Terdakwa DPO Mulyadi, Kades Kalianget Dituntut 6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTYIZZqiMhpej234RvKSnxVu-PGRnrtL6y9IYJBBTnv4dvYYRldjKGvyaV4JHmj525IvWqmxH486AAvPO9j7GTN0ZpJjqxQozG8w_0tIZA_gt0u4B2uhEny6t76l69wpYvR1ttbnj5EPY/s640/Mulyadi.2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwa Mulyadi yang sempat DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak Oktober 2019 dan baru tertangkap beberapa Minggu lalu di Jakarta saat berada dalam Busway, juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp427.535.500 subsidair pidana penjara selama 3 tahun” </span></span></div> <div style="text-align: justify;">   </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Sepintar pintarnya seseorang menyembunyikan yang bau, suatu hari akan tercium juga”. Peribahasa inilah yang mungkin tepat bagi H. Mulyadi karena tak mengira akan meringkuk dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 saat menjabat sebagai Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo<br /><br />Karena terdakwa Mulyadi, sempat melarikan diri saat penyidik Kejari Situbondo menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017, sehingga namanyapun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019<br /><br />Selain dari penyidik, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo pun memasukannya ke DPO dengan Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober karena H. Mulyadi tak kunjung menampakan batang hidungnya hingga persidanganpun dialngsungkan secra In Absentia (tanpa kehadiran terdakwa).<br /><br />Usaha Mulyadi melarikan diri tercium oleh pihak Kejakaan, hingga menangkapnya saat berada dalam Busway di Jakarta beberapa minggu lalu dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Mulyadipun didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dengan agenda pemeriksaan terdakwa, pada pekan lalu dengan didampingi Penasehat Hukum atas penunjukan Ketua Majelis Hakim<br /><br />Pada Rabu, 4 Maret 2020, JPU Kejari Kabupaten Situbondo, menuntut terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp427.535.500 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017 berdesarkan Hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/43/306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Reza Aditya Wardhana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdrawaanto serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya (Prodeo), yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Selain itu, pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 ke rekening kas desa Kalianget. Namun terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Tetapi dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah senilai Rp78.808500.<br /><br />Menurut JPU, dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, dianggap memperkaya diri sendiri (Terdakwa) atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa H. MULYADI,  JPU menjeratnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />JPUpun meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara serta membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGHSH9pYgTz_RnVDmDdHf2iDto9GXqC8766oFYUb8WrcftVcZcWOnC3UsbXkSqf4Exq5NVlCXqnu1c3qRM0_uuI7L4WDLv-lNLQZJ_6aFdmoz2EluNQz0JCfwiOWXUOc8r4xKXDoL071Y/s640/Mulyadi.3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa H. Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap H. Mulyadi tersebut dengan pidana penjara selama 6  (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; <br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp427.535.500 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,”  ucap JPU Reza Aditya Wardhana<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutan, JPU menjelaskan bahwa terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasatkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019<br /><br />Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa H. Mulyadi secara melawan hukum teluh menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Silpa Tahun Anggaran 2017 yang disetor ke Kas Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, tast pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.<br /><br />Terdakwa H. Mulyadi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korparasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negam sebesar Rp427.535.500 (empat rams dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Iima ribu lima mtus rupiah) atau setidak-tiduknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercuntum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Silubondo atas Perhitungan Kerugian Atas Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017 yang Tidak Dapat Dipartanggungjuwabkan Pada Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kubuputen Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431.306/2019 tanggal 01 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Situbondo memperoleh Pagu Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp115.130.385.000 (seratus lima belas milliar seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua) Desa berdasatkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018, masing-masing besaran Dana Desa yang dialokasikan kepada 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua desa) di Kabupaten Situbondo, yang salah satunya dialokasikan untuk Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuglugur. <br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, rencananya dan telah dicairkan seluruhnya, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut : <br /><br />1. Pembangunan Jalan Desa senilai Rp302182.000,; 2. Pembangunan lembatan Dem senilai Rp45.000.000,; 3. Pembangunan MCK Umum senilai Rp213.600.000,; 4. Kegiatan Rehabililasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp125.000.000,; 5. Pembangumn Poskamling senilai Rp6.263.000,; 6. Pembangunan Jamban Keluarga Miskin senilai Rp80.000.000,; 7. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu Rp38.160.000,; 8. Kegiatan Pembangunan dan Penguatan Posyandu (Honor Kader) senilai Rp40.800.000,;  9. Kegiatan Pembangunan Budi Daya Perikanan Rp50.000.000,; 10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Biogas) senilai Rp120.000.000,; ll. Pengadaan Saran: Prasarana PAUD (slat permaimn edukali!) senilai Rp. 2.050.000 (dun jun lima pulih ribu rupiah),; 12. Honor Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD (Honor Tutor PAUD) senilai Rp2.000.000,; 13. Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp50.000.000 </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj4ImbzOC2wmsAjl80ptTigAwsHAw8pHxLHH25poWFllRyCCJoCNgiDfzAIL_q-NaILT3yOo3Cv-_xgXYiaI5HNYIlHyFdIvU5pK_gb5Zfjp0fkr0JwxYW9oaNvSyhVBWe1k098X2Y5nc/s640/Mulyadi.1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat menyusun Rnncangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPDes) untuk tahun anggaran 2018, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Kalianget dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPDes Kalinnget tahun anggaran 2018. <br /><br />Dalam hal ini, Ketua BPD Kalianget yaitu saksi Sukarso, S.Ag dan sakai Munakip selaku Wakil Ketua BPD Kalianget hanya bertanda tangan dalam Berita Acan Nomor :  188/05/431.501.9.2/2017 tanggal 25 Desember 2017 tentang persetuan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Kalimget Kecamatan Banyuglugur, tanpa ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan RAPBDes Kalianget Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Hal tembut benentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan di Desa Pasal 6 Ayat (5) yang berbunyi, "Rancangan peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahasdan disepakati bersama”, Serta Peraturan Bupati Silubondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, Pasal 43 Ayat  (3) yang betbunyi ”Rancangan Peraturan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati”.<br /><br />Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, terdakwa H. Mulyadi menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Den Kalianget Nomor : 188/02/43151791/2018, Januari 2018 Tentang  Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; <br /><br />2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ; b.  melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. <br /><br />3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usaha kan. dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; <br /><br />4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa; a. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa; b. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat l (satu) hari kerja; c. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank; d. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP; e. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa; f. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan Teknis di lapangan, Terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalianget Nomor 188/ 11/P/431.Sl7.9.1/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Simbondo Tahun 2018, yaitu dengan anggota sebagai berikut: 1. H. Mulyadi selaku Penanggungjawab; 2. Yudi Iswandi selaku Ketua; 3. Ahmad Restu Wahyu selaku Sekretaris; 4. Mustafa selaku Anggota; 5. Suaris selaku Anggota; 6. Slamet Efendi selaku Anggota;<br /><br />Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya sejumlah 100% ke Rekening Kas Desa Kahanget, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget sebesar Rp1.092.055.000. Pencairan Dana Desa Kalianget ke Kas Desa Kalianget adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />a. Tahap 1 pada tanggal 07 Mei 2018 (20%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp218.411.000  . Setelah Dana Desa Tahap 1 masuk k9 Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 tahap untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp87.259.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 24/431.517.9.1/2018 Tanggal 16 Mei 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 193/ 431.517.2/2018 Tanggal 17 Mei 2018. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdKpGB8_7_kkcxN6KicXcj3Z9gtLbqXUr_N2Xxp0jrU7I1kA_RTOiZuhVc9oPTqCQS4OlI9hTL2Ea7LhzXq3DH940Ao_vzBs16TXaAI0R3ejyR8mLqZTSYoBTNzk155XAh9w5yCypPoMU/s640/Mulyadi.3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Setelah surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp87.259.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kahanget dengan slip penarikan nomor : 0003/ SLH’/ 16.01 /2018 Tanggal 17 Mei 2018 <br /><br />2. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap kedua kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp64.000.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 26/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018. <br /><br />Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor 900/202/431.517.2/2018 Tanggal 24 Mei 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kahanget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp64.000.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0016 / SPP/ 16.01 / 2018 Tanggal 24 Mei 2018    <br /><br />3. Terdakwa kemudian menerbitkan kembali Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1 / 2018 Tanggal 05 Juni 2018, untuk mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 ketiga, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp67.152.000. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 227/ 431.517.2/ 2018 Tanggal 06 Juni 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tangga1061uni 2018 sebesar Rp. 67.152.000 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0008/SPP/16.01/2018 Tangga10 Juni 2018<br /><br />b. Tahap 2 (40%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp. 436.822.000 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018. Setelah Dana Desa Tahap 2 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 2 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rindan sebagai berikut : <br /><br />1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 pertama kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 26011i 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Siselaku Camat Banyuglugut mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/288/431.517.2/2018 Tangga127 Juli 2018. Setelah suxat rekomendasi Pencai‘a" tunai Tahap 2 diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu  saksi Syaiful Hasan    mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0012/ SLIP / 16.01/ 2018 tanggal 27 Juli 2018; <br /><br />Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 kedua, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 34/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum dalam pencairan tunai tahap 2 pertama. Mengetahui hal tersebut saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur datang ke Kantor Desa Kalianget untuk mencari tahu sebab kegiatan di pencairan tunai pertama tahap 2 tidak kunjung diselesaikan. Kemudian Terdakwa memberikan alasan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si bahwa tidak selesainya seluruh kegiatan di pencairan tunai pertama di tahap 2<br /><br />Oleh karena Terdakwa telah membeli bahan material untuk kegiatan di pencairan tunai pertama tahap 2, akan tetapi biaya atau ongkos tukang belum dicairkan, sehingga kegiatan tidak bisa selesai dilaksanakan seluruhnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Latifa Susanti, Syaiful Hasan dan Yudi Iswandi kembali menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si untuk segera menyelesaikan kegiatan yang alokasinya bersumber dari pencairan pertama tahap 2. <br /><br />Saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si   kemudian memerintahkan saksi Ahmad Saihu untuk melakukan peninjauan terhadap kegiatan Dana Desa yang sumbernya berasal dari pencairan tunai pertama tahap 2. Saksi Ahmad Saihu kemudian melaporkan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si ada beberapa kegiatan telah dilaksanakan yang meliputi kegiatan Rabat Beton di Sleueng Selatan, penyaluran honor kader posyandu, serta pemberian honor makanan tambahan.   <br /><br />Saksi Ahmad Saihu, SH melakukan peninjauan pula terhadap beberapa kegiatan fisik yang lain yaitu berupa pembangunan MCK, pembangunan Rabat Beton di Dusun Taman, pembangunan Paving di Dusun Karang Malang, akan tetapi kegiatan tersebut belum dikerjakan, sedangkan bahan material sudah dibeli dan ada di lokasi pembangunan. Saksi Ahmad Saihu, SH. kemudian meminta bukti dukung berupa nota pembelian bahan bangunan kepada Terdakwa dan kembali melaporkan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc7QGUbcAmW5_9Yt_j3frMpl3ddjx5n-5MzHirGYsdMlwzsqs0FcigOeF7U7J530GBMMB2QuZDCoV3YL8bxYN0uL2lOvav-a0zNV3kK7hdJ8baJ46uma6FjUqCpD9A9uh6mcA3dozTPU/s640/Mulyadi....jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah melakukan peninjuan terhadap kegiatan yang sumbernya berasal dari pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 pertama, selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/337/431.517.2/2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai Tahap II kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahap II kedua Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0013/ SLIP/ 16.01 / 2018 tanggal 31 Agustus 2018<br /><br />Terdakwa kembali tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sumbemya berasal dari Dana Desa Tahap 2, yaitu kegiatan yang bersumber dari pencairan tunai pertama dan pencairan tunai kedua. Kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018, aksi Latif Susanti bersama dengan saksi Syaiful Hasan, saksi Yudi Iswandi serta saksi Ahmad Restu Wahyu, S.ST., menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si di kantor Camat Banyuglugur, untuk menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua. <br /><br />Mengetahui kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua Tahap 2 tidak selesai dikerjakan, Terdakwa kembali mengajukan rekomendasi pencairan tunai kepada Camat Banyuglugur melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap ke-3 sebesar 30%, Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Nomor: 900/37/431.517.9.1/2018 Tanggal 24 September 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan saksi LATFIAH SUSANTi, Saksi SYAIFUL HASAN, serta Saksi YUDI ISWANDI kembali menghadap Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. di kantor Camat Banyuglugur. Terdakwa selanjunya diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk segera menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta kegiatan di pencairan tunai kedua di tahap 2 Sebagai komitmen untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2.<br /><br />Terdakwa diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyugiugur untuk membuat dan bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2018, yang mengetahui Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget, dan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, serta Saksi YUDI ISWANDI selaku TPK Desa Kalianget. <br /><br />Atas dasar Surat Pernyataan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2018, Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga Dana Desa di tahap 2, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget,  Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/394/431.5172/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RdiDqdD40orpHaki8cnWQRPxKdc9uxu0kmFw9JuQCwmWtG6UF1yrlFA6h5feSUv-MRQQLk_MIpnZjoxvgOMrWR3MvVIJbpFEaqSn1YfoQQ1nm7vATsJZ4cE__ePcWj8ShVy6Rrti84Q/s640/Mulyadi..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga di tahap 2 diterbitkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi SYAIFUL HASAN mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget tahap 2 ketiga Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.796.000 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kah'anget dengan slip penarikan nomor : 0014/ SLIP/ 16.01 / 2018, tanggal 24 September 2018; <br /><br />c. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di Tahap 2. Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menghadap kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur pada tanggal 29 Oktober 2019. Terdakwa kemudian diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, dan sebagai komitmen tersebut <br /><br />Terdakwa kembali diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk membuat dan bertandatangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018. Setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018, Terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, sehingga atas hal tersebut pencairan untuk Tahap 3 tidak dapat dilaksanakan. <br /><br />Terdakwa kemudian menghadap kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo, dan membuat Surat Pemyataan tertanggal 06 Desember 2018, yang mengetahui Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si., perihal batas waktu penyelesaian kegiatan Dana Desa Tahap II dan Tahap III paling lambat tanggal 25 Desember 2018, dan pengembalian Dana Desa yang telah dicairkan ke Kas Desa kalianget pada tanggal 26 Desember 2018<br /><br />Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya Saksi SIGIT SUSE'I'YO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur berkoordinasi dengan pihak DPMD Kab. Situbondo mengenai pencairan Dana Desa Tahap 3 ke Kas Desa Kalianget, kemudian pihak DPMD Kab. Situbondo menyampaikan kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., dan memberikan persetujuan tentang pencairan Dana Desa Tahap 3 untuk Desa Kalianget. <br /><br />Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget dan Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget untuk mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3 yang diketahui oleh Camat Banyuglugur kepada DPMD Kab. Situbondo, sehingga kemudian Dana Desa Tahap 3 (40%) dapat dicairkan dari Kas Daerah ke Kas Desa Kalianget, senilai Rp436822.000 pada tanggal 19 Desember 2018. <br /><br />Setelah Dana Desa Tahap 3 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 3 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp175085.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/49/431.517.9.1/2018 Tanggal 20 Desember 2018.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai Tahap 3 melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/576/43145172/2018 Tanggal 21 Desember 2018Setelah</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh Sakai SIGIT SUSETYO RAHARIO, 5.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Sakai SYMFUL HASAN mencairkan secaram tunai Dana Desa Kalianget Tahap 3 Tahun Anggaran 2018 pada tnnggal 26 Deumber 2018 sebesar Rp175085.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip ponarikan nomor : 0022/ SLIP] 16.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018<br /><br />Setelah Dana Desa Kalimget Tahun Anggarnn 2018 ditarik secara tunai sebanyak 3 kali di  setiap tahapannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Sakai SYAIFUL HASAN untuk mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor 0543001023 atas nama  H. MULYADI, SM. HK. <br /><br />Selaniutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana Desa tersebut untuk kegiatan di Desa Kalianget, tanpa melibatkan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehimgga Saksi SYAIFUL HASAN tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar seluruh kegiatan yang berkanan dengan pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCp-OJCYwrZ0XmLc9EwKrV2N0XlHhBTmtv0hxi4PKg1ZCqTyxuQJzTybOSMbf1ngHj-tHqk51FTzFtArIzl8P64-KF16fD0jx-TD9tH88uApyUoExJ7xx5D0Pl26TaXEzuxd50ug2nxdU/s640/Mulyadi.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (3) berbunyi "Kepala Desa dapat  melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibamu oleh PTPKD". <br /><br />Untuk mempertanggungawabkm penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diperoleh Desa Kalianget, Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaria Desa Kalianget, Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, Sakai YUDI ISWANDI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta Saksi AHMAD RESTU WAHYU, selaku Operator Siskeudes Kalianget menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa Tahap 1,  Tahap 2 dan Tahap 3 di tahun anggaran 2018. <br /><br />Untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban di setiap tahapan, Terdakwa memberikan bukti dukung yang sebelumnya Terdakwa simpan sendiri, yaitu berupa nota atau kwitansi pembelian pengadaan barang dan jasa yang alokasinya bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018, kepada Saksi LATFIAH SUSANTI, Sakai SYAIFUL HASAN, Saksi YUDI ISWANDI, Saksi AHMAD RESTU WAHYU, S.ST guna dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3. <br /><br />Selain itu. dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa, Terdakwa tidak pemah melibatkan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa selaku Kepala Desa Kalimget melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barmg dan jasa, serta menyimpan dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk pekerjaan fisik yang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Seharusnya tugas tersebut merupakan tugas dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Batang / Jasa di desa, yang mengatur "Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan “menetapkan spesikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan, menetapkan Penyedia Barang/jasa, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/jasa". <br /><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 2 Ayat (6) mengatur bahwa ”pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember". <br /><br />Akan tetapi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Kalianget yaitu Terdakwa H. MULYADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Tahap 2 yang alokasinya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Adapun kegiatan yang tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai betikut: 1. Pembangunan Paving di Dusun Karang Malang senjlai Rp34.626.000; 2. Pembangunan Rabat Baton di Dusun Taman senilai Rp21.798.000; 3. Pembangunan MCK Umum sejumlah 4 (empat) titik, nilai nominal per titik ndalah senilai Rp26700000, sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp106.800.000,; 4. Pembangumn Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlnh 3 unit tidak dipertanggungjawabkan dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,; 5. Pembangumn jamban Keluarga Miskin sejumlah 32 (tiga puluh dun) unit sejumlah Rp80.000.000. Sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tersebut di alas adalah sejumlah Rp343.220.0000<br /><br />Pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 kerekening kas desa Kalianget. Selanjumya Terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Namun dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp78.808500. <br /><br />Dalam pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018, ada pengeluaran untuk kegiatan Dana Dan yang tidak dimintakan bukti dukung berupa nota belanja atau kwitansi dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yaitu sebagai berikut: <br /><br />1. Dana Desa tahap 1 dalam kegiatan pembangumn jembatan desa, untuk item pembelian koral  2/3 senilai Rp2.007.000, serta untuk pembayaran biaya perencanaan dan bahan tambahan senilai Rp1.500.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya yang sah;<br /><br />2. Dana Desa tahap 1, untuk pembayaran biaya perencanaan, ongkos tukang dan bahan tambahan kegiatan RTLH senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya yang sah. <br /><br />3. Dana Desa tahap 2, untuk pembayaran sewa molen untuk kegiatan pembangunan jalan desa,  dusun Seleueng Selatan senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukli pembayaran lainnya yang sah. <br /><br />Adapun nilai total kegiatan yang tidak ada bukti pendukungnya adalah sebesar Rp5.507.000. Perbuatan Terdakwa sebagaimam diuraikan tetsebut diatas bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Pasa1 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taaat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan: b. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa:<br /><br />Dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber drii Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, oleh Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019 <br /><br />Perbualan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen) </div>

News Tipikor Terdakwa DPO Mulyadi, Kades Kalianget Dituntut 6 Thn Penjara

“Terdakwa Mulyadi yang sempat DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak Oktober 2019 dan baru tertangkap beberapa Minggu lalu di Jakarta saat ...

»

Dua Pengurus Koperas GAS Dituntut 8 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi44OOdttSdJ3GEfCcex-_cN_8hMLoxV4MeoaLkjVLRu1dRSu8dT3-L6EXIKG_rx92BPatkuMr6T6vqLqOusVhNfY31i1PhdEMbmH5UxVXHs5GWqUp1lOQhhTo_deIcgIvMGbTi1o2N4QU/s640/Madiun1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hendri Winarno (kiri) dan terdakwa Didiek Krisdianto</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Ketua dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) Kab. Madiun, yaitu HENDRY WINARNO dan DIDIEK KRISDIANTO dituntut untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus Korupsi Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Terdakwa HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) bersama-sama dengan terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin Miswan sebagai Pengawas KSP GAS adalah terdakwa kasus dugaan Korupsi Penyimpangan Penyaluran dan Pengelolaan Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank BNI Cabang Kab. Madiun Tahun 2012 - 2014 sebesar Rp.2.499.300.000 yang merugikan keuangan negara dalam hal ini BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802, dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti secara tanggung renteng sejumlah Rpl.209.56l.802 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh JPU Kejari Kab. Madiun dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 4 Maret 2020.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU Bayu Novrian Dinata dkk dari Kejari Kabupaten Madiun di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan M. Mahin serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, pada tanggal 06 Agustus 2012, KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja KURkepada BNI Sentra Kredit Kecil Madiun dengan surat Nomor : 17/GAS/MDN/VIII/2012 perihal Pengajuan Pinjaman KUR Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera.<br /><br />JPU mengatakan, setelah permohonan Kredit Modal Kerja KUR dari KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 diterima oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, kemudian permohonan tersebut diproses oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan mekanisme  sebagai berikut :<br /><br />Pada tangga1 8 Ju1i 2014, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KR1SD1ANTO dan saksi INDAH KRISNAWATI mengajukan kembali pemohonan Kredit Modal Kerja KUR ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Keci1 Madiun dengan surat permohonan Nomor : 31/KSP/GAS/MDN/VII/2014 sebesar Rp750.000.000 meskipun ketika itu sisa pinjamannya per 30 Juni 2014 masih kurang lebih sebesar Rp1.234.106.869 dan permohonan tersebut sete1ah diproses o1eh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun disetujui sebesar Rp750.000.000 sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1256/R tanggal 23 Juli 2014 dengan alasan penambahan pinjaman tersebut jumlah totalnya tidak melebihi Rp2.000.000.000<br /><br />Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap permohonan pencairan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Anha Sejahtera kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun baik untuk tahap I (termin I s.d termin V) maupun tahap II, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar, diantaranya adalah : <br /><br />Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena selama periode tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera dibentuk secara tidak sah  yakni tidak melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa H. DlDlEK KRISDIANTO, SE dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH.<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR sebesar Rp.2.499.300.000 yang telah diterima oleh KSP Galang Aitha Sejahtera dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, kemudian oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku Bendahara Koperasi tidak dikelola dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu tidak dilakukannya pemisahan rekening Bank antara dana yang berasal dari Kredit Modal Kerja KUR dengan dana lainnya. <br /><br />Selain itu, kurang lebih sebesar Rp822.108.802 (delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) disalurkan ke nasabah KSP Galang Artha Sejahtera, akan tetapi para nasabah tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR, karena para nasabah tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sebagaimana ketentuan dalam program KUR yakni bunga maksimal 22% (dua puluh dua persen) / per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYi3m4XlbZJspGeCB_3Iz-MOGAUXQmoR7jmMMs0VbVGgGfuSCiEhMwxoq9eG_GSxCS1N5Pv_9D5tm1X1BcNO4IMEKwjLIjchHtjFwxsRPEKdxoJ7BqrpjC1HZr0yTTOZYoSt2tJnUIpU/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYi3m4XlbZJspGeCB_3Iz-MOGAUXQmoR7jmMMs0VbVGgGfuSCiEhMwxoq9eG_GSxCS1N5Pv_9D5tm1X1BcNO4IMEKwjLIjchHtjFwxsRPEKdxoJ7BqrpjC1HZr0yTTOZYoSt2tJnUIpU/s640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua terdakwa bersama Penasehat Hukumnya, Yuliana</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Akibatnya, perbuatan kedua terdakwa (HENDRY WINARNO dan DIDIEK KRISDIANTO) dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara c/q Bank BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802<br /><br />JPUpun meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Kedua terdakwa, dengan pidana penjara serta membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara<br /><br /> “Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : <br /><br />1 (satu). Menyatakan Terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan Terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsiyang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut  sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan Terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan <br /><br />3. (tiga). Menghukum terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN untuk membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.<br /><br />4 (empat). Menghukum terdakwa I. HENDRY WEN ARNO bin SUPARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk  membayar uang pengganti sebesar Rpl.209.56l.802 (satu milliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa I. Hendri Winarno Bin Suparno  selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) bersama-sama dengan terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin Miswan selaku Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) pada tanggal 18 September 2012, tanggal 31 Oktober 2012, tanggal 25 Februari 2013, tanggal 29 Juli 2013, tanggal 18 Oktober 2013, dan tanggal 27 Juli 2014 atau setidak-tidaknya terjadi pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaktidaknya teijadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) yang beralamat di Desa Tambak, Mas Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.<br /><br />Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) yang berkedudukan di Desa Tambak Mas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi tertanggal 03 Januari 2004 yang kemudian memperoleh status Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/BlrI/402.104/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Galang Artha Sejahtera. <br /><br />Awalnya pada tahun 2008 s.d 2011, susunan pengurus KSP Galang Artha Sejahtera adalah sebagai berikut : Ketua DIDIEK KRISDIANTO (terdakwa II),; Sekretaris, ARIS KRISDIANTO,; Bendahara, HENDRY WINARNO (terdakwa I), yang kemudian terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH hendak mengajukan Kredit Modal Kerja KUR (Kredit Usaha Rakyat) atas nama KSP Galang Artha Sejahtera ke PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun, akan tetapi oleh karena KSP Galang Artha Sejahtera berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun, sedangkan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE berdomisili di wilayah Kota Madiun, kemudian terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE tanpa melalui rapat anggota koperasi melakukan perubahan susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera yang kemudian menunjuk secara langsung Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013 dengan susunan sebagai berikut ; Ketua, HENDRY WINARNO (terdakwa I),; Sekretaris, SUJIONO,; Bendahara, INDAH KRISNAWATI,; Pengawas, DIDIEK KRISDIANTO (terdakwa II). <br /><br />Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar KSP Galang Artha Sejahtera, terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO selaku Pengurus KSP Galang Artha Sejahtera, mempunyai tugas dan kewajiban antara lain : 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi,; 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi,; 3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan,; 4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan belanja koperasi,; 5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggun'awabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya,; 6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota,; 7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan,; 8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi,; 9. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan,; 10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalainnya, dengan ketentuan : <br /><br />a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota yang bersangkutan,; b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.<br /><br />11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab 81188013 pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota,; 12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran biaya koperasi,; 13. Pengurus atau salah satu pengurus yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batasbatas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut : <br /><br />1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi,; 2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi. <br /><br />KSP Galang Artha Sejahtera memiliki 3 (tiga) unit/cabang koperasi yakni : 1. KSP Galang Artha Sejahtera unit Gantrung sekaligus sebagai Kantor Pusat KSP Galang Artha Sejahtera yang dipimpin oleh saksi WINOTO selaku Kepala Unit,; 2. KSP Galang Artha Sejahtera Unit Dagangan yang dipimpin oleh saksi SUJIONO selaku Kepala Unit,; 3. KSP Galang Artha Sejahtera Unit Umbul yang dipimpin oleh saksi CHUSNUL ARIFIN, SE. selaku Kepala Unit dimana para Kepala Unit KSP Galang Artha Sejahtera tersebut ditunjuk dan diangkat secara  langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. <br /><br />Pemilihan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d  2013 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana pengurus dan pengawas dipilih tidak  melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. yang mana sesuai fakta merupakan pemilik dari KSP Galang Artha Sejahtera dan hal tersebut diketahui serta disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH., selain itu antara terdakwa I. HENDRY WINARNO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. yang masingmasing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa I. HENDRY WINARNO merupakan adik ipar dari terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE. sedangkan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. merupakan adik kandung dari terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar KSP Galang Artha  Sejahtera yang menegaskan bahwa antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1mNOecVNdYtSE7d3s_opa_VUrO2v5U5LLt54k8JdCppm0oXJJvOz1Gfig1nz60L3PYaVkqNkoSyF-IwlZ3aJWeVLRrZSkNVctvEONp2LcT5WRNG5_EX7lrGGkz_4aRBlV1P6Y8xzqQ00/s640/Madiun.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor. KEP-l4/D.I.M.EKON/02/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksaan Kredit Usaha Rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Lembaga Linkage dengan pola executing diatur sebagai berikut : <br /><br />BAB II : Pelaksanaan KUR ; Huruf C : Pengaturan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage. 1. KUR yang disalurkan kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing diatur sebagai berikut : a. Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan,; b. Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah,; c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Lembaga Linkage dikecualikan dari kriteria UMKMK penerima KUR,; d. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang wajib menerus pinjamkan kepada UMKMK,; e. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal 13 % (tiga belas persen) efektif per tahun,; f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Lmkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22 % (dua puluh dua persen) efektif per tahun dan maksimal Rp.100.000.000 (seratusjuta rupiah) per debitur,; g. Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana. <br /><br />Huruf E. Jangka Waktu : <br />Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut : 1. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 ( lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,; 2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur angka 1) dapat diperpanjang manjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan insvestasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal. <br /><br />Huruf F : Perpanjangan<br />Tambahan Pinjaman (suplesi), dan Restrukturisasi ; 1. Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan pinjaman maupun jangka waktu terhadap Debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan :  a. Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable. B. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp,20.000.000 untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp.500.000.000 untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.2.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan Pola Executing. <br /><br />Pada tanggal 06 Agustus 2012, KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja KUR BNI Sentra Kredit Kecil Madiun dengan surat Nomor : 17/GAS/MDN/ VIII/2012 perihal Pengajuan Pinjaman KUR Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera dengan melampirkan persyaratan antara lain : <br /><br />Foto Copy KTP Pengurus dan Pengawas, Akta Pendirian dan Badan Hukum dilegalisir Dinas Koperasi, RAT dua tahun terakhir (2010 dan 2011), Laporan Keuangan per Juli 2012, Daftar susunan pengurus dan pengawas dilegalisir dinas, NPWP, SHM dan SPPT tahun terbaru (2012) dan Foto Copy KTP Pemilik Jaminan. <br /><br />Untuk memenuhi persyaratan yang digunakan dalam pengajuan pinjaman KUR sebesar  Rp2.000.000.000 kepada pihak Bank BNI Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. telah membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar diantaranya adalah Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2010 dan 2011, Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera, dimana sesuai fakta : a. Pada periode tahun 2010 s.d tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahun (RAT) KSP Galang Artha Sejahtera. <br /><br />b. Susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013, dipilih dan dibentuk secara tidak sah yakni tidak melalui rapat anggota koperasi akan tetapi ditunjuk dan dipilih secara langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. yang kemudian susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013 tersebut dibuat oleh terdakwa ll. DlDlEK KRISDIANTO, SE. untuk kemudian dimintakan legalisasinya kepada pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun. <br /><br />Setelah permohonan Kredit Modal Kerja KUR dari KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 diterima oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, kemudian permohonan tersebut diproses oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan mekanisme  sebagai berikut : <br /><br />KSP Galang Artha Sejahtera selaku lembaga Linkage mengajukan permohonan kredit ke BNI yang diterima di Bagian Unit Bisnis. Kemudian dilakukan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) Cheking atas nama pengurus dan pengawas serta KSP Galang Artha Sejahtera, dengan hasil : a. KSP Galang Artha Sejahtera tidak memiliki fasilitas pinjaman di bank manapun. b. SID BI Cheking atas nama pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera atas nama terdakwa l. HENDRY WlNARNO, ARIS KRISDIANTO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE., saksi SUJIONO, dan Sdr. INDAH KRISNAWATI dengan kondisi lancar ; Selanjutnya Unit Bisnis berkoordinasi dengan Unit Resiko untuk melakukan penghitungan kelayakan kredit. <br /><br />Setelah dinyatakan layak, Unit Bisnis dan Unit Resiko mengusulkan kredit tersebut ke Komite Kredit untuk diputus kreditnya disetujui atau tidak. Apabila disetujui kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Kredit Administrasi Kredit untuk diberitahukan kepada Pemohon Kredit. Setelah Pemohon Kredit menyatakan setuju terhadap Surat Keputusan Kredit tersebut selanj utnya dibuatkan Perjanjian Kredit. <br /><br />Setelah dilakukan serangkaian proses terhadap permohonan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000 tersebut, kemudian berdasarkan Nota Keputusan Komite Kredit tertanggal 04 September 2012 yang ditandatatangani oleh A.A RAKA PUTRI A selaku Pimpinan SKC, DWI AGUS INDRATNO selaku Pjs.HSCA, dan GUNAR WIDYATO selaku Wakil Pimpinan dinyatakan disetujui, setelah itu diberitahukan oleh BNI Sentra Kredit Kecil Madiun kepada KSP Galang Artha Sejahtera dengan surat Nomor : Mac/8.1/1181/R tanggal 12 September 2012 perihal Keputusan Kredit yang ditandantangani oleh A.A RAKA PUTRI PARYANI selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan ketentuan : <br />- Jenis kredit : KMK KUR - Linkage Program. <br />- Maksimum Kredit : Rp.2.000.000.000,(dua milyar). <br />- Keperluan Tambahan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam KSP Galang Artha Sejahtera untuk diterus pinjamkan ke anggota. <br />- Bentuk kredit : KMK - Aflopen Bulanan. <br />- Jangka waktu PKS : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama.<br />- Propisi : Tidak dikenakan. <br />- Suku Bunga : 12,00% p a efektif annuitas dan akan direview setiap saat. <br />- Jangka Waktu PK : Maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. <br />- Syarat lainnya, antara lain : Plafon kredit tersebut merupaka jumlah maksimum yang dapat ditarik KSP Galang Artha Sejahtera untuk diteruskan kepada para anggota/end user KSP Galang Artha Sejahtera. Pencairan kredit (termin I) harus sudah ditarik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kerjasama ditandatangani dan apabila lewat dalam jangka tersebut perjanjian kerjasama dianggap batal. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqYlLPcZbe5EKGiB9PqxAyaTf9khPc62gKxZkrjtb2Y-2kkexACvpuAHHkvwDSPpRROXrUl1Tk_lFySuhSXjE8pzmer8Y2XNavNfB6_RjZMG_I-fme5YES1bOuJUYUJ6i3-OXtsZoFPQ8/s640/Madiun..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Penarikan kredit tersebut dapat dilakukan KSP Galang Artha Sejahtera sesuai kebutuhan  (dapat dilakukan secara bertahap/tennin) dengan mengajukan surat permohonan dan dilampiri rincian Daftar nama anggota/enduser, besarnya kredit per anggota/enduser dan jangka waktunya. <br /><br />Penarikan termin kedua dan selanjutnya dapat diajukan setelah koperasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pencairan termin sebelumnya dan telah diverifikasi kebenarannya oleh petugas bank serta dilakukan evaluasi atas performance KSP Galang Artha Sejahtera yaitu kolektibilitas tidak kurang dari 97,5%. <br /><br />Penarikan kredit dapat dihentikan secara sepihak oleh bank bilamana temyata kolektibility pinjaman yang disalurkan kepada anggota kurang dari 97,5% dan baru dilakukan kembali setelah kolektibilitynya menjadi 97,5%. <br /><br />Pemakaian fasilitas kredit agar digunakan sesuai peruntukannya. KSP Galang Artha Sejahtera wajib menyampaikan laporan RAT dan laporan keuangan setiap tahun. <br /><br />Setelah Surat Keputusan Kredit tersebut disampaikan dan diketahui oleh pihak KSP Galang Artha Sejahtera kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara pihak PT. Bank Negara (Persero) Tbk dengan pihak KSP Galang Artha Sejahtera Nomor : MAC/SKC/KUR/2012/022A tanggal 12 September 2012 tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Non Keuangan, yang ditandatangani oleh : ANAK AGUNG RAKA PUTRI PARYANI / Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun selaku PIHAK PERTAMA. Terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera selaku PIHAK KEDUA. <br /><br />Yang mana dalam perjanjian tersebut, PIHAK KEDUA (KSP Galang Artha Sejahtera) mempunyai kewajiban antara lain : Menyalurkan kredit kepada debitur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dana dari PIHAK PERTAMA (sesuai Termin penarikan). Menyampaikan daftar dan alamat debitur serta besarnya kredit dan jangka waktu kredit yang akan diberikan kepada para debitur, pada saat PIHAK KEDUA melakukan penarikan Termin kredit dari PIHAK PERTAMA, sepanjang plafon kreditnya masih tersedia. <br /><br />Sebagai penyalur kredit, PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan  kredit dan bertanggung jawab atas pengembalian hutang pokok dan bunga beserta tunggakan lainnya kepada PIHAK PERTAMA <br /><br />Terhadap Kredit Modal Kerja KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa Il. DlDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH yang masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan pencairan dananya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebanyak 5 (lima) termin yakni : <br /><br />1. Termin 1 dengan surat permohonan Nomor : 09/GAS/MDN/V111/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp.525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan disalurkan  kepada 97 (sembilan puluh tujuh) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan<br /><br />Setelah diproses, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1182/R tanggal 12 September 2012, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2012.140/MAD tanggal 12 September 2012 senilai Rp.525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 17 September 2012 s.d 16 September 2015. <br /><br />2. Termin II dengan surat pemohonan Nomor : 021/GAS/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp.500.300.000,(lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan kepada 68 (enam puluh delapan) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan <br /><br />Sete1ah diproses kemudian, permohonan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor: Mac/8.1/1429/R tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2012.172/MAD tangga1 30 Oktober 2012 senilai Rp500.300.000 dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 30 Oktober 2012 s.d 29 Oktober 2015. <br /><br />3. Termin III dengan surat permohonan Nomor : 005/GAS/MDN/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) yang akan disalurkan kepada 51 orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />4. Termin IV dengan surat permohonan Nomor : 019/GAS/MDN/VH/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp.400.000.000 yang akan disalurkan kepada 70 (tujuh puluh) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan<br /><br />Sete1ah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit  Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.l/1318/R tanggal 26 Juli 2013 se1anjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.143/MAD tanggal 26 Juli  2013 senilai Rp400.000.000 dengan jangka waktu selama 36 (tiga pu1uh enam) bu1an terhitung sejak tanggal 26 J uli 2013 s.d 25 J uli 2016. <br /><br />5. Termin V dengan surat permohonan Nomor : 024/GAS/MDN/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp274.000.000 yang akan disa1urkan kepada 68 (enam puluh delapan) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga pu1uh enam) bu1an<br /><br />Sete1ah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecii Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor: Mac/8.1/1652/R tanggal 11 Oktober 2013, se1anjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.191/MAD tangga1 17 Oktober 2013 senilai Rp.274.000.000 dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam)bu1anterhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 s.d 16 Oktober 2016. <br /><br />Pada tangga1 8 Ju1i 2014, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KR1SD1ANTO dan saksi INDAH KRISNAWATI mengajukan kembali pemohonan Kredit Modal Kerja KUR ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Keci1 Madiun dengan surat permohonan Nomor : 31/KSP/GAS/MDN/VII/2014 sebesar Rp750.000.000 meskipun ketika itu sisa pinjamannya per 30 Juni 2014 masih kurang lebih sebesar Rp1.234.106.869 dan permohonan tersebut sete1ah diproses o1eh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun disetujui sebesar Rp750.000.000 sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1256/R tanggal 23 Juli 2014 dengan alasan penambahan pinjaman tersebut jumlah totalnya tidak melebihi Rp2.000.000.000.<br /><br />Kemudian Surat Keputusan Kredit tersebut diberitahukan kepada pihak KSP Galang Artha Sejahtera dan selanjutnya ditandatangani Perjanjian Keijasama antara PT. Bank Negara (Persero) Tbk dengan KSP GAS tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Non Keuangan Nomor : MAC/SKC/KUR/20l2/008 tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG RAKA PUTRI PARYANI / Pimpinan Sentra Kredit Kecil Madiun, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku PIHAK PERTAMA dan Terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera selaku PIHAK KEDUA. <br /><br />Setelah penandatangan Peijanjian Kerjasama Kredit Modal Kerja KUR Tahap II senilai  Rp750.000.000 kemudian terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH mengajukan permohonan pencairan dananya dengan surat Nomor : 33/KSP-GAS/MDN/VII/20l4 tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.500.000.000 yang akan disalurkan kepada 117 (seratus tujuh belas) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiGa Puluh enam) bulan<br /><br />Setelah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/l257/R tanggal 23 Juli 2014, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.104/MAD tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp.500.000.000,z (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 s.d 23 J uli 2017. <br /><br />Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap permohonan pencairan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Anha Sejahtera kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun baik untuk tahap I (termin I s.d termin V) maupun tahap II, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar, diantaranya adalah : <br /><br />1 . Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena selama periode tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera dibentuk secara tidak sah  yakni tidak melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa H. DlDlEK KRISDIANTO, SE dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH.<br /><br />Setelah itu terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE membuat susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera kemudian dibawa ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun untuk diketahui dan ditandatangani oleh Ir. TONTRO PAHLAWANTO selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun. <br /><br />3. Daftar Peminjam/Debitur/end user KUR KSP Galang Artha Sejahtera, yang mana : Nama-nama yang tersebut dalam daftar peminjam/debitur tidak seluruhnya merupakan anggota dan/atau calon anggota KSP Galang Artha Sejahtera melainkan ada yang diambil dari data nasabah pada KSP Galang Anha Mandiri yang mana terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE menjabat selaku Ketua Koperasi. Nama-nama yang tersebut dalam daftar penunjam/debitur/end user tidak pernah mengajukan pinjaman yang sumber dananya berasal dari Kredit Modal Keija KUR dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun. <br /><br />4. Perjanjian Kredit antara pihak KSP Galang Artha Sejahtera dengan Nasabah (anggota koperasi) yang di gunakan untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana Kredit Modal Kerja KUR, dirubah lalu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (SOP), yaitu :  Suku bunga yang awalnya 2% (dua persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan, atau 2,4 % (dua koma empat persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman ] (satu) tahun, dirubah menjadi 1 ,84% (satu koma delapan empat persen)/ per bulan atau 22 % (dua puluh dua persen) / per tahun; Jangka waktu kredit yang awalnya antara 1 (satu) tahun s/d 2 (dua) tahun, dirubah menjadi 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan; Jumlah nilai pinjaman dari para nasabah dirubah dan diperbesar nilai pinjamannya. <br /><br />5. Dalam penyaluran dana KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera kepada para nasabah seolah olah menggunakan system reimburse, dimana Kredit Modal Kerja KUR yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun digunakan untuk mengganti modal yang telah disalurkan oleh KSP Galang Artha Sejahtera kepada para nasabah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv1V0A4bH7L_dVEnGTZHOtIiREdy4_-P_8Y9z7u7RwGL1IBygZsI-K34H1TEz_qVg5fqCAgBr1TEjzOtk1f84FGDk59PGLkSHc1DK5qh8cpnYNWE0B8qV0fu1mRRmSXYRys37SbghsQ_8/s640/Madiun3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal sesuai fakta, para nasabah KSP Galang Artha Sejahtera tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR yang mana dokumen persyaratan yang isinya tidak benar tersebut dibuat oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO atas petunjuk dan perintah dari terdakwa Il. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, <br /><br />Setelah selesai kemudian dokumen permohonan pencairan dana Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtara tersebut diserahkan kepada terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. untuk kemudian diajukan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Satuan Kredit Kecil Madiun untuk diproses lebih lanjut. <br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera Tahap I sebesar Rp.2.000.000.000 dan tahap II sebesar Rp.500.000.000 tersebut sudah diterima oleh pihak KSP Galang Artha Sejahtera dengan cara ditransfer ke Rekening BNI No. 0268545847 atas nama KSP Galang Artha Sejahtera yang specimentnya atas nama terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH yang masing-masing selaku Ketua dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtera tahap I dan tahap II yang seluruhnya sebesar Rp.2.499.300.000 tersebut, secara bertahap telah ditarik dananya oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan saksi INDAH KRISNAWATI, SH dan diketahui oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE.<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR sebesar Rp.2.499.300.000 yang telah diterima oleh KSP Galang Aitha Sejahtera dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, kemudian oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku Bendahara Koperasi tidak dikelola dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;<br /><br />- Tidak dilakukan pemisahan rekening bank antara dana yang berasal dari Kredit Modal Kerja KUR dengan dana lainnya. <br />- Kurang lebih sebesar Rp.822.108.802,(delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) disalurkan ke nasabah KSP Galang Artha Sejahtera, akan tetapi para nasabah tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR karena para nasabah tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sebagaimana ketentuan dalam program KUR yakni bunga maksimal 22% (dua puluh dua persen) / per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />Sesuai fakta, besarnya bunga yang harus dibayar oleh para nasabah kepada pihak KSP Galang Arha Sejahtera adalah 2% (dua persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan, atau 2,4 % (dua koma empat persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun dan jangka waktu pinjaman tidak selama 36 (tiga puluh enam) bulan. <br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.660.000.000 tidak ditarik dananya, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran KUR ke PT. BNI SKC Madiun secara auto debet. Kurang lebih sebesar Rp.1.017.191.198 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya <br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.200.000.000 atas kesepakatan bersama antara terdakwa I. HENDRY WINARNO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SE dipergunakan untuk membeli sebuah Ruko yang beralamat di Ds. Tambak Mas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun yang diatas namakan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE  selanjutnya Ruko tersebut pada tanggal 15 Desember 2013 dijual kembali oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE kepada saksi HERLEN SILALAHI seharga Rp.235.000.000 dan uangnya tidak dikembalikan ke KSP Galang Artha Sejahtera. <br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.817.191.198 dipergunakan untuk memperkaya diri pribadi para terdakwa dan/atau saksi INDAH KRISNAWATI, SH <br /><br />Perbuatan terdakwa I. HENDRI WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera yang tidak mengelola sebagaimana mestinya Dana Modal Kerja Kredit KUR yang seluruhnya sebesar Rp2.499.300.000 (dua milliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan maksud dan tujuan dari program KUR yakni percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKMK) tidak terwujud, dan sampai dengan jatuh tempo yakni tanggal 23 Juli 2017 pihak KSP Galang Artha Sejahtera tidak dapat mengembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rp.l.209.561.802<br /><br />Sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar KSP Galang Artha Sejahtera, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya mengawasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta tidak ikut campur tangan ke dalam pengeloaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh koperasi<br /><br />Akan tetapi dalam pengelolaan dana Kredit Modal Kerja KUR yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rp.2.499.300.000 tersebut terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku pengawas koperasi secara bersama-sama dengan terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku bendahara koperasi telah membuat dokumen-dokumen yang tidak benar isinya dan tidak mengelola dana Kredit Modal Kerja KUR yang tidak sesuai peruntukkan sebagaimana telah diuraian diatas.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP GAS dalam pengelolaan dan penggunaan dana Modal Kerja Kredit KUR sebesar Rp.2.499.300 yang diterima dari PT. BNI SKC Madiun tersebut, telah melakukan penyimpangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni : <br /><br />1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian : BAB IV : Pasal 6 ayat (1) : Koperasi Primair dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang) orang. BAB VI : Pasal 26 ayat : (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun.  (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. <br /><br />2. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-l4/D.l.M.EKON/O2.2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat <br /><br />3. Anggaran Dasar KSP Galang Atha Sejahtera, BAB V . Rapat Anggota Pasal 13 ayat (2) Rapat Anggota KSP Galang Artha Sejahtara dilaksanakan untuk menetapkan : c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. d. Rencana kerja, rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Ayat (3), Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Pasal18ayat: (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku. BAB VI, Pengurus. Pasal 21 ayat (2) huruf d. Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dirapat ketiga. <br /><br />Perbuatan terdakwa I. HENDRY WlNARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO yang masing-masing selaku Ketua dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang dalam hal ini pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rpl.209.56l.802 (satu milliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat Tahun 2012-2014 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun kepada Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera Kabupaten Madiun Nomor : SR-60/PW13/5/2018 tanggal 12 Februari 2018.<br /><br />Perbuatan para terdakwa (HENDRY WlNARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Pengurus Koperas GAS Dituntut 8 Thn Penjara

Terdakwa Hendri Winarno (kiri) dan terdakwa Didiek Krisdianto “Ketua dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KS...

»

Terbukti Korupsi, Sugito, Mantan Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.8 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzCy8ie7BEc5Oo3PghyphenhyphenVR6_O0VshVuiGnOv9onV4R5sgKJYNsm4Wj4bue0d6W90HnYdRF36U-bNnz5Vp02yxk2BBfHef2h5N-jlByeeMYcgLqJhX0Cdd4S4yxIZXrKHlWTIMSi4DG-Y9s/s1600/Sugito..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzCy8ie7BEc5Oo3PghyphenhyphenVR6_O0VshVuiGnOv9onV4R5sgKJYNsm4Wj4bue0d6W90HnYdRF36U-bNnz5Vp02yxk2BBfHef2h5N-jlByeeMYcgLqJhX0Cdd4S4yxIZXrKHlWTIMSi4DG-Y9s/s640/Sugito..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2019 terbukti melakukan Tidak Pidana Korupsi program penyaluran dana Jasmas (Jilid II) tahun 2016 lalu  sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya TA (tahun anggaran) 2016 yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 dan dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 3 Februari 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sugito, dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) Ign. Cemeng, yang dihadiri Tim JPU M. Fadil dari Kejari Tanjung Perak,  sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Sugito sebagai anggota DPRD selaku Pasilitator harusnya melalukan pengawasan dalam penyaluran dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) kepada lembaga penerima Jasmas, namun nyatanya tidak melakukannya sama sekali.<br /><br />Akibatnya, penyaaluran dana Jasmas kepada lembaga penerima melalui Agus Setiawan Jong (terdakwa yang saat ini menunggu putusan MA) danggap tidak sesuai dengan prosedur, karena proposal yang diajukan oleh lembaga penerima bukan dibuat oleh lembagaa tersebut melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong bersama tim nya, yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut<br /><br />Majelis Hakimpun membeberkan, bahwa anggaran yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya yang dicairkan ke rekening masing-masing lembaga penerima, kemudian uang tersebut di trasfer langsung seluruhnya ke rekening Agus Setiawan Jong<br /><br />Majelis Hakim mennyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupsi ;<br /><br />Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa langsung mengatakan menerima, sementara JPU M. Fadil mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Kasus yang menyeret Sugito selaku anggota Dewan Surabaya ini, bermula pada tahun 2018. Yaitu pada saat penyididik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng BPK RI, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Duit sebejumlah Rp27.465.033.400 ini adalah dana Jasmas milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya, diantaranya Sugito, H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti (Kelimanya sedang proses persidangan) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />Namun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK RI, ternyata ditemukan bahwa dana Jasmas tersebut bukan disalurkan langsung oleh ke Ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke Dapilnya masing-masing, melainkan bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong  selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati  (sudah divonis pidana penjara selama 6.6 tahun dan saat ini banding).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="396" data-original-width="640" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinLQ-cyzgeg4iM87HkXSb5JuYU0JMdC0ypGT5v-qjQci2kl35IkZhy2vGjjVG4c9YzbD0mp00Z4QNl833pWslEGOMn2KyJIoK3eln8LAuLH0-8I4ee1wtbeYzX89yvEfOcaJo0JSahdjM/s640/IMG20200218155826.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, Agus Setiawan Jong membentuk Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk mencari RT/RW di Dapil ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /><br />Proposal pengajuan Dana Hibah Jasmas ke Pemkot Surabaya termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), bukan dibuat oleh Ketua TR/RW selaku lembaga penerima, melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong melalui Timnya (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut). Dimana dalam proposal tersebut sudah tercantum jenis barang yang sama. Lalu kemudian proposal itu diserahkan oleh Tim Agus Setiawan Jong kepada ke- 6 aanggota DPRD, dan selanjutnya dari Dewan diserahkan ke Pemkot Surabaya.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Tanjung Perak ini, ditetapkanlah Agus Setiawaan Jong menjadi terangka tunggal. Agus Setiawan Jong pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, Agus Setiawan Jong pun divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebsar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.991.271.830,61 subsidair 2 tahun penjara. Vonis ini saama dengan tuntutan JPU.<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, bahwa ada keterlibatan 6 anggota DPRD Surabaya. Dan tak lama setelah Agus Setiawan Jong divonis divonis, penyidik Kejari Tanjung Perak barulah menetapkan Sugito sebagai tersangka Jilid II, beberapa minggu kemudian menyusul H. Darmawan (Jiid III).<br /><br />Dan selanjutnya, 4 anggota DPRD Surabaya, yaitu Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti sekaligus ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara (Jilid IV).<br /><br />Tak mudah memang bagi penyidik Kejari Tanjung Perak untuk menetapkan tersangka terhadap para Politikus ini. Karena sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah beberapa kali mngirimkan surat panggilan, namun tak datang dengan berbagai alasan, yang menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, alasan itu tidak logika.<br /><br />Anehya, Kejari Tanjung Perakpun tak berani memanggil secara paksa salah saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu Armuji selaku Ketua Wakil Rakyat Surabaya yang sekarang menjadi wakil rakyat Jawa Timur yang juga calon Wakil Pemimpin Kota Surabaya  untuk hadir ke Persidangan. Pada hal, sudah tiga kali surat panggilan untuk hadir sebagai saksi kepersidangan namun tak “dihiraukkan”. Surat permohanan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan secara paksa Armuji ke persidangan juga sia-sia.<br /><br />Selain itu, yang lebih anehnnya lagi adalah “ketidak beranian” penyidik Kejari Tanjuk Perak untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat seperti yang termuta dalam hasil audit BPK RI Nomor 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018 terkait pihak pihak yang terlibat yaitu pejabat Pemkot Surabaya diantaranya ; Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Dan Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.<br /><br />Hal inipun terungkap dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 26 November 2019, saat agenda menedengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU, diantaranya ; 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).<br /><br />Saksi Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dan saksi Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya serta saksi Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjbd_OVFAVuvY97gEOJV8nxMN_BKFh2ZXXg1a3i_YJ250C9jWDwuSQJ5Np3Pbq30Z64dr7KfCNc2hXGojOYI9otYYTL3eI1_32CZqB7KFY5YgPCo0jNz-lu4tUwUKJolKfq10rN2cOye4/s640/Sugito1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara tuntutan JPU dalam persidangan (Selasa, 18 Februari 2020) terhadap terdakwa Sugoto, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa Sugito menurut JPU, sebagaiamana ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milyar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Terdakwa Sugito adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati dan bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada Terdakwa sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran Saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada Terdakwa, berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan ketentuan Saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terap, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, Saksi Agus Setiawan Jong kepada Terdakwa, menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen sampai dengan 15% (lima belas) persen dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah) dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya gaksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Sugito<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluarahan (LKMK) tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa <br /><br />Para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan Oleh Saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya;<br /><br />Selanjutnya Marketing turun menemui Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa, bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan.<br /><br />Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang Yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br /><br />Selain membuat Proposal Para TIM Saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada Pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening Saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh0jaaA2rQdbFBy_pqpSDVNwAqmS_FeECjqUxSDAjRQwiSglHOcSz82ellWaed9cNNPL9i8ApfORl_bSAi0gCfVJLjRvNRbNSVXrBW_v2kIJ2mygayhf4Xiy1Elb8DaP-8X8GbpGL-ux0/s1600/1.+sugito.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="706" data-original-width="1151" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh0jaaA2rQdbFBy_pqpSDVNwAqmS_FeECjqUxSDAjRQwiSglHOcSz82ellWaed9cNNPL9i8ApfORl_bSAi0gCfVJLjRvNRbNSVXrBW_v2kIJ2mygayhf4Xiy1Elb8DaP-8X8GbpGL-ux0/s640/1.+sugito.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak melebihi dibawah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil Terdakwa di antarkan oleh tim Agus Setiawan Jong. Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016, karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan di pergunakan untuk APBD Perubahan 2016,  sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati dan Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui ProposaI-Proposal Permohonan Dana Hibah selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke Terdakawa.<br /><br />Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa Sugito<br /><br />Sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh Terdakwa untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama Sugito<br /><br />Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa termasuk anggota dewan lainnya<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /><br />Perbuatan terdakwa Sugito sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Sugito, Mantan Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.8 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2...

»