihadirkan JPU Iqbal, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan dkk ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Agus serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi mengatakan, bahwa anggaran untuk pembelian Kambing Etawa tidak masuk dalam penganggaran. “Tidak masuk dalam program” kata saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpuwLCrJIWjKl6_B3hHi0vuEFmObcqKuTgMdZ4RWtr_bckYZwjfIi8BQWX_f9RUa7WrIeLTkicqa-hrcxgvhCX4dKncJDemTvsfPvfHjhHbxaWctMmtm6czk_WmHy1t-hF5EXjbmVgQw/s640/12.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain dari keterangan saksi ini, dalam surat dakwaan JPU juga sangat jelas menyatakan, bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa. Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA – SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se- Kabupaten Bangkalan, dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I, pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor Kambing Etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang Kambing Etawa sebesar Rp10.000.000.<br /><br />Kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) TA 2017, dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur. Maka atas dasar hal tersebut, setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="500" data-original-width="900" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKz3Vktv1bW-8BlFccs5xvhO09_QUULctQ0n7eE0Il8tUsdP4MYnAacXmrIaMEdcKRt_lKDCmHAQAw7W_hjVq5sHEAQ6S8UQZ1YwdgjlBdSfonc_2Cpsk-hkKR5xn8api8M8N_s0tLLbI/s640/ab.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017, yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalanyang. Hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas, bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, semata-mata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H. Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan<br /><br />Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggal 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1Z-eOvqhvVLH1lrfkPLByPXmatpNgyQN9hNQpmmrkaxNlxO8-dmn9NELBJuT1lBVSOscM8i3UAW37hu-QIiH_zoTAtgfoPaUnOYWqNtAdf8t3G7RPXd270CijkpAZ0-Pa2A12OUabQo/s640/Bangkalan+4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; <br /><br />Dan Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;<br /><br />Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II, dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya, saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rekan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRFBOEOiPpFHqfhFgFSYppEf_5JMVnlu4HJ5UYnZiQkK5tiltYK7kAr5z1ithUWDvHjBfw6mXYA1M5_ehUJKy4TqUfyRHCDMEnkataP8uw7rpPEDCPGEyvIk1QACh7N1N8yXCNa3s_s3M/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Akibatnya, Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dijerat dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Rekayasa Kasus Dugaan Korupsi ‘Kambing Etawa’ Rp8.4 M Semakin Jelas

BERITA KORUPSI .CO – Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Program BUMDes (Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Des...

»

Majelis Hakim Tipikor Surabaya Menolak Eksepsi Terdakwa Andhi Hendro Wijaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimfG3Sqr9yxw51DLoMEXN-Yam2HdV3Zn7-YR4g9QOQUJCW6Kn7ld93Atkr2XufvxJ3O8Zl97WGkw1ot2uhpGa5-FbF6e_CZT8mXEe6iEjid6OmC4SR1pKVNg4n1NSlhiQAkfhjnMv0aks/s640/Andhi.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span>Jumat, 24 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si selaku  mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (jilid II) Tangkap Tangan pada Januari 2019 oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik terhadap M. Mukhtar (sudah divonis 4 tahun pidana penjara) selaku Plt Sekretaris dan kemudian menjabat sebagai Plt Kepala BPPKADA pada Januari 2019.<br /> <br /> Hal itu diucapkan Majelis Hakim dimuka persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dalam agenda Putusan Sela yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dihadiri JPU Kejari Gresik dan terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya,  yakni Hariyadi dkk.<br /> <br /> “Menolak keberatan terdakwa dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti ke persidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPPU menjelaskan, bahwa terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /> <br /> Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /> <br /> Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtG1AQ_uHzAuMmHOJ_F6sxpNQOiQ9LPGqxw_Kv40-L6_Ui-o5Nhm5Sxt9Oc_GzqvN26tJ7ij_wxCdYtmtnxzlvF_zhi03wnvLT8qO8pDlJvdMvyHBh7NyaqJPEIdtlwCFMybM8Z_cPHDQ/s640/gresik1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP.<br /> <br /> Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /> <br /> Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /> <br /> a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /> <br /> Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /> <br /> Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkapeA8vnsTYhko86w-kfZoXzp0XKVtsGxZjA7DvKhk7JotfdvwlLHdNg-85-RQ6tR0w1XSqZRXU3jp-qr50L_qtKESLzqfsKXg7r0UljTlsgvF9U9tjAF6pN1tvR9fi3nhAA3FTAhsjs/s640/gresik+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /> <br /> Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /> <br /> Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /> <br /> Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /> <br /> Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /> <br /> Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /> <br /> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /> <br /> Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /> <br /> Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9fCvy8S8Lpym_WCpA7xoyUkxcMy4t436bYLiYIj0o1LK_CkRPqk9zfBAXwAYhRFqoUtWHPRpB9rhWi-1q8bfUxHVv73tQqyiOrvOwSLv3BSY3tUGO7TERmt_XmLPATrCKoWiwpMnvrVg/s640/mukhtar.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /> <br /> Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /> <br /> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /> <br /> Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /> <br /> Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /> <br /> Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /> <br /> Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /> <br /> Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /> <br /> Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br /> <br /> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /> <br /> Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /> <br /> Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /> <br /> Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /> <br /> Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /> <br /> Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /> <br /> Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /> <br /> Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /> <br /> Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /> <br /> a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /> <br /> Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Majelis Hakim Tipikor Surabaya Menolak Eksepsi Terdakwa Andhi Hendro Wijaya

BERITA KORUPSI .CO – Jumat, 24 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa Andhi Hend...

»

Bupati dan Mantan Bupati Bangkalan Akan Dihadirkan Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa Rp8.4 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="400" height="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidX71qjb8QGJrDuqAfYhzRtlCbnxUC1cr1tKgtQidKJomhuUdR6wXz9pYgxB2evHdKXfMReESFMahKUgJIhuVpyd-izNHPvT2ag5msdOFzkhDretOC2zw9w3jfEyAG7c5k-LyXyEHxtto/s640/saksi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Sidang kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (Delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019 semakin menarik, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya memerintahkan Tim JPU Agga Ferdian dkk dari Kejari Bangkalan untuk menghadirkan Bupati dan mantan Bupati Bangkalan ke persidangan sebagai saksi.<br /><br />Perintah Majelis Hakim kepada JPU untuk menghadirkan Bupati dan mantan Bupati Kabupaten Bangkalan itu diucapakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur yang diketuai Hakim I Wayan Sosiawan dengan agenda mendegarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan JPU untuk 2 (dua) terdakwa, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa Mulyanto Dahlan, S.H., M.H (Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan)<br /><br />“Bupatinya dihadirkan ya. Saudara Jaksa tidak perlu takut untuk memanggilnya,” ucap Majelis Hakim Kusdarwanto dipersidangan, Jumat, 24 Januari 2020<br /><br />Seusai persidangan, kepada beritakorupsi.co JPU Agga Ferdian mengatakan, bahwa Jaksa akan melaksanakan peritah Majelis Hakim untuk menghadirkan Bupati dan mantan Bupati Bangkalan karena dalam BAP juga ada<br /><br />“Kita akan melaksanakannya, dan dalam BAP ada. Kalau mantan Bupatinya namanya Ibnu Fuad, panggilannya Momon (Ibnu Fuad Ra Momon) kalau Bupatinya Abd. Latif Amin Imron. Ada R-nya karena karena keturunan Raden (RKH Abd. Latif Amin Imron Ra Latif),” kata JPUmenjawab pertanyaan beritakorupsi.co</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="800" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr0K0EUOJKX6F63Nky6wD3HYTPL-o-GSCue7PwCpx5wnd6gM-DCN-W4ebmT0NNJGZADzQl_yV1LIirLvWsQagmfE4CD22LUPQioKAkMN6UFnxFB1vks7fbsRqXKrBHWW3ve9vy8rFbYpY/s640/terdakwa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menejlasakan, bahwa terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM Bin (Alm) Mohamad Suri selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 16 Januari 2017, bersama-sama dengan terdakwa II Muyanto Dahlan, SH., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berdasarkan Surat Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/062/433.206/20l7 tanggal 17 Januari 2017, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017, atau pada suatu tempat yang masih temtasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya<br /><br />Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh mlakukan dan yang turut serta melakukan”, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu karparasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, SH., M.H dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mntyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. Dalam pertemuan tersebut dihasilkanlah kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh97xOg0WwKmbgrOsr4N_jnWcj-qPEX1DJNqseZS2YXMBjEWbI57QIhdwop228PTvyEx56G2KswgmoEX8E5PnO2NZu5zNYTO3tF0Q86WoIy1LiEOEwZ8Tx3IL5wKyc5UsK292qw7ZJj-sA/s640/bangklan+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Bahwa pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDCS) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalanyang berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIJOUB0Q3pWi0K94mdZeAl50UB65kl71aYcvHx4fixX8IIZirHrhKhHrfjeeFeb8KNCdf41UvKACi0jUKK3WzePvARJ-34B_QGIh-KBsTUZA-niCEWLwf0aU32RSlnoMdlHqhOj2oR2go/s640/Bangkalan+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif semata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal mana terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan<br /><br />Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membenmk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 unggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC0BpOM7MjuomidwC5xcYnJ3YXRz8vz0nHtGd-Gtadh49kJ11iTTDfezqoqyEXpCZb25KrX8DV4kGh2xaqsxXn1uGACcmMOBXQJSCBnLSi4cy4R1RiCeI10bfhzb6Ud-youuNbNMb-ywc/s640/Bangkalan+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan<br /><br />Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;<br /><br />Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1011" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD0V0bZEdWmKRzARYFKTSaHHihKdHmJmhbnZl8Qkw4t64hkDSA1FKS9ppyCFJSPg7mg12WAjQQv-JGhRCbyTvLK2l3utAaviutogOXhi9GTPeR4c18JR2mwaKcGO8pabXuD4N3_dgroi4/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Bupati dan Mantan Bupati Bangkalan Akan Dihadirkan Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa Rp8.4 M

Saksi BERITA KORUPSI .CO – Sidang kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa...

»