KPK Vs Mantan Anggota DPRD Kota Malang Jilid II

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLIyjs5W23_afBDyKAJsdECQcm6doSD8SBp10mZhSlLBcJd9TaLYcItuZcmVb98GjIp0B6W4aGpLb9l96TRW4CbrkhBKssJC6ytQXVkUUs05ircAqvxKor5swW9fwnqYQ9xVV8EH9OVSI/s1600/IMG20181205122429.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLIyjs5W23_afBDyKAJsdECQcm6doSD8SBp10mZhSlLBcJd9TaLYcItuZcmVb98GjIp0B6W4aGpLb9l96TRW4CbrkhBKssJC6ytQXVkUUs05ircAqvxKor5swW9fwnqYQ9xVV8EH9OVSI/s640/IMG20181205122429.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">JPU KPK Arif Suheranto : Kami akan menghadapi PK dari para Terpidana Korupsi, mantan angota DPRD Kota Malang</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Versus para mantan anggota DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 selaku terpidana Koruptor dalam Jilid II mulai berlangsung.<br /> <br /> Perlawanan yang dilakukan para Koruptor Suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.5 M, dan Gratifikasi uang “Pokir sejumlah Rp700 juta dan Sampah senilai Rp300 juta” yang totalnya sebesar Rp5.5 milliar adalah dengan cara mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.<br /> <br /> Dalam kasus Jilid I, KPK berhasil menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DRPD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang terdiri dari seluruh unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi serta anggota) ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dan membuktikan bahwa perbuatan ke 42 anggota Dewan yang terhormat di Kota Malang itu berhasil dengan dinyatakannya bahwa para terdakwa yang kini menjadi terpidana itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a (Dakwaan pertama) dan pasal 12 huruf B (Dakwaan Kedua) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7XFDF_YUqgUz5ghN6aZ_IFWt6rFacjrYC8aqAsQFWPNJYuZxamgkbVb2REIS_vjHj811pHFjhFqCV3aqvbP_3UJJ2mqQozvtNzMiRcC1JgprN4Pjxbl_pXgA8iXd0N8yWZUtmB-tMJ6Y/s640/IMG20181219152908.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Para terdakwapun tak satu yang mengatakan pikir-pikir bahkan menolak, melainkan menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim. Dimana para terdakwa di Vonis antara 4 hingga 4.8 tahun penjara serta hukuman untuk membayar uang pengganti yang besarnya sesuai yang suap dan gratifikasi yang dinikmati para Koruptor itu.<br /> <br /> Nyata namun aneh. Setelah menerima putusan (Vonis) pidana penjara badan dan hukuman membayar uang pengganti, bahkan sebahagian telah mengembalikan (membayar) uang tersebut pada saat persidangan dan ada juga setelah Vonis, kini para Koruptor itu tak menerima di Vonis lalu mengajukan PK.<br /> <br /> PK atau Peninjauan Kembali perkara Korupsi yang diajikan para Koruptor itu tanpa ada Novum atau Bukti baru yang diajukan dalam persidangan PK diPengadilan Tipikor Surabaya. Lalu apa yang diusung sebagai dasar PK ? Ternyata hanya mengatakan tidak menerima uang Suap dan Gratifikasi.<br /> <br /> Hal itu dikatakan JPU Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co beberapa hari lalu di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya seusai persidangan PK yang diajukan terpidana 4.8 tahun penjara yaitu Ya’qud Ananda Gudban</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Perlu diketahui,  Ya’qud Ananda Gudban adalah terpidana kedua yang mengajukan PK. Sebelumnya adalah terpidana Sulik Lestyowati<br /> <br /> “Tidak ada bukti baru atau saksi yang diajukan oleh terpidana (Ya’qud Ananda Gudban). Saksi yang dibawa juga sesama terpidana dan sudah pernah diperiksa di persidangan. Begitu dengan terpidana Sulis (Sulik Lestyowati),” kata JPU KPK Arif Suhermanto.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCyxkahE2WoniapOgPH0gVozPltTi5_38tmvDLUVdFBfol7H4pGp0F6bzaCCyPisIn0uWUaEXOQvXRiZF48zmQQ740sQgFrzQuyDq8Sxpf95dTq8YgbyiFFcCbUBC0GnAA0sG21fMRBvw/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK Arif Suhermanto menanggapi, bahkwa KPK siap menghadapi bila seleruh terpidana akan mengajukan PK. Hal itu dikatakah JPU KPK Arif Suhermanto menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait isu yang beredar bahwa para Koruptor itu akan ramai-ramai mengajukan PK<br /> <br /> “Bisa jadi, dan kita siap aja kalau para terpidana itu mengajukan PK,” jawab JPU Arif Suhermanto dengan santai<br /> <br /> Kasus inipun salah satu Kasus Korupsi yang menarik perjatian rakyat Indoonesia, mulai dari pemulung hingga pejabat negara. Sebab, KPK telah menyeret sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Anton sebelum masa jabatannya berakhir.<br /> <br /> <b>Selain menarik sekaligus menjadi “Teka Teki” di masyarakat Khususnya Kota Malang. Alasannya ??? </b><br /> <br /> 1. Nama Subur Triono yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 hingga detik ini AMAN, NYAMAN DAN TENTRAM karena tidak terseret. Ada apa antara KPK dengan si Subur Triono ?. Apakah karena Subur diangakan sebagai “Kawan” alias JC (Justice Collaborator)?. Apakah JC bebas dari jeratan Hukum ? <br /> <br /> Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakukan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. <br /> <br /> JC tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya. <br /> <br /> <i>Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang berbunyi : Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk</i><br /> <i>memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj2i95S-Re5kCXRh66vEzXawhhyrbn2jdQKm6-D5aXJT0Y5NsPyy3rKI7eH_HXBU34xpdn0aWrkEQXeOfLqedEnbk7GIuP5l3bsjV1psqYCQQLbbRkXuJNZDvaIkuS5jQEtcZohLrUHoU/s1600/Nanda+I.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang berbunyi : Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="color: red;">Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1) dan (2).</span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>ayat (1) berbunyi : Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ayat (2) berbunyi : Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain Subur Triono, masih ada Teddy Sujada selaku Kabid PUPPB Kota Malang. Sebab, Teddy inilah yang mengumpulkan duit sebanyak 900 juta sebagai uang “Pokir” dari 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang, lalu melaporkannya ke Ke Kepala Dinas PUPPB yang juga sudah di Vonis terlebih dahulu sebelum 42 anggota Dewan serta Wali Kota Malang dan kemudia mantan Sekda Kota Malang yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov. Jatim</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lalu bagaimana dengan 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang yang memberikan uang sebanyak Rp900 juta ke Teddy ? apakah itu dianggap sah menurut Hukum ? </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi lanjuta kasus Korupsi Suap oleh terpidana 2 tahun, Hendarwan Maruszaman, anak Mantan (alm) pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terhadap Ketua DPRD Kota Malang terkait pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015 ?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semula masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi di Kota Malang oleh KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan karena hingga hari ini tak ada kelanjutan dari kasus yang menghebohkan masyarakat Kota Malang Raya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi puluhan kasus Korupsi dari kelanjutan kasus Korupsi Tangan Tangan maupun penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur, diantaranya, Kabupaten Jombang, Nganjuk, DPRD dan Dinas Pemprov Jatim, Tulungagung, Blitar, Pasuruan, Kabupaten Malang, Mojokerto Kota dan Kabupaten</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOr49sBEDW9OtzeUov0Ep7CLGUthkLTeThz0giSwyHkQPDCNlX4MjN90uqhHKH1FyJ8XsQNFcRCImEHAC55DceXM9HLNDUBxvJoxn-U5r4X0TzZxJywxO0xljXFduDwYsJRlN8GHAdFKM/s1600/Sulik+II.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga masyarakat akhirnya meduga, bahwa kasus yang menyeret 42 anggota DPRD Kota Malangperiode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Kepala Dinas PUPPB dan mantan Sekda Kota Malang “berbau Politik” karena saat itu berdekatan dengan Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Malang periode 2018 – 2023 dan Pemilihan Legis Latif perioe 2019 – 2024.<br /> <br /> Yang akhirnya, Mohammad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban yang masing-masing maju sebagai calon Wali Kota Malang kandas dibalik jeruji besi alias penjara.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam kasus terpidana Ya’qud Ananda Gudban. Ya’qud Ananda Gudban, adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Ketua Fraksi Hanura - PKS, yang kemudian mencalonkan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2024 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, namun wanita cantik ini terjerat dalam kasus Korupsi suap dan Gratifikasi bersama seluruh anggota DPRD Kota Malang lainnya saat pembahasambahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, dan dinyatakan terbukti bersalah sehingga wanita yang akrab dipanggil Nanda ini pun divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, serta hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang suap dan gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp150 juta dan pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok.<br /> <br /> Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 19 Desember 2018),  dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dengan dihadiri Tim JPU KPK Burhanuddin, Arif Suhermanto dkk.  Sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantanya  Fatra M. Zein dkk dari Jakarta sebagai PH terdakwa Ya’qud Ananda Gudban.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung dalam III session, masing-masing sebanyak 6 terdakwa dalam 1 berkas perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara  terhadap 17 terdakwa lainnya yang juga selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, diantaranya Terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara ) sidang session I.<br /> <br /> Dalam session ke II, dengan terdakwa Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sesion ke III adalah terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara.<br /> <br /> Dalam persidangan sejak awal pada tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menolak dakwaan Jaksa. Bahkan terdakwa selaku mantan calon Wali Kota Malang ini bersumpah dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya dan mengatakan tidak menerima uang apapun.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQxYpVLyiwmfay9cVu4LoOua5ExbNnb_UUzsl3MYrorFSy8ZovE6Fqwc1-UaTridJrCPlODvkBOd41nwS8b44Ic8_5ZOCYr3g9eGtW22ZuFbQ61KC_6guGPMSvh_ICHGuN6qQ1foRzbYU/s1600/III.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun apapun kata terdakwa, putusan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan Majelsi Hakim sendiri.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang pokir sebesar Rp12.5 juta setiap anggota Dewan adalah atas usulan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban. Putusan Majelis Hakim ini sama dengan keterangan saksi dalam persidangan. Walu dalam persidangan, terdakwa tak mengakuinya. Bahkan terdakwa mengatakan tidak menerima uang apapun dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa penerimaan uang oleh para terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang haruslah dianggap suap dan gratifikasi karena terdakwa tidak melaporkannya ke KPK dalam kurun waktu 30 hari sesuai dengan Undang-Undang.<br /> <br /> Tedakwa Ya’qud Ananda Gudban pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bdersalah menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf a dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda, Rabu, 19 Desember 2018</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjblJHfRXHXIFLgwuOTZI4foUItSqq1qzc_LSi-LpFZo4WKuCZhOCWV9rt-nba18xGw7Wvktp6RXXzHTR4L6kVtFFdvo_gsg24Gn4bl2TalQIWXjU-iii1rc84g8X_l4lglIt-5ymxO4nY/s640/IMG20181205122801.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya.<br /> <br /> Ke- 18 terdakwa ini sama-sama dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiamana dalam dakwaan kesatu dan kedua, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1)<br /> <br /> Para terdakwa di pidana penjara antara 4 tahun dan 1 bulan hingga 4 tahun dan 8 bulan. Hukuman pidana tambahan juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap semua para terdakwa, yaitu dengan mengembalikan uang yang diterimanya. Selain itu, para terdakwa juga di hukum berupa pencabutan hak politiknya masing-masing selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok (lihat tabel).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwoge8QFLDU5l0S4ceh5o1cxklwQIeMu8Vc99xvSTDaHfxjpVziIo63KTidyRRgPfN9jMeWa3ZQrpcclslHyBHbklqGWVMI9kelSeuIUkDuYleBLu_5uQ8UCMxiLlegMr-o_mQ8nC-4U/s1600/Saksi+Afdhal+Fauza+%2528kanan%2529+dan+terdakwa+Yaqud+Ananda+Qudban.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwoge8QFLDU5l0S4ceh5o1cxklwQIeMu8Vc99xvSTDaHfxjpVziIo63KTidyRRgPfN9jMeWa3ZQrpcclslHyBHbklqGWVMI9kelSeuIUkDuYleBLu_5uQ8UCMxiLlegMr-o_mQ8nC-4U/s1600/Saksi+Afdhal+Fauza+%2528kanan%2529+dan+terdakwa+Yaqud+Ananda+Qudban.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim, 3 dari 18 terdakwa mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. Sementara 15 terdakwa lainnya menerima dan telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya melalui KPK pada saat proses peridangan berlangsung. Pada hal sebelumnya, tak satu pun para terdakwa ini yang mengakui telah menerima uang pokir, karena para terdakwa mengatakan bahwa itu adalah uang rezki dari Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun pada persidangan sebelumnya.<br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Dalam surat tuntutan JPU KPK </span></span><br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyebutkan, terkait pembahasan Perunahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dan penerimaan uang Pokir sebesar Rp15 juta dan uang sampah Rp10 jta pada pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 (satu) persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2017 yang masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, sedangkan untuk setiap anggota sejumlah Rp100 juta, pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, pada November - Desembaer 2014.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membeberkan dalam surat tuntutannya, sedikitnya 10 (sepuluh) kesalahan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban diantaranya, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU yang dalam percakapan tersebut membahas Pokir dan percepatan pembahasan Perubahan APBD. Percakapan terdakwa dengan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dengan sebutan “synk”  oleh Cipto, termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai oleh terdakwa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_DycrsKHotXSpdRNyVrUemR3XAu8Fj1klt1eKTizqMCkSsZb_zl_Fc2vB8MZ2JN0LTRinHlpAeMqZLQdxEBYfwwSl8KtrraW6oOpGfKRHhneU4lz8MJ51u6PPzwzNzErQPVcfXXriDU0/s1600/IMG20181205120751.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_DycrsKHotXSpdRNyVrUemR3XAu8Fj1klt1eKTizqMCkSsZb_zl_Fc2vB8MZ2JN0LTRinHlpAeMqZLQdxEBYfwwSl8KtrraW6oOpGfKRHhneU4lz8MJ51u6PPzwzNzErQPVcfXXriDU0/s1600/IMG20181205120751.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono disalah satu tempat di Kota malang. Selain itu, JPU KPK juga menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit Puji Astuti yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang mengusulkan uang pokir menjadi Rp12.5 juta untuk setiap anggota yang semula oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Dewan. Sedangkan keterangan Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan. Sehingga atas perbuatan terdakwa, JPU KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselnggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-a_MEjCYWF0aImiGoWe85EFCCLDl173l1oIIfF1ehLgy6tpgVkpEsN9O_wPhHM795gFFmxPKf51WJhcTeTSmbrc4E7qTMmhUKzb6IG85F2q6aSbhtbXvmMzhW-uJqa5EfrTihXcZLnfY/s640/IMG20181205121155.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya<br /> <br />  Yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixUKgfaynCL-xQpkjkd1i-v94_dxEVfmrrDyak9smCgX3VaASCx8kUY3KN3V6hhPIz0ASlG56TzP_hm9BjbQJLCFgtA3lN4IKYKSYFC48uMghsWXJipXzK_1WN6JQiOXA8CnOrOqb3hDQ/s1600/IMG20180912163535.jpg" /> “Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18dBXjNjXE1cNDh5v405kmxZR9hltL9McSXkn-_mjmrcyTcrG1vdG4KuJRuCJ2M3IWh2IpbDZ9LMlcCaQWsxh3bVMHgU-POurWAg-akV44JwE7wsUrUMEALyRtK5tj-0xZJRosSSrONM/s640/Terdakwa+Nanda.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /> <br /> “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /> <br /> <span style="color: red;"><b>Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah :</b></span><br /> <br /> 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,; <br /> 2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,;<br /> 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,;<br /> 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,;<br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,;<br /> 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,;<br /> 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,;<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,; <br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000;<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,;<br /> 11. Salamet sebesar Rp15.000,;<br /> 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,;<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,;<br /> 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,;<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,;<br /> 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp12.500.000,;<br /> 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,;<br /> 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4yo9RU2V-aWiLqz8k1VXKcZxJw7pjtPAHymHgYnvgOzdPUdfkiMy8lq0T2x5DuWoWlmXqv8f4WQweGYG1TyNArH274mewp-vdksxo4Q2p3srJ-RnmQaALbOqCT6cRxxrU7i2gP-IehHs/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4yo9RU2V-aWiLqz8k1VXKcZxJw7pjtPAHymHgYnvgOzdPUdfkiMy8lq0T2x5DuWoWlmXqv8f4WQweGYG1TyNArH274mewp-vdksxo4Q2p3srJ-RnmQaALbOqCT6cRxxrU7i2gP-IehHs/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /> <br /> “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxJ9vJtfmQDnib3jAPNt0SXjHZa6mD3MkMiBgmxNMcwXVxxD-mMGCOSUPP-EoO2dVa6ryj6_pm0mrcfglIC1Xu7-UtUZfJgyr6moIVu9PAgEB-0kIqYK6A-vkt2wFUepnbbFo_YPFSK2g/s640/IMG20180912182248.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /> <br /> “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyBcKPL14KcUW4NK1ZTyml8wRiw3U7bApdZh51Ez6VrF5q5rd87sZBnAtWaM-71aKHFgazQOCCo8VD9BFTSm8pV_U44VzzSWEqb5vXSOndT_oex4pWvI-5qR-azcG1CfDOLeh6zuMAgE/s640/Terpidana+Hendarwan+Maruszaman.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b> Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang “Sampah” adalah :</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000<br /> 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000<br />  3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000<br />  4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000<br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000<br />  6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000<br />  7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000<br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000<br /> 11. Salamet sebesar Rp10.000.000<br /> 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000<br />  14. Suprapto sebesar Rp5.000.000<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000<br /> 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000<br /> 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000<br />  18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000<br /> <br /> Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015<br /> JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtlgdk4yqbMQyvI39WxV5sdO3_ZvuVB1Bw1b03WJgBc4xu4b5QL6G4EHBGsTZ3LQj0Z9vMDeO8wiydROChUfV6ZGacyAR6gQ0aD1oKV84P-WDCuDkx3uJtUbrvjqEFkYDBsb5LdZ7DoMQ/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529+mantan+Pimred+Radar+Malang.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000<br /> 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000<br /> 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000<br /> 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000<br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000<br /> 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000<br /> 7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000<br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000<br /> 11. Salamat sebesar Rp125.000.000<br /> 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000<br /> 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000<br /> 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000<br /> 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000<br /> 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta,<br /> <br /> “Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK<br /> <br /> Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan :<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<br /> <br /> “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian<br /> <br /> JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntut terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 7 tahun. Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (Jen)</div>

News Tipikor KPK Vs Mantan Anggota DPRD Kota Malang Jilid II

JPU KPK Arif Suheranto : Kami akan menghadapi PK dari para Terpidana Korupsi, mantan angota DPRD Kota Malang BERITA KORUPSI .CO – Ko...

»

Terdakwa Korupsi Dana Jasmas, H. Damawan : Penegakan Hukum Tebang Pilih

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWEtYcg94dgAskAUNEquWfoqOgeyK3H6wmvw4M5_N_DoVHZVOrXZPOnlFxsF8tfBYvNtDcaSh-5loT_1JrntXAwTpKg_sGU6jG4RNDBMVSmt8gounj1buSv7f_jO_9noSR_MSXcHKDqk4/s640/Kasi+Pidsus+Perak.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>.CO –</b></span> Terdakwa H. Darmawan, SH selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam program penyaluran dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) sebagai bagian dari total kerugian keuangan negara Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018, dan terdakwapun dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Ro100 juta subsdair 6 (enam) bulan kurungan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 13 Maret 2020<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim, tidak menghukum terdakwa untuk membayara uang pengganti dari kerugian negara sebesar Rp1.211.480.130,74, karena seluruh kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 sudah dibebankan terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong yang saat ini menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Namun terdakwa H. Darmawan mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah tebang pilih <i>("dipilih untuk ditebang")</i> Alasannya terdakwa, karena hukuman yang dikenakan pada dirinya adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Dimana terdakwa mengatakan, bahwaa kewenangan untuk mencairkan dana hibah adalah Pemkot Surabaya bukan Dewan<br /> <br /> “Ini kan penegakan hukum yang tebang pilih. Saya dikuhum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Saya selaku anggota DPRD hanya menyampaikan Proposal tapi yang berwenang mencairkan dana adalah Pemkot. Dimana, samapai sekarang Pemkot tidak ada yang menjadi tersangka,” kata terdakwa<br /> <br /> Apa yang disampaikan terdakwa memang bukan tidak beralasan. Sebab dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, melakukan perbuatan secara bersama-sama. <br /> <br /> Artinya, kalau terdakwa Darmawan dihukum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan selaku anggota DPRD Surabaya yang dianggap dapat mempengaruhi Wali Kota Surabaya untuk meloloskan 65 dari 228 Proposal permohonan dana Hibah sebagai hasil kerjasama terdakwa Darmawan dengan Agus Setiawan Jong. <br /> <br /> Anehnya, apakah lolosnya proposal dan cairnya anggaran APBD Kota Surabaya menjadi kesalahan mutlak terdakwa Darmawan dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang dihukum sebagai Koruptor ? Apakah terdakwa Darmawan sendiri yang mendatangani dokumen SPM (Surat Perintah Bayar) dana Jasmas? Atau adakah bukti atau keterangan pejabat Pemkot Surabaya yang ditunjukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa menghubungi Wali Wali Kota Surabaya atau Pejabat lainnya agar meloloskan 65 proposal dari pemohon sebagai Dapil (Daerah Pemilihan) terdakwa menjadai anggota DPRD Surabaya ?<br /> <br /> Anehnya lagi, walaupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI menyebutkan ada 4 pejabat Pemkot Surabaya, 1 pihak swasta dan 6 orang anggota DPRD Surabaya yang disebut sebagai pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya, penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya “tak berani menyentuh” ke- 4 pejabat tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmmTFpBTUiMApfMyB6-YCFLy2OO51l-K82MSKmLBRZXhMX1KnbazrsYDi0JGF2YKyy-Y-wZ4T624fjjJKxVrUokTMs3vNzapxOMPPWSe7dTunIqBJP6778ib7hfgfy2Nq9Ek1RuoXL8Yw/s640/IMG20191126143533.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Ke- 4 pejabat pemkot Surabaya yang disebtkan BPK RI sebagai pihak terkait adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /> <br /> 2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan ke 3. Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong. <br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. Walau BPK RI menyebutkan sebagai pihak terkait bersama Agus Setiawan Jong serta 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019.<br /> <br /> Sehingga yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya sebanyak 7 orang, dan 3 daintaranya sudah di Vonis yaitu Agus Setiawan Jong selaku piha swasta, dan 2 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yaitu Sugito dan Darmawan. Sedangkan 1 terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yaitu Binti Rochmah masih menunggu Vonis. Sementara 3 terdakwa lainnya yang juga sesama anggota DPRD yakni Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menunggu tuntutan dari JPU.<br /> <br /> Apakah hanya yang ke-7 terdakwa ini terseret? Lalu bagaimana dengan ke- 4 pejabat Pemkot Surabaya, akankah terseret sebagai tersangka? Bisa jadi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus perkara Korupsi dana Jasmas sebsar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari uang rakyat lewat APBD Kota Suraya tahun 2016 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61<br /> <br /> Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, kepada beritakorupsi.co seusai persidangan dengan terdakwa Binti Rochmah, pada Selasa, 3 Desember 2019.<br /> <br /> “Pasati akan dikembangkan, tetapi kita fokus dulu untuk sidang perkara ini. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita dengarkan dulu dari BPK,” jawab Dimaz<br /> <br /> Apa yang dikatan Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH selaku Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak hingga hari ini (Jumat, 13 Maret 2020) belum ada bukti hanya ibarat “wacana”. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="392" data-original-width="429" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgNJgemRhqiUB4K_OAHNRcc995I9qE6xm-Opop7Fe8JbHPjm-E0IkS-nShNPAEJmcj8yA32el9UNNsPPgsXHEAh2Yx5peK5qgF7TqQ8Gg39ZRgKYjO1Cf3pT1gyOL4bkk6rmlpH9FyFWM/s640/Korupsi+Jasmas.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur hingga saat ini bukan tidak berasalan apalagi menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Sangat berbeda jauh dalam penangan tindak pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang sekalipun si pembeli itu tidak mengetahui kalai yang dibeli itu adlaah hasil curian, tetapi si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. <br /> <br /> Begitu juga penegakan hukum terhadap seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi aparat penegak hukum (APH) untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap masyarakat pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan-jalan, sekecil apapun kesalahannya tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan dengan anggaran yang tentu tida sedikit<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana Jasmas, H. Damawan : Penegakan Hukum Tebang Pilih

BERITA KORUPS .CO – Terdakwa H. Darmawan, SH selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 sudah dinyatakan terbukti secara sa...

»

Darmawan, Anggota DPRD Surabaya Terbukti Korupsi Divonis 2.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjZzeS_mzh0V0zHj5usp6VNi-6X-IhRdTv9eALdP0IcTAyjlAlbjEfaS148n4KI9yjQgIGu6IchIH64-Dl-H1qdruIduCd9Ct_G2EMg5VVcsiGX01_kHxf0MeTyzxrbsyXq_IAxyueNI/s640/IMG20200313142639.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Terdakwa H. Damawan : Penegakan hukum tebang pilih, karena ini kewenangan Pemkot tapi tidak ada yang terseret</span> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Darmwan selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2019 (Jilid II),  terbukti melakukan Tidak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam program penyaluran dana Jasmas tahun 2016 lalu  sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya TA (tahun anggaran) 2016 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.211.480.130,74 adalah bagian dari total kerugian keuangan negara Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 dan dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Ro100 juta subsdair 6 (enam) bulan kurungan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 13 Maret 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Darmwan tertuang dalam surat putusan Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, S.H., M.H dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano, S.H., M.H dan John Desta, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Ign. Cemeng, yang dihadiri Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak,  sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Hasongan dkk<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyebutkan, perbuatan terdakwa Darmwan, SH adalah perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya selaku anggota DPRD Surabaya selaku mitra Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj8b2VsZytu394JD_wjlarKLuG1VyqQLWJvmJheMtoJAI8_SfApC4ud8o4jzl-okdxx9VcNkuq7uJMqiN9c9f7wHv52J9N9KTBlTZiTtmHKeUByETR0gm72Ekl4gUraZRASsRmo7-fVYY/s640/Terdakwa+Darmawan+2.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuata terdakwa Darmawan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Sehingga atas tuntutan Jaksa, Majelis Hakim sependapat dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa H. Darmawan, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara beramama-sama. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar seratus ratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Setelah selesai membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim menanyakan terhadap terdakwa maupun kepada JPI, apakah menerima, menolak atau pikir-pikir. Dan terdakwa serta JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Seusai persidangan, kepada wartwan terdakwa Darmawan mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah tebang pilih. Alasannya terdakwa, karena hukuman yang dikenakan pada dirinya adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Dimana terdakwa mengatakan, bahwaa kewenangan untuk mencairkan dana hibah adalah Pemkot Surabaya bukan Dewan<br /><br />“Ini kan penegakan hukum yang tebang pilih. Saya dikuhum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Saya selaku anggota DPRD hanya menyampaikan Proposal tapi yang berwenang mencairkan dana adalah Pemkot. Dimana, samapai sekarang Pemkot tidak ada yang menjadi tersangka,” kata terdakwa<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa memang bukan tidak beralasan. Sebab dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, melakukan perbuatan secara bersama-sama. <br /><br />Artinya, kalau terdakwa Darmawan dihukum karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan selaku anggota DPRD Surabaya yang dianggap dapat mempengaruhi Wali Kota Surabaya untuk meloloskan 65 dari 228 Proposal permohonan dana Hibah sebagai hasil kerjasama terdakwa Darmawan dengan Agus Setiawan Jong. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf9uGaSBm8FHehwWNkgMGlnVSq5S7gfFFOZRuF92y0SbaOYBLLBrd0nzkVHhsiNZf-lFI1Qn7J8A-5ZBvhEc-d4qsFuEp52EwxkpLpMvGs2Gw3C99362U2dQLM33M2i1KZuk2uvE38kfA/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, apakah lolosnya proposal dan cairnya anggaran APBD Kota Surabaya menjadi kesalahan mutlak terdakwa Darmawan dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang dihukum sebagai Koruptor ? Apakah terdakwa Darmawan sendiri yang mendatangani dokumen SPM (Surat Perintah Bayar) dana Jasmas? Atau adakah bukti atau keterangan pejabat Pemkot Surabaya yang ditunjukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa menghubungi Wali Wali Kota Surabaya atau Pejabat lainnya agar meloloskan 65 proposal dari pemohon sebagai Dapil (Daerah Pemilihan) terdakwa menjadai anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Anehnya lagi, walaupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI menyebutkan ada 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut sebagai pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya, penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya “tak berani menyentuh” ke- 4 pejabat tersebut.<br /><br />Ke- 4 pejabat pemkot Surabaya yang disebtkan BPK RI sebagai pihak terkait adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. <br /><br />Dan ke 3. Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. Walau BPK RI menyebutkan sebagai pihakk terkait bersama Agus Setiawan Jong serta 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019.<br /><br />Lebih lanjut dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Darmwan adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 dari daerah Pemilihan WilayahSurabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo serta menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/588/011/2014 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 12 September 2014<br /><br />Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milliar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnRv54Qze7HzFLRCyxNczIm2GL9THikM7Ojh8JDdQmUygP1kKWfK9BkVvZ2ad3TifzCfudLNikYCREHDUXz3MaV-mnAcvcKiLN_K5h4ifyvjmMjyxdLcUVF5E__yXG6ImS1XrueSf93g/s640/terdakwa..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim mneyebut, pada bulan Maret Tahun 2015, Terdakwa Darmwan bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel.Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada Terdakwa Darmwan sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa Darmawan, dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa Darmwan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah), dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilaya Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Darmwan;<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK, Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa Darmwan dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui.<br /><br />Selanjutnya, proposal-proposal permohonan dana hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong, di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya proposal tersebut  disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak melebihi dibawah Rp3.000.000.000 (tiga milliar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Darmwan<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, proposal permohonan dana hibah dari Para RW, Ketua RT  khususnya Dapil Terdakwa Darmwan di antarkan oleh Dea Winnie dan Santi Dian Rahmawati yang merupakan karyawan Agus Setiawan Jong ke Terdakwa Darmwan dan diterima langsung oleh staf Terdakwa Darmwan yakni Agus Sunarto diruangan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh33PecPyTRd3EoNdVlrwH9P3DfGMlFesmvqgFaUWh4kGt5kg4rnfVHXgpoLlHvmJ3sgi3ATmbgV7psEDMj5OXFk_L5wrtOee-rHW73bYoNN9q6tl_zfv5nhwQy7Sm10Ib4jx9P_pt5LPY/s640/IMG20200114143652.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan diantarkan ke Terdakawa Darmwan;<br /><br />Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa H. Darmawan juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa H. Darmawan. Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, Terdakwa Darmwan selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemkot Surabaya<br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa Darmwan sebesar Rp3.328.928.400 (Tiga Milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmmTFpBTUiMApfMyB6-YCFLy2OO51l-K82MSKmLBRZXhMX1KnbazrsYDi0JGF2YKyy-Y-wZ4T624fjjJKxVrUokTMs3vNzapxOMPPWSe7dTunIqBJP6778ib7hfgfy2Nq9Ek1RuoXL8Yw/s640/IMG20191126143533.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Darmwan, SH adalah perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya selaku anggota DPRD Surabaya selaku mitra Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuata terdakwa Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Darmawan, Anggota DPRD Surabaya Terbukti Korupsi Divonis 2.6 Thn Penjara

Terdakwa H. Damawan : Penegakan hukum tebang pilih, karena ini kewenangan Pemkot tapi tidak ada yang terseret   BERITA KORUPSI .CO ...

»

Kajati Jatim, Dr. M. Dofir : Untuk Ketua DPRD Akan Kita Pertimbangkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguAB6wPYA4nULSd0UgeZBZnTIt9verGhz-FrmCL27Q6JZY50Xu_7ZjaSp3qBCMCbSPKZwQ0Avk0X3meQSskigk1IZDetYYnFT_XHM_FrJArizToiCZGfarFn_0Om92mnkzpsQvw2sL_28/s1600/IMG20191231085703%253D.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="522" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguAB6wPYA4nULSd0UgeZBZnTIt9verGhz-FrmCL27Q6JZY50Xu_7ZjaSp3qBCMCbSPKZwQ0Avk0X3meQSskigk1IZDetYYnFT_XHM_FrJArizToiCZGfarFn_0Om92mnkzpsQvw2sL_28/s640/IMG20191231085703%253D.jpg" width="616" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> BERITAKORUPSI.CO - </div><div style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dr. M. Dofir, SH., MH mengatakan akan mempertimbangkan dan menganalisa setelah menerima putusan lengkap terkait putusan Majelis Hakim terhadap keterlibatan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki, untuk ditindaklanjuti dalam kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> "Terhadap putusan, kita masih pikir-pikir. Dan Tap Hakim untuk Ka DPRD akan dipertimbangkan dandianalisa setelah menerima putusan lengkap," kata Dofir<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sementara dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa Edy Hari Respati dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki.<br /> <br /> “Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun kembali mengulang pertimbangan dalam putusan, yakni agar Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan saat terdakwa menanyakan nama Ismail Marzuki kepada Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Timbul pertanyaan, apakah Kejaksaan Tinggi atau Kepolisan Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki sebagai tersangka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, mengingat jabatan Ismil Marzuki sebagai Ketua DPRD Kota Pasuruan sekaligus salah satu bagian dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)?<br /> <br /> Kergaun masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur, apabila menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Berbeda ketika kasus pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang, dan si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. Atau seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi apar penegak hukum untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan, sekecil apapun kesalahan pengendara itu tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).<br /> <br /> Fakta keterlibatan pejabat setingkat Kepala Daerah yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Subaya yang akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur adalah, kasus Korupsi penjualan Aset Pemda Kab. Blitar tahun 2013. Dimana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa kepala Daerah turut bertanggung jawab.  Kemuidian kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kota Palangkaraya. Dalam putusan Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa Kepala Daerah dan pejabat lain turut bertanggungjawab.<br /> <br /> Tahun 2018, aparat penegak hukum di Jawa Timur memang pernah menyeret Ketua DPRD aktif ke Kepangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.  Dan kemudian menyusul mantan Sekda serta Kepala BPPKAD Kab. Jember (Sugiarto dan Ita Poeriandayani) divonis 1.6 tahun penjara. Namun hingga saat ini tak jelas kelanjutan dari kasus ini. Walau fakta persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Bansos sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur, dan uang itu dibagi-bagi keseluruh anggota DPRD Kab. Jember.<br /> <br /> Diseretnya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kab. Jember yang masih aktif, bisa jadi karena si terpidana 2 tahu itu (Thoif Zamroni) tak sama “kekuatannya” dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki yang juga anak mantan Wali Kota Pasuruan (alm) Hasani.<br /> <br /> Padahal fakta persidangan terungkap, bahwa uang sebesar Rp1.8 milliar mengalir ke Ismail Marzuki. Hal itupun dikaui Ismail Marzuki dalam persidangan. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa uang dari terdakwa Edi Hari Respati adalah sebagai utang piutang namun tak ada bukti apapun. Logikanya, adakah seseorang meminjamkan duitnya sebesar milliaran rupiah begitu saja tanpa ada dokumen apapun sebagai pengikat ?<br /> <br /> Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /> <br /> Dan bisa jadi ada dugaan. Karena Ismail Marzuki “bukan orang biasa melainkan luar biasa”,  sehingga penanganan kasus inipun baru disidangkan diakhir tahun 2019, sementara proses hukum sudah berlangsung sejak 2015, dimana Wali Kota Pasuruan, H. Hasani masih hidup. (Jen)</div>

News Tipikor Kajati Jatim, Dr. M. Dofir : Untuk Ketua DPRD Akan Kita Pertimbangkan

BERITAKORUPSI.CO -  Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dr. M. Dofir, SH., MH mengatakan akan mempertimbangkan dan menganalisa setelah ...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Melanggar Pasal 3 UU Tikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVOBqFXELWc8JIXRNnu2Exy4zoAURGwNlmOQduWZOiU5lyCt4nw94MO8jkIRNHw-vbTVWVg7OyAFvn5_fc_w74PISRg5KJD_tvxepAvNQehPesB7CDi8VVmbupDlh9RxEc3YVbC6NCLqE/s640/1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa dari Kanan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi serta terdakwa Edi Purnawan</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Nyata tapi aneh, dimana Tiga terdakwa (perkaraa masing-masing terpisah) kasus Korupsi suap tangkap tangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketiga terdakwapun dituntut pidana penjara berpariasi, antara 2 hingga 3 tahun<br /><br />Anehnya, JPU tidak menjelaskan Tindak Pidana Korupsi apa yang dilakukan oleh ke Tiga terdakwa. Sementara dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal (Primer) 2 ayat (1) Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp952.110.300 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /><br />Dan terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang),  serta terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU Edi Sutomo dkk dari Kejari Kab. Sampang di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Kamis, 12 Maret 2020) dalam agenda persidangan pembacaan tuntutan yang diketuai Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud, sementara masing-masing terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.<br /><br />Ketiga terdakwa ini dituntut melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi dalam kegiatan apa, jumlah anggaran berapa dan bersumber dari mana serta tidak menyebutkan nilai kerugian negara.<br /><br />Apakah “pengalihan” perkara Korupsi suap fee proyek rehabilitasi gedung sebanyak 64 SDN se-kabupaten Sampang untuk membebaskan para terdakwa termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selaku penerima suap dan puluhan Kepala Sekolah SDN selaku pemberi suap dari jertan hukum ?<br /><br />Saat ditanya kepada JPU sesuai persidangan, enggan menjelaskan. Alasannya, karena kewenangan Kasi Pidsus untuk menjelaskannya. Namun JPU mengakui, bahwa uang yang diterima oleh para terdakwa sebahagian diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang hingga saat ini belum dilakukan proses hukum. <br /><br />Padahal, dalam surat dakwaan JPU menjelaskan tentang perbuatan terdakwa, yaitu terkait fee proyek rehabilitasi gedung sebanyak 64 SDN se-Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018-2019 sebesar 12 persen dari besaran anggaran DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh para Kepala Sekeloh terhadap Kepala Dinasa Pendidikan melalui Akh. Roji’un, Eddy Wahyudi dan Eddy Purnawan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUKOhABMYzcQdJRSkcgixcXGj5GOWMWOFrQKWq8q9sy1IN_lL8qisK62p6R2c939suCqkxtzOGCyJJvdb5IzBQHD6Em7QOn0BgUG5az6n1vHyCAu0TutIrmPeI3wUz1jkodUlK9clVY14/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan hal ini diakui juga oleh puluhan Kepala Sekolah SDN Kabupaten Sampang saat dihadirkan ke persidangan sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan oleh Kejari Sampang, pada tanggal 24 Juli 2019, yaitu Akh. Roji’un selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan, Mohammad Eddy Wahyudi selaku (Staf Dinas) dan Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang pada Kamis, 23 Januari 2020.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU juga menjelaskan, bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada Akh. Roji’un, yang kemudian oleh Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah Jupri Riyadi.<br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan Mohammad Eddy Wahyudi dan Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa (Edi Purnawan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU (dengan terdakwa Edi Purnawan) menjelaskan, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SD untuk melakukan rehabilitasi. Dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.<br /><br />Dalam Petunjuk Operasional Tersebut dijelaskan, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /><br />Rehabilitasi ruang kelas tersebut, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019, yakni SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Sekolah Dasar tahun anggara 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPVQ3mr-GpK1D_Zg4_ZUwo3dRjcdaFNJm36dZMG-St_hKI-BM5by-P1TjlYv98u0ejLWQtBA5dqwaovTZzu9IMQHOTkSa6M6sPumT9drNWuu86EzD8SjbELq8eALffabLPMfR5e14Wa0g/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai ketentuan pelaksaannya dibuat dan ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 117/D2.3/BP2 .O2/VI/RENOVASI/2019 Taggal 27 Juni 2019<br /><br />Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /><br />Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /><br />Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un<br /><br />Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /><br />Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang.<br /><br />Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzGMRl-cw2sWjV0szted8v-LhEln2M-5prrzO6YUXHFV65H0coEdPQkXm2ZU0RC9UU54u-yADkV__uUvn6f2Ovu25k-5pyv8fIOAq3LLsBrmYVg0dmprFQIN70G8I6yWGLfm_hp9P8YnE/s640/sampang+..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.<br /><br />Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /><br />Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1)<br />Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Melanggar Pasal 3 UU Tikor

Terdakwa dari Kanan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi serta terdakwa Edi Purnawan BERITA KORUPSI .CO – Nyata tapi aneh, dimana Tig...

»

H. Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasurua “Calon Tersangka” Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoickYML7KMbbmYVU9PETLwpqGU0YDM3_USG673JcOLQ-tspaleTSxE8PuFzYGX0IBfVoHemyW9V6o3OTxJ86AzUceXx2xCm0VKWxYmTJSYbZkjoYrtrCBaibS1pIAp_ksgswTCIo-74k/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="902" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoickYML7KMbbmYVU9PETLwpqGU0YDM3_USG673JcOLQ-tspaleTSxE8PuFzYGX0IBfVoHemyW9V6o3OTxJ86AzUceXx2xCm0VKWxYmTJSYbZkjoYrtrCBaibS1pIAp_ksgswTCIo-74k/s640/3.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Widodo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU Widodo :</b></u> Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. Tapi akan saya laporkan dulu sesuai fakta persidangan ke Pimpinan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki, bisa jadi calon terasngka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan periode 2015 – 2019 dalam sidang yang belangsung (Kamis, 3 Maret 2020) menyebutan, supaya Jaksa menindaklajuti keterlibatan Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /> <br /> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. <br /> <br /> “Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun kembali mengulang pertimbangan dalam putusan, yakni agar Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan saat terdakwa menanyakan nama Ismail Marzuki kepada Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Sementara JPU Widodo mengatakan, bisa jadi ada tersangka baru. Namun Kota Probolinggo atau bisa jadi Ke Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> “Akan saya laporakan dulu semua fakta-fakta persidangan ke pimpinan. Pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah jelas. Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru,” kata JPU Widodo <br /> <br /> Namun timbul pertanyaan, apakah Kejaksaan Tinggi atau Kepolisan Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki sebagai tersangka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, mengingat jabatan Ismil Marzuki sebagai Ketua DPRD Kota Pasuruan sekaligus salah satu bagian dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)?<br /> <br /> Kergaun masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur, apabila menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Berbeda ketika kasus pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang, dan si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. Atau seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi apar penegak hukum untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan, sekecil apapun kesalahan pengendara itu tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Fakta keterlibatan pejabat setingkat Kepala Daerah yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Subaya yang akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur adalah, kasus Korupsi penjualan Aset Pemda Kab. Blitar tahun 2013. Dimana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa kepala Daerah turut bertanggung jawab.  Kemuidian kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kota Palangkaraya. Dalam putusan Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa Kepala Daerah dan pejabat lain turut bertanggungjawab.<br /> <br /> Tahun 2018, aparat penegak hukum di Jawa Timur memang pernah menyeret Ketua DPRD aktif ke Kepangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.  Dan kemudian menyusul mantan Sekda serta Kepala BPPKAD Kab. Jember (Sugiarto dan Ita Poeriandayani) divonis 1.6 tahun penjara. Namun hingga saat ini tak jelas kelanjutan dari kasus ini. Walau fakta persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Bansos sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur, dan uang itu dibagi-bagi keseluruh anggota DPRD Kab. Jember.<br /> <br /> Diseretnya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kab. Jember yang masih aktif, bisa jadi karena si terpidana 2 tahu itu (Thoif Zamroni) tak sama “kekuatannya” dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki yang juga anak mantan Wali Kota Pasuruan (alm) Hasani.<br /> <br /> Padahal fakta persidangan terungkap, bahwa uang sebesar Rp1.8 milliar mengalir ke Ismail Marzuki. Hal itupun dikaui Ismail Marzuki dalam persidangan. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa uang dari terdakwa Edi Hari Respati adalah sebagai utang piutang namun tak ada bukti apapun. Logikanya, adakah seseorang meminjamkan duitnya sebesar milliaran rupiah begitu saja tanpa ada dokumen apapun sebagai pengikat ?<br /> <br /> Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /> <br /> Dan bisa jadi ada dugaan. Karena Ismail Marzuki “bukan orang biasa melainkan luar biasa”,  sehingga penanganan kasus inipun baru disidangkan diakhir tahun 2019, sementara proses hukum sudah berlangsung sejak 2015, dimana Wali Kota Pasuruan, H. Hasani masih hidup. (Jen)</div>

News Tipikor H. Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasurua “Calon Tersangka” Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

JPU Widodo JPU Widodo : Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. Tapi akan saya laporkan dulu sesuai fakta persidangan ke Pimpinan ...

»