Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="332" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Doe1dijjssZkco_AlxyX6XGCckUx1SdmSWzroeMzeFgvUuD9-e8ywQHAQwmBk_iuXr1OhMCBq3BNGW9lnIy7ZFY-eDXCODi39PtkViizBlaMBQ8SBrgVojnwMPagIrqoK3rPPkOlka4/s640/1...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="531" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. Nadlif Merangkap Kepala BKD Gresik</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Ibara kapal selam yang timbul tenggelam” Barangkali itulah dialami Andhy Hendro Wijaya yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik yang saat ini telah dinonaktifkan untuk sementara dari jabatannya lantaran sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa Jilid II (tuntutan JPU pada sidang pekan depan) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, dimana Andhy Hendro Wijaya dalam kasus ini adalah sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik sebelum menjabat Sekda pada awal 2019<br /><br />Pasalnya, pada awal November 2019, jabatan Sekda Kab. Gresik sempat ditinggalkan Andhy Hendro Wijaya dengan alasan yang tidak jelas hingga beberapa pekan. Bahkan pejabat Gresik termasuk Wakil Bupati tak tau kemana sang Sekda pergi. <br /><br />Kepergian Andhy Hendro Wijaya meninggalkan kursi jabatannya di Pemda Gresik bisa jadi lantanran penydik Kejaksaan Negeri Gresik telah menetapkannya (Andhy Hendro Wijaya) sebagai tersangka kasus  dugaan Tindak Pidana Koruspi, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /><br />Bahkan nama Andhy Hendro Wijaya hampir sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran beberapakaali tidak menghadiri suraat paanggilan penyidik Kejari Gresik. Sehingga Jabatan Sekdapun dipercayakan oleh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kepada Drs.  H. Nadlif selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik<br /><br />Dalam kasus perkara Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Jillid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik yang tertangkap tangan (OTT) oleh penyidi Kejari Gresik pada Januari 2019, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Drs.  H. Nadlif menjadi saksi. Sebeb duit hasil pemotongan itu juga mengalir ke Kepala BKD<br /><br />Hal yang sama terulag kembali. Dimana Plh. Sekda Kabupaten Gresik dipegang oleh Drs.  H. Nadlif merangkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik. Bedanya, bukan karena Andhy Hendro Wijaya pergi entah kemana, namun lantaran Andhy Hendro Wijaya resmi dinonaktofkan smentara. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020.<br /><br />Saat ini, sebagai pelaksana harian jabatan Sekda dipegan oleh Drs.  H. Nadlif Merangkap Kepala BKD (Kepala Kepegawaian Daerah) Kabupaten Gresik. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020.<br /><br />“Iya sudah kemarin. Sementara PLH Drs.H.Nadlif, MSi, merangkap Ka BKD Gresik,” kata Qosim.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Andhy Hendro Wijaya (Jilid II), setelah jilid I yaitu terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 12 September 2019<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa M. Muhktar menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019, karena Andhy Hendro Wijaya dilantik menjadi Sekda.<br /><br />Dari duit hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik inipun bukan hanya dipergunakan untuk internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kesejumlah pejabat Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati, Supir Bupati  serta LSM.<br /><br />Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tiikor Surbaya terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah hanya kedua terdakwa ini yang terseret dalam kasus pemotongan dana insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik, sementara pemotongan itu sudah terjadi sebelum Andhi menjabat sebagai Kepala BPPKAD ? Lalu bagaimana dengan nasib Yetty Sri Suparyati </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivqWnQeARP2wGV7zVWG4mT-ojg_nIVBr83CFRbM6ddBmmT-26d0-Vr3-ctcSscI1Dcg4yl95Mr8eanqcL9a_E6h0Bcg3HUqCv0mm5IZFTOS_1YS3mv4ZtHsG9vrLbE8MVU50HFLKkmVuo/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya  menjelaska, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.<br /><br />Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri<br /><br />Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt03sd0wkol4n29gIr0oEDLI6t_q-y0H0Q0wPmRcTQDBegndLAW8-9sO3qkIhcN0ee3wVqe_WpRgmVrsyKAgFBXfehAbvtxx0hChE6Ze9fYM1mCPejy_JvtzfNgMIc5rhoVGK72Qx0mR4/s640/Andhi+1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /><br />Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyQBbvZF1Bz-tn2eenb_uVMSNqlzBGtFYkzShmOKXjunHYOO0IT8OdNp7qqHAaC0Gj5zELu3FXfYrt9M6TTnLsAB5VlDMGmod2gMgmBLM8QiCSi0pHuEWY7yOfaEn12xlmPAn5I4EcMMQ/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK) Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. ...

»

Terdakwa Korupsi Jasmas Jilid III Dituntut 3 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="618" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8VFSUw8VW6h4SF4HxImJjELcrQpQ4iHsVvxk2vvpuqypOx1AG2k1aKVdqqAujsOtiFMIlOw02weFyB50jnBlwEY8Q4Tz6elPdpQ8J7NtRN2Eudr2P9XhE6lx0_2ohrIxZXivGm8JgNS0/s640/Terdakwa+Darmawan+3.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Butuh waktu 1 bulan bagi JPU untuk menyusun surat tuntutan 3 thn penjara terhadap terdakwa Korupsi Jasmas Surabaya, yakni H. Darmawan selaku anggota DPRD Subarabaya periode 2014 – 2019. Berapa lama waktu JPU untuk menyusun surat tuntutan terhadap 4 terdakwa lainnya?#</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Setelah 1 bulan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjug Perak, Surabaya, Jawa Timur, menyusun surat tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa kasus Korupsi dan Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Kota Surabaya tahun 2016 sebesar Rp27.465.033.400 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp Rp4.991.271.830,61, yakni H. Darmawan selaku anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019, barulah hari ini (Jumat, 28 Februari 2020) surat tuntutan itu dibacakan dalaam persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Bagus serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, ementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Hasongan Hutabarat dkk<br /> <br /> Untuk terdakwa sebelumnya dalam kasus yang sama yaitu Sugito yang juga anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019, JPU membutuhkan waktu selama 3 (tiga) pekan. Sehingga surat tuntutan itu baru dibacakan pada Selasa, 18 Februari 2020 dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.<br /> <br /> Apakah terjadi “tarik ulur” terkait lamanya tuntutan pidana terhadap para terdakwa ? Lalu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan JPU Kejari Tanjung Perak untuk menyususn surat tuntannya terhadap 4 terdakwa lainnya sesama anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Binti Rochmah (rencana tuntutan, Selasa, , Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti ?.<br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutannya JPU M. Fadil mengatakan, bahwa terdakwa H. Darmawan dianggap bersalah dalam mejalankan kewenangan/jabatannya terkait program Jasmas Kota Surabaya tahun 2016  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 3 jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="449" data-original-width="640" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD_hwEGvWogis13aWcSQjgSHTn6IbyOAO0lr2umFMOtYlEt22PacqlHFBFCjmTL8ApgvTtoNixv-4iTER6T1lt8wIpFy_IGHOMFLFlIdxDZOSDyTyigZDmlGkc5KEmIgjWBokPTdE2OjE/s640/DARMAWAN..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa H. Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> 2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa H. Darmawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratu juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap JPU M. Fadil dikahir tuntutannya<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /> <br /> "Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Tim Penasehat Hukum terdakwapun langsung keberatan dan merasa tidak adil bila waktu bagi JPU menysusun surat tuntutannya selama 1 bulan, sementara untuk pembelaan hanya diberi seminggu.<br /> <br /> Namun Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris tidak keberatan untuk 1 bulan bagi Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyusun surat Pledoi atau Pembelaan andaikan masa tahanan terdakwa masih lama.<br /> <br /> “Kita tidak keberatan, tapi karena masa tahanan sudah hampir habis. Sesuai aturan MA (Mahkamah Agung)), harus sudah putus (Vonis) sebelum masa tahanannya habis. Jadi sidang tanggal 10 aja ya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa. Walau terlihat merasa kecewa, akhirnya tetap menerima penjelasan dari Ketua Majelis Hakim tersenbut</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-bXU5ArWrMz4VjOjGdA8l35ne8xrutPCj_zozwbhWuyTc-dW6hTzZOKQzZUVEpPLn0SaLu5-rORXGX6UArkS0jkl3vnqV794XrMwVg_ZAFFYv0P6oMEzPlDcFI0pC8hpPpBcl0_il0Tg/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-bXU5ArWrMz4VjOjGdA8l35ne8xrutPCj_zozwbhWuyTc-dW6hTzZOKQzZUVEpPLn0SaLu5-rORXGX6UArkS0jkl3vnqV794XrMwVg_ZAFFYv0P6oMEzPlDcFI0pC8hpPpBcl0_il0Tg/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saat sidang Terdakwa Agus Setiawan Jong dengan menghadirkan saksi  Winnie</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Kasus yang menyeret H. Darmawan selaku anggota Dewan Surabaya ini, bermula pada tahun 2018. Yaitu pada saat penyididik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng BPK RI, terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran Dana Jasmas yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).<br /> <br /> Duit sebejumlah Rp27.465.033.400 ini adalah dana Jasmas milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya, diantaranya Sugito, H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /> <br /> Namun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tanjung Perak serta hasil dari audit BPK RI, ternyata ditemukan bahwa dana Jasmas tersebut bukan disalurkan langsung oleh ke Ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke Dapilnya masing-masing, melainkan bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong  selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati  (sudah divonis pidana penjara selama 6.6 tahun dan saat ini banding).<br /> <br /> Terkait yang dikatakan kerjasama antara ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini dengan Agus Setiawan Jong, tidak ada bukti berupa dokumen kerja sama (MoU). Kewenangan para anggota Dewan inipun terkait pengajuan Proposal dari pemohon dana Jasmas. Yakni ratusan  Ketua Rt/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya ke Wali Kota Surabaya.<br /> <br /> Yang berwenang untuk menolak dan menerima proposal maupun mencairkan dana Jasmas adalah Pemkot Surabaya. Selain itu, tidak ada bukti apapun dalam persidangan adanya campur tangan ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini agar Pemkot Surabaya menerima dan mencairkan dana Jasmas. Pun demikian, fakta dipersidangan terungkap bahwa ada pertemuan antara para terdakwa dengan Agus Setiawan Jong. <br /> <br /> Dokumen Rekapan jumlah Proposal dan nama pemohon serta Jumlah Permohonan yang menjadi barang bukti, ternyata dibuat setelah dilakukan penyidikan dan kemudian dokumen itu sampai ke meja penyidik.<br /> <br /> Dan itulah sebebanya, Tim Penasehat para terdakwa mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan secara paksa Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019, yaitu Armhuji yang sekarang menjadi wakil rakyat Jawa Timur (anggota DPRD Jatim). Namun usaha Tim Penasehat para terdakwa sia-sia. Karena kewenangan penuh ada ditangan JPU.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa penyidik Kejari Tanjung Perak hingga saat ini tidak menyeret 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil audit BPK RI terkait pihak-pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara dalam program Jasmas, yaitu M. Taswin (Asisten II ), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo ? Salahkah bila masyarakat menuding adanya tebang pilih dan pilih tebang dalam kasus ini ?</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJBky1cqRvIT_2VdTINsFNp30B2AaF_B6hozfCKRYuyx1Q1YelnmFEQ5tBGO-qN0MfJuEMC5nvvR1xB9v8lby2yReeitt4HBqiazmrU-qHL8jEvcC_Z_0Co__kDGalzLSmvbnitT5BAzA/s640/IMG20190422145628.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saat sidang Terdakwa Agus Setiawan Jong dengan menghadirkan saksi Santi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaksanakan progra Jasmas tersebut, Agus Setiawan Jong membentuk Tim yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk mencari RT/RW di Dapil ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /> <br /> Proposal pengajuan Dana Hibah Jasmas ke Pemkot Surabaya termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), bukan dibuat oleh Ketua TR/RW selaku lembaga penerima, melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong melalui Timnya. Dimana dalam proposal tersebut, para ketua RT/RW mencantumkan jenis barang yang sama lengkap dengan harga. Lalu kemudian proposal itu diserahkan oleh Tim Agus Setiawan Jong kepada ke- 6 aanggota DPRD, namun ada juga yang langung diserahkan ke Pemkot Surabaya. Sedangkan proposal yang diserhakan ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini dikumpulkan ke Sekwan (Sekretaris Dewan) lalu diserahkan ke Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Tanjung Perak ini, kemudian ditetapkanlah Agus Setiawaan Jong menjadi terangka tunggal pada tahun lalu. Agus Setiawan Jong pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Juli 2019, Agus Setiawan Jong pun divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebasar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.991.271.830,61 subsidair 2 tahun penjara. Vonis ini sama dengan tuntutan JPU.<br /> <br /> Dari fakta persidangan terungkap, bahwa ada keterlibatan 6 anggota DPRD Surabaya. Dan tak lama setelah Agus Setiawan Jong divonis, penyidik Kejari Tanjung Perak barulah menetapkan satu persatu ke- 6 anggota Dewan Surabaya ini. Pertama Sugito (jilid II), kemudian menyusul H. Darmawan (Jiid III).  <br /> <br /> Dan selanjutnya, 4 anggota DPRD Surabaya lainnya pun menyusul ditetapkan menjadi tersangka (Jilid IV), yaitu Binti Rochmah, Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti namun perkaranya masing-masing terpisah <br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milliar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbX5xgVFBUhoFC9-79JkGg409sa-4C4OFntezBAJfixanRFlG76P-lWWz2WULZmqDQlafbTd4NYCV-_BLElpuCKkrdpAptnbwXA_aaUU-RFeWLe7sbbeAPWmPo61-_6wV8EJ-yBHDmSX0/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">                                        Terdakwa H. Darmawan, Sugito dan Binti Rochmag</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Darmwan adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 20142019 dari Partai Gerindra dan daerah Pemilihan WilayahSurabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo serta menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/588/011/2014 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 12 September 2014<br /> <br /> Pada bulan Maret Tahun 2015, Terdakwa Darmwan bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor yang berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel Embong Kaliasin Kec Genteng Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada Terdakwa Darmwan sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK;<br /> <br /> Tawaran Saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada Terdakwa Darmwan, berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan ketentuan Saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terap, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak Saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dalam permohonan penawaran, Saksi Agus Setiawan Jong kepada Terdakwa Darmwan, menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen sampai dengan 15% (lima belas) persen dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /> <br /> Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa Darmawan, dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa Darmwan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah), dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilaya Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo<br /> <br /> Setelah adanya kesepakatan, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Darmwan;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid5zR3wcHjxLwVJHHSW-51_595Fd50SjcqO-HEiwKIjip1IKl3ghLXZrQ4f_Tz_E1idfUzbKb7YOhbpmDufEKK0PrZuVjR7hAb_B92VITmyxZEBTgfYDgSRoLDUh2xN4y-FJgXPgBeEjA/s640/terdakwa..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK, Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa Darmwan dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. <br /> <br /> Selain itu saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Darmwan;<br /> <br /> Para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % - 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua RW, Ketua RT dan LKMK yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya;<br /> <br /> Selanjutnya Marketing turun menemui Para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa Darmwan, bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang. Sementara yang akan membuat Proposal sendiri diberikan contoh Proposal </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg06P7oSAs0n5gh4TlDPsq_v5FrMtufgskTsH6jqZWx2jUNZlxB86VHCw6b5QYCZ-TTaIuDSLK3wDZx0FWa3rAuNstPtVTkKX7DW6cqfu35PD-d-nA8p-fqZVEFJilfXwniB8Gx18U-_gE/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg06P7oSAs0n5gh4TlDPsq_v5FrMtufgskTsH6jqZWx2jUNZlxB86VHCw6b5QYCZ-TTaIuDSLK3wDZx0FWa3rAuNstPtVTkKX7DW6cqfu35PD-d-nA8p-fqZVEFJilfXwniB8Gx18U-_gE/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pejabat Pemkot Surabaya</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Selain membuat Proposal, para Tim Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan yang diajukan disetujui ke rekening Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;<br /> <br /> Selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya proposal tersebut  disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak melebihi dibawah Rp3.000.000.000 (tiga milliar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Darmwan;<br /> <br /> Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW, Ketua RT  khususnya Dapil Terdakwa Darmwan di antarkan oleh Dea Winnie dan Santi Dian Rahmawati yang merupakan karyawan Agus Setiawan Jong ke Terdakwa Darmwan dan diterima langsung oleh staf Terdakwa Darmwan yakni Agus Sunarto diruangan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan;<br /> <br /> Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016, karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan di pergunakan untuk APBD Perubahan 2016,  sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh Terdakwa H Darmwan ke Saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /> <br /> Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan diantarkan ke Terdakawa Darmwan;<br /> <br /> Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa H. Darmawan juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa H. Darmawan. Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, Terdakwa Darmwan selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemkot Surabaya<br /> <br /> Sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh Terdakwa Darmwan untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama Darmwan;<br /> <br /> Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para TIMnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dari seluruh Proposal dana Hibah milik Terdakwa Darmwan yang dikoordinir oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 65 (enam puluh lima) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verihkasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh29e_RxwD0WFNqgOrF73ofrKeSxYov1-0LEdIi1rPDKy8CXaJKTqUP-qdMxpKnzbhJXfm82M-VLBCiDWV9N4UDn_aDKCb6STjAPKtiWfIIH4v_8yMXPkxgQVRH88TS5mnDkL5ykBFQXXE/s640/Terdakwa+Darmawan+2.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa Darmwan sebesar Rp3.328.928.400 (Tiga Milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /> <br /> Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa H. Darmwan, SH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Jasmas Jilid III Dituntut 3 Thn Penjara

#Butuh waktu 1 bulan bagi JPU untuk menyusun surat tuntutan 3 thn penjara terhadap terdakwa Korupsi Jasmas Surabaya, yakni H. Darmawan ...

»

Terdakwa Korupsi PSSI Akan Menjual Organ Tubuhnya Membayar Uang Pengganti

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDtZ-MoWHO1GmQ_VorXLMZNEXbhErYRPB-ritG6AUCSeN9dGnEwJhtBk-g3V1XgGmvPGMKQFqj8uOes8YvAkxuHJyG0VAuzU_00SHhyphenhyphenSXgkLgmZmvGkRTs3zx2aIbqaFZ0Vt3tElKl8uY/s640/b1.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><u>Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan :</u> Kapan dilaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap Ismail Marzuki Hasan (Ketua DPRD Kota Pasuruan)</span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO  -</b></span> Sadis, tragis dan sedih, saat mendengar untuk yang pertamakalinya seorang terdakwa kasus Korupsi memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan menjual organ tubuhnya dan istri tercintanya untuk membayar  denda sebesar Rp300 juta dan uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp3.8 miliar dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Pasuruan. <br /> <br /> “Bapak Hakim, saya mohon maaf dan perkenankan saya untuk menjual organ tubuh saya dan organ tubuh istri saya. yang harus mengembalikan Kerugian negara sebesar Rp3.800.000.000 (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan denda sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), sungguh sangat memberatkan saya. Untuk itulah Bapak Hakim, saya harus menjual organ tubuh saya dan organ tubuh istri saya, biar pemerintah/Jaksa Penuntut Umum merasa lega,” ucap Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, wargwa JI. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Kamis, 27 Februari 2020<br /> <br /> Permohonan itu disampaikan langsung oleh Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan periode 2015 – 2019 sebagai terdawa  kasus Korupsi kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.8 milliar pada persidangan yang berlangsung dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaanya atas surat tuntutan JPU Kejari Kota Pasuruan, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wanityah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya (PH)-nya, yakni Sudiono dkk <br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co terdakwa juga mengatakan, bahwa dia tulus untuk pertamakalinya  menawarkan organ tubuhnya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan kepada Presiden RI, Ir. Jokowi (Joko Widodo) agar dapat membayar uang dalam tuntutan JPU. Selain itu, terdakwa berencanna akan bersurat kepada Menteri Hukum dan Ham<br /> <br /> “Saya tulus, pertamakali saya menawarkan organ tubuh saya kepada Ibu Megawati dan kepada Presiden, karena saya kader PDIP, untuk nyaur (membayar) hutang saya dalam kasus tindak pidana korupsi, sepeserpun tidak ada saya gunakan. Saya juga akan mengirim surat kepada Menteri Hukum,” kata terdakwa seusai persidangan.<br /> <br /> Kasus inipun menggelitik. Sebeb menurut terdakwa, bahwa penangangan kasus ini sudah sejaak tahun 2015, diamana H. Hasani selaku Wali Kota Pasuruan masih hidup. Dan pada tahun 2017, Polda Jatimpun mengambil alih namun belum ada yang menjadi tersangka. Sebelum Edi  ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda Jatim pada Septemver 2019, terdakwa dipaksa oleh H. Hasani agar mengakui bahwa uang kegiatan PSSI digunakan sendiri. Bahkan menurut terdakwa, dirinya diancam akan dibunuh, termasuk istrinya yang mendapat ancaman.<br /> <br /> “Kasus ini ditangani Polres tahun 2015, dan tahun 2017 ditarik ke Polda. Saya ditetapkan menjadi tersangka bulan September 2019. Saya dipaksa untuk mengakui kalau uang itu saya pakai sendiri. Saya diancam akan dibunuh, istrinya juga pernah dakpat ancaman,” kata terdakwa yang di “Ia” kan oleh istri terdakwa yang duduk disebelah kanan terdakwa tepatnya disamping ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Saat ditanya jumlah uang yang diserahkan kepada Wali Kota dan Ketua DPRD, terdakwa mengatakan bahwa uang yang diminta dan diserahkan kepada H. Hasani (Wali Kota) sebanyak Rp17 milliar, dan uang ke H. Ismail Marzuki sejumlah Rp1.8 milliar. <br /> <br /> “Ke H. Hasani satu koma tujuh millir dan ke H. Ismail Marzuki satu koma lapan milliar. Yang tiga ratus juta saya gunakan untuk bayar pajak kegiatan dan honor pengurus PSSI. Inikan sudah saya jelaskan di persidangan, dan H. Ismail Marzuki mengakui tapi katanya saya yang punya hutang,” ungkap terdakwa</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5C-rNKDbH5qQtmseAtFd2ToiN9TPYAAmyH3NEt9CbrVYJxfuq9sHc3k6YOFaxuZQMzwI5YKMZR0DxW5Oj-Kn1IlbGQYcoqcUDmMmqGh7E_soih2FO15iqYc1cpi9YewzFEit3cQ7fdFM/s1600/1a.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5C-rNKDbH5qQtmseAtFd2ToiN9TPYAAmyH3NEt9CbrVYJxfuq9sHc3k6YOFaxuZQMzwI5YKMZR0DxW5Oj-Kn1IlbGQYcoqcUDmMmqGh7E_soih2FO15iqYc1cpi9YewzFEit3cQ7fdFM/s640/1a.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam surat pembelaannya, terdakwa membeberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu aliran dana ke Wali Kota Pasuruan, H. Hasani (alm) dan Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Hasan, dimana Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jaksa untuk melakuan penyidikan terhadap Ismail Marzuki Hasan<br /> <br /> “Saya sungguh merasa senang ketika pada masa persidangan yang lalu berkisar tanggal 16 januari 2020, hari Kamis, menghadirkan saksi Ketua DPRD Kota Pasuruan (H.Ismail Marzuki Hasan, SE). Rasa senang yang saya alami sungguh sangat beralasan karena sesuai dengan harapan saya untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Pada saat itu Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut melakukan penyidikan Terhadap Sdr H.Ismail Marzuki, Ketua DPRD),” ungkap terdakwa<br /> <br /> Terdakwapun bertanya, mengapa hanya dirinya yang dihukum. Sementara uang dibawa oleh H. Ismail Marzuki Hasan dan H. Hasani (alm). Selain itu, terdakwapun membeberkan bahwa dirinya bersama pengurus Askot PSSI Kota Pasuruan sama-sama menerima honor. Sehingga terdakwa merasa ditumbalkan dalam kasus yang menjeratnya<br /> <br /> “Realita yang terjadi, uang dibawa H. Ismail dan H.Hasani (alm). Semua pengurus menikmati dan menerima Honor dan sebagainya tapi tindakan mereka munafik, tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak mau berterus terang. Semua dilimpahkan kepada saya. Semua pengurus lari  dari tanggung jawab. Seorang saksi takut menjadi tersangka. Mereka takut dengan figure Walikota beserta keluarganya yang sudah dikenal dengan karakter yang keras dan sering menggunakan premanisme untuk menekan lawan-lawannya. Tetapi kok saya yang ditahan/dihukum sendirian, mana pengurus yang lainnya.Hhanya saya yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan keterlibatan lainnya terabaikan, sehingga saya dalam kasus dijadikan “TUMBAL” korban dari pihak lain yang seharusnya mereka terlibat dan ikut dihukum,” ujar terdakwa<br /> <br /> Terdakwapun mengatakan bahwa deritanya belum berakhir, manakala saat ini H. Ismail Marzuki Hasan masih tertawa di luar sana, menyanyi dan menari di atas penderitaan orang lain. Terdakwapun bertanya, kapan Ismail Marzuki Hasan ditangkap dan dihukum?<br /> <br /> “Kapan dilaksanakan penyidikan terhadap dia (Ismail Marzuki Hasan), Kapan dilaksanakan penangkapan terhadapan, dan kapan dilaksanakan penahanan serta kapan dia (Ismail Marzuki Hasan) menjalani hukumannya. Karena itulah saya bagian dari orang-orang yang terdholimi dari kepemimpinan H.Hasani (Walikota) dan H.Ismail Marzuki Hasan, SE (Ketua DPRD),” pungkas tedakwa<br /> <br /> Seperti yang diberitakan pekan lalu dalam agenda tuntutan JPU. Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019 adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan  dana hibah yang berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp4.499.990.000 untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 akan menjadi penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) untuk beberapa tahun kedepan, setelah JPU Kejari Kota Pasuruan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp3.883.480.409 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pada Kamis, 20 Februari 2020<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Widodo dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Agus Yuniato serta Panitra Pengganti (PP) Wanityyah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, antara lain Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUAHrXlxq8LE1T8VDclMGLU1U1Qc44H9UNjvT8ZPb4wsGwzQUkn3MGp2CEo2y8QfKYGLGmPyoPOvY9hF_xpEXQLsaHk0XyMWmFD_CdgWPh5v_9TvbNTdlrgvBvGXkT5vUq3edyriKMFP0/s640/3a.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /> <br /> Sehingga JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana (Primair) dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /> <br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primar, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /> <br /> 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> 3. Menghukum Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU Widodo<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /> <br /> "Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6yL-WnuYAT1_c0K9dndHM1Hd-PzMEfRr2r9EKXm_OjaCZWWprMSxYT505ZpEYagBqESHOQijUL53JOkOwSmNqtk3EN-IebWz2Iw4wCqhSJBY2hQEZUjQ6vR4XEYtbCZUUS2XUwJSDoQg/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum meninggalkan ruang sidang, Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan menanyakan kepada Ketua Majelis tentang status Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki. Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa uang untuk kegiatan PSSI Kota Pasuruan mengalir ke H. Ismail Marzuki dan H. Hasani (almarhum) saat selaku Wali Kota Pasuruan yang juga ayah dari H. Ismail Marzuki<br /> <br /> “Yang Mulia, bagaimana status Ismail Marzuki kapan ditahan,” tanya terdakwa<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun menjelaskan, bahwa sudah memerintahkan JPU untuk mengambil langkah hukum dan juga sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat penetapan ke Panitra Pengganti.<br /> <br /> “Sudah memerintahkan Jaksa untuk mengambil surat penetapan ke Panitra. Dan nanti akan dijelaskan dalam putusan sesuai fakta persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim menjelaskan.<br /> <br /> Terkait apa yang dijelaskan Ketua Majelis Hakim, beritakorupsi.co menanyakan hal itu kepada JPU Widodo. Namun JPU Widodo beralasan, bahwa itu adalah kewenangan Kejati. <br /> <br /> “Kalau itu bukan saya tapi Kejati,” jawab JU Widodo.<br /> <br /> Pada sidang sebelumnya, Kamis, 21 Nopember 2019, juga pada saat agenda sidang pemeriksaan terdakwa (Kamis, 6 Februari 2020), terdakwa sudah membeberkan terkait aliran uang ke ayah dan anak selaku pejabat tertinggi di Kota Pasuruan, yaitu H. H. Hasani (almarhum) selaku Wali Kota dan H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /> <br /> “Setiap kali ada pencairan anggaran datang Bapak Walikota meminta kepada saya (Ketua Askot PSSI Kota Pasuruan) untuk menghadap kepada beliau agar dana hibah tersebut diserahkan kepada Putranya a.n. H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan selanjutnya beliau mengontak Putranya tersebut. Setelah dikontak oleh Walikota Pasuruan kurang lebih 5 menit saya pun mendapat kontak dari H. Ismail Marzuki untuk meminta dana tersebut. Setelah itu semua kegiatan, pembayaran pemain (Gaji Pemain) beliau yang mengendalikan. Saya selaku PRAJURIT tidak bisa berbuat banyak,” ungkap terdakwa saat  membacakan Eksepsinya, pada Kamis, 21 Nopember 2019<br /> <br /> “Pada Penyidikan di Polda Jatim, pada saat ada acara Konfrontasi dengan ketua DPRD Kota Pasuruan. Bapak Hakim yang terhormat, kalau Hutang Pasti ada Perjanjiannya, ada besaran uangnya yang di hutangkan, Ada MOU-nya, ada tandatangan pemohonnya, Ada Jangka Waktu Hutangnya, Ada Bukti Pengembaliannya. Dan Semua tidak ada dokumennya,” tegas terdakwa Eksepsinya.<br /> <br /> Dan pada persidangan selanjutnya, saat Ketua DPRD Kota Pauruan, H. Ismail Marzuki dihadirkan ke persidangan sebagai saksi, juga mengakui menerima dana dari terdakwa sebesar Rp1.5 milliar. Namun menurutnya bahwa itu adalah pembayaran hutang terdakwa. Tapi H. Ismail Marzuki tidak dapat menunjukan bukti bahwa uang itu adalah hutang piutang.<br /> <br /> Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /> <br /> Lalu mengapa hingga saat penyidik Kejari Kota Pasuruan maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur belum menetapakan H. Ismail Marzuki sebagai tersangka ? Mengapa JPU Kejari Kota Pasuruan maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur belum mengambil surat penetapan yang disampaikan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 20 Februari 2020?<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /> <br /> JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4n1rRf50pVp_ghHSwYkHhRGcUFYfxxTsLLPhhMfpECzi64OGlyLqSAluFv2ZtfQLPzWtC4MQh0MdQg6KMkyrUThJscZ60EL39u4_OrodKLl88DCdkaTClQZrhR2wAxwQr0BIdy2wcj30/s640/b.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /> <br /> Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /> <br /> 3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /> <br /> 4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /> <br /> Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /> <br /> 4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="536" data-original-width="640" height="536" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSvKhkUiBB5lahnFUV0z0NlVjYukcKNOAgSlHVkaw6e4tHGal37hn2054VtsHsS_a8eBls1ZK4L4RFXf_KfJS9Av2XtnpTNfk3qvg1_7_KjmkK5PtBUijOQqMmo6aQWSZ1a4dsQYd6X4M/s640/pssi+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /> <br /> b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /> <br /> c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /> <br /> d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /> <br /> e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /> <br /> f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /> <br /> Dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzbIYwXbnpdwzSy7GnuU_3_7HjG8P-WEEEMUEluRodnNzy0D1rMGWtxLsBn7K_X6QMCC5BjHD1_9fMip6hWnd6Wxg7204dGYxSc2ATBkoA4TZrRoAyBsM0inbEpA00EZXY3j_19PK5n4g/s640/pssi+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /> <br /> Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /> <br /> 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /> <br /> 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /> <br /> Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah). Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /> <br /> Terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /> <br /> Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /> <br /> Terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /> <br /> 2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksu.<br /> <br /> 3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /> <br /> 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

Tipikor Terdakwa Korupsi PSSI Akan Menjual Organ Tubuhnya Membayar Uang Pengganti

Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan : Kapan dilaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap Ismail Marzuki Hasan (Ketua DPRD Kota Pasuru...

»

Terbukt Korupsi DD Rp199 Juta, Kades Divonis 1.6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKMpCjZBB_VMJ8DVCa04JHdP-92_BeYDqpzT18Yrvri5hB4gi2ta4QWqWdXho3W08UyAkrBob9zmREejzQShoaiUuj6r9zK7gLCEuXMRg28QVNdz-Gn4dvzujGw_A2l2wUKA4pNqMB6a4/s640/Terdakwa+Pranajaya+2.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2018 – 2019 untuk kegiatan fisik berupa pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah di Dusun Kemodo Selatan, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) piadan penjara terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa (Kades) Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta hukuman pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) subsidair pidana penjara selamma 8 (delapan) bulan <br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Pranajaya dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdarwanto serta Panitra Penggati (PP) Irawan Djatmiko, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi dan dihadiri Tim JPU Kejari Jombang dalam persidangan yang terbuka untuk umum diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodaorjo, Jawa Timur dengan agenda pembacaan putusan putusan Nomor 114/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Drs. Pranajaya sebagai terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi pengguanaan Dana Desa tahun Tahun Anggaran (TA) 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) berdasarkan hasil Penelitian Surat Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Pranajaya Selaku Kepala Desa Dukuhmojo yang melakukan penyimpangan Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan 2018 menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp199.574.519,04. Dan atas perbuatannya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dan dibebani untuk membayar uang pengganti <br /><br />“Megaadili : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Pranajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Pranajaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Drs. Pranajaya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (delapam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Kemudian, Ketua Majelis mananyakan terdakwa maupun JPU, apakah menerima, Banding atau pikir-pikir. Dan terdakwa setelah berkonsulatasi dengan Tim Penasehat Hukumnya langsung mengatakan menerima. Sementara JPU mengatakan pikir-pikir. <br /><br />“Saya menerima,” jawab terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim<br />“Pikir-pikir,” sahut JPU kemudian</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrL06DCTaOxM7HClGYqKLJRhqsS84flgi4lOHPhpuYUKcHDIRA2PR2BTFf3vZr-qV7ZjZAk1iKTRo4D7SuQdfp-mSrYRuMQUC0rl4GxKzA5v7W4_m1ouTzQaVsosQt9zKi-Lzpkq9LJ_M/s640/Terdakwa+Pranajaya+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang periode 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45I338I415.10.10I2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana bersama dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa pada Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2019.<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dukuhmoio, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum, yaitu dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Pranajaya telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp 277.180.150 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang Dana Desa, Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun Anggaran (TA) 2018 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 277.180.150 atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut berdasarkan hasil Penelitian Surat Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa benar, berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Penanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, dalam Lampiran I : Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang menerima Dana Desa Sejumlah Rp 753.297.00 berdasarkan APBdes Desa Dukuhmojo Tahun 2018, Penggunaan Dana Desa tahun 2018 dibagi 2 (dua),  yaitu Fisik dan Non Fisik.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan Fisik dan Non fisik tersebut, terdakwa Drs. Pranajaya bersama dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa, serta saksi Riski Sawaswati selaku Bendahara Desa telah melakukan pengambilan Dana Desa, Desa Dukuhmojo Tahun 2018, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan Nomor Rekening 0522000002 an. Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung dari Bank Jombang dengan rincian :<br /><br />Pengambilan ke-1, tanggal 18 Mei 2018 sejumlah Rp138.040.000; Pengambilan ke-2, tanggal 2 Juli 2018 sejumlah Rp 296.836.000; Pengambilan ke-3, tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp172.885.000; Pengambilan ke-4 tanggal 14 Desember 2018, sejumlah Rp106.580.150. Jumlah seluruh Dana Desa tahun 2018 yang telah diambil dari rekening Kas Desa tahun 2018 adalah sebesar Rp722.303.150<br /><br />Untuk mengambil seluruh Dana Desa sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, terdakwa Drs. Pranajaya memerintahkan saksi Riski Saraswati selaku bendahara desa untuk membuat surat permintaan pencairan yang dibuat tanpa melalui aplikasi Siskeudes yang berisi permintaan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 tanpa berisi rincian kegiatan penggunaan Dana Desa karena lebih cepat untuk dibuat, serta dalam proses pengambilan Dana Desa tersebut, dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Surat Permintaan Pencairan tersebut hanya berisi tanda tangan terdakwa Drs. Pranajaya, saksi Iwan Kristianto serta saksi Riski Saraswati.<br /><br />Surat yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan penarikan Dana Desa tahun 2018 di Bank Jombang adalah Surat Permintaan Pembayaran yang konsepnya sudah ada dalam aplikasi Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), yang seharusnya ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya, saksi Iwan Kristianto dan saksi Riski Sawaswati serta Pelaksana Kegiatan (TPK). Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada rusaknya tata kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan pasal 26 sampai dengan pasal 29 Peraturan Bupati Jombang nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mensyaratkan alur mekanisme pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :<br /><br />Pasal 26 ; (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai penanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.<br /><br />Pasal 2 ; (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Desa. (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.<br /><br />Pasal 28, Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi<br /><br />Bahwa benar, setelah Dana Desa diambil dari Bank Jombang Cabang Mojoagung, selanjutnya seluruh Dana Desa tersebut diminta oleh Drs. Pranajaya dari saksi Riski Sawaswati. Terdakwa Drs. Pranajaya berkehendak untuk tidak menggunakan seluruh dana yang telah dianggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelah semua Dana Desa tahun anggaran 2018 diterima seluruhnya, terdakwa Drs. Pranajaya secara tanpa hak dan melawan hukum, tidak melakukan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam APBDes Desa Dukuhmojo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKMpCjZBB_VMJ8DVCa04JHdP-92_BeYDqpzT18Yrvri5hB4gi2ta4QWqWdXho3W08UyAkrBob9zmREejzQShoaiUuj6r9zK7gLCEuXMRg28QVNdz-Gn4dvzujGw_A2l2wUKA4pNqMB6a4/s640/Terdakwa+Pranajaya+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Awalnya, kegiatan Pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemodo Selatan tersebut dilakukan tanpa ada MUSDES (Musyawarah Desa) yang semestinya diselenggarakan oleh terdakwa Drs. Pranajaya beserta perangkat Desa, LPMD (TPK), BPD serta Tokoh masyarakat. Namun pada bulan Mei 2018, terdakwa Drs. Pranajaya memerintahkan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang seolah-olah dibuat Kaur Perencanaan Tidar Santoso, serta saksi Iwan Kristianto  juga diperintah oleh tTerdakwa untuk memalsu tanda tangan saksi Tidar Santoso selaku Kaur Perencanaan, saksi Agus Amrulloh selaku Kaur Kesra, dan tanda tangan terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa, serta terdakwa Drs. Pranajaya memberikan Stempel Toko UD.  Sejahtera dan Stempel Toko UD. Gunung Artha kepada saksi Iwan Kristianto untuk melengkapi RAB tersebut.<br /><br />Setelah bukti formil tersebut diserahkan kepada saksi Riski Saraswati selaku bendahara,  selanjutnya saksi Riski Saraswati menyusun APBDes Desa Dukuhmojo yang Kemudian diajukan ke Kantor Kecamatan Mojoagung. Pihak Kecamatan lalu mengusulkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk diteruskan ke Bank Jombang Cabang Mojoagung untuk di proses. Setelah disetujui dan uang anggaran cair melalui Bank Jombang cabang Mojoagung pada bulan Desember 2018, Dana Desa tersebut diambil oleh saksi Riski Saraswati dan terdakwa Drs. Pranaya secara tunai.<br /><br />Kemudian seluruh uang sebesar Rp256.580.150 tersebut langsung diminta oleh terdakwa Drs. Pranajaya, dan selanjutnya terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum tidak menyerahkan kepada Tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan Pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemodo Selatan.<br /><br />Untuk 5 (lima) kegiatan non fisik tersebut, terdakwa Drs. Pranajaya seharusnya memberikan Dana Desa yang telah diambil dari Bank Jombang Cabang Mojoagung untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga yang berhak menerima tetapi terdakwa Drs. Pranajaya secara tanpa hak dan melawan hukum tidak menyerahkan uang yang dimaksud kepada lembaga-iembaga yang berhak menerima dana tersebut.<br /><br />Untuk melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa dalam aplikasi Siskeudes,  ada mekanisme untuk melaporkan realisasi anggaran yang bernama “Capaian Output” yaitu mekanisme pelaporan sampai sejauh mana kegiatan Fisik dan non Fisik yang menggunakan Dana Desa tahun 2018, dikerjakan.<br /><br />Dalam “Capaian Output” tersebut tidak ada data dukung yang harus dilampirkan/diserahkan secara elektronik. Saksi Riski Saraswati yang meminta saran kepada terdakwa Drs. Pranajaya  tentang tata cara pengisian “Capaian Output”, dan terdakwa Drs. Pranajaya menjawab “saya percayakan kepada kamu sebagai bendahara”. Kemudian saksi Riski Saraswati berdiskusi dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa, lalu Sekretaris Desa menjawab dan memberi tahu untuk menggunakan dokumen permintaan penarikan dana di Bank Jombang sebagai data untuk dimasukkan (Entry) ke dalam aplikasi Siskeudes serta mengisi “capaian output" seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2018 terealisasi sepenuhnya sebanyak 100%.<br /><br />Bahwa benar, terdakwa Drs. Pranajaya yang mengetahui akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jombang, maka sebelum dilakukan pemeriksaan terkait keuangan desa oleh Inspektorat Jombang yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, tTerdakwa Drs. Pranajaya barulah memerintahkan saksi Riski Saraswati dan saksi Iwan Kristianto untuk membuat dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menggunakan format Aplikasi Siskeudes Desa Dukuhmojo.<br /><br />Ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Jombang pada tanggal 15 April 2019, Tim Inspektorat menemukan dokumen keuangan desa yang tidak sesuai dengan aplikasi Siskeudes, saksi Riski Saraswati selaku Bendahara Desa Dukuhmojo menjelaskan, bahwa alur administrasi keuangan yang ada di Desa Dukuhmojo pada tahun anggaran 2018 adalah Bendahara melakukan pengambilan uang di Bank Jombang Cabang Mojoagung dengan rincian dan saran dari saksi Iwan Kristianto dan terdakwa Drs. Pranajaya dengan cara bendahara desa untuk membuat surat yang bernama surat permintaan pencairan yang dibuat tanpa melalui aplikasi Siskeudes, yang berisi permintaan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 tanpa berisi rincian kegiatan penggunaan Dana Desa karena lebih cepat untuk dibuat.<br /><br />Kemudian Surat permintaan pencairan tersebut ditandatangani oleh terdakwa, Sekretaris desa, saksi Iwan Kristianto dan Bendahara saksi Riski Saraswati, serta dalam proses pengambilan Dana Desa tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Surat permintaan pencairan tersebut dipergunakan untuk melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Desa Dukuhmojo di Bank Jombang, dengan rincian :<br /><br />Pengambilan ke-1 tanggal 18 Mei 2018, sejumlah Rp. 138.040.000,(seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah); Pengambilan ke-2 tanggal 2 Juli 2018, sejumlah Rp. 296.836.000,(dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Pengambilan ke-3 tanggal 10 Desember 2018, sejumlah Rp. 172.885.000,(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); Pengambilan ke-4 tanggal 14 Desember 2018, sejumlah Rp. 106.580.150,(seratug enam juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah). Selain itu, Tim Inspektorat Kabupaten Jombang juga menemukan ada kegiatan yang belum dilaksanakan tetapi dana APBDes sudah dicairkan<br /><br />Atas temuan tersebut, dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa memang benar ada 5 (lima) kegiatan non fisik yang menggunakan Dana Desa yang belum dikerjakan antas lain: 1. Bantuan Untuk Lembaga Seni Tradisional untuk pembelian Alat musik Hadrah Rp7.000.000,; 2. Fasilitasi Kegiatan layanan Pendidikan dan kebudayaan (pembelian alat Peraga Edukasi) Rp 5.000.000,;    3. Fasilitasi kelompok perlindungan anak dan perempuan (sambung rasa) Rp 4.000.000,; 4. Fasilitasi operasional Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (pembelian kamera) Rp 1.600.000,; 5. Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) yang mana Dana Desa untuk kegiatan tersebut akan dikembalikan ke kas desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2019 Rp 3.000.000<br /><br />Dokumen selanjutnya berisi surat pernyataan yang ditandatangani saksi Suwaji selaku Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mengetahui terdakwa Drs. Pranajaya yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Tanggul/Tembok penahan tanah yang menggunakan Dana Desa yang belum dikerjakan, yang uang anggaran kegiatan tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa ke kas desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal 15 April 2019 sebesar Rp 256.580.150. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, terdakwa belum mengembalikan Dana Desa ke Kas Desa, hingga Notisi (Temuan) dari Inspektorat diserahkan kepada Terdakwa Drs. Pranajaya pada tanggal 18 Juni 2019 pun Dana Desa Tersebut belum dikembalikan ke Rekening Kas Desa.<br /><br />Bahwa benar, terdapat ada pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (spp) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPPI06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq87ZW-aXk564hRknZsXb9k0o9wjO9f8rDWBR7T2ix9kiTX4e_2KnsVMTQ0y7WpuHBqWCXOnNU6ntrS_GnM49-EoGwdes8wNvcu3EAu7ojDady0jMCcM6c4ZcNvZ0PC4HIlhMNQccFbaE/s640/Terdakwa+Pranajaya+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No. 008/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa, tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional sebesar Rp 7.000.000. Dalam Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0031/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 2.162.000 tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa sejumah Rp 4.000.000<br />   <br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/3PP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000;  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000<br /><br />Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, maka jumlah kegiatan pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah dan 5 (lima) kegiatan non fisik tahun 2018 di Desa Dukuhmojo belum dilaksanakan adalah sebesar Rp 277.180.150. Berdasarkan hasil Penelitian Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 oleh Ahli Anik Tulianti, SE yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ada kegiatan yang belum dilaksanakan, yang tidak adanya Laporan Penanggungjawaban yang dilaporkan kepada Inspektorat Jombang serta terkait 5 (lima) kegiatan non fisik.<br /><br />Cara mengetahui bahwa kegiatan belum dilaksanakan adalah: 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 008/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional total Rp 7.000.000, tidak ada SPJ, berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh Terdakwa<br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No. 0031/SPP/0602I2018 sebesar Rp 2.162.000 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa total Rp 4.000.000 tidak ada surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Pranajaya, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui bahwa uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000, tidak ada Surat Pertanggunjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, bahwa kegiatan tersebut Memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06 02/2013 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000, tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya selaku  Kepala Desa, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000 tidak ada Surat Pettanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang dibawa oleh terdakwa<br /><br />Bahwa benar, untuk kegiatan fisik berupa pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah di dusun Kemodo Selatan cara penghitungan kerugiannya adalah Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPP/06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150 dilihat dari tidak ada Surat Penanggungjawaban (SPJ) berikut ada pernyataan konfirmasi kegiatan yang ditandatangani oleh Saksi Suwaji dengan mengetahui terdakwa Drs. Pranajaya tanggal 15 April 2019, bahwa memang kegiatan Pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah belum dilaksanakan padahal uang sudah dibawa oleh terdakwa<br /><br />Berdasarkan hasil Penelitian terhadap surat Nomor : X.700/247/415.15/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dukuhmojo yang dituangkan dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Jawaban Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Pranajaya Selaku Kepala Desa Dukuhmojo yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 277.180.150 atau setidak tidaknya sejumlah itu.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHAP mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.<br /><br />“Kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jombang : Menuntut : Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Pranajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana daiam dakwaan primair ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Pranajaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Drs. Pranajaya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan,” ucap JPU Muhammad Salahuddin. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukt Korupsi DD Rp199 Juta, Kades Divonis 1.6 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2018 – 2019 untuk kegiat...

»