Kabid Dispora Kab. Pasuruan Divonis 3 Thn Penjara, Bagaimana Nasib Kadispora?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Z6fGg-FfAAFsHZFv0u5-Ek54vyx7cCsU2pIWRx4cDGKQ6wkEg-h4gTUh2eQWhqnOX15cAvSvZL40CslV4AQcNOfZuJnmH0i1N696wbS0Bv7spugDuSX9cp0ZTXVP25bGwsKZWM9xhaI/s640/5..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa didampingi suami dan Penasehat Hukumnya dengan pengawalan dari Petugas Kejari Kabupaten Pasuruan</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kerugian negara dalam kasus perkara Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp918.827.239, tapi yang dibebankan terhadap terdakwa hanya senilai Rp69 juta. Lalu siapa yang menikmati sisanya sejumlah Rp800 juta lebih ?#</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 11 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta atau dipidana penjra selama 3 (tiga) tahun karena terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 hingga merugikan keuangan negara senilai Rp918.827.239,60 berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Hukuman pidana pejara terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami tertuang dalam surat putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Abdullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri oleh JPU Joni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasurusan serta tim Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati<br /><br />Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan dianggap bersalah dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Namun menurut Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan, ternyata perbuatan itu tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan, melainkan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana datur dan diancam pidana dalam 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Dan kerugian negera yang dibebankan kepada terdakwapun bukan berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Pasuruan, melainkan berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan, yakni sebesar Rp69 juta yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Lalu kemana dan siapa yang menikmati uang sejumlah Rp800 juta lebih yang sangat jauh lebih besar dari yang dibebankan terhadap terdakwa ?<br /><br />Lalu bagaimana dengan nasib Suhita Sutisno selaku Bendahara dan Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan yang saat ini menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pasuruan? Apakah kedua nama itu “terselamatkan?”<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan terhadap terdakwa, tidak menyebutkan melakukan secara bersama-sama. Apakah memang penyidik dan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan tidak “berani menyeret” kedua nama itu ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah pasal yang dikenaakan dan tuntutan terhadap terdakwa dari JPU, yakin pasal 2 ayat (1) UU Tidak Pidana Korupsi dengan total hukuman seama 10 tahun dan 9 bulan dengan rincian, pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kuran dan membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta subsidair 3 tahun dan 3 bulan, tanpa menjelaskan siapa yang menikmati kerugian negara sebesar Rp800 juta lebih itu.<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa kedua nama itu turut bersama-sama dengan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, bahwa pemotongan anggaran yang dicairkan melalui GU dan TU (Ganti Uang dan Tambah Uang) sebesar 10% dan 2% atas sepengetahuan Kadispora. Padahal, seperti dalam surat tuntutan JPU, bahwa uang tersebut untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport namun tidak dilakukan. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2-7JsxWaw7tNVfnivdV4KivT9sVGM3gRn-aPemoPqChgYNN3mxNx3HqqSyMkLTZRe5EEpS4TCg-waW_krw3Ejo9oBfvUcEG1wnZhsBf5-86ncwXToVlSwkXRqTmJQYF44XzXf2Dj8h4/s640/7..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga dalam putusan Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Pripmair (pasal 2), dan menyatkan bahwa terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melaakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Menghukum terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dengan pidana penjara selama 3 tahun dendaa sebesar Rp100 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan; Menghukum terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami untuk membayar uang pengganti sebesar Rp69 juta... dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bilamana uang penggaanti tersebut tidak dibaya, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir Yang Mulia,” jawab Penasehat Hukum terdakwa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait nama Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan yang saan ini sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Pasuruan, JPU Joni enggan mengmentari. Alasannya karena bukan kewenangannya. “Ia dalam putusan memang disebutkan,” kata JPPU Joni kebapa beritakorupsi.co sesuai persidangan. <br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra belum memberikan tanggapan saat dihubungi beritakrupsi.co melalui telepon selulernya. Alasannya karena masih sibuk kegiatan. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Selasa, 7 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil,  membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta subsidair 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara  terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan dalam kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Trian dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdullah Idri dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidanna Korupsi, karena dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa sesuai fakta dan bukti dalam persidangan hanya sebesar Rp69 juta, ini menurut JPU. Sekalipun Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan  Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen). Namun total tuntutan pidana pokok (badan), pidana denda dan pidana membayar uang pengganti  terhadap terdakwa ini selama 10 tahun dan 9 bulan penjara.<br /><br />Anehnyaa, dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab dalam suat dakwaan JPU juga mengatakan, bahwa Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran Dispora Kab. Pasuruan pada Tahun 2017, juga melakukan pemotongan sebesar 10 persen dari setiap anggaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawbkan sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah).<br /><br />Anehnya lag adalah, bahwa pemotongan dana sebesar 10 persen itu tidak dijelaskan secara jelas, apakah atas inisiatif Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran atau atas perintah terdakwa selaku PPK (Pejabata Pembuat Komitmen) sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau juga atas  perintah Abdul Munif AR selaku Kepala Dispora sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) yang berwenang menadatangani SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar)?.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, apakah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp918.827.239,60 hanya tanggung jawab terdakwa, atau ada pihak lain ?<br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, kemana sisa kerugian negara yang masih tetap sebesar Rp918 juta, dan siapa lagi yang harus bertanggungjawab? Adakah tersangka baru yang akan terseret dalam kasus ini?. Seriuskah penyidik Kejari Bangil untuk mengusutnya hingga terungkap pelaku lainnya ?.<br /><br />Menanggapi pertanyaan ini, JPT Trian mengatakan, belum dapat dijelaskan karena masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, masih menunggu putusan dari Majelis Hakim.<br /><br />“Kita tunggu putusannya dulu. Yang terbukti di persidangan hanya sebesar enam puluh sembilan juta itu, an tidak ada pengembalian dan pengakuan,” kata JPU Trian kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Sementara Tim Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati justru merasa heran atas lamanya tuntutan JPU terhadap terdakwa. Dan yang mengherankan bagi Tim Penasehat Hukum terdakwa ini adalah jumlah kerugian negara sebsar Rp918.827.239,60 dalam surat dakwaan JPU yang begitu berbeda jauh menjadi Rp69 juta di surat tuntutan<br /><br />“Tuntuntan Jaksa, Tujuh tahun. Tapi kerugian negara hanya enam puluh sembilan juta,” kata Elisa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF0W8A2YEdxG2qpbVb1cXVUN65CYcISLhdodnZaDLEsWUeDWti-6X9Dm_vulr0rDF9CbcFrOOV0MY1WXErRtvxjzVjXVUkUma0B364EjVkCFZMJC2uLtI6OLspywzshStf5XngFzlpDTs/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan mendapatkan Anggaran Operasional Pelaksanaan kegiatan pada bidang Olahraga yang bersumber dari APBD  Kabupaten Pasuruan sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).<br /><br />Bahwa anggaran tersebut dalam pelaksanaannya dibagi untuk beberapa program kegiatan diataranya ; 1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp516.050.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah),; 2. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat dengan anggaran sebesar Rp55.181.500 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah),;<br /><br />3. Peningkatan Jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan Teknisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp209.265.000 (Dua Ratus Sembilan J uta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 4. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp248.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),; 5. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp562.665.000 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 6. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp923.528.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),; 7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp5.574.910.683 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah),;<br /><br />8. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi dengan anggaran sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, dibentuk pejabat pengelola keuangan yang masing-masing memiliki tanggung jawab serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Jabatan dan kewenangannya, diantarannya Pengguna Anggaran (PA) : Abdul Munif AR,; Kuasa Pengguna  nggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Kepala Bidang : Lilik Wijayati Budi Utami,; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Subroto, Wiwik Sri Wilijeng,; Pejabat Pengadaan : Hendroe Boedi Soelistijo; Ketua PPHP : Khairul Umam<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/58/HK/424.014/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) H. Abdul Munif AR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lilik Wijayati Budi Utami, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Nanang Suhita Sutrisno<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Nomor 950/001.6/KEP/424.087/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan TA. 2017, ditunjuk Subroto dan Wiwik Sri Wilijeng selaku PPTK untuk kegiatan Bidang Olahraga;<br /><br />Dalam pelaksanaan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sistem pencairan dana dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan sistem pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TUP) yang dicairkan secara bertahap sesuai permintaan, sedangkan untuk beban pengeluaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Penyedia Barang dan Jasa) menggunakan sistem pencairan Langsung (LS) ;<br /><br />Pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga dilakukan dengan tiga cara yaitu : 1. Pencairan Ganti Uang (GU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana melalui Bendahara; Kemudian Bendahara memverifikasi kesesuaian ketersediaan dana dengan kegiatan di DPA dengan dasar Surat Penyediaan Dana; Setelah diverifikasi, langsung dibuatkan Cek yang di tandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas; Kemudian Bendahara mengambil uang di Bank dengan Cek sesuai dengan yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD;<br /><br />Setelah kegiatan dilakukan, PPTK menyusun SPJ kemudian diserahkan ke Bendahara dan Kasubbag Keuangan untuk di Verifikasi kesesuaian rekeningnya. Setelah diverifikasi kemudian dibuatkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Dinas dan dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diterbitkan SP2D<br /><br />2. Pencairan Tambah Uang (TU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bendahara melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA bahwa jumlah / sisa uang persediaan di Bank Jatim untuk pelaksanaan kegiatan olahraga sudah tidak mencukupi; b. Ketika Uang Persediaan di Bank Jatim tidak mencukupi sehingga NPD yang diajukan oleh PPTK tidak dapat dicairkan, maka Kepala Dinas mengajukan pemohonan Tambah Uang ke Badan  Keuangan Daerah (BKD). Setelah Bendahara menyampaikan surat Permintaan Tambah Uang yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Dinas Selaku PA; c. Setelah di tandatangani, Bendahara menyerahkan surat kepada Badan Keuangan Daerah untuk di setujui. Setelah mendapat persetujuan dari BKD, bendahara membuat SPP-SPM (Surat Perintah Pembayaran - Surat Perintah Membayar) dan dikirimkan kembali kepada BKD  untuk dibuatkan SP2D.<br /><br />Ketika uang dicairkan melalui Bank Jatim, Pihak dari Bank Jatim menginformasikan kepada Kepala Dinas atau Bendahara bahwa uang sudah dicairkan.<br /><br />3. Pencairan Langsung (LS) dilaksanakan dengan mekanisme : Tim Pengadaan barang dan jasa menyusun dokumen pengadaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara untuk di terbitkan SPM. Dokumen Pengadaan yang sudah mencantumkan Nilai Anggaran pengadaan di Verifikasi oleh Kasubbag Keuangan. Setelah melakukan verifikasi, dokumen pengadaan dan lembar verifikasi dari Kasubbag Keuangan diberikan kepada Bendahara untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara membuat surat perintah membayar (SPM) yang nilainya sesuai dengan surat permohonan pembayaran dalam dokumen pengadaan;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg956HI5S1qaDpvHhcIXlByzm9Ee0_NghyphenhyphenQ75Z1K9BRhchPVV9nKct2wl2Pbfttrfdj3asBn5r_oa3uJOZwcduVqDwbAiaMDgQgo1JaOs1RDEd0HUJFBBQrI2JcZ5uyjpxNIZ_Wn_Rqf5c/s1600/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg956HI5S1qaDpvHhcIXlByzm9Ee0_NghyphenhyphenQ75Z1K9BRhchPVV9nKct2wl2Pbfttrfdj3asBn5r_oa3uJOZwcduVqDwbAiaMDgQgo1JaOs1RDEd0HUJFBBQrI2JcZ5uyjpxNIZ_Wn_Rqf5c/s640/8..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah semua dokumen ditandatangani, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen tersebut di kirimkan ke Badan Keuangan Daerah untuk di terbitkan SP2D. Setelah itu BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer uang sejumlah yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan langsung ke rekening Perusahaan (Penyedia Jasa) yang telah ditunjuk langsung oleh PPK untuk melaksanakan pengadaan barang.<br /><br />Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK.<br /><br />Usulan Pencairan TU dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mencairkan Nota Permintaan Dana (NPD). Usulan TU berupa surat permohonan pengajuan TU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, kemudian  permohonan disetujui masing-masing PPTK menyusun NPD TU untuk diajukan ke Nanang Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran.<br /><br />Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut semua digunakan untuk kegiatan olahraga sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dan diserahkan kepada masing-masing PPTK kecuali untuk Permintaan pembayaran yang tidak dicairkan (TU NIHIL).<br /><br />Uang yang dicairkan melalui pencairan GU dan TU diserahkan kepada para PPTK sesuai dengan Nota Permintaan Dana (NPD), namun di potong 10% khusus untuk anggaran beberapa item kegiatan belanja.  Pemotongan 10% tersebut tidak berlaku (tidak dilakukan) untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut: <br /><br /><br />1. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp62.065.000 (enam puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah)  pemotongan sebesar Rp1.577.500 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /><br />2. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp26.250.000  (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pemotongan sebesar Rpl.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;<br /><br />3. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 20l7 senilai Rp183.323.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp9.258.200 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ;<br /><br />4. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.415 .000,(enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 3.729.000,(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;<br /><br />5. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp34.700.000,(tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 2.740.000,(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;<br /><br />6. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp87.288.000,(delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pemotongan sebesar Rp7.738.800,(Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;<br /><br />7. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp99.998.097,(sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp2.444.000,(Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;<br /><br />8. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Keperluan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), pemotongan sebesar Rp3.401.000; (Tiga J uta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;<br /><br />9. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah), pemotongan sebesar Rp11.252.500,(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lirna Ratus Rupiah) ;<br /><br />10. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang cacat, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp52.171.500,(lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp2.878.150 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);<br /><br />11. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp28.822.500,(dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp1.982.250.(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;<br /><br />12. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp58.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan karena anggaran honorarium narasumber dan T ransport;<br /><br />13. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuman Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.500.000,(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan;<br /><br />14. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp49.328.456,(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pemotongan sebesar Rp4.294.845,60 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah) ;<br /><br />15. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat Pemberian Olahraga dan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp254.000.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa dilakukan pemotongan.<br /><br />16. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp530.202.700,(lima ratus tiga puluh 'uta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp39.233.710 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ;<br /><br />17. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp195.158.000,(seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp16.103.300 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;<br /><br />18. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp672.748.377,(enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp. 37.917.697, 50 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ;<br /><br />19. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Pemeliharaan RutinfBerkala Sarana dan Prasarana Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp30.324.684,(tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), pemotongan sebesar Rp2.632.500; (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /><br />Jadi Total anggaran baik itu yang dicairkan dengan Jenis Ganti Uang (GU) maupun Tambah Uang (TU) yang di potong oleh saksi Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungiawabkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_t7zDWlaCgdLT7T8IrGVx4x0ie_cSCdS1mGNNxr67LIfee-NeR29XT3O6tmKjfHdC-0PHVpfmSnR2toWuHwyKNCN5ho49Y6Figtl8UkPil0trfQKtVzFca7uw_Y24PuyETYGd3t4hAlI/s640/3..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut, SPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kegiatan Olahraga di Manipulasi Dengan membuat Nota Pembelia Palsu Dan Membuat Kwitansi Pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta / pengeluaran riil dengan tujuan untuk menutupi pemotongan anggaran.<br /><br />Masing-masing PPTK atas perintah Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku KPA/PPK telah Melakukan Perbuatan Memalsukan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja, sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta/ pengeluaran riil ;<br /><br />Sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan, Pihak Penyedia Barang dan/Jasa memasukkan Profil Perusahaan (Company Profil) kepada Panitia Pengadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan melalui saksi Subroto, Wiwik Sri Wilujeng dan Terdakwa maupun melalui Staf Pada Bidang Olahraga.  setelah itu Heroe Boedi Sulistuo selaku pejabat pengadaan memerintahkan Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto yanag masing-masing selaku Staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk membuat segala kelengkapan Administrasi Pengadaan ;<br /><br />Proses penunjukan langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara : 1. Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditentukan sendiri oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dan disetujui oleh Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses Survei dan Evaluasi harga terlebih dahulu ;<br /><br />2. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Barang/Jasa, karena Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen negosiasi harga tersebut karena dokumen (dukumen disodorkan oleh Staf Bidang Olahraga yaitu Mario Dyansyah dan Rangga Yang Bagusta ;<br /><br />3. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik melalui prakualifikas/atau pascakualifikasi karena pejabat pengadaan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Pihak Penyedia barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk atau ditetapkan berdasarkan SPK ;<br /><br />4. Bahwa proses penandatanganan SPK dilakukan tidak bersama-sama antara Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dengan Penyedia Barang / Jasa, melainkan dilakukan secara terpisah-pisah yang dilakukan dengan cara staf pada Bidang Olahraga membuat dokumen pengadaan kemudian dokumen yang berisi SPK dan surat-surat lainnya tersebut diantarkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa barulah dokumen tersebut dibawa oleh Staf untuk ditandatangani oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dan Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan.<br /><br />Sedangkan mekanisme pembuatan dokumen pengadaan yang dilakukan oleh Staf pada Bidang Olahraga yaitu Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto atas perintah terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebelum pengadaan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto mengetik kegiatan yang akan dilaksanakan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan Nilai anggaran. <br /><br />Sedangkan untuk nama-nama pejabat yang menandatangani dokumen pengadaan sudah tercantum dalam file tersebut kemudian mencetak seluruh surat yang berhubungan dengan dokumen pengadaan dan meminta pejabat yang tertulis namanya dalam dokumen tersebut untuk menandatangani dokumen;<br /><br />Untuk data yang berhubungan dengan profil perusahaan (company profile) diisi sesuai dengan profil yang telah diterima dari Penyedia Barang dan Jasa. Setelah surat-surat terkait profil perusahaan diketik, kemudian surat tersebut dicetak dan diserahkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani.<br /><br />Setelah surat-surat administrasi dilengkapi, kemudian surat tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani. Setelah semua surat lengkap, dokumen pengadaan di jilid dan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan dokumen pencairan dana seperti SPM, SP2D dan lain lainnyaMekanisme pencairan uang dengan sistem Langsung (LS) untuk pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Kompetisi Olahraga, dilakukan dengan cara ; Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan dan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK menunjuk serta menetapkan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Ketetapan Penyedia Barang dan Jasa serta penandatanganan SPK. <br /><br />Penyedia Barang / Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk pengadaan barang atau jasa sesuai dengan SPK ;Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah dilengkapi oleh Penyedia barang dan Jasa yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeljaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Dari Nanang Suhita Sutisno  kemudian dibawa ke Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk ditandatangani.<br /><br />Setelah ditandatangani Drs. Abdul Munif selaku PA, Uang dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bank Jatim sesuai dengan permohonan pembayaran yang diminta Penyedia Barang dan Jasa,  kemudian melakukan penarikan uang di Bank Jatim dengan membawa cek dan dokumen perusahaan sebagai syarat penarikan.<br /><br />Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami mengendalikan proses pengadaan barang tidak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), karena terdakwa membiarkan pengadaan barang dilaksanakan oleh pihak (rekanan) lain yang tidak ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari PPK ataupun Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa.<br /><br />Beberapa Pihak Penyedia Barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk langsung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan atau yang dibebani tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian Keija (SPK) tidak melaksanakan pengadaan barang / jasa melainkan hanya melengkapi dokumen penawaran, dokumen pencairan, serta melakukan pencairan uang di Bank Jatim yang telah dipotong pajak PPn-PPh, kemudian uang tersebut di ambil 2,5% dari nilai kontrak sebagai keuntungan (fee) Penyedia Barang / Perusahaan dan kemudian sisanya diserahkan kepada Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, baik kepada masing-masing PPTK, PPK maupun kepada Bendahara Pengeluaran, atau melalui Staf yaitu Rangga, Mario Dyansyah dan Sukaryanto, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebagai KPA yang juga bertindak selaku PPK.<br /><br />Namun setelah uang tersebut dicairkan, anggaran yang dibelanjakan olemasing-masing, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK/PPTK maupun Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan pakaian olahraga dalam kegiatan tersebut hanya sebesar Rp628.040.000,(Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Hanif Juhari selaku Pemilik Taylor sebesar Rpl91.750.000 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepadaDenma Wahyu Purnomo selaku Persero Pengurus CV. Anugerah Indah Jaya sebesar Rp420.290.000,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Budiardjo Dwi Nugroho selaku pemilik U.D. Guru Sport sebesar Rpl6.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) yang ditambah dengan pembayaran pajak sebesar Rp116.208.668 (seratus enam belas juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).<br /><br />Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-mas'ing PPTK Sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK;<br /><br />Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka total Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungiawabkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dincam pidana dalam 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Kabid Dispora Kab. Pasuruan Divonis 3 Thn Penjara, Bagaimana Nasib Kadispora?

Terdakwa didampingi suami dan Penasehat Hukumnya dengan pengawalan dari Petugas Kejari Kabupaten Pasuruan #Kerugian negara dalam ka...

»

Lima Pejabat Pemda Gresik Akui Terima Duit Dari Terdakwa Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg0TfndPTzt511URMZkEPe9mi8NjEx3ZzQOYrEI34JOBqeAPIVRz30ogbHkTDPh05dEShMKCY7miLKS_FzPzOuSJawpVGTxNnFCr2ykDNyzpACM9skrZx8IeL8s7Xb1mBE45mRGTXxw_8/s640/a..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 10 Februari 2020, Lima pejabat Pemda Gresik Jawa Timur, mengakui menerima duit tahun 2018 dari Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku (mantan) Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik.<br /><br />Kelima pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik itu adalah Tri Susilo (Asisten III), Indah Sofiana (mantan Asisten I), Nur Laely, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Najib (Kabag Kepegawaian Darah) dan Edy Suswoyo (Kepala Bawasda Inspektorat )<br /><br />Sementara Andhi Hendro Wijaya adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2018 bersama-sama dengan <br />M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dengan pidana pidan penjara selama 4 tahun dan saat ini sedang menunggu putusan Kasasi) yang Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik pada Januari 2019.<br /><br />Saat itu, terdakwa M. Mukhtar menjabat sebagai Plt. Kepala BPPKAD menggantikan terdakwa Andhi Hendro Wijaya yang menduduki jabatan baru sebagai Sekda Kabupaten Gresik. Pada saat dilakukannya kegiatan Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejari  Gresik, uang yang berhasil diamankan sebagai barang bukti (BB) sebesar Rp531.623.000 dengan rincian, dari ruang kerja terdakwa M. Mukhtar sebesar Rp374.186 000 dan dari Brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000. Uang itu adalah hasil penyetoran dari pegawai BPPKAD  yang berasal dari pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018<br /><br />Setelah M. Mukhtar diadili dihadapan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun lalu, barulah terungkap, ternyata apa yang dilakukan oleh M. Mukhtar adalah merupakan perbuatan turun temurun dari pejabat pendahulunya, yaitu Yetty Sri Suparyati digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, jabatan M. Muhktar dari Plt. Sekretaris merangkap Plt. Kepala BPPKAD<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa uang yang terkumpul dari pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, selain untuk kegiatan BPPKAD sendiri, dibagi-bagikan juga ke Pejabat Pemda Gresik, diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1, 2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati dan LSM serta pihak-pihak lainnya<br /><br />Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 10 Februari 2020) adalah agenda pemeriksasaan atau mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Gresik ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto dan Bagus, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Hariyadi dan Taufan Reza.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, para saksi mengakui menerima duit dari terdakwa. Menurut para saksi, bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang halal, uang makan dan ada juga sebagai transport. Para saksi mengakui, terakhir menerima uang dari Andhi pada Oktober tahun 2018.<br /><br />“Katanya uang halal,” kata saksi Najib. <br />“Sebagai uang makan,” kata saksi Edy Suswoyo<br />“Uang transport,” jawab saksi Nur Laely<br /><br />Ketua Majelis Hakimpun menanyakan para saksi, apakah masih menerima atau tidak. Dan kalau masih menerima supaya dikembalikan. “Apakah masih merima ? Dikembalikan saja,” perintah Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMUH2yj1ArupinlMgak84Zqfv0ouLxo7FNURIv3OlLVBnhP415BZL0p02YxrZe2QB97mcM-pZFtEZwTEdJeMosrOaby-iEV_ZxficxkHrHBaymnslGYTes3Ydijjsl7J6BcQ0DHgtnBrM/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Jumat, 27 Desember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda,Sidoarjo Jawa Timur terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si selaku Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten pada tahun 2018<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Jumat, 27 Desember 2019) yang di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya yang didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Hariyadi dan Taufan Reza<br /><br />Dalam jilid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Kepala BPPKAD Kab. Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar sudair 6 (enam) bulan penjara. Yang kemudian dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 14 November 2019.<br /><br />Kasus inilah yang akhirnya menyeret Andhi Hendro Wijaya, selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik diadili sebagai terdakwa jilid II. Sekalipun tersebar informasi di masyarakat Kabupaten Gresik, bahwa kasus dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 tidak akan ada pengembangan, ternyata hanya “hisapan jempol”, setelah penyidik Kejari Gresik menetapkan Andhi Hendro Wijaya sebaagai tersangka, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /><br /><br />Penetapan Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka, bukan karena dipaksakan oleh penyidik. Justru penyidik Kejari Gresik melaksanakan atau menjalankan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suabaya yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengembangkan kasus pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim, adalah berdasarrkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar adalah kelanjutan yang sudah dilakukan oleh 2 (dua) Kepala BPPKAD sebelumnya, yakni Yetty Sri Suparyati yang digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, lalu digantikan M. Muhktar.<br /><br />Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga menyebutkan, bahwa uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dibagi-bagi ke Pejabat Gresik, iantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM dan pihak-pihak lainnya<br /><br />Anehnya, Kejari Gresik memperlakukan terdakwa Andhi Hendro Wijaya dengan “baik” karena tidak melakukan penahanan, sekalipun Andhi Hendro Wijaya tak mengindahkan beberapakali surat panggilan yang dikirim oleh penyidik Kejari Gresik sebelum dan sesudah ditetapkan sbagai tersangka.<br /><br />Anehnya lagi, sekalipun terdakwa Andhi Hendro Wijaya sempat “menghilang” dari “radar” Kabupaten Gresik hingga jabatan Sekda sempat diisi Plh (lekasana harian), dan terdakwa Andhi Hendro Wijaya “muncul” setelah melakukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Gresik atas penetapannya sebagai tersangka, Kejari Gresik juga memperlakukannya dengan “baik”, berbeda dengan terdakwa lainnya yang dilakukan penahanan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pernyataan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Gresik yang mengatakan, bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap terdakwa kerana terdakwa Andhi Hendro Wijaya selalu koopratif setiap dilakukan pemanggilan. Pada hal, terdakwa Andhi Hendro Wijaya sempat “menghilang” hingga tidak menghadiri surat panggilan penyidik Kejari Gresik. Terrdakwa baru muncul setelah berlangsungnya sidang Praperadilan yang dimohonkan Andhi Hendro Wijaya melalui Tim Kuasa Hukumnya, namun ditolak oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Gresik. <br /><br />Sementara kabar yang beredar terkait tidak ditahannya terdakwa Andhi Hendro Wijaya adalah karena adanya kedekatan dan pertemuan pejabat Kejari Gresik dengan Bupati Gresik, Sambari. Namun hal itu dibantah oleh Kasi Pidsus Kejari Gresik saat dikonformasi beritakorupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitKN5Zry0ydZNHITD5Op9EulZjxOWa4612v_bI-_X9MTJS_1VJodIu8tMuHC7PIG5-b5iTJAxQvwNEaIvvgTWKDsH06tEHe7Kgla1EaRVBAQf17kNcCBdFVZjq1rFoPJ84quwVQ2wYX28/s640/7.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.<br /><br />Bahwa terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri<br /><br />Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw4RgvB6nJbnUmP3TyW18259v8NtYR-FA8XB76R-FCgHXUF-dt5Rby2vs_BJX6aYbbDTY7h9ucAaWA5s7L0Bg0239B5Qoq6YuDRvLdFxw-a5qPD15z14HmYcMT-SHqDosX8ftJISw1wxo/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu4r6jI4VliiWUqLEoQyKxsA6lLKrvV_YNaPd25wFfkvQt6zxUqBjzhUlG9MIuX-sCJRNiBb1myi7_gBN6wvKkWFMcGonHb1r8dJ1lNpBqxUaTLCC_phNMcGZP85llpUmJiTNKy3iLp7Y/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /><br />Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="495" data-original-width="640" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx43ZWsa1Pk7vKKPUV_BJ-HKlKNtTzsVYACRMNp6cT5CfJD_Te0-Pmv1FpBrGo4e9KFHDpxSZsLoCLJl3qrALSAH5_Z1JJQasNkvlOCM5nwpqbM-QUde2BKqn5rQP2c5g75a6tWEECxLI/s640/Andhi+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguh1E5-OSpEYhMaspaBjr1VU-2jVgsMNf0nTri5UKfyYbXQ2fAMlVPPGkJAS5ZolwQUL1mIAAFmFP1tY-_PuUh_nVMvO_YKb14rn0Z6crwc6n7zn4TAfPQSV3cOIvGSS76KSbFLUvndqg/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Lima Pejabat Pemda Gresik Akui Terima Duit Dari Terdakwa Korupsi

BERITA KORUPSI .CO –  Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 10 Februari 2020, Lima...

»

Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1044" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmpqZQkGYpPCeaXRL1L4XiuwyRUojys3rmZdNGVBO9lGj37-g-QyewWqDb7OKO1A5yNsnjyoiuU8feXuFvYwG87yCl4EFSNgMWyEuVQUrJwh36ZGqNA050Fg3-dH8oH9GM7ewwibtLgbs/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh para maling uang rakyat. <br /><br />Anehnya, bila anggaran negara yang digunakan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) lebih besar dari kasus perkara Korupsi yang ditanganinya, apakah layak disebutkan menyelamatkan uang negara atau justru sebaliknya ?<br /><br />Seperti kasus perkara korupsi penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Pohsangit Leres,  Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012, yang merugikan Negara sebesar 612 ribu rupiah (dalam dakwaan JPU senlai Rp2.700.000) dengan terdakwa saat itu adalah Sahri (55) selaku Pj.Kepala Desa. <br /><br />Atau kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan ADD dan DD sebesar Rp56 juta dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Pertanyaannya kemudian, berapa anggaran negara yang dipergunakan oleh APH, mulai dari penydikan, penuntutan hingga ekesekusi termasuk menghadirkan puluhan saksi ke persidangan dari kedua Kabupaten (Probolinggo dan Bondowoso) di Jawa Timur ini ?. Kasus seperti ini bisa jadi tidak hanya ada di Jawa Timur, melainkan dibeberapa Provinsi di Indonesia, yang memakan waktu berhari-hari dari daerah menuju Pengadilan Tipikor setempat <br /><br />Nah, melihat fenomena ini, Sidang Teleconference dengan memanfaatkan Information and Technology (IT) adalah salah satu terobosan baru dalam proses persidangan kasus Perkara Korupsi Khusus untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tujuannya adalah, agar persidangan lebih efesien dan yang lebih utama yaitu dapat menghemat anggaran negara negara. <br /><br />Semula, pelaksanaan Sidang Teleconference di Pengadilan Tipikor Surabaya akan digelar dua pekan lalu atas permohonan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso untuk 4 terdakwa dalam 4 kasus perkara, namun akhirnya gagal. Pada hal, pihak PN Surabaya telah melakukan uji coba yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bondowoso atas penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi - Jawa Timur. <br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerajanya, Senin, 3  Februari 2020. “Ini (Sidang Teleconference) gagasaan Pak Sunarta, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur yang lama dan Aspidsus bersama PN. Alatnya sudah ada,” kata Nursyam.<br /><br />Nursyam menjelaskan, sidang Teleconference beberapakali pernah dilangsungkan. Hal ini akan lebih efesien dan dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan Information and Technology (IT), karena puluhan saksi dalam perkara tersebut tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />“Kalau perkaranya dari Banyuwangi, kemudian sidangnya hingga malam karena banyaknya perkara, saksi-saksi harus berhari-hari. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir dari Banyuwangi ke Tipikor kalau Jaksa, terdakwa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” kata Nursyam.<br /><br />Gagalnya Sidang Teleconference dalam perkara Korupsi dari Kejari Bondowoso, menurut Nursyam, karena Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak setuju saat diadakan rapat tertutup antara PN dan Kejati Jatim<br /><br />“Karena Kajati tidak setuju,” ujar Nursyam. (Jen).</div>

News Tipikor Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi

BERITA KORUPSI .CO – Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana me...

»

Korupsi DD Rp199 Juta, Kades Desa Dukuhmojo Jombang Dituntut 4.9 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="809" data-original-width="1600" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWNw2FayGSwf4UOLw8Ynrs4q-XPS0d_x5eBe0Qg6mJRLDVMldLmv2ovt1NIWO4D0YKYu3gGSp8bnv9RzBkOCMvBLgMcY6bJDr6qNerKWMS6DNhBTzBBedZO6UhpDO3L08BfdlW5afrA_c/s640/IMG20200205121306.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2018 – 2019 untuk kegiatan fisik berupa pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah di dusun Kemodo Selatan, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar Rp199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen), terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa (Kades) dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, denda sejumlah Rp 200 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta dituntut pula untuk membayar uang pengganti senilai Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) subsidair 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU Muhammad Salahuddin dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodaorjo, Jawa Timur (Rabu,  dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdarwanto serta Panitra Penggati (PP) Irawan Djatmiko, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Pranajaya Selaku Kepala Desa Dukuhmojo yang melakukan penyimpangan Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 277.180.150 berdasarkan hasil Penelitian Surat Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang<br /><br />JPU mengatakan, terdapat ada pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (spp) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPPI06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150<br /><br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No. 008/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa, tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional sebesar Rp 7.000.000. Dalam Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0031/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 2.162.000 tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa sejumah Rp 4.000.000<br />    <br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/3PP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000;  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000<br /><br />Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, maka jumlah kegiatan pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah dan 5 (lima) kegiatan non fisik tahun 2018 di Desa Dukuhmojo belum dilaksanakan adalah sebesar Rp 277.180.150. Berdasarkan hasil Penelitian Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 oleh Ahli Anik Tulianti, SE yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ada kegiatan yang belum dilaksanakan, yang tidak adanya Laporan Penanggungjawaban yang dilaporkan kepada Inspektorat Jombang serta terkait 5 (lima) kegiatan non fisik.<br /><br />Menurut JPU, bahawaperbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jombang : Menuntut : Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Pranajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana daiam dakwaan primair ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Pranajaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Drs. Pranajaya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan,” ucap JPU Muhammad Salahuddin.<br /><br />Atas surat tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada persidangan pekan depan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="883" data-original-width="1600" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjAouf0wi-xo7hzmnbA02WHLYjPAH1yODZ7vw5qdW8nu3G8a_GwwPqLj6BUjQiGQMlntSFIyQ7GAeq3n9OTmpKQFZAmWiLCQ_-Z2wWuq8Kndteu86lbmgXQSLsasnyUlhgg397cgPineg/s640/IMG20200205121233-1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana lalu menutup persidangan.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa benar terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang periode 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45I338I415.10.10I2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana bersama dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa pada Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2019.<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dukuhmoio, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum, yaitu dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Pranajaya telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp 277.180.150 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang Dana Desa, Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun Anggaran (TA) 2018 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 277.180.150 atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut berdasarkan hasil Penelitian Surat Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa benar, berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Penanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, dalam Lampiran I : Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang menerima Dana Desa Sejumlah Rp 753.297.00 berdasarkan APBdes Desa Dukuhmojo Tahun 2018, Penggunaan Dana Desa tahun 2018 dibagi 2 (dua),  yaitu Fisik dan Non Fisik. <br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan Fisik dan Non fisik tersebut, terdakwa Drs. Pranajaya bersama dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa, serta saksi Riski Sawaswati selaku Bendahara Desa telah melakukan pengambilan Dana Desa, Desa Dukuhmojo Tahun 2018, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan Nomor Rekening 0522000002 an. Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung dari Bank Jombang dengan rincian :<br /><br />Pengambilan ke-1, tanggal 18 Mei 2018 sejumlah Rp138.040.000; Pengambilan ke-2, tanggal 2 Juli 2018 sejumlah Rp 296.836.000; Pengambilan ke-3, tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp172.885.000; Pengambilan ke-4 tanggal 14 Desember 2018, sejumlah Rp106.580.150. Jumlah seluruh Dana Desa tahun 2018 yang telah diambil dari rekening Kas Desa tahun 2018 adalah sebesar Rp722.303.150<br /><br />Untuk mengambil seluruh Dana Desa sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, terdakwa Drs. Pranajaya memerintahkan saksi Riski Saraswati selaku bendahara desa untuk membuat surat permintaan pencairan yang dibuat tanpa melalui aplikasi Siskeudes yang berisi permintaan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 tanpa berisi rincian kegiatan penggunaan Dana Desa karena lebih cepat untuk dibuat, serta dalam proses pengambilan Dana Desa tersebut, dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Surat Permintaan Pencairan tersebut hanya berisi tanda tangan terdakwa Drs. Pranajaya, saksi Iwan Kristianto serta saksi Riski Saraswati. <br /><br />Surat yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan penarikan Dana Desa tahun 2018 di Bank Jombang adalah Surat Permintaan Pembayaran yang konsepnya sudah ada dalam aplikasi Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), yang seharusnya ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya, saksi Iwan Kristianto dan saksi Riski Sawaswati serta Pelaksana Kegiatan (TPK). Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada rusaknya tata kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan pasal 26 sampai dengan pasal 29 Peraturan Bupati Jombang nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mensyaratkan alur mekanisme pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :<br /><br />Pasal 26 ; (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai penanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.<br /><br />Pasal 2 ; (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Desa. (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.<br /><br />Pasal 28, Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi<br /><br />Bahwa benar, setelah Dana Desa diambil dari Bank Jombang Cabang Mojoagung, selanjutnya seluruh Dana Desa tersebut diminta oleh Drs. Pranajaya dari saksi Riski Sawaswati. Terdakwa Drs. Pranajaya berkehendak untuk tidak menggunakan seluruh dana yang telah dianggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelah semua Dana Desa tahun anggaran 2018 diterima seluruhnya, terdakwa Drs. Pranajaya secara tanpa hak dan melawan hukum, tidak melakukan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam APBDes Desa Dukuhmojo.<br /><br />Awalnya, kegiatan Pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemodo Selatan tersebut dilakukan tanpa ada MUSDES (Musyawarah Desa) yang semestinya diselenggarakan oleh terdakwa Drs. Pranajaya beserta perangkat Desa, LPMD (TPK), BPD serta Tokoh masyarakat. Namun pada bulan Mei 2018, terdakwa Drs. Pranajaya memerintahkan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang seolah-olah dibuat Kaur Perencanaan Tidar Santoso, serta saksi Iwan Kristianto  juga diperintah oleh tTerdakwa untuk memalsu tanda tangan saksi Tidar Santoso selaku Kaur Perencanaan, saksi Agus Amrulloh selaku Kaur Kesra, dan tanda tangan terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa, serta terdakwa Drs. Pranajaya memberikan Stempel Toko UD.  Sejahtera dan Stempel Toko UD. Gunung Artha kepada saksi Iwan Kristianto untuk melengkapi RAB tersebut. <br /><br />Setelah bukti formil tersebut diserahkan kepada saksi Riski Saraswati selaku bendahara,  selanjutnya saksi Riski Saraswati menyusun APBDes Desa Dukuhmojo yang Kemudian diajukan ke Kantor Kecamatan Mojoagung. Pihak Kecamatan lalu mengusulkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk diteruskan ke Bank Jombang Cabang Mojoagung untuk di proses. Setelah disetujui dan uang anggaran cair melalui Bank Jombang cabang Mojoagung pada bulan Desember 2018, Dana Desa tersebut diambil oleh saksi Riski Saraswati dan terdakwa Drs. Pranaya secara tunai. <br /><br />Kemudian seluruh uang sebesar Rp256.580.150 tersebut langsung diminta oleh terdakwa Drs. Pranajaya, dan selanjutnya terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum tidak menyerahkan kepada Tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan Pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemodo Selatan.<br /><br />Untuk 5 (lima) kegiatan non fisik tersebut, terdakwa Drs. Pranajaya seharusnya memberikan Dana Desa yang telah diambil dari Bank Jombang Cabang Mojoagung untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga yang berhak menerima tetapi terdakwa Drs. Pranajaya secara tanpa hak dan melawan hukum tidak menyerahkan uang yang dimaksud kepada lembaga-iembaga yang berhak menerima dana tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvj6p53_aH-Db7ZqMGy6GKqSI9JRU-1WKC13VP11pMB2vAa0OLOvFRtXlvI_ea5-YC6gnAFDyYiYBrLdhxWmUzoZfmaJFa7wfjNAw8Cl8JDCqkcV7M6NSYuwQx6rG9PFs9nzqnLMcQU1M/s640/IMG20200205121305.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa dalam aplikasi Siskeudes,  ada mekanisme untuk melaporkan realisasi anggaran yang bernama “Capaian Output” yaitu mekanisme pelaporan sampai sejauh mana kegiatan Fisik dan non Fisik yang menggunakan Dana Desa tahun 2018, dikerjakan. <br /><br />Dalam “Capaian Output” tersebut tidak ada data dukung yang harus dilampirkan/diserahkan secara elektronik. Saksi Riski Saraswati yang meminta saran kepada terdakwa Drs. Pranajaya  tentang tata cara pengisian “Capaian Output”, dan terdakwa Drs. Pranajaya menjawab “saya percayakan kepada kamu sebagai bendahara”. Kemudian saksi Riski Saraswati berdiskusi dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa, lalu Sekretaris Desa menjawab dan memberi tahu untuk menggunakan dokumen permintaan penarikan dana di Bank Jombang sebagai data untuk dimasukkan (Entry) ke dalam aplikasi Siskeudes serta mengisi “capaian output" seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2018 terealisasi sepenuhnya sebanyak 100%.<br /><br />Bahwa benar, terdakwa Drs. Pranajaya yang mengetahui akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jombang, maka sebelum dilakukan pemeriksaan terkait keuangan desa oleh Inspektorat Jombang yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, tTerdakwa Drs. Pranajaya barulah memerintahkan saksi Riski Saraswati dan saksi Iwan Kristianto untuk membuat dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menggunakan format Aplikasi Siskeudes Desa Dukuhmojo.<br /><br />Ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Jombang pada tanggal 15 April 2019, Tim Inspektorat menemukan dokumen keuangan desa yang tidak sesuai dengan aplikasi Siskeudes, saksi Riski Saraswati selaku Bendahara Desa Dukuhmojo menjelaskan, bahwa alur administrasi keuangan yang ada di Desa Dukuhmojo pada tahun anggaran 2018 adalah Bendahara melakukan pengambilan uang di Bank Jombang Cabang Mojoagung dengan rincian dan saran dari saksi Iwan Kristianto dan terdakwa Drs. Pranajaya dengan cara bendahara desa untuk membuat surat yang bernama surat permintaan pencairan yang dibuat tanpa melalui aplikasi Siskeudes, yang berisi permintaan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 tanpa berisi rincian kegiatan penggunaan Dana Desa karena lebih cepat untuk dibuat.<br /><br />Kemudian Surat permintaan pencairan tersebut ditandatangani oleh terdakwa, Sekretaris desa, saksi Iwan Kristianto dan Bendahara saksi Riski Saraswati, serta dalam proses pengambilan Dana Desa tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Surat permintaan pencairan tersebut dipergunakan untuk melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Desa Dukuhmojo di Bank Jombang, dengan rincian :<br /><br />Pengambilan ke-1 tanggal 18 Mei 2018, sejumlah Rp. 138.040.000,(seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah); Pengambilan ke-2 tanggal 2 Juli 2018, sejumlah Rp. 296.836.000,(dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Pengambilan ke-3 tanggal 10 Desember 2018, sejumlah Rp. 172.885.000,(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); Pengambilan ke-4 tanggal 14 Desember 2018, sejumlah Rp. 106.580.150,(seratug enam juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah). Selain itu, Tim Inspektorat Kabupaten Jombang juga menemukan ada kegiatan yang belum dilaksanakan tetapi dana APBDes sudah dicairkan<br /><br />Atas temuan tersebut, dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa memang benar ada 5 (lima) kegiatan non fisik yang menggunakan Dana Desa yang belum dikerjakan antas lain: 1. Bantuan Untuk Lembaga Seni Tradisional untuk pembelian Alat musik Hadrah Rp7.000.000,; 2. Fasilitasi Kegiatan layanan Pendidikan dan kebudayaan (pembelian alat Peraga Edukasi) Rp 5.000.000,;    3. Fasilitasi kelompok perlindungan anak dan perempuan (sambung rasa) Rp 4.000.000,; 4. Fasilitasi operasional Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (pembelian kamera) Rp 1.600.000,; 5. Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) yang mana Dana Desa untuk kegiatan tersebut akan dikembalikan ke kas desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2019 Rp 3.000.000<br /><br />Dokumen selanjutnya berisi surat pernyataan yang ditandatangani saksi Suwaji selaku Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mengetahui terdakwa Drs. Pranajaya yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Tanggul/Tembok penahan tanah yang menggunakan Dana Desa yang belum dikerjakan, yang uang anggaran kegiatan tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa ke kas desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal 15 April 2019 sebesar Rp 256.580.150. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, terdakwa belum mengembalikan Dana Desa ke Kas Desa, hingga Notisi (Temuan) dari Inspektorat diserahkan kepada Terdakwa Drs. Pranajaya pada tanggal 18 Juni 2019 pun Dana Desa Tersebut belum dikembalikan ke Rekening Kas Desa. <br /><br />Bahwa benar, terdapat ada pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (spp) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPPI06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150<br /><br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No. 008/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa, tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional sebesar Rp 7.000.000. Dalam Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0031/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 2.162.000 tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa sejumah Rp 4.000.000<br />    <br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/3PP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000;  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000<br /><br />Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, maka jumlah kegiatan pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah dan 5 (lima) kegiatan non fisik tahun 2018 di Desa Dukuhmojo belum dilaksanakan adalah sebesar Rp 277.180.150. Berdasarkan hasil Penelitian Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 oleh Ahli Anik Tulianti, SE yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ada kegiatan yang belum dilaksanakan, yang tidak adanya Laporan Penanggungjawaban yang dilaporkan kepada Inspektorat Jombang serta terkait 5 (lima) kegiatan non fisik.<br /><br />Cara mengetahui bahwa kegiatan belum dilaksanakan adalah: 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 008/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional total Rp 7.000.000, tidak ada SPJ, berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh Terdakwa <br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No. 0031/SPP/0602I2018 sebesar Rp 2.162.000 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa total Rp 4.000.000 tidak ada surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Pranajaya, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui bahwa uang tersebut dibawa oleh terdakwa <br /><br />3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000, tidak ada Surat Pertanggunjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, bahwa kegiatan tersebut Memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06 02/2013 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000, tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya selaku  Kepala Desa, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000 tidak ada Surat Pettanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang dibawa oleh terdakwa<br /><br />Bahwa benar, untuk kegiatan fisik berupa pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah di dusun Kemodo Selatan cara penghitungan kerugiannya adalah Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPP/06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150 dilihat dari tidak ada Surat Penanggungjawaban (SPJ) berikut ada pernyataan konfirmasi kegiatan yang ditandatangani oleh Saksi Suwaji dengan mengetahui terdakwa Drs. Pranajaya tanggal 15 April 2019, bahwa memang kegiatan Pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah belum dilaksanakan padahal uang sudah dibawa oleh terdakwa <br /><br />Berdasarkan hasil Penelitian terhadap surat Nomor : X.700/247/415.15/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dukuhmojo yang dituangkan dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Jawaban Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Pranajaya Selaku Kepala Desa Dukuhmojo yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 277.180.150 atau setidak tidaknya sejumlah itu.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHAP mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.<br /><br />“Kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jombang : Menuntut : Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Pranajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana daiam dakwaan primair ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Pranajaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Drs. Pranajaya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan,” ucap JPU Muhammad Salahuddin. (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi DD Rp199 Juta, Kades Desa Dukuhmojo Jombang Dituntut 4.9 Tahun

BERITA KORUPSI .CO – Karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2018 –...

»