BERITAKORUPSI.CO

Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrX-oNUiyv5lfhiEX8GsDhSXvtJ0Pghp3yTH37sWSE_YWK182AK4Cwa4h3Nqcx9MGeGkgCIjQ6wyC8ZMJ8kKc-nPBSwblyYYQ0MxO60cmcQRI6YlAH3OUAnT6XVkX50zh4Wk5OSycf9mE/s640/IMG20170614133317.jpg" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: justify;">
Nalin Singh, Penyelenggara IDFF dari PT Chairos  : The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Setiap orang yang memiliki usaha atau bisnis pasti menginginkan agar dapat berkembang, sehingga tak sedikit dari mereka mengajukan kredit pinjaman ke berbagai pihak termasuk Bank untuk tambahan modal, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa bila harapannya tak tercapai alias gagal Dan kekecewaan inilah yang dirasakan para peserta Indosesia Fund Fest (IDFF) 2019 setelah mengikitu even bergengsi dibidang Investasi yang diselenggarakan oleh PT Chairos di Jakarta pada Agustus 2019, karena hingga saat ini setelah berakhirnya batas waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet (TS) pada tanggal 8 November 2019 sejak penandatanganan TS oleh peserta IDFF (Starup) dengan investor dan penyelenggara pada tanggal 10 Agustus 2019,  tidak ada kesepakatan yang tercapai, sementara uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan peserta ke penyelenggara belum juga kembali. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta IDDF kepada wartawan beritakorupsi.co baik secara langsung maupun melalui telepon/pesan, diantaranya Lucky dan Hendra, Darul, Dipo dan Theo. Menurut mereka, sebelum mengikuti event IDFF di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2019, para peserta terlebih dahulu mendaftarkan diri ke panitia even melalui Online (E-mail), serta mengirimkan data-data perusahaannya masing-masing. Dan bila terpilih dalam seleksi pendaftaran, selanjutnya para peserta akan memaparkan rencana bisnisnya kedepannya dihadapan para investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri sekaligus sebagai juri yang diundang oleh penyelenggara termasuk dihadapan puluhan peserta IDFF lainnya. Kepada wartawan, Lukcy/Hendra yang tergabung daam suatu bisnis APPS (aplikasi digital) sebagai peserta IDFF menceritakan. Sebanyak 25 peserta yang masing-masing memiliki diberbagai bisnis mengikuti even IDFF 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 di Jakarta. Dari 25 peserta yang memprentasikan bisnisnya dihadapan para investor sekaligus sebagai juri, kemuidan terpilih 7 peserta yang dianggap layak untuk menerima dana investasi dari para investor. “Kita ini adalah peserta lomba Indonesia Fund Fest 2019. Acara ini sebenarnya yang kedua, tahun lalu sudah pernah ada tapi kita nggak tau acaranya seperti apa. Jadi ini, kalau dibuka di Google keluar Indonesia Fund Fest 2019, yang mengadakan PT Chairos, saya kurang tahu pastinya bergerak dibidang apa. Kita ikut lomba ini  melalui pendaftaran lewat Online. Kita daftar dan dianjurkan untuk ikut online . Tanggal 23, 24 Juli 2019, saya daftar secara online terus saya dapat konfirmasi dari Mas Dedi. Mas Dedy ini dari pihak panitia. Setelah tanggal 23, 24 Juli itu, kita dapat konfirmasi kalau saya masuk 25 finalis,” kata Lucky dan Hendra menjelaskan Untuk menjadi peserta IDFF 2019, lanjut Lucky menceritakan, peserta harus mengikuti beberapa tahapan yang dibuat oleh panitia atau penyelenggara. Pendaftaran melalui Online dengan biaya ditanggung oleh peserta untuk mengikuti tahapan selanjutnya di Jakarta. Dari beberapa peserta IDFF 2019. Namun Lucky tak tau pasti berapa jumlah pesrta baik dari Indonesia maupun luar negeri. Setiap peserta lanjut Lucky, harus mengerimkan surat-surat perusahaannya ke panitia atau penyelenggara “Ia mungkin banyak jumlahnya, cuman kalau berdasarkan dari email yang kita terima, kita salah satunya dari 25 peserta yang masuk finalis sesuai email yang kita terima tanggal 1 Agustus 2019. Setelah dikonfirmasi, kita masuk tahap karantina. Karantina itu maksudnya dalam satu minggu ke depan kita akan dikunci, dikasih cara-cara karantina seperti biasa. Semua secara online. Kita diminta untuk mengisi data kelengkapan dokumen yang diperlukan, ini kan lombanya tentang investasi jadi bisnis kita mau di invest, ini tingkat dunia,” ujarnya Lebih lanjut Lucky menjelaskan, “Tanggal 2 Agustus 2019, Kita diminta mengisi kelengkapan dokumentasi, misalnya surat-surat PT, surat ijin perusahaan. Kita disuruh kirimkan sama rancangan pitch decknya. Tanggal 8 Agustus, diinformasikan bahwa kita bisa masuk dalam tahap berikutnya, yaitu ke panggung final di Jakarta. Kita terima emailnya bahwa tanggal 9 Agustus 2019 kita harus ke Jakarta untuk Couching session selama satu jam. Jadi ka’ya sesi pengenalan, atau pertemuan antara investornya dengan para peserta yang 25 orang ini”. Masih lanjut Lucky. “Pertemuan tanggal 9 Agustus 2019 diadakan di Kolega Equity Tower Jakarta, ini yang sesi pengenalan. Finalnya tanggal 10 Agustus 2019 di Plaza Semanggi Jakarta. Penyelenggaranya PT Chairos, tapi akomondasi ditanggung peserta. Kita sebagai peserta yang tanggung biaya termasuk tiket, penyelenggaranya tidak menyiapkan. Tidak nyiapin tiket, tidak nyiapin akomondasi. Peserta yang keluar biaya. Jadi kalau kita menang, kan dapat duit, diinves. Jadi dalam acara Final, kalau mau lebih lengkapnya buka aja di Youtube keluar Indonesia Fund Fest 2019, videonya ada 3 peserta yang sudah di-upload di situ”. Dari 25 peserta persta IDDF 2019, masing-masing memiliki usaha yang berbeda-beda. Dimana usaha yang dimiliki Lucky bergerak dibidang APPS (Aplikasi Digital). Setiap peserta, harus menjelaskannya dihadapan Investor/juri, yang kemudian akan dipih beberapa peserta sebagai penerima dana Investasi “Iya. Kalau dibuka di Instragramnya itu ada semua, namanya ada, PT-nya ada, semua ada. Penyelenggaranya tadi kan PT Chairos. Penyelenggara ini mengundang beberapa Investor, Investor ini yang menilai, semacam jurinya, ada sekitar 8 samapi 12 orang, dari Indonesia dan India. Setelah final itu tanggal 10 Agustus 2019, dari 25 peserta tadi ada 7 peserta yang terpilih untuk mendapat Investasi, yang sisanya tidak dapat. Total Investasi sebesar USD5.000.000 Dollar dibagi 7 peserta tadi. Nah, kalau kita sendiri dapatnya USD300.000 Dollar atau sekitar 4 (empat) miliar rupiah lebih, dari 4 orang Investor. Kalau saya sudah mendapat dana Investasi itu, saya memberikan saham sebesar 25% dari perusahaan saya yang diinvest kepada mereka (Investor) equity 25%. Yang USD300 ribu Dollar ini kan sebagai modal saya untuk mengembangkan usaha Apps ini. Jadi kalau untung, mereka dapat 25%, saya 75%. Tetapi kalau rugi, ya nggak. Kalau sistim saham kan, untung rugi ditanggung bersama. Jadi mereka ini sebagai salah satu pemegang saham di dalamnya,” ujarnya. Lucky pun menjelaskan, setelah Juri yang terdiri dari beberapa Investor itu menentukan beberapa peserta yang berhak memerima dana Investasi, saat itu langsung dibuat penendatanganan Term Sheet (TS). “Jadi begitu kita turun panggung, kita sudah tanda tangan Term Sheet, surat kontrak sementara namanya yang ditantangani oleh kita dan ke- 4 Investor serta pihak pelenggara, ini suratnya (Sambil menunjukan TS). Menurut Lucky, bahwa isi dari TS itu adalah tentang Investor agreement, dimana antara pihak Investor dan pesrta, diberi waktu selama 90 hari untuk saling mengenal termasuk melengkapi Investor agreementnya sejak penandatanganan Term Sheet dilakukan. “Kalau investor ini gini loh. Ini hannya pengikat saja Term Sheetnya. Ada waktu 90 hari untuk saling mengenal antara Investor sama yang di Invest. Dalam waktu 90 hari ini, kita mengadakan pertemuan-pertemuan, meeting termasuk buka rekening, buat PT bersama dan lainnya, dikasih waktu 90 hari untuk melengkapinya termasuk Investor agreementnya. Surat-surat legalnya untuk supaya ini bisa kawain loh. Supaya surat kawainnya bisa keluar, kita kan harus sering ketemu untuk meeting hingga satu titik berakhir di 90 hari itu sejak penandatanganan Term Sheet ini” ungkap Lucky Lucky mengatakan, “Kalau tidak terlaksana hingga 90 hari berakhir, ada pinaltinya. Begitu kita tandatangan Term Sheetnya, kita harus ngasih uang jaminan, kita disuruh setor 10 juta rupiah kalau ini mau lanjut. Kita sudah setor 10 juta atas rekening perusahaan. Jadi tanggal 10 Agustus 2019 kita tandatangan Term Sheetnya, tanggal 14 Agustus 2019 kita terima email minta uang. Ada buktinya, ada emailnya, ada semuanya. Jadi selama 90 hari itu, kalau tidak ada titik temu, uangnya dikembalikan. Ternyata selama 90 hari tidak ada pertemuan apapun tentang Investor agreement ini”. Lucky menjelaskan, bahwa ada 4 orang Investor yang akan memberikan dana Investasi untuk mengembangkan bisnisnya sebesar USD300 ribu Dollar. Dari 4 Investor itu menurut Lucky, David lah sebagai Koordinatornya. Alasannya, saham sebesar 15% dari total 25% dimiliki David, sementara sisanya 10% dibagi 3 Investor linnya. “Saya kan di Invest 4 orang, totalnya 300 ribu US Dollar Amerika Serikat. Dari 4 orang ini ada satu pemimpinnya atau Koordinatornya, namanya Mr. David dari PT Socentix. Mr David ini yang ditengah-tengah antara Investor dengan kita. Mr. David ini pemegang saham terbanyak. Dari 25% itu, Mr. David sebesar 15% dan yang 10% lagi dibagi 3 orang invetor lainnya. Kita taunya dengan Mr. David, kita tidak berhubungan dengan lainnya,” ucap Lucky Terkait dengan Term Sheet, Lucky mengatakan, bahwa bagi dirinya adalah pencairan uang untuk mengikat sabagai tanda jadi atau pengembelian uang kalau tidak lanjut. Namun hingga hari ini, tak ada hasilnya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
“Karena bagi kita kan pencairan uang. Pencairan uang untuk mengikat binis ini agar benar-benar jalan. Tapi hingga saat ini tidak ada uang yang di transfer ke kita sebagai pengikat tanda jadi. Atau uang kita dikembalikan kalau memang ini tidak lanjut. Ada perbincangan di Jakarta, tapi ngobrolnya yang lain. Tidak ada yang sifatnya tentang agreement,” ungkapnya Saat inipun Lucky merasa dibohongi dan kecewa. Alasannya, sebagai peserta IDFF sudah mengikuti beberpa tahapan yang dibuat oleh penyelenggara termasuk mengirimkan surat-surat perusahaan miliknya tapi tidak ada hasilnya. “Jadi hingga 90 hari ini selesai (berakhir), kita merasa dibohongi, karena kita ikut lomba. Kalau untuk masalah kelayakan perusahaan, mereka kan sudah mendapatkan semua berkas perusahaan saya sebelum lomba. Jadi kalau dia bilang mau invest, harusnya dia sudah mengecek dong kelengkapan berkasnya kalau perusahaan saya layak untuk di invest dan sudah melewati tahapan proses,” ujar Lucky Menurut Lucky, apa yang dialaminya juga dialami 6 pesrta lainnya termasuk 1 orang yang berasal dari negara India. Sehingga bisnis Lucky bersama peserta lainnya akan meninta konformasi ke pihak penyelenggara, yaitu PT Chairos yang mengundang beberapa Investor dalam maupun luar negeri “Termasuk peseta lainnya, ada satu dari India. Kita selalu berkomunikasi hingga saat ini karena kita ada group. Jadi yang akan kita lakukan adalah meminta konfirmasi ke pihak penyelenggara tentang Investor yang dikatakan Kredibel,” ucap Lucky Ketika ditanya tentang peran PT Chairos, menurut Lucky, ada. Sebab menurut Lucky, bahwa PT Chairos ikut tanda tangan dalam Term Sheet. Selain itu lanjut Lucky, PT Chairos sudah terima uang sebesar Rp10 juta. “Ia ada, ada tandatangannya. PT Chairos juga sudah dapat uang yang kita transfer,” pungkasnya Apa yang dijelaskan Hendra, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan peserta lainnya. Dipo, yang juga salah satu dari 7 (tujuh) peserta IDFF, saat dihubungi wartawan melalui Telepon Aplikasi WhastApp mengakui, bahwa dirinya juga termasuk salah satu dari 7 peserta IDFF 2019 yang akan mendapat dana investasi untuk usaha yang dikelolanya, yaitu DANAdidik. Sesuai dengan informasi rekaman di youtube, Investor akan mendanai sebesar USD 1 juta Dollar. Selain itu, Dipo juga mengakui telah menandatangani TS (Term Sheet). “Ya betul, saya salah satu peserta IDFF 2019. Usaha saya DANAdidik, ada 2 (dua) Investor, dengan potensi dana investasi sebesar minimal USD 1 juta Dollar atau sekitar 14 miliar rupiah lebih untuk ekuitas, dan ada lagi untuk sebagai pendana di situs DANAdidik. Saat ini sudah melewati masa TS 90 hari, tapi walaupun sudah lewat belum tentu tidak closing,” ujar Dipo. Hal yang sama juga diakui Darul, sesama peserta IDFF. Menurut Darul, bahwa Ia akan menerima dana invest sebesar USD350 ribu Dollar dari dua investor untuk memodali usaha yang digelutinya. Darul menjelaskan, sebelum Ia mengikuti event IDFF 2019, terlebih lebih dahulu mengikuti beberapa proses termasuk mengirimkan data-data perusahaannya seperti TDP, SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dan lain-lain ke panitia atau penyelenggara even IDFF. “Ya, salah satu peserta Fund Fest, ada dua calon investor dari Indoneis dan India. Dari Indonesia Pak David. Dana inves sebesar USD350 ribu Dollar atau sekitar 4 (empat) milliyar ropiah lebih.  Sebelum acara di Jakarta, kita ada proses seleksi dulu seperti mengirim dokumen perusahaan, ada perjanjian non disclosure agreement secara tertulis. Lebih kaya kerahasiaan dokumen,” kata Darul Saat ditanya tentang Term Sheet, Darul mengakui telah mendatangani, dimana dalam TS tersebut juga tercantum waktu 90 hari. Yang menurut Darul, selama waktu 90 hari tersebut, sudah pernah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (emapt) kali hingga membuka rekening di Bank Muamalat atas saran dari Investor. “Ya menandatangani Term Sheet, ada waktu 90 hari. Selama 90 hari itu pernah bertemu sebanyak empaat kali. Sudah buka rekening di Bank Muamalat, tapi nggak tau gimana nasibnya itu, kan belum ada setoran awal makanya belum memegang bukunya, belum megang apa-apa. Buka rekening di Bank Muamalat atas saran Pak David, Pak David sudah kenal dengan Banknya,” ungkap Darul Terkait uang 10 juta rupiah, Darul juga mengakui telah menyetorkannya, namun Darul mengakatan lupa, apakah itu akan dikembalikan atau tidak. Alasan Darul lupa, karena batas waktu 90 hari itu sudah lewat. Namun berbeda dengan Theo yang juga peserta IDFF. Theo, saat dihubungi melalui pesan Aplikasi WhastApp, tak banyak berkomentar. Theo hanya menyampaikan, kalau usahanya dibidang Technology dengan mengirimkan salah satu link pemberitaaan disalah satu websaite. Bahkan saat ditanya tentang Term Sheet, Theo juga enggan menjelaskan. “Bs dilihat disini bang utk detailnya (bisa dilihat disini bang untuk detailnya) https://www.wartaekonomi.co.id/read241085/dalam-sehari-indonesia-fund-festival-tarik-investasi-rp72-miliar.html dan https://swa.co.id/swa/trends/idff-hasilkan-pendanaan-rp72-miliar,”. Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya lgs ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh spy informasinya ga simpang siur krn masing2 startup jg statusnya berbeda2 (Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya langsung ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh supaya informasinya nggak simpang siur karena masing-masing startup juga statusnya berbeda-beda),” jawan Theo.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Tanggapan Dari Investor, Event Partner dan Penyelenggara 1. David Darmawan (Investor asal Indonesia)</div>
<div style="text-align: justify;">
  Terkait Term Sheet (TS) yang dipertanyakan para peserta IDFF, saat wartawan beritakorupsi.co menanyakkan hal itu kepada David Darmawan, salah seorang Investor asal Indonesia melalui pesan Aplikasi WhastApp pada tanggal 13 November 2019, justru balik bertanya tentang apa yang ada di TS. Yang menurut para peserta IDFF, bahwa Term Sheet (TS) yang ditandatangani bersama antara peserta (Startup) dengan investor dan penyelenggara belum terlaksana, karena belum adanya kesepakatan yang tercapi oleh kedua belah pihak (Startup dengan investor) hingga batas waktu 90 hari yang tercantum dalam TS tersebut berakhir pada taanggal 8 November 2019 “saya calon investor yg paling banyak bikin deal, lagi kita selaraskan, sesuai term sheet yg kita teken aja, bisa di perpanjang, bisa back off bisa di diakusikan ulang. ente paham gak apa yg ada di TS? kok malah nanya terlaksana? ini investasi lumayan gede gak bisa di anggap maen2 makanya ada Term Sheet, yg bisa di diskusikan kembali. Startups itu perusahaan rintisan “evaluasi”nya bisa beda2. dari yg awal sampe dana mau turun atau kesepakatannya bisa di rubah atau di kombinasikan dgn kesepakatan yg laen, bisa teknis, moneter atau evaluasi bersama lagi. ente wartawan biasa ngurus urusan apa emang? startups? tipikor? hukum? atau wartawan spesialis? berita apa?,” kata pengusaha Ibu Kota ini Wartawan inipun kembali menyampaikan apa yang dipertanyakan para peserta IDFF terkait waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet, tapi hingga batas waktu 90 hari tersebut berakhir, tidak ada kelanjutan yang mereka terima. Namun pengusaha Jakarta ini menjelaskan, bahwa IDFF bukan masalah menang atau kalah, karena menurutnya bahwa IDFF adalah wadah. “bro ente gak paham yah???? IFF itu bukan masalah menang atau kalah, IFF itu “wadah” yg di mana SU di pertemukan kpd investors, makanya ente kayaknya kurang paham deh sama IDFF sendiri. gak ada pemenang di acara IDFF itu cuma wadah, wadah yg mempertemukan startups dgn investors nanti ke depannya mau gimana ya silahkan, bisa lanjut bisa gak lanjut tergantung banyak faktor chemistry dll, beda zaman gak kayak startups ephoria zaman tahun 2011-2012an....punya pengalaman ngeliput cerita startups? paham apa itu starups? wadahnya? gak ada menang atau kalah di sini brother,” kata David. Kalau memang even IDFF 2019 bukan masalah menang atau kalau karena dianggap hanya sebagai wadah, mengapa peserta harus mengikuti beberapa tahapan sejak pendaftaran tanggal 24 Juli 2019, pengisian data tanggal 2 Agutus 2019,  tanggal 8 Agustus 2019 informasi peserta yang terpilih untuk mengikuti ke tahap selanjuta di Jakarta, tanggal 9 Agustus 2019 acara kucingsession, dan tanggal 10 Agustus 2019 penentuan peserta yang akan menerima dana investasi sekaligus penandatanganan Term Sheet. Yang menurut peserta IDFF, bahwa dalam TS tersebut dijelaskan ada waktu 90 hari bagi para pihak untuk menutup investasi. Salah satu yang tercantum dalam TS yang dijelaskan peserta yaitu, “Closing Date : The parties aim to  furtther close investment within 90 days after signing of   this term sheet (Tanggal Penutupan : Para pihak bertujuan untuk menutup investasi dalam waktu 90 hari setelah  penandatanganan term sheet ini), namun hingga berakhirnya batas waktu 90 hari pada tanggal 8 November 2019, (bahkan hingga saat ini) tidak ada kepasatian. “saya ashar dulubyah. baca aja dulu TSnya, peserta mana yg gak dapat kepastian? aneh...ente ude baca belum TSnya? paham gak?,” katanya  dan menyertakan Screenshots dalam pesan WhastAppnya “terserah kedua belah pihak klo mau lanjut atau tidak, antara SU dan kami (investors) klo saya, setelah mereview dan melakukan DD, kami memutuskan untuk lanjut dengan case by case basis, pastinya akan ada perubahan dari apa yg sudah di sepakati di awal termasuk “evaluasi” dan skema kerja sama atau skema investasinya, gak gampang ngurus startups di 2019,” lanjutnya dengan menyertakan Screenshots “do you undestand most of the term sheet (apakah anda memahami Term Sheet), the intention of IDFF (niat IDFF) ?, there is no winner there its a PLATFORM (tidak ada pemenang, ada PLATFORM) not a competition (bukan kompetisi). jangan salah tulis abangkuh,” ujarnya dengan bertanya Anehnya, David mengatakan akan lanjut dengan case by case basis. Sementara para peserta IDFF (Startup) mengatakan, bahwa hingga saat ini belum menerima informasi tentang kapan akan dilanjutkan. Yang lebih anehnya lagi,  para Startp  juga tak tau nasib rekeningnya yang dibuka di Bank Muamalat atas saran dari investor karena belum ada setoran sama sekali. “ente wartawan madya, jangan sampe salah tulis. IFF? IDFF kaleee OMG. ya lanjutlah itu kan akan ada bbrp seri? do you understand what is the meaning of this event?. jawabannya ada di screenshot di atas yg di mana kami menginformasikan kpd peserta juga info yg sifatnya langsung juga, audah kami berikan, peserta mana yg bilang gak di kasih info nanti saya cek sama panitianya pak Kenneth Tali. atau hendra/chef hendra? punya no kontaknya? aneh gak bener itu!! peserta yg mana?,” katanya yang terkesan merendahkan profesi wartawan Madya “Anda  melecehkan profesi wartawan. Sementara pertanyaan saya  dari awal adalah, tentang isi TS yang 90 hari. Apakah menurut anda bahwa ke 7 (tujuh) peserta IDFF termasuk 1 dari luar negeri sudah menerima infornasi tentang kelanjutan TS tersebut,” tanya wartawan kemudian. Namun pengusaha Ibu Kota ini justru menuduh wartawan yang mengintimidasinya, dan mengatakan kalau banyak mengenal wartawan senior-senior, dan bahkan mengancam wartawan akan melaoprkan balik. “ente yg bener aje melecehkan ASTAGFiRULLaH , ente sensi atau emang mau cari sensasi tar saya lapor ke dewan pers ente punya WA justru saya tanya ente paham kaga TS dll apalagi sama penjelasan saya di atas, melecehkan????? kacau pikiran ente? tar gua lapor balik klo lo mengINTIMIDASI!! jangan minta ampela klo udah di kasih hati bro!. gua juga banyak temen wartawan senior2 lagi. kok melecehkan!!!!! lo yg intimidasi kali! saya tanya peserta mana? salah besar klo gak menerima informasi??? aneh! setelah selesai acara aja kita langsung meeting dll....ente mao nanya2 atau mao ngapain nih? kok tendensius banget kayaknya arahnya! hati2 lae! wartawan bicara tidak sesuai fakta bukan wartawan! waspada!! hati2,” katanya kemudian. Anhenya, siapa yang melaporkan pengusaha Ibu Kota ini sehingga mengatakan akan melaporkan balik??????????? Apakah pertanyaan wartawan dianggap sebagai intimidasi bagi  si Pegusaha Ibu Kota ini terkait Term Sheet yang dipertanyakan pesrta Indoseia Fund Fest 2019????????? 2. Kennet (Event Partner PT Chairos) Menurut Kennet, sebagai event partner dari pihak PT Chairos selaku penyelenggara IDFF 2019, saat dihubungi wartawan melalu Telepon Aplikasi WhastApp menjelaskan, bahwa tujuan dari event IDFF 2019 adalah  untuk mempertemukan startup (pengusaha/usaha rintisan) dengan investor “Kita disitu sebagai Patner dari organizer. Bukan dari PT Chairos tapi saya partnernya Chairos. Kita hanya membantu karena mereka belum ada connection. Mereka sudah pernah menjalanin beberapa kali event di luar.  Mereka di Indonesia mencari local partner” kata Kennet melalui Telepon Menurut Kennet, bahwa event IDFF 2019 baru yang pertamakalinya diselenggarakan di Indonesia, walau diakunya bahwa pada tahun 2018 juga pernah diadakan event namun menurutnya berbeda. “Ini yang pertama. Kalau yang itu (2018) beda skemanya. Jadi tujuannya untuk mempertemukan start-up dengan Investor.  Nalin yang dari Chairos, mengajak untuk, “Kita coba proses ini bisa untuk lebih cepat”. Tujuan dari IDFF itu, kita cari start up yang Ok, lalu kita cari investor yang punya dana investasi, kita ketemuin. Kalau cocok mereka ngeluarin Term Sheet,” ujarnya Ditanya tentang TS (Term Sheet), Kennet menjelaskan bahwa TS merupakan niat dari investor untuk menginvest startup. Kennet menambahkan, bahw TS dimaksud belum bisa dikatakan sah secara legal atau hukum tetapi merupakan niat dari investor. “Proses untuk ngeluarin Term Sheet itu biasanya 3 bulan, dari pengalaman saya. Dalam proses ini kita cari start-up yang ok, kita ketemuin dengan investor yang punya dana investasi. Term Sheet ini biasanya kayak... kalau di Indonesia mungkin sifatnya seperti MoU kale ya. Tapi secara hukum belum diwajibkan, tapi berupa niat untuk invest. Kalau biasanya sebagai star-up, TS ini bisa digunakan dalam arti, saya sudah dapay TS nih, yang bisa dibawa ke investor lain. Nah, biasanya mereka saling kenal. Tujuannya supaya tanya ke investor itu," kata Kennet mejelaskan Masih menurut Kennet, “bahwa tujuan dari TS ini, mereka harus dilanjutkan dengan devinitif agreementnya. Si investor ini bisa negoisasi lagi, sudah menunjukkan niatnya. Jadi untuk mengadakan pertemuan atau meeting, artinya dua-duanya  sama-sama aktif. Kalau saya sebagai startup, saya lebih aktif karena saya yang mau dapat uang. Tapi bisa juga si investornya. Jadi tidak ada kewajiban, tergantung marketnya. Jadi 90 hari ini supaya investornya ini sudah menunjukan niatnya. Investornya ingin mengecek pembukuannya bagaimana, bisnisnya berjalan bagaimana, itu harus di cek,” ujar Kennet Terkait uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan oleh peserta setelah menandatangani TS (Term Sheet) pada tanggal 10 Agustus 2019, dimana uang tersebut menurut peserta sebagai uang jaminan, Kennet mengatakan ditransfer ke PT Chairos. “Itu disetorkan ke PT Chairos. Apabila nanti setelah melewati proses, dan investornya mundur tanpa alasan nanti akan dikembalikan, setau saya itu. Tapi konfrom lagi dengan Chairos,” kata Kennet kemudian Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada atau tidak “tanggungjawab” dari pihak organizer selaku partner dari PT Chairos atau dari PT Chairos sendiri selaku pihak penyelenggara event IDFF 2019 terkait waktu selama 90 hari yang tercantu dalam TS yang ditandatangani oleh peserta, investor dan penyelenggara pada tangggal 10 Agustus 2019 hingga berakhir pada tanggal 8 November 2019, yang ternyata belum ada kesepatakan yang tecapai antara startup dengan investor hingga saat ini. Sehingga para peserta ini merasa kecewa karena salah satu alasannya uangnya belum kembali. Menanggapi hal itu, Kennet mengatakan, bahwa pihak PT Chairos sudah mengirimkan surat ke masing-masing startup maupun ke investornya. Dima inti dari surat tersebut menurut Kennet adalah, bahwa peserta diperbolehkan untuk mencari investor lain atau bisa untuk dilanjutkan kembali tergantung dari masing-masing pihak. “PT Chairos sudah kirimkan surat ke startupnya maupun ke investornya. Sudah ditentuin juga untuk selanjutnya. Kalau mengenai uang jaminan nggak tau, kita nggak dapat, harus tanya ke Chairos, terus terang saya nggak tau banyak. Lingkup saya terbatas hanya mempertemukan calon investor dengan peserta IDFF. Intinya kalau mereka mau cari investor lain bisa, dan bisa dicari investor lain. Tapi kalau misalnya Startup dan investornya mau lanjut boleh juga. Kontrol setelah event, kontrolnya itu ke investor aja. Kita biasa nanya apdate aja, karena kita terbatas,” pungkasnya. 3. Nalin Singh  (dari PT Chairos) Sementara menurut Nalin Singh dari PT Chairos selaku penyelenggara, saat di tanya tentang peserta IDFF mengatakan, terbuka untuk orang lain diluar dari Indoneisa yang ingin startup di Indonesia dan berbadan hukum serta memiliki mitra lokal. “From indonesia but open to others if they want to setup in indonesia (Dari Indonesia tetapi terbuka untuk orang lain jika mereka ingin setup di indonesia). Yes but only if you have a local legal entity and partner (Ya tetapi hanya jika memiliki badan hukum dan mitra lokal),” kata Nalin melalui pesan WhastAppnya, Rabu, 27 November 2019 Terkait 7 (tujuh) dari 25 peserta IDFF 2019 yang ditentukan sebagai calon penerima dana investasi, Nalin menegaskan, bahwa para peserta harus tunduk pada uji tuntas (Due Diligence) “Yes an in principle deal subject to due diligence (Ya dan pada prinsipnya tunduk pada uji tuntas),” tegasnya. Saat ditanya tentang tujuan dari Term Sheet tersebut, dan uang sebesar Rp10 juta yang di transfer oleh peserta, Nalin mengatakan, pasti akan mengembalikannya sekaligus “We will always do what is right and agreed. After spending 500 million to hold the event we will not hold back 10 million of companies. The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once. Please do meet me next time you are in jakarta (Kami akan selalu melakukan apa yang benar dan disepakati. Setelah menghabiskan 500 juta untuk mengadakan acara tersebut, kami tidak akan menahan 10 juta. Diskusi investor sedang berlangsung. Jika tidak terjadi dan kami tidak dapat memperoleh dana melalui jaringan kami, kami pasti akan mengembalikannya sekaligus. Tolong temui saya lain kali Anda berada di jakarta)," katanya dalam pesa WhastAppnya, Jumat, 29 November 2019. (Team/*)</div>

Regional Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

Nalin Singh, Penyelenggara IDFF dari PT Chairos : The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to g...

Kadispendikbud Kab. Sampang, Jupri Riyadi : Ucapan Terima Kasih “Uang” Sudah Biasa Di Sampang

06.41 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6BiFp1Ee9KtRItDDgP2FqKsIzX8_PVvXNZWYpuiMY3M0gO6u4nv2a2abmk-tU_1m3qyN5OA0R0jxkX9RkX8BqUYpHvwcSPwuIj-ZGIW5Didr1IJitGLs2Bw8DyPXaRiWwzjQWH47RKrY/s640/2.jpg" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: justify;">
“Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sampang adalah sebagai Saksi yang juga terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan Fee Proyek DAK” 
 
BERITAKORUPSI.CO – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, ibarat “Air mengalir dari atas (hulu) ke bawah (hilir), sedangkan uang dari bawahan ke atasan”. Dan inilah yang terjadi dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi suap Kegiatan Tangkap Tangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada tanggal 24 Juli 2019 sekra pukul 09:25 WIB. Saat itu, Tim penyidi Kejari Sampang melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap Akh. Roji’un selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan dan terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi selaku (Staf Dinas Pendidikan) dengan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 75 juta yang diterima kedua terdakwa dari Endang Sri Utami,Spd,SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Kab. Sampang. Setelah tim penyidik Kejari Sampang meringkus Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi pada tanggal 24 Juli 2019 sekra pukul 09:25 WIB, kemudian penyidik Kejari Sampang menyeret Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan serta Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang sebagai tersangka/terdakwa. Karena dari bukti-bukti yang berhasil ditemukan penyidik Kejari Sampang menyebutkan, bahwa sejumlah Kepala Sekolah menyetorkan fee kepada Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi serta Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang. Uang yang diserhakan oleh sekitar 64 Kepala Sekolah sebagai fee proyek rehabilitasi gedung SDN itu dikumpulkan oleh Akh. Roji’un sebanyak Rp357.950.000, Eddy Wahyudi Rp471.160.300 dan Edi Purnawan sejumlah Rp247.100 Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300, kemdian diserahkan kepada Akh. Roji’un. Dan Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan duit tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima oleh Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000. Adanya pemberian fee proyek DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh para Kepala Sekolah SDN di Kabupaten Sampang, Madura ini, diakui oleh para Kepala Sekolah itu sendiri kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi serta Edi Purnawan, Kamis, 23 Januari 2020 Anehnya, pengakuan para Kepala Sekolah SDN ini tidak diakui oleh Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang saat dihadirkan sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa selaku bawahannya dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Sampang kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai  Hakim Dede Surayaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud Namun kepada Majelis Hakim, Jupri Riyadi mengatakan bahwa pemberian uang dianggap sebagai ucapan terima kasih yang sudah hal biasa di Kabupaten Sampang dan mengalir ke atas. Namun Jupri Riyadi tak menjelaskan secara lengkap mengalir ke atas yang mana. Apakah Bupati selaku atasan Jupri Riyadi??? “Terus terang Yang Mulia, di Sampang sudah hal biasa ada ucapan terima kasih,” kata saksi Jupri Riyadi. Dan Jupri Riyadi mengaku salah karena tidak mengembalikan ucapan terima kasih itu. “Mengapa saudara tidak mengembalikan itu?,” tanya Ketua Majelis Hakim “Ya saya salah, Yang Mulia, tidak mengembalikan,” jawab Jupri Riyadi. “Penyesalan selalu belakangan, karena yang didapan adalah formulir” Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SDN di Kabupaten Sampang untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHOPDoxZfpsufQGnwClS5WX3bcynmmsuJ5fzsuQBvLmQD5FJ0o0tC5sd5KKus1TBRps902R7as2aaqBVRjHZKuMI8s2c0my8RY9rtCmCQnvVPBq7dsYi1dewoth6Xvg4Vpb3pKq1sI7aw/s640/1.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
JPU mengatakan, bahwa dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019 adalah SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan dana bantuan tersebut langsung masuk ke rekening Sekolah masing-masing selaku penerima Bantuan.              
    
“Setelah Akh. Roji’un mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, Akh. Roji’un berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),” ucap JPU 
 
JPU mengatakan, pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, Saksi Roji'un mengajak saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ke ruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5. 
 
JPU menjelaskan, karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, kemudian terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya. 
 
Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD yang merasa tertekan sehingga menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi. 
 
“Setelah saksi Akh. Roji’un bersama saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, kemudian keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG. Dan selanjutnya  saksi Akh. Roji’un bersana saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang,” kata JPU dalam surat dakwaannya 
 
“Saat itu ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut,” lanjut JPU kemudian. 
 
JPU melanjutkan, setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Akh. Roji’un maupun di ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi, saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2GM9kw4XE7N_6YOusN4HjOZ2m_V4BDxc0lBkw6uJOp6gyRQofP0AEikCTNM6M1khP096CEftKZ2jacIqL_aWvs97nMqe2C-O9NbLx6vj-rPdzHggr9Z7Wi1yshCZiJklk-CluOFcfLiI/s640/sampang+..jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Uang fee yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100,” ungkap JPU 
 
Menurut JPU, bahwa uang fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000. 
 
Sedangkan uang fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000 di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi. 
 
Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302. 
 
Setelah Akh. Rojiun mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). 
 
Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5. 
 
Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya. 
 
Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un 
 
Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik. 
 
Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang. 
 
Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi 
 
Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut. 
 
Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigOC5kuo3mxxl7Wfv01I3TFtnPdbVDfEKDAYYnZNF1XoiSCS0H7A13q3gXAN5jhL7_JFRjiOTz8q1xwF2e495YOMUA8gL4qH0NAFBMfK8nXFUvw6FFjw3DyXuAwh0KDMcQrvf4ht-8NZE/s640/sampang+jpu.jpg" width="640" /></div>
Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya 
 
Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000. 
 
Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi. 
 
Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah). 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah). 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) 
Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen/T1m)

News Tipikor Kadispendikbud Kab. Sampang, Jupri Riyadi : Ucapan Terima Kasih “Uang” Sudah Biasa Di Sampang

“Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sampang adalah sebagai Saksi yang juga terdakwa dalam kasus perkara Kor...

Apakah Kejati Jatim Akan Menyeret Ketua DPRD Kota Pasuruan Jadi Tersangka Korupsi PSSI?

06.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3nHW2fCZMtDBsonBViqAmZxvOJ2LeUphr5RIwS5xrpXNatWqJK5Dt8FJYxiA_9IDWDFeLKEsnUaiynfh1SC4xMcezNI_sEF6MbrEfdXpVI2EO3lol1cOyD3W_wjD0PHfs97VEXb3zWvc/s640/pssi+5.jpg" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Apakah penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan dan pihak lainnya dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Pemokot Pasuruan TA 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 ??? Atau kasus ini akan “mneguap” bengitu saja ??? 
 
Pasalnya, pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI cabang Kota Pasuruan kepada Majelis Hakim di muka persidangan (Kamis, 30 Januari 2020) mengatakan, bahwa dana hibah APBD Kota Pasuruan TA 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 diserhkan kepada Ismail Marzuki selaaku Ketua DPRD Kota Pasuruan. 
 
“Mengapa saudara mau memberikan uang kepada Ismail, apakah saudara dipaksa atau diancam?,” tanya Majelis Hakim 
 
“Saya diancam, bahkan diancam mau dibunuh, saya berikan. Sayapun tau, kenal siapa yang mau bunuh saya. Saya tidak cerita ke orang lain, yang tau istri saya. Siapa yang tidak kenal dia, dia pembunuh darah dingin” jawab terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mejawab pertanyaan Majelis Hakim 
 
Saat Majelis Hakim Dr. Agus menanyakan rincian uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terhadap Ismail Marzuki selau Ketua DPRD yang juga pengusrus persepak bolaan di Kota Pasuruan, terdakwa menyebut sebanyak 6 kali masing-masing sebesar Rp300 juta dan kepada Wali Kota Pasuruan, H. Hasani, orang tua Ismail Marzuki sebanyak Rp50 juta. 
 
“Hasani ini masih ada ?,” Tanya Majelis Hakim dan dijawab oleh terdakwa “sudah meninggal”. 
 
Tim JPU Rahmat dari Kejati Jatim dan Kejari Pasuruan menanyakan kembali sisa uang setelah merinci total uang kegiatan PSSI Cabang Pasuruan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan yang diberikan terdakwa kepada Ismail Marzuki dan Hasana selaku Wali Kota Pasuruan 
 
“Pemberian tiga ratus juta (Rp300.000.000) ada  enam (6) kali, dan ke Wali Kota seratus lima puluh juta (Rp150.000.000)  dan lima puluh juta (Rp50.000.000). Totalnya sekitar dua (2) miliar. Total angaran kan sebesar Rp4.499.990.000. Ini sisanya kemana. Apakah untuk bayar pajak dan honor?,” Tanya JPU Rahmat. 
 
“Ya bayar pajak, materai dan honor,” jawab terdakwa. 
 
“Pernahkah saudara menolak saat diminta. Kenapa saudara tidak mengatakan, kalau gitu saya mundur aja,” Tanya JPU Rahmat. 
 
“Tidak, saya berikan aja,” jawan terdakwa kemudian. 
 
Pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan inipun diakuipula oleh Sugeng, Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. Kepada Majelis Hakim, Sugeng mengatakan, bahwa setiap pencairan uang selaalu diserahkan kepada Ismail Marjuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemuidan Ismail Marzuki membagi-membagikan untuk kegiatan termasuk ke Sugeng sendiri sebesar 80 samapai 130 juta setiap pencairan. 
 
“Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima antara 80 samapi 130 juta setiap penairaan untuk kegiatan U17,” kata saksi Ismail. Pengakuan anggota DPRD ini sesuai dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dibacakan Ketua Majelis Hakim saat persidangan (Kamis, 23 Januari 2020) 
 
Sebelumnya. Simail Marzukipun mengakui dihadapan Majelis Hakim dalam pesidangan, bahwa dirinya menerima uang dari terdakwa, namun dianggapnya sebagai bayar hutang yang tidak ada bukti apapun bahwa itu adalah hutang piutang. Masuk akalkah, bila hutang piutang yang jumlahnya miliaran tanpa ada bukti apapun ? 
 
“Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah,” jawab JPU Widodo, Kamis, 23 Januari 2020. 
 
Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). 
 
Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. 
 
Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah). 
 
Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. 
 
Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. 
 
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdkE7hirnFu-ow2zqumU2HZ7QkMDT8izy99oP_ouhIBBGXJP6bG-xxN1TN95bukdDHk8-TGGiov4koXpGQi8_p1qfTPDB_O4nzZSYL5YuwDGrsATxQqI-FE2VEmoxjfLVZcVy4zpuCdfA/s640/pssi+4.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ? 
 
“Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono 
 
Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019 
 
Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). 
 
Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan 
 
Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 
 
1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran 
 
2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan. 
 
3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan 
 
4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan 
 
5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan. 
 
Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan 
 
2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan 
 
3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan 
 
4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_NEG9lRPZgxhejFBB82UIZ-BAH5DitizRDZDcVLcQ7qbqyZInYEQF6td3Orr2rhHhraBm3ms4dThnJfVzjE9jvMhY2pIrLxm1LkPIpzM8MLa3D2AsyXujH0ZPeoNxyW0Y0IKI-2NKuC4/s640/b.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : 
 
a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12. 
 
b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub. 
 
c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal. 
 
d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv. 
 
e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal. 
 
f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal. 
 
g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal. 
 
h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal. 
 
Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang 
 
Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17. 
 
Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000 
 
Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 
 
1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000 
 
2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000 
 
3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000. 
 
Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
 
Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah) 
 
Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) 
 
Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan. 
 
Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
 
Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain. 
 
Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa". 
 
2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'. 
 
3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”. 
 
4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Apakah Kejati Jatim Akan Menyeret Ketua DPRD Kota Pasuruan Jadi Tersangka Korupsi PSSI?

BERITA KORUPSI .CO – Apakah penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota ...

Terdakwa Korupsi Ketua PSSI Mengaku Memberikan Uang Kegiatan Kepada Ketua DPRD Karena Diancam

06.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiMwx-QSixQSmlEhBXdQtlRvxOZhnw8eGf3hToRca081rp30MTF7MHIR1Sp6c_U_PsdPZPnJykMivxuunPQ4clnyBT8GJ7T56Te0PfYdMnxM1XJucgtyZVPE1st3AatQdxAkDof-HOa6w/s640/pssi.jpg" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: justify;">
“Total uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan (Ketua PSSI Cabang Pasuruan) kepada Ismasil Marzuki (Ketua DPRD Kota Pasuruan) Rp1.8 M (Rp300 juta X 6) dan Kepada Wali Kota H. Hasani totalnya Rp200 Juta, untuk terdakwa sendiri membiayai kegiatan Rp200 juta, sisanya bayar pajak dan honor”</div>
 
<div style="text-align: justify;">
</div>
 
 
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Kamis, 30 Januari 2020, Terdakwa Korupsi kegiatan fiktif PSSI Cabang Pasuruan, Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019 megaku kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, bahwa dirinya mendapat ancaman sehingga memberikan uang kepada Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mendapat ancama “mau dibunuh” 
 
Hal itu diungkapkan langsung oleh terdakwa Edy Hari Respati Setiawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado di muka persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur dalam agenda pemeriksaan terdakwa. 
 
“Mengapa saudara mau memberikan uang kepada Ismail, apakah saudara dipaksa atau diancam?,” tanya Majelis Hakim 
 
“Saya diancam, bahkan diancam mau dibunuh, saya berikan. Sayapun tau, kenal siapa yang mau bunuh saya. Saya tidak cerita ke orang lain, yang tau istri saya. Siapa yang tidak kenal dia, dia pembunuh darah dingin” jawab terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mejawab pertanyaan Majelis Hakim 
 
Saat Majelis Hakim Dr. Agus menanyakan rincian uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terhadap Ismail Marzuki selau Ketua DPRD yang juga pengusrus persepak bolaan di Kota Pasuruan, terdakwa menyebut sebanyak 6 kali masing-masing sebesar Rp300 juta dan kepada Wali Kota Pasuruan, H. Hasani, orang tua Ismail Marzuki sebanyak Rp50 juta. 
 
“Hasani ini masih ada ?,” Tanya Majelis Hakim dan dijawab oleh terdakwa “sudah meninggal”. 
 
Tim JPU Rahmat dari Kejati Jatim dan Kejari Pasuruan menanyakan kembali sisa uang setelah merinci total uang kegiatan PSSI Cabang Pasuruan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan yang diberikan terdakwa kepada Ismail Marzuki dan Hasana selaku Wali Kota Pasuruan 
 
“Pemberian tiga ratus juta (Rp300.000.000) ada  enam (6) kali, dan ke Wali Kota seratus lima puluh juta (Rp150.000.000)  dan lima puluh juta (Rp50.000.000). Totalnya sekitar dua (2) miliar. Total angaran kan sebesar Rp4.499.990.000. Ini sisanya kemana. Apakah untuk bayar pajak dan honor?,” Tanya JPU Rahmat. 
 
“Ya bayar pajak, materai dan honor,” jawab terdakwa. 
 
“Pernahkah saudara menolak saat diminta. Kenapa saudara tidak mengatakan, kalau gitu saya mundur aja,” Tanya JPU Rahmat. 
 
“Tidak, saya berikan aja,” jawan terdakwa kemudian. 
 
Terkait apa yang dijelaskan terdakwa kepada Majelis Hakim tentang ancaman dari Ismail Marzuki agar menyerahkan uang, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi (Telepon dan pesan WhastAppp) ke nomor HP pribadinya namun tak diangkat.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx0UeUAbZc4PiUaj19eM6Cdblh871HmAM3SfXJ4pdP9NPztgoA2pLsgizXUFOBWQlWEb4To_RapiceLKOptw1dQAiZuCTw2Rau6pZ3BMcGy6OMN0nW9tGaWQOaXT63aruCGac3AIGC12w/s640/pssi+3.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan apa yang dikatakan terdakwa ini, diakui juga oleh Sugeng, Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. Kepada Majelis Hakim, Sugeng mengatakan, bahwa setiap pencairan uang selaalu diserahkan kepada Ismail Marjuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemuidan Ismail Marzuki membagi-membagikan untuk kegiatan termasuk ke Sugeng sendiri sebesar 80 samapai 130 juta setiap pencairan. 
 
“Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima antara 80 samapi 130 juta setiap penairaan untuk kegiatan U17,” kata saksi Ismail. Pengakuan anggota DPRD ini sesuai dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dibacakan Ketua Majelis Hakim saat persidangan (Kamis, 23 Januari 2020) 
 
Pada sidang sebelumnya, uang yang diberikan terdakwa kepada Ismail Marzuki, diakui oleh Ismail Marzuki dalam persidangan beberapa waktu lalu. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa itu adalah untuk bayar hutang terdakwa, namun tidak ada bukti kwitansi atau jaminan apapun kalau uang itu adalah hutang piutang. 
 
“Ketua DPRD sudah dihadirkan sebagai saksi. Pengakuannya, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang tetapi tidak ada bukti. Jumlahnya sekitar 1.5 miliar,” kata JPU Widodo kepada beritakorupsi.co, Kamis, 23 Januari 2020 
 
“Apakah akan ada terangka baru dalam kasus ini,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut JPUWidodo, bahwa hal itu terhantung dari Kejaksaan Tinggi 
 
“Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah,” jawab JPU Widodo 
 
Pertanyaannya memang. Apakah Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur akan menyeret pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini, atau sama dengan kasus perkara Korupsi lainnya yang hingga saat ini tak ada kejalasannya, diantaranya kasus perkara Korupsi dana Hibah APBD Kabupaten Jember sebesar Rp38 miliar? Dan kasus P2SEM Jatim sebesar Rp277 M? 
 
Pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terkait penyerahan uang kepada Ketua DPRD Kota Pasuran adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, saat terdakwa membacakan surat keberatannya atas surat dakwaan JPU. 
 
Dalam persidangan saat itu (21 Nopember 2019), terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mengatakan, bahwa dirinya (terdakwa) hanya dijadikan boneka oleh Wali Kota H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki 
“Bapak Hakim yang Terhormat, Perlu kami sampaikan bahwa saya selaku Pengurus Askot PSSI Periode 2015 – 2019. Saya pengurus pada masa tersebut telah dijadikan boneka oleh Wali Kota H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki. Dua Pejabat tersebut telah mempunyai skenario dibalik semua yang telah saya lakukan dimulai dari Pencairan dan mengatur kegiatan sampai dengan penggunaan dananya. Saya selaku pengurus pada masa itu menjadi Camat di Wilayah Kecamatan Panggungrejo tidak dapat berbuat banyak, dan pada saat itu Tahun 2015 adalah Tahun Politik, Suhu Politik yang sangat panas sekali sehingga kedua pejabat tersebut telah menggunakan sepenuhnya dana hibah tersebut,” ucap terdakwa 
 
 Terdakwa juga mengatakan dalam Eksepsinya, bahwa uang yang didakwakan oleh JPU terhadap dirinya, diserahkan kepada anak Wali Kota Pasuruan H. Hasani yaitu H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan 
 
“Setiap kali ada pencairan anggaran datang Bapak Walikota meminta kepada saya (Ketua Askot PSSI Kota Pasuruan) untuk menghadap kepada beliau agar dana hibah tersebut diserahkan kepada Putranya a.n. H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan selanjutnya beliau mengontak Putranya tersebut. Setelah dikontak oleh Walikota Pasuruan kurang lebih 5 menit saya pun mendapat kontak dari H. Ismail Marzuki untuk meminta dana tersebut. Setelah itu semua kegiatan, pembayaran pemain (Gaji Pemain) beliau yang mengendalikan. Saya selaku PRAJURIT tidak bisa berbuat banyak,” ungkap terdakwa membacakan Eksepsinya. 
 
Yang mengejutkan lagi dari Eksepsi terdakwa adalah, ternyata terdakwa juga sudah menyampaikannya kepada penyidik Polda Jatim, saat dirinya diperiksa bahwkan dilakukan Konfrontasi dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki. 
 
“Pada Penyidikan di Polda Jatim, pada saat ada acara KONFRONTASI dengan ketua DPRD Kota Pasuruan, Disana di dalam BAP tersebut H. Ismail Marzuki Selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan ditanya oleh penyidik, apakah pernah menerima dana hibah dari Bapak Didik (Saya sendiri, maksurnya terdakwa sendiri.Red), Kemudian bapak H. Ismail Marzuki menjawab tidak pernah menerima apa – apa dari Pak Didik,” ucap terdakwa 
 
Terdakwapun mempertanyakan dalam Eksepsinya atas pengakuan Ketua DPRD Kota Pasuruan, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Ketua DPRD adalah hutang piutang. 
 
“Bapak Hakim yang terhormat, kalau Hutang Pasti ada Perjanjiannya, ada besaran uangnya yang di hutangkan, Ada MoU-nya (ada tandatangan pemohonnya), Ada Jangka Waktu Hutangnya, Ada Bukti Pengembaliannya. Dan ini semua tidak ada dokumennya,” tegas terdakwa</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF91ysnHmjZjAPqoVQSZ0mkkfZPTWdEjjtNXJAZWK071K-URt8EB2qigHyWv5XvzfYqNAV_OpWDyjoK9Hbdg1CQMcZihdXHy36rN7nxav3S_Pge_8XX3kJWs4bb23sCVuLrfIG88MYD_g/s1600/pssi+4.jpg" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Terdakwapun memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan Penyidikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mereka terlibat dalam penggunaan maupun ikut mengelola keuangan dari dana hibah tersebut.</div>
 
“Bapak Hakim yang terhormat, Mohon kiranya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penyidikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mereka terlibat dalam penggunaan maupun ikut mengelola keuangan dari dana hibah tersebut,” kata terdakwa memohon dalam Eksepsinya. 
 
Terdakwa juga membantah atas surat dakwaan JPU terkait perintah terdakwa kepada Herman Santoso (Sat Pol PP Kota Pasuruan) dan saudara Ismail Marzuki (Staf di Kecamatan Bugul Kota Pasuruan) untuk memalsukan tandatangan pemain atau nota pembelian barang 
 
“Perintah untuk memalsukan tandatangan pada dokumen SPJ tersebut berasal dari Ketua DPRD Kota Pasuruan. Kaitannya ada beberapa pemain belum tandatangan, saudara Herman Santosa sudah mulai melakukan kegiatan operasionalnya dan saya tidak pernah memeriksanya secara mendetail, namun saudara Herman Santosa sudah memalsukan tandatangan saya, dan perintah untuk memalsukan tandatangan bersumber dari Ketua DPRD kota Pasuruan. Saya perintahkan kepada Herman Santosa carilah pemain dan Official dulu, tidak tahunya tandatangan sudah lengkap,” ungkap terdakwa 
 
Kegiatan fiktif, lanjut terdakwa membacakan Eksespisnya, “yang dituduhkan kepada saya perlu kami sampaikan, bahwa Kegiatan itu sudah terprogram mulai awal tahun dengan mekanisme didahului oleh Rapat Pengurus dan ESCO dahulu. Tidak serta merta saya yang telah menentukan / menetapkan program kegiatan tersebut. Dikatakan fiktif, apa yang dituduhkan itu kurang benar dikarenakan kegiatan ada, namun penerimaan seperti honor tidak lengkap. Salah satu contoh Gaji pemain semestinya dapat Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterimakan pemain hanya separuh saja. 
 
“Kenapa hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan Anggaran sudah dibawa Ketua DPRD Kota Pasuruan. Saya dan Manager Tim yang menangani kegiatan tersebut hanya menerima kadang separuh, 1/3 (seper tiga) atau 2/3 (dua per tiga) dari total anggaran yang kami ajukan, sehingga muncullah kegiatan fiktif dan Walikota Pasuruan ikut Berkiprah dalam proses didalamnya (Pembayaran Gaji Pemain dan sebagainya),” beber terdakwa. 
 
Hebataya, terdakwapun bersikap Gentlemen sebagai laki-laki Kesatria. Terdakwa tidak meminta dibebaskan oleh Majelis Hakim, namun hanya memohon untuk dihukum ringan. 
 
“Bapak Hakim yang terhormat, Mohon Kiranya dakwaan kepada saya ada keringanan pada massa vonis hukuman nanti. Terimakasih, WassalamualaikumWr. Wb,” ucap terdakwa memohon. 
 
Menanggapi pengakuan terdakwa, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki membantahnya dengan tegas saat dihubungi wartawan media ini melalui Aplikasi telephon WhastApp, Kamis, 21 November 2019. 
 
“Itu tidak benar, itu bohong. Saya tidak pernah menerima apapun dari Dia (terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi),” kata H. Ismail Marzuki 
 
Seperti yang diberitakan sebelmnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). 
 
Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. 
 
Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Qx2Coa5aagrP4sHdvm11dHeTOv3NHg0Rqy8vEd9BDV4XUVFtd3ZuAMJHUBjXjpoxNGlgrdWRFyE3b4PaovGVGs9Q-J_uV8-kSBV3tdq3Nan31o4iIvhdxPCjj2lGSjh-iu6VmlJYm-E/s640/pssi+5.jpg" width="640" /></div>
Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. 
 
Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. 
 
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’ 
 
Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ? 
 
“Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono 
 
Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019 
 
Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPLSbv_xon9meTfQoVMxaWSIn6H8F3ZUS5zZkfwPdbdsnrNawM6OWwaiW9eMm5Boa2D6bBuweElDa2KDdo856s6dIzeU8HTW1s-Kadljuy72g2zmKUtAHVMHzOThPyQWFPe-XhLcruYQw/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPLSbv_xon9meTfQoVMxaWSIn6H8F3ZUS5zZkfwPdbdsnrNawM6OWwaiW9eMm5Boa2D6bBuweElDa2KDdo856s6dIzeU8HTW1s-Kadljuy72g2zmKUtAHVMHzOThPyQWFPe-XhLcruYQw/s640/b.jpg" width="640" /></a></div>
Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan 
Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 
1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada 
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang 
pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012
 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 
tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari APBD Kota Pasuruan 
 
Dana Hibah senilai total 
Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota 
Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 
 
1. PSSI Cabang Kota 
Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan 
dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi 
rincian penggunaan anggaran 
 
2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan 
membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan 
dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) 
Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan 
pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang 
membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait 
dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan 
keabsahan dokumen pencairan. 
 
3. Disporabud Kota Pasuruan membuat 
surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan 
pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi 
surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) 
Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan 
 
4. Setelah Walikota 
Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas 
Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan 
nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI 
Kota Pasuruan 
 
5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening 
Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek 
Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota 
Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari 
Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan 
di Bank Jatim Kota Pasuruan. 
 
Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
1.
 Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI 
Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 
perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian 
pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran 
proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota 
Pasuruan 
 
2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum
 Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ 
ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal 
penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan 
 
3.
 Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota
 Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 
perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana 
hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan 
 
4. Pada 
tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota 
Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal
 : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah 
sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan 
 
5. Pada tanggal 
09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan 
membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : 
Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar
 Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
6. Pada tanggal 29 
Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat 
dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian 
Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar 
Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
7. Pada tanggal 26 
Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan 
membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : 
Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar
 R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
8. Pada tanggal 05 
Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan 
membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian
 Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar 
Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan. 
 
Masing masing Proposal 
pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa 
dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan 
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) 
berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : 
 
a.
 Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan 
untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok 
U-12. 
 
b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 
digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan 
pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub. 
 
c. Tanggal 28
 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan 
kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal. 
 
d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv. 
 
e.
 Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk 
kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal. 
 
f. 
Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk 
kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub 
internal dan pembinaan tim futsal. 
 
g. Tanggal 10 September 2015, 
menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia 
remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal. 
 
h. 
Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk 
kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) 
dan pembinaan tim futsal. 
 
Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI 
Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat 
miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan 
puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 
sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn 
Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak 
benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto 
(Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf 
terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat 
penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta 
nota pembelian barang 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1HMC847diNsyrknrCAivVZxleOg95rAxqLox9qonN9hJ_Wsw82si7qFfzeL8StldlUW-6X8_x6apiGqyOP1NeEU-Y9fTahtlXcsyHMMX8cMAOOc85JPTAhGeKFSJ1Ts9zRZXU_9Puuco/s640/pssi.jpg" width="640" /></div>
Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar 
Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang 
Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. 
Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi 
U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI 
Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim
 Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club 
Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17. 
 
Dari 8 (Delapan) 
kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan 
terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan 
jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih
 Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah 
anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih 
Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 
dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat 
selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut 
sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga 
terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000 
 
Dari 3 (tiga) kegiatan 
yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang 
tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 
 
1.
 Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, 
tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di 
Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu 
miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000 
 
2.
 Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa 
PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua 
PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota 
Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi
 pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000 
 
3.
 Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan 
realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi 
Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima)
 kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah 
anggaran sebesar Rp2.993.970.000. 
 
Dengan demikian, maka terdakwa 
tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang 
berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar 
Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu
 rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua 
miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh 
puluh ribu rupiah). 
 
Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar
 sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu 
rupiah) 
 
Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak
 sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh 
empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) 
 
Bahwa terdakwa 
dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 
13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 
(empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus 
sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan. 
 
Dari 8 
(delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 
terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan 
ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 
(lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000
 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus 
tujuh puluh ribu rupiah). 
 
Sehingga jumlah keseluruhan sebesar 
Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor 
sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh 
empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan 
Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat 
ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan 
untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain. 
 
Ba wa 
terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana
 hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. 
Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 
ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material 
atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban 
hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung 
jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai 
NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa 
barang! jasa". 
 
2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD 
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh 
pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material 
yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'. 
 
3. Naskah Perjanjian
 Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota 
Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, 
Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak 
Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”. 
 
4.
 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang 
Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima
 hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah
 yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati 
Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus 
delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus 
sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018. 
 
Perbuatan
 terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) 
atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Ketua PSSI Mengaku Memberikan Uang Kegiatan Kepada Ketua DPRD Karena Diancam

“Total uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan (Ketua PSSI Cabang Pasuruan) kepada Ismasil Marzuki (Ketua DPRD Kota Pasur...

BERITAKORUPSI.CO

Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

Kadispendikbud Kab. Sampang, Jupri Riyadi : Ucapan Terima Kasih “Uang” Sudah Biasa Di Sampang

Apakah Kejati Jatim Akan Menyeret Ketua DPRD Kota Pasuruan Jadi Tersangka Korupsi PSSI?

Terdakwa Korupsi Ketua PSSI Mengaku Memberikan Uang Kegiatan Kepada Ketua DPRD Karena Diancam

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI