Kepala SDN 4 Sukorejo Bondowoso Dituntut 1.3 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="528" data-original-width="640" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheeEDqxXGDWH_GWNPpBJPzeTKCZAoS7jaqscrx-ghYCP-OXzPV8eA1cOFOf7CsrppLmKUDcSRL8lPylhU5HBbrk2ZmBovDqJu-PqoNx0S46fRq_uqdbFYhIBDQND443Z92FE0x5yaba4k/s640/Harsana.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Peribahasa “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Sebab Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama untuk membangun SDM (sumber daya manusia), moral dan budipekerti sekaligus menjadi suriteladan bagi generasi bangsa, hingga seseorang dapat menyandang gelaar sarjana serta menduduki jabatan diberbagi Instasi pemerintah maupun swasta. Bila seoraang guru terlibat dalam kasus dugaan Korupsi, bagaiana dengan anak didiknya ????<br /><br />Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Kabupaten Bondowoso terancam tidak lagi mengajar, melainkan menjadi warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya setelah JPU Kejari Bondowoso menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurunggan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp72.158.499 subsidair pidana penjara selama 10 bulan, pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 03 Maret 2020<br /><br />Tidak hanya terdakwa Agus Prayitno yang terancam menjadi warga Lapas, namun hal yang sama juga dialami Drs. Harsana Bin Mardjuki, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso. Kedua pahlawan tanpa jasa ini sama-sama terseret dalam kasus dugaan Korupsi proyek rehabilitasi gedung sekolah.<br /><br />Sementara surat tuntutan itu dibacakan JPU Kejari Bondowoso di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yakni M. Nuril dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah supaya terdakwa segara ditahan. Membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3 (tiga). Menghukum Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.158.499 dengan ketentuan apabila Terdakwa Hari Prestiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4t5QEWkH46H-3z5h7nyL9g-Bh6Dhmyx6HaEdAPQCYBs0nL3OlB3r1_tHhMaX3kAFQhJHeI3CB2tXNKDA9kpwDcSWqdiKaQyU03y-YWTreYfSHuduzez1XH4hWURbY8nyAqUR8MvHAQG8/s640/s.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Harsana, Hari Prestiawan dan terdakwa Agus Prayitno melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan, Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/604/430.4.2/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan sefaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 24 Juli 2017, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Dusun Panggung Rt 31 Rw 9 Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin Kab. Bondowaso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasti yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor 800/209/430.9.9.27.031/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Rehablitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan ; Penanggung jawab : Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo,; Ketua Pelaksana: Hasan Basri, S.Pd,;  Wakil ketua Pelaksana : Agus Sugiarto, S.Pd.SD,; Sekretaris : Robi Setiawan,; Bendahara :  Chairil Anwar, S.PdSD,; Penanggungjawab Teknik Pelaksanaan : Suto / P. Rifki,; Anggota : Sugeng, S.Pd.SD, Yandi, S.Pd.SD, Munaji dan S.Pd.SD<br /><br />Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan saksi Dr. Umar Said, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bondowoso dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/891/101.6.4.13/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang isinya, menugaskan saksi Sujianto, M.Pd, Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dan Arif Candra Wibowo untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan renovasi ruang kelas SDN 4 Sukorejo.<br /><br />Saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Renovasi Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0064/SD/PPKIRENOV/lll2017 tanggal 15 Juni 2017 yang isi perjanjiannya:<br /><br />1. Telah setuju-dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjaniian Pemberian Bantuan Renovasi sejumlah 1 (satu) dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekoiah Dasar,; 2. Pantuan Renovasi Ruang belajar SD harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan referensi sebagaimana tersebut dibawah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini,; 3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung terhitung dari semenjak dana bantuan diterima rekening sekolah,; 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Pertama :<br /><br />1. Pihak Pertama berhak menerima dokumen Data Teknis sebagai pendukung kelayakan calon Sekolah Dasar penerima bantuan. 2. Pihak Pertama berhak menerima dokumen perencanaan secara lengkap meliputi gambar perencanaan/gambar kerja, Gambar perspektif, Rencana Anggaran Biaya, Metode Peiaksanaan, Spesifikasi Teknis yang dibuaildipersiapkan oleh Tim Teknis dari Pihak Kedua.  3. Pihak Pertama berhak memberikan peringatan hingga dalam bentuk sanksi sesuai dengan  ketentuan hukum yang berlaku apabila berdasarkan bebagai temuan maupun infomasi yang diterima dari berbagai pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pihak Pertama berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan koordinasi, komunikaai, pembinaan dalam rangka capaian kemajuan pekerjaan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.<br /><br />Hak Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Kedua : 1. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap proses peiaksanaan dan hasii renovasi sekolah dasar baik dari segi aspek kuantitas capaian prosentase pekerjaan maupun kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya dan berpedoman pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan. yang disetujui Pihak Pertama.<br /><br />2. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan Penanggungjawabar. keuangan renovasi sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan negara. 3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja. 4. Pihak Keduaberkewajiban melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 5. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar pada posisi capaian kemajuan pelaksanaan 30 %, 50 %, 70 % dan 100 % dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan pada SPKS ini. 6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat. ada proses pelaksanaan pekerjaan renovasi sekolah dasar. Pihak Kedua wajib melibatkan unsur masyarakat sejak kegiatan perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpZbqwF9nbIT_rgOui0f95drcVAK7hRpsf8RI2CvL_uIbT7Adz7IlBP55VnmahOMEoetfT1MqEU9cO2O1Qz_BavsGjchHiUREtZMqW0v02JCVtPPZMGpAhTtqAEmRHlKRU5a4w8o-mL-A/s640/f.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 7. Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III kepada Kepala Sekolah SDN Sukorejo 4 melalui Bank BRI Cabang/Unit BRI KCP dengan Nomor rekening atas nama setelah ada persetujuan Pihak Pertama dan Surat Perjanjian Pemberian bantuan ditandatangani kedua belah pihak.<br />8. Bantuan Dana Pembanguan renovasi sekolah Dasar disalurkan dalam dua tahap yaitu: Tahap I sebesar 70 % sebesar Rp585.389.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK, yaitu: Perjanjian Kerja Sama Bantuan renovasi Sekolah Dasar TA 2017 yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ketua Kepala Sekolah, dan Kuitansi penerimaan dana bantuan dibubuhi materai cukup.<br /><br />9. Tahap II sebesar 30% dari seluruh bantuan renovasi tahun 2017 atau sebesar Rp250.881.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) denga syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK yaitu: Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan fisik minimal telah mencapai 50% (lima puluh persen) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah berdasarkan Laporan Kemajuan dan Tim Teknis. Kuitansi buldi penerimaan dana bantuan yang ditandatangani Kepala Sekolah bermaterai cukup. Photo kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. dan Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran yang asli telah disimpan di Sekolah.<br /><br />10. Jumlah dana bantuan, sudah termasuk biaya perencana-pengawas. operasional Tim Pelaksana Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar, dan biaya lain yang termasuk paiak.<br />11. Pihak Kedua tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan renovasi sekolah dasar kepada Pihak Ketiga (Kontraktor). 12. Sumber pembiayaan kegiatan dibiayai dari DIPA Satker direktorat Pembinaan SD, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. SP DIPA 023.03.1.6666011l/2017 Tanggal 27 Desember 2016.<br /><br />13. Pihak Pertama akan menyalurkan dana bantuan renovasi Sekolah Dasar kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Permenkeu 173IPMK.05/2016, lenanggal 17 November 2016 yang tercantum pada Petunujuk Pelaksanaan yaitu dalam 2 (dua) tahap, Tahap pertama sebesar 70% diawal pekerjaan dan Tahap kedua sebesar 30% setelah mencapai kemaiuan pelaksanaan pekerjaan minimum 50%. 14. Pajak yang timbul akibat pelaksanaan Pekeq'aan Renovasi Sekolah Dasar yang didanai melalui bantuan ini dipungut dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.<br /><br />15. Apabila terdapat sisa Dana Bantuan Renovasi sekolah Dasar Tahun yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan. 16. Perubahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan dan atau pengurangan sasaran harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan / Revisi yang disetuiui oleh Plnak Kedua dengan dukungan teknis dari Tim teknis Bersangkulan serta dibuat addendum.<br /><br />17. Keadaan memaksa atau “Force majeure” adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu: Bencana alam (gempa bumi, tanah longso. dan banjir). Kebakaran, Perang, huru-hara; pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.<br /><br />18. Apabila terjadi “Force majeure" maka Pihak Kedua harus melaporkan nal tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 hari kalender secara tertulis disertai dengan bukti-buktl yang sah. Pihak Pertama melakukan evaluasi dan memberi persetujuan atau menolak dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan pihak Kedua dalam bentuk Berita Acara.<br /><br />19. Apabila Pihak Pertama setuju terjadi “Force meajure” dan mengakibatkan perubahan pelaksanaan pekerjaan. 20. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKS dan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua Tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jika Pil'ak Kedua terbukti melakukan penyimpangan terhadap Dokumen SPKS dan Pedoman Teknis, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp585.389.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap l sejumlah 70%.<br /><br />Saksi Rio Soekotjo,S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan Saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tanun Anggaran 2017 sebesar Rp250.881.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap II sejumlah 30%.<br /><br />Saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku perencanaan dan pengawasan Teknis, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp151.245.024,0,; 2 Rehabilitasi Ruang Belajar Kelas V Rp56.386.891,16,; 3. Rehabilitasi Ruang Belalar Kelas Vl Rp55.072.281,06,; 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan Rp143. 057.772,80,; 5. Pembangunan Ruang Pimpinan Rp56.154.384,00,; 6. Rehabilitasi ruang Guru Rp37.668.032,00,; 7. Pembanguanan Ruang UKS Rp55.454.384,00,; 8. Pembangunan Gudang Rp51.654.384,00,;  9. Pembangunan Kamar Mandi Siswa dan Guru Rp55.791.890,00,; 10. Rehabilitasi Rumah Dinas Rp55.688.85,00,; 11. Pembangunan Musholla Rp86.940.640,00. Biaya Kontruksi fisik Rp806.014.535,01. Biaya Administrasi  1% Biaya Kontruksi fisik Rp30.255.464,99. Total sejumlah Rp836.270.000<br /><br />Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut ditandatangani oleh saksi Sujianto selaku perencanaan dan pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo. Selanjutnya saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo membuat Gambar Rencana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD Negeri 4 Sukorejo Lokasi Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setetah selesai dibuat Gambar Rencana tersebut, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd. selaku perencanaan dar. pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo,S.Pd selaku Kepaia Sekotah SD Negeri 4 Sukoreio, seianjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana tersebut kemudian saksi Hasan Basri, S.Pd.SD selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017.<br /><br />Dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo melakukan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukoreio Tahun 2017 dari Tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4t5QEWkH46H-3z5h7nyL9g-Bh6Dhmyx6HaEdAPQCYBs0nL3OlB3r1_tHhMaX3kAFQhJHeI3CB2tXNKDA9kpwDcSWqdiKaQyU03y-YWTreYfSHuduzez1XH4hWURbY8nyAqUR8MvHAQG8/s640/s.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Laporan Kemajuan fisik Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas, dibuat oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd selaku Tim TAKOLA (Tata Kelola SD) SMK Negeri 3 Bondowoso, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Tim Pelaksana Sekolah SD Negeri Sukorejo 4 dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo.<br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo dengan saksi Chairil Anwar, S.Pd selaku Bendahara P2S Gedung SD Negeri 4 Sukorejo dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp836.270.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1 Dana yang diterima Rp836.270.000 dengan pengeluaran sebesar Rp836.270.000 yang terdiri dari ; 1. Bahan Bangunan Rp599.3045.425; 2. Upah Kerja Rp151.760.000; 3. Mebelair Rp55.209.125; 4. Tim Teknis Rp25.088.100; 5. Biaya Administrasi Rp5.167.350<br /><br />Pada Tanggal 18 Desember 2017 saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas teknis Proyek Pembangunan dan  Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421 .2/218/430.10.7.001/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd (Pihak Pertama) dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh terdakwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; <br /><br />Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut, Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100 %. Berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sebelum serah terima pekerjaan.<br /><br />Pada Tanggal 18 Desember 2017, saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas Teknis Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% SD Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421 .2.'219l430.10.7.0011/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto,M.Pd. (Pihak Pertama) dan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh saksi Mawi / P. Jalal selaku Komite SD Negeri 4 Sukorejo dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dan menyatakan bahwa kemajuan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 yang sumber pendanaannya dari Bantuan Kemendikbud Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah mencapai 100 %<br /><br />Pada Tanggal 19 Desember 2017, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 (Pihak Pertama) dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/220/430.10.7.001/2017 yang isinya, yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar SD 2017 dan dinyatakan telah memenuhi kemajuan pelaksanaan 10%.<br /><br />Pada Tanggal 20 Desember 2017, terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo  selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dengan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Belila Acara Serah Tenma Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 yang isinya sebagai berikut:<br /><br />1. Pihak Kesatu telah Melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekotah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Penantian Pemberian Bantuan, dengan nncian : Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah total dana yang dipergunakan Rp. 836.270 000,(delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Jumlah total sisa dana Rp. 0 (nol rupiah)<br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana keperluan dari Pihak Kesatu sebesar Rp836.270.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat pengawas lungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu menerima berupa renovasi Sekolah Dasar dengan nilai Rp836.270.000</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit0D19BgVqLD0mcrGCOnWAXHIqwH0voHen1eru0B8tY91H8uzd_6z9ZAEzZui9HXxUUFj9jEe1VGz9UmFaLgPtE81Mmi2T-Iu_DQC2EBU0GA_-orMEZKpVpiZIbUjXtb883XPF-jAjb4M/s1600/m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit0D19BgVqLD0mcrGCOnWAXHIqwH0voHen1eru0B8tY91H8uzd_6z9ZAEzZui9HXxUUFj9jEe1VGz9UmFaLgPtE81Mmi2T-Iu_DQC2EBU0GA_-orMEZKpVpiZIbUjXtb883XPF-jAjb4M/s640/m.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tanggal 20 Desember 2017 terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/221/430.10.7.001/2017 yang isinya yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar sebagai aset Negara.<br /><br />Pada Tanggal 22 Desember 2017 saksi Rio Soekutjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kesatu) dengan saksi Heli Tefiati, S.Sos.M.Pd selaku PPK Output Renovasi (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi SDN 4 Sukorejc Nomor : 421.2/218/430.10.7.001/2017 yang isinya sebagai berikut:<br /><br />1 Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekolah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah digunakan untuk kepenuan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian :  a. Jumlah total dana yang telah diterima sebesar Rp 836.270.000 (delapar. ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp 836. 270. 000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). c. Jumlah total sisa dana: Rp 0 (nol rupiah).<br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Renovasi sebesar Rp 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa Renovasi sejumlah 1 unit dengan nilai Rp836.270.000<br /><br />Pada Tanggal 8 Januari 2018, saksi Dra. Wowon Widaryati, M.Si selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pedama) dengan Saksi saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pemerintah Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebuaayaan dengan Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bondowoso Nomor : 83/C1/LK/2018 yang isinya sebagai berikut:<br /><br />1. Pihak Pertama menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang Belajar SD dari Bantuan UUKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun 2017 kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama yang telah rampung 100%.<br /><br />2. Dengan ditandatanganinya Berita Acrara Serah Terima ini, maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaaanya beralih kepada Pihak Kedua.<br /><br />Saksi Hasan Bari, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, Rio Sukotjo membuat dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2017 telah selesai 100 % sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan<br /><br />Selanjutnya Laporan teisebut disahkan oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bondowoso, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo telah memasukkan dan melampirkan Faktur-Faktur fiktif sebagai berikut : Faktur aktif Toko Rahmad sebesar Rp27.285.150,; Faktur fiktif Toko Bahan Bangunan Kawan Sejati sebesar Rp65.818.050,; Faktur fuktif CV Berkah sebesar Rp68.717.875,; Faktur aktif Toko Sersan sebesar Rp20.397.000<br /><br />Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Jember,  September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, laporan di dokumen dan RAB. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan berdasarkan RAB, gambar rencana dan di lapangan.<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakuitas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan volume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017. Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan sebagai berikut :<br /><br />a. Dari hasil perhitungan didapatkan beberapa total angaran biaya pada RAB didokumen dan di lapangan, sebagai berikut : 1. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar sebesar Rp151.323.696,90 menjadi Rp140.629.800,41. Didapatkan selisih sebesar Rp10.693.896,49<br /><br />2. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas V Sekolah Dasar sebesar Rp56.387.592,10 menjadi Rp45.887.807,41, didapatkan selisih sebesaer Rp10.499.784,39<br /><br />3. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas Vl Sekolah Dasar sebesar Rp55.972.932,60 menjadi Rp40.581.795,08, didapatkan selisih sebesaer Rp15.391.187,52<br /><br />4. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp143.099.494,12 menjadi Rp121.473.890,85, didapatkan selisih sebesar Rp21.625.603,27<br /><br />5. Total Rencana Angge'an Biaya Ruang Pimpinan Sekolah DasarDasar sebesar Rp56.157.667,89 menjadi Rp54.287.455,45, didapatkan selisih sebesaer Rp1.870.212,44<br /><br />6. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp37.667.605,14 menjadi Rp41.777.113,67, didapatkan selisih sebesar Rp4.109.508,53<br /><br />7. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang UKS Sekolah DaSarDasar sebesar Rp55.495.634,39 menjadi Rp49.888.088,99, didapatkan selisih sebesaer Rp5.607.545,40<br /><br />8. Total Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gudang Sekolah Dasar sebesar Rp51.665.131,64 menjadi Rp48.515.339,20, didapatkan selisih sebesaer Rp3.149.792,44<br /><br />9. Total Rencana Anggaran Biaya Kaman Mandi Siswa dan Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp55.789.861,84 menjadi Rp53.756. 095, didapatkan selisih sebesar Rp2.033.066,84<br /><br />10. Total Rencana Anggaran Biaya Rumah Dinas sebesar Rp55.689.546,67 menjadi Rp52.581.610,95, didapatkan selisih sebesar Rp3.107.935,72<br /><br />11. Total Rencana Anggaran Biaya Mushollah Sekolah Dasar sebesar Rp86.955.325,05 menjadi Rp82.927.772,80, didapatkan selisih sebesar Rp4.928.952,25<br /><br />Perbedaan anggaran biaya antara RAB didokumen dengan RAB Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekoiah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017, total biaya seluruh pekerjaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso sebesar Rp806.205.038,33 menjadi Rp714.833.161,45. Didapatkan selisih sebesar Rp91.368.325,32.<br /><br />Sedangakan dari hasil perhitungan LPJP di dokumen didapatkan sebesar Rp706.353.650. Kemudian untuk hasil penghitungan LPJP setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan sebesar Rp481.590.001,82. Maka terdapat perbedaan antara LPJ di dokumen dengan LPJ setelah dilakukannya Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso yakni sebesar Rp224.763.648,18.<br /><br />Perbuatan terdakwa Agus Prayitno,S.Pd.SD, M.M.Pd. Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasl Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasa1 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016, (4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya; (5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. serta terhindar dari penyimpangan; (6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan penanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan.<br /><br />Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016 penanggungjawaban Bantuan dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja <br />Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/11/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar BAB III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Akibat perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukoreio dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) humt b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala SDN 4 Sukorejo Bondowoso Dituntut 1.3 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Peribahasa “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Sebab Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama ...

»

Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Dituntut 1.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKmBKdn7NlwuOtm0ilrJOWtWv6FLjxf_6yvHF7iq9EU4_qqln5FYg59CepIybZKJrx6sldoKOi7KOYhBPeJdVfXYSJI6zozl1v1MNT6Cxn2TE7zf_O92ayVtik4LaL3FYdqsgKa5RYqF4/s640/Agus+Prayitno.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Drs. Harsana Bin Mardjuki, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso adalah terdakwa adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek Rehabilitasi gedung SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso pada  tahn 2017 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp129.747.578 berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019, dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp129.747.578 subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan oleh JPU Kejari Bondowoso pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 03 Maret 2020<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Kkejari Bondowoso di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yakni M. Nuril dkk. <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah supaya terdakwa segara ditaahan. Membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3 (tiga). Menghukum Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki untuk membayar uang pengganti sebesar Rp129.747.578 dengan ketentuan apabila Terdakwa Hari Prestiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Harsana, Hari Prestiawan dan terdakwa Agus Prayitno melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan, Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy7IFNQYGqX5NkGgEmPymrEIdcNvWNBr2TVxDHyPwfj04LDMC42_-kPz8iwryaq8AlN6pAuuPfvQOLn4wETCAGcyNqEmhfdbi5aIJAHI9k8Q0E6yf4tlcnuDvvbSqm58G9yDG3BB_dGHM/s640/1.+Terdakwa+Agus+Prasetiyo++SMP+Negeri+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/914/430.6.2/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor. 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 Pada kurun waktu dari  tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Jl. Pasar Pakem No.32 Desa Patemon,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi<br /><br />Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai benkut :Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negen 1 Pakern telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negen 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabihtasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut ;  Penanggungjawab Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem : Drs. Harsana Bin Mardjuki ; Ketua Pelaksana : Drs, Lilik Riyanto ; Bendahara : Titik Manuhara, S.Pd., M.Si ; Sekretaris : Supyanto ; Pelaksana : Wahyudi (wakil wali murid) ; Administrasi : Hartono<br /><br />Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yaitu Saksi saksi M. Jeni F selaku Perencana Teknis dan saksi Achmaad Subhan selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017.<br /><br />Saksi Arif Budiyanto, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Rehabilitasi Gedung SMP Nomon 3437/DB.3/KU/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya :<br /><br />1. Telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Rehabilitasi Gedung SMP dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.<br /><br />2. Nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMP yang diberikan untuk SMPN 1 Pakem adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan.<br /><br />4. Hak dan kewajiban Pihak Pertama : Mensosialisasikan kebijakan program Rehabilitasi Gedung SMP pada tingkat pusat dan kabupaten/kota; Melakukan analisa kebutuhan program Rehabilitasi Gedung SMP berdasarkan Dapodik; Melakukan verifikasi terhadap sekolah yang telah diusulkan sebagai calon penerima Rehabilitasi Gedung SMP sesuai ketersediaan dana yang ada dalam DIPA tahun 2017; Selain itu, Membuat daftar nominasi sekolah calon penerima program rehabilitasi Gedung SMP yang akan ditetapkan Direktur Pembinaan SMP sebagai sekolah penerima Program Rehabilitasi Gedung SMP; Melakukan pengecekan berkas pencairan dana dan menyalurkan dana bantuan; Melakukan review dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah; Menyalurkan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan; Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program yang dilakukan secara sampling sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA tahun anggaran 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hak dan kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab tethadap proses pelaksanaan dan hasil rehabilitasi Gedung SMP baik kuantitas maupun kualitas; Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan penanggungjawaban keuangan sesuai dengan cara-cara pengelolaan keuangan negara; Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja dan jiwa setiap tenaga kerja pelaksana pekerjaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kerja; Pihak Kedua berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pekerjaan; Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan rehabilitasi pada saat pencairan Tahap ke I dan Laporan pertanggunjawaban setelah rehabilitasi selesai kepada Pihak Pertama.<br /><br />Setelah menyelesaikan pekerjaan, Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan kepada PPK dengan dilampiri : a. Berita Acara Serah Terima, yang mamuat : Jumlah dana awal, dana yang digunakan dan sisa dana. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian kena sama, dan Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti Surat Setoran sisa dana ke rekening Kas Negara sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggunjawaban bantuan. Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara.<br /><br />Saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PPK Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pelaksana Program Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3437/D3/KPI2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya :<br /><br />1. Pihak Pertama sudah melaksanakan kewajibannya yaitu : Menyampaikan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januan 2017 tentang Petuniuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 kepada Pihak Kedua. Menyampaikan sosialisasi program/pelatihan/Surat Edaran kepada Pihak Kedua bahwa pelaksanaan program Rehabilitasi Gedung SMP harus sesuai dan mengacu pada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3/KPI2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemdikbud Tahun Anggaran 2017. Menyampaikan larangan untuk memberikan dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama maupun pihak lain dan' dana bantuan yang diterima.<br /><br />2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan ; Telah menerima sosialisasi program pelatihan Surat Edaran dan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3IKP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama. Akan melaksanakan program sesuai dengan ienis bantuan yang diterima dari Pihak Pertama dan akan memanfaatkan hasil program sesuai dengan peruntukannya. Tidak akan membenkan sesuatu dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama ataupun pihak lain dari dana bantuan yang diterima oleh Pihak Kedua.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVv_bZA_bzqSPRLtFMU6tc-jInz2eX-AkqEViCRuYNxTC5ACztVdZnGJHZQPhb6YtWB6cklxppT3BpBt6fJH7rFfDHajoZBNooNrTQAHjwcFIKCqft6s5FV5id1Vuxe6Ls3lqC7iTcsvo/s640/Terdakwa+Agus+Prasetiyo++SMP+Negeri+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PKK  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017 tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp350.000.000  untuk pembayaran Tahap I sebesar 70% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem, sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3322ID3/KPI2017 tanggal 2 Agustus 2017<br /><br />Setalah dana sebesar Rp350.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki kemudian dilaporkan kepada Saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor. 425/2872/43000/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal  dokumen Pencairan Tahap I dana Program Bantuan Pemerintah rehabilitasi Gedung SMP tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemedikbud.<br /><br />Terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T  selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan Saksi saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp150.000.000 untuk pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Nomor: 3322/D3/KP/2017 tanggal 2 Agustus 2017<br /><br />Setelah dana sebesar Rp150.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, kemudian dilaporkan kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 425/4530/430.9.9/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal dokumen Pencairan Tahap II dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemdikbud.<br /><br />Saksi M Jeni F selaku Perencana Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : Persiapan Rp3.000.000; Biaya Konstruksi Rp474.031.980; Gedung Kelas/Teori 1 Rp99.320.297; Gedung Kelas/Teori 2 Rp96.287.492; Gedung Kelas/Teori 3 Rp99.732.963,; Gedung Kelas/Teori 4 Rp83.018.828; Gedung Kelas/Teori 5 Rp95672400. Biaya operasional dan Administrasi dan Komite Rp23.000.000, total sebesaar  Rp500.031.980 atau dibulatkan Rp500.000.000<br /><br />Selanjutnya saksi M Jeni F membuat Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pakem Lokasi Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setelah Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana selesai,  kemudian ditandatangankan kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana tersebut, kemudian saksi M Jeni F membuat Rencana Kebutuhan Bahan sebesar Rp415.400.000 dan membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja sebesar Rp84.600.000, kemudian ditandatangankan kepada saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. Lilik Riyanto melakukan kegiatan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari  Tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan kegiatan sebagai berikut:<br /><br />1. Laporan Mingguan (Progress Mingguan I) tanggal 17 September 2017 dengan kemajuan fisik 1,945 % ; 2. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Il) tanggal 24 September 2017 dengan kemajuan fisik 5,785 % ; 3. Laporan Mingguan (Progress Mingguan III) tanggal 01 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 11,050 % ; 4. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IV) tanggal 08 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 18,588 %, ; 5. Laporan Mingguan (Progress Mingguan V) tanggal 15 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 29,895 %, ; 6. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Vl) tanggal 22 Oktober 2017 dengan kemajuan hsik 43,410 %, ; 7. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VII) tanggal 29 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 57,903 %, ; 8. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VIII)tangga105 November 2017 dengan kemajuan hsik 69.390 %, ; 9. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IX) tanggal 12 November 2017 dengan kemajuan flSlk 79,460 %, ; 10. Laporan Mingguan (Progress Mingguan X) tanggal 19 November 2017 dengan kemajuan fisik 87,907%, ; 11. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Xl) tanggal 26 November 2017 dengan kemajuan hsik 93,501%, ; 12. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XII) tanggal 03 Desember 2017 dengan kemajuan fisik 98,062%, ; 13. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XIII) tanggal 09 Desember 2017 dengan kemajuan hsik 100,00%.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGcP4IW0fbyP-WE47zMJTQ-Yaxqw-fFsc0GK1CkUXRFdhVSBhRkFpDdVARyDHv9yflAdrUzqkZbsy2NX-IuUjoJvWMUQPn2PBPdooyXN7NilyF0KXdNqji8AeRA6zthyphenhyphenEnq77r2YTWVoQ/s640/1.+Agus+Prayitno.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Laporan Laporan Kemajuan frsik Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 tersebut diatas dibuat oleh saksi Achmad Subhan  dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Achmad Subhan selaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem  Tahun 2017.<br /><br />Saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari Tanggal 17 september 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan September 2017) tanggal 30 September 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp150.000.000 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp136.053.976, sehingga saldo akhir di Bulan September sebesar Rp13946025,<br /><br />2. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Oktober 2017) tanggal 31 Oktober 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp213.946.025 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp13.946.025, pengambilan dana tunai ke- 2, Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000, pengambilan dana tunai ke- 3, Bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp199.102.375, sehingga saldo akhir di Bulan Oktober sebesar Rp14.843. 650<br /><br />3. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan November 2017) tanggal 30 November 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp164.843.650 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp14.843.650, pengambilan dana tunai ke- 4 bulan November 2017 sebesar Rp100.000.000,  pengambilan dana tunai ke- 3 bulan November 2017 sebesar Rp50.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp152.623.650, sehingga saldo akhir di Bulan November sebesar Rp12.220.000<br /><br />4. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Desember 2017) tanggal 09 Desember 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp12.220.000 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp12.220.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp12.220.000, sehingga saldo akhir di Bulan Desember sebesar Rp 0 (Nol)<br /><br />Saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi menyatakan dana sebesar Rp500.400.000 telah terealisasi 100% digunakan untuk pelaksanaan Proyek Rehab SMPN 1 Pakem Tahun 2017, selanjutnya saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullahselaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyatakan pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan kemajuan fisik 100%<br /><br />Pada Tanggal 11 Desember 2017, saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyerahkan hasil pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem “ kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) dengan saksi Arif Budiyanto,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Kedua) dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP (SMPN 1 Pakem) Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut :<br /><br />1. Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017.<br /><br />2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemben'an Bantuan, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang telah diterima  Rp500.000.000;  b. Jumlah total dana yang dipergunakan Rp500.000.000, sisa dana Rp0 (Nol rupiah)<br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP sebesar Rp500.000.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.<br /><br />4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan Pihak Kesatu berupa hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta mpiah). <br /><br />Selain itu, pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek Rehab Gedung SMP 1 Pakem Tahun 2017 kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua).<br /><br />Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Sarpras SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Nomor : 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017 Dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem membuat dan melaporkan juga Laporan Penanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan Surat Nomor. 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017.<br /><br />Dalam Laporan Penanggungjawaban tersebut, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  telah memasukkan dan melampirkan faktur-faktur fiktif sebagai berikut ; Faktur fiktif Toko Budi Jaya sebesar Rp75.375.500; Faktur fiktif  saksi Arjall sebesaer Rp50.560.000; Faktur fiktif saksi Muhammad sebesar Rp25.310.000; Faktur fiktif saksi Adnan sebesar Rp80.967.740,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinaVF2Sxd8urDPO4H5uu5KF1cQrsQzGa9qnL-qclOX6bUaRuQT9_7Mu8oFVxJNCu-eGCxacblq2Dzjyesnk1FihxHlGxoqT7v9gcoTXZqUAEj3vyj61jBsvgSYNXCmgx5m6kI91KLu-M4/s1600/m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinaVF2Sxd8urDPO4H5uu5KF1cQrsQzGa9qnL-qclOX6bUaRuQT9_7Mu8oFVxJNCu-eGCxacblq2Dzjyesnk1FihxHlGxoqT7v9gcoTXZqUAEj3vyj61jBsvgSYNXCmgx5m6kI91KLu-M4/s640/m.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari  Universitas Jember, September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 di Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya laporan didokumen dan RAB, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan votume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan. Dari hasil perhitungan didapatkan total angaran biaya pada RAB didokumen sebesar Rp500.000.000, kemudian untuk hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan yakni sebesar Rp381.500,000. Sedangkan hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan LPJP sebesar Rp369.958.418.00<br /><br />Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan anggaran biaya antara RAB di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yakni sebesar Rp118.500.000. Sedangkan untuk selisih antara LPJP di dokumen dan di lapangan sebesar Rp129.991.582<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Rehab Gedung SMPN 1 PAKEM Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : <br /><br />1. Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; 2. Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; a) Setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku<br /><br />2. Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Gedung SMPN I Pakem Tahun 2017 oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumtah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah).<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung sMP Negeri 1 Pakem mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Dituntut 1.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Drs. Harsana Bin Mardjuki, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso adalah terdakwa adalah te...

»

Dugaan Korupsi DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Dituntut 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="619" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDVcBrfCypTg6bPxrUzrzW8QjXjEoX_ZqHc9rVwEA_9t4EjivOCmpQUDXdbq3q714mMnHJZ_mEDd0XM8tsm_SkC9QjqxmUgp2fujzvJeaxP-noqPS7txUB5e-NMzEN-VHfmaYGkkWiWdY/s640/Hari.jpg" width="618" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u>Terdakwa Hari Prestiawan :</u> Saya tidak tau kenapa Tuntutan Jaksa</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             begitu. Awalnya saya hanya diperiksa 2</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             kali langsung tersangka. Uang kerugian</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             negara sebesar Rp56 juta dalam </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             tuntutan Jaksa, sudah saya </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             serahterimakan pada saat Sertijab</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             karena saya menguundurkan diri dalam</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             Pileg, jauh sebelum kasus ini ada. Dan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             itu masuk dalam LPJ juga ada di </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             Rekening Desa</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tak sedikit Kepala Desa yang dipenjarakan karena terseret kasus Korupsi penyelahgunaan duit Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD, tak pandangbulu, apakah jumlahnya jutaan, puluhan juta atau ratusan juta. Bila ada laporan ke APH (aparat penegaak hukum) pasti dipenjarakan. Apalagi bila terbukti dipersidangan, Majelis Hakim sudah pasti menghukumnya.<br /><br />Namun, bila kerugian negara itu sudah dikembalikan jauh sebelum APH melakukan penyelidikaan maupun penyidikan, masihkah tetap si Kepala Desa atau pejaabat itu tetap dipenjarakan sebagi terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ?<br /><br />Tidak hanya itu, proses penanganan kasus inipun super kilat. Pemeriksaan hanya berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu pada Mei 2019 dan November 2019. Desember 2019, perkara inipun diserahkan dari penyidik ke JPU, lalu pada tanggal 7 Januari 2020, kasus inipun mulai disidangkan.<br /><br />Inilah yang dipertanyakan oleh Hari Prestiawan, selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus perkara Korupsi DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupatena Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019.<br /><br />Menurut terdakwa Hari Prestiawan, selaku Kepala Desa yang berakhir hingga tahun 2021, naamun telah mengundurkan diri pada Juni 2018, dengan alasan karena mencalonkan sebagai Caleg (calon Legislatif atau DPRD). <br /><br />“Masa Jabatan Kades sampai tahun 2021, saya mengundurkan diri pada tahun 2018 karena saya maju sebagai Caleg dan sertijab pada Juni 2018,” kata terdakwa kepada beritakorupsi.co sesuai persidangan tuntutan, pada Selasa, 3 Februari 2020<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan menceritakan, pada saat sertijab dengan penggantilnya yaitu Herno selaku Plt. Kades, terdakwa Hari Prestiawan sudah menyeraahkan sisa anggaran sebesar Rp55 juta lebih. Dan bahkan terdakwa Hari Prestiawan mengatakan, bahwa sisa anggaran tersebut sudah masuk dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) serta ada dalam buku rekening Desa.<br /><br />“Pada saat sertijab, sisa anggaran itu sudah saya serahterimakan. Sisa anggaran itu ada dalam LPJ dan ada dibuku Rekening. Saat Herno salaku Plt. Kades saat itu ketika dihadirkan sebagai saksi di persidangan, mengakui,” ujar terdakwa Hari<br /><br />Saat ditanya tentang tntutan JPU, terdakwa justru merasa heran. Namun terdakwa menduga, bahwa tuntutan JPU Kejari Bondowoso, karena terdakwa tidak menuruti permintaan Jaksa untuk mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp56,4 juta.<br /><br />Yang membut heran terdakwa adalah, pemeriksaaan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Bondowoso terhadap dirinya hanya berlangsung duakali, yaitu pada saat dirinya dipanggil untuk pertamakalinya sebagai saksi pada Mei 2019. Dan yang kedua, pada November 2019, dimana Hari Prestiawan langsung dijadikan sebagai tersangka. <br /><br />Pada Desember 2019, perkaranyapun diserahkan dari penyidik ke JPU, dan pada tanggal 7 Januari 2020, dirinyapun mulai diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />“Saya nggak tau, mungkin karena saya tidak mau menngembalikan uang itu, karena saya tidak merasa merugikan keuangan negara. Saya hanya diperiksa sebanyak 2 kali. Yang pertama pada Mei 2019 sebagai saksi. Yang kedua pada November 2019 langsung menjadi tersaangka. Desember 2019 diserahkan ke JPU, dan pada tanggal 7 Januari sudah sidang,” ucap tersangka.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibDpR8aD0MDFP3UMHtx1dOk03DLTnbjdLQQN02u4AkFmq6RSGZ-GuvpUdqMs9BHe82VygVLt_-kVDE0Xfw1vY30qX41un58jzje4UZsR0FxRZW0LSgOA2V_t4_ofq74vW-_9MEX1Zp-cw/s640/Hartono2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hartono (Kades)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 3 Februari 2020), adalah agenda pembacaan surat tuntutan JPU terhadap ke- 4 terdakwa dengan masing-masing perkaraa terpisah. Persidangan tersebut diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa Hari Prestiawan, Harsana dan terdakwa Agus Prayitno didampingi Tim Penasehat Hukumnya, M. Nuril dkk. Sedangakan terdakwa terdakwa Hartono, didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Haryono</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutan JPU, Keempat terdakwa dalam kasus Korupsi yang berbeda, sama-sama dijerat dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan JPU kepada masing-masing terdakwapun berbeda-berbeda pula sesuaai dengan “amal perbuatannya”.<br /><br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Hari Prestiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hari Prestiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah supaya terdakwa segara ditaahan. Membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3 (tiga). Menghukum Terdakwa Hari Prestiawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp56.400.000 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)  dengan ketentuan apabila Terdakwa Hari Prestiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Pada sidang sebelumnya, di ruang sidang dan Majelis Hakim yang sama, JPU Kejari Bondowowo juga menuntut terdakwa Hartono, selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus dugaan Korupsi ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 juta berdasarkan hasil audit yang dilakuan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019<br /><br />Terdakwa Hartono dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti (sudah dititipkan melalui JU) sebesar Rp45 juta subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Hari Prestiawan (dan terdakwa Harsana) maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan. Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Kabupaten, Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp482.115.291, dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penglokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp815.722.137,99<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan  Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017  Rp815.722.138 Alokasi Dana Desa TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp484.676.458<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfnV-hQQ50rIj0kx5Glk0H3xVOy3g6CHkTXqmKJ2VG_9ldofKC7NznP-n6Y3z-G020y4VH4ExpA86_uwsq47473lNsCgibATGfQn4e3zpBBTcEydjyZ6YxcbtAqr80b-SELGOHk7zoPA/s640/Hari1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp815.722.138,  dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo, saksi Achmad Jaelani selaku Ketua Penyelenggara PKBM  dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo, menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut ; Paket A sebanyak<br /><br />2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang dengan Jumlah keseluruhan 30 orang. Selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo.<br /><br />Kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 sejumlah Rp815.722.138 sebesar Rp815.722.138 dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto. Uang sebesar Rp815.722.138 yang dibawa oleh terdakwa termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000.<br /><br />Sekitar bulan Juli 2017, saksi Achmad Jaelani dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti menunjuk Tutor sebagai yaitu saksi Retno Prasetyo, saksi Agus Bontoro, saksi Suwarsiningsih, saksi Fauzi Retno, saksi Joni Iskandar, saksi Muriana, saksi Syaiful Bahri, saksi Warsidi dan saksi Sutarji untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo, dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.<br /><br />Uang sebesar Rp45.000.000 tidak dipergunakan oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017 dan hingga tanggal 31 Desember 2017, terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp453.922.052,-. dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor '. 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp832.034.000<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Reio Nomor  02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor ? 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp832.034.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp453.922.052<br /><br />Pada tanggal 26 Februari 2018 terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 keseluruhannya sebesar Rp160.000.000 kemudian setelah uang sebesar Rp160.000.000 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati, kemudian uang sebesar Rp160.000.000 oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebesar Rp10.000.000 diserahkan kepada saksi Riskawati dan sisanya sebesar Rp150.000.000 dibawa oleh terdakwa dan berkata “Nanti Retno Prasetyo datang untuk mengambil uang tersebut".<br /><br />Setelah saksi Riskawati sampai dirumah, saksi Retno Prasetyo menelepon saksi Riskawati mau mengambil uang. Kemudian sekitar Jam 16.00 Wib, saksi Retno Prasetyo datang ke rumah saksi Riskawati mengambil uang sebesar Rp8.400.000. Dan keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto mengambil sisa uang sebesar Rp1.600.000 dari saksi Riskawati.</div> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="711" data-original-width="984" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2V0rStkhCKx3-lsZ32lpc6B4I7Tq4PQiVYf_CyYh_wCcHcQGnUlwTENvZ4P7_ZkqEBVosrP4COtNPpwjIXTOisoP2yB0KkTrVXmmsa2Rx2G2pph4qqkuOsLKTF7IYjsypUuTZukwT5bQ/s640/1.+hartono.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp160.000.000 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp11.400.000.<br /><br />Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo padaTahun 2018 tidak dilaksanakan. Dan uang sebesar Rp11.400.000 tidak pergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018 namun dipergunakakan untuk kepenting terdakwa.<br /><br />Dan hingga tanggal 6 Agustus 2018, uang sebesar Rp11.400.000 tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Pada tanggal l6 Agustus 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018,<br /><br />Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga. pihak lain. dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang. tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa: a. Pasal 91, Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa; b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<br /><br />3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 3. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan. dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : a. Pasal 2 ;  1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel. partisipatif serta ditakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<br /><br />b. Pasal 24 ; 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzN5Uafjos0j5NglDZdvmJxuu1B3ctYUNtaQD8owrwgBeJ4iwjc88kTNHMdVvzWh6QVvg9Zs9w0VrbIhRT69JFTDhxZttoJy-AGBHYVXDKd4Z5ruWOsVnAdW5Kfw9sllkzg5U00IJU5rM/s640/Hari.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab " Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas : a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipenanggungjawabkan secara tisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan; b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung “dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).  Ayat (2), Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<br /><br />6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 - 2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo,  Kecamatan ljen, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Akibat perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara selumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Dugaan Korupsi DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Dituntut 2 Tahun Penjara

Terdakwa Hari Prestiawan : Saya tidak tau kenapa Tuntutan Jaksa                                              begitu. Awalnya saya ha...

»

Empat Terdakwa Korupsi Dituntut Berbeda Dengan Kasus Yang Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="596" data-original-width="596" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFFlWsbYsT0u4HZ5p6OyhCeF6byHuMWmdA5yCOMg6SvDovrXt5v7Fc-LO9n3xWX_uvgDEWL1PNS3EaLB5c3Z5fj68VtbvPcrXl0MNjkhdpZQuzmqQMhj_PhcuBEe5N-DW5s8CSXTzoFc/s640/z.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Bondowoso menuntut Empat orang terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Sekolah (SDN dan SMPN) dan 2 (dua) selaku Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso dalam kasus Korupsi yang berbeda dengan tuntutan pidana penjara yang berbeda pula.<br /><br />Tuntutan pidana penjara oleh JPU Kejari Bondowoso terhadap Keempat terdakwa dalam kasus yang berbeda ini terlihat “unik” dan menarik. Menariknya, karena terdakwa dari setiap kasus dugaan Korupsi hanya satu orang. Yaang “unik” adalah, tuntutan subsidair dari atas uang pengganti. Sebab uang pengganti yang jauh lebih besar, tetapi subsidair pidana penjara malah lebih singkat.<br /><br />Yaitu tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sebesar Rp129 juta, dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Sedangkan tuntutan pidana uang pengganti Rp72 juta, subsidair pidana penjara selama 10 bulan. Dan tuntutan pidana uang pengganti sebesar Rp56 juta dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan. Sedangkan tuntutan pidana uang pengganti sejumlah Rp45 juta, subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<br /><br />Nah, Keempat terdakwa itu adalah terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Bondowoso, dalam kasus dugaan Korupsi proyek pekerjaan Rehabilitasi gedung SMPN 1 Pakem yang merugikan keuangan negara sebesar  Rp129.747.578<br /><br />Oleh JPU Kejari Bondowoso, Terdakwa Harsana dituntut pidana penjara selama 1 tahuun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta tuntutan pidana membayar uang pengganti senilai Rp129.747.578 subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan<br /><br />Kemudian terdakwa terdakwa Hari Prestiawan, selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus perkara Korupsi ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupatena Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019.<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan ini, dituntut pidana penjara selama 2 tahun,, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Membayar uang pengganti senilai Rp56.400.000 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan.<br /><br />Dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso,  dalam kasus dugaan Korupsi Program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, yang kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499<br /><br />Terdakwa Agus Prayitno dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurunggan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp72 juta subsidair pidana penjara selama 10 bulan<br /><br />Serta terdakwa Hartono, selaku Kepala Desa Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen,  Kabupaten Bondowoso dalam kasus yang sama yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 juta berdasarkan hasil audit yang dilakuan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019<br /><br />Untuk terdakwa Hartono, JPU menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti (sudah dititipkan melalui JU) sebesar Rp45 juta subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Harsana, Hari Prestiawan dan terdakwa Agus Prayitno melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan. Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.<br /><br />Hal yang sama juga disapaikan Penasehat Hukum terdakwa Hartono, yaitu Haryono agar diberi waktu 2 pekan untuk menyusun surat Pledoinya. Dan permoohonan itupun dikabukan oleh Ketua Majelis Hakim. (Jen)</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Dituntut Berbeda Dengan Kasus Yang Berbeda

BERITA KORUPSI .CO – JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Bondowoso menuntut Empat orang terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Se...

»

Ketua Majelis Hakim Akan Bacakan Putusan Tanpa Tuntutan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlyeg3hMr4JY8rN84ksIwTK8SE1nM-NyUlrLNY32l4uSjAj8PkbPQftvEaOqUrgf5xBv01b1rnmZFnwn8eoo18SP43CwpPa8jdVYZtjnhkTZNYifwLlHMGOAldv5dPxyO2YZxKKkdU9c/s640/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><u>JPU Kejari Kab. Pasuruan, </u></span></b><span style="font-size: large;">“Masa penahanan dari PN yang kedua berakhir tanggal 24 Februari dan dari PT 60 hari sampai April. Tapi karena saya tidak bawa penetapannya makanya saya diam aja.”</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERI<span style="color: red;">TAKORUPSI</span>.CO –</span></b> “Tanpa tuntuan putusan dapat dibacakan. Putusan tidak harus berdasarkan tuntutan tapi berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta persidangan. Tanggal 13 (13 Februari 2020) kami akan bacakan putusan” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Rochmmad kepada JPU Kejari Kabupaten Pasuruan<br /><br />Ucapan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Rochmad bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H.Usma dan Haryono diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dalam sidang perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negarayang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna) Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019 dengan terdakwaYudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dan Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang didampingi penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk<br /><br />Alasan Ketua Majelis Hakim mengatakan akan membacakan putusan tanpa tuntutan, karena  agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU Kejari Kabupaten Pasuruan terhadap kedua terdakwa sudah satu bulan tertunda, sementara masa penahana terdakwa akan habis pada tangggal 23 Februari 2020<br /><br />Bahkan Ketua Majelis Hakim juga menyampaikan hal yang sama kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa, kalau tanggal 9 (9 Februari 2020) tidak menyaampaikan Pledoi atau pembelaan<br /><br />“Ini masa tahanannya sudah hampir habis. Masa tahanan beraakhir taanggal 23. Jadi Tuntutan tanggal 9, Pledoi tanggal 11. Putusan akan kami bacakan tangggal 13 (13 Februari 2020). Jadi kalau tidak bisa, kami tinggal. Saya tidak pernah menundaa putusan,” kata Ketua Majelis Hakim Rochmad dengan tegas<br /><br />Apa yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Rochma akhirnya diterima oleh JPU mauppun Tim Penasehat Hukum Kedua terdakwa. Walau terlihat rasa kecewa dari Tim Penasehat Hukum terdakwa karena waktu yang begitu singkat yang hanya 2 hari untuk menyusun surat Pledoi.<br /><br />Seuasai persidangan, kepada beritakorupsi.co, JPU Kejari Kab. Pasuruan mengatakan, bahwa masa penahanan dari PN (Pengadilan Negeri) nntuk yang kedua berakhir tanggal 24 Februari  2020, dan  masa penahanan dari PT (Pengadilan Tinggi), 60 hari sampai April 2020. <br /><br />“Masa penahanan dari PN yang kedua berakhir tanggal 24 Februari, dan dari PT 60 hari sampai April. Tapi karena saya tidak bawa penetapannya makanya saya diam aja tadi. Dan ini (.....sambi menunjukkan dar yang ada di Hpnya) akan kami sampaikan dalam tuntutan nanti,” kata JPU</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwZwkB5nTLFLJuMSRkT05PUwzTz529_CWUWXr5u-cSlvKh_BloYc0y_uQGHjxIaNwYNm2B0XEuF-VsES93W-GeWIfWWOxJfIOQPMTwyKBWVKdhSA1B4m0-OZegQMcjkDlVyqMcQYkb8CU/s640/8.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Yudono bersama-sama dengan (terdakwa) Bambang Nuryanto (berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada hati yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan tahun 2013 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut <br /><br />Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari tidak terdaftar sebagai Aset Desa dalam inventarisir Aset Desa Bulusari<br /><br />Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Berita Acara Koordinasi dengan tegas menerangkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana di dalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa belum di daharkan dan belum memiliki Nomor Induk Bidang Tanah (NIBT) dalam mgister Bi dan Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan status tanah tersebut mas]? merupakan tanah bebas yang belum dilekati suatu hak.<br /><br />Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2) memiliki luas 46.505 M2 berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dengan batas batas lokasi sebagai berikut : <br /><br />Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik terdakwa Yudono dan PT Wirabumi yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusan, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP ; 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa adalah tanah peninggalan yang dahulu dikelola oleh warga Desa Bulusari<br /><br />Tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi aset peninggalan Desa Bulusari, sehingga Pada Tahun 1996, Pemerintah Desa Bulusari mendaftarakan objek tanah tersebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB, sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari<br /><br />Terhadap penerbitan SPPT PBB oleh KPP Pratama atas objek pajak atas Tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena pada saat SPPT PBB di terbitkan, pihak pemohon yakni pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah<br /><br />SPPT PBB dengan NOP : 35.14.130.009.0l2-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa sejak di terbitkan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2014, beban pajak objek tanah tersebut di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah tersebut di bayar dengan menggunakan uang Kas Desa Bulusari<br /><br />Namun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, beban pajak tersebut naik lebih dari Rp500.000, sehingga tidak diketahui siapa yang membayarnya karena SPPT PBB langsung diantarkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari<br /><br />Karena Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh Desa sehingga berdasarkan rapat / musyawarah desa di Tahun 2013, Tanah milik Desa Bulusari yang terletak di Dusun Jurang Pelen I tersebut disepakati, dipergunakan untuk penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO3GlGj2eroLOIzsygHeO1nZqaSPqxz6JwlbsYkY9LW1tfEomDys5i9HtJFuBujrtZEAD3mUPV3O2vn4wv9nHKWZdXN_UeImox5QGLnhJsnuGbOE6o7J9hojSHxc1JyEdGiRmuGO6VcEA/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Desa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bambang Nuryanto, kemudian memanfaatkan momen persetujuan desa tersebut untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah, kemudian tanah urug dan Sirtu tersebut dijual tanpa sepengetahuan perangkat Desa bulusari. Penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari, mulai dilaksanakan oleh terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) unit Back Ho, 1 (satu) unit Loader, 14 (empat belas) unit tronton dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik Bambang Nuryanto selaku ketua BPD Bulusan<br /><br />Pelaksanaan penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusan dilakukan pada tanggal 06 Maret 2013 selama 1 (satu) hari. Lokasi pengambilan tanah untuk penambalan jalan tersebut berlokasi di Tanah Persil tepatnya di Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa,. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa merupakan pemilik dari CV. Iva Jaya yang bergerak di bidang material, yaitu penyediaan pengurugan dan bescaus serta sirtu<br /><br />Alat berat maupun kendaraan operasional CV. Iva Jaya milik terdakwa Yudono antara lain :  unit Truk tronton yang di parkir di Garasi Dusun Sumber Pandan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,; Pemecah batu (gilingan) yang berada di Dusun Jurang Pelen I RT. 01 RW.17 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,; 1 unit Loader yang di parkir di Dusun Jurang Pelen 1 RT. 01 RW.17 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan <br /><br />Setelah penambalan jalan dengan menggunakan sirtu dari Tanah Kas Desa tersebut selesai dilakukan selama 1 (satu) hari, terdakwa Yudono tetap mengambil/ menggali Tanah tersebut yang dipergunakan untuk ditimbun di tanah milik terdakwa Yudono, dan sebagian lagi dijual oleh untuk Beskos (bahan untuk dasaran pembuatan jalan) yang dikirim ke wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik<br /><br />Pelaksanaan penggalian tanah urug maupun sirtu di Tanah tersebut pada Tahun 2013, dilakukan terdakwa Yudono selama 10 haridengan  menggunakan Back Ho yang dipinjami oleh PT. JKS, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan 14 (empat belas) unit tronton milik terdakwa dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik saksi Bambang Nuryanto (ketua BPD Bulusan), yang hasil penjualan sirtu digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetor ke kas desa Bulusari. Pada saat terdakwa melakukan pengambilan sirtu di lokasi TKD, untuk 1 (satu) truk bisa mengangkut 2 rit (2 kali pengiriman), sehingga usaha milik terdakwa 1 (satu) hari bisa memberangkatkan sekitar kurang lebih 10 truk atau kurang lebih 20 rit<br /><br />Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I sudah habis dan berlubang dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi sampai ke dasar pengerukan dengan penjelasan dari puncak tebing ke permukaan lubang/ kubangan + 7 meter dan dari permukaan lubang atau kubangan + 8 meter sehingga total ketinggan penggerukan sebesar + 15 meter. Tanah galian yang dikeruk oleh terdakwa Yudono sebagian besar dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernah disetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari.<br /><br />Pada bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, mengirimkan surat Nomor : 141.1I69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan tujuan, memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusan telah merekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001 .0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2).<br /><br />Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari mengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan, bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R. /Dengan demikian, atas kedua surat tersebut menunjukan adanya kesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari sebagai tanah kekayaan milik Desa / Tanah Kas Desa Bulusari<br /><br />Antara bulan November s/d Desember tahun 2017, Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa yang dahulu berupa Kebun Mangga yang berlokasi di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh terdakwa dan saksi Bambang Nuriyanto dengan mengatasnamakan CV. Punika, karena saksi Bambang Nuriyanto (Ketua BPD) merupakan wakil Direktur CV. Punika, namun penggalian tersebut pada Tahun 2017 tidak dikehendaki atau ditolak oleh sebagian besar warga Desa Bulusari,.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS8SB3DeSaFukiIrE-ELLGoGYTObYnrjbezs6m7HOckLgp6UCozHXleFDlBjszISuX-r0RGYXD-lLMjoj_hh-DxH05hpw9pTtFgvGKIxBqqmsYPiD2NuBqC43NR4RvT_XmO1dyfiFtlU8/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga Tahun 2017, penggalian atau pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Desa atas ijin saksi Bambang Nuriyanto selaku Wakil Direktur CV. Punika di hentikan oleh Kepala Dusun Jurang Pelen I yakni Mayono, karena warga Desa Bulusari menolak kegiatan pengerukan tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Drs. Moh. Ridwan selaku Camat Gempol didatangi oleh Bambang Nuryanto sebagai perwakilan dari CV. Punika dengan maksud, ingin merubah SPPT PBB tanah di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Desa Bulusari dirubah menjadi atas nama CV. Punika.<br /><br />Hal tersebut dilakukan karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Bambang Nuryanto sebagai Ketua BPD telah menyadari, bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan serta diolah oleh terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto sebagai Tanah SIRTU dan BESKOS.<br /><br />Bahwa Bambang Nuryanto ingin merubah pembayaran SPPT PBB di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Deca Bulusari menjadi atas nama CV. Punika dengan membawa Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari. Bambang Nuryanto (Ketua BPD Bulusari) menyatakan, jika dirinya adalah wakil Direktur CV. Punika berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. Punika Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat oleh Notaris Erlina Widjajanti Tanggal 15 Februari 1986<br /><br />Berdasarkan Foto Copy Akta Perubahan Perseroan CV. Puniika Nomor 33 tanggal 22 Februari 1986 pada pokoknya menyatakan, bahwa perseroan CV. Punika yang sebenarnya bukan milik para penghadap karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa. Jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari.<br /><br />Dengan demikian, menunjukan bahwa CV. Punika merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Milik Desa, sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. Punika haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. Punika merupakan pendapatan Desa Bulusari<br /><br />Akta Perubahan Perseroan CV. Punika Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 tersebut oleh saksi Bambang Nuryanto disembunyikan atau sengaja dihilangkan karena saksi Bambang Nuryanto seolah-olah meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga Desa Bulusari, terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha pengerukan di tanah kas desa tersebut;<br /><br />Untuk melegalkan aksinya, saksi Bambang Nuryanto atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Perseroan Komanditer CV. Punika, membuat surat kuasa dan menunjuk saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat untuk mewakili CV. Punika membuat permohonan perubahan nama SPPT PBB atas nama Kas Desa menjadi Atas Nama CV. Purnika.<br /><br />Berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat yang menerima kuasa dari saksi Bambang Nuryanto pada Tanggal 28 April 2017, membuat surat permohonan perubahan SPPT PBB kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang ingin dirubah menjadi Atas Nama CV.Punika<br /><br />Pada tahun 2017, terdakwa Yudono slaku Kepala Desa yang punya kepentingan terhadap tanah Kas Desa, membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah Tanah Milik CV. Punika. Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan objek yang diajukan mutasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat intemal pada tanggal 09 Juni 2017, terkait pengajuan mutasi dengan hasil rapat disimpulkan, pengajuan mutasi PBB P2 CV. Punika melalui Kuasa Hukum Suryono Pane, SH belum bisa ditindaklanjuti prom mutasinya, menunggu kejelasan mengenai luas lahan dan status kepemilikan lahan yang dimaksud.<br /><br /> Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat dengan OPD terkait, yang dihadiri diantaranya Inspektorat Kabupaten Pasuruan, DPMD Kabupaten Pasuruan, Bagian Otonomi Daerah, Camat Gempol dan Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten, dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pengajuan pemohonan mutasi Objek Pajak yang diajukan pemohon dalam hal ini CV. Punika belum dapat di proses menunggu kejelasan status daripada tanah tersebut.<br /><br />Kesimpulan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diambil berdasarkan hasil rapat tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya, ada penolakan dari beberapa warga Desa Bulusari yang datang ke Badan Keuangan Daerah, dan menyampaikan bahwa warga keberatan atas pengajuan mutasi dari CV. Punika karena SPPT tersebut tercatat di data SPPT PBB P2 sebagai Tanah Kas Desa.<br /><br />Sehingga atas pertimbangan tersebut disepakati, bahwa status tanah yang dimintakan permohonan perubahan objek tersebut masih bermasalah.<br /><br />Selanjutnya, Atas pertimbangan dari hail survey lokasi, dan hasil rapat yang dilakukan tersebut, Badan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada pemohon saksi Suryono Pane, SH selaku kuasa dari CV. Punika yang pada pokoknya memberitahukan, bahwa permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak dengan NOP 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa belum bisa ditindaklanjuti sampai dengan ada kejelasan tentang Status Objek tersebut yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang terkait.<br /><br />CV. Punika sebagai Perseroan / persekutuan Komanditer hanya melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun saja yaitu sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 kemudian setelah Tahun tersebut CV. Punika tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha, bahkan CV. Punia tidak memiliki kantor resmi karena tidak pernah ada terpampang papan nama CV. Punika  di Kantor Desa maupun di wilayah Desa Bulusan termasuk di rumah anggota CV.Punika, tidak ada dibentuk suatu persekutuan, terlebih lagi CV. Punika tidak didaftarkan ijin usahanya pada Dinas Perijinan Kabupaten Pasuruan, sehingga keberadaan CV. Punika hanya dijadikan sebagai alibi atau usaha terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto untuk menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran;<br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dan saksi Bambang Nuryanto (Ketua BPD) yang melakukan pengerukan, penggalian dan pengolahan tanah yang kemudian menjual tanah tersebut dalam bentuk Sirtu / Beskos.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjluJMkud2HgU4QCMqv3c0uPQPlxmlrxim01gS-sc-fq13bzKy0zJ09TyJ1ZGYU4AXYN8mmiogtf4dJbYYyc_pbJ0xxsEOmfd7F_no7SYz4ZX1zM_odtPHZIkqKzIUvA1FKQnriBWgpkj8/s640/Terdakwa+Yudono+selaku+Kepala+Desa+%2528kiri%2529++dan+terdakwa+Bambang+Nuryanto+%2528Ketua+BPD%2529.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh keduanya, bahwa Tanah tersebut mempakan Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /><br />2. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. jimgsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabililas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa<br /><br />3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”<br /><br />4. Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”<br /><br />5. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Deca Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal M. dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.<br /><br />Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,; c. Penerimaan Negara,; d. Pengeluaran Negara,; e. Penerimaan Daerah,; f: Pengeluaran Daerah,; g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.<br /><br />Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah<br /><br />Serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7 yang dilakukan secara berlanjut.<br /><br />Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /><br />Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Akan Bacakan Putusan Tanpa Tuntutan

Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) JPU Kejari Kab. Pasuruan, “Masa penahanan dari P...

»