Tiga Pejabat Desa Kab. Sidoarjo Yang Terangkap Tangan Polresta Sidoarjo di Vonis 1 Thn Penajara

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah ‘Pemberi Suap kepada ASN’  dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Perbolehkan? Lalu bagaimana dengan Pasal 13 dalam UU Tersebut? Ataua karena ada sesuatu?#   </span></span></i><br /></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD_ilmhIARcccEoGhdQjBMWFZTQsgWS33id8oJ8Vi0ElR3UAYLd8VIBg_s01Gf0TqH8GkITtU6OZe5fOWOfGsJNA9VeGrJWXIFPm4nZgIPQwLa6YQRTZV9yBspzXG_TzxuefQW4Y7aRtHAa8zQh-2iXhvyNnETfVgnjxk8m5nGSQZcrtbDueZuVMA-/s1040/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD_ilmhIARcccEoGhdQjBMWFZTQsgWS33id8oJ8Vi0ElR3UAYLd8VIBg_s01Gf0TqH8GkITtU6OZe5fOWOfGsJNA9VeGrJWXIFPm4nZgIPQwLa6YQRTZV9yBspzXG_TzxuefQW4Y7aRtHAa8zQh-2iXhvyNnETfVgnjxk8m5nGSQZcrtbDueZuVMA-/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Nyata tapi aneh. Mungkin kalimat inilah yang tepat bila menelisik perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau program sertifikat gratis bagi masyarakat di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 yang disidangkan oleh JPU Kejari Sidoarjo bersama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak Maret hingga April 2022<br /><br />Nyatanya, Tiga Pejabat Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo yang Tertangkap Tangan Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Sidoarjo pada Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 diadili, dituntut dan di Vonis Pidana Penjara masing-masing selama 1 tahun  karena terbukti menerima suap atau  janji atau hadiha berupa uang yang totalnya sebesar Rp80 juta dari warga Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo selaku ‘pemberi suap’ untuk biaya pegurusan Surat Perolehan atas tanah sebagai persyaratan peserta PTSL<br /><br />Ketiga Pejabat itu adalah Wawan Setyo Budi Utomo selaku Kepala Desa (Perkara penuntutan tersendiri), Ayu Indah Lestari, S.Pd sebagai Staff Admin Desa dan Supramono selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIEZbwpS6WNwfW9Ndq-Gqqa_iYk9jiT3l9xNnDxKqlqshFhKwluBhLgOrr-p7Rl1P7sZ3-x96kNUbBXbnSp7696OkO_DuYwZ2iASTUDi2dcMXb13QvEC2nVeWS9PyaGa1YmCZSVWuDmCzzSRgZJJhxS6lcwTgsI5fbkTAUf9ra5XzFnHMaQg4UtniE/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIEZbwpS6WNwfW9Ndq-Gqqa_iYk9jiT3l9xNnDxKqlqshFhKwluBhLgOrr-p7Rl1P7sZ3-x96kNUbBXbnSp7696OkO_DuYwZ2iASTUDi2dcMXb13QvEC2nVeWS9PyaGa1YmCZSVWuDmCzzSRgZJJhxS6lcwTgsI5fbkTAUf9ra5XzFnHMaQg4UtniE/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Diadilinya Ketiga Pejabat Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ini bemula pada Kamis Tanggal 07 Oktober 2021, dimana saat itu Petugas Polres Sidoarjo melakukan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal oleh Masyarakat dengan istilah OTT (Operasi Tangkap Tangan) karena Petugas Polres Sidoarjo mengetahui adanya penerimaan janji atau hadiha “suap”  berupa uang oleh Pejabat Desa yang totalnya sebesar Rp80 juta<br /><br />Pada saat Petugas Polres Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Wawan Setyo Budi Utomo selaku Kepala Desa, saat itu Wawan Setyo Budi Utomo menerima uang sebesar Rp1.5 juta di rumahnya dari Buradi<br /><br />Dan saat itu juga Petugas Polres Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Ayu Indah Lestari, S.Pd sebagai Staff Admin Desa dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.5 juta yang berasal dari Meyki Mufaatul Mahmudah alias Atul.<br /><br />Serta penangkapan oleh Petugas Polres Sidoarjo terhadap Supramono selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.6 juta yang berasal dari Suhadi dan Siswo masing-masing sebesar 800 ribu rupiah<br /><br />Uang yang diterima oleh Ke 3 Pejabat Desa ini dari Buradi, Meyki Mufaatul Mahmudah alias Atul, Suhadi dan Siswo adalah untuk biaya pengurusan Surat Perolehan atas tanah sebagai persyaratan peserta PTSL<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1WuzRY6AjDHG9Ne6Fghx-xJSCXiiFubAJcqB3bD1KVKsUCFD6t0E8gWtvGdUHQYNoAnIllKOtKUr6VsMB9v1YnxRNhClQue5-kCoc1mx-u3k5FrVz9cWhbzYGAHksz0QHU_Iqjbh8kELcyPlysgnuBkceR8FESwty2eUvoxpoSUlGS-d-PGdNRHeq/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1WuzRY6AjDHG9Ne6Fghx-xJSCXiiFubAJcqB3bD1KVKsUCFD6t0E8gWtvGdUHQYNoAnIllKOtKUr6VsMB9v1YnxRNhClQue5-kCoc1mx-u3k5FrVz9cWhbzYGAHksz0QHU_Iqjbh8kELcyPlysgnuBkceR8FESwty2eUvoxpoSUlGS-d-PGdNRHeq/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah pusat untuk pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat. <br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah biaya untuk pengurusan Surat Perolehan atas tanah masyarakat yang belum memeliki bukti kepemilikan tanah seperti letter C, Akte Jual Beli (AJB), Akte Hibaah atau Berita Acara Kesaksian juga dibiayayai ole pemerintah? Apakah penarikan uang sebesar Rp150 ribu yang diperbolehkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PTSL temasuk untuk biaya pengurusan Surat Perolehan atas tanah atau biaya itu ditanggung sendiri oleh masyarakat?<br /><br />Namun karena Ketiga Pejabat Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ini dinggap menerima unag suap yang totalnya sebesar Rp80 juta, sehingga Polres Sidoarjo melakukan penangkapan dan diserhakan ke Kejaksaan agar dibawa ke hadapan Majelis Hakim Pangadilan Tipikor untuk diadili<br /><br />Oleh Penyidik Polres Sidoarjo dibawah Komando Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro dan AKP Oscar Stefanus Setja selaku Kasat Reskrim maupun Jaksa dari Kejari Sidoarjo yang menangani perkara ini dibahwa Komado Lingga Nuarie selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo menjerat Ketiga Pejabat Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ini dengan 3 Pasal , yaitu;<br /><br />Kesatu, Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. <br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf e berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDspDc3GPb-5toqulv_4K38sGMp7BrAiPbeoNIVywJJU8dU20fhnUHWeq12_m12A4FiW1DUfznymvgC9wurENOT4l1z3RBCThwYAVeXVO1UYFsmHJaKZ0j2v_eRzpvV25dEQgyedIO2qLZh4NDRrDFP8RjRMjBFWsHZWqvL6wFhXrmZr3IbyxD89ck/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDspDc3GPb-5toqulv_4K38sGMp7BrAiPbeoNIVywJJU8dU20fhnUHWeq12_m12A4FiW1DUfznymvgC9wurENOT4l1z3RBCThwYAVeXVO1UYFsmHJaKZ0j2v_eRzpvV25dEQgyedIO2qLZh4NDRrDFP8RjRMjBFWsHZWqvL6wFhXrmZr3IbyxD89ck/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Atau Kedua, Pasal 11 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Dalam fakta persidangan dari Tuntutan JPU maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo selaku Kepala Desa (Perkara penuntutan tersendiri), Terdakwa I Ayu Indah Lestari, S.Pd sebagai Staff Admin Desa dan Terdakwa II Supramono selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa (satu berkas perkara penuntutan) terbukti melanggar 11 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP<br /><br />Anehyan, Penyidik Polresta Sidoarjo, Jaksa Kejari Sidoarjo maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya “sepakat” bahwa pihak pemberi suap atau  janji atau hadiha berupa uang yang totalnya sebesar Rp80 juta terhadap Ke 3 Terdakwa dianggap “tidak” bersalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sebab <i>Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</i><br /><br />Semenara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo Lingga Nuarie, hingga berita ini ditayangkan belum dapat dihubungi karena urusan keluarga.<br /><br /><i>“Bentar ya masih ngurus anak,”</i> kata Lingga melalui pesan WhastApp kepada beritakorupsi.co, Senin, 18 Apriil 2022 pukul 19.58 WIB<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3C_4GPsZnUO8l5roB30Ql6WJfYbuKfSET6CM5RrVXXemZvhjwZ5-zOBZtpRqa4dQreN4OIc3GSTgxkGz5rNhDOrSDhRGqYuMcCfw-pzM0hdSfPjCqqvVdZhzWPLqPxAUolqhCXB-XLml1vcmCEiq21oeb3OmknLYRDzZrKnfpx8As2p8nmjObKT5o/s1200/Dr.%20Solahudin%20SH.,%20MH.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="630" data-original-width="1200" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3C_4GPsZnUO8l5roB30Ql6WJfYbuKfSET6CM5RrVXXemZvhjwZ5-zOBZtpRqa4dQreN4OIc3GSTgxkGz5rNhDOrSDhRGqYuMcCfw-pzM0hdSfPjCqqvVdZhzWPLqPxAUolqhCXB-XLml1vcmCEiq21oeb3OmknLYRDzZrKnfpx8As2p8nmjObKT5o/w640-h336/Dr.%20Solahudin%20SH.,%20MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH (Dok BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Padahal, menurut Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, kalau ada penerima berati ada pemberinya dan dapat dijerat dengan pasal 13 Undang-Undang Tikpikor (Tindak Pidana Korupsi) </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>Dr. M. Sholehuddin, SH, MH menjelaskan, delik2 suap yg diadopsi dari KUHP ke dlm UU Pemberantasan Tipikor itu ada pasangan pasalnya. Selain ada “penyuapan aktif juga ada penyuapan pasif. Jadi Pemberi dan Penerima harus sama-sama dikenakan sanksi pidana</i> <br /><br /><i>“Kalau ada penerima berarti ada pemberinya, tidak bisa berdiri sendiri. Ada delik penerima suap adalah pasif dan pemberi adalah aktif. Kalau penerimanya dejerat pasal 11, pemberinya dapat dijerat pasal 13 jadi ada pasangannya,”</i> kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH melalui sambungan telepon kepada beritakorupsi.co, senin, 18 April 2022 <br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang juga Ketua Presidium Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) ini menambahkan, <i>penegakan hukum itu harus yang adil sebaab menegkkan hukum tanpa menggunakan hukum akana menimbulkan kesewenang-wenangan. Dan sebaliknya, menggunakan hukum tanpa berniat menegkkan hukum pasti menimbulkan ketidak adilan </i></div><div style="text-align: justify;"><i> </i><br />Apa yang dikatakan Ketua Presidium Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) ini ada betulnya. Sebab ada ungkapan yang berbunyi “ada asap ada api”. Tak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya atau tidak mungkin sesuatu menjadi basah kalau tidak ada airnya. <br /><br />Namun ternyata proses penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tak sedikit yang diadili hanya ASN selaku penerima, sementara pihak pemberi yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang yang sama “aman-aman” saja. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRrq4RQLKBEMFosjjSKifmMEc6It_-NhEx_KGuRqWepL4K5Ab9VFKnK-0ABsXy1tsLhXhfiJRzs9LXh9esMG_tbXYD_bPtp55gw9jN0bgbSL15xKGXWKHHaFvnNspLjWqU_O7DVFqi354A0TNtHKdQXk9CUvcwmFy4TvDxg_3Ae020Vb3BOj_6OIKW/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRrq4RQLKBEMFosjjSKifmMEc6It_-NhEx_KGuRqWepL4K5Ab9VFKnK-0ABsXy1tsLhXhfiJRzs9LXh9esMG_tbXYD_bPtp55gw9jN0bgbSL15xKGXWKHHaFvnNspLjWqU_O7DVFqi354A0TNtHKdQXk9CUvcwmFy4TvDxg_3Ae020Vb3BOj_6OIKW/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa (Wawan Setyo Budi Utomo, Ayu Indah Lestari, S.Pd dan Supramono) dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH., MH dan Alarico De Jesus, SH dalam persidangan secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 18 April 2022) dengan agenda putusan yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Sidoarjo maupun Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan/Lapas (rumah tahanan negera/Lemabaga Pemasyarakatan) Kabupaten Sidoarjo karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Peridangan berangsung dalam II Session, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo selaku Kepala Desa dan kemudian dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Terdakwa I Ayu Indah Lestari, S.Pd sebagai Staff Admin Desa dan Terdakwa II Supramono selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo menerima uang sebesar Rp1.500.000, Ayu Indah Lestari, S.Pd menerima uang sebesar Rp1.500.000 dan Supramono menerima uang sebesar Rp800.000 dan Rp800.000<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo (dan Terdakwa I Ayu Indah Lestari, S.Pd serta Terdakwa II Supramono) terbukti melanggar dakwaan Kedua Pasal 11 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP<br /><br />“MENGADILI; 1. Menyatakan Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (enam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Kemudian Majelis Hakim melanjutakan Putusan (Vonis) terhadap Terdakwa I Ayu Indah Lestari, S.Pd serta Terdakwa II Supramono. Kedua Terdakwa ini juga sama-sama dijerat Pasal yang dan hukuman yang sama persis<br /><br />Hukuman pidana dari Majelis Hakim terhadap Ketiga Terdakwa ini lebih ringan 6 bulan dari Tuntutan pidana JPU. Dan atas putusan tersebut, Dua Terdakwa yaitu Wawan Setyo Budi Utomo dan Terdakwa II Supramono menerima. Sedangkan Terdakwa I Ayu Indah Lestari, S.Pd termasuk JPU masih pikir-pikir<br /><br />“Pikir-pikir Yang Mulia,” jawab Terdakwa I Ayu Indah Lestari, S.Pd<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVnLl0jyIUeMJP1G2nM1wTqw4xsw5l6vR-ZfofKzkBEBn3OiRYw_gRn4Y00qAi3IguM5EEEGgBoF7JUnWmI04xaCkW3UI4pPB9UYbVN3-_BmVtClYiHg1ZL6gmQG6EsArnu2CeH6-r9u5GODStdCMfhaIZ3fTCQ17gsvU2KB0f-Z5fch62amafK1vh/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVnLl0jyIUeMJP1G2nM1wTqw4xsw5l6vR-ZfofKzkBEBn3OiRYw_gRn4Y00qAi3IguM5EEEGgBoF7JUnWmI04xaCkW3UI4pPB9UYbVN3-_BmVtClYiHg1ZL6gmQG6EsArnu2CeH6-r9u5GODStdCMfhaIZ3fTCQ17gsvU2KB0f-Z5fch62amafK1vh/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa mereka Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd sebagai Staff Admin Desa Klantingsari dan Terdakwa II. SUPRATONO sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Klantingsari bersama – sama dengan Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO yang menjabat sebagai Kepala Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (yang diajukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 07 Bulan Oktober Tahun 2021 atau   setidak – tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat dirumah Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO di Dusun Bokong Duwur RT. 019 RW. 006 Desa Klantingsari Kecamatan Tarik  Kabupaten Sidoarjo, <br /><br />Atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia  Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Bahwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut : <br /><br />Bahwa Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd sebagai Staf Admin Pemerintah Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klantingsari Nomor : 141 / 16 / 404.7.12.03 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Staf Admin    Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Bahwa sebagai Staf Admin Pemerintah Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Siodarjo, Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :<br />a. Membantu Kepala Desa;<br />b. Membantu Kasi Pelayanan dalam Pelayanan Umum;<br />c. Membantu Kasi Kesra dalam pelayanan administrasi; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV2PlcMntvIkQsiXqrOm013LHQxaNrR83XLqMNboAVLSYhcUZeDpeU3MEABbWyECSt9zpWZnewBEoVC_WFEd7KZnZp6EFm0OYf84n3MG48g5X70uhLrkbdAzU9EqOkvbnXE7WcjNK1DB3gqVxrEzMUycgWkPO6J3MEyfq3y8d2_KzZgSZLwMrNo1yk/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV2PlcMntvIkQsiXqrOm013LHQxaNrR83XLqMNboAVLSYhcUZeDpeU3MEABbWyECSt9zpWZnewBEoVC_WFEd7KZnZp6EFm0OYf84n3MG48g5X70uhLrkbdAzU9EqOkvbnXE7WcjNK1DB3gqVxrEzMUycgWkPO6J3MEyfq3y8d2_KzZgSZLwMrNo1yk/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa II. SUPRATONO sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klantingsari Nomor : 141 / 05 / 404.7.12.03 Tahun 2016 Tanggal 13 Desembr 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan. <br /><br />Bahwa sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa II. SUPRATONO mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum yaitu membantu Kepala Desa menjalankan Pemerintah Desa.  <br /><br />Bahwa Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO menjabat sebagai Kepala Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 188 / 380 / 438.1.1.3 / 2018 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Bahwa pada sekitar bulan September 2021 Terdakwa II. SUPRATONO bersama – sama dengan Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO mendatangi  Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dengan tujuan akan mengajukan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Desa Klantingsari.<br /><br />Bahwa ketika di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bertemu dangan Saksi AGUS RAHMANTO, SH. MH sebagai Kasi. Survey dan Pemetaan dengan menyampaikan Surat Permohonan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Desa Klantingsari, <br /><br />Namun karena surat ada kesalahan maka dikembalikan untuk direvisi, dan saat itu juga dijelaskan bahwa yang ikut PTSL harus 90% dari warga, dengan dikenakan biaya hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-pemohon dan tidak ada biaya yang lainnya.<br /><br />Bahwa beberapa hari kemudian Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO datang lagi sendiri ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk melihat peta Desa Klantingsari dan memang benar masih ada beberapa RT yang belum bersertipikat, sehingga oleh BPN dipersilahkan jika memang mau mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL), namun pada saat itu belum ada berkas – berkas yang diserahkan termasuk surat permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6ye9Vitn9ts6TTNyh_Xbqe0l7DJ_OLnT2RYW0AjWbW99OQJLBTdUdUE75-y3q9IZpIHCERYrhElwyGh9SB-VQKV8MQHVaHCDD5WqgaxYy8fYBBt58sHNNI37xqYep_xOB1TDDJu1cagkB44czrc-6OaT340e1lCGTJzMtx4LJJPWfuDoTXPy_IIS6/s1040/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6ye9Vitn9ts6TTNyh_Xbqe0l7DJ_OLnT2RYW0AjWbW99OQJLBTdUdUE75-y3q9IZpIHCERYrhElwyGh9SB-VQKV8MQHVaHCDD5WqgaxYy8fYBBt58sHNNI37xqYep_xOB1TDDJu1cagkB44czrc-6OaT340e1lCGTJzMtx4LJJPWfuDoTXPy_IIS6/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa karena RT. 01 sampai dengan RT. 12 sebelumnya telah dilakukan sertipikasi massal, maka selanjutnya adalah Giliran RT 13 sampai dengan RT. 21 yang akan diajukan dalam rangka PTSL meskipun Desa Klantingsari belum mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tentang penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), <br /><br />Pada sekitar Tanggal 29 September 2021, Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd dan Terdakwa II. SUPRATONO mengikuti rapat yang dipimpin oleh Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO rapat justru diadakan di rumah Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO selaku Kepala Desa, bukan di Kantor Desa / Balai Desa Klantingsari yang dihadiri oleh Para Ketua RT. 13 s/d RT. 21 dan Ketua RW. 04 SUTOPO SARIONO, Perangkat Desa MUSTOFA DIMYATI, ABDUL KARIM, dan ABDUL ROHMAN, yang membahas akan ada PTSL agar semua RT dan relawannya untuk melakukan sosialisasi kepada warganya yang mau ikut mendaftar sebagai Pemohon PTSL.<br /><br />Bahwa kemudian Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd dan Terdakwa II. SUPRATONO juga menghadiri rapat yang kedua pada Tanggal 06 Oktober 2021, tetap dlaksanakan dirumah Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO, yang dihadiri oleh MUSTOFA DIMYATI Kaur. Keuangan, ABDUL ROHMAN Kasun. Bokong Duwur, serta HERI KISWANTO Ketua RT 16, KARIYA Ketua RT. 18, KUNADI Ketua RT. 19 dan SUHADI Ketua RT. 21.<br /><br />Bahwa terhadap warga yang akan mengajukan Permohonan PTSL namun belum memiliki Surat Perolehan atas tanah yang diajukan PTSL, diharuskan melengkapi Surat Perolehan atas tanah yang berupa Surat Hibah, Surat Waris, atau Surat Jual Beli Tanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Klantingsari.<br /><br />Bahwa secara melawan hukum Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd dan Terdakwa II. SUPRATONO bersama – sama dengan Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO, terhadap warga yang mengurus Surat Perolehan atas tanah untuk persyaratan PTSL, diharuskan membayar sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :<br />1. Surat Hibah sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br />2. Surat Keterangan Waris sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)<br />3. Surat Jual beli sebesar 5% (lima persen) dari harga jual beli.<br /><br />Bahwa terhadap warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah untuk mendaftarkan PTSL, dengan cara datang ke rumah Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO membawa berkas – berkas dan surat – surat yang diperlukan,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzmGSYIBK_Q8zvttnDwwGyfVZOcD8ZGXK90tJrbU3Lky5yHI1PkQXb7Nd_WsQG0V8bw2jUA3AjLwGj-QmJcu3Wk_Yrg2FUG-z0V9IhgmWTJmrMKfi9GIqeINNy2PTZO5VkI0vzPnox1HkexmaoUbyDR4W_zV9k9ioqBFuv0C9SsNxsEhSlvUKQyr__/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzmGSYIBK_Q8zvttnDwwGyfVZOcD8ZGXK90tJrbU3Lky5yHI1PkQXb7Nd_WsQG0V8bw2jUA3AjLwGj-QmJcu3Wk_Yrg2FUG-z0V9IhgmWTJmrMKfi9GIqeINNy2PTZO5VkI0vzPnox1HkexmaoUbyDR4W_zV9k9ioqBFuv0C9SsNxsEhSlvUKQyr__/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian oleh Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd dicatat dalam buku register yang dibuatnya sendiri, terhadap warga yang telah membayar sejumlah uang diberi centang / ceklist, ada yang menyerahkan uangnya sendiri ke Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd dan Terdakwa II. SUPRATONO ada juga yang diterima oleh Saksi WAWAN BUTI SETYO UTOMO.<br /><br />Bahwa selanjutnya Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd sebagai Staff Admin Desa Klantingsari dan Terdakwa II. SUPRATONO sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Klantingsari bersama – sama dengan Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO selaku Kepala Desa Klantingsari telah menerima uang dari warga yang akan mengurus PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). <br /><br />Bahwa selanjutnya Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd mengumpulkan uang pembayaran dari warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah sebanyak 160 (seratus enam puluh) berkas, semuanya terkumpul sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd dan Terdakwa II. SUPRATONO sebagai Kepala Urusan Perencanaan, telah menerima sejumlah uang dari warga yang mengurus Surat Perolehan Atas Tanah yaitu dari :<br /><br />a. AYU / SATUPAH sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).<br />b. NGATEMO sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).<br />c. JAMALIYAH sebesar Rp800.000 (depalan ratus ribu rupiah).<br />d. SUHADI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Dan setelah menerima uang sejumlah tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd, yang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam rekening pribadi Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd maupun oleh Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO.<br /><br />Bahwa Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO sebagai Kepala Desa Klantingsari meminta uang kepada Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd  yang diterimanya dari warga yang mengurus Surat Perolehan atas Tanah sebanyak 2 (dua) tahap yaitu yang pertama sebesar Rp10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah) pada Tanggal 27 September 2021, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjinnmwEBNOGVbw8e0DW0dhDD6v15v5S5wdkLWsYxphSSKGGYkvAp1SLq6uzaFb4CzyeeNBt_fZR1qItdnYg0RV3FKJGv7Q3q7h4bx6nqGANwkB0vriqn1zQ8AyDaUvWWFMZj7ntu7T73tOg_dFIEmnIUnLTMDLJua-TYJUnm75PRjJcobVURJojp24/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjinnmwEBNOGVbw8e0DW0dhDD6v15v5S5wdkLWsYxphSSKGGYkvAp1SLq6uzaFb4CzyeeNBt_fZR1qItdnYg0RV3FKJGv7Q3q7h4bx6nqGANwkB0vriqn1zQ8AyDaUvWWFMZj7ntu7T73tOg_dFIEmnIUnLTMDLJua-TYJUnm75PRjJcobVURJojp24/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan yang kedua sebesar Rp10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah) pada Tanggal 28 September 2021 dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO, bukan untuk pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga tersisa sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd, pada Tanggal 06 Oktober 2021 telah menyimpan dan masukkan uang dari para warga yang mengurus perolehan atas tanah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kedalam rekening pribadi milik Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd pada Bank Jatim Cabang Pembantu Prambon dengan Nomor Rekening 1966018727.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021, bertempat di rumah Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO, telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo terhadap Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO yang pada saat itu ada warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah yaitu Saksi BURADI yang saat itu sedang membayar uang kepada Saksi WAWAN SETYO BUDI UTOMO sebesar Rp1.150.00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), <br /><br />Dan saat itu juga di tangan Terdakwa I. AYU INDAH LESTARI, S.Pd juga didapatkan uang tunai sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah atas nama   MEYKI MUFAATUL MAHMUDAH alias ATUL, serta dari tangan Terdakwa II. SUPRATONO didapatkan uang tunai sebesar Rp1.600.000       (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari warga yang mengurus Surat Perolehan atas Tanah atas nama SUHADI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas nama SISWOYO sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 11 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Tiga Pejabat Desa Kab. Sidoarjo Yang Terangkap Tangan Polresta Sidoarjo di Vonis 1 Thn Penajara

#Apakah ‘Pemberi Suap kepada ASN’  dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Perbolehkan? Lalu bagaimana dengan Pasal 13 dalam UU Tersebu...

»

Terdakwa Yang Juga Terpidana Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Dituntut 8.6 Thn Penjara Karena Korupsi Rp45.9 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Andri Lesmana:</b></u> "Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"  <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /><span style="color: red;">“Pihak-pihak yang terlibat pemberi uang terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko diantaranya; Pendiri atau Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo (Rp3.1 M); Pengusaha Kontraktor H. Moh. Zaini Ilyas (Rp8.1  M); Pengusaha Kontraktor Yusuf, ST (Rp2.2 M); Pengusaha Kontraktor Ferryanto Tjokro (Rp3.520 M); Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa (Rp2.380 M); Direktur CV. Kalifa Muda Arief Setiodi (Rp2.3 M) dan dari Iwan Budianto selaku Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti sebesar Rp4.75”   </span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3M2-uTmAGF1_6Ewb90ybv8K7sqSK7yixdam6O0HTcdjv77Jv44LJG5lne4rlEZ8AZOnIfByZZSD9UlEP4arOlCo6oRLInLFi4TXpkUccNmcKaXBv8f9jpRrnaeJyjGIazWzNj2l26I9K_1gh3JXHVTRCkZ6HSVEprfMRYxlOm4yWN2J2wM3mMMxR6/s700/s..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="700" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3M2-uTmAGF1_6Ewb90ybv8K7sqSK7yixdam6O0HTcdjv77Jv44LJG5lne4rlEZ8AZOnIfByZZSD9UlEP4arOlCo6oRLInLFi4TXpkUccNmcKaXBv8f9jpRrnaeJyjGIazWzNj2l26I9K_1gh3JXHVTRCkZ6HSVEprfMRYxlOm4yWN2J2wM3mMMxR6/w640-h458/s..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Waktu ‘ku di dalam bui - ‘Ku bersedih dan bernyanyi di malam sunyi - Ibu dan ayah menanti - Berdoa setiap hari aku kembali”. Ini adalah sebahagian dari lirik lagi yang berjudul “Di dalam Bui”<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di dalam benak Eddy Rumpoko, mantan Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 karena saat ini Eddy Rumpoko berstatus Terpidana Korupsi Suap 5 tahun dan 6 bulan penjara.<br /><br />Walau masa tahanan Narapidana Koruptor Eddy Rumpoko akan segera berakhir, bukan berarti bisa langsung berkumpul dengan istrinya, Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat selaku Wali Kota Batu maupun dengan anak-anaknya untuk merayakan Idul Fitri tahun ini atau mungkin tahun depan<br /><br />Mengapa? Karena Narapidana Koruptor Eddy Rumpoko saat ini masih berstatus Terdakwa Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dari sejumlah pengusaha di Kota Batu sejak menjabat selaku Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017<br /><br />Duit sebanyak Rp45.923.231.400 ini, berasal dari para pengusaha di Kota Malang, diantaranya adalah dari Pendiri atau Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo sebesar Rp3.1 M; Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; dari H. Moh. Zaini Ilyas sebesar Rp8.1  M; dari Yusuf, ST sebesar Rp2.2 M; dari Ferryanto Tjokro sebesar Rp3.520 M; Direktur CV. Kalifa Muda Arief Setiodi (Rp2.3 M) dan dari Iwan Budianto selaku Direktur sekaligus pemegang saham PT. Agit Perkasa, PT. Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti sebesar Rp4.750.000.000<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinBAvwAThMTPgwR41eU1C7kWxp57O7juD57xOWTAxPgc1NrLowLMS38Qz81qed1C8_6CMW-lXMiX3O_Sjyc75c-mo7TW9RDeLRjqW7fqvy_6xRiqHGh2K_mEaQzA2vSZjWYV5gXalmHRAIRODCBPcsPh5c4PZldcYa9FomsTP2wZfXqX2QzpNYtEUb/s640/4...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinBAvwAThMTPgwR41eU1C7kWxp57O7juD57xOWTAxPgc1NrLowLMS38Qz81qed1C8_6CMW-lXMiX3O_Sjyc75c-mo7TW9RDeLRjqW7fqvy_6xRiqHGh2K_mEaQzA2vSZjWYV5gXalmHRAIRODCBPcsPh5c4PZldcYa9FomsTP2wZfXqX2QzpNYtEUb/w640-h288/4...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo</span></span></td></tr></tbody></table>Menurut para pengusaha maupun Terdakwa Eddy Rumpoko mengatakan, bahwa duit miliaran itu adalah pinjaman, namun para pengusaha termasuk Pendiri atau Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo maupun Terdakwa Eddy Rumpoko sendiri tak dapat membuktikan bahwa itu adalah punjam meminjam, tak ada bukti apapun yang dapat diperlihatkan kepada Majelis Hakim<br /><br />Masuk akalkah, bila seseorang meminjamkan duitnya kepada seseorang dengan jumlah miliaran tanpa ada bukti apapun? Masuk akalkah bila duit miliaran milik seseorang yang dipinjam oleh orang lain namun tak ditagih?<br /><br />Lalu masuk akal pulakah bila seorang Kepala Daerah meminjam duit kepada pegawainya? Bukankah ada “EKOBANG (Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Bank penampungan” yang dapat dipergunakan????<br /><br />Dan akibat dari perbuatannya itu, Narapidana Koruptor Eddy Rumpoko kembali terancam pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, pidana denda sebanyak Rp500 juta atau dipidana kurungan selama 4 bulan dan pidana membayar duit hasil Korupsi selama menjabat Wali Kota sebesar Rp45.923.231.400  (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini terungkap dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan dalam persidangan, Kamis, 14 April 2022<br /><br />Lalu bagimana dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko? Apakah para pengusaha di Kota Batu yang memberikan duit ‘haram’ terhadap Terdakwa untuk mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan proyek yang didanai dari APBD Kota Batu itu akan terus melanggak lenggok menyaksikan Eddy Rumpoko di balik jeruji Besi?<br /><br />Apakah KPK memang hanya berniat untuk memenjarakan Terdakwa Eddy Rumpoko karena diduga menerima duit ‘haram’ puluhan miliaran dari para pengusaha di Kota Batu, sementara para pemberinya dibiarkan melanggak lenggok sambil bersiul menyanyikan lagu kegemarannya dengan menyaksikan hidup Eddy Rompoko di penjara?<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdntwa6iVC0m48Lj6-TlZvC_A6hZBVPKvt6RV_Y2o5D-d0o7BKGggh34K1hMy2qLRhc-e6gvE-0lduFEPRaECk2lEPRwaaoPmatU8s26jnddkSs-WkSSn2grdqC6DU8Iet8O8cCWK01iPtpwIheYoFzsfkEtPE5NGTA_eG2D9oQa09F3gab9Y5YKhh/s640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdntwa6iVC0m48Lj6-TlZvC_A6hZBVPKvt6RV_Y2o5D-d0o7BKGggh34K1hMy2qLRhc-e6gvE-0lduFEPRaECk2lEPRwaaoPmatU8s26jnddkSs-WkSSn2grdqC6DU8Iet8O8cCWK01iPtpwIheYoFzsfkEtPE5NGTA_eG2D9oQa09F3gab9Y5YKhh/w640-h362/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Keterangan Foto. Terpidana Eddy Rumpok (Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Bagaiamana dengan ‘nasib’ Pendiri atau Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo, Arif Setiodo, adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko, H. Moh. Zaini Ilyas, Yusuf, ST, Ferryanto Tjokro, Arief Setiodi, Iwan Budianto dan pihak-pihak lain termasuk Ir. Himpun Siregar selaku Kepala Dinas PUPR Pemkot Batu?<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,” kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab pertanyaan beritakorupsi.co beberapa saat seusai persidangan<br /><br />Pertanyaan selaanjutnya adalah, apakah KPK akan membuktikannya untuk menyeret para pihak yang terlibat dalam kasus Perkara Korupsi Gratifikasi Terdakwa Eddy Rumpoko atau hanya sekedar nyanyian saja???<br /><br />Nama Eddy Rumpoko, mantan Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 ini masih menjadi perbincangan menarik khususnya di masyatakat Kota Batu. Karena dimata masyarakat Kota Batu, Eddy Rumpoko dianggap sebagai sosok “Dewa”, pejabat yang bersih<br /><br />Yang lucunya, masyatakat Kota Batu menganggap bahwa kasus yang menjerat Eddy Rumpoko saat KPK meringkusnya alias melakukan Tangkap Tangan adalah dinilai rekayasa. Hal ini disampaikan oleh beberapa masyarakat Kota Batu kepada beritakorupsi.co yang datang silih berganti ke gedung Pengadilan Tipikor di Jln Raya Juanda Sidoarjo untuk menghadiri sidang Terdakwa Eddy Rumpoko baik kasus yang pertama maupun yang kedua. <br /><br />Padahal sudah sangat jelas, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung Repbulik Indonesia menyatakan bahwa suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, yaitu Eddy Rumpoko TERBUKTI BESALAH MELAKUKAN TIDAK PIADANA KORUPSI.<br /><br />Lalau siapa yang merekayasa? Apakah KPK atau mungkin ada pihak-pihak lain yang mencari keuntungan atau memulihkan nama baik  dibalik kasus ini dengan memutar balikan fakta yang sebenarnya?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEjsIgcMWcKx-BuJ27rb0Wj6n6rZIZn5ZkKNRTGmRuUpAgfR_aU-IB5GHk-yvTnInxetq3AHgWADg8QDgwS07lmLUwyg9btQnhTuhabgawR5_iX3wzDInj7ExFsvwjKiQaGbVFABpdZora2JoFrtyV1dcPuOcO3FcHVmkG9yGOZS-Gk4Uj_mpZhug4/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEjsIgcMWcKx-BuJ27rb0Wj6n6rZIZn5ZkKNRTGmRuUpAgfR_aU-IB5GHk-yvTnInxetq3AHgWADg8QDgwS07lmLUwyg9btQnhTuhabgawR5_iX3wzDInj7ExFsvwjKiQaGbVFABpdZora2JoFrtyV1dcPuOcO3FcHVmkG9yGOZS-Gk4Uj_mpZhug4/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang menghantarkan Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017, yang juga suami Wali Kota Batu saat ini Dewanti Rumpoko, adalah berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu.<br /><br />Saat itu (16 September 2017), Tim penyidik dari lembaga Anti Rasuah mengkus Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Pengusaha Kontraktor Filipus Djab serta Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu karena diketahui bahwa Eddy Rumpoko menerima sejumlah uang dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab<br /><br />Dalam perkara Kasus Korupsi Suap, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini sangat jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Namun kemudian, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan dikuatkan dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh Terpidana Eddy Rompoko ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 yang hasilnya kandas alias ditolak<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Eddy Rompoko dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Lemana dan Arif Usman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 14 April 2022) dengan agenda Tuntutan dari JPU terhadap Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH menggantikan Ketua Majelis Hakim sebelumnya Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kota Semarang, Jawa Tengah dimana Terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana 5.6 penjara dan dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtk0X6l9Lrz0TCWq-HyG9GOXL5jEUwMdR_bWlaV5APergCn3KAphnoo7v1O6DFIf6OOgRtaInI_8QQ0zIPmXjjigW7jdOTf6HesJBOteGuedwo9OO4zcuQIyTu8z3XlMfzP_xOj48HFwK8Au8Cq2cOq3BuuCQhGs5a2xkAPD8DELss-fmsLz_7IzDr/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtk0X6l9Lrz0TCWq-HyG9GOXL5jEUwMdR_bWlaV5APergCn3KAphnoo7v1O6DFIf6OOgRtaInI_8QQ0zIPmXjjigW7jdOTf6HesJBOteGuedwo9OO4zcuQIyTu8z3XlMfzP_xOj48HFwK8Au8Cq2cOq3BuuCQhGs5a2xkAPD8DELss-fmsLz_7IzDr/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat tuntutannya JPU KPK Andri Lesmana mengatakan, sesuai fakta persidangan, saksi dan alat bukti, ketarangan Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa Eddy Rumpoko terbukti melanggar Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa duit yang diterima terdakwa yang dikatakan sebagai pinjaman namun tak dapat menunjukan bukti bahwa itu adalah pinjaman haruslah dikesampingkan.Total duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko adalah sebesar Rp45.923.231.400<br /><br />JPU KPK menyebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu selain sebagai Terpidana kasus Korupsi Suap yang menjalani hukuman selama 5 tahun dan 6 bulan, Terdakwa Eddy Rumpoko tidak mengakui perbuatannya<br /><br />Sementara yang meringkan Terdakwa adalah, sebagai suami yang mempunyai tanggung jawab istri dan anak serta bersikap sopan selama menjalani persidangan melalui Teleconference (Zoom).<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Eddy Rumpok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eddy Rumpok dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Eddy Rumpok untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan dikurangkan dengan uang pengembalian Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan sisanya akan dikembalikan kepada Terdakwa. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU KPK Andri Lesmana<br /><br />Atas tuntutan dari JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar dua pekan kemudian, tepatnya tanggal 28 April 2022. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp2OuteyEKr8S_z3OT7BeqxHfAyO4j9hw6D40Hu0F6atQKoDOQquvsqtulauuredJer3Mk_C51VIKnUJqDajRSPCYbl8fu8us_Ce6KAcGUxJCvVAosrSAVNWxCQtcb5ubna9wWV03pu9WVhAqWUCMAdtrSIaubCaXw05li7PmhsUJjtk-CddIUtFE9/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp2OuteyEKr8S_z3OT7BeqxHfAyO4j9hw6D40Hu0F6atQKoDOQquvsqtulauuredJer3Mk_C51VIKnUJqDajRSPCYbl8fu8us_Ce6KAcGUxJCvVAosrSAVNWxCQtcb5ubna9wWV03pu9WVhAqWUCMAdtrSIaubCaXw05li7PmhsUJjtk-CddIUtFE9/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa EDDY RUMPOKO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Walikota Batu periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan periode tahun 2012 sampai dengan 2017, pada suatu waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2017 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,<br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Walikota Batu masa jabatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yaitu menerima uang sejumlah Rp45.923.231.400 atau sekitar jumlah itu, karena berhubungan dengan jabatannya yaitu jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan yang berlawanan dengan kewajiban<br /><br />Atau tugasnya yaitu berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Walikota Batu masa jabatan tahun 2007-2012 dan masa jabatan tahun 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-565 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2007<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV0_jaDoc9aOV06lvQrsh8V-MBzmFtZLyOeKL0SmT6EkGrZASv3Vcxiu452S2SPflVIWjB3F_NjTv9V7VE3rkW2kJG157XaKClygDEu2TAlfkcbpul1JG621reN3arUiyF53w_246_e9h_rucqF7QKWs1wQfJ4g8MO_bd-80mdlGyIkL_DhUENjjxf/s640/4...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV0_jaDoc9aOV06lvQrsh8V-MBzmFtZLyOeKL0SmT6EkGrZASv3Vcxiu452S2SPflVIWjB3F_NjTv9V7VE3rkW2kJG157XaKClygDEu2TAlfkcbpul1JG621reN3arUiyF53w_246_e9h_rucqF7QKWs1wQfJ4g8MO_bd-80mdlGyIkL_DhUENjjxf/w640-h288/4...jpg" width="640" /></a></div>Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, yang mempunyai wewenang dan tugas Tugas Kepala Daerah Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:<br /><br />1. Kepala daerah mempunyai tugas:<br />a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;<br /><br />b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;<br />c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;<br />d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;<br /><br />e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br />f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:<br />a. mengajukan rancangan Perda;<br />b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;<br />c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;<br />d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;<br />e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bahwa Terdakwa sebagai Walikota Batu menerima penghasilan/pendapatan resmi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahunnya yang terdiri dari 4 (empat) item yaitu berupa gaji, perjalanan dinas, insentif dan honor.<br /><br />Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa pernah menyampaikan peraturan tidak tertulis melalui kepala BPKAD yang mewajibkan adanya nota dinas persetujuan Terdakwa selaku Walikota Batu dalam setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi daftar kegiatan pekerjaan yang akan diajukan pencairannya, kemudian barulah SPM tersebut  dapat diajukan ke BKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIz8aenRMtm8iS8gmfdifcJopgnZ1yrNSebFkCOjIQC1ZVijhQYX18-apJHYMkar12q4tuE5uV-OrRr3t5t9knjhP_UyJh8CDO40QcFIscwOzJL4qcQ3G4VTHEvAFg966OrdeVgVSdIFPcQAKl3FV7L6MFMsrxRzzeCtyxixmVlbhBU5byP05jXAZG/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIz8aenRMtm8iS8gmfdifcJopgnZ1yrNSebFkCOjIQC1ZVijhQYX18-apJHYMkar12q4tuE5uV-OrRr3t5t9knjhP_UyJh8CDO40QcFIscwOzJL4qcQ3G4VTHEvAFg966OrdeVgVSdIFPcQAKl3FV7L6MFMsrxRzzeCtyxixmVlbhBU5byP05jXAZG/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa telah mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa, dan menerima uang atau fasilitas lainnya dari para pengusaha tersebut, diantaranya pada awal tahun 2017 terdapat beberapa proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan yang sudah dilakukan proses lelang dan sudah ditetapkan sebagai pemenang,<br /><br />Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa dan meminta agar proses lelang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Dinas terkait agar selanjutnya pelaksana pekerjaan dan fee sebesar 10% untuk Terdakwa diatur oleh YUSUF, ST.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017 bertempat di ruang kerja Walikota Batu Lantai 5 Gedung A Balai Kota Among Tani, Terdakwa melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas yaitu Ir. HIMPUN SIREGAR (selaku Kepala Dinas PUPR kota Batu merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan), ARIF AS SHIDIQ (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup), SUGENG (selaku Kepala Dinas Pertanian), ZADIM (selaku Kepala BKD) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan proses lelang, yang juga dihadiri oleh para kontraktor/pengusaha yang nantinya akan mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Batu diantaranya adalah YUSUF, ST., H. MOH ZAINI ILYAS, FIRMAN, FERRYANTO TJOKRO dan ERWIN.<br /><br />Dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan arahan agar beberapa proyek diberikan kepada pengusaha/ kontraktor yang dekat dengan Terdakwa sebagai berikut:<br /><br />a. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh YUSUF, ST, adalah:<br />1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Batu tahap I Tahun 2017   <br />2.Pembangunan hanggar Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017   <br />3. Renovasi rumah jabatan walikota Tahun 2017<br />4. Pembangunan Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) kelurahan sisir kecamatan batu pada Tahun 2017<br /><br />b. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh H. MOH ZAINI ILYAS, adalah:<br />1. Pembangunan Gedung Olah Raga (Indoor) Kompleks Stadion Brantas Tahun 2016.<br />2. Pembangunan Guest House Mahasiswa Batu Tahun 2016.   <br />3. Pembangunan Taman Kantor Pemerintah Kota Batu (Block Office) Tahun 2016.<br /><br />c. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FERRYANTO TJOKRO, yaitu Pekerjaan Lampu di Balai Kota Among Tani Tahun 2016.<br />d. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FIRMAN, yaitu Pembangunan Foodcourt kaki lima depan Ganesha Tahun 2017.<br /><br />e. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh ERWIN, yaitu Pembangunan Infrastruktur dan pengadaan mesin pemilah dan pengolahan sampah Tahun 2016.<br /> Bahwa selain mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJjlvgoiGmY0V2EVobvx9yXP-EtRAXCwuZmIfqr5EgbViVJbeRETn0sbkL10rPa2psKl3_27aDbLvVf4NfHZouFpSmXxW9TZDTLq4dRpZJp3U6UtTtQK4paZ29re9oBHc9BVLdcL48rEU8zNavNfSPw0FDu8ebS9yaR2LbSYh0FGSXIic7QCSS8I_R/s640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJjlvgoiGmY0V2EVobvx9yXP-EtRAXCwuZmIfqr5EgbViVJbeRETn0sbkL10rPa2psKl3_27aDbLvVf4NfHZouFpSmXxW9TZDTLq4dRpZJp3U6UtTtQK4paZ29re9oBHc9BVLdcL48rEU8zNavNfSPw0FDu8ebS9yaR2LbSYh0FGSXIic7QCSS8I_R/w640-h362/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa juga mengarahkan beberapa pihak tertentu yang ingin berinvestasi di wilayah Kota Batu untuk mengatur proses perizinan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu – Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Pemkot Batu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 guna mempermudah beberapa pengusaha yang dekat dengan Terdakwa untuk mendapatkan izin, dengan cara Terdakwa memberi arahan kepada ENY RACHYUNINGSIH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu<br /><br />Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyetujui permohonan ijin tersebut diantaranya permohonan Ijin yang diajukan oleh:<br /><br />a. WILLY SUHARTAN terkait ijin lokasi pembangunan Hotel The Rayja Cottage, sekitar tahun 2012;<br />b. PAUL SASTRO SENDJOJO terkait pengajuan izin untuk pembangunan kawasan Predator Fun Park yang pemiliknya masih masuk kedalam Group Jatim Park, sekitar tahun 2015;<br />c. ARDA ARYANI terkait pengajuan ijin Perumahan Mutiara Residence/regency yaitu pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah, tahun 2016 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, dan tahun 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah.<br /><br />Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Walikota Batu selama kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2017 telah menerima uang, tanah, pinjaman tanpa bunga maupun jaminan, serta mendapatkan fasilitasi diskon pembelian tanah/rumah baik yang berasal dari Fee Paket Pekerjaan yang terdapat di Pemkot Batu maupun dari para pengusaha property yang ingin membangun hotel, villa, cottage maupun perumahan agar mendapatkan izin dari Terdakwa dan penerimaan-penerimaan lain yang diterima oleh Terdakwa namun diluar penerimaan resmi Terdakwa sebagai Walikota Batu diantaranya sebagai berikut:<br /><br />1. Penerimaan dari H. MOH ZAINI ILYAS sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh H. MOH ZAINI ILYAS dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Bulan Juli 2015, uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (biaya kampanye istri Terdakwa Dewanti Rumpoko untuk membeli Kaos).<br />b. Pada tahun 2015 menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan langsung di rumah dinas Terdakwa.<br />c. Bulan September 2015, H. MOH ZAINI ILYAS disuruh Terdakwa untuk membayar acara sakerahan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<br />d. Bulan Nopember 2015, H. MOH ZAINI ILYAS diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar transportasi kampanye istri Terdakwa dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2RPwyohzMapGFjFIc3b5LLbihGqDrD5YCWcZVOpru_zJ4gj9j3-Kw6krtwKSJkvoBBf65EVBPobvfQVpvCK9u1W5YgHQoUIQ6OvaNWDKGiP3pByidVfNZEAkxtBti8b4T3Qu7Hw2-vzpD-mBwrkR_DxSQFTfTtdVKA22GPef3R4CIPNwp0dAlc63m/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2RPwyohzMapGFjFIc3b5LLbihGqDrD5YCWcZVOpru_zJ4gj9j3-Kw6krtwKSJkvoBBf65EVBPobvfQVpvCK9u1W5YgHQoUIQ6OvaNWDKGiP3pByidVfNZEAkxtBti8b4T3Qu7Hw2-vzpD-mBwrkR_DxSQFTfTtdVKA22GPef3R4CIPNwp0dAlc63m/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>e. Pada tahun 2015 penerimaan uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<br />f. Bulan Desember 2015 H-1 Pemilihan Bupati Kabupaten Malang, H. MOH ZAINI ILYAS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Hotel Daerah Kepanjen.<br />g. Pada bulan Mei 2016 Terdakwa pernah meminjam uang senilai Rp400.00.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br />h. Pada pertengahan tahun 2016 menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Rumah Makan Tempoe Doloe Sidoarjo.<br />i. Pada Tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun belum diberikan oleh H. MOH ZAINI ILYAS.<br />j. Pada tahun 2016 Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada istri Terdakwa (DEWANTI RUMPOKO).<br />k. Bulan september 2016 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).<br /><br />2. Penerimaan dari YUSUF, ST. sebesar Rp2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui EDI SETIAWAN selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh YUSUF, ST., dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 19 Januari 2017 menerima 2 kardus dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<br />b. Tanggal 2 Februari 2017 menerima tas ransel yang isinya uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br />c. Tanggal 9 Februari 2017 menerima kantong plastik yang isinya uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br />d. Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).<br />e. Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br />f. Tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />3. Penerimaan dari FERRYANTO TJOKRO sebesar Rp3.520.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh FERRYANTO TJOKRO maupun terkait yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 16 Juli 2008 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />b. Tanggal 05 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />c. Tanggal 5 Jan 2012 ditransfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVv76CUWRqAeUi9niEQ0g2FUX57fWs4MgbEj6JyFK-hhut_5JnGv8vVxuJ5LuZ84ht0zKCX_COV9A_QgjrsFPOCK6BlvkAWnoYrT22R3YhhP-MbLWjPJMuXA6Rbc6wsMdJmpjQuwDpjhnD3zpmLPg6kvYz79AoIoPU1P2wboNsVvGdypphF3PIITuP/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVv76CUWRqAeUi9niEQ0g2FUX57fWs4MgbEj6JyFK-hhut_5JnGv8vVxuJ5LuZ84ht0zKCX_COV9A_QgjrsFPOCK6BlvkAWnoYrT22R3YhhP-MbLWjPJMuXA6Rbc6wsMdJmpjQuwDpjhnD3zpmLPg6kvYz79AoIoPU1P2wboNsVvGdypphF3PIITuP/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>d. Tanggal 21 Februari 2012 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />e. Tanggal 28 Maret 2014 Setoran Giro Tunai An. SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />f. Tanggal 16 Mei 2014 transfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).<br /><br />g. Tanggal 5 Mei 2015 transfer dari rekening FIRDA (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />h. Tanggal 22 September 2015 Setoran Tunai Giro ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />i. Tanggal 23 Oktober 2015 transfer dari rekening PT. Borobudur ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada transfer dari rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 ke rekening FERRYANTO TJOKRO maupun ke rekening PT. Borobudur dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 1 Oktober 2015 transfer ke rekening FERRYANTO TJOKRO di Bank BRI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br />b. Tanggal 19 Oktober 2015 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br />c. Tanggal 24 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).<br />d. Tanggal 27 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).<br /><br />4. Penerimaan dari ARIEF SETIODI sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh ARIEF SETIODI (pemilik CV. Kalifa Muda dan juga merupakan adik ipar dari terdakwa) maupun hal yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Pada bulan Oktober 2012 menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Terdakwa memberitahukan kepada ARIEF SETIODI agar memberikan dana tersebut kepada FERRYANTO TJOKRO sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diberikan kepada Kantor PDIP Kota Batu.<br /><br />b. Pada bulan Desember 2015 menerima uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD 100.000,00 (Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)) dengan cara langsung ditransfer ke rekening dolar milik Terdakwa di Bank BCA nomor 00196500507  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5wibM-CMadFJaG8TGcSdEDz4Tx3O_cCVyjydVQoO2dYLr4TEstJ762WrcmT4gQqNOlWoIisSZVCqQnkE8TJUae4S4jNQa4I3ds01B7l91eYYKP31rsGe0MMeaN8D4yXrKaZtLt_p25CTJtzAYKoxKo-IaPS1CC_fgk-yg1JV2FOiKTD2neenKpe9x/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5wibM-CMadFJaG8TGcSdEDz4Tx3O_cCVyjydVQoO2dYLr4TEstJ762WrcmT4gQqNOlWoIisSZVCqQnkE8TJUae4S4jNQa4I3ds01B7l91eYYKP31rsGe0MMeaN8D4yXrKaZtLt_p25CTJtzAYKoxKo-IaPS1CC_fgk-yg1JV2FOiKTD2neenKpe9x/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>5. Penerimaan dari PAUL SASTRO SENDJOJO (Founder Jatim Theme Park) sebesar Rp3.109.050.000,00 (tiga milyar serratus Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) terkait dengan izin-izin yang diajukan oleh Jatim Theme Park Group diantaranya untuk pengurusan izin kawasan Predator Fun Park, penerimaan yang diterima oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah dengan kronologis sebagai berikut:<br /><br />a. Bahwa pada kurun waktu bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 PAUL SASTRO SENDJOJO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah HM No. 1698 seluas 400 M2 dan tanah HM No. 1774 seluas 632 M2 dari HOGGE ISMUNANDAR dengan nilai Rp4.024.800.000,00 (empat milyar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga melakukan pembayaran kepada Notaris sebesar Rp84.250.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dan terhadap kedua sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Terdakwa.<br /><br />b. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PAUL SASTRO SENDJOJO melalui HARIANTO.<br /><br />6. Penerimaan dari IWAN BUDIANTO sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA pada tanggal 6 September 2011, bahwa IWAN BUDIANTO adalah selaku Direktur sekaligus pemegang saham dari PT. AGIT PERKASA, PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti yang mana mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang property hotel maupun perumahan yang terdapat di Kota Batu maupun Malang.<br /><br />7. Penerimaan dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu dengan mengeluarkan Bilyet Giro Bank Bukopin senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh IWAN BUDIANTO (selaku Direktur) dan ternyata Bilyet Giro Bank Bukopin tersebut dicairkan  direkening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO.<br /><br />8. Penerimaan dari DODOCK CREDENDA HANDOGO (Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penerimaan tersebut diberikan ke rekening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO di Bank BCA nomor 0113073192 yaitu pada tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />9. Penerimaan dari HARIES PURWOKO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada sekitar tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang kepada terdakwa melalui telepon dan saat itu HARIES PURWOKO menyanggupinya dan memberikan uang tersebut melalui Ir. HIMPUN SIREGAR (Kadis PUPR Pemkot Batu).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBDNBvvfd7xUG-RCAYFIH4AunWm1zlLP4R7KF_RGfTYqLUW0tCKe7nJjRmvk5aQAvx9PnMp4gsJw_kt-3LvMyUp4UAfAY4FoAAfhAB2h2wzjlLAsMBZaDWj2Tnzw5KOWDhWxcn_jcT1AcllJJ2Wc5pX6noyB8WyU5IxfHdtCed4uJka4ADnfo0CT4Q/s640/4...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBDNBvvfd7xUG-RCAYFIH4AunWm1zlLP4R7KF_RGfTYqLUW0tCKe7nJjRmvk5aQAvx9PnMp4gsJw_kt-3LvMyUp4UAfAY4FoAAfhAB2h2wzjlLAsMBZaDWj2Tnzw5KOWDhWxcn_jcT1AcllJJ2Wc5pX6noyB8WyU5IxfHdtCed4uJka4ADnfo0CT4Q/w640-h288/4...jpg" width="640" /></a></div>10. Penerimaan dari IWAN GUNAWAN (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa penerimaan tersebut awalnya ZADIM EFISIEN diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang di IWAN GUNAWAN yang saat itu ZADIM EFISIENI ditemani oleh KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) kemudian uang tersebut dibawa oleh KRISTIAWAN untuk diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />11. Pemberian diskon dari EDY ANTORO (selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada Juni 2012 terdakwa meminta diskon terhadap pembelian sebidang tanah yang terdapat di perumahan milik EDY ANTORO, yang seharusnya harga tanah tersebut senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).<br /><br />12. Penerimaan dari ARIEF AS SIDDIQ (mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada bulan Juni 2017 di Rumah Dinas Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada ARIEF AS SIDDIQ bahwa Terdakwa membutuhkan uang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya ARIEF AS SIDDIQ memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui KRISTIAWAN (Staf Terdakwa).<br /><br />13. Penerimaan-penerimaan yang diterima oleh Terdakwa melalui SURIJANTO MARHONO (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) terkait dengan pengurusan izin-izin dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pemberian tersebut dilakukan pada periode Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 2016.<br /><br />b. Penerimaan dari DJE VICKY SASTRAWAN (Pemilik Alpines Condotel) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penerimaan tersebut diterima pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016.<br /><br />c. Penerimaan dari HENDRO WIBOWO (selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), penerimaan tersebut diterima pada sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015.<br /><br />d. Penerimaan dari ANUGROHO FAJAR ISLAMI (selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu) atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penerimaan tersebut dilakukan sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2015.<br /><br />e. Penerimaan dari DION KHARISMA GUNAWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2016.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ9sINA54qCZrVAR5tOZsdcx2gsHw979uGYdmf0YwPg10NdKyht4OPLFVukAudRHSTlAFqkEKmMJ2_FX7Dx2iGUme4ydBS04-g80wfQGu6eHoHX_Gt7klpJiIZen-CyecWsGhtIFIHwvWo58kx__jJpeEWuKx5BfARrukxqoAOb0qK0CYllU03xfpF/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ9sINA54qCZrVAR5tOZsdcx2gsHw979uGYdmf0YwPg10NdKyht4OPLFVukAudRHSTlAFqkEKmMJ2_FX7Dx2iGUme4ydBS04-g80wfQGu6eHoHX_Gt7klpJiIZen-CyecWsGhtIFIHwvWo58kx__jJpeEWuKx5BfARrukxqoAOb0qK0CYllU03xfpF/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>14. Penerimaan-penerimaan uang yang ada pada Terdakwa yang tidak diketahui sumbernya dan bertentangan dengan profil Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Walikota Batu pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400,00 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:<br /><br />a. Dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 8 Desember 2015 Terdakwa memerintahkan KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening Bank BCA Nomor 0113073192 milik Terdakwa yaitu sebesar Rp10,630,000,000; Rekening Bank Bukopin Nomor 1002875060 sebesar Rp179,245,000 (tahun 2014), Tahun 2015 sebesar Rp1,256,597,400; Tahun  2016 sebesar Rp1,267,714,000 dan tahun 2017 sebesar Rp854,725,000<br /><br />b. Pada kurun waktu tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa pernah memerintahkan DINI TRI TUNGGAL DEWI (Sekretaris Pribadi Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening milik Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 0113073192, sejumlah Rp3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Tanggal 5 Desember 2013, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />2. Tanggal 17 April 2014, setor tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br />3. Tanggal 21 April 2014, setor tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />4. Tanggal 22 April 2014, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />5. Tanggal 21 Agustus 2014, setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br />6. Tanggal 27 Agustus 2014 setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan April 2014 ada uang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik DINI TRI TUNGGAL DEWI di Rekening Bank BRI Nomor 0344-01-020645-50-3 dan pada hari yang sama DINI TRI TUNGGAL DEWI mendebet dana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.187.220.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.12.770.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />c. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan WASISNO (Sopir Terdakwa) pada bulan April 2013 untuk melakukan penyetoran satu lembar Billyet Giro senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan juga pada pertengahan tahun 2016 untuk menukarkan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dan mengatakan kepada WASISNO “Sis, tolong besok kau tukarkan uang ini menjadi USD 10.000, - dan sisanya tukarkan dengan uang rupiah yang baru”.<br /><br />d. Bahwa RR ASTI EVITA CR (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) pernah memindahkan uang atau setor tunai dari rekeningnya di Bank CIMB Niaga ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 0113073192 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />e. Bahwa LILI WIDYA RAHAJENG (selaku Sekretaris Pribadi terdakwa) pernah menerima uang dari berbagai pihak dengan Jumlah Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />Bahwa penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Yang Juga Terpidana Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Dituntut 8.6 Thn Penjara Karena Korupsi Rp45.9 M

JPU KPK Andri Lesmana: "Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"  “Pihak-pihak yang terli...

»

Korupsi DD Sebesar Rp290, Pj. Kades Sukosari Kab. Bondowoso Dituntut 5 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTLFhDFelE9zGj-nuFhknWZJihYNm2K7zSTH9Ow176EhNzbezgarT8ar9BJij_-wNDnEDpuSLtQL0AydAcpQbDqCe2WD6rIFusrC6weC2eFWe13-NmxPMIpd9161WNpXxJQHFXZT9B54JKQvz8TjCqEIg8-a5uMEj732zOgIahrXH6GcK_New5MrmD/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTLFhDFelE9zGj-nuFhknWZJihYNm2K7zSTH9Ow176EhNzbezgarT8ar9BJij_-wNDnEDpuSLtQL0AydAcpQbDqCe2WD6rIFusrC6weC2eFWe13-NmxPMIpd9161WNpXxJQHFXZT9B54JKQvz8TjCqEIg8-a5uMEj732zOgIahrXH6GcK_New5MrmD/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bodowoso (Rabu, 13 April 2022) menuntut Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) Desa Kerang RT 07 RW 04, Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat (Pj) Kepala Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp290.272.417 dengan subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan karena diaggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahagunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang merugikan keuangan negara senilai Rp290.272.417 berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X700/393/430.8/2021 tanggal 26 Februari 2021<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) dibacakan JPU dari Kejari Kabupaten Bondowoso dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 13 April 2022) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Bondowoso karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0pwZHKBjjsFvzUXwUzERkgtbHhmmqs_X-R8e8heIOzmaNSFPRD-hlyspjmUETZ0yD63AztCy7l9HeKxJDqSA_TUFKbuoa1GNxboGlvqQJH3Ui2SkSbPIBgL2lZdnjA9pR0VxraPfIoFhNtp3Ty-qag2rjqhaVG0rSP1Av11Lrb8bWc-pt3pXY-jE3/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0pwZHKBjjsFvzUXwUzERkgtbHhmmqs_X-R8e8heIOzmaNSFPRD-hlyspjmUETZ0yD63AztCy7l9HeKxJDqSA_TUFKbuoa1GNxboGlvqQJH3Ui2SkSbPIBgL2lZdnjA9pR0VxraPfIoFhNtp3Ty-qag2rjqhaVG0rSP1Av11Lrb8bWc-pt3pXY-jE3/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, sesuai fakta persidangan, saksi dan bukti-bukti, bahwa perbuatan Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan rencana anggaran belanja pada penjabaran APBDesa Sukosari Lor Tahun 2019, merencanakan pembiayaan berupa penyertaan modal BUMDesa dan sesuai laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa T.A. 2019, Pemerintah Desa Sukosari Lor pada Aplikasi OM-SPAN telah melaporkan realisasi penyerapan anggaran untuk pembiayaan berupa penyertaan modal BUMDesa <br /><br />Tetapi tidak terdapat pemindahbukuan dan/atau penyetoran ke rekening BUMDesa ”Sukosari Jaya” pada Bank Jatim dengan Nomor rekening 1583005865 serta tidak ditemukan bukti dan hasil penyerapan anggaran tersebut. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) selaku Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp290.272.417 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas Rupiah).<br /><br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Saiful Bari Bin Imam Bakti (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp290.272.417 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfWbC750xu6WpgCFZvZhN9b10GBP9Pla-U4LYPXtr9gQqA8ATULiXZkpD4qHGlOZ59p0XmYtRHMdpckM9b8zRWaIjeDhiq6hmnrrUKq67emqxGdbc7pB5rxzV37sO--wKkv_srX_4m9JWUO00BI7GWV1n5f-5ee3nipAeSWEAlFrqcsgcE70SoHEB9/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfWbC750xu6WpgCFZvZhN9b10GBP9Pla-U4LYPXtr9gQqA8ATULiXZkpD4qHGlOZ59p0XmYtRHMdpckM9b8zRWaIjeDhiq6hmnrrUKq67emqxGdbc7pB5rxzV37sO--wKkv_srX_4m9JWUO00BI7GWV1n5f-5ee3nipAeSWEAlFrqcsgcE70SoHEB9/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa SAIFUL BARI Bin  IMAM BAKTI (Alm) sebagai Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/764/430.4.2/2018 tanggal 23 November 2018 tentang pengangkatan saudara SAIFUL BARI sebagai Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, pada hari tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Januari 2019 sampai dengan bulan desember tahun 2019, bertempat di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, <br /><br />Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XI1/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 90 Tahun 2018 Tanggal 19 Desember 2018 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa kabupaten bondowoso tahun anggaran 2019, anggaran Dana Desa (DD) Desa Sukosari Lor tahun 2019 sebesar Rp.1.021.423.000,(satu milyar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2019.<br /><br />Bahwa dalam Peraturan Desa Sukosari Lor Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019, anggaran Dana Desa (DD) dengan pagu sebesar Rp. Rp.1.021.423.000,(satu milyar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan antara lain untuk untuk kegiatan Bidang Pembangunan / Fisik dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.<br /><br />Bahwa kegiatan Bidang Pembangunan / Fisik, diantaranya :<br />a) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Bengko Anyar RT. 28/12 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 32.005.000,<br />b) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Bengko Anyar RT. 29/12 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 55.847.000,<br />c) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Bengko Anyar RT. 30/12 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 48.630.400,-:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy7wHoC4iRRCIwFOjxYbewciZEEqyitaPcGwZ8H-02NRIPxLH5HqkGaZSLkUE9saxyUYxjvNOD6V2ht4CXfNojjkTnBa0Nb9xhHrjHrs_H52uGUcJspD-IgE7AbEq2r2d29Y6QVAqwKwa-EMhSH2-vsiCYQ6NyIzuUh31PFu98Zs0IOEXdmikmex00/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy7wHoC4iRRCIwFOjxYbewciZEEqyitaPcGwZ8H-02NRIPxLH5HqkGaZSLkUE9saxyUYxjvNOD6V2ht4CXfNojjkTnBa0Nb9xhHrjHrs_H52uGUcJspD-IgE7AbEq2r2d29Y6QVAqwKwa-EMhSH2-vsiCYQ6NyIzuUh31PFu98Zs0IOEXdmikmex00/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>d) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Nang Nangkah Kulon RT. 19/09 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 39.230.000,-, <br />e) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Nang Nangkah Kulon RT. 21/09 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 45.785.900,-, <br />f) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Nang Nangkah Kulon RT. 22/10 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 31.057.250,-: <br /><br />g) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Nang Nangkah Kulon RT. 23/10 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 32.348.600,-: <br />h) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Gadingsari Kidul RT. 11/05 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso (belum selesai) sebesar Rp 93.887.500,-: <br />i) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Nang Nangkah Wetan RT. 16/06 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 23.426.750,-: <br /><br />j) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Nang Nangkah Wetan RT. 16/06 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 16.036.300,-: <br />k) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Pasar RT. 01/01 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 39.230.500,-: <br />l) Saluran Drainase di Dusun Nang Nangkah Wetan RT. 14/06 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 28.058.600,-, <br /><br />m) Paving Parkir Rest Area di Dusun Pasar RT. 01/01 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso (belum selesai) sebesar Rp. 163.624.900,-: <br />n) Interior Rest Area di Dusun Pasar RT. 01/01 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 122.694.300,-, <br />0) Honor Guru PAUD sebesar Rp. 12.600.000,: <br /><br />p) Kegiatan Keagamaan sebesar Rp. 63.000.000, <br />q). Honor PPKBD dan Sub PPKBD sebesar Rp4.050.000,-: <br />r) Honor Kader Posyandu sebesar Rp. 9.600.000,<br />s) Pemberian PMT Balita sebesar Rp. 31.200.000,dan <br />t) Pemberian PMT Lansia sebesar Rp. 13.200.000,-: <br />u) Pengadaan Sarana Ponkesdes sebesar Rp. 9.000.000,-: <br />w) Getar Desa (Silpa) sebesar Rp. 79.410.000,-: <br />x) Pengadaan SAID (Silpa) sebesar Rp. 7.500.000,-. <br /><br />Bahwa Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya adalah : <br />a) Pembinaan Kesenian Daerah (pengadaan alat musik/gitar) sebesar Rp. 25.500.000,(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), <br />b) Pelatihan manajemen UMKM sebesar sebesar Rp. 7.050.000,(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak dilaksanakan, <br />c) Pelatihan menjahit dan bantuan alat sebesar Rp. 45.330.000,(empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi untuk pelatihan tidak dilaksanakan, <br />d) Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), <br />e) Pengadaan barang perlengkapan BUMDES (pengadaan laptop, printer, lemari arsip) sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJeC7EoU7IpcHCe6SanG7G268sZdsfbakvMJFJI0-O8vzcLY_kxfnOiGoqSRDqB5_2o7GPCl6KoDJsDF7YmecFNO4183mf00RwODWktjb6tjO97fUS2FmpR_-wpss-veN2eRSDFucWpTKR-vH5aIsmNHATxmR0GmYcEZSITFwv73HmU9QcV07bAxti/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJeC7EoU7IpcHCe6SanG7G268sZdsfbakvMJFJI0-O8vzcLY_kxfnOiGoqSRDqB5_2o7GPCl6KoDJsDF7YmecFNO4183mf00RwODWktjb6tjO97fUS2FmpR_-wpss-veN2eRSDFucWpTKR-vH5aIsmNHATxmR0GmYcEZSITFwv73HmU9QcV07bAxti/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa anggaran Dana Desa (DD) Desa Sukosari Lor tahun 2019 sebesar Rp.1.021.423.000,(satu milyar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) telah masuk beberapa tahap ke rekening kas desa sukosari lor dengan Nomor Rekening Bank Jatim : 1583004854 dan telah dicairkan oleh Terdakwa dan Bendahara Desa yaitu saksi Sujono dengan beberapa tahapan pula, antara lain : “# Pencairan dana desa (DD) tahap I : Penarikan tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 204.284.600,“ Pencairan dana desa (DD) tahap II : Penarikan Pertama pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 221.449.000,Penarikan Kedua pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 187.120.200,& Pencairan Dana Desa (DD) tahap III : Penarikan Pertama pada tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 346.273.600,<br /><br />Penarikan Kedua pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 34.156.073,Penarikan Ketiga pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 20.160.000,<br /><br />Bahwa setelah dana desa (DD) dicairkan dari Bank Jatim Capem Wonosari uang DD tersebut langsung dipegang dan dikelola langsung oleh terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor, sedangkan bendahara desa yaitu Saksi Sujono, Pelaksana kegiatan Bidang Pembangunan / Fisik yaitu saksi Kartono dan Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu saksi Taufik Hidayat tidak di fungsikan sebagaimana mestinya oleh terdakwa:<br /><br />Bahwa didalam Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan / Fisik dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa Sukosari Lor tahun anggaran 2019 dilaksanakan oleh terdakwa sendiri dan hasil keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk menggalang dukungan terdakwa maju dalam Pilkades Sukosari Lor, <br /><br />Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso yaitu I DEWA MADE UDAYA ADIYATMA, S.E antara lain :<br /><br />Bidang Pembangunan <br />a. Penyerapan anggaran senilai Rp. 25.500.000,(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Biaya yang telah diserap senilai Rp25.500.000,(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan hasil klarifikasi barang yang telah direalisasikan pembelanjaannya serta jelas keberadaannya senilai Rp14.500.000,(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ditemukan selisih yang menjadi kerugian negara senilai Rp11.000.000,(sebelas juta rupiah), <br /><br />b. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa yang telah diserap dan dilaporkan senilai Rp. 457.210.500,(empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan berdasarkan hasil Penghitungan biaya riil yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan keterangan ahli SONYA SULISTYONO, S.T., M.T. senilai Rp412.239.401 (empat ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan  empat ratus satu rupiah), <br /><br />Sehingga ditemukan selisih yang menjadi kerugian negara senilai Rp44.971.099 (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), Biaya yang telah diserap dan dilaporkan atas Pembangunan Saluran Drainase (Dusun Pasar RT. 14/RW. 006) senilai Rp28.058.600,(dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah), <br /><br />Sedangkan berdasarkan hasil Penghitungan biaya riil yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan keterangan ahli SONYA SULISTYONO, S.T., M.T. senilai Rp18.562.599 (delapan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu Iima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga ditemukan selisih yang menjadi kerugian negara senilai Rp9.496.001 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu satu rupiah), <br /><br />c. Biaya yang telah diserap dan dilaporkan atas Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa senilai Rp286.319.200 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), sedangkan berdasarkan hasil Penghitungan biaya riil terpasang yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan keterangan ahli SONYA SULISTYONO, S.T., M.T. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQw-zxxkwf_zXhyhLi9QJ0OHLTi7qaPUgNaPtf9bCyGpMBzM6z7FImPWrTW8Y0SA1OHMRnd28FamN3P3zgk621tRN4enX8-Cy32tQV0BuhslRxu7DaKnuBu-kuViCkaUPbi8-NyySWP9QzWAaJMjuEhwCDLQQtPW2ZPsqQyKnnkL1T1LxMuJVsMUBJ/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQw-zxxkwf_zXhyhLi9QJ0OHLTi7qaPUgNaPtf9bCyGpMBzM6z7FImPWrTW8Y0SA1OHMRnd28FamN3P3zgk621tRN4enX8-Cy32tQV0BuhslRxu7DaKnuBu-kuViCkaUPbi8-NyySWP9QzWAaJMjuEhwCDLQQtPW2ZPsqQyKnnkL1T1LxMuJVsMUBJ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan hasil audit senilai Rp131.323.883 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga ditemukan selisih yang menjadi kerugian negara senilai Rp. 154.995.317,(seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)<br /><br />Bidang Pemberdayaan<br />a. Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/ UMKM<br />Sesuai dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2019 Pemerintah Desa Sukosari Lor pada Aplikasi OM-SPAN telah melaporkan realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan senilai Rp. 7.030.000,(tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) tetapi sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tidak diperoleh informasi bukti pengeluaran. Fakta yang diperoleh bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan / fiktif. Berdasarkan fakta tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 7.030.000,(tujuh juta tiga puluh ribu rupiah):<br /><br />Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi<br />Sesuai dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2019 Pemerintah Desa Sukosari Lor pada Aplikasi OM-SPAN telah melaporkan realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan senilai Rp. 45.330.000,(empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai laporan pertanggungjawaban belanja tidak diperoleh informasi bukti pengeluaran terkait kegiatan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 45.330.000,(empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).<br /><br />Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes).<br />Sesuai dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2019 Pemerintah Desa Sukosari Lor pada Aplikasi OM-SPAN telah melaporkan realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan senilai Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tidak diperoleh informasi bukti pengeluaran. Fakta yang diperoleh bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan / fiktif. Berdasarkan fakta tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pembiayaan<br /><br />Berdasarkan rencana anggaran belanja pada penjabaran APBDesa Sukosari Lor Tahun 2019 bahwa merencanakan pembiayaan berupa penyertaan modal BUMDesa senilai Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) dan sesuai dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2019 Pemerintah Desa Sukosari Lor pada Aplikasi OM-SPAN telah melaporkan realisasi penyerapan anggaran untuk pembiayaan berupa penyertaan modal BUMDesa senilai Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) tetapi tidak terdapat pemindahbukuan dan/atau penyetoran ke rekening BUMDesa ”SUKOSARI JAYA” (Bank Jatim Nomor 1583005865) serta tidak ditemukan bukti danhasil penyerapan anggaran tersebut. Berdasarkan fakta tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa SAIFUL BARI Bin TO IMAM BAKTI (Alm) atas pengelolaan dana desa (DD) desa Sukosari Lor Tahun Anggaran 2019 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang:<br />a) merugikan kepentingan umum,<br />b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,<br />c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya:<br />d) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa :<br />a. Pasal 91 : Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.<br />b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<br /><br />3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<br />a. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :<br />a. Pasal 2<br />1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<br /><br />b. Pasal 24<br />1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 5. Peraturan Bupati bondowoso nomor 89 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 60: 6. Peraturan Bupati bondowoso nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang/ jasa di desa Pasal 1 angka 12, pasal 2,<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penggunaan transfer dana desa pada desa sukosari lor tahun anggaran 2019 oleh Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X700/393/430.8/2021 tanggal 26 Februari 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp290.272.417,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas Rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIFUL BARI Bin TO IMAM BAKTI (Alm) selaku Penjabat Kepala Desa Sukosari lor mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp290.272.417 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa SAIFUL BARI Bin  IMAM BAKTI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />(Jnt/Redaksi)<br /></div>

News Tipikor Korupsi DD Sebesar Rp290, Pj. Kades Sukosari Kab. Bondowoso Dituntut 5 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bodowoso (Rabu, 13 April 2022) menuntut Terdakwa...

»

Diduga Korupsi Dana Covid-19, Ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro Dituntut 7.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifERcUKgsvHrSJhhbv-DY6NWaW0CBdCMhSBehjbKxVSS8GsFG5EoSUkypNWiIrjIwv0Mb75MHuZPpjG12hxwgYWku3vYeQBbpgE3MwOMpujEui_gdvafXrpdt7_q4t9eOUWE4DrLMDS2hillcWE2q0aCLGW0MshZL8i5JyKMfSBpaM1j8oWCOhBsNb/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifERcUKgsvHrSJhhbv-DY6NWaW0CBdCMhSBehjbKxVSS8GsFG5EoSUkypNWiIrjIwv0Mb75MHuZPpjG12hxwgYWku3vYeQBbpgE3MwOMpujEui_gdvafXrpdt7_q4t9eOUWE4DrLMDS2hillcWE2q0aCLGW0MshZL8i5JyKMfSBpaM1j8oWCOhBsNb/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -  </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro (Selasa, 12 April 2022) menuntut Terdakwa Sodikin (45) Warga Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp572 juta dengan subsidair pidana penjara selama 4 tahun karena diaggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan oleh pemerintah melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Kemenag) sejumlah Rp14,2 miliar untuk operasional lembaga Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Kabupaten Bojonegoro yang terdampak pandemi COVID-19 tahun 2020 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1,007,000,000<br /><br />Terdakwa Sodikin selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro diseret oleh JPU Kejaei Bojonegoro ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena menurut JPU, bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dikucurkan oleh pemerintah melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Kemenag) RI<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKkhCWawPOz9tnjX6TswPq6URWodFqYbY2rf9tnT2q6NovjivqUgBx21PfjM_ScLYw_cBGCW5jxWIKOezYcAupka98V2LpPNcZbnzEGxW1eE64R9Mr-akWz0O-RJY_d_V6sEXf8C41WG7qETbOTdtC_OOM5dVvWl8SBpaWR_U5i2hlkCKFoTJsLxzT/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKkhCWawPOz9tnjX6TswPq6URWodFqYbY2rf9tnT2q6NovjivqUgBx21PfjM_ScLYw_cBGCW5jxWIKOezYcAupka98V2LpPNcZbnzEGxW1eE64R9Mr-akWz0O-RJY_d_V6sEXf8C41WG7qETbOTdtC_OOM5dVvWl8SBpaWR_U5i2hlkCKFoTJsLxzT/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Dana BOP yang dikucurkan pemerintah untuk Kabupaten sebesar Rp14.260 miliar yang akan dibagikan untuk 1.426 TPQ sesuai usulan FKPQ di 27 Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro yang masing-masing TPQ menerima sebesar Rp10 juta.<br /><br />Namun menurut JPU, Terdakwa telah melakukan pemotongan sebesar 1 juta rupiah dari masing-masing penerima. Duit hasil pemotongan tersebut lalu dibagi, yaitu sebesar Rp 600 ribu untuk FKPQ Kabupaten Bojonegor dan Rp 400 ribu untuk FKPQ Kecamatan<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan JPU maupun Penasehat Hukum Terdakwa ada pro dan kontra. Yaitu ada saksi yang mengatakan bahwa betul ada pemotongan. Namun ada pula saksi yang mengatkana tidak ada pemotongan<br /><br />Bahkwa beberapa saksi mengakatan kepada Majelis Hakim, bahwa para saksi mengalami ‘intimidasi’ dari penyidik Kejari Kabupaten Bojonegoro hingga saksi mengakui mengalami trauma tiap kali melihat orang berpakaian Jaksa dan merasa ketakutan bila melewati kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro<br /><br />Salah satu saksi yang dihadirkan JPU adalah Andik Fajar yang mengungkapkan kepada Majelis Hakim mengalami “intimidasi” dari penyidik Kejari Bojonegoro. Bahkan saksi Andik Fajar mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP)<br /><br />Lalu ada lagi Sucipto dari Lembaga Darul Mukmin dan M. Kasbalih selaku Kortam (Koordinator Kecamatan) Kapas Kab. Bojonegoro serta Faturrochman dari Lembaga Arrosid Kecamatan Kapas<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Sucipto mengatakan bahwa dirinya merasa ketakutan dan trauma tiap kali melihat Jaksa termasuk saat melewati Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro di Jl. Rajekwesi No.31 Bojonegoro sejak dirinya diperiksa sebagai saksi pada tahun lalu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTTchj7U6iUgb39G9rZG7YCOIMsDhV8ImtO2waVO3e8iGPfB5Dew0d9oi7kOUJy5qqQURgdlhf3UvysGiqmgXxnhN802B78jns_YgHDK5frLcxVk9KqZRcePqCXofJCrz5G-On-kM1VZckn7E5ZsXKEqPw8ADbdOy7_LZZjuY0ztQ45McK1ssq83Zv/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTTchj7U6iUgb39G9rZG7YCOIMsDhV8ImtO2waVO3e8iGPfB5Dew0d9oi7kOUJy5qqQURgdlhf3UvysGiqmgXxnhN802B78jns_YgHDK5frLcxVk9KqZRcePqCXofJCrz5G-On-kM1VZckn7E5ZsXKEqPw8ADbdOy7_LZZjuY0ztQ45McK1ssq83Zv/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Sodikin dibacakan oleh Tim JPU Marindra dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 12 April 2022) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH dengan dihadiri oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Johanes Dipa Widjaja dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, sesuai fakta persidangan, saksi dan bukti-bukti, bahwa perbuatan Terdakwa Sodikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Sodikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sodikin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp300.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Sodikin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp572 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Dana Covid-19, Ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro Dituntut 7.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO -   Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro (Selasa, 12 April 2022) menuntut Te...

»

Saksi Korban Tanyakan Barang Bukti Mobil Dalam Sidang Perkara ‘Penipuan” Alkes

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj8QjOa98l4QJx9OvmVNl8NmYyU3IbMeVbqeDNOfiT8jjBGXbONEtipxxm-5KZvk1OiX4_P2fmlrDLf9FHyPYnFsF9xfplAsX59P5j-CVq_5pL5w_BK1E2pZ0AmJ1sAPXmogfZel4p60f7N_7rWdBwOa4jL651wonkqgM-b6JF_YdnMZwcvaBBW6a/s1280/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="1280" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj8QjOa98l4QJx9OvmVNl8NmYyU3IbMeVbqeDNOfiT8jjBGXbONEtipxxm-5KZvk1OiX4_P2fmlrDLf9FHyPYnFsF9xfplAsX59P5j-CVq_5pL5w_BK1E2pZ0AmJ1sAPXmogfZel4p60f7N_7rWdBwOa4jL651wonkqgM-b6JF_YdnMZwcvaBBW6a/w640-h216/1..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Dr. Endang Tirtana, SH., MH, Sabetania Ramba Paembongan, SH., MH dan Bambang Winarno, SH., MH menghadirkan 3 saksi korban kehadapan Majelis Hakim dalam sidang perkara dugaan penipuan Investasi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) fiktif pada tahun 2021 yang merugikan korban sebesar Rp318.410.450 dengan Terdakwa Tiara Natalia Alim yang digelar di ruang Tirta 1 Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Arjuna, Surabaya, Senin, 11 April 2022<br /><br />Ke- 3 saksi sekaligus sebagai korban dugaan penipuan Investasi Pengadaan Alkes fiktif yang dihadrikan Tim JPU itu adalah Aditya Prawira Kencana, Michael Andreas Saisab dan Anditya Tantono. Sementara. Sementara Terdakwa Tiara Natalia Alim mengikuti persidangan secara Telekonfernce (Zoom) dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Sidang kali ini adalah untuk yang pertama kalinya JPU menghadirkan saksi selaku Korban dan sekaligus menarik perhatian karena saksi korban mempertanyakan barang bukti berupa mobil milik Terdakwa yang disita oleh penyidik Polda Jatim namun tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan<br /><br />Dan sebelum persidangan, saksipun sempat menceritakan kepada beritakorupsi.co bahwa mobil milik Terdakwa Tiara sempat ‘diganti Plat Nopol palsu’. Menurut saksi, penjelasan Kanit bahwa mobil Terdakwa Tiara dititipkan dan bukan disita.<br /><br />“Dan setelah kami pertanyakan, Plat Nopol dicabut/dikosongkan. Pergantian plat Nopol dan setelah dikosongkan, kami foto,” kata saksi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTpCxEUQeHwcCFNzAP7oJejVpDd90H8KCzkFZtsA85cNUrmTLmTrdlydREx9N8VTszMm8aa4XCkCRafrOGQauygU1UUxIstQeQgnVvu1vytuB2Llyqd-4R77p3ogmmvI3zOsbdD5vQUrNVdm4ZRZsIOMKaqootlqQweYj1sRkZk7CjnoMz7URVtI1X/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTpCxEUQeHwcCFNzAP7oJejVpDd90H8KCzkFZtsA85cNUrmTLmTrdlydREx9N8VTszMm8aa4XCkCRafrOGQauygU1UUxIstQeQgnVvu1vytuB2Llyqd-4R77p3ogmmvI3zOsbdD5vQUrNVdm4ZRZsIOMKaqootlqQweYj1sRkZk7CjnoMz7URVtI1X/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, saksi juga menceritakan bahwa yang dilaporkan dalam kasus ini adalah 2 orang, yaitu Tiara Natalia Alim dan Nico, namun yang ditahan dan disidangkan hanya Tiara. Padahal menurut saksi, bahwa Nico sudah dijadikan sebagai Tersangka pada tanggal 14 Maret 2022<br /><br />“Yang kami laporkan ada 2 orang Tiara dan Nico. Nico sudah ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 14 Maret 2022. Tapi nggak tau ada apa kog hanya Tiara yang ditahan. Kasus ini pun sudah kami laporkan ke Ombudsmen,” kata saksi<br /><br />Sementara dalam persidangan, hali itu pun dipertanyakan saksi Aditya Prawira Kencana kepada Majelis Hakim. Dan Majelis Hakimpun mempertanyakannya kepada JPU<br /><br />“Ia bagaimana...” tanya Majelis Hakim kepada JPU yang dijwab oleh JPU bahwa pihaknya tidak menerima barang bukti berupa mobil<br /><br />“Kami tidak menerima..” jawab JPU<br /><br />Ketiga saksi menceritakan kepada Majelis Hakim, awal muasal terjadinya hubungan bisnis antara para saksi korban dengan Terdakwa, yaitu bermula pada sekitar bulan Mei 2021. dimana Terdakwa menawarkan dan mengajak Nico Agatha Alim untuk ikut dalam suntik modal alat kesehatan dengan keuntungan 60% dari profit per item alat kesehatan dalam waktu 14 hari<br /><br />“Kami dijanjikan keutunangan sebesar 40 persen dari profit per item sesuai dengan barang yang diambil dari daftar penawaran alat kesehatan berupa file PDF yang dibagikan oleh terdakwa di grup whatsapp New Sultan,” kata saksi <br /><br />Kepada Majelis Hakim para saksi menjelaskan, telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejak tanggal 03  September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 karena janji Terdakwa ada keuntungan <br /><br />Kasus ini berawal pada sekitar bulan Mei 2021, terdakwa TIARA NATALIA ALIM  menawarkan dan mengajak saksi NICKO AGATHA ALIM untuk ikut dalam suntik modal alat kesehatan dengan keuntungan 50% dari profit per item alat kesehatan dalam waktu 14 hari selanjutnya saksi NICKO AGATHA ALIM menghubungi saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA (pelapor) melalui telepon untuk bergabung menjadi pemodal investasi alat kesehatan (alkses) yang dijalankan oleh terdakwa TIARA NATALIA ALIM.<br /><br />Bahwa saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA kemudian bergabung dalam grup whatsapp New Sultan yang beranggotakan  sekitar 11 orang termasuk di dalamnya adalah saksi NICKO AGATHA ALIM, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, MONICA NYSSA ANASTASIA dan terdakwa TIARA NATALIA ALIM dan selanjutnya baik saksi NICKO AGATHA ALIM maupun terdakwa menjelaskan kepada ADITYA PRAWIRA KENCANA bahwa pengadaan alat kesehatan akan dijual ke beberapa rumah sakit dengan keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar 40% dari profit per item sesuai dengan barang yang diambil dari daftar penawaran alat kesehatan berupa file PDF yang dibagikan oleh terdakwa di grup whatsapp New Sultan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNOZk4iCbL-7XT8xZAVIBP_zVMlADZRqicSCrTyvJm_bq6_CbToS4u0pWBmrdyClLWNNr_gb1qJLdsPrJbrfbqEpM80N5L44RXHPGK_RG_tqxhOY-7PB60Gl6RVf4IKuXPqFw1GrEG3TPIXhu22BG1RwZCFZt7lEYkIzEVdwhhwJ3KTH4DL5EM-4VM/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNOZk4iCbL-7XT8xZAVIBP_zVMlADZRqicSCrTyvJm_bq6_CbToS4u0pWBmrdyClLWNNr_gb1qJLdsPrJbrfbqEpM80N5L44RXHPGK_RG_tqxhOY-7PB60Gl6RVf4IKuXPqFw1GrEG3TPIXhu22BG1RwZCFZt7lEYkIzEVdwhhwJ3KTH4DL5EM-4VM/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa baik saksi NICKO AGATHA ALIM maupun terdakwa TIARA NATALIA ALIM meyakinkan saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA dengan menyatakan bahwa selain mendapatkan profit, pengadaan alat kesehatan ini aman, legal dan bertanggung jawab karena proyek ini berhubungan dengan proyek pemerintah yang menyediakan banyak dana untuk penanganan Covid-19. <br /><br />Selain itu uang pemodal tidak akan hilang dan modal beserta keuntungan akan diberikan dalam jangka waktu 14 sampai 17 hari setelah pembelian item alat kesehatan. Dengan adanya penyampaian baik dari saksi NICKO AGATHA ALIM maupun dari terdakwa TIARA NATALIA ALIM,  akhirnya saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA  tertarik untuk ikut dalam pengadaan alat kesehatan.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2021 saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA mulai mentransfer uang ke rekening terdakwa TIARA NATALIA ALIM sebesar Rp1.932.000  dan sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 17 September 2021 sebesar Rp2.176.800), tanggal 17 September 2021 kembali mentransfer uang sebesar Rp51.800.000 dan sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp56.280.000 tanggal 29 September 2021 kembali mentransfer uang sebesar Rp30.600.000 <br /><br />Dan sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp33.240.000,- (tigapuluh tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 04 Oktober 2021 kembali mentransfer uang sebesar Rp44.650.000 dan Rp17.352.000 dan sudah menerima pengembalian modal dan keuntungan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp67.230.800, tanggal 05 Oktober 2021 mentransfer uang sebesar Rp4.147.000 dan Rp5.350.000 telah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp10.326.000, tanggal 11 Oktober 2021 mentransfer uang sebesar Rp33.000.000 dan telah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp35.880.000.<br /><br />Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya, saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA menandatangani Perjanjian Modal Usaha Pemodal untuk masuk sebagai investor/pemodal dalam pengadaan alat kesehatan yang mana perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa TIARA NATALIA ALIM selaku pihak pertama, saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA selaku pihak kedua dan saksi NICKO AGATHA ALIM selaku agen yang mana perjanjian tersebut dibuat dalam rangka adanya perubahan persentase keuntungan yang didapatkan pemodal maupun agen.<br /><br />Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Modal Usaha Pemodal tersebut, di dalam grup whatsapp New Sultan diedarkan daftar penawaran alat kesehatan berupa file pdf yang disebut SPK (Surat Perintah Kerja) tanggal order 15 Oktober 2021 dan setelah saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA membaca item alat kesehatan yang ditawarkan, saksi kemudian memilih pembelian alkes dengan kode JH-324 nomor item 2 sebanyak 25 buah untuk selanjutnya mentransfer uang sejumlah Rp. 29.000.000,- (duapuluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dengan nomor rekening 0881279630 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg83kyn0Z5GhnkaZtvs4IqL-OR1UKDGUCmTDKE4O9O-CEULsMuoNc2Yd3eDzP3xeonrg4YA9rwqk7nCmTI1AQxP7OOueWsj3e7ATCf47Cs0RSLvv5JCrUBaDa4shF91vmF45CfS4JCFqRHbPJ2Wro-0o6p8JrhnAcRhby_NQZMqwpYuRlmASdfC8Vza/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg83kyn0Z5GhnkaZtvs4IqL-OR1UKDGUCmTDKE4O9O-CEULsMuoNc2Yd3eDzP3xeonrg4YA9rwqk7nCmTI1AQxP7OOueWsj3e7ATCf47Cs0RSLvv5JCrUBaDa4shF91vmF45CfS4JCFqRHbPJ2Wro-0o6p8JrhnAcRhby_NQZMqwpYuRlmASdfC8Vza/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tanggal 01 November 2021 telah dikembalikan modal beserta keuntungan sebesar Rp31.650.000, selanjutnya tanggal 18 Oktober 2021 saksi kembali order alat kesehatan dengan kode JH-349 sebanyak 500 buah dan mentransfer uang sejumlah Rp64.500.000 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dengan nomor rekening 0881279630 dan telah dikembalikan pada tanggal tanggal 03 November 2021 sebesar Rp69.700.000, tanggal 26 Oktober 2021 saksi kembali order alat kesehatan dengan kode JH-380 sebanyak 196 buah dan mentransfer uang sejumlah Rp33.124.000 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dengan nomor rekening 0881279630 dan telah dikembalikan modal beserta keuntungan pada tanggal 09 November 2021 sebesar Rp35.946.000 <br /><br />Tanggal 18 November 2021 saksi kembali order alat kesehatan dan mentransfer uang sejumlah Rp64.220.000 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dan telah menerima pengembalian modal dan keuntungan sebesar pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp69.692.000, tanggal 20 November 2021 saksi kembali order alat kesehatan dan mentransfer uang dari rekening atas nama VIGOROUS SANKARA KENCANA masing-masing sejumlah Rp2.015.000 dan Rp73.167.500 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM namun oleh terdakwa namun modal beserta keuntungan yang dijanjikan tidak dikembalikan oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA telah mentransfer ke rekening terdakwa sejak tanggal 03  September 2021 hingga tanggal 20 November 2021 karena dijanjikan adanya keuntungan oleh terdakwa, sehingga saksi terus mentransfer apalagi di awal-awal uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa dikembalikan ke rekening saksi beserta keuntungan <br /><br />Namun untuk transferan di tanggal 20 November 2021 sebesar Rp75.182.500 belum dikembalikan oleh terdakwa baik itu modal maupun keuntungannya sehingga saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA menanyakan kepada saksi NICKO AGATHA ALIM namun saksi NICKO AGATHA ALIM mengatakan kalau terdakwa masih di Bali dan belum bisa dihubungi.<br /><br />Bahwa terdakwa tidak mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA dikarenakan investasi pengadaan alat kesehatan yang ditawarkan oleh terdakwa adalah fiktif di mana Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditawarkan oleh terdakwa di grup whatsapp dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menuliskan kode, nama rumah sakit beserta alamat, item alat kesehatan yang ingin dibeli, harga beli, harga jual dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan alat kesehatan hanya berdasarkan ide terdakwa saja dan keuntungan yang diperoleh adalah merupakan uang dari para pemodal sendiri yang dikelola oleh terdakwa sehingga ketika para pemodal/investor tidak lagi memasukkan dananya maka terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik pemodal lainnya.   <br /><br />Bahwa selain saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, saksi MICHAEL ANDREAS SAISAB juga mengalami kerugian sekitar Rp138.813.350, saksi ANDITYA TANTONO mengalami kerugian sekitar Rp62.380.600 dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA mengalami kerugian sekitar Rp42.034.000.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp318.410.450 (tiga ratus delapan belas juta empat  ratus sepuluh ribu empat ratus limapuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Pidana Saksi Korban Tanyakan Barang Bukti Mobil Dalam Sidang Perkara ‘Penipuan” Alkes

BERITA KORUPSI .CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Dr. Endang Tirtana, SH., MH, Sabetania Ramba Paem...

»