Tim Gabungan Kejagug dan Kejati Jatim Meringkus DPO Koruptor

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span>#2 Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim tahun 2017 hingga hari ini belum tertangkap, yaitu Kaiseng alias AsengMoh. Shonhaji, S.Ag. Bagaimana kabarnya?#  </span></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAH_s_cA4V2NS0Eul0bHX1tMidy89R20_O9Fn128dWNZvpWTKeSMxbvbKxHggnwvmPbiTxgOdrpi9QlsLBcsXoiUrwm3wqRZDEoqgpyjvmcWp7gVHQvbxF2xJzpI_NbqghejSnw-OB6y3VPcIUJ6hyDohrJITTYlW_0HsnV66jQQofGRHZ5vX1OM/s900/terpidana1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="900" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAH_s_cA4V2NS0Eul0bHX1tMidy89R20_O9Fn128dWNZvpWTKeSMxbvbKxHggnwvmPbiTxgOdrpi9QlsLBcsXoiUrwm3wqRZDEoqgpyjvmcWp7gVHQvbxF2xJzpI_NbqghejSnw-OB6y3VPcIUJ6hyDohrJITTYlW_0HsnV66jQQofGRHZ5vX1OM/w640-h638/terpidana1.jpg" width="640" /></a></div></span></span><span style="font-family: inherit;"><span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Ada Peribahasa yang berbunyi, “Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui” Barangkali seperti bunyi peribahasa inilah hasil kerja Tim Gabungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Kejari Kota Madiun dan Kejari Gerik yang telah berhasil meringkus 2 Terpidana dalam kasus Korupsi dan Penggelapan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari ini Rabu, 25 Mei 2022<br /><br />Kedua DPO itu adalah  Terpidana Koruptor Murindung Bintang (47) warga Pule RT 06/01, Kelurahan Tembora, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur selaku Direktur CV. Bintang Marga Utama, dan Terpidana Penggelapan Amir Djoewito (57) warga Jl. Tembaan Tengah Blok A No. 1 RT 001 RW 009 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)<br /><br />Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH mejelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2245K/PID.SUS/2013 tanggal 30 April 2014, terpidana Muridun Bintang (47) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp792 juta dalam perkara pengadaan pupuk NPK sebanyak 160 ribu Kg di Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Aceh<br /><br />“Terpidana di tangkap karena untuk menjalani eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2245K/PID.SUS/2013 tanggal 30 April 2014. Dalam putusan tersebut, Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Terpidana ditangkap setelah lebih dari 5 bulan di intai keberadaanya di Kelurahan Temboro, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan hari in Terpidana DPO ini berhasil ditangkap hari ini oleh Tim Gabungan,” ujar Fathur<br /><br />Fathur menambahkan, penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib yang sebelumnya Terpidana sempat melarikan diri dengan menyelinap dari gang ke gang perkampungan selama kurang lebih 1.5 jam barulah Terpidana berhasil diringkus<br /><br />“Selanjutnya Terpidana di bawa ke Kejati Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses hukum lebih lanjut,” ucap Fathur<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYOppsBWKR6EOzyRsNQWsCmgbmME1A_aidpeiXQCk5WX367JnOZVQIVW0wplrFzVQ2ztJBSsRvgJP-Cfgbsv932hAbFK-33BrWf6dQAFZ2ul8TUfZnvyBe0rRUupCYD2dNTkqonP9jNnl7Uw2AxLd91UMmhZk8KVkhOiDo_XYGrlqHjgj-t_RSFq_/s872/Terpidana.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYOppsBWKR6EOzyRsNQWsCmgbmME1A_aidpeiXQCk5WX367JnOZVQIVW0wplrFzVQ2ztJBSsRvgJP-Cfgbsv932hAbFK-33BrWf6dQAFZ2ul8TUfZnvyBe0rRUupCYD2dNTkqonP9jNnl7Uw2AxLd91UMmhZk8KVkhOiDo_XYGrlqHjgj-t_RSFq_/s16000/Terpidana.jpg" /></a></div>Kemudian Fathur Rohman, SH., MH menjelaskan terkait penangkapan Terpidana Amir Djoewito (57) warga Jl. Tembaan Tengah Blok A No. 1 RT 001 RW 009 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)<br /><br />Menurut Fathur Rohman, SH., MH, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1059K/PID.SUS/2012 tanggal 14 Agustus 2012, bahwa Terpidana Amir Djoewito dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang menyebabkan kerugiaan bagi korban sebesar Rp13 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />“Dalam putusan Mahkamah Agung, Amir Djoewito dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp25 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka Terdakwa atau Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,”<br /><br />Fathur menjelaskan, bahwa Terpidana di tangkap oleh Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan disekitar Jalan Embong Malang Kota Surabaya, Jawa Timur Pada hari hari ini, Rabu, 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib setelah di intai selama kurang lebih 3 bulan dan setelah di pastikan kebiasaanya keluar, akhirnya terpidana berhasil di tangkap<br /><br />“Setelah ditangkap selanjutnya terpidana di bawa ke Kejati Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses hukum lebih lanjut,” tegasnya. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Dua Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim Belum Tertangkap?</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-wh_SE0RiIyBYFh53hi0UQs4W9VyUvr9UpASv3_SNg0__Qv2oN9fQNa3I2VnL6o2JBJeUJcSmD8qGM5DjlXQR0RF7HGnsMBVeUz9RGYJKL8VRKKu-THU1sigArCxSJ_QdvsoxIlAWGwKG2EivDPN4U6WvzagyWKE7SdF7ItBl4YmYmI0hIIDb34PS/s712/IMG_20170121_191044.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="712" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-wh_SE0RiIyBYFh53hi0UQs4W9VyUvr9UpASv3_SNg0__Qv2oN9fQNa3I2VnL6o2JBJeUJcSmD8qGM5DjlXQR0RF7HGnsMBVeUz9RGYJKL8VRKKu-THU1sigArCxSJ_QdvsoxIlAWGwKG2EivDPN4U6WvzagyWKE7SdF7ItBl4YmYmI0hIIDb34PS/w640-h480/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></div>Sementara 2 Terpidana Koruptor yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2017 hingga saat ini belum berhasil ditangkap<br /><br />Kedua Terpidana Koruptor DPO tersebut yaitu Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur<br /><br />Kedua Koruptor ini terseret bersama 6 Terpidana lainnya dalam perkara kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp29 miliar dan merugikan keuangan negara senilai Rp1.065.528.684,40<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;">6 Terdakwa (Terpidana) yang sudah di Vonis</span><br /></span></span><br />Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 6 Terdakwa, yaitu <span style="color: red;">Hedi Karnowo</span>, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun; <br /><br />2. <span style="color: red;">Agus Sugijanto</span>, selaku PA yang juga PPKm (Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Madun, di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /><br />3. <span style="color: red;">Widi Santoso</span>, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan), yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /><br />4. <span style="color: red;">Aditya Nerviadi</span> (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan; 5. <span style="color: red;">Iwan Suasana</span>, wakil Manager PT Parigraha Konsultan, dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />6. <span style="color: red;">Sumanto</span>, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dipidana penjara  selama 1,2 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan. </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 6 Terpidana bukan lagi sebagai warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) karena sudah selesai menjalani hukuman pidana penjara. Namun 2 DPO hingga hari ini bagaimana kabarnya?. (Jnt)</span><br /></span></div>

News Perdata Tipikor Tim Gabungan Kejagug dan Kejati Jatim Meringkus DPO Koruptor

#2 Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim tahun 2017 hingga hari ini belum tertangkap, yaitu Kaiseng alias AsengMoh. Shonhaji, S.Ag. Bagaim...

»

Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

<div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj28RtJgux1VnR7YvcIf4ElRy-RAJVjO3ByxBRd29Qgcnj-OX6wxKGP0wqd3Cz1MtSEgEdxlkZ6KO55_elGfwlprQSs_6Y-wgYzgHbV2noO04NLUL6hDcTNvqYhQlRjAyDZ_K3aeJQUSICTydiSYELkbfdI-Gg_eaPAJXMiG-xsZS6rcz3NfKYhBR7G/s825/jentar.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="825" data-original-width="699" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj28RtJgux1VnR7YvcIf4ElRy-RAJVjO3ByxBRd29Qgcnj-OX6wxKGP0wqd3Cz1MtSEgEdxlkZ6KO55_elGfwlprQSs_6Y-wgYzgHbV2noO04NLUL6hDcTNvqYhQlRjAyDZ_K3aeJQUSICTydiSYELkbfdI-Gg_eaPAJXMiG-xsZS6rcz3NfKYhBR7G/w339-h400/jentar.jpg" width="339" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ketua Perjakum Jatim Jentar Sitinjak       </span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) mengadakan acara Halalbihalal pada Minggu, 22 Mei 2022 di D'selera family Jl. Dinoyo 92 Surabaya yang dihadiri anggota, Ketua Jentar Sitinjak dan Biro Hukum Perjakum Jatim Apriadi E Sitinjak, SH <br /><br />Dalam sambutannya Jentar menyampaikan bahwa diadakannya acara Halalbihalal ini adalah bertujuan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya khususnya sesama anggota Perjakum Jatim agar selalu terjalin persaudaraan <br /><br />"Saya mengucapkan maaf lahir batin bila ada kesalahan, kekilafan maupun kekurangan selama ini. Sebab manusia tidak luput dari kesalahan" ucap Jentar<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya organisasi Perjakum Jatim ini adalah untuk bisa saling meningkatkan pengetahuan sebagai Jurnalis dengan cara saling berbagi pengalaman dan perlu pengorbanan karena apapun yang kita lakukan belum tentu dipandang baik oleh orang lain<br /><br />"Berorganisasi memang perlu pengorbanan. Meskipun kita berbuat baik berartun-tahun, tapi sekali kita berbuat salah maka yang salah itulah dilihat orang'" ujarnya  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Jentar menyampaikan rasa kekecewaannya karena ketidak hadiran para anggota Perjakum Jatim. Padahal Jentar berharap bahwa acara Halalbihalal ini dapat dihadiri oleh seluruh anggota agar dapat saling bermaaf-maafan sesama anggota Perjakum Jatim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYFByhQZ5mF06yAra165Q33liTuSoq70Ex48_KvgQm394UjQTXiUlVIZZ_VYLqO28h7HymqNHiLTd9v8xo1hvM-HcQHX7_zqtypEbx5Kl8C97k8aKyV0exkuqEbu8EIBGPgjAttN1Pn9gRWGezBOOAFHL1NeyWJt9GjGV9bblcsp2Q_uqslRuZVSB/s1152/2...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="532" data-original-width="1152" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYFByhQZ5mF06yAra165Q33liTuSoq70Ex48_KvgQm394UjQTXiUlVIZZ_VYLqO28h7HymqNHiLTd9v8xo1hvM-HcQHX7_zqtypEbx5Kl8C97k8aKyV0exkuqEbu8EIBGPgjAttN1Pn9gRWGezBOOAFHL1NeyWJt9GjGV9bblcsp2Q_uqslRuZVSB/w640-h296/2...jpg" width="640" /></a></div>"Sedikit rasa kecewa ada karena ternyata banyak yang tidak hadiri. Padahal acara Halalbihalal ini adalah tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar anggota sebagai Jurnalis yang berbeda Media," ungkapnya<br /><br />"Ketidak hadiran tema -teman, lanjut Jentar, mungkin ada keperluan lain yang lebih penting" lanjut Jentar<br /><br />Jentar berharap, semoga dilain kesempatan bila ada acara, supaya dapat dihadiri oleh seluruh anggota agar kekompakan dan persaudaraan terlihat nyata sekalipun dengan sederhana<br /><br />Masih menurut Jentar, bahwa kebahagiaan dan kepuasan menikmati suatu makanan atau hidangan bukan dilihat dari kemehawahan atau jenis makanannya tetapi hati dan pikiran merasa nyaman itulah kunci kebahagiaan dan kenikmatan<br /><br />"Insyaallah, bulan depan kalau Perjakum Jatim ada rejeki, kita akan mengadakan rekreasi ke luar kota walaupun dekat yang penting berbeda susasanan dari hiruk pikuk Kota Surabaya. Yang penting kedepan lebih baik dan tidak ada dusta diantara kita," kata Jentar<br /><br />Acara Halalbihalal ditutup dengan doa dan makan bersama yang telah disiapkan pihak  d"famili Surabaya dengan menu prasmanan yang  diiringi dengan musik Elektone. (*)<br /></div>

News Regional Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

Ketua Perjakum Jatim Jentar Sitinjak       BERITA KORUPSI .CO - Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) mengadakan acara Halalb...

»

Kasus Korupsi Suap Proyek APBD Tulungagung Sebesar Rp14.4 M Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioxk35sEOfFUPKd4_j3t2-e2qvaW9e5DqZwMydemFNsl0OpEm4vgQITaUJeiY9GpsHjzVCMrl65VThsNZebRcbC_QImokREhSUOq9OO3l8zMzvuG4kweLXS1iq981mwhluxdxGXR9tewchzKgjlY9bzv9p_3NtW1q4H_JgFVKl7kEa3JwV7KLXXfaF/s361/Akmad%20Nur%20dan%20Herry.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="297" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioxk35sEOfFUPKd4_j3t2-e2qvaW9e5DqZwMydemFNsl0OpEm4vgQITaUJeiY9GpsHjzVCMrl65VThsNZebRcbC_QImokREhSUOq9OO3l8zMzvuG4kweLXS1iq981mwhluxdxGXR9tewchzKgjlY9bzv9p_3NtW1q4H_JgFVKl7kEa3JwV7KLXXfaF/w329-h400/Akmad%20Nur%20dan%20Herry.jpg" width="329" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />‘Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu’. Mungkin kalimat inilah yang tepat bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pengembangan kasus Tindak Pidana Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tahun 2016 hingga 2018 sebesar Rp138 miliar<br /><br />Kasus ini berawal pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Saat itu, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sutrisno dan Susilo Prabowo atau Embun<br /><br />Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2017 untuk periode pertama. Dan kemudian terlipilih lagi untuk periode kedua 2018 - 2023. Diakhir jabatan peride pertama, Syahri Mulyo ditangkap KPK karena saat itu diduga menerima sejumlah duit suap sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung. Sekalipun Syahri Mulyo sudah meringkuk di Tahanan KPK, masyarakat Tulungagung masih memilih Syahri Mulyo sebagai Bupatinya<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan, total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2012 - 2018 adalah sebesar Rp138.434.647.619 yang berasal dari sejumlah pengusaha kontraktor dan dari sejumlah SKPD (Dinas) dilingkungan Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Dari jumlah uang suap yang diterima Syahri Mulyo memalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung, sebesar Rp38.331.136.616 berasal dari pengusaha Susilo Prabowo dan Tigor Prakoso sebesar Rp14.414.829.000 serta sejumlah kontarktor maupun dari Assosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang memberikan fee masing-masing sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek, yaitu; 1.Abror, selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 2. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 3. Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 4. Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung; 5. Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung lainnya dan 6. Ari Kusumawati selaku Ketua Apeksindo (Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia) dan Asosiasi Konstruksi lainnya. <br /><br />Selain itu terungkap juga dalam persidangan baik dalam surat dakwaan, tuntutan JPU KPK  mapun putusan Majelis Hakim, bahwa uang suap diduga mengalir ke sejumlah pejabat lainnya juga diantaranya Ketua DPRD Kab. Tulungungagun Supriono dari F-PDIP sebesar Rp4.8 miliar,; Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Tulungagung  Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar <br /><br />Kemudian dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa dari total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 hingga 2018 melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp138.434.647.619 masih ada uang suap sebesar Rp41 miliar yang dapat dilakukan penuntutan oleh KPK<br /><br />Karena Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Syari Mulyo sebesar Rp26 miliar. Sedangkan untuk Sutrisno dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77 miliar. Sehingga masih ada yang tersisa sebesar Rp41 miliar.<br /><br />Nah, itulah sebabnya KPK melakukan pengembangan pada tahun 2020 dan menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung ke Pengadilan Tipikor untuk diadili karena menerima uang suap yang besarnya Rp4.8 miliar. Dan saat ini Supriyono sudah berstatus terpidana 8 tahun penjara.<br /><br />Kemudian KPK melakukan pengembangan pada tahun 2021 dan menetapkan Tigor Prakoso sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi pemberian suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14.4 milar<br /><br />Dan tak lama lagi Tigor Prakasa akan diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah JPU KPK melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 19 Mei 2022. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br /><br />“Tim Jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Tigor Prakasa ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis 19 Mei 2022. Dengan pelimpahan ini maka status penahanan Terdakwa sepenuhnya menjadi wewenangan Pengadilan Tipikor,” kata Ali <br /><br />Ali menambahkan, selanjutnya Tim Jaksa menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dari Kepaniteraan Tipikor sebagai dasar dimulainya awal proses persidangan dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan. <br /><br />“Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut,Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor atau Kedua Pasal 13 UU Tipikor,” ucap Ali<br /><br />Sementara Akhmad Nur, SH., MH selaku Panmud Pengadilan Tipikor juga mengatakan hal yang sama, yaitu masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />“Untuk Majelis Hakim dan jadwal sidang, masih menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Nur. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Proyek APBD Tulungagung Sebesar Rp14.4 M Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – ‘Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu’. Mungkin kalimat inilah yang tepat bagi KPK (Komisi Pemberantasan Ko...

»

Perkara Korupsi Gratifikasi Ibarat Asap dan Api. Eddy Rumpoko Sudah di Vonis, Siapa Menyusul?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Andri Lesmana: </b></u>"Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"</span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSsJqXx2rJU9r-YnNlBivvaXxKmwaq2D3K-5yXe76GC8cmsRRtvTIMtA9zzq38Cg_dHvsNRNp1m21aWK4EROVyb-fm0KooW2Falkn4EDOCDPtE1AXK34mSpjQTeSzFtcMfEf9LXGR0oP8XPYaf_NwETwhZ8gaXBk50dMS5O2lYLDuNgaV9Io3mMBPX/s1600/hakim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="1600" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSsJqXx2rJU9r-YnNlBivvaXxKmwaq2D3K-5yXe76GC8cmsRRtvTIMtA9zzq38Cg_dHvsNRNp1m21aWK4EROVyb-fm0KooW2Falkn4EDOCDPtE1AXK34mSpjQTeSzFtcMfEf9LXGR0oP8XPYaf_NwETwhZ8gaXBk50dMS5O2lYLDuNgaV9Io3mMBPX/w640-h286/hakim.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>Kasus perkara Korupsi Gratifikasi, ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Tidak mungkin ada Asap jika tidak ada Api." Karena ada Api sehingga ada Asap. Hubungan antara Api dan Asap adalah hubungan sebab akibat.<br /><br />Lalu kalau dikaitkan antara kasus perkara Korupsi Gratifikasi dengan Api dan Asap, lalu siapa Asap dan siapa Api? Kalau digambarkan Asap adalah pejabat atau ASN (Aparatur Spil Negara) selaku Penerima Gratifikasi, berarti Apinya adalah pihak Pemberi?<br /><br />Kalau Asapnya yang diatasi dengan cara menggunakan kipas angin, baimana dengan Apinya? Kalau pejabat atau ASN (Aparatur Spil Negara) selaku Penerima Gratifikasi yang diadili, bagaimana dengan si Pemberi?<br /><br />Bukankah Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 30/1999 junckto UU RI No 20/2001 Tentang Pemberantasan Korupsi sudah mengatur tentang pihak Penerima dan Pemberi Gratifasi? </i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3fi-jy1SsoMcuYp1RIyVJJ-IJVCz0fVYAXuFA3IUjPGRVkMxXOOYOIAXxlqsKutyGmdT_iBxjLzCMX0HIPuukAUK6HCzMF-ke-N7T0JGEziYVvY4UEbzAFDoUJ1SMZGOokXKVbJngXj-ZKyfrpzDA4cKVqDXeqooqZ5Wwdv2tVedLUzxK4BNRjORU/s635/eddy.%20-%20Copy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3fi-jy1SsoMcuYp1RIyVJJ-IJVCz0fVYAXuFA3IUjPGRVkMxXOOYOIAXxlqsKutyGmdT_iBxjLzCMX0HIPuukAUK6HCzMF-ke-N7T0JGEziYVvY4UEbzAFDoUJ1SMZGOokXKVbJngXj-ZKyfrpzDA4cKVqDXeqooqZ5Wwdv2tVedLUzxK4BNRjORU/w640-h238/eddy.%20-%20Copy.jpg" width="640" /></a></div><i>Kalau si Penerima Gratifikasi di jerat dengaan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana dengan Pasal 13?<br /><br />Pasal 12 B berbunyi: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan<br />paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br />   <br />Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pertanyaannya adalah, kalau Terdakwa Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2013 - 2017 dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Gratifikasi berupa uang sebanyak Rp45.923.231.400, lalau bagaimana dengan pihak-pihak selaku Pemberi duit tersebut?    </i><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9NQ0OPct_Gh3yvz39GOyu-t3yPLfqP3Z_o2n5BOp_wdGmOOpWFA6c6T9a_uTEWuiXb7_r4QkBvQOq-NledXbFKb2O0-RWioXRhStzFwMUaQKR1AcpGypHSukCRMnUpf_s2PGiQ-GrNXyVjh-71_YN9BEFQ0K1RTST9QRT8p_-fZn2ssUgp-oK8NjF/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9NQ0OPct_Gh3yvz39GOyu-t3yPLfqP3Z_o2n5BOp_wdGmOOpWFA6c6T9a_uTEWuiXb7_r4QkBvQOq-NledXbFKb2O0-RWioXRhStzFwMUaQKR1AcpGypHSukCRMnUpf_s2PGiQ-GrNXyVjh-71_YN9BEFQ0K1RTST9QRT8p_-fZn2ssUgp-oK8NjF/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo (Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Pihak-pihak yang dimaksud selaku Pemberi duit terhadap suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, yaitu Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko semasa menjabata sebagai Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2013 - 2017 diantranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.1 M; Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M<br /><br />Kemudian dari Arief AS Siddiq (mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu) sebesar Rp100 Juta; dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah Rp300 juta; Dje Vicky Sastrawan selaku pemilik Alpines Condotel sebesar Rp 1 miliar; Hendro Wibowo selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu sebesar Rp400 juta; Anugroho Fajar Islami selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500. Juta; Dion Kharisma Gunawan sebesar Rp1 miliar dan pihak-pihak lain sebesar Rp18 miliar   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjckvjq6crJKyfDQYB4Hy4nOD8C6AozwEkAMWgWcZfbKwCCeCVrpTaMwgCoIATqn7jKpr_o5Uvfzr1p1DYd-v-0bzd5qGzcPZj-QdehGduTVpo6WwMwwc8Qj-CtnHcUtNAenJzzeBTclw-pqrf82NvBEGV1k3-RarP9WB0V1JeVhC0ufSph_6n7xB_6/s640/IMG20211109130707.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjckvjq6crJKyfDQYB4Hy4nOD8C6AozwEkAMWgWcZfbKwCCeCVrpTaMwgCoIATqn7jKpr_o5Uvfzr1p1DYd-v-0bzd5qGzcPZj-QdehGduTVpo6WwMwwc8Qj-CtnHcUtNAenJzzeBTclw-pqrf82NvBEGV1k3-RarP9WB0V1JeVhC0ufSph_6n7xB_6/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>Kalau  Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu bagaimana dengan Pasal 13?<br /><br />Menanggapi pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ terhadap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, JPU KPK Andri Lesmana kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan kepada pihak-pihak yang terlibat<br /><br /><i>“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,”</i> kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab    <br /><br />Saat ditanya terkait ada tidaknya dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencarian Uang)  terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko atas adanya pengalihan sebahagian duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko kepada istri Terdakwa yaitu Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali oleh tim penyidik<br /><br /><i>"Masih ada kemungkinan, seperti halnya dengan kasus yang pertama kan. Kasus yang pertama kan kasus suap menyuap terkait di Dinas Pendidikan dan pemberinya adalah Filipus Djab. Tetapi muncul lagi ketemu perkara yang kedua ini terkait Gratifikasi. Ada kemungkinan pasti ada,"</i> ungkap JPU KPK Andri Lesmana   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFVKDoeddvzlUIJEM6cvy-dB5XeRyGhLjFvD90M3MzRWmBhCbkY5kMIxEt3rplj251yLzCwNtbr7jFHRGFPQhwr4gA4Q02YogIiKUrGPBLEY9WNnD8Y85eeIY3jzth_fh-To_wm3C2AyLNWZoALknNiT6MUTfoOXK6PvU3y8iYgKtAtUuH3j0Gn-VM/s984/kpk.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="984" data-original-width="576" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFVKDoeddvzlUIJEM6cvy-dB5XeRyGhLjFvD90M3MzRWmBhCbkY5kMIxEt3rplj251yLzCwNtbr7jFHRGFPQhwr4gA4Q02YogIiKUrGPBLEY9WNnD8Y85eeIY3jzth_fh-To_wm3C2AyLNWZoALknNiT6MUTfoOXK6PvU3y8iYgKtAtUuH3j0Gn-VM/w374-h640/kpk.jpg" width="374" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut terkait ada tidaknya dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencarian Uang)  terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko atas adanya pengalihan sebahagian duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko diantaranya pembelian tanah dan membiyayai dana kampenye  istri Terdakwa yaitu Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali oleh tim penyidik<br />      <br />“Kalau untuk TPPU terhadap tanah tetap kita sita yang dua bidang tanah itu dan akan kami rampas untuk mengurangi uang pengganti. Kalau untuk terkait hal-hal yang lain, seperti dana kampanye perlu kita dalami kembali. Terkait dana kampanye, kita akan baca Pasal TPPU siapa yang mengelola dana kampanye. Hal-hal seperti itu perlu didalami pihak penyidik. Dan kemungkinan itu ada,” kata JPU KPK Andri Lesmana. <br /><br />Apakah KPK akan membuktikan seperti apa yang disampaikan oleh JPU KPK Andri Lesmana terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ terhadap Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko? Masyarakatpun menunggu bukti bukan hanya sekedar ucapan seperti para politikus yang selalu memberi janji, agar KPK tidak dituding bahwa kasus yang menyeret suaimi Wali Kota Bantu Dewanti Rumpoko adalah rekayasa seperti issu yang beredar di masyarakat Kota Batu<br /><br />Sebab, kasus yang ditangani KPK di Jawa Timur khususnya yang menyeret 15 Kepala Daerah (Bupati / Wali Kota) masih belum tuntas terkait pihak-pihak yang terlibat. Ke- 15 Kepala Daerah itu adalah;<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto </span></span><br />Pada tahun 2017, KPK menyeret Bambang Irianto atau yang akrab disapa BI ini ke Pengadilan Tipikor setelah ditetapkan sebagai Tersangka kasus Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU yang totalnya sebesar Rp55.5 miliar dari pemotongan honor pegawai dan dari sejumlah SKPD atau Kepala Dinas serta beberapa pengusaha termasuk dari proyek pembangunan Pasar Besar Madiun yang sempat di hentikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2014   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikqas3CCEqidZ-Wq1jykOm_6ve9BYdd3k7-K2pgytYQBc46cqFGFm3HP1L9FiA9J18sZCbC05ESvK2PNHTC_GU0uKgin9Y5J27YN0BENJ1iYFxoLaBRMtqW8xsIqYnYYffWnWuVpOZPTEELVO8R1SzBYmJA2h-SbNY_O6NJCGS7Xf3sGSHM844VF4o/s500/BI.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="500" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikqas3CCEqidZ-Wq1jykOm_6ve9BYdd3k7-K2pgytYQBc46cqFGFm3HP1L9FiA9J18sZCbC05ESvK2PNHTC_GU0uKgin9Y5J27YN0BENJ1iYFxoLaBRMtqW8xsIqYnYYffWnWuVpOZPTEELVO8R1SzBYmJA2h-SbNY_O6NJCGS7Xf3sGSHM844VF4o/w640-h560/BI.jpg" width="640" /></a></div>Bambang Irianto Terbukti melanggar Pasal 12 i dan pasal 12 B Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3Tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Namun hingga hari ini, KPK tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii </span></span><br />Achmad Syafi’i Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi Tertangkap Tangan KPK Pada tanggal 2 Agustus 2017 terkait pemberian Suap sebesar Rp250 juta kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">3. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko </span></span><br />Pada tahun 2017, KPK meringkus Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Edy Setiawan selaku Kabag ULP Kota Batu dan Filipus Djap (pengusaha). Kasus ini terkait menerima sejumlah diut ‘haram’ dari PT Dailbana Prima (direkturnya istri ‘gelap’ Filipus Djab) dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">4. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus </span></span><br />Pada tahun 2017, KPK menetapkan Masud Yunus sebagai Tersangka kasus suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 sebagai hasil pengembangan kasus Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PU Kota Mojokerto. Terpidana Masud Yunus meninggal dunia dalam tahanan di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo akibat Covid-19. Dan hingga hari ini, KPK belum menuntaskan pihak-pihak yang terlibat.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs4Y5Y1wcq9rvdPRDremlzsqSnxjaFrjP2EeI_HoW8KgSf_ArH9Tclyt_ytgI17dAWCX5yDE00iYd1v3ZS_YUnv_18hppYCIBLDiFEyF_QA9T70gobO_j32eksRBfHbZG6YYYqqkCYRzSD49lE-nTlEO38yq7j2QQbFzSXN4Yc9dcFs2TGBeWbB1dY/s425/Taufiq%20-%20Rendra%20dan%20Eryk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="346" data-original-width="425" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs4Y5Y1wcq9rvdPRDremlzsqSnxjaFrjP2EeI_HoW8KgSf_ArH9Tclyt_ytgI17dAWCX5yDE00iYd1v3ZS_YUnv_18hppYCIBLDiFEyF_QA9T70gobO_j32eksRBfHbZG6YYYqqkCYRzSD49lE-nTlEO38yq7j2QQbFzSXN4Yc9dcFs2TGBeWbB1dY/w640-h522/Taufiq%20-%20Rendra%20dan%20Eryk.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">5. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman </span></span><br />Pada tahun 2017, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditangkap KPK di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, terkait kasus Suap ‘jual beli’ jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Taufiqurrahman terseret dalam 3 perkara, yaitu yang pertama Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU. Namun terkait pihak-pihak yang terlibat, hingga hari ini belum juga tuntas oleh KPK <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">6. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko </span></span><br />Pada tahun 2018, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK terkait penerimaan Suap dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang Inna Silestyanti. Sementara pihak-pihak yang terlibat termasuk Direktur salah satu Klinik di Kab. Jombang masih ‘abu-abu’ alias tak jelas<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">7. Bupati Malang Rendra Kresna </span></span><br />Pada tahun 2018, KPK menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai Tersangka Korupsi Suap sebesar Rp 3,45 miliar terkait penyediaan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan kemudian terseret lagi dalam perkara Gratifikasi sebesar Rp6.3 miliar dari beberapa pengusaha termasuk dari salah satu perusahaan Group Jawa Pos. Dan hingga hari ini, KPK juga belum menyeret pihak-pihak yang terlibat<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">8. Wali Kota Malang Mochammad Anton </span></span><br />Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Malang Moch Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono dan mantan Sekda Kota Malang terkait kasus suap anggota DPRD Kota Malang uang ketuk Palu APBD dan APBD Perubahan, THR serta uang ‘Sampah’. Dan kasus inipun menyeret 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Terpidana       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh--ph0p9KEobbgC_9qhrBHhzlvsWPT953vhoUJIBvrFE3CGybzDxBKuD5bfGoaMivOvFM1C201xsZqIDNNcPgP5lbKc2zk3YysQrA0ixoOmy2TQJ23L1VghNkq_fZScHm99nfLyaRMyEnkkFL8iidGdsRmlopli_Q-g0_uyNRkpJYfZ-93ZwXdR6gT/s640/IMG_20190415_131055.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="639" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh--ph0p9KEobbgC_9qhrBHhzlvsWPT953vhoUJIBvrFE3CGybzDxBKuD5bfGoaMivOvFM1C201xsZqIDNNcPgP5lbKc2zk3YysQrA0ixoOmy2TQJ23L1VghNkq_fZScHm99nfLyaRMyEnkkFL8iidGdsRmlopli_Q-g0_uyNRkpJYfZ-93ZwXdR6gT/w640-h640/IMG_20190415_131055.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">9. Wali Kota Pasuruan Setiyono </span></span><br />Pada tahun 2018, Wali Kota Pasuruan Setiyono dan pengusaha Muhamad Baqir ditangkap KPK terkait kasu Suap sebesar Rp115 juta sebagai fee dari proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM) di Kota Pasuran. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">10 . Bupati Tulungagung Syahri Mulyo </span></span><br />Pada tahun 2018, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Susilo Prabowo, Agung Prayitno (orang keprcayaan Syahri Mulyo) dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung terkait terkait penerimaan duit Suap sebagai fee proyek-proyek APBD di Kob. Tulungagung. Dan hingga saat ini, KPK baru menyeret 2 pihak yang terlibat yaitu Supriyono selaku Ketua DPRD dan Togor Prakasa selaku kontraktor. <br /><br />Sementara pihak-pihak lain yang diduga terlibat masih berkeliaran termasuk pejabat Bapeda Jatim yang kaitannya adanya fee atas pengucuran dana BK (bantuan keuangan) Provinsi Jatim ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Sementara 1 dari Bapeda Jatim telah meninggal saat berstatus sebagai Tersangka<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">11. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar </span></span><br />Pada tahun 2018, KPK menangkap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar bersamaan dengan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, terkait penerimaan suap sebesar Rp1.5 miliar dari Susilo Prabowo atas proyek pembangunan gedung SMPN di Blitar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8ei5ktAVsYO2P6cNKgZbDZloJh5ki812ThBQKcmmbdwCL2qrJS4xDnEixO2yg5vQPgfS_bdMaG_JYOjYg7WvJclZb_960Nv-tFOcZr5XYOQSMUwJKWiF8YdOPKkrYKdtoGbB9S4Ue5Aj3RSd5fx1JTfLtQsNvgQYrXP7QnRZcovpaiK3JjYue_-s/s603/Screenshot%202022-05-20%20at%2007-52-02%20MKP%20(Ex.%20Bupati%20Mojokerto)%20Hari%20Ini%20Di%20Vonis%20Besok%20Kemali%20Diadili%20Lagi.png" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="362" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8ei5ktAVsYO2P6cNKgZbDZloJh5ki812ThBQKcmmbdwCL2qrJS4xDnEixO2yg5vQPgfS_bdMaG_JYOjYg7WvJclZb_960Nv-tFOcZr5XYOQSMUwJKWiF8YdOPKkrYKdtoGbB9S4Ue5Aj3RSd5fx1JTfLtQsNvgQYrXP7QnRZcovpaiK3JjYue_-s/w384-h640/Screenshot%202022-05-20%20at%2007-52-02%20MKP%20(Ex.%20Bupati%20Mojokerto)%20Hari%20Ini%20Di%20Vonis%20Besok%20Kemali%20Diadili%20Lagi.png" width="384" /></a></div><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">12. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa bersama Wakil Bupati Malang Achmad Subhan</span></span><br />Pada tahun 2019, KPK menyeret Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan, Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo, Ockyanto dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group, Nabiel Titawano serta Ahmad Suhawi selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group terkait penerimaan Suap sebesar Rp2.2 miliar atas pemberian 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /><br />Suami Bupati Mojokerto dr. Hj. Ikfina Fahmawati, M.Si, Mostofa Kamal Pasa terjerat 3 perkara Korupsi, dan dua diantaranya sudah di Vonis, dan saat ini adalah kasus perkara yang ke 3 yaitu perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU. Tetapi kasus yang pertama, KPK belum juga menuntaskan pihak-pihak yang terlibat termasuk mantan Kepala Desa Nono<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">13. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah </span></span><br />Pada awal tahun2020, KPK meringkus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan 2 pengusaha yait Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi serta Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo bersama Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait kasus Korupsi Suap dari 2 pengusaha kontraktor atas proyek APBD pembangunan infastruktur di Kabupaten Sidoarjo. <br /><br />Mantan Terpidana Saiful Ilah saat ini masih berstatus Tersangka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan bisa jadi kasus yang kedua ini akan menyeret pihak-pihak lain termasuk beberapa SKPD atau Kepala Dinas terkait pemberian kepingan Emas dan sejumlah duit<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">14. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat </span></span><br />Pada tahun 2021, KPK bersama Bareskrim Mabes Polri meringkus Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkait kasus kasus Suap ‘jual beli’ jabatan perangkat desa di Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 692.900.000<br /><br />Kasus inipun aneh bin ajaib. Sebab salah seorang yang diamankan saat itu dengan barang bukti berupa duit sebesar p11 juta yang akan diserahkan kepada Bupti. Namun tidak dijadikan sebagai Tersangka dan malah duit Rp11 juta itu desarhkan ke Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">15. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari </span></span><br />Pada tahun 2021, KPK meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR yang juga mantan Bupati Probolinggo, 2 Camat serta 17 Pj (Pejabat) Kepala Desa terkait Suap ‘jual beli’ jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Selain terjerat kasus Korupsi Suap, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin juga terjerat kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Perkara Korupsi Gratifikasi Ibarat Asap dan Api. Eddy Rumpoko Sudah di Vonis, Siapa Menyusul?

JPU KPK Andri Lesmana: "Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"   BERITA KORUPSI .CO - Ka...

»

Korupsi Rp45.9 M, Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Kembali di Vonis 7 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Apakah Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU terkait aliran duit ke istri Terdakwa, Dewanti Rumpoko yang saat ini sebagai Wali Kota Batu??? Lalu bagaimana proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ kepada Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu,  yaitu Paul Sastro Sendjojo selaku pendiri atau Founder Jatim Theme Park; Ferryanto Tjokro (pengusaha); Arif Setiodo (pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik  ipar Terdakwa Eddy Rumpoko); Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa); Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti?# </span><br /><span style="font-size: small;">     </span><br /><br /><u><b>JPU KPK Andri Lesmana: </b></u>"Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHXATulROvMKdlV5wEPoYGmGWlpcyNMpRpRUB9UF5HpmwHlTEsu8EpBA2xKZ5hl3u7VxXzQ9u0cBjxrEc65kKDiYwbhVZParfzG5Bz-v7XLAPmOGdfNRzWzR-x0pWwsKrGt6JCp0YhXaCRO_jSY4NbqTbkuyAV8lbnnABP4CdW3JymWDb4qv2c7rKS/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHXATulROvMKdlV5wEPoYGmGWlpcyNMpRpRUB9UF5HpmwHlTEsu8EpBA2xKZ5hl3u7VxXzQ9u0cBjxrEc65kKDiYwbhVZParfzG5Bz-v7XLAPmOGdfNRzWzR-x0pWwsKrGt6JCp0YhXaCRO_jSY4NbqTbkuyAV8lbnnABP4CdW3JymWDb4qv2c7rKS/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula</i>”. Mungkin seperti kalimat inilah yang dialami oleh suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, yaitu Eddy Rompoko selaku Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017<br /><br />Mengapa? Karena saat ini Eddy Rumpoko masih berstatus Narapidana Koruptor dan sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Semarang, Jawa Tengah, dan hari ini Kamis, 19 Mei 2022, Eddy Rumpoko kembali di jatuhui hukuman (Vonis) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (mengembalikan hasil korupsi) sebesar Rp45.9 miliar Subsider 3 tahun penjara akibat terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi ketika mejabat sebagai Wali Kota Batu<br /><br />Kasus yang pertama, Terpidana Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHAP    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjke-_2PO-5edn79JaqrmQQ_RvPiCsuRM-YAznM66sWmcDIprTZpQjTPtNYO5S6_kJNP5Pt5ijGJzxymxnYZIph0vkgo7wIaiCltoFU03Yup3gzzmarEaC1MzOYSlQbO3ONfu-iRLpdzsVapJGTdrYNSVIIuOBsO_4fIopLdCel1sV9c3QG1eiGqwgp/s500/Eddy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjke-_2PO-5edn79JaqrmQQ_RvPiCsuRM-YAznM66sWmcDIprTZpQjTPtNYO5S6_kJNP5Pt5ijGJzxymxnYZIph0vkgo7wIaiCltoFU03Yup3gzzmarEaC1MzOYSlQbO3ONfu-iRLpdzsVapJGTdrYNSVIIuOBsO_4fIopLdCel1sV9c3QG1eiGqwgp/w640-h640/Eddy.jpg" width="640" /></a></div>Dan kasus yang kedua ini, Terpidana Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />Kasus yang menghantarkan Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko, suami Dewanti Rumpoko Wali Kota Batu ini berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu menjelang masa jabatan Eddy Rompoko berakhir sebagai Wali Kota Batu<br /><br />Saat itu (16 September 2017), Lembaga Anti Rasuah meringkus Tiga orang di Kota Batu, yaitu Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab seorang Pengusaha Kontraktor di Kota Batu serta Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu <br /><br />Tangkap Tangan yang dilakukan KPK di Kota Batu, karena diketahui bahwa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menerima sejumlah duit ‘haram’ dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab dengan Nomor Polisi palsu N 507 BZ<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQsgO3x24QRXNjUWR4lOxqHBLsOUhmVE8M4cGJPoNrg4NO8fVTvKfWdhRSzt4gOSnj7TpnJqBwX948vDOLlwM7LqVkcsOu9N6iVFTYRGF9xF3v4cBROfULj6VzuAReQhXnD1XY3r72ngth5Pu_xcMtTIFlQoM9XvopPS8tmdfBx2i6anGWvTnxay_U/s391/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="391" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQsgO3x24QRXNjUWR4lOxqHBLsOUhmVE8M4cGJPoNrg4NO8fVTvKfWdhRSzt4gOSnj7TpnJqBwX948vDOLlwM7LqVkcsOu9N6iVFTYRGF9xF3v4cBROfULj6VzuAReQhXnD1XY3r72ngth5Pu_xcMtTIFlQoM9XvopPS8tmdfBx2i6anGWvTnxay_U/w640-h590/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini sangat jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Walau sebahagian masyarakat Kota Batu mengatakan bahwa kasus Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko adalah rekayasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andai saja Eddy Rumpoko bebas, maka issu yang beredar di masyarakat Kota Batu bisa jadi ada benarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kenyataannya, bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik mengatakan Eddy Rumpoko terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan di Vonis pidana penjara selama 5 tahun <br /><br />Bahkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak pengajuan PK (Peninjauan Kembali) yang dilakukan oleh Terpidana Eddy Rumpoko melalui Penasehat Hukumnya pada tahun 2020    <br /></div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Dan Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan saat suami Dewanti Rumpoko ini diadili, ternyata duit ‘haram’ yang dinikmati Terpidana Eddy Rumpoko semasa menjabat sebagai Wali Kota Batu bukan hanya dari Filipus Djab melainkan dari beberapa pengusaha di Kota Batu yang jumlahnya Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).   <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvn1QDYrj8wLW_lhvOVj5yikw20iNJiBTZ9iERzD72ugpeVp0XNN2N-ZS5XWWGfFzkpsdTbl0d8Er4vPkvoY_zJkxgp0HHRZ-PW1daCXDXYH74MfRpvQymbwxI43w9W9PKTXuW0_jch2J86KNAQ4138eovYtAKCxQXmU1RA_4wfU7VtYoA72B7W8Kp/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvn1QDYrj8wLW_lhvOVj5yikw20iNJiBTZ9iERzD72ugpeVp0XNN2N-ZS5XWWGfFzkpsdTbl0d8Er4vPkvoY_zJkxgp0HHRZ-PW1daCXDXYH74MfRpvQymbwxI43w9W9PKTXuW0_jch2J86KNAQ4138eovYtAKCxQXmU1RA_4wfU7VtYoA72B7W8Kp/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo</span></span></td></tr></tbody></table>Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 9 November 2021, kembali menyeret Terpidana Koruptor ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadili yang kedua kalinya sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa duit yang dianggap Suap<br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Eddy Rumpoko dijerat Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana<br /><br />Duit ‘haram’ sebesar Rp45.923.231.400 ini, menurut JPU KPK dalam dakwaannya berasal dari beberapa pengusaha di Kota Batu dan Malang, diantranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.1 M; Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixInmKkkVe7kdwokNAOmXMsZnN0yNI4WsTM2OtaJxIMBoXSnNE7az5X6GaxDIOsHEppCp4Ri2ZY__tY7VOszn7aS_36SyM3_IYFc4sXs-fQR9ZmDoGo5rFIo6tga0Lz-2N0Ui3W9sDINtKcW1a6p3mcAIoj8G4ZOGPOLywnRNxXDJyROF6qEkoMBmN/s640/Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixInmKkkVe7kdwokNAOmXMsZnN0yNI4WsTM2OtaJxIMBoXSnNE7az5X6GaxDIOsHEppCp4Ri2ZY__tY7VOszn7aS_36SyM3_IYFc4sXs-fQR9ZmDoGo5rFIo6tga0Lz-2N0Ui3W9sDINtKcW1a6p3mcAIoj8G4ZOGPOLywnRNxXDJyROF6qEkoMBmN/w640-h288/Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU KPK, sebahagian duit itu dipergunakan untuk keperluan kampanye istri Terdakwa / Terpidana Eddy Romopok, Dewanti Rompoko yaitu pada bulan Juli 2015, uang senilai Rp100 untuk membeli Kaos dan bulan Nopember 2015, Terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan H. Moh. Zaini Ilyas untuk membayar transportasi kampanye Dewanti Rompko sebesar Rp500 juta serta pada tahun 2016 Terdakwa Eddy Rompoko meminta uang sebesar Rp500 juta kepada H. Moh. Zaini Ilyas dan duit itu diberikan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko<br /><br />Anehnya, para pengusaha yang memberikan duit miliaran rupiah kepada Terdakwa Eddy Rumpoko diantaranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park dan Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim mengatakan bahwa itu adalah pinjaman tanpa bukti apapun kecuali hanya alasan saling percaya<br /><br />Begitu juga dengan alasan Terdakwa Eddy Rumpoko yang tidak masuk akal, yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa duit itu dipinjam untuk membayar gaji pegawai Pemkot Batu<br /><br />Pertanyaannya adalah, masuk akalkah atau logikaha bila seseorang meminjamkan duitnya miliaran rupiah kepada orang lain tanpa ada bukti apapun? Masuk akalkah bila duit miliaran yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain namun tak ditagih sama sekali dengan alasan sungkan??? Inilah yang dikatakan oleh Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park<br /><br />Lalu masuk akal pulakah bila seorang Kepala Daerah meminjam duit kepada pegawainya atau ke pihak lain untuk membayar pegawai Pemerintah Kota Batu? Begitu ‘melaratkah’ Pemkot Batu hingga meminjam duit orang lain untuk membayar gaji pegawainya? Bukankah ada “EKOBANG (Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Bank penampungan” yang dapat dipergunakan???     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuFp09wdMkA6FMra8ZNzea-ypIxLQ00ULLJcImEZe4nDaTEl19c6eLUuLEWPFfuJwI0jXD6RW99KlpWGKBLzmHGuJwtbn0G1faE8s0xxTw4lMqPwoolCZYZZ-6YhLAIJI8HPmW9GRMZunyIQppCGnb0HqSzgpXxGkmD7zBZ7VmgI6OdxWAeMw13ThV/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuFp09wdMkA6FMra8ZNzea-ypIxLQ00ULLJcImEZe4nDaTEl19c6eLUuLEWPFfuJwI0jXD6RW99KlpWGKBLzmHGuJwtbn0G1faE8s0xxTw4lMqPwoolCZYZZ-6YhLAIJI8HPmW9GRMZunyIQppCGnb0HqSzgpXxGkmD7zBZ7VmgI6OdxWAeMw13ThV/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></div>Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU??? <br /><br />Lalu bagaimana proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ kepada Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu,  yaitu Paul Sastro Sendjojo selaku pendiri atau Founder Jatim Theme Park; Ferryanto Tjokro (pengusaha); Arif Setiodo (pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik  ipar Terdakwa Eddy Rumpoko); Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa); Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti?<br /><br />Apakah KPK akan melakukan pengembangan atau akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Gratifikasi Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu seperti yang dilakukan KPK di Tulungagung???<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Andri Lesmana kepada beritakorupsi.co mengatakan, tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan kepada pihak-pihak yang terlibat<br /><br /><i>“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,”</i> kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab    </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ditanya terkait ada tidaknya dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencarian Uang)  terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko atas adanya pengalihan sebahagian duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko kepada istri Terdakwa yaitu Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali oleh tim penyidik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bisa jadi dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik," ucap JPU KPK Andri Lesmana<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvoXGy5RLmywVPk-C16t62f6xBmJqSsQXO4928TbceeU3tMzmHUcEkH1jfBep20qTpEENV08mDHzH-iO7hPzPyjNdfz8C5hmjGLkEIM85Ai3SNMHseDj6lFdWbPeiDswQNcCYgqB4t5oNTni0sl6x5cWNvKLeEit48f3Qq9rHhpbYdbDxWxAcdnQm8/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvoXGy5RLmywVPk-C16t62f6xBmJqSsQXO4928TbceeU3tMzmHUcEkH1jfBep20qTpEENV08mDHzH-iO7hPzPyjNdfz8C5hmjGLkEIM85Ai3SNMHseDj6lFdWbPeiDswQNcCYgqB4t5oNTni0sl6x5cWNvKLeEit48f3Qq9rHhpbYdbDxWxAcdnQm8/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Tedakwa Eddy Rumpoko dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 19 Mei 2022) dengan agenda Putusan dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH menggantikan Ketua Majelis Hakim sebelumnya yaitu Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri JPU KPK maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kota Semarang, Jawa Tengah dimana Terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana dan juga karena  dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 64 ayat (1) KUHP <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhui dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8PtCvZxWewOX1Hzlm--E3c-IpVU-FNGmZLxOLR_KH0X6rSHm_gtpl9LpWOfChIW1T9MTz27FLlvHw_rUJRWmTWISM68cRYna0KF5CCNMSg-5AzcAeJa2V6gTDpu1PTRcVFwLlO0b24lL0CRa0Y0AMa29ksEqUZgZz5Q23P5S9t2mRu2Jry8RTLCUy/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8PtCvZxWewOX1Hzlm--E3c-IpVU-FNGmZLxOLR_KH0X6rSHm_gtpl9LpWOfChIW1T9MTz27FLlvHw_rUJRWmTWISM68cRYna0KF5CCNMSg-5AzcAeJa2V6gTDpu1PTRcVFwLlO0b24lL0CRa0Y0AMa29ksEqUZgZz5Q23P5S9t2mRu2Jry8RTLCUy/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Rumpoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf B junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)  dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAGU5KqGrXwvPW3CAoruuftIjknLrzCbFts6PVehHC4bz_t7qqRSDdb5SUPIQ_HVgC41uyEhhGg7jf5SnpDDT66CGDkyHP-KGbjgTSmDdgYWvi2zbUgsCTP-xnskL6LVlt91qHiwiZvYie5eCuwGZ8R07wdDwv72KjYxRK05fuXbn9b3aoVTxIwLwd/s640/s..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAGU5KqGrXwvPW3CAoruuftIjknLrzCbFts6PVehHC4bz_t7qqRSDdb5SUPIQ_HVgC41uyEhhGg7jf5SnpDDT66CGDkyHP-KGbjgTSmDdgYWvi2zbUgsCTP-xnskL6LVlt91qHiwiZvYie5eCuwGZ8R07wdDwv72KjYxRK05fuXbn9b3aoVTxIwLwd/w640-h458/s..jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan (Vonis) dari Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa EDDY RUMPOKO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Walikota Batu periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan periode tahun 2012 sampai dengan 2017, pada suatu waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2017<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,<br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Walikota Batu masa jabatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yaitu menerima uang sejumlah Rp45.923.231.400 atau sekitar jumlah itu, karena berhubungan dengan jabatannya yaitu jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan yang berlawanan dengan kewajiban<br /><br />Atau tugasnya yaitu berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuvhBQiGKOZc-qQcRJFakQQJ4j1dk6snTzSqvhaUZcZHQUgZPd_Ci4MM2QXAoQ_Ld2mQHPW4i2WPvbmbiIvxHDwal29Ax5JTKM0SVzckpkB4ShB3Uwg-QPw4otii3oqObWm3KJh7AlCgv9vPkfdwyVNC44eTv54fuLi7Kkp6RjS2kKrK0D9Hj2E5k/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuvhBQiGKOZc-qQcRJFakQQJ4j1dk6snTzSqvhaUZcZHQUgZPd_Ci4MM2QXAoQ_Ld2mQHPW4i2WPvbmbiIvxHDwal29Ax5JTKM0SVzckpkB4ShB3Uwg-QPw4otii3oqObWm3KJh7AlCgv9vPkfdwyVNC44eTv54fuLi7Kkp6RjS2kKrK0D9Hj2E5k/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Walikota Batu masa jabatan tahun 2007-2012 dan masa jabatan tahun 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-565 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2007<br /><br />Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, yang mempunyai wewenang dan tugas Tugas Kepala Daerah Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:<br /><br />1. Kepala daerah mempunyai tugas:<br />a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;<br /><br />b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;<br />c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;<br />d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;<br /><br />e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br />f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:<br />a. mengajukan rancangan Perda;<br />b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;<br />c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;<br />d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;<br />e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG6eNGR8qyxHYVZu0N0On7nH_Mu6HKh7wS7tErQd-5Yoj7YUrM7J0Sm3ZMJZBeo8Xaw9wIOtTo7LZoNFsdyY5g-KM6XZOlIToGdbs-k9CQt3hVFiDXIoN45ExNT5us50xn8yA04jK9g4Qnrb7S4L7TKw82X7_aM1PCMfBoLq59nOMAL8KvltiLL1Zj/s391/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="391" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG6eNGR8qyxHYVZu0N0On7nH_Mu6HKh7wS7tErQd-5Yoj7YUrM7J0Sm3ZMJZBeo8Xaw9wIOtTo7LZoNFsdyY5g-KM6XZOlIToGdbs-k9CQt3hVFiDXIoN45ExNT5us50xn8yA04jK9g4Qnrb7S4L7TKw82X7_aM1PCMfBoLq59nOMAL8KvltiLL1Zj/w640-h590/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa sebagai Walikota Batu menerima penghasilan/pendapatan resmi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahunnya yang terdiri dari 4 (empat) item yaitu berupa gaji, perjalanan dinas, insentif dan honor.<br /><br />Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa pernah menyampaikan peraturan tidak tertulis melalui kepala BPKAD yang mewajibkan adanya nota dinas persetujuan Terdakwa selaku Walikota Batu dalam setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi daftar kegiatan pekerjaan yang akan diajukan pencairannya, kemudian barulah SPM tersebut  dapat diajukan ke BKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).<br /><br />Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa telah mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa, dan menerima uang atau fasilitas lainnya dari para pengusaha tersebut, diantaranya pada awal tahun 2017 terdapat beberapa proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan yang sudah dilakukan proses lelang dan sudah ditetapkan sebagai pemenang,<br /><br />Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa dan meminta agar proses lelang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Dinas terkait agar selanjutnya pelaksana pekerjaan dan fee sebesar 10% untuk Terdakwa diatur oleh YUSUF, ST.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017 bertempat di ruang kerja Walikota Batu Lantai 5 Gedung A Balai Kota Among Tani, Terdakwa melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas yaitu Ir. HIMPUN SIREGAR (selaku Kepala Dinas PUPR kota Batu merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan), ARIF AS SHIDIQ (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup), SUGENG (selaku Kepala Dinas Pertanian), ZADIM (selaku Kepala BKD) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan proses lelang, yang juga dihadiri oleh para kontraktor/pengusaha yang nantinya akan mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Batu diantaranya adalah YUSUF, ST., H. MOH ZAINI ILYAS, FIRMAN, FERRYANTO TJOKRO dan ERWIN.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd-lLSvFIWwp2xBi42GL_0Ryvkyh4NM1aJukmtga-f82B2NMP_9BgsVVIwH8R6OK5C2End1ucSaHVNyS1VzZdBRFNkntVSnxoWFu0k8GrefUqB701k7kYw5fQVp0XdKjLTM1AVBR1q841YXXoFX18EYFTvsaHh2yDhEsOnR-AY_2Sh9BbNi69RcRc9/s640/IMG20211109130707.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd-lLSvFIWwp2xBi42GL_0Ryvkyh4NM1aJukmtga-f82B2NMP_9BgsVVIwH8R6OK5C2End1ucSaHVNyS1VzZdBRFNkntVSnxoWFu0k8GrefUqB701k7kYw5fQVp0XdKjLTM1AVBR1q841YXXoFX18EYFTvsaHh2yDhEsOnR-AY_2Sh9BbNi69RcRc9/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>Dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan arahan agar beberapa proyek diberikan kepada pengusaha/ kontraktor yang dekat dengan Terdakwa sebagai berikut:<br /><br />a. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh YUSUF, ST, adalah:<br />1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Batu tahap I Tahun 2017   <br />2.Pembangunan hanggar Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017   <br />3. Renovasi rumah jabatan walikota Tahun 2017<br />4. Pembangunan Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) kelurahan sisir kecamatan batu pada Tahun 2017<br /><br />b. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh H. MOH ZAINI ILYAS, adalah:<br />1. Pembangunan Gedung Olah Raga (Indoor) Kompleks Stadion Brantas Tahun 2016.<br />2. Pembangunan Guest House Mahasiswa Batu Tahun 2016.   <br />3. Pembangunan Taman Kantor Pemerintah Kota Batu (Block Office) Tahun 2016.<br /><br />c. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FERRYANTO TJOKRO, yaitu Pekerjaan Lampu di Balai Kota Among Tani Tahun 2016.<br />d. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FIRMAN, yaitu Pembangunan Foodcourt kaki lima depan Ganesha Tahun 2017.<br /><br />e. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh ERWIN, yaitu Pembangunan Infrastruktur dan pengadaan mesin pemilah dan pengolahan sampah Tahun 2016.<br /> Bahwa selain mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa.   <br />   <br />Terdakwa juga mengarahkan beberapa pihak tertentu yang ingin berinvestasi di wilayah Kota Batu untuk mengatur proses perizinan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu – Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Pemkot Batu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 guna mempermudah beberapa pengusaha yang dekat dengan Terdakwa untuk mendapatkan izin, dengan cara Terdakwa memberi arahan kepada ENY RACHYUNINGSIH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipBowwAEXit2A262VzNmEmrfjk2bQOmV03F1icC9Xfpg21KXAujscDLvSLNUAESlD6lTaFjEjd6JoCEhQEojDfNKm7lhqSZcBJJmB5gKCxI5f1RaGfjJbEk5sANnNY953Z8FGdjZ43BALpqgDEP0wT9MG6eCZa3fiFdqagih8SkLkzIHK8L1TFqgwl/s640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipBowwAEXit2A262VzNmEmrfjk2bQOmV03F1icC9Xfpg21KXAujscDLvSLNUAESlD6lTaFjEjd6JoCEhQEojDfNKm7lhqSZcBJJmB5gKCxI5f1RaGfjJbEk5sANnNY953Z8FGdjZ43BALpqgDEP0wT9MG6eCZa3fiFdqagih8SkLkzIHK8L1TFqgwl/w640-h362/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto. Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyetujui permohonan ijin tersebut diantaranya permohonan Ijin yang diajukan oleh: a. WILLY SUHARTAN terkait ijin lokasi pembangunan Hotel The Rayja Cottage, sekitar tahun 2012; b. PAUL SASTRO SENDJOJO terkait pengajuan izin untuk pembangunan kawasan Predator Fun Park yang pemiliknya masih masuk kedalam Group Jatim Park, sekitar tahun 2015; c. ARDA ARYANI terkait pengajuan ijin Perumahan Mutiara Residence/regency yaitu pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah, tahun 2016 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, dan tahun 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah.<br /><br />Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Walikota Batu selama kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2017 telah menerima uang, tanah, pinjaman tanpa bunga maupun jaminan, serta mendapatkan fasilitasi diskon pembelian tanah/rumah baik yang berasal dari Fee Paket Pekerjaan yang terdapat di Pemkot Batu maupun dari para pengusaha property yang ingin membangun hotel, villa, cottage maupun perumahan agar mendapatkan izin dari Terdakwa dan penerimaan-penerimaan lain yang diterima oleh Terdakwa namun diluar penerimaan resmi Terdakwa sebagai Walikota Batu diantaranya sebagai berikut:<br /><br />1. Penerimaan dari H. MOH ZAINI ILYAS sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh H. MOH ZAINI ILYAS dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Bulan Juli 2015, uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (biaya kampanye istri Terdakwa Dewanti Rumpoko untuk membeli Kaos); b. Pada tahun 2015 menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan langsung di rumah dinas Terdakwa.<br /><br />c. Bulan September 2015, H. MOH ZAINI ILYAS disuruh Terdakwa untuk membayar acara sakerahan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); d. Bulan Nopember 2015, H. MOH ZAINI ILYAS diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar transportasi kampanye istri Terdakwa dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai; e. Pada tahun 2015 penerimaan uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<br />f. Bulan Desember 2015 H-1 Pemilihan Bupati Kabupaten Malang, H. MOH ZAINI ILYAS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Hotel Daerah Kepanjen.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOD9L-iUPPSfYsKph4CGFnkiBh7-QT4jQ9ZfZuLlgSDeBKIXC2OXx7njI1U9esjQpLpq4R7qlisQeAu9T6wM-rlNvYfowWWDxAAM63CynfsVYViBAuVRVunDqbm0cVr5_8VD3s7AhWgAECUGMG-rqBebGKOg0DRb07k1MDfVcA3f6lD0KbrHBflwq4/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOD9L-iUPPSfYsKph4CGFnkiBh7-QT4jQ9ZfZuLlgSDeBKIXC2OXx7njI1U9esjQpLpq4R7qlisQeAu9T6wM-rlNvYfowWWDxAAM63CynfsVYViBAuVRVunDqbm0cVr5_8VD3s7AhWgAECUGMG-rqBebGKOg0DRb07k1MDfVcA3f6lD0KbrHBflwq4/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>g. Pada bulan Mei 2016 Terdakwa pernah meminjam uang senilai Rp400.00.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); h. Pada pertengahan tahun 2016 menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Rumah Makan Tempoe Doloe Sidoarjo; i. Pada Tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun belum diberikan oleh H. MOH ZAINI ILYAS.<br /><br />j. Pada tahun 2016 Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada istri Terdakwa (DEWANTI RUMPOKO); k. Bulan september 2016 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).<br /><br />2. Penerimaan dari YUSUF, ST. sebesar Rp2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui EDI SETIAWAN selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh YUSUF, ST., dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 19 Januari 2017 menerima 2 kardus dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); b. Tanggal 2 Februari 2017 menerima tas ransel yang isinya uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); c. Tanggal 9 Februari 2017 menerima kantong plastik yang isinya uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); d. Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah); e. Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); f. Tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-OnkOV-dZfq9AtdRVohwYHgAEyDgBbjk8VOZGYYlxcPB5VQ6k2Pe19f4svIf_gAXtNmTv1RL2BpzKsaYQGPH6QB2GNEZlM1g6pOya-AxQ3VY0j5zsCXwbIDnLTGIAbE57a_H76NUX1psV9gOfaJu6RVNuPPQKrpwS25nTz8WbiC-wgy9eq9rgRt4k/s640/IMG20211109130707.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-OnkOV-dZfq9AtdRVohwYHgAEyDgBbjk8VOZGYYlxcPB5VQ6k2Pe19f4svIf_gAXtNmTv1RL2BpzKsaYQGPH6QB2GNEZlM1g6pOya-AxQ3VY0j5zsCXwbIDnLTGIAbE57a_H76NUX1psV9gOfaJu6RVNuPPQKrpwS25nTz8WbiC-wgy9eq9rgRt4k/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>3. Penerimaan dari FERRYANTO TJOKRO sebesar Rp3.520.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh FERRYANTO TJOKRO maupun terkait yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 16 Juli 2008 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); b. Tanggal 05 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. Tanggal 5 Jan 2012 ditransfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />d. Tanggal 21 Februari 2012 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); e. Tanggal 28 Maret 2014 Setoran Giro Tunai An. SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); f. Tanggal 16 Mei 2014 transfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).<br /><br />g. Tanggal 5 Mei 2015 transfer dari rekening FIRDA (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); h. Tanggal 22 September 2015 Setoran Tunai Giro ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); i. Tanggal 23 Oktober 2015 transfer dari rekening PT. Borobudur ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada transfer dari rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 ke rekening FERRYANTO TJOKRO maupun ke rekening PT. Borobudur dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 1 Oktober 2015 transfer ke rekening FERRYANTO TJOKRO di Bank BRI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); b. Tanggal 19 Oktober 2015 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. Tanggal 24 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); d. Tanggal 27 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLAsWt8ehW7pIjbPIwERXbQMVEZ8R2sTkkH3BciTSiTiIds8pwUMA9pmgUa9gIfYh_QO_s8LietEBv_vQ5V1-FqYDkXvl2v6nSjliO0Og9qV8gpb57BF0E9SF1nvjaLBX8UU9Kk7bmGbgdJkfIHf6dGF8I_TUXA8w8sozzZpAHjq0rfl4Nr-LqIaS/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLAsWt8ehW7pIjbPIwERXbQMVEZ8R2sTkkH3BciTSiTiIds8pwUMA9pmgUa9gIfYh_QO_s8LietEBv_vQ5V1-FqYDkXvl2v6nSjliO0Og9qV8gpb57BF0E9SF1nvjaLBX8UU9Kk7bmGbgdJkfIHf6dGF8I_TUXA8w8sozzZpAHjq0rfl4Nr-LqIaS/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>4. Penerimaan dari ARIEF SETIODI sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh ARIEF SETIODI (pemilik CV. Kalifa Muda dan juga merupakan adik ipar dari terdakwa) maupun hal yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Pada bulan Oktober 2012 menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Terdakwa memberitahukan kepada ARIEF SETIODI agar memberikan dana tersebut kepada FERRYANTO TJOKRO sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diberikan kepada Kantor PDIP Kota Batu.<br /><br />b. Pada bulan Desember 2015 menerima uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD 100.000,00 (Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)) dengan cara langsung ditransfer ke rekening dolar milik Terdakwa di Bank BCA nomor 00196500507 <br /><br />5. Penerimaan dari PAUL SASTRO SENDJOJO (Founder Jatim Theme Park) sebesar Rp3.109.050.000,00 (tiga milyar serratus Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) terkait dengan izin-izin yang diajukan oleh Jatim Theme Park Group diantaranya untuk pengurusan izin kawasan Predator Fun Park, penerimaan yang diterima oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah dengan kronologis sebagai berikut:<br /><br />a. Bahwa pada kurun waktu bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 PAUL SASTRO SENDJOJO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah HM No. 1698 seluas 400 M2 dan tanah HM No. 1774 seluas 632 M2 dari HOGGE ISMUNANDAR dengan nilai Rp4.024.800.000,00 (empat milyar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga melakukan pembayaran kepada Notaris sebesar Rp84.250.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dan terhadap kedua sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Terdakwa.<br /><br />b. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PAUL SASTRO SENDJOJO melalui HARIANTO.<br /><br />6. Penerimaan dari IWAN BUDIANTO sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA pada tanggal 6 September 2011, bahwa IWAN BUDIANTO adalah selaku Direktur sekaligus pemegang saham dari PT. AGIT PERKASA, PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti yang mana mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang property hotel maupun perumahan yang terdapat di Kota Batu maupun Malang.<br /><br />7. Penerimaan dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu dengan mengeluarkan Bilyet Giro Bank Bukopin senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh IWAN BUDIANTO (selaku Direktur) dan ternyata Bilyet Giro Bank Bukopin tersebut dicairkan  direkening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO.<br /><br />8. Penerimaan dari DODOCK CREDENDA HANDOGO (Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penerimaan tersebut diberikan ke rekening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO di Bank BCA nomor 0113073192 yaitu pada tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />9. Penerimaan dari HARIES PURWOKO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada sekitar tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang kepada terdakwa melalui telepon dan saat itu HARIES PURWOKO menyanggupinya dan memberikan uang tersebut melalui Ir. HIMPUN SIREGAR (Kadis PUPR Pemkot Batu).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0tNTYYTVsguhAfuVQPNJFjGmsea0pFxVWiRg-Cz7m2TVkokiL0eB65s1yUQEE1kfuw3j0zIBFTT-kzocepyqorr1NGr8b2WHLefppix9TAMtMC70igzJryd13dRIMlvICdiVRxQcUPMcKobsDVYJC6rDFyG3NRBJUide2lS_j7cBT5pHZdqULmqz/s391/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="391" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0tNTYYTVsguhAfuVQPNJFjGmsea0pFxVWiRg-Cz7m2TVkokiL0eB65s1yUQEE1kfuw3j0zIBFTT-kzocepyqorr1NGr8b2WHLefppix9TAMtMC70igzJryd13dRIMlvICdiVRxQcUPMcKobsDVYJC6rDFyG3NRBJUide2lS_j7cBT5pHZdqULmqz/w640-h590/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" width="640" /></a></div>10. Penerimaan dari IWAN GUNAWAN (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa penerimaan tersebut awalnya ZADIM EFISIEN diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang di IWAN GUNAWAN yang saat itu ZADIM EFISIENI ditemani oleh KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) kemudian uang tersebut dibawa oleh KRISTIAWAN untuk diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />11. Pemberian diskon dari EDY ANTORO (selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada Juni 2012 terdakwa meminta diskon terhadap pembelian sebidang tanah yang terdapat di perumahan milik EDY ANTORO, yang seharusnya harga tanah tersebut senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).<br /><br />12. Penerimaan dari ARIEF AS SIDDIQ (mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada bulan Juni 2017 di Rumah Dinas Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada ARIEF AS SIDDIQ bahwa Terdakwa membutuhkan uang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya ARIEF AS SIDDIQ memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui KRISTIAWAN (Staf Terdakwa).<br /><br />13. Penerimaan-penerimaan yang diterima oleh Terdakwa melalui SURIJANTO MARHONO (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) terkait dengan pengurusan izin-izin dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pemberian tersebut dilakukan pada periode Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 2016.<br /><br />b. Penerimaan dari DJE VICKY SASTRAWAN (Pemilik Alpines Condotel) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penerimaan tersebut diterima pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016.<br /><br />c. Penerimaan dari HENDRO WIBOWO (selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), penerimaan tersebut diterima pada sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015.<br /><br />d. Penerimaan dari ANUGROHO FAJAR ISLAMI (selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu) atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penerimaan tersebut dilakukan sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2015.<br /><br />e. Penerimaan dari DION KHARISMA GUNAWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2016.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKC6h2A7Sv97-dPZFgBbATrd_rFM-AWJBgKB1ksjwXLDBPH98Jbt6EjmECxSuBhZ1frjn0s25_-oXCiNzOS5jf_mEbM1rHqEPTUNnNvwHMDC154x4RQVXLgMINQl1aLk2uqPdNqD9plmPTTxRgGW4ekm0kWMeNN3h7SU4p4Ht7Ckzkp8J0ErsS9-6w/s640/Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKC6h2A7Sv97-dPZFgBbATrd_rFM-AWJBgKB1ksjwXLDBPH98Jbt6EjmECxSuBhZ1frjn0s25_-oXCiNzOS5jf_mEbM1rHqEPTUNnNvwHMDC154x4RQVXLgMINQl1aLk2uqPdNqD9plmPTTxRgGW4ekm0kWMeNN3h7SU4p4Ht7Ckzkp8J0ErsS9-6w/w640-h288/Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>14. Penerimaan-penerimaan uang yang ada pada Terdakwa yang tidak diketahui sumbernya dan bertentangan dengan profil Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Walikota Batu pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400,00 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:<br /><br />a. Dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 8 Desember 2015 Terdakwa memerintahkan KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening Bank BCA Nomor 0113073192 milik Terdakwa yaitu sebesar Rp10,630,000,000; Rekening Bank Bukopin Nomor 1002875060 sebesar Rp179,245,000 (tahun 2014), Tahun 2015 sebesar Rp1,256,597,400; Tahun  2016 sebesar Rp1,267,714,000 dan tahun 2017 sebesar Rp854,725,000<br /><br />b. Pada kurun waktu tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa pernah memerintahkan DINI TRI TUNGGAL DEWI (Sekretaris Pribadi Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening milik Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 0113073192, sejumlah Rp3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Tanggal 5 Desember 2013, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />2. Tanggal 17 April 2014, setor tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br />3. Tanggal 21 April 2014, setor tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />4. Tanggal 22 April 2014, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />5. Tanggal 21 Agustus 2014, setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br />6. Tanggal 27 Agustus 2014 setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan April 2014 ada uang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik DINI TRI TUNGGAL DEWI di Rekening Bank BRI Nomor 0344-01-020645-50-3 dan pada hari yang sama DINI TRI TUNGGAL DEWI mendebet dana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.187.220.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.12.770.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />c. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan WASISNO (Sopir Terdakwa) pada bulan April 2013 untuk melakukan penyetoran satu lembar Billyet Giro senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan juga pada pertengahan tahun 2016 untuk menukarkan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dan mengatakan kepada WASISNO “Sis, tolong besok kau tukarkan uang ini menjadi USD 10.000, - dan sisanya tukarkan dengan uang rupiah yang baru”.<br /><br />d. Bahwa RR ASTI EVITA CR (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) pernah memindahkan uang atau setor tunai dari rekeningnya di Bank CIMB Niaga ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 0113073192 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />e. Bahwa LILI WIDYA RAHAJENG (selaku Sekretaris Pribadi terdakwa) pernah menerima uang dari berbagai pihak dengan Jumlah Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJ8Ni0Giv8diD7_xlJnDFMs-bRrgi4J-c9RrDEuPcOlCoWJwI0CTppFwaJ39BcA26yG7YKKRaskEi8UB7mvFPDrENnKGogLe4B48eTs_VHadATobeVNay2UE1LrsIbFLpVYzHSFooHDmdyNXVtbmZTMdZ8sNVfvueH6Z4zzXKa96AexubqL24jWwy/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJ8Ni0Giv8diD7_xlJnDFMs-bRrgi4J-c9RrDEuPcOlCoWJwI0CTppFwaJ39BcA26yG7YKKRaskEi8UB7mvFPDrENnKGogLe4B48eTs_VHadATobeVNay2UE1LrsIbFLpVYzHSFooHDmdyNXVtbmZTMdZ8sNVfvueH6Z4zzXKa96AexubqL24jWwy/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp45.9 M, Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Kembali di Vonis 7 Thn Penjara

“Apakah Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU terkait aliran duit ke istri Terdakw...

»