Diretur PT PDAU Trenggalek di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp750 juta,

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam kasus yang sama, Terpidana Korupsi 4.6 Thun penjara Tatang atau DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) yang juga Bos  Koran Harian Surabaya Sore hingga kini belum di eksekusi oleh Kejari Trenggalek. Sementara mantan Bupati Trenggalek H. Soeharto, ST Bin Yakoen sudah mendekan di penjara. Apakah Kajari Trenggalek Takut????#    </b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ9z0yiIeyF_sBTpejdKCiuTAZPZffTy9B_KSftG3hJqZfddeaUBEjQgQ1KJNX7FKTkiz1znQ6OWqSQVJ86naW84G66NA0_5czHjDJmylg2IrJ1cCmScFL5jdbYwvnhg2yZjP5ebMy0BN0D5VBzrfCRP9mYPU5UJQ_h5k_sMybyYLbw602fzCh4Iy6/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="640" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ9z0yiIeyF_sBTpejdKCiuTAZPZffTy9B_KSftG3hJqZfddeaUBEjQgQ1KJNX7FKTkiz1znQ6OWqSQVJ86naW84G66NA0_5czHjDJmylg2IrJ1cCmScFL5jdbYwvnhg2yZjP5ebMy0BN0D5VBzrfCRP9mYPU5UJQ_h5k_sMybyYLbw602fzCh4Iy6/w640-h294/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Derita tiada akhir’. Mungkin kalimat inilah yang dialami oleh Terdakwa Gathot Purwanto selaku Plt Direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kabupaten Trenggalek yang hidup dipenjara selama 20 tahun karena terjerat dalam 5 Kasus Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Kasus Korupsi yang menjerat Gathot Purwanto hingga berstatus Terpidana, diantaranya adalah korupsi Pembangunan Pabrik Es Tirta Rahayu di Pelabuhan Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek tahun 2013. <br /><br />Yang kedua, kasus Korupsi Proyek Akuisisi BPR Prima Durenan Kabupaten Trenggalek dan kasus Korupsi Penyertaan Modal Pada Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek<br /><br />Belum selesai menjalani hukuman dari perkara sebelumnya, Gathot Purwanto kembali dihukum pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara Korupsi Penyimpangan dana Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />“Ini kasus yang ke 5. Total hukuman selruhnya kurang lebih 20 tahun,” kata JPU Rendy dari Kejari Trenggalek seusai persidangan, Selasa, 26 April 2022<br /><br />“Tadi hukumannya 4 tahun denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp750 juta subsider 1 tahun. Kalau tuntutan, 5 tahun penjara senda Rp250 juta subsider 3 bulan dan UP (uang pengganti) Rp750 juta subsider 2 tahun penjara. Terdakwa terima, kita juga terima,” lanjuta JPU Rendy kemudian<br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Gathot Purwanto selaku Plt Direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kabupaten Trenggalek yang diadili, melainkan bersama H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati (mantan) Trenggalek dan Bos Koran Harian Surabaya Pagi yaitu Tatang atau DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS)<br /><br />Senin, 16 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dari 8 tahun tuntutan JPU terhadap H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati (mantan) Trenggalek. Namun kemudian karena H. Soeharto, ST Bin Yakoen banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, hukumannya menadi 5 tahun. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8J3CQx_ROy5bJOSEsNp0yL-0p8npU6AOdFABBr-FjatqozDHod1YxsNCKkm9buQxiV2Hh25tt0USZQQ-6B80on3SnGrxa1FX9QZDmr3j3E7k0j7D4WAwXs1iIQ7TT5cJhvnpk3SQJfQbIc6l3dJFt715JwmX_7itQayrKdmOTfPMdfGCsm4sZptbt/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8J3CQx_ROy5bJOSEsNp0yL-0p8npU6AOdFABBr-FjatqozDHod1YxsNCKkm9buQxiV2Hh25tt0USZQQ-6B80on3SnGrxa1FX9QZDmr3j3E7k0j7D4WAwXs1iIQ7TT5cJhvnpk3SQJfQbIc6l3dJFt715JwmX_7itQayrKdmOTfPMdfGCsm4sZptbt/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Tatang bernasib baik di tangan 2 Hakim Ad Hoc selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Dr. Lufsiana. SH., MH. Kedua Hakim Ad Hoc ini mengatakan kalau Tatang tidak melakukan Korupsi. Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan mengatakan kalau Tatang terbukti Korupsi. Jadi karena 2 berbanding 1, maka Tatang pun dinyatakan lepas tetapi bukan bebas<br /><br />JPU Kejari Trenggalek percaya akan dakwaannya, sehingga melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Upaya JPU melakukan upaya hukum Kasasi membuahkan hasil karena pada tanggal 21 Juli 2021 MA mengabulkannya. Oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, menjatuhkan hukuman terhadap Tatang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta menghukum Tatang untuk mengembalikan kerugian negara atau uang pengganti sebesar Rp4.5 miliar<br /><br />Namun hingga saat ini, Kajari Trenggalek ‘takut’ untuk mengeksekusi Bos Koran Harian Surabaya Pagi ini, sekalipun Petikan Putusan Kasasi sudah dikirimkan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya ke Kejari Trenggalek.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Gathot Purwanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 26 April 2022) dengan agenda Putusan yang di Ketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH yang dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya. H., SH., MH dengan dihadiri JPU Rendy dari Kejari Trenggalek maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Gathot Purwanto bersama-sama dengan DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm)) dan Soeharto Bin Yakoen (Penuntutan dalam perkara terpisah) terbukti melakuan Tindak pidana Korupsi Penyimpangan dana Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp750 juta <br />    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Aef-RlAbnBKmQ4pTuNZE9s4DyHIgXPsyYQKWqZrU3kXH9NrLAC7qpi8ZncTYiFpWv41mg_mqZf3IGYIa3qhHN5k4GxlQum4ur-VrG9KEmeHd4-Q8eRhyFH35Us5KIr2Gd4Hp3ABJR8J40oJsNr3ruXtmIQc0K9OAV5v47C8skARDLhkUmDYohAMo/s697/0.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="697" data-original-width="585" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Aef-RlAbnBKmQ4pTuNZE9s4DyHIgXPsyYQKWqZrU3kXH9NrLAC7qpi8ZncTYiFpWv41mg_mqZf3IGYIa3qhHN5k4GxlQum4ur-VrG9KEmeHd4-Q8eRhyFH35Us5KIr2Gd4Hp3ABJR8J40oJsNr3ruXtmIQc0K9OAV5v47C8skARDLhkUmDYohAMo/w538-h640/0.jpg" width="538" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Gathot Purwanto, lanjut Majelis Hakim, sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggal 2 ayat (1) jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Gathot Purwanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Gathot Purwanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Gathot Purwanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim    <br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 29 Desember 2006, dimana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek didirikan berdasarkan Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan,  untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan usaha-usaha lainnya<br /><br />Usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian PDAU Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya, Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah<br /><br />Pada tanggal 21 Manet 2007, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007, memerintahkan Drs. Gathot Purwanto, M.Si disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (Sekretaris Daaerah) Kabupaten Trenggalek juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Diektur Utama PDAU Kab. Trenggalek<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, Soeharto ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (alm), dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm), diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaay-sxl-RqvjlV6h-BSY6bhPv3sC1kPAbeXW44V5I3G_oeG--CTE-NXsdQbDQAVPfgtUEBfh4H6gE4tyPra7rg6Xjz9HtTKbyvgaQ4xxxeP6mWIWguGllmIRn5QeXRkQU2rXKvveCL9sxgSFoow7roD_jaNCgxiaNoFEwy8AF-uHXEXR47bfvH90D/s307/Soeharto%20dan%20Tatang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="307" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaay-sxl-RqvjlV6h-BSY6bhPv3sC1kPAbeXW44V5I3G_oeG--CTE-NXsdQbDQAVPfgtUEBfh4H6gE4tyPra7rg6Xjz9HtTKbyvgaQ4xxxeP6mWIWguGllmIRn5QeXRkQU2rXKvveCL9sxgSFoow7roD_jaNCgxiaNoFEwy8AF-uHXEXR47bfvH90D/w640-h492/Soeharto%20dan%20Tatang.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU yang terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tersebut, dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti, akan menyebarkan skandal Soeharto selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, Soeharto menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat Soeharto terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya Soeharto menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhop8wT0sakYurXEVS7MHhtR1TfyufgtDApv5Iz_taVq6lNN9jjnf12NzpLNmkzYeo2jsqhyF4966yQ4a2I65wtsLD8tnBjDYAHAx2WGFgDzWtcCGusHGttVxlqZcM47xXA-vhIEPRascYTRSw5mjb0EgsdC2bPt3LM5Aw5N785VIqZKRieLSO8FtUg/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhop8wT0sakYurXEVS7MHhtR1TfyufgtDApv5Iz_taVq6lNN9jjnf12NzpLNmkzYeo2jsqhyF4966yQ4a2I65wtsLD8tnBjDYAHAx2WGFgDzWtcCGusHGttVxlqZcM47xXA-vhIEPRascYTRSw5mjb0EgsdC2bPt3LM5Aw5N785VIqZKRieLSO8FtUg/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut :<br /><br />a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Gathot Purwanto mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /><br />b. Selanjutnya Soeharto selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /><br />Pada tanggai 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan gaham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek antara saksi Drs. Warino (selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek) dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si (selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynUtLlu8FrWUc59n-elGWJT5xc5A6XZP6sLVOlEQ5vvidsXRkXASuiq2x2kCm7zS-XvSTXdOuercXREzVs9pFHxdorzvpQhX5YkLDd0etngvVSvVK-JUSy30dWs-6UjIQoLUQboP-0MniFm9hmaqf_Q23WzkTERn2h-UVbatw0f1_rKXw9JbcJyL4/s640/IMG20200217101007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynUtLlu8FrWUc59n-elGWJT5xc5A6XZP6sLVOlEQ5vvidsXRkXASuiq2x2kCm7zS-XvSTXdOuercXREzVs9pFHxdorzvpQhX5YkLDd0etngvVSvVK-JUSy30dWs-6UjIQoLUQboP-0MniFm9hmaqf_Q23WzkTERn2h-UVbatw0f1_rKXw9JbcJyL4/w640-h370/IMG20200217101007.jpg" width="640" /></a></div>Dengan rincian kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : Penyertaan Modal/Usaha ; Pabrik Es Rp2.270.000.000; Feasebility Study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% Konstruksi dan Operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwalita Rp100.000.000; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.543; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000. Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000. Jumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Bahwa kemudian Drs. Gathot Purwanto, M.Si membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah saksi H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebagai tindak ianjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007, ditandatangani oieh H. Soeharto, ST Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut : Pabrik Es sebesar Rp2.270.000.000; Feasebility study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% konstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwaiita Rp100.000.000; SPBU (pengurusan ijin) R150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.54S; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455;  Pengadaan inventaris Rp269.532.000; Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000; Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000<br /><br />Bahwa Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan Prosedur yang ada, karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu<br /><br />Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada penjelasan Pasal 4 disebutkan, “Penggunaan Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) digunakan untuk pendirian pabrik Pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mandapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek, usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek<br /><br />Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDA, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Drs. Gathot Purwanto, M.Si) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008, Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs9rNcAr-W0-5EH-kgD76R_fxMgwiCYMnBQhACbiEo757E9PrB0ahmIz11_pmOB3vWpYkOhMssh0bhAAdzDgc8y3G-eDY4-5PBXFFCaa87tBLi26ahHBgV5ktDkrfTmeZa8mscBrE_ciDqtMJdIKlagxiu-DaTFZrJkdMu0jQAyiGtXDduMJwIfkpi/s1600/index.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs9rNcAr-W0-5EH-kgD76R_fxMgwiCYMnBQhACbiEo757E9PrB0ahmIz11_pmOB3vWpYkOhMssh0bhAAdzDgc8y3G-eDY4-5PBXFFCaa87tBLi26ahHBgV5ktDkrfTmeZa8mscBrE_ciDqtMJdIKlagxiu-DaTFZrJkdMu0jQAyiGtXDduMJwIfkpi/w640-h288/index.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008, Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2oos antara PDAU (diwakili oleh Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4vSBSBBopU4W6xswriWmIWesxP2CZSRW_93pERr9uDBFcx_oJsOk83cUUvWt26Ru96IB5xkpwRezEjJI78tIHq9AifrtOiIKsXf_G-whs03Jfg30unVvSOQ1A9baGFScc381cFd5uV2j6WmKxdC4bmNrTewX8KZHd3xMkApzYaJnwzT_VlslO66UA/s640/IMG20200217105308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4vSBSBBopU4W6xswriWmIWesxP2CZSRW_93pERr9uDBFcx_oJsOk83cUUvWt26Ru96IB5xkpwRezEjJI78tIHq9AifrtOiIKsXf_G-whs03Jfg30unVvSOQ1A9baGFScc381cFd5uV2j6WmKxdC4bmNrTewX8KZHd3xMkApzYaJnwzT_VlslO66UA/w640-h360/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Investasi modal usaha DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, <br /><br />Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /><br />Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9f3EVMYK-_ZS_iuum6OoOS2947niQjTvVpJKbyy_beG2UWp9QGTaNf_mr9Iq30tPQx3g_LcnQEyvPqUfvxrab0pN-n_0xAZeRauRohRlewct430fG7y0eO133XMXGH2osOf0gnw8kNFOE4L8Yr3qoRkXroHMeUod6ZTJEtbOovGVw1GHjiXgWwjQV/s640/IMG20200217100945.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="313" data-original-width="640" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9f3EVMYK-_ZS_iuum6OoOS2947niQjTvVpJKbyy_beG2UWp9QGTaNf_mr9Iq30tPQx3g_LcnQEyvPqUfvxrab0pN-n_0xAZeRauRohRlewct430fG7y0eO133XMXGH2osOf0gnw8kNFOE4L8Yr3qoRkXroHMeUod6ZTJEtbOovGVw1GHjiXgWwjQV/w640-h314/IMG20200217100945.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4QolonG03g2OOOc3RIdd13EygF9SM5DxRDJN6TOD22tF0IWPW_Wiw4-4NfWiByQ872mln79OvzfLsTTadhXyiHzlMOZWxHIa9D0YaxAT3jFtPlhKSyP-7uDrLjadpIsyG5CdXUtg80NaTxMwSXKnsBMfVbdBAohYteRAMYh0j3kl-qhfoFDOFlmuG/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4QolonG03g2OOOc3RIdd13EygF9SM5DxRDJN6TOD22tF0IWPW_Wiw4-4NfWiByQ872mln79OvzfLsTTadhXyiHzlMOZWxHIa9D0YaxAT3jFtPlhKSyP-7uDrLjadpIsyG5CdXUtg80NaTxMwSXKnsBMfVbdBAohYteRAMYh0j3kl-qhfoFDOFlmuG/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2N9x2MEpjkc8S-xBGTgHpkO90Xu4SEG2oYugkTlJiXJ55xV0cYd_gx_uXVjENuXJhFHbs7b4TIrnordOce0kLR1OQ-T0-uZ5lw5xL2Lhq9aTMyrMHR5R586mK9EVeMc2mFI_xEmztu1F8JqDUpXlTxF4AP8vxJQPbrPAElt5azbP7OXz1HBUfJGT3/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="640" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2N9x2MEpjkc8S-xBGTgHpkO90Xu4SEG2oYugkTlJiXJ55xV0cYd_gx_uXVjENuXJhFHbs7b4TIrnordOce0kLR1OQ-T0-uZ5lw5xL2Lhq9aTMyrMHR5R586mK9EVeMc2mFI_xEmztu1F8JqDUpXlTxF4AP8vxJQPbrPAElt5azbP7OXz1HBUfJGT3/w640-h294/a.jpg" width="640" /></a></div>6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /><br />Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa dianggap melanggar sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen).<br /></div>

News Tipikor Diretur PT PDAU Trenggalek di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp750 juta,

#Dalam kasus yang sama, Terpidana Korupsi 4.6 Thun penjara Tatang atau DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utam...

»

Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»

Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp75.714 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim) yang terlibat atau ada pihak lain?#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVIxWEWwRCwjzlbS74Mz94A-cCX74AJdJZKUBIcscNu_pMRTYs-HJw_HG0qtmZ-PuDnl1GaZT4gYYyrr8i4SyXYZdlqGyVKS79y-SwNxpVhdsmvdx0OoodQLz3ixgz1r-RGJseAQ5Hw6I3VqdPGHLeyNIB2jvQJU-yRCnrAawK2_aDgTre6ooZcH9/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVIxWEWwRCwjzlbS74Mz94A-cCX74AJdJZKUBIcscNu_pMRTYs-HJw_HG0qtmZ-PuDnl1GaZT4gYYyrr8i4SyXYZdlqGyVKS79y-SwNxpVhdsmvdx0OoodQLz3ixgz1r-RGJseAQ5Hw6I3VqdPGHLeyNIB2jvQJU-yRCnrAawK2_aDgTre6ooZcH9/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim)  Rudhy Dwi Chrysnaputra warga Pondok Bestari Indah Blok C5 No. 269 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang diadili karena diduga malekaukan Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 - 2017 sebesar Rp75.714.394.798 yang berasal dari dana Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling yang dicairkan oleh Bank BNI Syariah Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil Jawa Timur sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR- 67/PW13/5/2022 tanggal 4 Maret 2022<br /><br />Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugimin, SH dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 April 2022)  untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya yang merugikan keuangan negera Rp75.714.394.798 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari kasus ini adalah, apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi itu sama dengan ‘penjambret atau pencopet bisa kota’ yang hanya dilakukan oleh satu orang? Bukankan Tindak Pidana Korupsi suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa karena sudah direncanakan dengan lebih dari satu orang saja?<br /><br />Lalu apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim) yang terlibat atas pengajuan pinjaman Pembiayaan sebesar Rp150.000.000.000 kepada Bank BNI Syariah Pusat sesuai Surat Nomor : 057/E.01/SPP/PKPS.ALK/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiptbjSksjAyNnuaJ5c2pXhaBcLBgpj5G40F_3c08PT5WKaxA_qlKMNjuPp0Khgpb1UY--nvUWMu79i0itzwJ9PVuxh8aUlJfJWXh2fF91ahslicFQDvtmc4zZQ1Buhw1iCnFm6PTIPfpCrXw777N0d-k9XVjnkXV-l--MyNPpc6ZFep60KL0ghBE0/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiptbjSksjAyNnuaJ5c2pXhaBcLBgpj5G40F_3c08PT5WKaxA_qlKMNjuPp0Khgpb1UY--nvUWMu79i0itzwJ9PVuxh8aUlJfJWXh2fF91ahslicFQDvtmc4zZQ1Buhw1iCnFm6PTIPfpCrXw777N0d-k9XVjnkXV-l--MyNPpc6ZFep60KL0ghBE0/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bagaimana dengan pihak dengan pihak lain termasuk pihak Bank BNI sendiri selaku Kreditur yang mencairkan dana tersebut?. Dan memang, tidak sedikit dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang diadili hanya satu orang saja Tersangka/Terdaknya. Mengapa???<br /><br />Walaupun fakta yang terungkap dalam persidangan saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan ribuan perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk didalamnya puluhan perkara Korupsi Perbankan atau Kredit Bank milik pemerintah daerah (BUMD) maupun milik negara (BUMN), ternyata bukan hanya si Terdakwa saja yang terlibat melainkan adanya pihak lain termasuk Bank pihak itu sendiri karena kurangnya kehati-hatian<br /><br />Anehnya, sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan adanya keterlibatan pihak laain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, ‘kewenangan tertinggi’ dalam proses hukum adalah ditangan penyidik dan JPU untuk menyeret pihak-pihak lain yang dimaksud <br /><br />Sementara pada Kamis, 21 April 2022, adalah sidang pertama bagi Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 April 2022) adalah  agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4we5lNaloB-mVSHlQxdreVYwv1o_FaH3YqBgd5ugytef-nn6tKXuAe6ed1VRbPvmO65MAe49b1i5ilbwczFWb3ULYkYr0sduTcbR9ISzmDNKAZyWC1WoSy83QNMQqiIIPrmCol9sbDLLVk_ayA4IYu_vi9xuzMoOXlD4O02pIXRAeOfTJ-VCCr4eL/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4we5lNaloB-mVSHlQxdreVYwv1o_FaH3YqBgd5ugytef-nn6tKXuAe6ed1VRbPvmO65MAe49b1i5ilbwczFWb3ULYkYr0sduTcbR9ISzmDNKAZyWC1WoSy83QNMQqiIIPrmCol9sbDLLVk_ayA4IYu_vi9xuzMoOXlD4O02pIXRAeOfTJ-VCCr4eL/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa RUDHY DWI CHRYSNAPUTRA, SE. pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 bulan Agustus 2017 atau setidak tidaknya pada sekitar waktu itu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor  Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim)  Jl.Bunga Pinang Merah I/1A Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau di Jl.Kahuripan Nomor 12 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (selanjutnya disebut sebagai Puskopsyah Al Kamil Jatim)  berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 36 tanggal 17 Januari 2009 dan Badan Hukum Nomor : 518/BH/XVI/185//103/2009 tanggal 14 April 2009, dengan alamat Jl.Kahuripan No.12 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang adalah Koperasi Sekunder dengan para pendirinya dr.Muhamad Ghozali atas nama Koperasi Syariah AURA Pasuruan, Haris Siswanto atas nama Koperasi Nurul Jadid Probolinggo dan Rudhy Dwi Chrysnaputra atas nama Koperasi Assakinah Muamalah Malang padahal terdakwa bukan pengurus Koperasi Assakinah Muamalah.<br /><br />Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, dibentuk Puskopsyah Al Kamil Jatim dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :<br />- Ketua                <span>    </span><span>    </span>   : Dokter Muhamad Ghozali.<br />- Wakil Ketua            <span>     </span>: Achmad Rofik.<br />- Sekretaris            <span>    </span><span>    </span> : Moch Noerhadi Sujoni.<br />- Bendahara            <span>    </span><span>    </span>: Haris Siswanto.<br />- Kordinator Pengawas   : Rudhy Dwi Chrysnaputra.<br /><br />Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 73 tanggal 20 Agustus 2009, Puskopsyah Al Kamil Jatim berpindah alamat dari Jl.Kahuripan No.12 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang ke Dusun Kebun Rt.021 Rw.005 Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya dengan alamat tersebut Pengurus Puskopsyah Al Kamil Jatim membuat Surat-surat kelengkapan koperasi antara lain Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha (SIUP) dan Nomer Wajib Pajak (NPWP);<br /><br />Bahwa beberapa waktu kemudian oleh karena sejak pendirian tidak ada progres kegiatan usahanya atau vakum, maka para pendirinya sepakat secara lisan untuk membubarkan diri dan kembali ke koperasinya masing-masing (melalui Rapat para pendirinya tahun 2009 di Hotel Haris Montana Malang).<br /><br />Bahwa terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra mengaktifkan kembali Puskopsyah Al Kamil Jatim pada sekitar bulan Juni 2011 dengan menunjuk karyawan koperasi sebagai Pengurus baru tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :<br />- Ketua           : Irwan Sa’ban<br />- Sekretaris    : Hujati Ismail<br />- Bendahara   : Kristien Ningtyas.<br />- Pengawas    : Fien Zulfikarijah <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhB3VsKcIUXFTWN59wNXuhsI8s-l6iUpph1wuXhmKIlvKWF67rfLmaFTz3cQeNCN_7jKUNoaNUfUMm4ZgnGzYfOrKANptZ57kL93nPi5tnhH4yyQUdcdCS1Bcx7S_cu64A32y_pN1QyMzRRgjZoiWIGfHIg4ui9FoIOdk91Ay78_OzpRI__SKmhVW/s1040/0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhB3VsKcIUXFTWN59wNXuhsI8s-l6iUpph1wuXhmKIlvKWF67rfLmaFTz3cQeNCN_7jKUNoaNUfUMm4ZgnGzYfOrKANptZ57kL93nPi5tnhH4yyQUdcdCS1Bcx7S_cu64A32y_pN1QyMzRRgjZoiWIGfHIg4ui9FoIOdk91Ay78_OzpRI__SKmhVW/w640-h288/0.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur menggunakan alamat di Jl.Kahuripan No12 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen Kota Malang yang merupakan alamat masjid “Jendral Ahmad Yani Malang”,  karena memang koperasi hanya menempati salah satu ruangan dalam komplek masjid tersebut;<br /><br />Bahwa setelah Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim mulai beroperasi, untuk mengembangkan usahanya, terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra mencari Koperasi-Koperasi Primer untuk dijadikan Anggota Puskopsyah Al Kamil Jatim dengan cara membuat koperasi-koperasi baru dan menunjuk orang-orang dari keluarga, teman-teman sekolah, tetangga untuk dijadikan pengurus Koperasi, serta mencari koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif lagi untuk diaktifkan kembali hingga menunjuk pungurus pengurus baru dan sampai dengan Juli 2013 telah mendapatkan Koperasi-Koperasi Primer sebagai anggota Puskopsyah Al Kamil Jatim sebanyak 31 Koperasi Primair ;<br /><br />Bahwa PT. Bank BNI Syariah berdasarkan Akta Pendirian No.160 tanggal 22 Maret 2010 dengan Badan Hukum Nomor : AHU-15574.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 yang berkedudukan di Gedung Tempo Paviliun 1 Jl. HR.Rasuna Said Kav.10-11 Lt.3-6 Jakarta 12950, berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor: 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Maret 2010 tentang Izin Usaha kepada PT.Bank BNI Syariah Unit Usaha ditetapkan sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010, dengan kepemilikan Sahan terdiri dari PT. BNI (Persero) Tbk sebesar 99,94 % dan PT. BNI Life Insurance sebesar 0,06 %, dengan jenis usaha Perseroan Terbatas, dan kegiatan Usaha Perbankan Syariah;<br /><br />Bahwa PT Bank Syariah Cabang Malang merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank syariah yang berkedudukan di Jl.Jaksa Agung Suprapto No.43 Malang. <br /><br />Bahwa salah satu kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah adalah pembiayaan Lingkage Program sesuai dengan Juklak Pembiayaan Program Linkage BNI Syariah Induk BMT/ PRS No.20 tanggal 29 September 2011, yaitu fasilitas pembiayaan dengan pola kerjasama dimana PT Bank BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan excuting kepada salah satunya lembaga keuangan syariah yang merupakan Koperasi Primer/BMT/Koperasi Syariah/BPRS sedangkan untuk fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial dan Menengah dengan Pola Chaneling  belum ada ketentuan/aturannya sehingga Divisi PDM (Divisi Product Development)) membuat/menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan tanggal 23 Agustus 2013 (setelah ada  pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim;<br /><br />Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2013 terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra atas nama Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur mengajukan Pembiayaan sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) kepada Bank BNI Syariah Pusat dengan Surat Nomor : 057/E.01/SPP/PKPS.ALK/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013;<br /><br />Bahwa dalam Surat Pengajuan Pembiayaan tersebut tercantum tanda tangan  Pengurus yaitu Irwan Sa’ban, SE (selaku Ketua) menyetujui Dyah Musika Nugrahasiswi, SE selaku dewan Pengawas, Drs.Ahmad Zainul Abidin selaku Dewan Syariah dan Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Dewan Pendiri, namun faktanya nama-nama yang tercantum tidak pernah tanda tangan dalam surat tersebut dan semua dilakukan oleh terdakwa sendiri;<br /><br />Bahwa dalam pengajuan pembiayaan ke BNI Syariah tersebut, Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra memposisikan dirinya sebagai Dewan Pendiri Puskopsyah Al Kamil Jatim sekaligus sebagai key person pengurus dan Personal Guarantee ;    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlN2_nYg7QQ1sMtdd4H4bIc6nNjL6WVtbxM-v2h9bBoiLKpVQB6m4DHWdvsWvQAIXUx70tNldmjsItHUGGf2sZHxFxznGXM2h1YPmVW7OiDEJaPJObYI8sM_z5tneIKBcK2qzIOja07LnL_QTPkP-0MvIDO505q0sLFKZcfP2CLZvnvE2alPGa1dm1/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlN2_nYg7QQ1sMtdd4H4bIc6nNjL6WVtbxM-v2h9bBoiLKpVQB6m4DHWdvsWvQAIXUx70tNldmjsItHUGGf2sZHxFxznGXM2h1YPmVW7OiDEJaPJObYI8sM_z5tneIKBcK2qzIOja07LnL_QTPkP-0MvIDO505q0sLFKZcfP2CLZvnvE2alPGa1dm1/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam surat pengajuan pembiayaan tersebut, pembiayaan akan dipergunakan untuk menambah modal kerja koperasi koperasi Primer dibawah binaannya Puskopsyah Al Kamil Jatim dan dari Koperasi Primair akan menyalurkan kepada end user, adapun daftar koperasi primer yang diajukan dalam daftar pembiayaan adalah sebanyak 31 koperasi, sebagai berikut:<br /><br />1) Koperasi BMT Ahmad Yani di Malang<br />2 )Koperasi  Al Basith di  Malang<br />3) Koperasi  Al Fattah di  Probolinggo<br />4) Koperasi  Al Ghani di  Blora<br />5) Koperasi  Al Jabbar Muamalah di  Malang<br />6) Koperasi  Amanah di  Bondowoso<br />7) Koperasi  Al-Aziz di  Probolinggo<br />8) Koperasi Al Jabbar Syariah di Kediri<br />9) Koperasi  Al Karim Paiton di Probolinggo<br />10) Koperasi  Al Latif di  Jember<br />11) Koperasi  Ar Razaq di  Bekasi<br />12) Koperasi  Artha Prima di Kab Nganjuk<br />13) Koperasi  Assaadah di Kota Malang<br />14) Koperasi  Assakinah di Kota Probolinggo<br />15) Koperasi  Assalam di Kab Probolinggo<br />16) Koperasi  Assalam Banjar Baru di Kota Banjar Baru<br />17) Koperasi  Griya Artha Swadana di Kab Tulungagung<br />18) Koperasi  Mitra Nusantara di Kab Tuban<br />19) Koperasi  Karya Agung Sejahtera di Kab Nganjuk<br />20) Koperasi  Karya Madani Sejahtera di Kab Blitar<br />21) Koperasi  Kopwan Salsabila di Kota Blitar<br />22) Koperasi  Mitra Amanah Sejahtera di Kab Kediri<br />23) Koperasi  Mitra Barokah Sejahtera di Kab Nganjuk<br />24) Koperasi  Muhammadiyah di Malang<br />25) Koperasi  Ngudi Makmur di Kota Blitar<br />26) Koperasi  Tazkia Amanah di Kab Probolinggo    <br />27) Koperasi  Tunas Sejahtera di Kab Kediri<br />28) Koperasi  Ihsan Nusantara di Kota Probolinggo<br />29) Koperasi  Berkah Makmur Sejahtera di Kab Tulung Agung<br />30) Koperasi  Karya Mandiri Sejahtera di Kota Kediri<br />31) Koperasi  Al Kamil Nusantara di Kota Bekasi   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilSpxmUk4R9_jpOgHu0rHDKN3wWQ6Y25evKBc2cj4DiWl2TsPFdv-mhycTSqafVJNi5x2Fn9Rd2D7QHuMWGJNAnoTjSJddJ8ZtllYAre2MtGi3zBDqj_sBgsAO04zzQROtiEd50ZtcA_hjjmmyYzlDVJqje-WdeGjIaOhwm9XS3R8EXkeCmi7SiWm/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilSpxmUk4R9_jpOgHu0rHDKN3wWQ6Y25evKBc2cj4DiWl2TsPFdv-mhycTSqafVJNi5x2Fn9Rd2D7QHuMWGJNAnoTjSJddJ8ZtllYAre2MtGi3zBDqj_sBgsAO04zzQROtiEd50ZtcA_hjjmmyYzlDVJqje-WdeGjIaOhwm9XS3R8EXkeCmi7SiWm/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa BNI Syariah dalam hal penyaluran pembiayaan terhadap Induk BMT, BMT/BPRS mengacu pada pembiayaan Program Lingkage dengan Pola Excecuting yaitu pola penyaluran pembiayaan melalui Lembaga Keuangan untuk diteruskan ke anggota/ end user , resiko anggota/en user ditanggung oleh Lembaga Keuangan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan.<br /><br />Bahwa didalam pembiayaan yang diajukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim oleh BNI Syariah akan menerapkan dengan penyaluran pembiayaan dengan pola Kemitraan/Chaneling. Oleh karena BNI Syariah belum ada aturan terkait dengan pembiayaan dengan Pola Chaneling, kemudian dari Divisi Product Development (PDM) tanggal 23 Agustus 2013 menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dengan Pola Kemitraan khusus dengan Puskopsyah Al Kamil Jatim yang memuat tentang syarat dan ketentuan serta mekanisme pembiayaan sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoP9gey9IZ9PRgc8Ao8k1sXb59STWgUHeIuha9rWvo9gGMzvsqqXR64DADfrIudYQY7pupcCwgYxrcfveNjv69oDR2mmd2TdWD6bWdy_QFUyha-HViPQ38CL31CA7WZQI1x6SuaYBRsEBxZzMhZ0sMrwQPbd9O8dH1tjOd1fUCmFh86JlfdpdVB4d5/s679/Gambar%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="419" data-original-width="679" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoP9gey9IZ9PRgc8Ao8k1sXb59STWgUHeIuha9rWvo9gGMzvsqqXR64DADfrIudYQY7pupcCwgYxrcfveNjv69oDR2mmd2TdWD6bWdy_QFUyha-HViPQ38CL31CA7WZQI1x6SuaYBRsEBxZzMhZ0sMrwQPbd9O8dH1tjOd1fUCmFh86JlfdpdVB4d5/w640-h394/Gambar%201.jpg" width="640" /></a></div>Syarat Koperasi Penerima Pembiayaan<br />A. Fasilitas Tunas Usaha Syariah (TUS)/ Kredit Usaha Rakyat (KUR)<br />Mengacu Ketentuan KUR Pemerintah<br />1. Tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah<br /><br />2. Berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telag menjadi nasabah BNI Syariah khususnya segmen komersial dan ritel<br /><br />3. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan<br />4. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir<br /><br />5. Pengurus, pemilik dan Lembaga Linkage tidak tergolong dalam Daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan/kredit bermasalah di Bank Indonesia<br /><br />6. Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan pengurus, Anggaran Dasar dan seluruh perubahannya, pengesahan Menkumham, SIUP, TDP, Domisili Usaha serta perijinan terkait lainnya<br /><br />7. Margin kepada user maksimal sebesar 22% per tahun efektif<br />8. Limit pembiayaan sebesar Rp.2 Milyar<br />9. Plafon pembiayaan kepada end user maksimal Rp.100.000.000,- per end-user<br />10. Bertanggung jawab atas pengambilan KUR yang diterima dari Bank BNI Syariah<br />11. Selama pembiayaan dari BNI Syariah masih berjalan Koperasi Primer/Puskopsyah Al Kamil/Puskopsyah Al Kamil Nusantara tidak diperkenankan untuk :<br />a. Keluar dari Keanggotaan Puskopsyah Al Kamil<br />b. Mengajukan keanggotaan dan menjadi anggota Koperasi Sekunder lain kecuali masih dalam jaringan Puskopsyah AL Kamil, dhi Puskopsyah AL Kamil Nusantara<br />c. Mengajukan dan menerima pembiayaan kepada Bank lain dan/atau lembaga pembiayaan lain<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHzRm_IGH9g9OzejFbc3pD0QV3SRyITkBep-HE6o0H6GlJ8Mz1Y_nZRo2O9bS-DU6IGOadqEAGqBdACuv1oNvJtxwRf8IKG6kmRDi1pt_GcC3olivVOq6ysAu6ecTclxLZY0EeuP7zDj_u-QiVgVNILSXohS7B0KXgxDQcYZiYVkOEuXz64Brta1xT/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHzRm_IGH9g9OzejFbc3pD0QV3SRyITkBep-HE6o0H6GlJ8Mz1Y_nZRo2O9bS-DU6IGOadqEAGqBdACuv1oNvJtxwRf8IKG6kmRDi1pt_GcC3olivVOq6ysAu6ecTclxLZY0EeuP7zDj_u-QiVgVNILSXohS7B0KXgxDQcYZiYVkOEuXz64Brta1xT/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Atas pelanggaran klausul ini, Koperasi Primer/Puskopsyah AL Kamil/Puskopsyah AL Kamil Nusantara wajib melunasi pembiayaan di BNI Syariah<br /><br />12. Adanya perjanjian kerjasama antara Puskopsyah Al Kamil dengan Koperasi Primer yang mengatur minimal hal-hal sebagai berikut :<br />- Koperasi Primer menyerahkan aktivitas manajemen kepada Puskopsyah<br />- Koperasi Primer ikur mengamankan jalannya aktivitas bisnis sehari-hari<br />- Koperasi Primer memberika dukungan moral dalam proses pengembangan bisnis<br />- Puskopsyah berhak untuk menempatkan staff perwakilannya di Koperasi Primer<br />13.Lain-lain mengacu ketentuan KUR Pemerintah<br /><br />B. Fasilitas Non TUS/KUR<br />1. Diprioritaskan untuk Koperasi yang telah memiliki fasilitas TUS/KUR BNI Syariah<br />2. Berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telah menjadi nasabah BNI Syariah khususnya segmen komersil dan ritel<br />3. Memiliki komponan modal (simpanan pokok) minimal sebesar Rp.100 juta rupiah<br />4. Memiliki asset minimal Rp.1 Miliar rupiah<br />5. Menyampaikan laporan keuangan 2 tahun terakhir dan pada tahun terakhir memiliki laba positif<br />6. Memenuhi kriteria tingkat kesehatan BNI Syariah dan kriteria tingkat kesehatan Puskopsyah AL Kamil dan adanya rekomendasi dari Puskopsyah<br />7. Limit pembiayaan kepada Koperasi Primer maksimal Rp.5 Milyar<br />8. Jangka waktu pembiayaan kepada Koperasi Primer menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan kepada end user namun tidak melebihi 36 bulan<br />9. Limit Pembiayaan kepada end user maksimal sebesar Rp.30 juta dengan jangka waktu maksimal 36 bulan<br />10. Margin kepada end user maksimal sebesar 30% p.a.<br />11. Maksimum angsuran anggota sebesar 40% dari gaji yang diterima<br />12. Leverage maksimal 5x modal<br />13. NPF pembiayaan dengan tunggakan di atas 90 hari maksimal 0,5% atau kolektibiliti minimal 99,5%<br />14. Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar blacklist Bank Indonesia<br />15. Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah<br />16. Selama pembiayaan dari BNI Syariah masih berjalan Koperasi Primer/Puskopsyah Al Kamil tidak diperkenankan untuk :<br />a. Keluar dari keanggotaan Puskopsyah Al Kamil<br />b. Mengajukan keanggotaan dan menjadi anggota Koperasi sekunder lain kecuali masih dalam jaringan Puskopsyah Al Kamil, dhi Puskopsyah Al Kamil Nusantara<br />c. Mengajukan dan menerima pembiayaan kepada Bank lain dan/atau lembaga pembaiayan lain<br /><br />Atas pelanggaran klausul ini Koperasi Primer/Puskopsyah Al Kamil/Puskopsyah Al Kamil Nusantara wajib melunasi pembiayaan di BNI Syariah<br /><br />17. Adanya perjanjian kerjasama antara Puskopsyah Al Kamil dengan Koperasi Primer yang mengatur minimal hal-hal sebagai berikut :<br />- Koperasi primer menyerahkan aktivitas manajemen kepada Puskopsyah<br />- Koperasi Primer ikut mengamankan jalannya aktivitas bisnis sehari-hari<br />- Koperasi Primer memberikan dukungan moral dalam proses pengembangan bisnis<br />- Puskopsyah berhak untuk menempatkan staff perwakilannya di Koperasi Primer.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiwW2-x7Dl2hxTbLah_jWfWb5jeEgnl9jbvKEGI49NUvFWwzCRZUgH9mXOeTF_T5wN-iinTEyfEFlHkdiRJamT9Joedi9VJcJnKppIFPIWT9y10LSW260T9QxUnEZ0OTOH47b05z2NUNJUqyOv-no1zdhG6in4DyaUQFdh0isKnYMZv4sILFu0FS1/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiwW2-x7Dl2hxTbLah_jWfWb5jeEgnl9jbvKEGI49NUvFWwzCRZUgH9mXOeTF_T5wN-iinTEyfEFlHkdiRJamT9Joedi9VJcJnKppIFPIWT9y10LSW260T9QxUnEZ0OTOH47b05z2NUNJUqyOv-no1zdhG6in4DyaUQFdh0isKnYMZv4sILFu0FS1/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk memenuhi syarat pembiayaan tersebut, terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra secara formal telah membuat laporan/neraca keuangan dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh BNI Syariah sedemikian rupa sehingga ketika dilakukan Survey oleh pihak Bank BNI Syariah secara formil persyaratan seolah-olah terpenuhi, antara lain susunan pengurus Puskopsyah dan koperasi Primer dibuat secara notarial, membuat laporan secara formil kepada Dinas Koperasi tentang susunan pengurus, laporan keuangan dibuat secara audited oleh Kantor Akuntan Publik(KAP);<br /><br />Bahwa atas pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah Al Kamil tersebut, BNI Syariah melakukan survey dan penilaian yang dituangkan dalam analisa pembiayaan pada tanggal 24 Juli 2013 membuat Memorandum Analisa Pembiayaan Besar (MAPB) yang dibuat oleh Unit Pengelola Divisi Usaha Menengah PT Bank BNI Syariah atas Calon Debitur Pusat Koperasi Syariah Al-Kamil Jawa Timur dengan Key Person Rudhy Dwi Chrysnaputra, <br /><br />Selanjutnya tanggal 26 Juli 2013 dilakukan uji kepatuhan melalui surat SKK/027/2013 tanggal 26 Juli 2013 atas Usulan Plafond Rp100 Milyar dengan pola channeling non KUR dan Rp20 Milyar dengan pola channeling KUR dan pada 31 Juli 2013 dilakukan Rapat Komite dengan hasil berupa Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan no 037/OPR/02-KKP/2013 ;<br /><br />Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 PT Bank BNI Syariah menerbitkan Surat Keputusan Pembiayaan nomor BNISy/UMN/148/R atas pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah Al kamil jatim yang ditanda tangani oleh Divisi Usaha Menengah (UMN) Bimo Hascahyoadi dan disetujui oleh Pengurus Puskopsyah Al Kamil Jatim ;<br /><br />Bahwa pada Surat Keputusan Pembiayaan Nomor BNISy/UMN/148/R atas pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah Al Kamil Jatim tersebut telah memuat syarat dan ketentuan serta mekanisme pembiayaan,berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil yang dibuat oleh Divisi Product Development (PDM) tanggal 23 Agustus 2013, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :<br /><br />Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Chanelling<br />Persyaratan Koperasi Primer Pembiayaan TUS<br />1. Tidak sedang memperoleh Kredit Program pemerintah<br />2. Mengajukan permohonan kepada BNI Syariah melalui Puskopsyah<br />3. Berbadan hukum dan telah beroperasi minimal 2 tahun<br />4. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan<br />5. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir<br />6. Pengurus, pemilik dan lembaga linkage tidak tergolong dalam daftar blacklist Bank Indonesia<br />7. Menyerahkan izin usaha<br />8. Limit pembiayaan Rp. 2.000.000.000,-<br />9. Plafond pembiayaan kepada end user maksimal Rp. 100.000.000,-<br />10. Bertanggung jawab atas pengembalian TUS yang diterima<br />11. Tidak diperkenankan untuk keluar dari keanggotaan dan menjadi anggota koperasi sekunder lain<br />12. Adanya perjanjian kerjasama antara koperasi primer dengan Puskopsyah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdb_fH1HrRVu2fQ8dhLk_XO3bGjgrsTQzo7YA6JmEd8phV4G9s3_jlMtkDEY0WSASIh36mk1_jAA2FiP1T_pBLe4hHr1djgml35p-euYnpiN3pNFPCQeCLEBV_LaemxZSNXW4-bF-5g1pv1D8HW4f3HJT1VbrtxQUYG1ka8EIeM8MuDMpHYIzerOjM/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdb_fH1HrRVu2fQ8dhLk_XO3bGjgrsTQzo7YA6JmEd8phV4G9s3_jlMtkDEY0WSASIh36mk1_jAA2FiP1T_pBLe4hHr1djgml35p-euYnpiN3pNFPCQeCLEBV_LaemxZSNXW4-bF-5g1pv1D8HW4f3HJT1VbrtxQUYG1ka8EIeM8MuDMpHYIzerOjM/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Persyaratan Koperasi Primer Pembiayaan NON TUS<br />1. Diprioritaskan untuk koperasi yang telah memiliki fasilitas TUS<br />2. Mengajukan permohonan kepada BNI Syariah melalui Puskopsyah<br />3. Berbadan hukum dan telah beroperasi minimal 2 tahun<br />4. Memiliki komponen modal minimal Rp. 100.000.000,-<br />5. Memiliki asset minimal Rp. 1.000.000.000,-<br />6. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir<br />7. Memenuhi kriteria tingkat kesehatan <br />8. Limit pembiayaan maksimal Rp. 7.000.000.000,-<br />9. Jangka waktu pembiayaan menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan kepada end user.<br /><br />10. Limit pembiayaan kepada  End User maksimal sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan<br />11. Maksimum angsuran end user sebesar 40% dari gaji yang diterima<br />12. Leverage maksimal 10x modal untuk puskopsyah dan 5x modal untuk koperasi primer<br />13. NPF pembiayaan tunggakan diatas 90 hari maksimal 0.5%<br />14. Pengurus tidak tergolong dalam daftar blacklist Bank Indonesia<br />15. Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah<br />16. Tidak diperkenankan untuk keluar dari keanggotaan dan menjadi anggota koperasi sekunder lain<br />17. Adanya perjanjian kerjasama antara koperasi primer dengan Puskopsyah.<br /><br />Bahwa untuk memperkuat syarat dan ketentuan serta mekanisme yang dimuat dalam Surat Keputusan Pembiayaan Nomor BNISy/UMN/148/R tanggal 23 Agustus 2013, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan perjanjian kerjasama Nomor 172 antara PT Bank BNI Syariah dengan Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur tentang Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Channeling dengan plafond maksimum Rp120.000.000.000,00. (seratus dua puluh milyar rupiah) dihadapan Notaris Woro Indah Soeryandari, SH, beralamat di Jalan Cisadea No.21 Malang, yang ditanda tangani oleh Agam Ayatullah Pimpinan BNI Syariah Cabang Malang yang bertindak kuasa Direktur PT Bank BNI Syariah berdasarkan akta nomor 41, dengan pengurus Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur;<br /><br />Bahwa berdasarkan Surat PKS  No. 172 tanggal 28 Agustus 2013, ditentukan agunan dalam pemberian pembiayaan berikut:<br />Terdapat Cash  Colateral  sebesar  Rp. 21.612.000.000,-  (dua  puluh  satu  milyar enam  ratus  dua  belas  juta  rupiah) <br /><br />Personal  Guarantee  pengurus  dan  pengawas  Puskopsyah  dan  koperasi primer<br />- Company  Guarantee  dari  Puskopsyah  Al  Kamil <br />- Jaminan  Fidusia  berupa  piutang  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada end  user <br />- Hak Tanggungan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Pinang  Merah 1 Kav. 1 dan 11 Kota Malang SHIM No. 6718  dan SHM 6719 atas  nama Rudy Dwi Crysnaputra  yang  diikat  dengan  HT  1  Sebesar  Rp. 750.000.000  dan  HT  II  sebesar  Rp.  640.000.000 <br /><br />- Hak Tanggungan berupa  2  Bidang  tanah  satuhamparan diatas  Ruko desa Ampeldento Kabupaten Malang diikat HT 998 juta<br />- Personal  guarantee  atas  nama  Sdr  Rudy  Chrysnaputra.<br /><br />Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara BNI Syariah dengan Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur No. 172 tanggal 28 Agustus 2013, mekanisme pencairan pembiayaan sebagai berikut : <br /><br />a. Koperasi primer mengajukan pencairan pembiayaan kepada BNI Syariah melalui Puskopsyah Al Kamil Jatim disertai dokumen yang dipersyaratkan <br /><br />b. Puskopsyah Al Kamil jatim melakukan assesment terhadap permohonan pembiayaan kop primer <br /><br />c. Puskopsyah Al Kamil Jatim meneruskan permohonan dan assesment ke kantor cabang BNI Syariah<br /><br />d. Kantor Cabang BNI Syariah melakukan review atas assesment yang dilakukan Puskopsyah Al Kamil Jatim<br /><br />e. Setelah mendapatkan persetujuan pencairan, kantor cabang BNI Syariah menerbitkan surat keputusan pembiayaan (SKP)<br /><br />f. Atas dasar SKP, Puskopsyah Al Kamil Jatim menyusun akad pembiayaan<br />g. Atas kuasa dari BNI Syariah, Puskopsyah Al Kamil Jatim melaksanakan akad pembiayaan dengan Koperasi Primer<br /><br />h. Puskopsyah Al Kamil jatim menyampaikan asli akad pembiayaan ke kantor cabang BNI Syariah<br /><br />i. Setelah persyaratan pencairan dipenuhi, kantor cabang BNI Syariah melakukan pembukaan rekening pembiayaan dilanjutkan dengan disposisi pembiayaan ke rekening Koperasi Primer.<br /><br />Berdasarkan Surat PKS No 172 tanggal 28 Agustus 2013, Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur telah mengajukan perubahan struktur fasilitas dengan surat No.217/E.01/S.Perm/PKPS.ALK/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014,  yang disetujui oleh PT Bank BNI Syariah melalui surat Nomor BNISy/CSD/272/R tanggal 29 September 2014,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizYgtl8j3us2xO3c5UqZGMgLwXxln5ptm1F4IVMrXdfOzhpi5b-rpxlML12i3P4fHwXQZopqplZQ59e0eU1DNvm8xvKRJHwD6dp-RWvU2TgxfbOekilZLBReOPoZ8Ov-qpwQN3aF-wk8UphIrb-GmxNDcNJmAL2Rx2yhpTeEeSHuQnz5Bl1NkuQWFq/s1040/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizYgtl8j3us2xO3c5UqZGMgLwXxln5ptm1F4IVMrXdfOzhpi5b-rpxlML12i3P4fHwXQZopqplZQ59e0eU1DNvm8xvKRJHwD6dp-RWvU2TgxfbOekilZLBReOPoZ8Ov-qpwQN3aF-wk8UphIrb-GmxNDcNJmAL2Rx2yhpTeEeSHuQnz5Bl1NkuQWFq/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga dilakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor 172 yang dituangkan dalam Addendum Pertama Nomor:... /ADD-ADMP/2014 tanggal 29 September 2014, dan berdasarkan surat Nomor 267/E.01/S.Perm/PKPS.ALK/XI/2014 tanpa tanggal, Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur kembali mengajukan perubahan struktur fasilitas, yang disetujui oleh Pihak PT Bank BNI Syariah melalui surat Nomor BNISy/CSD/032/R tanggal 03 Februari 2015, dilakukan perubahan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Addendum Kedua Nomor: …./ADD-ADMP/2015 pada tanggal 23 Februari 2015<br /><br />Bahwa Puskopsyah Al Kamil Jatim (Koperasi Sekunder) dan koperasi primer anggotanya telah mengajukan pencairan pembiayaan kepada BNI Syariah, dan setelah dilakukan penilaian dan analisa kelayakan nasabah oleh BNI Syariah yang terdiri dari Analisa bisnis dan kelayakan usaha oleh unit bisnis, Analisa legal/yuridis oleh unit admin dan Analisa resiko oleh unit financing risk, dan dianggap memenuhi syarat pencairan, mala BNI Syariah telah melakukan pencairan pembiayaan dalam tahapan (Batch) sebagai berikut:<br /><br />1. KOPERASI AMANAH BONDOWOSO Jumla pencairan sebesar Rp.9.833.100.000,-<br />2. PUSKOPSYAH ALKAMIL JATIM Jumla pencairan sebesar Rp.11.044.079.070,-<br />3. KOPERASI AS SALAM MARON PROBOLINGGO Jumla pencairan Rp11.038.170.259,-<br />4. KOPERASI AL KAMIL NUSANTARA BEKASI Jumla pencairan Rp11.038.170.259,-<br />5. KOPERASI AL AZIS TONGAS PROBOLINGGO Jumla pencairan Rp.1.840.551.142,-<br />6. KOPERASI AS SAKINAH MUAMALAH PROBOLINGGO Jumla Rp3.449.974.866,-<br />7. KOPERASI AS SAADAH SEJAHTERA MALANG Jumla pencairan Rp5.200.000.000,-<br />8. KOPERASI AS SALAM BANJAR BARU Jumla pencairan sebesar Rp.3.599.120.000,-<br />9. KOPERASI IHSAN NUSANTARA Jumla pencairan sebesar Rp9.739.272.500,-<br />10. KOPERASI BMT AHMAD YANI MALANG Jumla pencairan sebesar Rp5.423.041.266,-<br />11. KOPERASI AL BAASITH MALANG Jumla pencairan sebesar Rp9.141.800.000,-<br />12. KOPERASI AL JABBAR SYARIAH KEDIRI Jumla pencairan sebesar Rp7.554.064.010,-<br />13. KOPERASI AR RAZAQ BEKASI Jumla pencairan sebesar Rp7.615.998.000,-<br />14. KOPERASI ARTHA PRIMA SEJAHTERA NGANJUK Jumla Rp1.500.000.000,-<br />15. KOPERASI MITRA NUSANTARA TUBAN Jumla pencairan sebesar Rp8.170.330.000,-<br />16. KOPERASI AL FATAH PROBOLINGGO Jumla pencairan sebesar Rp1.663.251.142,-<br />17. KOPERASI AL KAUTSAR MADIUN Jumla pencairan sebesar Rp4.000.000.000,-<br />18. KOPERASI AL LATIF JEMBER Jumla pencairan sebesar Rp.8.720.828.894,-<br />19. KOPERASI SALSABILA BLITAR Jumla pencairan sebesar Rp.8.464.100.110,-<br />20. KOPERASI AL KAMIL NUSANTARA KEDIRI Jumla pencairan Rp4.000.000.000,-<br />21. KOPERASI AL GHANI BLORA Jumla pencairan sebesar Rp. 8.931.500.000,-<br />22. KOPERASI AL KARIM PAITON Jumla pencairan sebesar Rp. 3.190.357.328,-<br />23. KOPERASI KARYA AGUNG SEJAHTERA NGANJUK Jumla Rp7.873.642.149,-<br />24. KOPERASI TUNAS SEJAHTERA Jumla pencairan sebesar Rp.7.570.358.213,-<br />25. KOPERASI MITRA AMANAH SEJAHTERA KEDIRI Jumla Rp6.299.050.000,-<br /><br />Bahwa dalam proses permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh Puskopsyah dan koperasi primer anggotanya, terdakwa Rudhi Dwi Chrysnaputra melakukan  beberapa Penyimpangan antara lain:<br /><br />1. Laporan Keuangan Audited sebagai syarat pengajuan pembiayaan  dari Puskopsyah  Al Kamil kepada    PT Bank BNI Syariah merupakan data yang direkayasa oleh Sdr. Rudhy Dwi Chrysnaputra, antara lain dengan cara data keuangan tahun 2011 yang belum audited yang sebetulnya dalam keadaan merugi,neraca tersebut pada tahun 2012 untuk data keuangan audited oleh KAP dibuat seolah-olah berlaba dan memenuhi syarat pengajuan pembiayaan maka dinaikkan nilai aset, <br /><br />Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra membuat Sertifikat Modal Pendiri Koperasi Syariah Alkamil atas nama Rudhy Dwi Chrysnaputra yang ditandatangani oleh Ketua Irwan Sa’ban, dengan No seri  : 010937 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp 950.000.000,00 dan No seri : 020938 tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp1.370.850.324,00, <br /><br />Sertifikat Modal tersebut dimasukkan sebagai Modal Penyertaan, namun faktanya Tanda tangan atas nama Irwan Sa’ban bukan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan modal penyertaan tersebut tidak pernah disetor oleh terdakwa baik dalam bentuk kas atau aset lain;( tanggal 1 Maret 2010 Irwan Sa’ban belum ditunjuk sebagai Ketua)<br /><br />2. Terdakwa Rudhy Dwi Chrisnaputra juga memerintahkan saksi Irwan Sa’ban dan Husnul Khotimah untuk untuk membuat laporan Keuangan Koperasi Primer yang akan mengajukan permohonan pinjaman ke BNI Syariah untuk wilayah Malang agar bisa memenuhi syarat untuk dapat menerima pembiayaan dari BNI Syariah, dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan dari data keuangan yang dikirim koperasi primer, dan atas perintah terdakwa Rudy yang mengarahkan agar menyesuaikan laporan keuangan koperasi primer (akun Modal pada aset tetap) sehingga memenuhi syarat menerima pembiayaan;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMAJIXZAF8kTlWUFQUOqskdtiZbo1EMKYxTgvvbUDbDHe2rc-OJkxZnutix9tL2ZNJCNHimolV50MEOQFcRXstiBN-YPWRBnKOKqyTwi0pP8JLzo3dE8e5FJYtLHkB0mRF2w99duMPiRGiwFi3oRJv7f3wClwPq6cmYyXuCOYrTrh1HiQZQ-OAda9G/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMAJIXZAF8kTlWUFQUOqskdtiZbo1EMKYxTgvvbUDbDHe2rc-OJkxZnutix9tL2ZNJCNHimolV50MEOQFcRXstiBN-YPWRBnKOKqyTwi0pP8JLzo3dE8e5FJYtLHkB0mRF2w99duMPiRGiwFi3oRJv7f3wClwPq6cmYyXuCOYrTrh1HiQZQ-OAda9G/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>3. Pengurus Koperasi Puskopsyah Al Kamil serta pengurus koperasi Primer yang telah bekerja sama dengan Puskopsyah Al Kamil tidak diangkat melalui RAT melainkan ditunjuk terdakwa Sdr. Rudhy Dwi Chrysnaputra dan beberapa pengurus koperasi primer tidak mengetahui dijadikan pengurus koperasi primer;<br /><br />4. Status badan hukum koperasi Primer sebagaian besar adalah koperasi yang sudah vakum kemudian di ganti pengurus yang  terafiliasi  dengan terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra (berhubungan kekerabatan, teman sekolah, teman pengajian, teman saat ibadah haji/umroh) dan pembentukan koperasi tersebut digunakan untuk kepentingan pengajuan pada PT BNI Syariah<br /><br />5. Bahwa terdapat Koperasi Primer yang menjadi anggota Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur berlokasi/berkedudukan di luar Jawa Timur sehingga tidak sesuai anggaran dasar, koperasi primer tersebut adalah:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEimPDmdWQRSeZwvM3c1xfgO46Aht2M0RYupzOFwA8RpOHym6fm0pyuehwSy3o2L1Gpa21vCHsyIw3MhwwqWhfsEZfMHn28hcwhV9ZwhOALH61wO8dTHtfQQRCtd1-K36UECWB3HoA0UGddD21dIFRJN58Uz6XvvHhqQSP1OcT5PEAX-n8thTJpXGj/s778/Gambar%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="195" data-original-width="778" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEimPDmdWQRSeZwvM3c1xfgO46Aht2M0RYupzOFwA8RpOHym6fm0pyuehwSy3o2L1Gpa21vCHsyIw3MhwwqWhfsEZfMHn28hcwhV9ZwhOALH61wO8dTHtfQQRCtd1-K36UECWB3HoA0UGddD21dIFRJN58Uz6XvvHhqQSP1OcT5PEAX-n8thTJpXGj/w640-h160/Gambar%202.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Puskopsyah Al Kamil Jatim nomor 36 oleh Notaris Sulasiyah Amini, S.H. Notaris di Malang pasal 6 menyebutkan bahwa: Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah Koperasi Primer dengan usaha jasa keuangan syariah yang berkedudukan dan berdomisili di Jawa Timur.<br /><br />Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Puskopsyah adalah : Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur No.518.1/BH/XVI/185/103/2009 tanggal 14 April 2009, Pasal 6 ; a. Koperasi Primer dengan jasa Keuangan Syariah; b. Berkedudukan di Jawa Timur.<br /><br />6. Bahwa salah satu syarat pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah adalah adanya proses penilaian atas berkas usulan Pencairan Koperasi Primer yang dilakukan oleh Puskopsyah Al Kamil berupa assessment tidak memadai dan penandatangan akad bukan dilakukan oleh pengurus yang sebenarnya karena terdapat beberapa koperasi yang tanda tangan pengurus direkayasa/ tidak dilakukan oleh pengurus yang bersangkutan ;<br /><br />Assessment koperasi primer yang dilakukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur terdiri atas; 1)    Scoring judicium; 2). Analisa aspek umum dan manajemen; 3).. Analisa aspek operasional; 4). Analisa aspek hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya; 5). Analisa aspek pemasaran; 6).  Analisa aspek keuangan; 7). Analisa aspek kebutuhan pembiayaan; 8). Analisa aspek agunan; 9). Usulan pembiayaan.<br /><br />Bahwa assesment yang dilakukan Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur tidak cukup menggambarkan kelayakan koperasi primer untuk mendapatkan pembiayaan.<br /><br />Puskopsyah melakukan penilaian dengan data laporan keuangan yang sudah dinaikkan nilainya, Koperasi tidak memiliki aset tetap karena faktanya gedung kantor disewa namun di neraca dicatat sebagai aset, demikian juga kendaran beli secara patungan namun tetap dicatat sebagai aset koperasi sehingga berpengaruh pada penilaian aspek keuangan ; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhDnTYpZHzXcYlgCUd170Dk9x4PVXcH6cXB5Cugx6NoZqtPe1th0IOP3bD08RcqOthsIY58XGY4HzHHs_NpesMXumsEL3gc53dZ_GCR_9QnIx_AnA7_pd30dfQ-Z4_qi68HO4VXXw6r3-zHnOS2KMeE9K3sgIVec0rVaofpB2PK_MrY_l7KCe4cfUQ/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhDnTYpZHzXcYlgCUd170Dk9x4PVXcH6cXB5Cugx6NoZqtPe1th0IOP3bD08RcqOthsIY58XGY4HzHHs_NpesMXumsEL3gc53dZ_GCR_9QnIx_AnA7_pd30dfQ-Z4_qi68HO4VXXw6r3-zHnOS2KMeE9K3sgIVec0rVaofpB2PK_MrY_l7KCe4cfUQ/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Daftar Nominatif yang diusulkan oleh Koperasi Primer tidak sebesar jumlah yang dicairkan, Puskopsyah menambahkan data-data baru dari koperasi lain, bahkan juga mengistruksikan koperasi untuk membuat pengajuan pembiayaan fiktif dengan mengambil data dari buku telpon (yellow pages) maupun daftar nasabah lama, daftar nominatif tersebut disesuaikan dengan pengajuan yang menjadi lampiran kepada PT Bank BNI Syariah ;<br /><br />7. Pencairan pembiayaan tidak semua digunakan oleh end user dari koperasi primer, namun dialihkan oleh Puskopsyah ke koperasi primer lainnya berdasarkan memo yang dibuatkan oleh terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra;<br /><br /> Pencairan pembiayaan kepada koperasi primair dan Puskopsyah yang seharusnya disalurkan secara syariah kepada end user, dikelola oleh Puskopsyah dengan dibuat MEMO pencairan sesuai perintah Rudhi Dwi Chrysnaputra, untuk disalurkan antar koperasi dan hanya sebagian kecil yang disalurkan kepada end user sebagaimana seharusnya, karena Pencairan pembiayaan tahun 2013, batch 1 s.d 4 digunakan oleh Koperasi Primer untuk take over kredit dari bank lain;<br /><br /> Terdapat penggunaan dana bukan untuk koperasi yang bersangkutan melainkan untuk koperasi primer lainnya, talangan dana, para koordinator wilayah koperasi diminta untuk melakukan transfer ke koperasi lain berdasarkan memo yang dikirim ke masing-masing koperasi atas perintah terdakwa;<br /><br /> Pembayaran Deposito dari masing-masing Koperasi Primer dengan memotong uang pencairan, bahkan dibayar juga oleh koperasi primer lainnya sebagai talangan.<br />Rincian penggunaan pada koperasi primer sebesar Rp157.955.935.238,06 yang di droping melalui Memo sebesar Rp157.411.399.395,00 dan selisih atas pencatatan pada koperasi primer sebesar Rp 544.535.843,06<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Rudhy Dwi Chysnaputra yang mengajukan pembiayaan ke Bank BNI Syariah dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /><br />1). Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IV Bagian Pertama Pasal 7 ayat (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.<br /><br />Pasal 21 Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a). Rapat Anggota; b). Pengurus; c). Pengawas. Pasal 30 (1a) Pengurus bertugas mengelola koperasi dan Usahanya. Pasal 30 (2a) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 30 (2c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.<br /><br />2). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKyJ43zlbk1n43NwzU0hklntWf9c4R2KE_goHyUT-w-HiI3F1MtTOIV_vFe9Yk-JRIbYDBEnyRoIW0OGN6jm3LMbE_qLLFNNsMfKy1pZaX18QDn0vPdbr3_Ra00Xh9CZG9HVQaW1CiA3dME-WiUqwF8gJNpienBHiAmjCfAontIHV3kVH3Ue_U6md/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKyJ43zlbk1n43NwzU0hklntWf9c4R2KE_goHyUT-w-HiI3F1MtTOIV_vFe9Yk-JRIbYDBEnyRoIW0OGN6jm3LMbE_qLLFNNsMfKy1pZaX18QDn0vPdbr3_Ra00Xh9CZG9HVQaW1CiA3dME-WiUqwF8gJNpienBHiAmjCfAontIHV3kVH3Ue_U6md/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:<br />a). Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; b). Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi; c). Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum; d). Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;<br /><br />3). Pasal 1 angka 7 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan sebagai berikut: Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<br /><br />4). Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Kepada Puskopsyah Al Kamil Jatim; a). Huruf B.1 yang mencantumkan gambar pola penyaluran pembiayaan, dimana angsuran dari end user dibayarkan ke Bank BNI Syariah melalui koperasi primer; b). Huruf B.2 poin A.8 yang menyatakan bahwa limit pembiayaan untuk fasilitas TUS sebesar Rp 2.000.000.000,00; c). Huruf B.2 poin B.7 yang menyatakan bahwa limit pembiayaan kepada koperasi primer untuk fasilitas Non TUS maksimal Rp 5.000.000.000,00;<br /><br />d). Huruf D.1 yang menyatakan bahwa analisa/assessment koperasi primer dapat dilakukan oleh Puskopsyah, yang terdiri dari: a) Scoring Judicium; b) Analisa Aspek Umum dan Manajemen; c). Analisa Aspek Operasional; d). Analisa Aspek Hubungan dengan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; e). Analisa Aspek Pemasaran; f). Analisa Aspek Keuangan; g). Analisa Aspek Kebutuhan Pembiayaan; h). Analisa Aspek Agunan; i). Usulan Pembiayaan.<br /><br />5). Berdasarkan dokumen Perjanjian  Kerjasama  Antara  BNI  Syariah dengan Puskopsyah No. 172, tanggal 28 Agustus 2013 untuk Fasilitas TUS/KUR, Persyaratan : a). Tidak sedang menerima kredit program pemerintah; b). Mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank melalui KPA. Limit pembiayaan sebesar Rp2 Milyar<br /><br />a). Adanya perjanjian antara Koperasi Al Kamil dengan koperasi Primer Untuk Fasilitas Non TUS/KUR.<br />b). Mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank Melalui KPA.<br />c). Memiliki komponen modal minimal. Rp100 juta.<br />d). Memiliki Asset minimal Rp1 Milyar.<br />e). Memenuhi kriteria tingkat kesehatan bank dan puskopsyah dan adanya rekomendasi dari puskopsyah.<br /><br />6). Proses hingga pembiayaan disetujui oleh BNI Syariah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan:<br />Pola Pembiayaan:<br />a). Kerjasama penyaluran pembiayaan kepada Puskopsyah Al Kamil melalui pola channelling<br />b). Puskopsyah Al Kamil merupakan agen channelling berkewajiban untuk memenuhi tugas/standar layanan :<br />(1). Mengumpulkan data dan dokumen nasabah sehubungan dengan pembiayaan<br />(2). Melakukan assessment terhadap nasabah<br />(3). Memberikan rekomendai rnengenai nasabah<br />(4). Memberikan informasi secara terbuka mengenai nasabah<br />(5). Menjamin  bahwa    seluruh  pembiayaan  yang    diajukan bukan merupakan pembiayaan fiktif<br />(6). Menghitung pola angsuran pembiayaan<br />(7). Berdasarkan kuasa dan BNI Syariah, mewakili    untuk menandatangani akad pembiayaan.<br />(8). Menyalurkan dana pencairan ke rekening yang ditunjuk oleh BNI Syariah<br />(9). Melakukan penagihan<br />(10). Menyetorkan dana hasil penagihan ke rekening escrow<br />(11). Melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan<br />(12). Mengadministrasikan dan melakukan pencatatan pembiayaan<br />(13). Melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan<br />(14). Menjaga kualitas seluruh pembiayaan channelling<br />(15). Melakukan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiFGXaLkdLtgZTZ5ZpF-f0qvf005lhYpBxcDYJZEbxRVnpNNMZXbNS_qYYAXC7IngoEJJrimu7vCOi6j62LdltXxZCsZxv0UJ2e9RdDGh_dUX99KOZ6mjYgi0XoHLaVYo0heTLHMjR4PZ62823Q3OP87XIvilPZnrf_hZiyq41RYse4Zdlf1dbytH3/s1040/0..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiFGXaLkdLtgZTZ5ZpF-f0qvf005lhYpBxcDYJZEbxRVnpNNMZXbNS_qYYAXC7IngoEJJrimu7vCOi6j62LdltXxZCsZxv0UJ2e9RdDGh_dUX99KOZ6mjYgi0XoHLaVYo0heTLHMjR4PZ62823Q3OP87XIvilPZnrf_hZiyq41RYse4Zdlf1dbytH3/w640-h288/0..jpg" width="640" /></a></div>c). Membantu BNIS Syariah terkait kepentingan dengan end user. Pembiayaan channelling untuk disalurkan kepada koperasi primer dibawah naungan/binaan Puskopsyah Al Kamil.<br />d). pencairan  dilakukan  ke  rekening   masing-masing   Koperasi  Primer.<br />e). Puskopsyah melakukan penagihan angsuran  kepada  koperasi primer atas pembiayaan yang diterima.<br />f). Puskopsyah menyetorkan dana hasil penagihan ke rekening escrow puskopsyah di BNI Syariah.<br /><br />Pencairan pembiayaan disalurkan kepada Koperasi Primer, dengan persyaratan pencairan sebagai berikut<br />a). Perjanjian kerjasama telah ditandatangani<br />b). Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani<br />c). Pengikatan agunan telah dilakukan minimal telah ada covernote  notaris<br />d). Menyampaikan permohonan pencairan dengan melampirkan daftar nominatif calon end user sesuai dengan format yang disepakati.<br /><br />7).Akta Pendirian Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur No. 518.1/BH/XVI/185/103/2009 tanggal 14 April 2009, Pasal 6; a). Koperasi Primer dengan jasa Keuangan Syariah; b). Berkedudukan di Jawa Timur; c). Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib; d). Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp75.714.394.798,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR- 67/PW13/5/2022 tanggal 4 Maret 2022 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling Pada Pt Bank BNI Syariah Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur) Tahun 2013-2017 .<br /><br />Perbuatan terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp75.714 M

#Apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsya...

»

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bupati Probolinggo (Non Aktif) Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI, selain dituntut karena diduga menerima Suap ‘jual beli’ jabatan 18 Pj Kades, pasangan Pasutri ini juga berstatus Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU#      </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQuZpc4jjLmWykYBmYrwXcaseAaca5WfL99dMqSSLcdGlcpT-_Qhpg94sAqm32OqCF0UP58HdRm-FAbJC571ObplVxWEbgO_JPngOSqs6aKOb2NZjx6JXQx5gBor3YogYOh9_ULlFGXThqu8y4qba1RqZ-_CXOrA0bheAPPl_SMnJoaj7IXQOSrtPb/s640/5..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQuZpc4jjLmWykYBmYrwXcaseAaca5WfL99dMqSSLcdGlcpT-_Qhpg94sAqm32OqCF0UP58HdRm-FAbJC571ObplVxWEbgO_JPngOSqs6aKOb2NZjx6JXQx5gBor3YogYOh9_ULlFGXThqu8y4qba1RqZ-_CXOrA0bheAPPl_SMnJoaj7IXQOSrtPb/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam Monitor. Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Dalam tembok derita jauh dari orang tua - Dalam tembok derita tak akan dapat ku lupa - Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang - Kalau bebas ingin sadar kembali ke jalan yang benar”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Tembok Derita”<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di benak pasangan suami istri (Pasutri) ini,  Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI yang jauh dari anak-anaknya maupun keluarganya sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga hari ini karena masih mendekam di Hotel Prodeo alias Penjara sebagai Terdakwa kasus perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan terhadap 18 Pj Kades (Pejabat Kepala Desa) setelah Tertangkap Tangan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHOe0i3ydwtP8fSKThqXIHgc7en7AyrAW1sKCRDTxcuS_yQTrtSwEQ5Qoj5ncIZE0sv2-k4KzYPbHfnoPm3x19aKae2qnxAq_mwsIkg3bgYubrl5x3hgE1xRtjVW6oBtqS_cfDZAUmORn9ToUlJzmH5LkpWQ0yt85kiX-qxjho3shP2tXPjl3JXMCM/s1040/Hasan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHOe0i3ydwtP8fSKThqXIHgc7en7AyrAW1sKCRDTxcuS_yQTrtSwEQ5Qoj5ncIZE0sv2-k4KzYPbHfnoPm3x19aKae2qnxAq_mwsIkg3bgYubrl5x3hgE1xRtjVW6oBtqS_cfDZAUmORn9ToUlJzmH5LkpWQ0yt85kiX-qxjho3shP2tXPjl3JXMCM/w640-h288/Hasan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI</span></span></td></tr></tbody></table><i>“Saya sudah tidak tahan - Tiap malam kedinginan - Tidur diubin tak bertikar - Nyamuk-nyamuk menjengkelkan - Saya ingin cepat pulang. Dalam tembok derita aku menebus dosa - Dalam tembok derita menjadi narapidana”.</i> Dan ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Tembok Derita”<br /><br />Dan mungkin juga seperti lirik lagu inipula yang ada di benak Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai Terdakwa kasus Korupsi suap ‘jual beli’ jabatan yang Tangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, setelah mendengarkan Tuntutan Pidana penjara dari Tim Penuntut Umum (PU) Wawan Yunarwanto, Arif Suhermanto, Nur Haris Arhadi, Dame Maria Silaban, Ariawan Agusartono, Ni Nenga Gina Saraswati, Riniyanti Karnasih dan Yoga Pratomo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 21 April 2022<br /><br />“<i>Haruskah hidupku terus begini - Dengan derita yang tiada akhir - Kemanakah jalan yang harus kutempuh - Agar kubahagia. Oh Tuhan berikan petunjuk-Mu - Untuk kujadikan pegangan hidupku - Katakan salahku dan apa dosaku - Sampaiku begini” Dan ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Apa salah dan Dosaku”</i>. Ini juga adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Apa salah dan Dosaku”<br />    <br />Mungkin juga seperti lirik lagu ini pula yang ada dipikiran Pasutri ini, karena selain dituntut pidana sebagai Terdakwa  dalam perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan 18 Pj Kades, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin juga berstatus ‘Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)’<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBycJCRg9WgWBP1qZaXijpqwJqi-9nnQSQfLz1v8fMWW7-K7uKKKZk4pQ7dhKSjBxmIdFBOZXrcFXnGzWJK45h1OvOjtYwKXWjw0ihNyggUzN001zMj99Cd1LOZwT4A6HdqNu5QjpYYOLI5vdmHWpMZihFrFbspyKinks92xQjke0heG_tBpZQMXL/s640/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBycJCRg9WgWBP1qZaXijpqwJqi-9nnQSQfLz1v8fMWW7-K7uKKKZk4pQ7dhKSjBxmIdFBOZXrcFXnGzWJK45h1OvOjtYwKXWjw0ihNyggUzN001zMj99Cd1LOZwT4A6HdqNu5QjpYYOLI5vdmHWpMZihFrFbspyKinks92xQjke0heG_tBpZQMXL/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan 18 Pj Kades, Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggos dan uaminya, Terdakwa Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI dituntut pidana penajara masing-masing selama 8 tahun denda sebesar Rp800 juta Subsider 6 bulan kurungan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman pidana penjara, Terdakwa I dihukum pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp20 juta Subsider pidanna penjara selam  1 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Kedua Terdakwa pasangan suami istri ini, menurut Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terbukti melanggar Pasal pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />Masuknya Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI ke ‘lingkaran hitam koruprtor, bermula pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saat KPK melakukan Tangkap Tangan di Kabupaten Probolinngo karena diketahui ada dugaan “jual beli jabatan” di lingkungan Pemerintah Daerah  Kabupaten Probolinggo. Saat itu Tim penyidik KPK mengamankan sebayak 22 orang dengan barang bukti sejumlah uang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4fQk616XyGnE3XO_CGn4JmqBWqOwTQliazkXRpdvybIDYIcEfWZ0PD1SB0ktJyzxPxvR_4JOSRT2UCbQSTFzPUTjDmyQT91pkeJDujiPBBhNzyqfdiZACDDPRHWv9VgFZF5JAVZQObVerYcIlIjcelYqP3BG9ATN3G_NDPEPGHZHKUIOv1AggYaod/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4fQk616XyGnE3XO_CGn4JmqBWqOwTQliazkXRpdvybIDYIcEfWZ0PD1SB0ktJyzxPxvR_4JOSRT2UCbQSTFzPUTjDmyQT91pkeJDujiPBBhNzyqfdiZACDDPRHWv9VgFZF5JAVZQObVerYcIlIjcelYqP3BG9ATN3G_NDPEPGHZHKUIOv1AggYaod/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></div>Ke 22 orang itu adalah terdiri dari 1 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang baru 4 hari dilantik, yakni Sumarto dan 17 calon Pj Kades di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, satu berkas perkara. Dan di koordinator oleh Sumarto dan Doddy Kurniawan selaku Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, satu berkas perkara. Yang di Koordinator oleh Muhamad Ridwan selaku Camat), <br /><br />Dan 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013<br /><br />Dari 22 orang Terdakwa ini, 20 diantaranya sudah lebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena Terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi     <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZDYAytkGElqh-iJLNjv-1m7F1fONdXfvCMOMKfgihan59ZNaxYx62KuazARz6gKbE8StTcQrvYajoiSmVQvhH4nRoE-RNhqX1gdZDqrQnoDm6IizBx6nmby7A1TpnUCJf7i0hKfqJmZ_lTs6HMeLaHGDATj42qKBT6hwNmRsxJPZ8V8z9oHh1sKI/s640/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZDYAytkGElqh-iJLNjv-1m7F1fONdXfvCMOMKfgihan59ZNaxYx62KuazARz6gKbE8StTcQrvYajoiSmVQvhH4nRoE-RNhqX1gdZDqrQnoDm6IizBx6nmby7A1TpnUCJf7i0hKfqJmZ_lTs6HMeLaHGDATj42qKBT6hwNmRsxJPZ8V8z9oHh1sKI/w640-h288/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo</span></span></td></tr></tbody></table>Peran Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dalam perkara ini adalah menerima duit sebesar Rp260 juta dari 13 orang anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades yang masing-masing sebesar Rp20 juta. Sedangkan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton menerima sebesar Rp100 juta dari 5 anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades.<br /><br />Duit yang terkumpul ditangan Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan, akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin. Karena Hasan Aminudin yang mempunyai peran penting dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo <br /><br />Namun ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”. Maksud Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan membantu meneruskan duit dari 18 anak buahnya ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin. Dan Maksud Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin ingin mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari calon Pj. Kades melalui Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan. Namun apa dikata, belum dinikmati sudah keburu diringkus oleh KPK. Yang akhirnya “mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit dan hasilnya masuk penjara”    </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiap51S4kfDbx6TNTmhWHuumu2U5f6iNyzHc3Uz4ZB-K6STIDVDcRtFmmzrZBFgOVzD6Qkf8vQIW0gjZPXba-odvWspKrsOyXQ4pyzZK1rpDx3JFwt5GfPg1fs_fkZQXCly1vG62-fGl74PrBh36qwbAPkEA2ATRb5CbBSh7-zr92-0G6_RP8Z8OuvR/s1214/Dari%20dakwaan%20Penuntut%20Umum%20KPK_1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1214" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiap51S4kfDbx6TNTmhWHuumu2U5f6iNyzHc3Uz4ZB-K6STIDVDcRtFmmzrZBFgOVzD6Qkf8vQIW0gjZPXba-odvWspKrsOyXQ4pyzZK1rpDx3JFwt5GfPg1fs_fkZQXCly1vG62-fGl74PrBh36qwbAPkEA2ATRb5CbBSh7-zr92-0G6_RP8Z8OuvR/w539-h640/Dari%20dakwaan%20Penuntut%20Umum%20KPK_1.jpg" width="539" /></a></div>Menurut JPU KPK, Terdakwa Hasan Aminuddin punya peran penting dalam menentukan pejabat di lingkungan Kabupaten Probolinggo, dan juga diakui oleh beberapa saksi di persidangan dan terbukti juga dari paraf yang dibubuhkan Hasan Aminuddin di surat dinas yang diteruksan ke istrinya, Puput Tantriana Sari. Selain itu, Terdakwa Hasan Aminuddin juga mendapat fasilitas Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupa Sekretaris yang berstatus PNS.<br /><br />Hebatnya, sebagai suami Bupati yang berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Nasden yang juga sebagai mantan Bupati Probolinggo mendapat fasilitas dari istrinya yang menjabat selaku Bupati<br /><br />Apakah nasib mujur ini hanya dialami oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, atau ada pejabat-pejabat lainnya yang bernasib sama namun tak terungkap? Sementara banyak rumor yang berkembang di masyarakat, dimana seorang Bapak/Ibunya sebagai pejabat, anak dan kerabatnya pun juga ‘ikut menjabat’<br /><br />Anehnya, apapun pertanyaan JPU KPK dalam persidangan terhadap anggota Dewan yang terhormat ini, menurut JPU KPK, berbeda dengan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maupun keterangan saksi-saksi lainnya<br /><br />“Keterangan Terdakwa (Hasan Aminuddin) banyak yang tidak diakui dengan apa yang di BAP maupun keterangan para saksi dan keterangan terdakwa lainnya yang menjadi saksi pada sidang sebelumnya. Dan itu akan menjadi pertimbangan bagi kami nantinya,” kata JPU KPK Arif Suhermato kepada beritakorupsi.co pekan lalu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7mCICngC-RtigCIluqlRigcDMG-PsR9OmM6QkhHVZaXJuHY0r-fFAQMrCjO08Osen_kqUq0BMAk7j05Dfuz3yvdGWrG4Z_PRIuOggYaOmmm5oIyYrdLCpJ_a4B_ZmURqUN5ZNGsz5ibu2E1Cfha3Pb9WU3xmoJUv3Hy3OhW3hOuD-AIVi5Aao7gfT/s640/Majelis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7mCICngC-RtigCIluqlRigcDMG-PsR9OmM6QkhHVZaXJuHY0r-fFAQMrCjO08Osen_kqUq0BMAk7j05Dfuz3yvdGWrG4Z_PRIuOggYaOmmm5oIyYrdLCpJ_a4B_ZmURqUN5ZNGsz5ibu2E1Cfha3Pb9WU3xmoJUv3Hy3OhW3hOuD-AIVi5Aao7gfT/w640-h360/Majelis.jpg" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Terdakwa II Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013 dibacakan oleh JPU KPK Arif Suhermanto dkk dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 April 2022) dengan agenda pembacaan Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dju Jonson Mira Mangingi, SH., MH yang juga selaku Wakil Ketua PN Surabaya dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajrisman, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Merah Putih milik KPK karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan Terdakwa II Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br />    <br />Akibat dari perbuatannya, Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan Terdakwa II Hasan Aminudin dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 denda sebesar Rp800 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman pidana penjara, Terdakwa I dihukum pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp20 juta Subsider pidanna penjara selam  1 tahun</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCz2SAvFTIwbKfq08024arkHpQ3ydqLuCCpGR2-g1ZO-4hWV5Jnk5IRidkHiuXwDW4ffPn6bBrdtlvzAYshHfp7NINkr4CiNYxvNJCOkpwW20dSQtXwVWnuHQvnwVE1Opt8Uan_Q7AqX8WJnl86jbwSSF7JMG7M11tuRIAAdvQscNloDMhG-rF-d2j/s640/6...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCz2SAvFTIwbKfq08024arkHpQ3ydqLuCCpGR2-g1ZO-4hWV5Jnk5IRidkHiuXwDW4ffPn6bBrdtlvzAYshHfp7NINkr4CiNYxvNJCOkpwW20dSQtXwVWnuHQvnwVE1Opt8Uan_Q7AqX8WJnl86jbwSSF7JMG7M11tuRIAAdvQscNloDMhG-rF-d2j/w640-h360/6...jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminudin dengan pidana penjara masing-masing selama 8  (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apa bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Atas tuntutan dari JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Kedua Terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi

#Bupati Probolinggo (Non Aktif) Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI, selain dituntut karena diduga mene...

»