BERITAKORUPSI.CO

Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Uang “haram” mengalir ke Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, M.Ag. Apakah akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?”#</span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrg4RnuBwM70pDam74gWBPkH21xQgx6LS2yje21m01t8DIKq5-Ab-yGyI4r1hlYuNnRTMfrwQjH30JgMcuYkjbVV7n5Sodh6VikKIX8t30KEPLWla3ISndB4_w6vXRjDxvNIFfiGbydRk/s1067/jpg.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrg4RnuBwM70pDam74gWBPkH21xQgx6LS2yje21m01t8DIKq5-Ab-yGyI4r1hlYuNnRTMfrwQjH30JgMcuYkjbVV7n5Sodh6VikKIX8t30KEPLWla3ISndB4_w6vXRjDxvNIFfiGbydRk/w640-h360/jpg.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>“Ketika moral dan akhlak sudah rusak, tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkan”.</i> Barangkali kalimat inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ‘masuk dalam lingkaran’ Korupsi, diantaranya Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO<br /><br />Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto adalah Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, sementara Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners <br /><br />Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 23 Agustus 2021)  oleh Tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br />Uang sebesar Rp305.500.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) selaku lembaga penerima sebesar 20 hingga 30 persen dari anggaran yang dicairkan untuk masing-masing Lembaga Penerima BOP sebesar Rp10.000.000<br /><br />Setiap lembaga penerima dana BOP, masing-masing menyetorkan antara Rp2 juta hingga 3 juta rupiah atas permintaan dengan ‘ancaman’ dari Terdakwa Rinawan Herasmawanto melalui Terdakwa Nurdin<br /><br />Uang itu selaanjutnya dibagi-bagi, diantaranya ; 1. Untuk Nurdin sebesar Rp10.000.000, untuk Plt. Kemenag (Kementerian Agama) Kota Pasuruan Dr. Drs. MUNIF, M.Ag sebesar Rp15.000.000 dan untuk Chumaidi sebesar Rp6.000.000 serta sisanya dipergunakan oleh Terdakwa Rinawan Herasmawanto.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Q784ohRd8hSw3gu1xptGijA7_SvkOJPOcBWDnXJBcSgl9d7pxGkSGWCKdu4ah9yajIulgzjpajNt4nhIBT0ysk5g6yVMfAgE_CwbKsmpQ_2YFE9pPFrOat7xn1EKL47EcgaMkzM0DQg/s1334/IMG20210823143750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Q784ohRd8hSw3gu1xptGijA7_SvkOJPOcBWDnXJBcSgl9d7pxGkSGWCKdu4ah9yajIulgzjpajNt4nhIBT0ysk5g6yVMfAgE_CwbKsmpQ_2YFE9pPFrOat7xn1EKL47EcgaMkzM0DQg/w640-h288/IMG20210823143750.jpg" width="640" /></a></div>Keduanya terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf B atau Pasal 12 huruf e)   jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, apakah Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. MUNIF, M.Ag akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 23 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Djoni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Rahmat Sahlen Sugianto, Muhammad Fathoni dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam Dakwaannya. Bahwa Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO bersama dengan Terdakwa II NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO, pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA, di Jalan Sukorame, Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendirt atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Kwf2_aQh95iaWZ9b3LjIInT1RPmwAIxNxwyI773qN3WL5NuJzZwCW3UuWnBj8qb0igdJ6NwMCZ9saDsWgX0jm1SamTfpxTtUVp4mMKfY_L8hyphenhyphend6QnNX0ZUdh1oSgDt3vOstby0KDqog/s1334/IMG20210823142803.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Kwf2_aQh95iaWZ9b3LjIInT1RPmwAIxNxwyI773qN3WL5NuJzZwCW3UuWnBj8qb0igdJ6NwMCZ9saDsWgX0jm1SamTfpxTtUVp4mMKfY_L8hyphenhyphend6QnNX0ZUdh1oSgDt3vOstby0KDqog/w640-h288/IMG20210823142803.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19, <br /><br />Bentuk BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 TA. 2020, berupa bantuan uang tunai yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran (TA) 2020 <br /><br />Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020, dengan pagu anggaran scbesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah). <br /><br />Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mengatur kriteria Penerima Bantuan yaitu Lembaga yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga, serta bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebagai berikut : <br /><br />a. BOP Pesantren Kecil sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),; b. BOP Pesantren Sedang sebesar Rp40.000.000 (empat puuh juta rupiah),; c. BOP Pesantren Besar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah),; d. BOP Pendidikan Keagamaan Islam (MDT) dan LPO/TPO) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) <br /><br />Sebelumnya, sekitar bulan Juli 2020, Saksi ASRAN, S.Pd, M.Pd. bin SIARA selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang berada di DPR RI Jakarta menginformasikan kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA akan adanya program penyaluran dana BOP untuk Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan Al Our'an (LPO) pada masa pandemi Covid-19 untuk Dapil II Jawa Timur yang meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo: <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUjKvZ20zVYe1ZjCSkBPIJ0k5IO_faKYeK7-LYgIsHMIPrjdGVK6ZRaeHv1iIUoc-RrreITinCdgXV0FvauDcYJHDVY4KiN6G1pb5SA7hRr3mp37NtuJMe6rrjAI6qSX20o_yhvvoChQ/s1334/IMG20210823144135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUjKvZ20zVYe1ZjCSkBPIJ0k5IO_faKYeK7-LYgIsHMIPrjdGVK6ZRaeHv1iIUoc-RrreITinCdgXV0FvauDcYJHDVY4KiN6G1pb5SA7hRr3mp37NtuJMe6rrjAI6qSX20o_yhvvoChQ/w640-h288/IMG20210823144135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Beberapa hari kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H, MOEKHLAS SIDIK, MPA, mengadakan pertemuan untuk membahas program penyaluran dana BOP tersebut agar tepat sasaran, seianjutnya terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO memerintahkan Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos untuk berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan perihal permintaan data Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Gur'an (LPO) yang akan diusulkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cg. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, <br /><br />Selanjutnya Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. mendatangi Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan bertemu Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag selaaku Plt. Kepala Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan memperkenalkan diri bahwa Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos dari Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA berkoordinasi dengan tujuan meminta data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Ouran (LPO) yang akan diusulkan sebagai Penerima Bantuan Operasional Pendidikan, dan selanjutnya Saksi Dr, Drs. MUNIF, M.Ag meminta surat resmi atas permohonan data dimaksud, <br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA melalui Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos, mengirimkan Surat Nomor : 06/RAPI.107/VI1/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal, Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT dan LPO kepada Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan surat tersebut diterima oleh Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I selaku Kasi (Kepala Seksi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. <br /><br />Sekira 1 (satu) minggu kemudian, Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. mendapatkan telepon dari Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I, memberitahukan bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan dan akan diproses pengumpulan datanya <br /><br />Menindaklanjuti surat Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA tersebut, Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan memberikan jawaban dengan Surat Pengantar Nomor : 609/Kk.13.27.1/PP 07/07/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2020 kepada Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos yang isinya sebagai berikut : 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Awaliyah/Ula : 2, 3. Jumlah 4; 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Wustho : 149,75. Jumlah 224<br /><br />Selanjutnya Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos mengetik ulang data Pondok Pesantren, MDT, dan LPO se-Kota Pasuruan dengan meminta bantuan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T untuk dijadikan Daftar Usulan Lembaga Penerima BOP kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cg. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan melalui Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA Tenaga Anli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) MOEKHLAS SIDIK, MPA. yang berada di DPR RI Pusat <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rhKhR5JTV3GHcaxbX4omK4gWa8VKTkpHNwnEvY4kCDZno5idhVluSuQt_8wGQhTy_0A52H-duZKK72cf46VH45PaUnhS3wjJIHaCW3Z_HaIDtKg1PQC4y7UXoBoJY13nPEmWAWYNbcc/s1334/IMG20210823143552.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rhKhR5JTV3GHcaxbX4omK4gWa8VKTkpHNwnEvY4kCDZno5idhVluSuQt_8wGQhTy_0A52H-duZKK72cf46VH45PaUnhS3wjJIHaCW3Z_HaIDtKg1PQC4y7UXoBoJY13nPEmWAWYNbcc/w640-h288/IMG20210823143552.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA menerima file data yang dikirim oleh Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos, dan menerima informasi dari Sdr. ADI SETIAWAN Staf pada Kementerian Agama RI untuk mengumpulkan data-data Lembaga Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam. Kemudian Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA segera mengirim file data yang diterima dari Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos serta men-scan Surat Pengantar melalui media WhatsApp (WA) kepada Sdr. ADI SETIAWAN, <br /><br />Data usulan calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA, masuk pada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, ditindaklanjuti oleh Saksi ABDUL ROUF, S.NL., M.Ksos selaku Ketua Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ..V/1539/08/2020 tanggal 11 Aguatus 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Nomor : DJ.I.V/1256/07/2020 tentang Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan pengciolaan Bantuan Operasional yakni melakukan verifikasi lembaga Penerima Bantuan sesuai dengan data Education Management Information System (EMIS) sebagai pusat data: <br /><br />Selanjutnya hasil Verifikasi Tim Managemen Pengelolaan Bantuan pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada Saksi Dr. WARYONO, S.Ag., M.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk ditetapkan dengan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br /><br />Dasar PPK untuk melakukan verifikasi hingga penetapan Lembaga Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 TA 2020 untuk Surat Keputusan (SK) Tahap I adalah Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor : 1248 Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020: <br /><br />Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4471 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) berstempel basah dan disampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD ALI RAMDHANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disahkan, <br /><br />Penetapan BOP Tahap I untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 4471 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT)-Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicejyZkUx65eFtivH_U98cKq9ZGqtZ0i9gjF-pJ6tyrI4F2v6HL1EOa91CX1ojWEqh9n2QUZ_nB0VP0RpT9PKLBArqs-H6MyTyEnrn-3dctYTWcOY60cf-7bHPVLc7EqQ3dxCtEnYkfXo/s1334/IMG20210823144115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicejyZkUx65eFtivH_U98cKq9ZGqtZ0i9gjF-pJ6tyrI4F2v6HL1EOa91CX1ojWEqh9n2QUZ_nB0VP0RpT9PKLBArqs-H6MyTyEnrn-3dctYTWcOY60cf-7bHPVLc7EqQ3dxCtEnYkfXo/w640-h288/IMG20210823144115.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Surat Keputusan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dari PPK yang telah di tandatangani dan berstempel basah, selanjutnya diserahkan kepada Saksi ABDUL ROUF, S.Fil.I,, M.Ksos. <br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan seijin PPK, Saksi ABDUL ROUP, S.NLL., M.Keos mengundang para Tenaga Ahli pada Komisi VIII melalui Aplikasi WhatsApp Group (WAG) milik Sdr. ADI SETIAWAN untuk berkumpul di Kantor Kementerian Ayama RI di Lt. 7 Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat di Ruang Pertemuan yang membahas sebagai berikut : <br /><br />1, Menyampaikan Early Warning dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI yang menyatakan agar jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan, <br /><br />2. Meminta agar para Tenaga Ahli ikut mengawasi dan mensukseskan Program BOP sesuai dengan Juknis, <br /><br />3. Setelah itu Tenaga Ahli menerima salinan Early Warning, Pemberitahuan Syarat-syarat pencairan bantuan dan Asli Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam serta Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) masing-masing sesuai usulan dari Pengusul Bantuan, yang diajukan dengan surat berkop dan bertandatangan anggota Dewan pada Komisi VIII, dimana untuk usulan dari Anggota DPR RI MOEKHLAS SIDIK, MPA, Wilayah Dapil II Jawa Timur dari Partai Gerindra diterima oleh Staf Ahli Anggota yaitu Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA, <br /><br />Bahwa Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, setelah menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima BOP dan Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Diniyah Takmiliyah (MDT) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran (TA) 2020, kemudian memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. <br /><br />Setelah menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT), Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA melaporkan kepada Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA dan H. MOEKHLAS SIDIK memerintahkan untuk segera mengirim Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP tersebut sesuai dengan petunjuk dari Kemenag RI. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020<br /><br />Kemudian saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA mengirimkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan BOP MDT tersebut ke Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., yang beralamat di Jalan Sukorame, Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan surat tersebut telah diterima oleh Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSiMYUs6PuszHHofPtW9YE21Pcw8bME4vpMFR5zHQPAZxitujkcGCfBfMUBNPyDB0VZpnL714Jxin86hNyW_NN6_zF982ZMFKTpwzl7FN3V86l3ajUFYEG6vT3y_lB6XZDplSQhbuItFY/s1334/IMG20210823132518.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSiMYUs6PuszHHofPtW9YE21Pcw8bME4vpMFR5zHQPAZxitujkcGCfBfMUBNPyDB0VZpnL714Jxin86hNyW_NN6_zF982ZMFKTpwzl7FN3V86l3ajUFYEG6vT3y_lB6XZDplSQhbuItFY/w640-h288/IMG20210823132518.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 16.00 WIB bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA Jalan Sukorame Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan rapat dengan Staf Administrasi Anggota dan Para Tenaga Relawan yang dihadiri oleh : <br /><br />1. Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. selaku Staf Administrasi Anggota (SAA),; 2. Saksi GATOT WIBOWO selaku Staf Administrasi Anggota (SAA),; 3. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. selaku Staf Administrasi Yayasan Assidig Islamiyah (YAI).; 4. Saksi DANDI NOFVA selaku Sopir Yayasan Assidig Islamiyah (YAI) ,; 5. Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO selaku tenaga relawan dari Kota Pasuruan,; 6. Saksi AKHMAD HUFRON selaku tenaga relawan dari Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,; <br /><br />7. Saksi MUSLIMIN selaku tenaga relawan dari Purwodadi Kabupaten Pasuruan,; 8. Saksi MOKHAMAD SAIKHU selaku tenaga relawan dari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,; 9. Saksi MUHAMMAD HATTA MULYOADJII, S.E., S.H., M.Si., M.M. selaku tenaga relawan dari Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan,; 10, Saksi YAMUJI KHOLIL selaku tenaga relawan dari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,; 11. Saksi NANANG HENDRA JAYA dan Saksi MAULIDI selaku tenaga relawan di Kabupaten Probolinggo: dan 12. Saksi SYAIFUL FIRDAUS selaku tenaga relawan di Kota Probolinggo. <br /><br />Pada saat rapat tersebut, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A bin SOEMARTO menyampaikan Bantuan Operasional Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 dari Kementerian Agama RI merupakan bagian dari aspirasi perjuangan Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, <br /><br />Sehingga Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO. S.T.A. bin SOEMARTO meminta bantuan kepada para Tenaga Relawan yang hadir untuk dapat membantu menyampaikan langsung Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan. <br /><br />Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan  Rumah Aspirasi menyampaikan agar relawan untuk “Amanah, Jujur, tidak serakah dan cerdas dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada lembaga penerima BOP”, saat rapat tersebut masih belum ada kesiapan dari para Tenaga Relawan, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan Rapat yang Kedua <br /><br />Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020, Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan Rapat yang Kedua bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. <br /><br />Dalam rapat tersebut Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO menyampaikan teknis penyerahan Surat Pemberitahuan BOP MDT kepada Lembaga sebagai Penerima BOP antara lain : <br />1. Tenaga relawan untuk “Amanah, jujur, tidak serakah dan cerdas dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada lembaga penerima BOP" <br /><br />2. Bahwa masing-masing tenaga relawan dapat mengarahkan supaya lembaga Penerima BOP dapat memberikan nilai manfaat seikhlasnya, namun ditekankan besarannya minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah): <br /><br />3. Apabila uang telah terkumpul, Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO memerintahkan para Tenaga Relawan menyerahkan uang-uang tersebut kepada Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO melalui Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. selaku Staf Administrasi Yayasan Assidig Islamiyah (YAI) dengan ketentuan, tidak boleh ada pemotongan dari nilai manfaat yang telah diterima dari Lembaga Penerima BOP, harus dalam keadaan utuh dalam amplop tertutup dan tidak boleh dibuka. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO menyerahkan SK Penetapan Penerima BOP dan Surat Pemberitahuan BOP MDT Kota Pasuruan kepada Terdakwa II NURDIN bin M. AMIN ABO. <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpiOdlt6gG-MX1nvIv_3qXnC-ocHpkDq9prfHwQuMsV5FKD52rh-_KhL-tgQXqOl-Ajrm2qO1EBK8KQFvKz8payeYgpQByJ0I46ZY_JW1wR7IWsqY1hTwtoaYfp2JCvcYQ-RqzIPDFbR8/s1334/IMG20210823143750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpiOdlt6gG-MX1nvIv_3qXnC-ocHpkDq9prfHwQuMsV5FKD52rh-_KhL-tgQXqOl-Ajrm2qO1EBK8KQFvKz8payeYgpQByJ0I46ZY_JW1wR7IWsqY1hTwtoaYfp2JCvcYQ-RqzIPDFbR8/w640-h288/IMG20210823143750.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO meminta bantuan Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi pejabat di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO, dipertemukan oleh Saksi CHUMAIDI dengan Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I. selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kota Pasuruan, <br /><br />Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menyampaikan program BOP untuk MDT di Kota Pasuruan dari Kementerian Agama RI berupa SK penetapan Penerima Bantuan. <br /><br />Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO juga menyampaikan bahwa Terdakwa II NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO mengaku utusan dari pusat dan diberi amanah untuk menyampaikan seacara langsung kepada lembaga lembaga MDT yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan, <br /><br />Selanjutnya Saksi AHMAD MARZUQ, S.Ag. M.Pd,I, menyarankan agar Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan: <br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 Septomber 2020, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO bertemu dengan FKDT Kota Pasuruan di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah milik Saksi MOHAMMAD NAILUR ROHMAN selaku Ketua FKDT Kota Pasuruan didampingi oleh Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUQ, S.Ag, M.Pd.i, pada saat itu langsung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus beserta Koordinator Kecamatan (Korcam), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) FKDNT Kota Pasuruan, antara lain: <br /><br />1. H. ABDUL WAHID (Wakil FKDT Wilayah Kecamatan Gadingrejo): 2. MUHAMMAD FAKHRUDIN (FKDT Kecamatan Purworajo): 3, AKHMAD RIFA! (FKDT Kocamatan Gadingrejo): 4. MUHAMMAD NAFIK, 8.Ps.I, (Pengurus DPAC Panggungrejo): 5, AL AMIN NUR ROPIK, S.Pd, (Pengurus DPAC Panggungrejo): 6. UWAIS AL OORONI (Sekretaris FKDT DPC Kota Pasuruan): 7. SUPRIYADI (Bendahara FKDT DPC Kota Pasuruan); 8. HERMAN FELANI (Pengurus DPAC Panggungrejo): 9. ABD. ROHMAN (wakil Ketua DPC): 10, H. MOCHAMMAD NI'AM; 11, H. SAIFUL HUDA (Koordinator Kecamatan Bugulkidul): 12. MOCH. SYAFI!, S.Pd, (Koordinator Kecamatan Bugulkidul); 13. MUHAMMAD NAWAWI, S.Pd.I. (Ketua FKDT Kecamatan Panggungrejo). <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebagai utusan dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu H. MOEKELAS SIDIK, MPA, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa SK Penetapan Penerima Bantuan yang di dalamnya berisi Daftar Lembaga Penerima BOP untuk kategori MDT di Kota Pasuruan dan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan dan menyampaikan BOP yang akan diterima MDT berdasarkan SK berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga dan Surat Pemberitahuan diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melainkan langsung dari pusat karena perjuangan dari Partai Gerindra, <br /><br />Dalam kesempatan itu, Terdakwa II NURDIN, S,Pd, bin M. AMIN ABO juga menyampaikan meminta bagian sebesar 30 persn (tiga puluh persen) dari pencairan dana BOP yang diterima masing-masing Lembaga sebagai ucapan terima kasih atas usaha fraksi Partai Gerindra memperjuangkan aspirasi sehingga MDT di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan termasuk untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggunjawahan penggunaan BOP, <br /><br />Pada mulanya, sakai MOHAMMAD NAILUR ROHMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan keberatan apabila dilakukan pemotongan dana sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa II NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, <br /><br />Oleh karena Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO mengancam dan mendesak bahwa dirinya akan membawa pulang kembali Surat Keputusan dan Surat Pemberitahuan penerima BOP tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para Lembaga Penerima BOP tidak akan mendapatkan dana bantuan apabila keberatan. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVLxKjEdxu_L9J6ozpAKFrC7szVVBcZlK18zFKh_p-CtrSvNAF3afXN0Sv5ioq-M42xthoRG3dqwL236t-bJo-Alh0JSSsjFFJRE5fvXYZAq96r8crERazJWY3cNO0uJPT8SvwDrESZ0c/s1334/IMG20210823144135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVLxKjEdxu_L9J6ozpAKFrC7szVVBcZlK18zFKh_p-CtrSvNAF3afXN0Sv5ioq-M42xthoRG3dqwL236t-bJo-Alh0JSSsjFFJRE5fvXYZAq96r8crERazJWY3cNO0uJPT8SvwDrESZ0c/w640-h288/IMG20210823144135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas ancaman dan desakan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kemudian para Korcam (Kordinator Kecamatan) yang juga sebagai penerima BOP dengan terpaksa bersedia memberikan potongan sebesar 20 persen dari30 persen yang diminta Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO dari nilai BOP yang diterima masing-masing lembaga, yaitu sebesar Rp2.000.000 termasuk untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diterim para lembaga<br /><br />Dalam rapat ternetrat juga dibaahas mekanisme pemotongan dengan cara Koordinator FKDT Kecamatan membantu administrasi Lembaga penerima dalam pecairan dana BOP di Bank BNI 46 Cabang Pasuruan<br /><br />Setelah cair 2 atau 3 hari kemudian, penerima BOP menyetor kepada Korcam Keamatan) masing-masing sebesar Rp2.000.000, dan setelah terkumpul selanjutnya Korcam FKDR Kecamatan menyerahkan dana tersebut kepada saksi Al Amin Nur Rofiq, S.Pd untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO<br /><br />Bahwa kemudian Terdakwa II Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO membagikan surat pemberitahuan Bantuan Operasional pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) kepada masing-masing Koordinator FKDT Kecamatan sesuai alamat lembaga penerima BOP per Kecamatan<br /><br />Selanjutnya, setelah Koordinator FKDT Kecamatan menerima surat pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT), melakukan tindakan sebagai berikut : 1.  memberikan informasi kepada calon penerima BOP terkait kelengkapan administrasi sebagai syarat syarat pencairan Bop,; 2. mengkoordinir dalam pengambilan formulir bank di bank BNI 46 cabang Pasuruan yang harus diisi oleh masing-masing penerima BO untuk pencairan dana BOP tersebut,: <br /><br />3. Melakukan pembagian kepada para penerima BOP dalam hal pengisian formulir serta berkas berkas yang diperlukan untuk pencairan BOP 4. Menyerahkan formulir dan berkas-berkas dari para penerima BOP ke bank BNI Pasuruan hingga dilakukan penjadwalan untuk pencairan dana BoOP,; 5. mengambil nomor antrian di Bank BNI Pasuruan untuk mengawal para penerima BOP pada hari H pengambilan dana BOP di Bank BNI cabang Pasuruan,; <br /><br />6. membantu menerima uang pemotongan dari para penerima BOP sebesar Rp2.000.000 untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT),: 7. menyerahkan uang pemotongan dari para penerima BOP yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000 Kepada saksi Al Amin Nur Rofiq, S.Pd selaku kepala lembaga Darul Karomah untuk diserahkan kepada Terdakwa II Nurdin, S.Pd bin Amin ABO,; 8. membantu menyusun surat/laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP dari penerima BOP di wilayah masing-masing Kecamatan<br /><br />Sekitar akhir bulan September 2020, Koordinator Kecamatan Purworejo : Saksi MUHAMMAD PAKHRUDIN dan Saksi YUSUP HADI BANTOBO,; Koordinator Kecamatan Gadingrejo : Saksi AKHMAD KIFA’I,; Koordinator Kecamatan Bugul Kidul : MOCH, SYAFI’I, S.Pd, dan Saksi H, SYAFUL HUDA serta Koordinator Kecamatan Panggungreo : Saki HERMAN FELANI,  Sakai MUHAMMAD NAFKIK, S.Ps.I, dan Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd, telah menghubungi Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Penerima BOP dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang berada di Wilayah Kecamatan masing-masing dan meminta Lembaga untuk menyiapkan syarat-syarat pencairan di Bank Penyalur yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Pasuruan Jalan Balai Kota Pasuruan. <br /><br />Dalam bulan September 2020 dan Oktober 2020, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Lembaga Penerima BOP dengan didampingi Korcam masing-masing telah mencairkan dana BOP di bank BNI 46 Cabang Pasuruan, dan selesai pencairan maka Lembaga penerima BOP tersebut telah menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP yang diterima Lembaga Penerima kepada masing-masing Koordinator Kecamatan (Korcam) <br /><br />Uang hasil pemotongan sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus ima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh masing-masing Koordinator Kecamatan (Korcam) dengan perincian sebagai berikut : <br />1. Saksi MUHAMMAD FAKHRUDIN (Koordinator Kecamatan Purworejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) : <br /><br />2. Saksi YUSUF HADI SANTOSO (Koordinator Kecamatan Purworejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) : <br /><br />3. Saksi AKHMAD RIFAI (Koordinator Kecamatan Gadingrjeo) menyerahkan uang hasil pemotongan sebesar Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) : <br /><br />4. Saksi MOCH. SYAFI’I, S.Pd. (Koordinator Kecamatan Bugulkidul) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) : <br /><br />5. Sakai H. SAIFUL HUDA (Koordinator Kecamatan Bugulkidul) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) : <br /><br />6. Saksi HERMAN FELANI, Saksi MUHAMMAD NAFIK, S.Ps.I dan Saksi AL AMIN NUR ROFIO, S.Pd (Koordinator Kecamatan Panggungrejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp91.500.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). <br /><br />Total dana yang diterima oleh Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWq1zxWHosplj-K7HGkZYSJl2yyieV176XdbHmLvWynTG_uv_IY241ZU7rYiuWpmEPGHJ-85fsZwk3e7FlK1h2B9u-5Um0bYClgBbVJXsjxAnaPvRKh9Y4HCsihgMoJcNrYkd_xymwcEw/s1366/IMG20210823143727.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWq1zxWHosplj-K7HGkZYSJl2yyieV176XdbHmLvWynTG_uv_IY241ZU7rYiuWpmEPGHJ-85fsZwk3e7FlK1h2B9u-5Um0bYClgBbVJXsjxAnaPvRKh9Y4HCsihgMoJcNrYkd_xymwcEw/w640-h288/IMG20210823143727.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd.I menerima dana pemotongan BOP sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari masing-masing koordinator Kecamatan, kemudian Saksi AL AMIN NUR ROFIQ,S.Pd. menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada Terdakwa II NURDIN S.Pd bin M. AMIN ABO secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali bertempat di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Darul Kharomah Jalan Letjend Sutoyo Kota Pasuruan, yaitu : <br /><br />1. Pada tanggal 20 September 2020 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). 2. Pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). 4. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 5. Pada tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). 6. Pada tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). <br /><br />Setelah Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menerima uang pemotongan dana BOP MDT sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi AL AMIN NUR ROFIO, S.Pd., kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO melalui Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu : <br /><br />1. Pada sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertemput di rumah makan Food Veranda Taman Dayu Kecamatan Panam Kabupaten Pasuruan jumlah yang diserahkan sebesar Rp66.000.000 (nam puluh enam juta rupiah), <br /><br />2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah penyerahan yang pertama bertempat di Warung Sumringah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, jumlah yang diserahkan sebesar Rp33.000.000 (tiga putuh tiga juta rupiah). <br /><br />3. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, 2 (dua) minggu setelah penyerahan yang kedua bertempat di dekat Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durenscwu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, <br /><br />Bahwa Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, ST. setelah menerima uang dari Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO langsung menyerahkan selaruhnya kepada Terdakwa I  RINAWAN HERASMAWANTO, STA, bw SOEMARTO bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA, yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durernsewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. <br /><br />Setelah Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A. bin SOEMARTO menerima uang hasil pemotongan BOP sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO, kemudian Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A. bis SOEMARTO menyerahkan kembali kepada Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagai imbalan karena Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO sudah membantu penyaluran BOP. <br /><br />Bahwa Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menggunakan uang sebesar Rp173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tahum Anggaran 2020, sebagai berikut : <br /><br />1. Diserahkan kepada Saksi CHUMAIDI Rp6.000.000,; 2. Diserahkan kepada Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag. selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),; 3. Membeli mobil Toyota Kijang Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah),; 4. Membayar cicilan Honda Beat Rp611.000,;  5. Membayar service mobil Toyota Kijang Rp1.500.000,; 6. Membayar cicilan Bank Syariah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 7. Membeli 4 (empat) buah ban mobil Toyota Kijang Rp2.000.000,;  8. Kebutuhan hidup Terdakwa II NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO sehari-hari sebesar Rp2.639.000,; 9. Dan uang sebesar Rp111.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bia M. AMIN ABO. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya BOP. Kemudian Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Lakadya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang juga selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., seharusnya mengawal dan mensukseskan penyaluran BOP tersebut. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut bertentangan dengan : <br /><br />1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Adimistrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 46 menyatakan, bahwa Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilarang : <br /><br />a. huruf b : Menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota,; b. huruf d : Menyalahgunakan informasi, tugas, dan status untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain,; c. huruf g : Melakukan Pungutan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan, <br /><br />2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, pada Bab III Sub C angka 1 menyebutkan : BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid19 ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut : huruf j, “Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19”. <br /><br />3. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-80S/1IJ/PS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Early Warning Atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren, sebagai berikut : <br /><br />a. Pelaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. <br />b. Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. <br />c. Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya: <br />- Melakukan persekongkolan / kolusi. <br />- Tidak mengandung unsur penyuapan. <br />- Tidak mengandung unsur gratifikasi. <br />- Tidak mengandung unsur benturan kepentingan. <br />- Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi.<br />- Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat. <br />- Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.TL.A bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.TL.A bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf B atau Pasal 12 huruf e)   jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

#Uang “haram” mengalir ke Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, M.Ag. Apakah akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?...

Pimpinan Mambahul Ulum, Kepala Madin Al Maksum dan Ustadz Diadili Karena Dugaan Korupsi dana ‘Ponpes’ Rp110 juta

19.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#2 Terdakwa Lain juga diadili, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJJOePEy9R8jmOlpCZezlWykkb59H9U20aw0gyYGNTanPol5Z9vq1AaZ6acQnaO0yb6q-z_n9Ozr-0AS0t-4GBp2G01dtZ40uELorFkRUehgEmwnJUAduVzGaU6PTv2i4a5BrxeSNekq4/s1330/IMG20210823132738.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJJOePEy9R8jmOlpCZezlWykkb59H9U20aw0gyYGNTanPol5Z9vq1AaZ6acQnaO0yb6q-z_n9Ozr-0AS0t-4GBp2G01dtZ40uELorFkRUehgEmwnJUAduVzGaU6PTv2i4a5BrxeSNekq4/w640-h288/IMG20210823132738.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Ketika moral dan akhlak sudah rusak, tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkan”</i>. Barangkali kalimat inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ‘masuk dalam lingkaran’ Korupsi, diantaranya Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri yang berprofesi sebagai Guru yang juga Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo dan Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm), Ustadz/Mubaligh serta Akhmad Sukari Alias Suher selaku Kepala Madin Al Maksum<br /><br />Samsul Khoiri (perkara tersendiri), Abdul Wahid dan Akhmad Sukari terseret dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp110.000.000 <br /></div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2U1WHe1GAa1QLyAnAz6dAZIIZi7t-DEk_CsE1OdRyWca8Wp9Cy2uXypq64-8xkQa-PaBVAxHDQ3r7uNtCIDp1W1AwFpptis1bEboavHKLLkHDjnkKSzLFVpP6Q7q5e2pOEuWYjY64kU/s1334/IMG20210823132518.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2U1WHe1GAa1QLyAnAz6dAZIIZi7t-DEk_CsE1OdRyWca8Wp9Cy2uXypq64-8xkQa-PaBVAxHDQ3r7uNtCIDp1W1AwFpptis1bEboavHKLLkHDjnkKSzLFVpP6Q7q5e2pOEuWYjY64kU/w625-h288/IMG20210823132518.jpg" width="625" /> </a></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr><tr align="justify"><td class="tr-caption">Akibatnya, Samsul Khoiri (perkara tersendiri), Abdul Wahid dan Akhmad Sukari diseret oleh JPU Kejari Kota Pasuruan ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp110.000.000 (dan Rp110 dalam perkara Abdul Wahid dan Akhmad Sukari dalam perkara terpisah)<br /><br />Uang sebesar Rp110.00.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk masing-masing Pondok Pesantren selaku Lembaga Peneriam sebesar Rp25.000.000 yang dipotong sejumlah Rp10.000.000 dari setiap lembaga penerima<br /><br />Ketiganya terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3)  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</td><td class="tr-caption"><br /></td><td class="tr-caption"><br /></td><td class="tr-caption"><br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCYN36ODsaMiaH2I1EPNQIykle3_in9L43uvigRz6KBfbsRkIFlxyJ3B0F_oCXpWd_i-9vdxOk69XzdwGtFTmPd_gdHUF_nLeA4wZsKXLWOTsy_7i5aNHQ4nKQlivHBuAFDIeikj2WWA/s1067/jpg.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCYN36ODsaMiaH2I1EPNQIykle3_in9L43uvigRz6KBfbsRkIFlxyJ3B0F_oCXpWd_i-9vdxOk69XzdwGtFTmPd_gdHUF_nLeA4wZsKXLWOTsy_7i5aNHQ4nKQlivHBuAFDIeikj2WWA/w640-h360/jpg.jpg" width="640" /></a></div> Dalam perkara ini, tidak hanya Samsul Khoiri (perkara tersendiri), Abdul
 Wahid dan Akhmad Sukari yang diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN 
Surabaya untuk diadili. Melainkan ada 2 terdakwa lainnya dalam perkara 
dugaan Korupsi dana BOP untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), yaitu 
Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto adalah Tenaga Ahli (TA A-107) 
DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku 
selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, 
MPA, sementara Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar
 Pasaribur Patners<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung 
secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
 Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 23 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan 
surat dakwaan oleh Tim JPU Djoni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Kota 
Pasuruan terhadap Terdakwa Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (Abdul 
Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) dan Akhmad Sukari Alias Suher dalam perkara 
penuntutan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda 
Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing 
sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH 
serta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang 
dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Ahmad Junaidi, Abdul Syukur, 
Ridham Billiar dan Chorul Anam. Sementara Kedua Terdakwa Samsul Khoiri 
(dan Terdakwa Abdul Wahid serta Terdakwa Akhmad Sukari) mengikuti 
persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan 
negera) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus 
disease 2019)<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam Dakwaannya. 
Bahwa ia Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) baik 
bertindak sendiri-sendiri ataupun secara mufakat bersama-sama dengan 
saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan saksi AKHMAD SUKAERI alias 
SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan 
tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Oktober tahun
 2020  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWqGXwZjhXnr-F5qimtkHfzMX4xODua3aZBTeKBkcjAigic3QofK85ZrDFkF-vgTt8iviVV9vaB-EIiQYIKPJGBxzEhRkpHWHzbUBq3RYlGVqfuZP8EjYbAPdbSc8pEin_22Ga7xgh1kA/s1334/IMG20210823132928.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWqGXwZjhXnr-F5qimtkHfzMX4xODua3aZBTeKBkcjAigic3QofK85ZrDFkF-vgTt8iviVV9vaB-EIiQYIKPJGBxzEhRkpHWHzbUBq3RYlGVqfuZP8EjYbAPdbSc8pEin_22Ga7xgh1kA/w640-h288/IMG20210823132928.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam Petunjuk Teknis tersebut diatur sebagai berikut : <br />A. Pemberi Bantuan adalah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, <br /><br />B. Penerima Bantuan adalah, 1. Pesantren dengan kategori Kecil, Sedang dan Besar. 2. Madrasah Diniyah Takmiliyah. 3. Lembaga Pendidikan Al' Ouran <br /><br />C. Persyaratan Penerima Bantuan: 1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 2. Terdaftar pada Kementrian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga/Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kemenag <br /><br />D. Bentuk Bantuan <br />1. Bentuk bantuan berupa bantuan uang yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 (Bagian AnggaranBendahara Umum Negara /BA-BUN) <br /><br />2. Nominal BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluhjuta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). : <br /><br />E. Pemanfaatan Bantuan <br />Bahwa bantuan operasional tersebut dapat dimanfaatkan antara lain : <br />1. Pembiayaan operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Isiam seperti membayar listrik, air, keamanan dan lainnya,; 2. Membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.,; 3. Pembiayaan kebutuhan protocol Kesehatan, seperti membeli sabun handsanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan disinfectan, washtafel, alat kebersihan dan lainnya. <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoQr_UNthqrbiTzDq7dRutVdWjeg3HJabaTgdbie4myVWCQRo-PgCNz70sM1XoEXpf969lv8vXyEnsdalR7EMTYZUUABq5ucCBYKWFiNHpv1ToYF-nKeEIOGFdL5C8QYxDlMG3nE3YHzk/s1366/IMG20210823132611.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoQr_UNthqrbiTzDq7dRutVdWjeg3HJabaTgdbie4myVWCQRo-PgCNz70sM1XoEXpf969lv8vXyEnsdalR7EMTYZUUABq5ucCBYKWFiNHpv1ToYF-nKeEIOGFdL5C8QYxDlMG3nE3YHzk/w640-h288/IMG20210823132611.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sekira bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI 
SUHERI (Alm) bertemu dengan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER di Warung 
Kopi yang berada disekitaran pintu keluar tol Grati Kabupaten Pasuruan, 
saat itu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER bertanya kepada Terdakwa 
SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm), “Saat ini sedang banyak 
bantuan, apakah memiliki kenalan yang dapat menghubungkan?” oleh 
Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dijawab “nanti coba 
saya liat kalo ada” <br /><br />Seusai Pertemuan tersebut Terdakwa SAMSUL 
KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumahnya di daerah Probolinggo 
melalui panggilan telephone menghubungi ACHMAD SARJONO (Alm) yang saat 
itu menjabat selaku Kasi PD Pontren Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan 
dan menanyakan “apakah ada SK/bantuan yang mau disalurkan", kemudian 
ACHMAD SARJONO (Alm) menyampaikan “jika mau ada bantuan, tapi di wilayah
 kota Pasuruan”, ACHMAD SARJONO (Alm) juga menyampaikan “tapi nanti akan
 ada sesuatunya” yang oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI
 (Alm) mengerti maksud “sesuatu” adalah menyangkut uang komisi. Menurut 
Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dalam pembicaraan 
itu ACHMAD SARJONO (Alm) juga menyampaikan bahwa ada Surat Keputusan 
Penerima Bantuan yang didapatkan dari Rumah aspirasi salah satu anggota 
DPR,  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa dua minggu setelah pembicaraan telephone tersebut, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menemui ACHMAD SARJONO (Alm) di Rumah Makan Bu Anis di daerah Warungdowo Kabupaten Pasuruan, saat itu ACHMAD SARJONO (Alm) menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan untuk Pondok Pesantren di Kota Pasuruan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm). <br /><br />Setelah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menerima Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan tersebut, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) langsung menghubungi Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk memberitahukan bahwa Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sudah mendapat 17 (tujuh belas) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan untuk Pondok Pesantren <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYUqUdwotUd2gp555VWGMmR4YfUMXMLJxNLGlhQUyXURgX5RGJImxUXk7yFJ-BfYhiBR7KvS9tyypRTVNBcoubmXGaaafsUweCvJfiUrCUrBX-jq6GtXT2hpa-mdfAHIHCSEnQG98Mqv8/s1334/IMG20210823135016.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYUqUdwotUd2gp555VWGMmR4YfUMXMLJxNLGlhQUyXURgX5RGJImxUXk7yFJ-BfYhiBR7KvS9tyypRTVNBcoubmXGaaafsUweCvJfiUrCUrBX-jq6GtXT2hpa-mdfAHIHCSEnQG98Mqv8/w640-h288/IMG20210823135016.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian meminta Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk menyampaikan Surat pemberitahuan Bantuan tersebut kepada masing-masing Pondok Pesantren dan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Aim) mengatakan ada potongannya dengan jumlah terserah. Kemudian Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menyuruh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk mengambil SK Pemberitahuan Penerima Bantuan di rumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) di daerah Probolinggo. <br /><br /><br />Pada sekira awal September 2020, Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER mendatangi Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) Jl. Sunan Giri RT/RW 005/005 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk mengambil SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan, <br /><br />Pada saat itu Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dengan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER sepakat besaran potongan dari masing-masing Pondok Pesantren Penerima Bantuan adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah diterima oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) adalah sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) adalah untuk Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER : <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPh1ruZYcS2TyyS9x61EgTbFMgQvZQAJQ18_rm9OZhOty7KCZ3f6mXYfPVp3MVyyKCFOyOLf-V6SakJLbWpxnY-CxXGRQuhZCCfYW9HA3OmqhzTL5imhhJtG_955Q52UUf4vaqefLabxg/s1334/IMG20210823132723.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPh1ruZYcS2TyyS9x61EgTbFMgQvZQAJQ18_rm9OZhOty7KCZ3f6mXYfPVp3MVyyKCFOyOLf-V6SakJLbWpxnY-CxXGRQuhZCCfYW9HA3OmqhzTL5imhhJtG_955Q52UUf4vaqefLabxg/w640-h288/IMG20210823132723.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Masih sekira awal September 2020, Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang 
telah membawa SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di
 Kota Pasuruan, kemudian mendatangi Saksi ABDUL WAHID Bin ABD QODIR 
(Alm) selaku Pimpinan Madrasah Nurul Hidayah dirumahnya di Jl. Sriwijaya
 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 </div><div style="text-align: justify;"><br />Saat itu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER mengaku sebagai orang dari Kabupaten yang akan menyampaikan SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan kepada Pondok Pesantren penerima bantuan akan tetapi tidak mengetahui alamat lembaga Penerima sehingga Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER meminta tolong kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) untuk membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan kepada Pondok Pesantren di Kota Pasuruan dan mengatakan, bahwa nanti ada potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bantuan yang diterima Pondok Pesantren <br /><br />Dan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) akan mendapat bagian/komisi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap Pondok Pesantren, sehingga Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) bersedia membantu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER. <br /><br />Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) kemudian menerima 17 (tujuh belas) lembar SK Surat pemberitahuan Penerima Bantuan dari Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER, selanjutnya pada sekira akhir September 2020, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) mendatangi tiap-tiap Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bantuan, kemudian menyampaikan kepada masing-masing Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren dengan kata-kata ;<br /><br />“Ini ada bantuan operasional untuk Pondok Pesantren dari pusat, sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi nanti ada potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kalau mau besok bisa diambil, tapi kalau tidak maka bantuan tersebut akan hangus atau akan dialihkan kepada lembaga lainnya”.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKe1ZsQ6kDM07uMt3x3Wp0pdeLRCDy-HzLibxYVoRXayYovTbXq27ceymj-Th0mx6-kqzSiLieBX8S8nazn_EbZkIwqUNaVqQmq28XVZve-OgRlCjQ-3ooZzk3EDOyHMxQfMQX5oWwG5w/s1334/IMG20210823132928.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKe1ZsQ6kDM07uMt3x3Wp0pdeLRCDy-HzLibxYVoRXayYovTbXq27ceymj-Th0mx6-kqzSiLieBX8S8nazn_EbZkIwqUNaVqQmq28XVZve-OgRlCjQ-3ooZzk3EDOyHMxQfMQX5oWwG5w/w640-h288/IMG20210823132928.jpg" width="640" /></a></div>Setelah mendengar perkataan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) tersebut, para Pimpinan Pondok Pesantren merasa keberatan terhadap potongan sebesar Rp10.000.000, sehingga dari 17 (tujuh belas) lembaga Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam Surat pemberitahuan Penerima Bantuan, ada sekitar 6 (enam) Pondok Pesantren yang menolak bantuan, sedangkan 11 (sebelas) Pondok Pesantren bersedia memenuhi permintaan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) tersebut, yaitu : <br /><br />1). Pondok Pesantren AL ARGHOB Jl. KH Abdul Hamid (dengan pimpinan Saksi Ust. SAIFUL SELAMET, S.Pd.I.) <br />2). Pondok Pesantren BUSTANUL HUDA (dengan pimpinan saksi Ust. H. HASANI) <br />3). Pondok Pesantren ROUDLOTUL SALAFIYAH (dengan pimpinan saksi Ust. MOCHAMMAD ROJI) <br />4). Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH (dengan pimpinan Ust. YUSUF HADI SANTOSO) <br />5). Pondok Pesantren A. WAHID HASIM (dengan pimpinan saksi Ust. MUHAMMAD MAULUDIN) <br />6). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl Panglima Sudirman (dengan pimpinan saksi Ust. A. ROHMAN) <br />7). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl KH Mansyur (dengan pimpinan Ust. DAHLAN) <br />8). Pondok Pesantren ROUDLOTUL HASANAH (dengan pimpinan saksi Gus FAUZI SISWANTO). <br />9). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM ALGHOFURY (dengan pimpinan saksi Ust. CHOIRUL ANAM) <br />10). Pondok Pesantren AL MUTTAOIN (dengan pimpinan saksi Ust. IMAM) <br />11). Pondok Pesantren TA'LIMIL OURAN (dengan pimpinan saksi GUS AKHMAD UMAR). <br /><br />Bahwa terhadap kesebelas Pondok Pesantren tersebut, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) selanjutnya menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang diperolehnya dari Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER, kemudian mengatakan ;<br /><br />“Tidak perlu mengajukan apa-apa, cukup membawa Surat Pemberitahuan, KTP, Ijin Operasional  lembaga dan Stempel Pondok Pesantren, sedangkan yang lain-lain nanti Saya yang akan mengurusnya”. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgdJtB_ZqP7kVz1oeNjIGNYJCPBy85QEutwX9Fb6epgrV14O6etJKMCbgoZGHzPN0Gt6bPzNLsrtZzoKmMvsY3a_R0Y9HEhFhp5GEans3TVJTJaXrCwMapa3XDy84uxTCS_I2ZGvJ3Kvc/s1366/IMG20210823132611.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgdJtB_ZqP7kVz1oeNjIGNYJCPBy85QEutwX9Fb6epgrV14O6etJKMCbgoZGHzPN0Gt6bPzNLsrtZzoKmMvsY3a_R0Y9HEhFhp5GEans3TVJTJaXrCwMapa3XDy84uxTCS_I2ZGvJ3Kvc/w640-h288/IMG20210823132611.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada awal bulan Oktober 2020, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR  (Alm) menghubungi 11 (sebelas) Pondok Pesantren dan menyampaikan agar segera mengambil dana Bantuan di Bank Negara Indonesia Cabang Pasuruan di Jalan Balaikota No. 21 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sehingga para Pimpinan Pondok Pesantren kemudian mencairkan dana bantuan yaitu sebagai berikut ;<br /><br />1). Saksi SAIFUL SELAMET, S.Pd.I. selaku pimpinan Pondok Pesantren AL ARGHOB Jl. KH Abdul Hamid mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020 <br />2). Saksi H. HASANI selaku pimpinan Pondok Pesantren BUSTANUL HUDA mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020 <br />3). Saksi MOCHAMMAD ROJI selaku pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL SALAFIYAH mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020 <br />4) Saksi YUSUF HADI SANTOSO selaku pimpinan Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020 <br />5) Saksi MUHAMMAD MAULUDIN selaku pimpinan Pondok Pesantren A. WAHID HASIM mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020 <br />6) Saksi A. ROHMAN selaku pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Ji Panglima Sudirman mengambil dana bantuan pada tanggal 9 Oktober 2020<br />7) Saksi DAHLAN selaku Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl KH Mansyur mengambil dana bantuan pada tanggal 9 Oktober 2020 <br />8) Saksi FAUZI SISWANTO selaku pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL HASANAH mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020 <br />9) Saksi CHOIRUL ANAM selaku pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM ALGHOFURY mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020 <br />10) Saksi IMAM selaku Pimpinan Pondok Pesantren AL MUTTAOIN mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020 <br />11) Saksi AKHMAD UMAR selaku pimpinan Pondok Pesantren TA'LIMIL OURAN mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020 <br /><br />Bahwa ke 11 (sebelas) Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren menerima dana Bantuan Operasional setelah menyerahkan persyaratan pencairan yaitu, Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang diterima dari Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm), menunjukkan KTP, surat-surat legalitas Lembaga kepada bagian Customer Service di Bank BNI KC Pasuruan <br /><br />Setelah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya, kemudian menuju Bagian Teller untuk menerima uang tunai sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa di potong pajak. <br /><br />Setiap kali para Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren berada didalam Bank BNI KC Pasuruan untuk mengambil dana Bantuan Operasional, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) sudah menunggu di luar Kantor BNI Cabang Pasuruan, <br /><br />Kemudian Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) mengajak para Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren yang telah menerima dana BOP untuk masuk kedalam mobil yang sudah terparkir dipinggir jalan depan Bank BNI Kantor Cabang Pasuruan untuk menyerahkan uang potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana keinginan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan diterima langsung oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) bersama Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang saat itu berada didalam mobil. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdu6Paz8R80lWA-idVuhIpd91hyphenhyphendEhNyEH9_lxxQiTDhNsmLAiSl-17rLDgcDdpvryyjETvwAV8evIgJnR-J8NByzoRNRObqZjzQXJPBrgn1kSyo1BmCK09u0T_GDatutXbzI8KHd0yFo/s1330/IMG20210823132738.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdu6Paz8R80lWA-idVuhIpd91hyphenhyphendEhNyEH9_lxxQiTDhNsmLAiSl-17rLDgcDdpvryyjETvwAV8evIgJnR-J8NByzoRNRObqZjzQXJPBrgn1kSyo1BmCK09u0T_GDatutXbzI8KHd0yFo/w640-h288/IMG20210823132738.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terhadap Pondok Pesantren yang setelah mengambil dana Bantuan, belum menyerahkan uang potongan, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) menghubungi melalui telephon dan menagihnya untuk segera menyerahkan dan mengantarkan kerumah Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) atau Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) yang datang ke Pondok Pesantren untuk mengambil uang potongan tersebut <br /><br />Bahwa jumlah uang potongan dana BOP yang dikumpulkan oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dari 11 (sebelas) Lembaga Pondok Pesantren adalah sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) <br /><br />Pada sekira pertengahan bulan Oktober 2020 , uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER dari uang itu diberikan bagian/komisi kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Lembaga Pondok Pesantren sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) untuk 11 Lembaga adalah sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp107.800.000 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER. <br /><br />Dari uang potongan dana BOP sebesar Rp107.800.000 tersebut, selanjutnya oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER diserahkan kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) di Jl. Sunan Giri RT/RW 005/005 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) adalah sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER sebagai upah/komisi baginya, sekaligus untuk biaya pembuatan Surat pertanggungjawaban (SPJ) <br /><br />Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER membuatkan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan dana Bantuan Operasional bagi Lembaga Penerima Bantuan seolah-olah Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional di Kota Pasuruan adalah benar-benar menerima bantuan utuh sebesar Rp25.000.000 dan membuatkan Surat Pernyataan bermaterai yang berisi Penerima Bantuan tidak memberikan sesuatu kepada Pemberi bantuan dan pihak lain dan menggunakan bantuan sesuai petunjuk teknis dan Surat Pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren penerima Bantuan, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYhBQ7FbroQse_uYUsf5rlF7JlFMunr4sn0x1E38_9wygS5eLU3HQBG-0lQKhqtZRSFE-dG73z5B5avoNPXIh7vbwfnoHZfBaJAoIOoHzcx0vxonBEflweoYN-djJq_xNZW-o6utiAUuo/s1334/IMG20210823132518.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYhBQ7FbroQse_uYUsf5rlF7JlFMunr4sn0x1E38_9wygS5eLU3HQBG-0lQKhqtZRSFE-dG73z5B5avoNPXIh7vbwfnoHZfBaJAoIOoHzcx0vxonBEflweoYN-djJq_xNZW-o6utiAUuo/w640-h288/IMG20210823132518.jpg" width="640" /></a></div>Padahal surat pernyataan tersebut tidak benar karena Dana Bantuan Operasional yang diterima masing-masing Pondok Pesantren dipotong sebesar Rp10.000.000 dan diserahkan kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER. <br /><br />Bahwa uang sebesar Rp90.000.000 yang diserahkan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) selanjutnya oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) disimpan dan rencananya akan diberikan kepada ACHMAD SARJONO (Alm) Kasi PD Pontren Kemenag kabupaten Pasuruan, <br /><br />Namun sebelum Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sempat menyerahkan uang tersebut, ACHMAD SARJONO (Alm) menderita sakit hingga kemudian meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-13012021-0016 tanggal 13 Januari 2021. <br /><br />Olehkarena ACHMAD SARJONO (Alm) telah meninggal dunia, uang potongan sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tetap disimpan/berada dipenguasaan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm), dan atas penguasaan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). <br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) Bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) dan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membantu Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang terdampak Pandemi Covid-19 tidak bisa tercapai, akibatnya Pondok Pesantren tidak maksimal dalam memanfaatkan bantuan Operasional dan pemenuhan peralatan pencegahan Covid-19 sesuai sasaran. <br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bertentangan dengan : <br /><br />1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan perubahannya sebagaimana BAB I Huruf B angka 2 dan BAB II Huruf e dan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020. <br /><br />2. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor BB0S/1J/PS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Eariy Warning atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren kemudian diteruskan dengan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : B-4527/Kw.13.3.3/PP.00.7/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Early Warning Atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren, sebagai berikut : <br /><br />1. Pelaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya : <br /><br />Tidak melakukan persekongkolan/kolusi,; Tidak mengandung unsur penyuapan,; Tidak mengandung unsur gratifikasi,; Tidak mengandung unsur benturan kepentingan,; Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi,; Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat,; Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. <br /><br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP Pesantren) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2021, <br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut. <br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Pimpinan Mambahul Ulum, Kepala Madin Al Maksum dan Ustadz Diadili Karena Dugaan Korupsi dana ‘Ponpes’ Rp110 juta

#2 Terdakwa Lain juga diadili, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Mo...

Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili

18.30 beritakorupsi 2

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun), Agus Winarto (PPTK, RS Paru Dungus Kab. Madiun), Heri Sustyo (PU CKTR Jatim), Ir. Wahyu Sukoco (PU CKTR Jatim), Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) dan Indra Budi (Konsultan Pengawas), “apakah terselamatkan?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMQ5RS-hSyGb_PFJaqZ8wb8tq4qD2mKuh7RrLmJcr3jbus0M1pzjIOvfvtpWYUDl9m1sjG0P0bPutWy424M-aJrA4mx0wJOtDUrpfWRnl9Uo58WS45nuaDbRSnfUpQJ1QswnCdZgG-Sw/s800/Kab.+Madiun.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMQ5RS-hSyGb_PFJaqZ8wb8tq4qD2mKuh7RrLmJcr3jbus0M1pzjIOvfvtpWYUDl9m1sjG0P0bPutWy424M-aJrA4mx0wJOtDUrpfWRnl9Uo58WS45nuaDbRSnfUpQJ1QswnCdZgG-Sw/w640-h480/Kab.+Madiun.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tiga Terdakwa kasus duggaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek Pembangunan Gedung IGD RS (Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021, diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjoo, Kamis, 19 Agustus 2019<br /><br />Ketiga Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun itu adalah Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III)<br /><br />Ketiganya diseret oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kabupaten Madiun (Kamis, 19 Agust-21) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. <br /><br />Ketiganya diadili bersama-sama dengan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) karena diduga pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak dan diduga menikmati hasilnya sebesar Rp550 juta<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Bnq-lY-kUf6u8Idbv3gI4VVN23xJBZJaOnAaAX6KmdeIxnSzwMTb-LckPx2Nup1VtejhcmgF_UQHiEHY-ERMaSe0aZFdyMB_FszDqC_Vo7Y_kIK5DnaFS5GlF-8XGSmBHE0Lhj33EP0/s1334/IMG20210819130944.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Bnq-lY-kUf6u8Idbv3gI4VVN23xJBZJaOnAaAX6KmdeIxnSzwMTb-LckPx2Nup1VtejhcmgF_UQHiEHY-ERMaSe0aZFdyMB_FszDqC_Vo7Y_kIK5DnaFS5GlF-8XGSmBHE0Lhj33EP0/w640-h288/IMG20210819130944.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3  jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Anehnya, dari kasus perkara ini ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan dari dakwaan JPU, yaitu terkait pihak-pihak yang diduga kejipratan aliran duit “haram”, yakni dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun sebesar Rp100 juta, Suratno selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000, Agus Winarto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekni Pekerjaan, RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000, Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000, Indra Budi (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000, Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp100.000.000, Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta <br /><br />Anehnya lagi adalah, terkait penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK yang didapat dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED (Detail Engineering Design)) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Saat itu saksi Suratno menetapkan HPS dengan Nilai Rp9.354.117.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Yd2YOwsr4tt1P_FBr2kP098Pfttl61KQZqrs-652VMCc2ojn-wg702hqIUAyi_Qhk81XonEGHd7x58lZoz_3IJjkXtUE04wWiiJ6jFQQjn21R-XrX88vxTulabDa2d1KDQj2BjDHXz8/s1334/IMG20210819130235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Yd2YOwsr4tt1P_FBr2kP098Pfttl61KQZqrs-652VMCc2ojn-wg702hqIUAyi_Qhk81XonEGHd7x58lZoz_3IJjkXtUE04wWiiJ6jFQQjn21R-XrX88vxTulabDa2d1KDQj2BjDHXz8/w640-h288/IMG20210819130235.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><i>Padahal, dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</i><br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pihak-pihak hanya Ketiga Terdakwa bersama Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun?<br /><br />Lalu bagaimana dengan pihak-pihak lainnya yang juga disebutkan JPU dalam dakwaannya turut menikmamati uang “haram” tersebut, yaitu dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun, Suratno selaku PPK, Agus Winarto selaku PPTK, Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas), Indra Budi (Konsultan Pengawas), Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim dan Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta???? Ada apa????<br /><br />Disatu sisi, JPU menyebutkan kerugian keuangan negara dalah sebesar Rp1.715.882.622. Namun disisi lain, bahwa uang yang dinikmati Ketiga Terdakwa dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya adalah sebesar Rp550 juta, dan yang sebesar Rp522 juta dinikmati pihak lain<br /><br />Pertaannya selaanjutnya adalah, kalau memang pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih, apakah PA (Pngguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Panitia Pengaadaan Tidak turut bertanggungjawab secara hukum? Ada apa????</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh15xYfLfDluKNNvorzwZ_KsU3XbjQZMLzxGkuQWNv7lygpCquPRwXr1YgUY7mBriisIJHG8Vu5rA4NFF-5zzekxLjvtORH2ffCGkOTFfgRRgf3OjDtZA7vQhqUkAzVGV7dvAO6B4rhHIE/s1366/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh15xYfLfDluKNNvorzwZ_KsU3XbjQZMLzxGkuQWNv7lygpCquPRwXr1YgUY7mBriisIJHG8Vu5rA4NFF-5zzekxLjvtORH2ffCGkOTFfgRRgf3OjDtZA7vQhqUkAzVGV7dvAO6B4rhHIE/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 19 Agustus 202) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Purning Dahono Putra, SH yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kab. Madiun terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat selaku Pelaksana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupaten Madiun yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.072.700.000 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021 dengan Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Cabang Surabaya melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Dakwaannya JPU mengatakan, bahwa para terdakwa yaitu : Terdakwa I. YOHANES WIDODO AGUNG PRADJOKO, Terdakwa II : ALEX WIBISONO, ST. Bin DJAYADI dan Terdakwa III  : PITOYO KARSANTO Bin MINHAT selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus bersama-sama dengan Saksi SUWANDI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA, <br /><br />Pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan April tahun 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di lokasi pekerjaan Rumah Sakit Paru Dungus tepatnya di Jalan Raya Dungus, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah  hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Klas IA Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain <br /><br />Atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa awalnya pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 berupa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Madiun sebagaimana terinci dalam DPA – BLUD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah) RS Paru Dungus Madiun Nomor : 914/8/213.2/2015 tanggal 22 Desember 2014, dengan  Kode Rekening : 1.02.0104.47.013.5.2.3.22.01, dengan pagu anggaran : Rp9.400.000.000 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-8Y565ihPb0ZSYP6SNvZ7HwcwhpP9YgwcRFD4UL0fa0y-DYbcSMXyCG9FsUVg1-bUKhG4DZIpNMxcpLdw2e4qAPP8Sf0A-rAN8iIQMkxEkW3QjFBg4WF2M6up3RV9wY6-570NJaBFCM/s1334/IMG20210819130225.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-8Y565ihPb0ZSYP6SNvZ7HwcwhpP9YgwcRFD4UL0fa0y-DYbcSMXyCG9FsUVg1-bUKhG4DZIpNMxcpLdw2e4qAPP8Sf0A-rAN8iIQMkxEkW3QjFBg4WF2M6up3RV9wY6-570NJaBFCM/w640-h288/IMG20210819130225.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur : 188/906/KPTS/013/2014 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 903/499/101.1/2015 tanggal 5 Maret 2015, tentang Struktur Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa dalam pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Paru Dungus Kab. Madiun tahun anggaran 2015, dengan struktur sebagai berikut :<br /><br />PA (Pengguna Anggaran) : dr. HARSONO (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi jawa Timur) ; KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : dr. DITA ARTININGTYAS, M.,Kes. (Kepala Rumah Sakit Paru Dungus Madiun); PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)     : SURATNO, S.Kep.Nrs (Perawat RS Paru Dungus Madiun). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Ketua : SUHARTO; Sekretaris : LAMSITO; Anggota : MIASIH, Amd.,TE.<br /><br />Bahwa atas hal tersebut, kemudian saksi SURATNO selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. <br /><br />Saat itu saksi SURATNO menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dengan Nilai Rp9.354.117.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah)<br /><br />Bahwa kemudian, pada bulan April 2015 sebelum pelelangan dimulai, terdakwa I YOHANES WIDODO yang sebelumnya telah mengenal saksi Ir.HERRY SUSETYO, MM. Pada saat itu saksi HERRY menawarkan pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS. Paru Dungus tersebut kepada terdakwa I YOHANES WIDODO dengan mengatakan ”iki enek garapan neng dungus, kowe gelem?” lalu di tanggapi oleh terdakwa II ALEX WIBISONO dengan menjawab ”lha itu pekerjaan apa dulu pak?”, lalu HERI SUSETYO menjawab ”gedung IGD”, dan disetujui oleh Terdakwa I YOHANES WIDODO dengan menjawab ”inggih pak”, yang kemudian saksi HERRY SUSETYO meminta terdakwa I YOHANES WIDODO untuk membicarakan hal tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Selanjutnya terdakwa II ALEX WIBISONO, yang telah mengenal terdakwa I YOHANES WIDODO dan terdakwa III PITOYO KARSANTO karena sebelumnya bersama – sama bekerja dalam proyek pembangunan RSUD Ir. SOEDONO<br /><br />Selanjutnya terdakwa I YOHANES WIDODO bersama – sama dengan terdakwa II ALEX WIBISONO dan terdakwa III PITOYO KARSANTO berangkat bersama – sama ke kantor Dinas Pekerjaan Umum tempat saksi HERRY SUSETYO bekerja, dan di tempat itu mereka (para Terdakwa dan saksi HERRY SUSETYO) membicarakan perihal tentang proyek pembangunan IGD RS. Paru Dungus. <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoVzK4_DxCHG8o2ZZ0mGI7WaNZpg58sfgJZcme8Z2_g2sD3j1jnJgT1E6DB4cWRLK7fy_xckllBjkYqi46GCuA6zwCrAJ-inZ6pevC5MK0lmryBsIKO67_-hrdqsds5O4HfjjVSwg7nZI/s1334/IMG20210819131500.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoVzK4_DxCHG8o2ZZ0mGI7WaNZpg58sfgJZcme8Z2_g2sD3j1jnJgT1E6DB4cWRLK7fy_xckllBjkYqi46GCuA6zwCrAJ-inZ6pevC5MK0lmryBsIKO67_-hrdqsds5O4HfjjVSwg7nZI/w640-h288/IMG20210819131500.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yang pada pokoknya bahwa terdakwa I YOHANES WIDODO sanggup dan bersedia mengerjakan proyek pembangunan IGD RS. Paru Dungus  tersebut dengan dibantu Terdakwa  II ALEX WIBISONO dan Terdakwa III PITOYO KARSANTO karena terdakwa I YOHANES WIDODO tidak mengetahui seluk beluk proses lelang dan tentang cara pinjam bendera untuk mengikuti lelang tersebut;<br /><br />Bahwa setelah pertemuan itu, para Terdakwa bermusyawarah, meminta bantuan ke Terdakwa III PITOYO KARSANTO untuk proses administrasi termasuk pinjam bendera, mendaftar ke LPSE, mengumpulkan persyaratan LPSE dan urusan administrasi lelang lainnya, yang pada pokoknya untuk urusan pelalangan dan peminjaman perusahaan diserahkan kepada terdakwa III PITOYO KARSANTO;<br /><br />Bahwa kemudian saksi HERRY SUSETYO mengarahkan para Terdakwa untuk menggunakan badan usaha PT ANEKA JASA PEMBANGUNAN, namun karena harganya terlalu rendah dan usul adanya revisi harga kontrak ditolak oleh saksi HERRY SUSETYO sehingga kemudian tidak tercapai kesepakatan;<br /><br />Bahwa atas hal tersebut, kemudian saksi HERRY SUSETYO meminta terdakwa I YOHANES WIDODO dan terdakwa II ALEX WIBISONO untuk mencari perusahaan lain yang akan dipakai untuk ikut dalam pelelangan<br /><br />Kemudian terdakwa III PITOYO KARSANTO menyanggupinya, dan segera memberi rekomendasi perusahaan milik temannya yaitu saksi DEDI EKO SUWANDI dengan perusahaan PT. INDOKON RAYA milik saksi DEDI EKO SUWANDI namun tidak dapat dipakai karena PT. INDOKON RAYA sedang dalam daftar hitam LPJK. <br /><br />Mendengar hal tersebut, terdakwa III PITOYO KARSANTO menanyakan PT. TUNGGAL JAYA RAYA milik saksi SUWANDI untuk di pinjam perusahaannya megikuti pelelangan. Namun saksi DEDI EKO SUWANDI tidak segera menyetujuinya dan meminta terdakwa III PITOYO KARSANTO untuk bicara dan mengutarakan keinginannya kepada saksi SUWANDI;<br /><br />Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, sekira pertengahan bulan April tahun 2015, para Terdakwa datang ke Sidoarjo untuk menemui saksi SUWANDI di rumahnya. Pada saat dirumah saksi SUWANDI tersebut kemudian terdakwa III PITOYO KARSANTO segera mengutarakan keinginannya kepada saksi SUWANDI untuk meminjam perusahaan PT. TUNGGAL JAYA RAYA untuk diikutsertakan dalam lelang pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus;<br /><br />Setelah mengutarakan keinginannya tersebut, para Terdakwa segera pamit dari rumah saksi SUWANDI. Setelah para Terdakwa meninggalkan rumah saksi SUWANDI, saksi DEDI EKO SUWANDI menanyakan kepada saksi SUWANDI ”Yah, bener ta mas pit itu mau pinjam Tunggal Jaya”, lalu saksi SUWANDI menjawab ”Wes Gak popo Ded, wong mas pit ae lho”;<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik4U9MvghfDltci-jvvNi10h6GEm-QCJwZAzSYbN9G7NWB6A4tBgwpTsYJeDO-mnhGJA6S2sAKFHYG3VRPZPaylY8KZqfcTy6kQJFz4s-co1FX19-WPrSM-cXZovtPEu-zNuQVZJKhfLc/s1334/IMG20210819130217.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik4U9MvghfDltci-jvvNi10h6GEm-QCJwZAzSYbN9G7NWB6A4tBgwpTsYJeDO-mnhGJA6S2sAKFHYG3VRPZPaylY8KZqfcTy6kQJFz4s-co1FX19-WPrSM-cXZovtPEu-zNuQVZJKhfLc/w640-h288/IMG20210819130217.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selang beberapa hari kemudian para Terdakwa menemui saksi SUWANDI kembali, dan menanyakan perihal soal peminjaman PT. TUNGGAL JAYA RAYA untuk dipakai dalam pelelangan tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi SUWANDI yang kemudian meminta anaknya yaitu saksi DEDI EKO SUWANDI untuk membantu para Terdakwa dalam proses pelelangan dengan mengatakan ”Ded iki wong wong ewangono gawe penawarane” yang atas permintaan saksi SUWANDI tersebut segera disetujui oleh saksi DEDI EKO SUWANDI;<br /><br />Kemudian pada pertengahan bulan April 2015 saksi SURATNO selaku PPK mengajukan permintaan kepada UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015 untuk dilakukan proses pelelangan. <br /><br />Atas permintaan tersebut Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang / Jasa Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur menunjuk kelompok kerja 22 (Pokja 22) berdasarkan Keputusan Kepala UPT. Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/5923/208.7/2014 Tanggal 29 Desember 2014, yang beranggotakan : KETUA : Saksi SUPPLYONO,; SEKRETARIS : Saksi MOCH. ARIFIN,; ANGGOTA : Saksi ARIEF HARJAWAN<br /><br />Bahwa selanjutnya Pokja 22 melakukan lelang paket kegiatan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015, dengan mekanisme proses pemilihan / lelang –<br />Pengumuman Pascakualifikasi    <span>   <span>    </span> </span>17 April 2015  -  23 April 2015<br />Pemberian Penjelasan            <span>    </span><span>    </span><span>      </span>20 April 2015  -  20 April 2015<br />Upload dokumen penawaran       <span>    </span><span>   </span> 21 April 2015  -  27 April 2015<br />Pembukaan Dokumen penawaran    <span>   </span>27 April 2015   -  27 April 2015<br />Evaluasi penawaran            <span>    </span><span>    </span><span>    </span>    28 April 2015     -  29 Mei 2015<br />Evaluasi Dokumen Kulaifikasi    <span>    </span><span>   </span>28 April 2015     -  29 Mei 2015<br />Pembuktian Kualifikasi        <span>    </span><span>    </span>      15 Mei 2015       -  15 Mei 2015<br />Penetapan Pemenang            <span>    </span><span>    </span><span>    </span>  29 Mei 2015       -  29 Mei 2015<br />Pengumuman Pemenang        <span>    </span><span>    </span>    29 Mei 2015       -  29 Mei 2015<br />Masa Sanggah    <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>    30 Mei 2015         -  4 Juni 2015<br /><br />Bahwa atas pelelangan tersebut Pokja 22 menerbitkan jadwal pelelangan secara elektronik melalui SPSE yaitu :<br /><br />Mengetahui proses pelelangan telah dimulai, terdakwa III PITOYO KARSANTO kemudian segera menghubungi saksi DEDI EKO SUWANDI untuk membantunya dalam proses pelelangan untuk mengupload penawaran yang sebelumnya telah dibuat oleh para terdakwa serta untuk merevisi dokumen yang diperlukan, selain itu terdakwa III PITOYO KARSANTO juga meminta bantuan saksi LUCIANA MAYANG SARI untuk mencari kelengkapan SKA (surat keterangan Ahli) yang akan dipakai untuk memenuhi kelengkapan berkas pelelangan serta dokumen pendukung lainnya;<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAueT1uzU0-cAR6gU7ezzt1T5jm7sXReeAdut45c057D_lp_Iq8N40c_SfQMW4rnCzGqRmbU5yZBrL817hwm18bYP8yCuIV94L2_A_36CiplFYUUY5CC-QmdmDATfeVCSdKa0bi8HD30o/s1334/IMG20210819131533.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAueT1uzU0-cAR6gU7ezzt1T5jm7sXReeAdut45c057D_lp_Iq8N40c_SfQMW4rnCzGqRmbU5yZBrL817hwm18bYP8yCuIV94L2_A_36CiplFYUUY5CC-QmdmDATfeVCSdKa0bi8HD30o/w640-h288/IMG20210819131533.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian setelah proses pelelangan berjalan, dari 44 (empat puluh empat) badan usaha yang mendaftar, terdapat 2 (dua) Badan Usaha yang mengunggah dokumen penawaran di SPSE, yaitu :<br />a. PT. TUNGGAL JAYA RAYA dengan nilai penawaran Rp. 8.640.000.000 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah); b. PT. MEDIA KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp. 8.875.719.000 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);<br /><br />Atas pelelangan tersebut Pokja 22 menetapkan PT. TUNGGAL JAYA RAYA sebagai pemenang dari paket kegiatan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015 dengan nilai penawaran Rp. 8.640.000.000 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam :<br /><br />Pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor : 105:DOK/Pokja 22/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; Berita Acara hasil seleksi sederhana Nomor : 105.3/Dok/Pokja 22/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; Penetapan pemenang lelang umum Nomor : 105.1/Dok/Pokja 22/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; Surat Pemberitahuan hasil lelang umum Nomor : 027/2185/208.7/2015 tanggal 4 Juni 2015 ; Nota Dinas dari Pokja 22 ULP Pemprov Jatim kepada Ka UPT pengadaan barang atau jasa badan penanaman modal Prov Jatim Nomor : 109.1/Dok/Pokja 22/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang penyampaian BA proses lelang umum;<br /><br />Kemudian atas dasar pengumuman pemenang dari UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa BPM Prov. Jatim tersebut, kemudian saksi SURATNO selaku PPK segera menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang atau jasa (SPPBJ) Nomor : 027/2734/111.20/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;<br /><br />Selain itu atas penunjukkan penyedia tersebut saksi SURATNO selaku PPK menerbitkan Kontrak atas pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Tahun Anggaran 2015, dan Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 027/2838/111.20/2015 tanggal 12 Juni 2015 dengan waktu penyelesaian 180 hari dari tanggal 12 Juni 2015 s/d 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi SURATNO selaku PPK dengan saksi SUWANDI (direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA) selaku Penyedia.<br /><br />Kemudian atas ditandatanganinya kontrak dan SPMK tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan Gedung IGD RSU Dungus tersebut menjadi hak dan kewajiban dari saksi SUWANDI selaku Direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA selaku Penyedia.<br /><br />Setelah ditandatanganinya kontrak serta SPMK tersebut, saksi SUWANDI menyuruh saksi DEDY EKO SUWANDI untuk menemui para terdakwa di Madiun, dengan maksud memberikan kompensasi pembatalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembatalan pinjam bendera perusahaan PT. TUNGGAL JAYA RAYA tersebut dengan tujuan akan dilaksanakan sendiri oleh saksi SUWANDI. Namun para terdakwa bersikeras dan tidak bersedia menerima uang kompensasi dari saksi SUWANDI.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVOQkgIkbzSaCIX4L4WnkzgYKtBLBHtwlzGQSqT1QKYO6tBK3PA50ATUKbhegRpQImtbCRVawRzxby9Q2ZWJ9lYJBP3mmxZwh8EZ9doWtcmozEtrn9G2IDPDBnteaKNPXfWCIVb7wlqag/s1334/IMG20210819130225.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVOQkgIkbzSaCIX4L4WnkzgYKtBLBHtwlzGQSqT1QKYO6tBK3PA50ATUKbhegRpQImtbCRVawRzxby9Q2ZWJ9lYJBP3mmxZwh8EZ9doWtcmozEtrn9G2IDPDBnteaKNPXfWCIVb7wlqag/w640-h288/IMG20210819130225.jpg" width="640" /></a></div>Atas kepercayaan kepada Terdakwa III PITOYO KARSANTO dan untuk memenuhi perjanjian peminjaman perusahaan oleh para terdakwa tersebut, sehingga kemudian saksi SUWANDI meminta para terdakwa untuk datang ke rumahnya di sidoarjo untuk membicarakan tentang fee peminjaman Perusahaan PT. TUNGGAL JAYA RAYA tersebut.<br /><br />Kemudian pada tanggal 29 Juli 2015, para terdakwa datang ke rumah saksi SUWANDI di Sidoarjo dan kemudian antara saksi SUWANDI dan SAKSI DEDI EKO SUWANDI meminta fee peminjaman Perusahaan sebesar 2,5 % dari nilai kontrak yang kemudian disetujui oleh para terdakwa dan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis / nota kesepahaman untuk peminjaman perusahaan.<br /><br />Kemudian setelah ditandatanganinya perjanjian / nota kesepahaman tersebut, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA sebagai penyedia kegiatan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus telah menyerahkan dan mengalihkan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus kepada para terdakwa.<br /><br />Atas pengalihan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur :<br /><br />a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. enghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;<br /><br />Atas pengalihan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur : “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. “;<br /><br />Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengatur bahwa : “dalam Kontrak antara PPK dengan Penyedia barang / jasa apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, atau bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. “;<br /><br />Selanjutnya para terdakwa segera melaksanakan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus yang pada saat itu terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO berperan sebagai ”mandor” atau pelaksana kegiatan, namun terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO dalam melaksanakan pembangunan tersebut tidak pernah mendapatkan surat tugas dari PT. TUNGGAL JAYA RAYA karena terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO bukan pekerja / karyawan dari PT. TUNGGAL JAYA RAYA;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8U7UD_8Fm9NEdxaj0nQ2lOv57lyG73LzlG8WUSRrkAjib46xatphD2daL9gz7murfJC46xVEn7vfizEE2PV8IV7SyeG5BgG0OynC1fM3t5LvkKN6GvZ_PJZ2b9f1Mnb00YOArJ0ytGEA/s1334/IMG20210819130235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8U7UD_8Fm9NEdxaj0nQ2lOv57lyG73LzlG8WUSRrkAjib46xatphD2daL9gz7murfJC46xVEn7vfizEE2PV8IV7SyeG5BgG0OynC1fM3t5LvkKN6GvZ_PJZ2b9f1Mnb00YOArJ0ytGEA/w640-h288/IMG20210819130235.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan setelah MC 0 (Mutual Check 0) antara PPK dan para Terdakwa, terjadi CCO (Contract Change Order) / Pekerjaan Tambah Kurang karena terdapat penyesuaian antara gambar rencana dengan lokasi pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Contract Change Order (CCO) pelaksanaan pekerjaan kontruksi Nomor 027/3721/111.20/2015 tanggal 8 Agustus 2015<br /><br />Kemudian pada bulan September Tahun 2015, terjadi CCO (Contract Change Order) / Pekerjaan Tambah Kurang karena terdapat penyesuaian Harga Satuan yang dituangkan dalam Adendum surat perjanjian Nomor : 027/4211/101.16/2015 tanggal 9 September 2015 <br /><br />Dari perubahan Berita acara Contract change Order (CCO) pelaksanaan pekerjaan kontruksi nomor 027/3721/111.20/2015 tanggal 8 Agustus 2015 dan Adendum surat perjanjian Nomor : 027/4211/101.16/2015 tanggal 9 September 2015, maka kontrak yang semula dari senilai Rp8.640.000.000 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp9.394.000.000 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Perubahan harga satuan tersebut di atas sebanyak 42 item menyebabkan nilai selisih tambah sebesar Rp521.015.983,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Pondasi Pile Cap Type P1'  terdapat perubahan harga satuan dari awalnya Rp  2.443.400,00 dirubah menjadi Rp  2.816.200,00 dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp  372.800,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan volume sebesar 17,34 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.464.352,00;-<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Pondasi Pile Cap Type P2' terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  2.482.100,00 dirubah menjadi Rp  2.964.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 482.400,00   dengan volume sebesar  19,80 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.551.520,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Pondasi Pile Cap Type P3'  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  2.973.600,00 dirubah menjadi Rp  4.089.800,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.200,00  dengan volume sebesar 3,04 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp   3.390.457,50;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom Praktis 11x11 cm'  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  60.300,00 dirubah menjadi Rp  91.600,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 31.300,00  dengan volume sebesar  241,35 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp   7.554.255,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 15x30 cm   terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  5.674.800,00 dirubah menjadi Rp  7.633.100,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.958.300,00  dengan volume sebesar  3,41 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp   6.669.186,48;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIQVdibDfQ_0kWk0RG4h9n-IMt3uSsjoLcq9qvi-PNWvtoogJ5TFpETG8-Ea2mwWeCS5Pm5JE-XvPbFx88YNmbpdhUlp1h8pBMR4UeHTN6fsRely_-kj_0B0-vR7_kecWLo5UOtPtWjBA/s1334/IMG20210819130944.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIQVdibDfQ_0kWk0RG4h9n-IMt3uSsjoLcq9qvi-PNWvtoogJ5TFpETG8-Ea2mwWeCS5Pm5JE-XvPbFx88YNmbpdhUlp1h8pBMR4UeHTN6fsRely_-kj_0B0-vR7_kecWLo5UOtPtWjBA/w640-h288/IMG20210819130944.jpg" width="640" /></a></div>- Pada pekerjaan nomor item  Beton Kolom 30x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.672.900,00 dirubah menjadi Rp  5.896.600,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.223.700,00  dengan volume sebesar  19,41 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 23.747.611,68;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Kolom 40x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.543.000,00 dirubah menjadi Rp  5.570.800,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.027.800,00  dengan volume sebesar 4,41 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  4.535.475,84;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Sloof 15/30 terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.462.200,00 dirubah menjadi Rp  6.203.500,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.741.300,00  dengan volume sebesar  5,03 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  8.758.521,34;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Sloof 20/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.020.000,00  dirubah menjadi Rp  4.572.000,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 552.000,00  dengan volume sebesar  14,46 m³ , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 7.983.576,00;  <br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Sloof 25/50 terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.527.600,00 dirubah menjadi Rp  5.072.100,00   , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 544.500,00  dengan volume sebesar 0,39 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  210.993,75;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok Latai 15/20  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.737.600,00   dirubah menjadi Rp  6.888.400,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.150.800,00  dengan volume sebesar  2,87 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.162.042,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Balok  25/50 terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp4.527.600,00  dirubah menjadi Rp5.072.100, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 544.500,00  dengan volume sebesar 16,90 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.202.050<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok  20/40  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.511.400,00  dirubah menjadi Rp  6.238.300, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 726.900,00  dengan volume sebesar 14,93 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  10.854.070,80;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok  15/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.709.400,00  dirubah menjadi Rp  6.825.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.100,00 dengan volume sebesar 6,96 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 7.764.707,70;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_bXgTkxlB-kZPE2_RzewSB3MvVQnbvG3Bda31MJMixvQ_tj8r-e9jBkxxrybSniCma3N5axxZm6kq8Car8-rbXrbQGoOh4uOwC9Wm4N07xtiNwzBtB2EcqhAKVUx9950imOa55_SdmM/s1366/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_bXgTkxlB-kZPE2_RzewSB3MvVQnbvG3Bda31MJMixvQ_tj8r-e9jBkxxrybSniCma3N5axxZm6kq8Car8-rbXrbQGoOh4uOwC9Wm4N07xtiNwzBtB2EcqhAKVUx9950imOa55_SdmM/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div>- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat dan Trap Tangga Lt.1 - Lt.2  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp4.019.200,00  dirubah menjadi Rp5.284.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp1.265.500,00 dengan volume sebesar 3,74 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp4.726.642,50;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Plat Atap Teras tb.10 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.812.300,00  dirubah menjadi Rp  5.703.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp1.891.400 dengan volume sebesar 10,12 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 19.142.859,40;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Plat Lantai 2 tb.12 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.751.500,00  dirubah menjadi Rp  5.294.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp1.543.000,00  dengan volume sebesar 43,99 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp67.877.804,40;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Lantai Lift tb.15 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp  7.664.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00  dengan volume sebesar 4,17 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  22.370.144,63;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Groundtank  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp  7.664.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  9,06 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  22.370.144,63;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Pondasi Pile Cap Type P3  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 2.973.600,00  dirubah menjadi Rp  4.089.800,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.200,00  dengan volume sebesar 4,89 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  5.462.403,75;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Sloof 15/30   terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.462.200,00  dirubah menjadi Rp 6.203.500,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.741.300,00  dengan volume sebesar  3,92 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.828.943,28;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 25x25 cm     terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.866.400,00  dirubah menjadi Rp  7.438.700,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.572.300,00  dengan volume sebesar 13,35 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  20.995.118,44;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Beton Balok  20/30   terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.020.000,00  dirubah menjadi Rp  4.572.000,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 552.000,00  dengan volume sebesar  7,79 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  4.300.632,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok  20/30 (Atap Ramp)  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.020.000,00  dirubah menjadi Rp  4.572.000,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 552.000,00  dengan volume sebesar 5,63 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  3.109.968,00;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiESy7eq7n46ncYHF5A2m2iRzBrmFR863IN2XYUKQ4y0KhH1GMDcqYqkDI9WVMs64jg6wf-ZqbTj8lzIkKgkxW9CEg1aL508V8TuKeJeM2w6iX7yESJ8RmqmriRfnKFO7c1M0KD45CVqyk/s1366/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiESy7eq7n46ncYHF5A2m2iRzBrmFR863IN2XYUKQ4y0KhH1GMDcqYqkDI9WVMs64jg6wf-ZqbTj8lzIkKgkxW9CEg1aL508V8TuKeJeM2w6iX7yESJ8RmqmriRfnKFO7c1M0KD45CVqyk/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Lantai  tb.12 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.751.500,00  dirubah menjadi Rp  5.703.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.543.000,00  dengan volume sebesar  9,51 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  14.672.078,40;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Atap tb.10 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 3.812.300,00 dirubah menjadi Rp  5.703.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.891.400,00 dengan volume sebesar 10,96 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp20.734.945,35-;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Luifel  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.584.100,00 dirubah menjadi Rp 8.172.400,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 3.588.300,00 dengan volume sebesar 2,12 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp7.615.090,26;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom Praktis 11x11 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  60.300,00 dirubah menjadi Rp91.600,00, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp  31.300,00 dengan volume sebesar 298,80 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp9.352.440,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 30x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.672.900,00 dirubah menjadi Rp  5.896.600, dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.223.700,00 dengan volume sebesar 17,76 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp 21.732.912,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Kolom 40x40 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 4.543.000,00 dirubah menjadi Rp  5.570.800,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.027.800,00  dengan volume sebesar 1,28 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  1.315.584,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok 25/50  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  4.527.600,00 dirubah menjadi Rp  5.072.100,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp  544.500,00  dengan volume sebesar 16,90 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.202.050,00;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok 20/40  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  5.511.400,00 dirubah menjadi Rp  6.238.300,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 726.900,00  dengan volume sebesar  11,67 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  8.484.376,80;<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg10-xCjOsnu9KpK11Em8ROqSFMKYJHqq-divyn8lkExEOS7VRal9XJkymnwxcbQ7AllIyyyTbQNtM4kyr8LQJOW1QzI-yRnjhOEFK-N_0d0pCZW_u6ReJ2mXU9Lcy-3fv_qwugZ2d4X8g/s1334/IMG20210819131533.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg10-xCjOsnu9KpK11Em8ROqSFMKYJHqq-divyn8lkExEOS7VRal9XJkymnwxcbQ7AllIyyyTbQNtM4kyr8LQJOW1QzI-yRnjhOEFK-N_0d0pCZW_u6ReJ2mXU9Lcy-3fv_qwugZ2d4X8g/w640-h288/IMG20210819131533.jpg" width="640" /></a></div>- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok Lift 15/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp  5.709.400,00 dirubah menjadi Rp  6.825.500,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.116.100,00  dengan volume sebesar  0,50 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  552.469,50;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Balok Latai 15/20  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp   4.737.600,00 dirubah menjadi Rp  6.888.400,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.150.800,00  dengan volume sebesar 4,69 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  10.091.553,60;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Plat Atap tb.12 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp   3.751.500,00 dirubah menjadi Rp  5.294.500,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 1.543.000,00  dengan volume sebesar  50,72 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  78.259.725,60-;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Beton Meja Beton tb.10 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp     4.584.100,00 dirubah menjadi Rp  8.172.400,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 3.588.300,00 dengan volume sebesar 0,68 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  2.424.255,48;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Pek. Beton Plat dinding, Lantai dan balok terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp 7.664.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar 15,47 m³  , sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  38.191.710,60-;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Pek. Plat Beton  tb. 20 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp 7.664.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  2,66 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  6.563.019,96;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Pek. Balok Tumpu 20/30  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp7.664.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar 0,76 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  1.875.148,56;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item  Pek. Plat Beton  tb. 20 cm terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00  dirubah menjadi Rp 7.664.700,00 , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  3,66 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  9.040.013,20;<br /><br />- Pada pekerjaan nomor item Pek. Plat Beton  tb. 20 cm  terdapat perubahan harga satuan dari awal nya Rp 5.196.100,00 dirubah menjadi Rp 7.664.700,00  , dari perubahan itu terdapat selisih tambah bayar sebesar Rp 2.468.600,00 dengan volume sebesar  1,20 m³, sehingga menimbulkan penambahan beban bayar negara sebesar Rp  2.962.320,00;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv10ZeXyPR7OC2OYWJBJCLhLpKEWCRT9QVSbayYrcR8OgA4JfM3smBl8WNv7yOxSd99gzD-2ykz8LpFBSvwMpEQLQC0uCFfK25JR5QtaSIaWtOXZKQnAnwNZ7cvA0maBebuxl2CCfzjVI/s1334/IMG20210819130225.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv10ZeXyPR7OC2OYWJBJCLhLpKEWCRT9QVSbayYrcR8OgA4JfM3smBl8WNv7yOxSd99gzD-2ykz8LpFBSvwMpEQLQC0uCFfK25JR5QtaSIaWtOXZKQnAnwNZ7cvA0maBebuxl2CCfzjVI/w640-h288/IMG20210819130225.jpg" width="640" /></a></div>Perubahan harga satuan tersebut tanpa sepengetahuan dari konsultan pengawas maupun PPK yang mana pada saat itu para terdakwa tidak pernah membahas tentang perubahan harga satuan dalam rapat dan tidak ada berita acara rapat sebagai acuan awal dalam penyusunan CCO;<br /><br />Perubahan harga satuan yang dituangkan dalam perubahan kontrak tersebut bukan karena keadaan alam atau karena adanya kenaikan harga barang yang signifikan, akan tetapi karena keinginan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;<br /><br />Waktu penyelesaian 180 hari dari tanggal 12 Juni 2015 s/d 08 Desember 2015 yang kemudian diberikan penambahan waktu selama 14 hari kalender sehingga waktu pelaksanaan berubah menjadi 194 hari kalender dimulai tanggal 12 Juni 2015 s/d 22 Desember 2015 yang mana belum melewati tahun anggaran;<br /><br />Berdasarkan hasil Laporan Akhir Pemeriksaan Pengadaan Konstruksi Gedung IGD RS Paru Dungus Madiun Tahun 2019, pada bab 3 halaman 16 sampai dengan bab 5 halaman 86 yang dibuat oleh Tim Ahli Pemeriksa dan ditandatangani oleh Dr. Ir. H. Muslikh, M.Sc., M.Phil selaku Ketua Tim Ahli Pemeriksa beserta lampirannya menyebutkan pada pokoknya :<br /><br />• Berdasarkan pengujian kuat tekan beton sampel core drill, mutu beton yang terpasang di lapangan di bawah batasan metode uji beton secara pengambilan sampel core drill berdasarkan SNI 0328472002. Beton kolom yang mana kuat tekan rencana adalah K 275, namun rerata mutu beton aktual adalah K 100. Sementara, beton balok yang mana mutu beton rencana adalah K 275, namun rerata mutu beton aktual adalah K 175.<br /><br />• Perubahan harga beton dari MC0 ke MC 100 dianggap tidak relevan sehingga harga dikembalikan seperti kontrak awal<br /><br />• Syarat kuat tekan minimum untuk konstruksi beton bertulang adalah nilai kuat teka  f’c =20 MPa atau setara dengan K225. Sehingga, mutu beton K175 tidak memenuhi kriteria standar. Dampak secara riil adalah komponen struktur balok akan rentan terhadap terjadinya runtuh apabila ada beban hidup sebesar batas maksimum atau lebih dari standar pembebanan dan gempa besar terjadi<br /><br />• Lift dengan brand yang sudah jelas di pasaran seperti Mitsubishi, Hitachi dan Hyundai tentunya terstandar dan tersertifikasi dengan baik. Dari segi technical service dan spare part tentunya akan lebih mudah di dapat sehingga ketika terjadi permasalahan pada lift dapat dengan cepat diperbaiki. Berbeda halnya dengan lift merk DELTA yang merupakan produk lokal, tentunya untuk spare partnya sendiri akan lebih sulit dicari karena jarang supplier menjual spare part lift merk DELTA. <br /><br />Hal ini dapat menyebabkan lamanya waktu perbaikan ketika terjadi masalah pada lift tersebut. Fakta dilapangan juga menyebutkan bahwa lift DELTA yang digunakan terkadang berhenti tidak tepat pada posisi lantai sehingga cenderung membahayakan penggunanya dan tidak cocok digunakan di rumah sakit dimana respon lift harus smooth dan tepat karena banyak penggunaan lift dalam keadaan emergency. <br /><br />• Penurunan rating MCB dari 16 A ke 10 A berdampak pada menurunnya kapasitas suplai arus yang mampu dialirkan oleh MCB tersebut. Hal ini berpengaruh ketika ada modifikasi atau penambahan beban listrik, kapasitas yang mampu dialirkan hanya mampu mencapai 10 A saja dan bukan 16 A.Untuk beban listrik pada kondisi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh hal ini karena aliran arus yang dialirkan kurang dari 10 A.<br /><br />• Pasangan dinding timbal berfungsi untuk mengurangi radiasi dari dalam ruangan ke luar ruangan. Jika dinding radiasi tidak dipasang secara penuh, maka ada kemungkinan sinar radiasi dapat menembus keluar melalui dinding yang tidak dilapisi timbal. Selain itu, pemasangan dinding setinggi 2,25 m juga menyalahi kontrak awal yaitu setinggi 3 m sampai plafon atas<br /><br />• Glass block berfungsi memasukkan cahaya matahari. Jika tidak dipasang akan mempengaruhi kesehatan dalam bangunan dan tingkat luminasi pencahayaan alami. Selain daripada itu dapat berefek pada pemakaian energi bangunan untuk lampu menjadi bertambah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT2pPRnTrBEvKTNQOsTQ31FiT-rXwMM2iMnqLfpn05P9salrP_PE4M53AN9dIGRcOjl94n6ayvt3nMk2qaNwWH3pIqaKX-V50Ks0Bt68vrSA6rsPbN9mitjZ4XonKlAOTzGSEcNnK5ZjU/s800/Kab.+Madiun.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT2pPRnTrBEvKTNQOsTQ31FiT-rXwMM2iMnqLfpn05P9salrP_PE4M53AN9dIGRcOjl94n6ayvt3nMk2qaNwWH3pIqaKX-V50Ks0Bt68vrSA6rsPbN9mitjZ4XonKlAOTzGSEcNnK5ZjU/w640-h480/Kab.+Madiun.jpg" width="640" /></a></div>Atas perubahan harga satuan yang dituangkan dalam adendum kontrak tanpa sepengetahuan dari konsultan pengawas maupun PPK serta tanpa prosedur tersebut bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) huruf c Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur :<br /><br />Ayat (1)  Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <br />Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak  berbentuk  Kontrak  Harga Satuan berdasarkan  ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan  dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; <br /><br />Tata cara  perhitungan  penyesuaian  harga  harus dicantumkan dengan jelas dalam  Dokumen Pengadaan; penyesuaian  harga tidak  diberlakukan terhadap Kontrak  Tahun  Tunggal dan  Kontrak   Lump   Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang;<br /><br />Selain itu, atas adanya kekurangan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai kontrak bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur:<br /><br />•Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:<br />a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;<br />b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;<br />c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;<br />d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;<br />e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;<br />f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;<br />g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan<br />h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Kemudian atas pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus tersebut telah dilakukan pembayaran melalui kas Negara dengan Kode Rekening : 1.02.0104.47.013.5.2.3.22.01, yang dibayarkan secara transfer ke rekening PT. TUNGGAL JAYA RAYA <br /><br />Atas  pembayaran prestasi kerja pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus tersebut berdasarkan audit BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Pengantar Nomor : SP-537/PW13/5/2021 yang ditandatangani oleh Fadjar Pramudito selaku Kepala Sub Bagian Umum tentang Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Timur atas pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.715.882.622,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) <br /><br />Kemudian aliran uang tersebut dikelola bersama – sama oleh para terdakwa yang kemudian dipakai oleh para terdakwa untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru dungus dan kemudian keuntungan dari pekerjaan tersebut diambil dan dibagi oleh para terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri serta dibagi ke beberapa orang, yaitu :<br /><br />1. YOHANES WIDODO AGUNG P. (Terdakwa I)    pelaksana proyek/kegiatan sebesar Rp210.000.000<br />2. ALEX WIBISONO (Terdakwa II)    pelaksana proyek / kegiatan    sebesar Rp140.000.000<br />3. PITOYO KARSANTO (Terdakwa III)    Membantu pelelangan, mencari perusahaan untuk dipinjam, membantu menarik dana dari bank atau membantu Terdakwa I YOHANES WIDODO dan Terdakwa II ALEX WIBISONO dalam pelaksanaan pembangunan IGD RS Paru Dungus sebesar Rp200.000.000. Total sebesaar Rp550.000.000<br /><br />4. dr DITA ARTNINGTYAS M.Kes    Kuasa Pengguna Anggaran (Direktur RS Paru Dungus) sebesar Rp100.000.000<br />5. HERI SUSETYO, ST, MM pengelola teknis proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp100.000.000<br />6. Ir. WAHYU SUKOCO, MM pengelola teknis proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50.000.000<br />7. SUWANDI    Direktur PT. TUNGGAL JAYA RAYA sebesar Rp207.000.000<br />8. SURATNO, Amd Kep PPK sebesar Rp10.000.000<br />9. AGUS WINARTO, Amd. Kep. PPTK sebesar Rp10.000.000<br />10. RIZAL MUTTAQIN Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000<br />11. INDRA BUDI Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000. Total sebesar Rp522.700.000 atau total keseluruhan sebesar Rp1.072.700.000 (Rp550.000.000 + Rp522.700.000)<br /><br />Atas perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, para Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kab. Madiun Tahun Anggaran 2015 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.715.882.622,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3  jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili

“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Ma...

BERITAKORUPSI.CO

Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

Pimpinan Mambahul Ulum, Kepala Madin Al Maksum dan Ustadz Diadili Karena Dugaan Korupsi dana ‘Ponpes’ Rp110 juta

Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI