Tidak Terbukti Korupsi Gratifikasi, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Di Vonis 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim juga menghukum Kedy Afandi (61), orang dekat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan pidana penjara selama 8 tahun#</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrlGQCOlAMqkYl44QKESgBiaYatzbSqH-JJC6JhAWn8KNB1P-8vMC7sFe_wESrFyRTvZyyCDCbgyyHn-cU0gL9hZsnEdDZjfu3lt_SfFxT9oDKUH4z2V8G1-LeuyA5ds_6sbS4Y4X9zhIm9WFtmsxUK0bTKDgxVlOftFH97jDrvSA9dQ9HKc11oRp/s720/Foto.%20pikiranrakyat.com.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="720" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrlGQCOlAMqkYl44QKESgBiaYatzbSqH-JJC6JhAWn8KNB1P-8vMC7sFe_wESrFyRTvZyyCDCbgyyHn-cU0gL9hZsnEdDZjfu3lt_SfFxT9oDKUH4z2V8G1-LeuyA5ds_6sbS4Y4X9zhIm9WFtmsxUK0bTKDgxVlOftFH97jDrvSA9dQ9HKc11oRp/w640-h334/Foto.%20pikiranrakyat.com.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto. pikiranrakyat.com</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 9 Juni 2022, menghukum (Vonis) Terdakwa Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun  denda sebesar Rp700 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Telah turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp34.671.212.000 serta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp59.315.632.000 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Selain menghukum (Vonis) Terdakwa I Budhi Sarwono, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama persis terhadap Terdakwa II  Kedy Afandi (pekerjaan wiraswasta) warga Blambangan, RT.003/RW.007, Kel. Blambangan, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah selaku orang dekat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono <br />Wiraswasta<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf i berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.<br /></i><br />Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutsertakan perusahaan Terdakwa I yaitu PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo, dimana Terdakwa I adalah selaku penerima manfaat (Beneficiary owner) dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur/mem-plotiing agar PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018  telah mengakibatkan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp93.986.844.000 <br /><br />Serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp18.797.368.800. Padahal Terdakwa I sebagai Bupati Banjarnegara selaku penanggung jawab serta mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara.<br /><br />Namun dalam surat dakwaan tersebut tidak menyebutkan bahwa duit sebesar Rp18.797.368.800 dinikmati oleh Terdakwa Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 melainkan ke PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro<br /><br />Ada yang menarik dari surat dakwaan JPU yang menyebutkan, Terdakwa I adalah selaku penerima manfaat (Beneficiary owner) dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur/mem-plotiing agar PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018<br /><br />Hal yang sama (mengatur/mem-plotiing) juga dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah (Bupati / Wali Kota) yang terjerat Korupsi di Jawa Timur, diantaranya adalah Terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang tertangkap Tangan KPK pada tahun 2018 karena menerima uang suap <br /><br />Jumlah uang suap yang diterima Terpidana Syahri Mulyo sebesar Rp138 miliar dari beberapa Kontraktor sebagai fee proyek dimana proyek-proyek APBD Kab. Tulungagung sudah di plotiing alias dibagi-bagi ke beberapa kontraktor dengan fee sebesar 10 hingga 15 persen.<br /><br />Anehnya dalam perkara yang menyeret Bupati Banjaranegara ini, bahwa Terdakwa I Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara dan Terdakwa II  Kedy Afandi selaku orang kepecayaan dan ketua tim sukses pemenangan Terdakwa I saat pencalonan Bupati Banjarnegara Tahun 2017, dijerat Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B tentang menerima gratifikasi yang dianggap suap namun tidak dijelaskan berapa uang fee proyek yang dinikati oleh Terdakwa selaku Bupati<br /><br /><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai mantan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Rajendra dan Lujianto serta Panitera pengganti (PP) Endang Hartiningsih menyebutkan bahwa Terdakwa I Budhi Sarwono dan Terdakwa II  Kedy Afandi tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf B tetapi Terbukti melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim tidak menghukum Kedua Terdakwa untuk membayar uang pengganti. Majelis Hakim hanya menghukum Kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp700 juta atau subsider pidana kurungan selama 6 bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYrcpIRvorbQ-IRxUzFlthyiH6pEgbSkqX74PWzG-lbANq02UtNE8tyzjWYnp-6uwoD3Nr_L4dgWnkZLvO2vqGSo7J2rUXMZRAQ6NtmbwMZixCK32ekUOwxDpaqmDhkNake7qYufj5WfAy2qAsOf_3xzlyn64lRloBaxXHGaf-sUx02nRzX6Q94pcs/s640/Pane.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYrcpIRvorbQ-IRxUzFlthyiH6pEgbSkqX74PWzG-lbANq02UtNE8tyzjWYnp-6uwoD3Nr_L4dgWnkZLvO2vqGSo7J2rUXMZRAQ6NtmbwMZixCK32ekUOwxDpaqmDhkNake7qYufj5WfAy2qAsOf_3xzlyn64lRloBaxXHGaf-sUx02nRzX6Q94pcs/w640-h504/Pane.jpeg" width="640" /></a></div>Hal itu disampaikan oleh salah seorang dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Suryono Panes, SH., MH saat menghubungi Redaksi BERITAKORUPSI.CO, Kamis, 9 Juni 2022 sekitar pukul 19. 00 Wib<br /><br /><i>“Putusannya tadi. Dihukum 8 tahun penjara tapi tidak terbukti Korupsi Gratifikasi. Aneh memang. Terdakwa II yaitu Kedy Afandi disamakan dengan pegawai negeri padahal swasta murni,”</i> kata Pane<br /><br />Saat ditanya Pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pane menjelaskan adalah Pasal 12 huruf i, tetang turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017<br /><br /><i>“Pasal 12 huruf B tidak terbukti yang terbukti adalah Pasal 12 huruf i, tetang turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Padahal Terdakwa sudah tiak lagi mengurusi perusahaan sejak menjadi Bupati,</i>” ucap Pane<br /><br />Dalam surat dakwaan lebih lanjut dijelaskan, bahwa Terdakwa I BUDHI SARWONO selaku Penyelenggara Negara yakni selaku Bupati Banjarnegara  Periode tahun 2017-2022 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.33-3109 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, bersama-sama Terdakwa II KEDY AFANDI, pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Sari Rahayu, Kabupaten Banjarnegara; kantor PT Bumi Redjo Jl Mayjen Panjaitan No 3A Kabupaten Banjarnegara; <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta  dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yaitu Terdakwa I BUDHI SARWONO selaku Bupati Banjarnegara sekaligus pemilik manfaat (beneficiary owner) dari PT Buton Tirto Baskoro, PT Sutikno Tirta Kencana, PT Bumi Redjo dan PT Semangat Muda melalui Terdakwa II KEDY AFANDI telah turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp34.671.212.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) <br /><br />Serta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp59.315.632.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah),  yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yakni Terdakwa I selaku Bupati Banjarnegara yang memiliki tugas dan kewajiban mengawasi pembangunan proyek dimaksud,  yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa I BUDHI SARWONO pada tanggal 17 Mei 2017 diangkat sebagai Bupati Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-3109 Tahun 2017 dan berdasarkan SK Bupati Banjarnegara Nomor: 027/932 tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Banjarnegara, kedudukan Terdakwa I adalah selaku penanggung jawab.<br /><br />Bahwa Terdakwa II adalah orang kepercayaan dan ketua tim sukses pemenangan Terdakwa I saat pencalonan Bupati Banjarnegara Tahun 2017.<br /><br />Bahwa sebelum menjabat sebagai Bupati Banjarnegara Terdakwa I adalah Direktur Utama PT Bumi Redjo yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dimana perusahaan Terdakwa I tersebut terafiliasi dengan PT Buton Tirto Baskoro, PT Sutikno Tirta Kencana, dan PT Semangat Muda dengan alamat kantor yang sama di Jl Mayjen Panjaitan Nomor 3A, Kabupaten Banjarnegara.<br /><br />Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Banjarnegara, Terdakwa I menunjuk SOEGENG BOEDHIARTO sebagai Direktur Utama PT Bumi Redjo, selain itu Terdakwa I juga menempatkan MISTAR, supir dari Terdakwa I sebagai Direktur  Utama  PT Sutikno Tirta Kencana dan I PUTU DODY, menantu dari Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT Buton Tirto Baskoro. Walaupun tidak tercatat sebagai pengurus dari perusahaan tersebut, akan tetapi Terdakwa I tetap sebagai pengendali dari PT Bumi Redjo, PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Semangat Muda, baik dalam operasional perusahaan maupun dalam keuangan.<br /><br />Bahwa sekitar bulan September 2017, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengumpulkan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk melaksanakan perintah Terdakwa I bertempat di  Rumah Makan Sari Rahayu, Terdakwa II mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh IMAM NAF’AN, ZAINAL ARIFIN, SAPTO BUDIONO, KHARISUN, WALUYO EKO SUJARWO, SUSMONO DWI SANTOSO, ZEN MUHAMMAD, SITI RUSTANTI, KUSNO WAHYUDI, UGO WIDIYANTO dan HANA PURDIATMOKO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menyampaikan perintah Terdakwa I agar semua paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara lewat “satu pintu” melalui Terdakwa II, dan adanya fee sebesar 10%  untuk Terdakwa I karena Terdakwa I sudah menaikkan harga paket pekerjaan dengan cara menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dinas Pekerjaan Umum sebesar 20%.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perintah kepada para kontraktor untuk meminta dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) kepada PT Bumi Redjo yang merupakan perusahaan milik Terdakwa I dan PT Sambas Wijaya yang merupakan perusahaan milik ELING PURWOKO salah satu donator pada saat Terdakwa I mencalonkan sebagai Bupati Banjarnegara tahun 2017-2022. <br /><br />Bahwa menindaklanjuti pertemuan di RM Sari Rahayu, pada tanggal 15 September 2017 bertempat diselasar rumah Terdakwa I yang bersebelahan dengan kantor  PT Bumi Redjo diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, ZAINAL ARIFIN, SAPTO BUDIONO, WALUYO EKO SUJARWO, SUSMONO DWI SANTOSO, UGO WIDIYANTO, ARIS BUDIYANTO dan ZEN MUHAMMAD, dalam pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan perintah yang sama, bahwa paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 sudah dilonggarkan, dengan menaikkan pagu anggaran sebesar kurang lebih 20% dan untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket pekerjaan wajib memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai paket pekerjaan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II.<br /><br />Bahwa untuk memenangkan paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta VERIYANTO selaku Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 untuk memberikan informasi  terkait lelang pekerjaan yang sedang berlangsung dan meminta agar VERIYANTO menyampaikan kepada Kepala Kelompok Kerja (pokja) terkait di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banjarnegara untuk memenangkan perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa I, selain itu Terdakwa I juga meminta agar  berkas penawaran perusahaan lain digugurkan dalam tahap klarifikasi. Terdakwa I juga meminta TATAG ROCHYADI selaku Kepala Dinas PUPR Banjarnegara  untuk berkoordinasi dengan Terdakwa II terkait paket-paket pengadaan di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara.<br /><br />Bahwa sebagai pelaksanaan perintah Terdakwa I kepada para kontraktor di Kabupaten Banjarnegara, pada sekitar akhir tahun 2017 Terdakwa I memanggil ARQOM AL FAHMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017 pada Dinas PUPR untuk bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I meminta ARQOM AL FAHMI untuk menaikkan HPS sebesar 20% dari HPS yang biasa ditetapkan. Atas perintah Terdakwa I tersebut kemudian ARQOM AL FAHMI menaikkan  harga aspal mendekati batas tertinggi dari Harga Indeks Material Kabupaten Banjarnegara yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa I. Terdakwa II juga meminta daftar paket yang akan dilelangkan kepada ARQOM AL FAHMI.<br /><br />Bahwa setelah Terdakwa I dilantik sebagai Bupati Banjarnegara, Terdakwa I bersama Terdakwa II, telah melakukan pengaturan/plotting agar perusahaan Terdakwa I dapat ikut serta dalam pengadaan dan memenangkan lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut: <br /><br /><b><span style="font-size: medium;">A. Terkait Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017</span></b><br />Bahwa pada  sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2017  website LPSE Kabupaten Banjarnegara mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan diantaranya:<br />1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Wanadadi-Rakit;<br />2. Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Madukara-Plipiran-Pagentan (Jalan Alternatif Longsor Clapar);<br />3. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Pucang-Jenggawur Kec. Banjarnegara.<br /><br />Bahwa atas proyek tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengikuti  lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara serta berkoordinasi dengan VERIYANTO. Menindaklanjuti perintah Terdakwa I,  kemudian Terdakwa II meminta informasi kepada VERIYANTO terkait paket pekerjaan tersebut, yangmana VERIYANTO memberikan informasi terkait persyaratan lelang, dalam rangka untuk mengupayakan perusahaan Terdakwa I memenangkan proyek tersebut. Terdakwa I melalui Terdakwa II memerintahkan VERIYANTO untuk memantau dan melaporkan setiap tahapan kegiatan lelang kepada Terdakwa II. Disamping itu Terdakwa I juga memerintahkan kepada Kepala Kelompok Kerja (Pokja)  di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara agar menggugurkan perusahaan peserta lelang lainnya di proyek tersebut pada tahap klarifikasi, antara lain terkait dukungan perusahaan, membuat perusahaan pendamping dan dokumen persyaratan yang tidak lengkap. <br /><br />Bahwa dalam rangka memenangkan proyek, Terdakwa I kemudian memerintahkan TRI MARDIYANTO dan NURSIDI BUDIONO untuk menyiapkan dokumen administrasi lelang untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa I antara lain, PT. Buton Tirto Baskoro, PT. Sutikno Tirta Kencana dan PT. Semangat Muda baik sebagai perusahaan yang ikut mendaftar atau sebagai calon pemenang, dan mengupload ke website LPSE untuk paket pekerjaan TA 2017 sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKXRiVhsh1pDCNIes8ZfAHlrpTToTIxyuvYbaH4nnVKkR4gdodZtxk26JpFyQxsGWUXy8UBl35zCUfzSMg994Jx52lcyIZCybJB46cVe3uH-g0Q_Z8-oCm5PBs9xLQSNZYTHBq6ifNTiUQMGIPBqkCQdKVNdCiM5cTOqB9Q8h4SfEoDPhKXZB-M-Yg/s2248/GAMBAR%201.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="830" data-original-width="2248" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKXRiVhsh1pDCNIes8ZfAHlrpTToTIxyuvYbaH4nnVKkR4gdodZtxk26JpFyQxsGWUXy8UBl35zCUfzSMg994Jx52lcyIZCybJB46cVe3uH-g0Q_Z8-oCm5PBs9xLQSNZYTHBq6ifNTiUQMGIPBqkCQdKVNdCiM5cTOqB9Q8h4SfEoDPhKXZB-M-Yg/w640-h236/GAMBAR%201.bmp" width="640" /></a></div>Bahwa setelah Terdakwa I melalui Terdakwa II memasukkan penawaran, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I mendiskusikan dengan VERIYANTO perusahaan-perusahaan  milik Terdakwa I yang akan dimenangkan ataupun digugurkan di proyek tersebut oleh Pokja di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah ditentukan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II,  Pokja mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut, yaitu:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_TH1gHQtplxp_EUBvKO_PwWeZTB5j26oegV7Ww00GXD-d2tLE_fZrsTbb64_ZStERkxl0wnPcMon6xHYZcIrcmHfqVvmFfZzXCx90lSdtoDD42D9cFKb9vx0AsVXi8lFHNb-pwrla9Jbivq1LraetDKcz_Tr4NXcHczFNR2mGPygRYarJ9emIraXn/s2218/GAMBAR%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1730" data-original-width="2218" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_TH1gHQtplxp_EUBvKO_PwWeZTB5j26oegV7Ww00GXD-d2tLE_fZrsTbb64_ZStERkxl0wnPcMon6xHYZcIrcmHfqVvmFfZzXCx90lSdtoDD42D9cFKb9vx0AsVXi8lFHNb-pwrla9Jbivq1LraetDKcz_Tr4NXcHczFNR2mGPygRYarJ9emIraXn/w640-h500/GAMBAR%202.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa I memerintahkan MISTAR dan TRI MARDIYANTO Direktur masing-masing perusahaan untuk segera mengajukan pembayaran (tiga) paket pekerjaan yang  dikerjakan oleh PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro seluruhnya sebesar Rp34.671.212.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai beriku:<br />a. PT. Sutikno Tirta Kencana sebesar  Rp23.954.020.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah)<br />b. PT. Buton Tirto baskoro sebesar Rp.7.171.669.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta  enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)<br /><br />Bahwa  atas pengajuan tersebut dilakukan pembayaran pada  PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro seluruhnya berjumlah sebesar Rp34.671.212.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan perhitungan keuntungan sebesar Rp6.934.242.400,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">B. Terkait Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018</span></b><br />Bahwa pada tahun 2018 LPSE Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan beberapa paket pekerjaan diantaranya:<br />1. Peningkatan Jalan Ruas Masaran-Kebondalem (111,114) Kec. Bawang, dengan nilai pekerjaan Rp20.070.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh juta rupiah)<br />2. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu yang bersumber dari DAK dengan nilai pekerjaan Rp.15.070.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh juta rupiah)<br />3. Peningkatan Jalan Plipiran-Larangan Ruas Jalan Larangan-Plipiran kec. Pagentan dengan nilai pekerjaan Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)<br />4. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu  yang bersumber dari APBD dengan nilai pekerjaan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)<br /><br />Bahwa atas proyek tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengikuti lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara serta berkoordinasi dengan VERIYANTO. Menindaklanjuti perintah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meminta informasi kepada VERIYANTO terkait paket pekerjaan tersebut, yangmana VERIYANTO memberikan informasi terkait persyaratan lelang, dalam rangka untuk mengupayakan perusahaan Terdakwa I memenangkan proyek tersebut. Terdakwa I melalui Terdakwa II memerintahkan VERIYANTO untuk memantau dan melaporkan setiap tahapan kegiatan lelang kepada Terdakwa II. Disamping itu Terdakwa I juga memerintahkan kepada Kepala Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara agar menggugurkan perusahaan peserta lelang lainnya di proyek tersebut pada tahap klarifikasi, antara lain terkait dukungan perusahaan, membuat perusahaan pendamping dan dokumen persyaratan yang tidak lengkap. <br /><br />Bahwa dalam rangka memenangkan proyek, Terdakwa I kemudian memerintahkan TRI MARDIYANTO dan NURSIDI BUDIONO untuk menyiapkan dokumen administrasi lelang untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa I antara lain, PT. Buton Tirto Baskoro, PT. Sutikno Tirta Kencana dan PT. Semangat Muda baik sebagai perusahaan yang ikut mendaftar atau sebagai calon pemenang, dan mengupload ke website LPSE untuk paket pekerjaan TA 2018 sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI9RKuZPsZMEg02rypFCeyR6msimQb6Szr9Qta--K-6FJqfNxoQaUUjf1qBrEEpaydYckx3zswctjjHrdyua-IJHQ8N5IMAzjrCj8fXaEpfEn3gZ46hTfLJfE63TpoyEtSBsGOgQ5KLJ7rzR5eE2LQsShq2L0dba18YZftg1Kgxp_7Dzy_O859oyvV/s2222/GAMBAR%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1104" data-original-width="2222" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI9RKuZPsZMEg02rypFCeyR6msimQb6Szr9Qta--K-6FJqfNxoQaUUjf1qBrEEpaydYckx3zswctjjHrdyua-IJHQ8N5IMAzjrCj8fXaEpfEn3gZ46hTfLJfE63TpoyEtSBsGOgQ5KLJ7rzR5eE2LQsShq2L0dba18YZftg1Kgxp_7Dzy_O859oyvV/w640-h318/GAMBAR%203.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah Terdakwa I melalui Terdakwa II memasukkan penawaran, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I mendiskusikan dengan VERIYANTO perusahaan-perusahaan  milik Terdakwa I yang akan dimenangkan ataupun digugurkan di proyek tersebut oleh Pokja di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah ditentukan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II,  Pokja mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut, yaitu:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEVkwPSgc0JbClGJKSJd6t2r5HlwTlTfvv9HIbWqf3mpK5RTVtm6M1ydd9i5TSolLEucyQLXbFAJpGSQN-j-CH_cYaHTLk5l6ToiItZiA5y-CvP-yDmeAxgXMHNBh3xeflpO_k7yAV_LgEVgqzxU1a-rJKlGjv_r_1EajeUE2Zt3egrId6bqMPdwQ/s2216/GAMBAR%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1650" data-original-width="2216" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEVkwPSgc0JbClGJKSJd6t2r5HlwTlTfvv9HIbWqf3mpK5RTVtm6M1ydd9i5TSolLEucyQLXbFAJpGSQN-j-CH_cYaHTLk5l6ToiItZiA5y-CvP-yDmeAxgXMHNBh3xeflpO_k7yAV_LgEVgqzxU1a-rJKlGjv_r_1EajeUE2Zt3egrId6bqMPdwQ/w640-h476/GAMBAR%204.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek, Terdakwa I memerintahkan Direktur masing-masing perusahaan untuk segera mengajukan pembayaran 4 (empat) paket pekerjaan baik yang dikerjakan oleh PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro dengan total keseluruhan sebesar Rp59.315.632.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. PT. Buton Tirto Baskoro untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Masaran-Kebondalem (111,114) Kec. Bawang sebesar Rp19.406.634.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);<br />b. PT. Sutikno Tirta Kencana untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu  (DAK) sebesar Rp14.635.100.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);<br />c. PT. Buton Tirto Baskoro Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu sebesar Rp19.528.482.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);<br />d. PT. Sutikno Tirta Kencana Peningkatan Jalan Plipiran-Larangan Ruas Jalan Larangan-Plipiran Kec. Pagentan sebesar Rp5.745.416.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah).<br /><br />Bahwa  atas pengajuan tersebut dilakukan pembayaran pada  PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro seluruhnya berjumlah sebesar Rp59.315.632.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan memperoleh  keuntungan yaitu sebesar Rp11.863.126.400,00 (sebelas miliar  delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa I selain ikut serta dalam pengadaan menggunakan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro, Terdakwa I melalui Terdakwa II memerintahkan perusahaan yang memenangkan paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara untuk menggunakan dukungan AMP dan Peralatan dari PT Bumi Redjo. Pada Tahun Anggaran 2017 PT Bumi Redjo memberikan dukungan sebagai penyedia aspal kepada PT Dieng Persada Nusantara dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kepakisan-Sileri-Bitingan, Kec. Batur dengan nilai proyek Rp3.996.444.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).<br /><br />Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutsertakan perusahaan Terdakwa I yaitu PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo, dimana Terdakwa I adalah selaku penerima manfaat (Beneficiary owner) dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur/mem-plotiing agar PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018  telah mengakibatkan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp93.986.844.000,00 (Sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), <br /><br />Serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp18.797.368.800,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), padahal Terdakwa I sebagai Bupati Banjarnegara selaku penanggung jawab serta mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. <br /><br />Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (*)<br /></div>

News Tipikor Tidak Terbukti Korupsi Gratifikasi, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Di Vonis 8 Tahun Penjara

#Majelis Hakim juga menghukum Kedy Afandi (61), orang dekat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan pidana penjara selama 8 tahun# Foto. pi...

»

Terbukti Korupsi ‘Batu Bara’ Rp28 M, Suryanto (Direktur PT GHI) Di Vonis 8 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbn2H9jmOoOtPAfGiQS9gilImTtElZs1-lzSqgAtfsQjSqGt3RcXmNUvEnka0ihOc7N5j0ovfKFgAnCazhMWaqLcg0moYvct2WGsAnofswyEgc7olFM_N5P04ztJLHjYZDZ29dk-WvnC_90TJ6CiZEfwWTpeIIv0205UsesrbNOUkYnkSoITrQsX7P/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbn2H9jmOoOtPAfGiQS9gilImTtElZs1-lzSqgAtfsQjSqGt3RcXmNUvEnka0ihOc7N5j0ovfKFgAnCazhMWaqLcg0moYvct2WGsAnofswyEgc7olFM_N5P04ztJLHjYZDZ29dk-WvnC_90TJ6CiZEfwWTpeIIv0205UsesrbNOUkYnkSoITrQsX7P/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 9 Juni 2022, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Suryanto selaku Direktur PT GHI (PT Gatfz Hopf Indonesia) dengan pidana pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp28.217.810.582 subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940 miliar yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018<br /><br />Kasus perkara ini adalah ibarat ungkapan yang berbunyi, “cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu”. Mengapa? Karena pada tahun 2019 lalu, Kejari Surabaya sudah menyeret Wahyudi Pujo Saptono Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: red;">Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2019/07/terbukti-korupsi-batu-bara-rp28-m-gm-pt.html">http://www.beritakorupsi.co/2019/07/terbukti-korupsi-batu-bara-rp28-m-gm-pt.html</a></span></b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Um_Fmyl9Xn0hl1IcF88_4-D8g8ffEb-d-vi-EFZK49zmGkARTFdsJWC6R5lg01VE1I5Kf-B-oqVo61HJw32pn1TtJqJMmQE8K_TdkNk2wMbCUmoA97KAuwh3cuPR-RmqvlQ6YyxkM4kybgFIJFpB2AvEVBepQhbKYY2opYcGNph4JuC8up38omZ3/s640/IMG20190312141017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="640" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Um_Fmyl9Xn0hl1IcF88_4-D8g8ffEb-d-vi-EFZK49zmGkARTFdsJWC6R5lg01VE1I5Kf-B-oqVo61HJw32pn1TtJqJMmQE8K_TdkNk2wMbCUmoA97KAuwh3cuPR-RmqvlQ6YyxkM4kybgFIJFpB2AvEVBepQhbKYY2opYcGNph4JuC8up38omZ3/w640-h384/IMG20190312141017.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya telah menyebutkan bahwa Wahyudi Pujo Saptono Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bersama - sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI<br /><br />Tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000, dan dari modal usaha tersebut justru Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono Timur menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (Wahyudi Pujo Saptono Timur) atau Imansyah Sofyan Hadi<br /><br />Artinya, dari kalimat “berkas perkara terpisah” yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya terhadap Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono Timur, berarti masyarakat dapat menilai bahwa Suryanto selaku Direktur PT GHI sudah terlibat dalam perkara ini.<br /><br />Dan pada tanggal 9 Juli 2019, Majelis Hakim telah mem-vonis Wahyudi Pujo Saptono Timur dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz9WWz8OgV2gSmoag-UrpPer8zedexaVG3YQa_3VA2xI58asbPpCXT14vGGYsueLEFG5e55RsmwTjqMZh4Hb7gLkaOuxhR7GsjFY-UNmi3vhKWyKliqh_OhrPD0Gc52l-KVDLJU_YLt0stCNkBZPvd0uP-KytgDdxOOCKVgyh443aZIEQsmB2rz2E5/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz9WWz8OgV2gSmoag-UrpPer8zedexaVG3YQa_3VA2xI58asbPpCXT14vGGYsueLEFG5e55RsmwTjqMZh4Hb7gLkaOuxhR7GsjFY-UNmi3vhKWyKliqh_OhrPD0Gc52l-KVDLJU_YLt0stCNkBZPvd0uP-KytgDdxOOCKVgyh443aZIEQsmB2rz2E5/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, setelah berlalu 3 tahun tepatnya 2022, JPU Kejari Surabaya barulah menyeret Suryanto selaku Direktur PT GHI untuk diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Lalau sejak 2019 hingga awal 2022, Suryanto kemana sehingga menjelang pertengahan tahun 2022 baru diadili?<br /><br />Dan pada tanggal 9 Juli 2019, Majelis Hakim telah mem-vonis Wahyudi Pujo Saptono Timur dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Tedakwa Suryanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda Putusan yang di Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Surabaya maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena  dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgScwP54lPEJ_mmX5rDPdm72mTn4TKnU70mC3cyLHx9J2AiWWti4rVpSnvq9OPwigHh2T89KLwohgZqJc9sOMee1BqHSQRiKmHupOz3y9-z6bOjaRxg-NyXkiNC7XJzlq44Xh9VdSXGHhSNsXdRT-HM1-f6L8bgYxFdV5JROa7oZoa2aCsm87BDtrCt/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgScwP54lPEJ_mmX5rDPdm72mTn4TKnU70mC3cyLHx9J2AiWWti4rVpSnvq9OPwigHh2T89KLwohgZqJc9sOMee1BqHSQRiKmHupOz3y9-z6bOjaRxg-NyXkiNC7XJzlq44Xh9VdSXGHhSNsXdRT-HM1-f6L8bgYxFdV5JROa7oZoa2aCsm87BDtrCt/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhui dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Suryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Suryanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.217.810.582 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH<br /><br />Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 16 tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp28.217.810.582 subsider pidana penjara selama 9 tahun<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penassehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Diberitakan sebelumnya (dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa/Terpidana Wahyudi Pujo Saptono Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTobWlMSjYprZS1gW5Qe8jb5S7OEaFjw4VSeDRE2GF2_5afsLWgT8CDEboM6bNn4EQ1f0jvZ_ZhF5svDQfE8icRX4KhHvTm6_Yy8pbAVDmQvcfr9ieJYfmKpXU5H55z3cXR2NOk9oX6oDwEIBWr3IImZyMnLHowfGmn_Q6ld4w2GB6ZOsBe_0qVT7W/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTobWlMSjYprZS1gW5Qe8jb5S7OEaFjw4VSeDRE2GF2_5afsLWgT8CDEboM6bNn4EQ1f0jvZ_ZhF5svDQfE8icRX4KhHvTm6_Yy8pbAVDmQvcfr9ieJYfmKpXU5H55z3cXR2NOk9oX6oDwEIBWr3IImZyMnLHowfGmn_Q6ld4w2GB6ZOsBe_0qVT7W/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menjelaskan, pada sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor PT. PJU (Petrogas Jatim Utama)  di Gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager Finance dan Administration PT.PJU bersama-sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur PT GHI (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI <br /><br />Tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dari modal usaha tersebut justru terdakwa menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau Imansyah Sofyan Hadi.<br /><br />“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Surat Keputusan Direksi PT Petrogas Jatim Nomor : 10. 1/SK-PD/X/2010, karena telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Menager F inance dan Administration PT PJU, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tersangka Suryanto selaku Direktur PT PT.GHI, dan Imansyah Sofyan Hadi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat dari BPK RI Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim pun membeberkan awal perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, yaitu bahwa PT PJU selaku BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petro Jatim Utama dengan Akta Notaris H. Kosidi Wirjohardjo Nomor : 2 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petro Jatim Utama dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W10-001 11 HT.01.0l-TH.2006 tanggal 25 September 2006 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.<br /><br />“Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2010, terdakwa Wahyudi Pujo Saptono mendatangi rumah Imansyah Sofyan Hadi yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Perumahan Pondok Maspion No. B. 11 Waru Sidoarjo, dan menceritakan bahwa PT PJU tengah menjajaki bisnis Batu Bara, dan meminta Imansyah Sofyan Hadi untuk mencarikan partner yang dapat diajak untuk bekerjasama,” ujar Majelis Hakim<br /><br />“Sebelumnya Imansyah Sofyan Hadi pernah bertemu dengan tersangka Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (GHI), dan diminta untuk mencarikan pemodal, karena PT GHI membutuhkan modal usaha untuk kegiatan suplai Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali,” ungkap Majelis Hakim kemudian.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmWTfup59DBFFaZENTs1TowS8YhGOJ-cTd_NhXXXjYbYUjANJXSWhKVjcy6AD22ZgNr9NpeZgiLFK4WIqEuQA514s-V6-Wrp_YL_hbjaVf_eJMyDGhWdyF2TpWfFW7ubi4DZQVxnEIRievWdOVX8ePWl2tYEg9XxgznzTGoCuLhu3K0q3lho5H59Tj/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmWTfup59DBFFaZENTs1TowS8YhGOJ-cTd_NhXXXjYbYUjANJXSWhKVjcy6AD22ZgNr9NpeZgiLFK4WIqEuQA514s-V6-Wrp_YL_hbjaVf_eJMyDGhWdyF2TpWfFW7ubi4DZQVxnEIRievWdOVX8ePWl2tYEg9XxgznzTGoCuLhu3K0q3lho5H59Tj/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada sekitar bulan September 2010, Imansyah Sofyan Hadi dan tersangka Suryanto  menemui terdakwa di Kantor PT  PJU di gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya, dan Suryanto diminta untuk melakukan Persentasi dihadapan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono dan  Abdul Muid, Alm. Suharyoko serta Alm. Agus Dwi Winarno selaku Senator Manager Downstream.<br /><br />Dari presentasi yang diberikan oleh rersangka Suryanto mengenai bisnis Batu Baranya, menghendaki financial support (dukungan dana) dari PT PJU untuk pembelian Batu Bara dengan skema pembagian hasil 60% untuk PT PJU dan 40% untuk PT GHI. Selanjutnya Abdul Muid mengirim surat permohonan persetujuan kerjasama bisnis trading Batu Bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT PJU Nomor : 259.1/PJU-P/S/X tanggal 4 Oktober 2010 dengan gambaran dan skema bisnis sebagai berikut ;<br /><br />1. PT PJU telah memiliki kontrak supply Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) tanggal 29 September 2010 dengan kontrak Nomor 076.PJ/061/2010, PT GHI No 002/GHI-PJB /7/2010. Dan PT GHI telah menaruh jaminan bisnis ke PT PJB sebesar Rp1.823.680.000(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),; 2. Pengadaan Batu Bara ke PT PJB maksimal per bulan 16.000 MT,; 3. Dalam bisnis Batu Bara margin bersih sebesar 45.000 per ton, setelah dikurangi biaya operasional sebesar kurang lebih 20.000 per ton.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, surat permohonan persetujuan bisnis trading Batu Bara disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 10.04a/Dekom.PJU/X/2010 dengan catatan kegiatan kerja sama tersebut pada prinsipnya disetujui, namun harus memperhatikan resiko bisnis karena Batu Bara bukan domain PT PJU. Dan Kerja sama antara PT PJU dan PT GHI dituangkan dalam perjanjian kerja sama Nomor : 001/GHI= PJU/HoA/Xl/2010, dan Nomor : 013/PJU/X/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kerja Sama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia atau pengadaan Batu Bara sejumlah maksimal 16.000 MT setiap bulan.<br /><br />Dengan adanya kerjasama antara PT PJU dan PT GHI berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan pembukaan “Joint Acount” atau rekening bersama pada bulan November 2010, dengan syarat pencairan harus ditandatangani atau otorisasi kedua pihak yakni tersangka Suryanto dari PT GHI dengan Abdul Muid atau terdakwa dari PT PJU dengan setoran pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ditemani Dewi Atiqoh, pada Bank Jatim cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011236294.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xFmUly_cPi5dZk1wh9EXGm2rNYynbthdi8VHYdGfRadJ8pQdsWndZAyg7IFB3Qs25mRQE9n78f1cIR5ock3e26jpCwC9hZma2IjA2cFE-PaxHIRduwsptyNHmr2EZMEWvwMXlcFxdj8ikWG-WG4Hp0CyC8aVZIlrh2ChHQtQE4JCkMX7G2x7u-LQ/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xFmUly_cPi5dZk1wh9EXGm2rNYynbthdi8VHYdGfRadJ8pQdsWndZAyg7IFB3Qs25mRQE9n78f1cIR5ock3e26jpCwC9hZma2IjA2cFE-PaxHIRduwsptyNHmr2EZMEWvwMXlcFxdj8ikWG-WG4Hp0CyC8aVZIlrh2ChHQtQE4JCkMX7G2x7u-LQ/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menjelaskan, bahwa mekanisme penyetoran modal kerja dari PT PJU ke rekening bersama, yakni dengan cara terdakwa sebagai Kapimpro bisnis Batu Bara, mengajukan surat memorandum No.023/PJU-GMFA/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, No.006/PIU-GMFA/lll/2010 tanggal 03 Maret2011, No. 008/PJU-GMFA/lII/2011 tanggal 15 Maret 2011, No.012/PJU-GMFA/IV/2011 tanggal 06 April 2011, No. /PJU= GMFA/IV/2011 tanggal 15 April 2011 kepada Dirut PT PJU yakni Abdul Muid tentang permohonan persetujuan penyetoran modal kerja trading Batu Bara tanpa ada dokumen pendukung lainnya, dan di ACC oleh Abdul Muid Sebagai Direktur Utama PT  PJU dalam bentuk disposisi, kemudian oleh Dewi Atiqoh membuat rencana pengeluaran perusahaan.<br /><br />“Setelah rencana pengeluaran perusahaan itu disetujui oleh Asfuri selaku Manager Keuangan, Alm. Suharyoko (Manager Keuangan), Abdul Muid ( Direktur Utama PT PJU) dan terdakwa sendiri, maka proses Penyetoran Modal kerja disetorkan kerekening bersama,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, lanjut JPU kemudian, telah disetorkan dari kas PT PJU dari Bank Jatim dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank Jatim dengan nomor Rekening 0011236294 dengan modal awal yang telah diterima pada rekening bersama pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan total sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).<br /><br />Dengan modal awal tersebut, PT PJU mendapatkan keuntungan, maka Abdul Muid dan terdakwa menyetujui amandemen Perjanjian Kerja Sama pada Bulan Maret 2011 untuk melanjutkan kerjasama, bahkan menambah setoran modal kerja sama ke Rekening bersama meskipun telah mengetahui bahwa PT  GHI  tidak dapat lagi memasok Batu Bara ke PT PJB, karena pemutusan kerja sama antara PT GHI dan PT PJB pada tanggal 15 November 2010, namun PT GHI telah mendapatkan kembali kuota untuk memasok Batu Bara ke PT PJB melalui PT Maxima Citra Nusantara (PT MCN).<br /><br />“Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, telah disetor dari kas PT PJU pada Bank Jatim Nomor dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank J atim dengan nomor Rekening 0011236294 sebagai berikut : 1. Tanggal 26 November 2010 sebesar Rp5 miliyar,;  2. Tanggal 08 Desember 2010 Rp3 M,; 3. Tanggal 04 Maret 2011 Rp2.120 M,; 4. Tanggal 21 Maret 2011 Rp20 M,; 5. Tanggal 07 April 2011 Rp2. 120 M,;  6. Tanggal 18 April 2011 Rp8.700 miliyar.  Total Rp40.940 miliyar,” ungkap Majelis Hakim dalam surat putusannya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibP1zNWnkYC9jTv2sduAf2a6ECCj72oBeU-jagzqC2CMeinkJwh6JGaPmInvSyQXd_aUkBVwF5AyfpUH0Nc4nIVpiy16SWTKFsLOziEcCRnbMzHjeVhiHiYJ8dinBjLbOkSj2yWOE0fOjrNeyLNzUHNzhiWHws99X3hTmvLBm6-LPBB3yVgCIex5ha/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibP1zNWnkYC9jTv2sduAf2a6ECCj72oBeU-jagzqC2CMeinkJwh6JGaPmInvSyQXd_aUkBVwF5AyfpUH0Nc4nIVpiy16SWTKFsLOziEcCRnbMzHjeVhiHiYJ8dinBjLbOkSj2yWOE0fOjrNeyLNzUHNzhiWHws99X3hTmvLBm6-LPBB3yVgCIex5ha/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa total modal usaha yang disetorkan oleh PT PJU ke Rekening bersama adalah sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah. Modal kerja yang terdapat dalam rekening bersama, diputar untuk pembelian Batu Bara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan penjualan Batu Bara itu kepada PT BJB sehingga mendapatkan keuntungan.<br /><br />Pembelian Batu Bara yang dilakukan PT GHI selama melakukan kerja sama dengan PT PJU pendukung atau menggunakan Invoice fiktif (Invoice PT Debies Energindo, namun rekening tujuan pembayaran kepada Imansyah Sofyan Hadi) yang ditarik dari rekening bersama dan disetorkan ke rekening Imansyah Sofyan Hadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410004589719 yakni ; 1. Pada tanggal 6 April 2011 sebesar Rpl.696.000.000,; 2. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp7.849.800.000,; 3. Tanggal 10 Mei 2011 Rpl.053.695.500,; 4. Tanggal 18 Mei 2011 Rp15.696.000.000,; 5. Tanggal 5 Agustus 2011 Rp14.715.000.000,; 6. Tanggal 10 Oktober 2011 Rp15.255.000.000, dengan total sebesar Rp56.263.695.500.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa tersangka Suryanto selaku Direktur PT GHI menggunakan modal dari rekening bersama milik PT PJU untuk kegiatan Investasi Emas, bukan digunakan untuk kegiatan suplay Batu Bara ke PT PJB, sehingga PT GHI tidak dapat mengembalikan sepenuhnya modal kerja PT PJU. Pengembalian Modal Kerja yang dilakukan oleh PT GHI ke Kas PT PJU sejak tanggal 3 Juni 2011 - 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp12.722.189.418.<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dalam mengusulkan pada Dewan Komisaris mengenai kerja sama antara PT PJU dan PT GHI telah melanggar ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga yakni PT PJU tidak melakukan studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja sama dan tidak melakukan penilaian bonahditas dan kredibilitas PT GHI.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicFVup1BWlHATx3qIEZBkzK2NdfGbKAxekX-SmePR6wA1Zh-HH09B5o3c5qcpqV2qhjWpUqu5d1ziI1ZvO5Ydxtao4CdDO6FDr-FWxGnzysndEWQG9PEiFGFJqTKQAWJ260ADTbxSIILdxPPZqKrmVbD3q2tV9kbodNjVAUIdSqjwwNO3oMa7A0Awo/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicFVup1BWlHATx3qIEZBkzK2NdfGbKAxekX-SmePR6wA1Zh-HH09B5o3c5qcpqV2qhjWpUqu5d1ziI1ZvO5Ydxtao4CdDO6FDr-FWxGnzysndEWQG9PEiFGFJqTKQAWJ260ADTbxSIILdxPPZqKrmVbD3q2tV9kbodNjVAUIdSqjwwNO3oMa7A0Awo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otda) Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerja sama perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1). Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat antara lain ; mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama,; (2). Pihak ketiga yang berbentuk badan usahalperorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat diantaranya memiliki bonafiditas dan kredibilitas;<br /><br />Bahwa PT PJU dalam melakukan kerja sama dengan PT GHI tidak meningkatkan Rfiqiensi dan produktifitas Perusahan, tanpa jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian kerja sama tidak dibuat dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 (1) yang menyatakan ; kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal / asset perusahaan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)  melakukan kerjasama dengan PT GHI dibidang pembiayaan pengadaan Batu Bara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT PJU sebagaimana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Pasal 4 yang menyatakan : (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan penunjang lainnya,; (2). Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama adalah untuk  menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar sehat dan transparan.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) melakukan beberapa kali pembayaran atas pengadaan Batu Bara tanpa disertai bukti pendukung atau menggunakan invoice fiktif telah melanggar ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 khususnya pada point 3 (Tiga), yakni Melakukan persetujuan untuk pembayaran atas pengadaan Batu Bara yang berdasarkan ketentuan perusahaan PT. Petrogas Jatim Utama,  pembayaran dilakukan harus disertai dokumen pendukung  (Invoice).<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU),  mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/LHP )O(l/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. PJU dengan Pihak Ketiga PT. GHI Tahun 2010 - 2011 sebesar Rp28.217.l89.4l8<br /><br />Selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP<br /><br />“Menghukum terdahukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama lima (5) tahun, denda sebesar Rp500 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam  (6) bulan kurangan,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi ‘Batu Bara’ Rp28 M, Suryanto (Direktur PT GHI) Di Vonis 8 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 9 Juni 2022, menjatuhkan hukuman (Vonis) ...

»

Tigor Prakasa, Penyuap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M Diadili

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Kasus Korupsi Suap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (kini Terpidana) bisa merembet dan menyeret beberapa Tersangka baru terkait dugaan Korupsi pencairan Dana Bantuan Keuangan dari APBD  Provinsi Jatim ke 25 Kabupaten / Kota. Apakah Ir. Zaenal Abidin, Fatayasin dan  Budi Setyawan selaku Kepala Bapeda Jatim terlibat???”</span></span></i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP51uJCLtZhDOhs5DiqT4uTmSser0whMTEdrb9nUcxFzp0xKmJKq19pMlky_odJ-4POhOZNBwcV1QHzI_kAk7QAntu7_hjOWo3WdAJd_rosPAVLHZy_9gM0P3-zkjC-zNvOet4l1SGPVb71Ec6El00kWb1dSTpGn4uJ3GVyCrZT6SPBjhZ1hmCoTJD/s1040/C..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP51uJCLtZhDOhs5DiqT4uTmSser0whMTEdrb9nUcxFzp0xKmJKq19pMlky_odJ-4POhOZNBwcV1QHzI_kAk7QAntu7_hjOWo3WdAJd_rosPAVLHZy_9gM0P3-zkjC-zNvOet4l1SGPVb71Ec6El00kWb1dSTpGn4uJ3GVyCrZT6SPBjhZ1hmCoTJD/w640-h288/C..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Pengusaha muda Tigor Prakasa (35 thn), warga Medang Kamulan Rt.032 / Rw.008 No 33 Kelurahan Balowerto, Kecamatan Kota, Kota Kediri, diadili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK (Komisi Pembrtantasan Korupsi) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 08 Juni 2022 sebagai Terdakwa kasus Korupsi Suap terhadap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (kini Terpidana) sebagai fee proyek pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp14.414.829.000<br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa Tigor Prakasa berawal pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Saat itu, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno (orang dekat Bupati Syahri Mulyo) dan Susilo Prabowo atau Embun, pengusaha Kontraktor di Tulungagung dan Blitar yang memiliki 7 perusahaan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2017 untuk periode pertama. Dan kemudian terlipilih lagi untuk periode kedua 2018 - 2023. Diakhir jabatan peride pertama, Syahri Mulyo Tertangkap Tangan KPK karena saat itu diduga menerima sejumlah duit suap. Sekalipun Syahri Mulyo sudah meringkuk di Tahanan KPK, masyarakat Tulungagung masih memilih Syahri Mulyo sebagai Bupatinya<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAUXyC7LwLphBDYoNXU4OhWlGMOO9KK_cX9sA1LQ-w7XyBpPXJz9RGDZruPPgT0xmV2KcA75bUuU-cxnHggvCCKVZRRUpZpxaYNtNjf6ZYWePT2tJpJcJcjQBq2k4dMQ79pSTYFIi5YAv98PHUIHAduG5dKVJDu848Uhf8pnGYsQwmKKdY8SR5QQpK/s632/VID20181108131555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="632" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAUXyC7LwLphBDYoNXU4OhWlGMOO9KK_cX9sA1LQ-w7XyBpPXJz9RGDZruPPgT0xmV2KcA75bUuU-cxnHggvCCKVZRRUpZpxaYNtNjf6ZYWePT2tJpJcJcjQBq2k4dMQ79pSTYFIi5YAv98PHUIHAduG5dKVJDu848Uhf8pnGYsQwmKKdY8SR5QQpK/w640-h616/VID20181108131555.jpg" width="640" /></a></div>Dari fakta yang terungkap di persidangan, total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2012 - 2018 adalah sebesar Rp138.434.647.619 yang berasal dari sejumlah pengusaha kontraktor sebagai fee proyek APBD dan dari sejumlah SKPD (Dinas) dilingkungan Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Dari jumlah uang suap yang diterima Syahri Mulyo memalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung, sebesar Rp38.331.136.616 berasal dari pengusaha Susilo Prabowo dan Tigor Prakoso sebesar Rp14.414.829.000 serta sejumlah kontarktor maupun dari Assosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang memberikan fee masing-masing sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek, <br /><br />Para pengusaha Kontraktor yang juga pengurus Assosiasi Kontruksi yang memberikan fee proyek sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek itu diantaranya; 1.Abror, pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 2. Anjar Handriyanto, pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 3. Santoso, pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 4. Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung; 5. Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan 6. Ari Kusumawati selaku Ketua Apeksindo (Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia) <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCmXYPJ_9XUa9aPNsUctu9W0KRYYoZOFAU5GQBUyCMyr2yHEvNUdYSBq8-MevSOG3U6HUUB8BCtydvh0z7LIMsm6s1NHO5DafELmB_lfKrlPCCcqP4gsqMi-e87CXz-vMWYOs16acPIxFkIS6WviseuqufXyIYIVpi1Zg4VxQek2B31tphPHu77SsX/s1280/d.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCmXYPJ_9XUa9aPNsUctu9W0KRYYoZOFAU5GQBUyCMyr2yHEvNUdYSBq8-MevSOG3U6HUUB8BCtydvh0z7LIMsm6s1NHO5DafELmB_lfKrlPCCcqP4gsqMi-e87CXz-vMWYOs16acPIxFkIS6WviseuqufXyIYIVpi1Zg4VxQek2B31tphPHu77SsX/w640-h360/d.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan foto dalam lingkaran merah, Budi Juniarto, Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur</span></span></td></tr></tbody></table>Selain itu terungkap juga dalam persidangan baik dalam surat dakwaan, tuntutan JPU KPK  mapun putusan Majelis Hakim, bahwa uang suap diduga mengalir juga ke sejumlah pejabat lainnya diantaranya Ketua DPRD Kab. Tulungungagun Supriono dari F-PDIP sebesar Rp4.8 miliar,; Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Tulungagung  Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014 - 2019 sebesar Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI periode 2014 - 2019  sebesar Rp2.931 milliar<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman terhadap Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno mengatakan, bahwa dari total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 hingga 2018 melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp138.434.647.619 masih ada uang suap sebesar Rp41 miliar yang dapat dilakukan penuntutan oleh KPK<br /><br />Karena Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Syari Mulyo sebesar Rp26 miliar. Sedangkan untuk Sutrisno dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77 miliar. Sehingga masih ada yang tersisa sebesar Rp41 miliar.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiewm4SS4fuI1iklJ-JZX85cbr14YhMUIu5hnjgPjiUsdA7rdviVXHK1Vm6_e9n4XflaobNtvWGqlEc8qnZcQyNUy-AQzQdjPkJZk5jfLBPlO_NIGGopd8QSNEcb4PuspJp-oi02MGVBV9j34q--fBy-4nRdGkI4NBvAgUGqvvByG-pc8_OnOQo7yWx/s1548/IMG20200331115258.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1256" data-original-width="1548" height="325" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiewm4SS4fuI1iklJ-JZX85cbr14YhMUIu5hnjgPjiUsdA7rdviVXHK1Vm6_e9n4XflaobNtvWGqlEc8qnZcQyNUy-AQzQdjPkJZk5jfLBPlO_NIGGopd8QSNEcb4PuspJp-oi02MGVBV9j34q--fBy-4nRdGkI4NBvAgUGqvvByG-pc8_OnOQo7yWx/w400-h325/IMG20200331115258.jpg" width="400" /></a></div><br />Nah, itulah sebabnya KPK melakukan pengembangan pada tahun 2020 dan menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dari F-PDIP periode 2013 - 2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diadili karena menerima uang suap yang besarnya Rp4.8 miliar. Dan saat ini Supriyono sudah berstatus terpidana 8 tahun penjara.<br /><br />Padahal, selain Sutrisno, beberapa anggota DPRD Kab. Tulungagung juga mengakui menerima uang ‘haram’ yang jumlahnya berpariasi, yaitu Sofian Heryanto sebesar Rp105 juta, Wiwik Tri Asmoro sebesar Rp 5 juta, Widodo Prasetyo sebesaar Rp50 juta, Sumarno sebesar Rp80 juta yang sebagahian berasal dari Suprapti selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Tulungagung. Kemuidan Imam N sebesar Rp57 juta, Ansoro sebesar Rp15 juta, Samsul Huda sebesaar Rp300 juta, Agung Darmanto sebesar Rp30 juta dan Marikan sebesar Rp10 juta<br /><br />Namun hingga saat ini, masih ada uang suap sebesar Rp30 miliar yang belum terungkap entah ditangan pejabata mana bukan???. Sementara informasi yang masuk beritakorupsi.co, bahwa tak lama lagi KPK akan mengumumkan tersangka baru selaku penerima Suap. Namun terkait hal itu, belum ada tanggapan dari KPK<br /><br />Kemudian pada tahun 2021, KPK kembali melakukan pengembangan dan hasilnya menetapkan Tigor Prakasa sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi pemberian suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14.414.829.000. tulah sebabnya si Tigor Prakasa<br /><br /><b>Yang jauh lebih menarik bukanlah tentang si Tigor Prakasa, melainkan kasus ini bisa merembet dan menyeret beberapa Tersangka baru terkait dugaan Korupsi dan pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) JawaTimur ke 25 Kabupaten / Kota sebagaimana yang terungkap dalam persidangan   </b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2hKgiOWYdsZLTW_IWpC7ERLAkdekFyQOwzn4PaLLOFYpJuu9BNptssrH1rVQ-RuesIPMubDjFRBR4Yd5WTmAjtJ5f74LU-lkgfSib7AY2iHtOd2tW2ctF3A0rCwiPXJYG06c8p-wISvwn_7mUZu0fXXMOHPVxk5P46MpaAdAXwU6HhOhJOpKgAoQ/s3264/IMG20200421112018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3264" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2hKgiOWYdsZLTW_IWpC7ERLAkdekFyQOwzn4PaLLOFYpJuu9BNptssrH1rVQ-RuesIPMubDjFRBR4Yd5WTmAjtJ5f74LU-lkgfSib7AY2iHtOd2tW2ctF3A0rCwiPXJYG06c8p-wISvwn_7mUZu0fXXMOHPVxk5P46MpaAdAXwU6HhOhJOpKgAoQ/w640-h360/IMG20200421112018.jpg" width="640" /></a></div>Dana DAU, DAK dan BK Prov Jatim yang dikucurkan ke 25 Kabupaten / Kota di Jawa Timur sebagaimana yang terungkap dalam persidangan salah satunya ke Kabupaten Tulungung sebesar Rp73.639 miliyar. Dan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Propinsi ke Kabupaten Tulungagung sejak Syahri Mulyo terpilih menjadi Bupati pada tahn 2012.<br />     <br />Dan pada tahun 2013, Syahri Mulyo mengajak kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk menemui pejabat Bapeda Prov. Jatim dan kemudian Syahri Mulyo memerintahkan ke 4 orang tersebut (Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan) untuk mengurus Dana DAU, DAK dan BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung. Hal ini diungkapkan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakm dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />Tahun 2014 dana bantuan Pemrov Jatim ke Kab. Tulungagung yaitu DAU sebesar Rp3.807 miliar, Unduhan (istilah untuk mendapatkan) DAK sebesar Rp1.4 miliar, dana BK Prov sebesar Rp3.760 miliar, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar.<br /><br />Tahun 2015, DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. <br /><br />Tahun 2016, DAU Rp6.381 miliar, Unduhan DAK Rp12.965 miliar, BK Prov Rp2.400 miliar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliar. Total Rp25.111 miliyar. <br /><br />Tahun 2017, DAU Rp7.046 miliar, Unduhan DAK Rp4.600 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliar. Total Rp17.410 miliar. <br /><br />Tahun 2018, DAU Rp4.000 miliar, Unduhan DAK Rp7.600 miliar, BK Prov Rp6.000 miliar. Total Rp17.600 miliyar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQghPV3CZt-JBhbGleb1NYY4KF7Hw8_f2rasJWiM51ityM_Xe7BXBAyDsGoPEYxSnXpnVABn2jZ0UALjIiC8UDEGMnCIQpACqSgThiOvfbP6A4i7hwRUtOKU-eRs6VHI0W-VYn7c1JCFuAvk3jG0EUP58XV0Y1LXbXWvHOV4mZu-lr8LKHIPXGSXD_/s1165/IMG20200616152821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQghPV3CZt-JBhbGleb1NYY4KF7Hw8_f2rasJWiM51ityM_Xe7BXBAyDsGoPEYxSnXpnVABn2jZ0UALjIiC8UDEGMnCIQpACqSgThiOvfbP6A4i7hwRUtOKU-eRs6VHI0W-VYn7c1JCFuAvk3jG0EUP58XV0Y1LXbXWvHOV4mZu-lr8LKHIPXGSXD_/w640-h360/IMG20200616152821.jpg" width="640" /></a></div>“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />Selian itu, JPU KPK juga membeberkan sejumlah uang ke pejabat dalam surat dakwaannya, antara lain; Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Kab.Tulungagung sebesar Rp700 juta,; Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.<br /><br />Sedangkan aliran uang ke Pejabat Pemprov Jatim, KPK juga membeberkannya dalam surat dakwaannya, yaitu ; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Syahri Mulyo dan terdakwa Sutrisno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: red;">Dua Pejabat Bapeda Pemprov Jatim dan 11 Anggota DPRD Tulungagung Akui Terima Uang - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/06/dua-pejabat-bapeda-pemprov-jatim-dan-11.html?m=1 " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2020/06/dua-pejabat-bapeda-pemprov-jatim-dan-11.html?m=1   </a></span></b><a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/06/dua-pejabat-bapeda-pemprov-jatim-dan-11.html?m=1 " target="_blank"><span style="color: red;">  </span></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpDI0fmtF_UI1C00ziXwsA8WkjXErZTQeOfRualB9j9JuUA1DdJyG9A7l8x0OnAVbjzvt_U8Mk8CR5WEbiEwrvzxRblviG_wPfMp19I4rtZSULYhuB94Ke_TGXBMUiLDC2t80jm9W0V_ombOX88pMi7HYhkHEL0HFmfBUpF5ZE95AiYte_vJuC8gSe/s3264/IMG20200421112018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3264" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpDI0fmtF_UI1C00ziXwsA8WkjXErZTQeOfRualB9j9JuUA1DdJyG9A7l8x0OnAVbjzvt_U8Mk8CR5WEbiEwrvzxRblviG_wPfMp19I4rtZSULYhuB94Ke_TGXBMUiLDC2t80jm9W0V_ombOX88pMi7HYhkHEL0HFmfBUpF5ZE95AiYte_vJuC8gSe/w640-h360/IMG20200421112018.jpg" width="640" /></a></div>Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi saat Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung diadili sebagai Terdakwa penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana BAPEDA Pemprov Jatim dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, saksi menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov adalah 7 persen dari jumlah anggaran<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzlkHof5-SjdtcaSpiy8FoLkavoE04zsGd8cJ1xBz44sVT5jR_U_GaAPi86-cPHK9fyjhJbHC76y6WmL_vEleoz0fFu5ID0VvXNGilcccEvULs-tsOlxJ077aPwO0LNdYV0aGfoJjcGbN_gLLsJ25NQsjGPBm4bXTS8RTPTn5MONhlw8gwDBJw547i/s1280/d.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzlkHof5-SjdtcaSpiy8FoLkavoE04zsGd8cJ1xBz44sVT5jR_U_GaAPi86-cPHK9fyjhJbHC76y6WmL_vEleoz0fFu5ID0VvXNGilcccEvULs-tsOlxJ077aPwO0LNdYV0aGfoJjcGbN_gLLsJ25NQsjGPBm4bXTS8RTPTn5MONhlw8gwDBJw547i/w400-h225/d.jpeg" width="400" /></a></div><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setyawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah <br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim Kusdarwanto. Dan dijawab saksi, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Lalu Majelis Hakim mengatakan kepada JPU KPK, “Silahkan didalami, jangan takut. Kami akan back-up dalam putusan,” ujar anggota Majelis Hakim Kusdarwanto kepada JPU KPK<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span>Jubir KPK Ali Fikri : KPK Memastikan Akan Melakukan Pengembangan Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/06/jubir-kpk-ali-fikri-kpk-memastikan-akan.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2020/06/jubir-kpk-ali-fikri-kpk-memastikan-akan.html?m=1</a></span></b><br /><br />Lalu pada Jumat, 12 Juni 2020, Jubir KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi mengatakan, “Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK akan sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsSuZPknyZOfW1HWLNgRfGcO28DWQP1k1Ze9hEZtC8D-sjZhKGgj3uQFMuyCqia6aCzfljDyfm3VPGYD1UrBk2MHXsDjTRc-e5XwnmLjdKYblYYpn74szfAEqdiJkAe92r1F7VBiFOiwE_ABfLNj1SMwLtv_zt8PnUSmJAcgTAZlp3qzIRSUr3jGw/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsSuZPknyZOfW1HWLNgRfGcO28DWQP1k1Ze9hEZtC8D-sjZhKGgj3uQFMuyCqia6aCzfljDyfm3VPGYD1UrBk2MHXsDjTRc-e5XwnmLjdKYblYYpn74szfAEqdiJkAe92r1F7VBiFOiwE_ABfLNj1SMwLtv_zt8PnUSmJAcgTAZlp3qzIRSUr3jGw/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 08 Juni 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK yaitu Joko Hermawan S, Moh. Helmi Syarif, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Ahmad Husin Madya, Ahmad Hidayat Nurdin, Mochamad Irmansyah, Andy Bernard Desman, Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Sepputra terhadap Terdakwa Tigor Prakasa dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwati, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, yaitu Budi Mustika Nugraha dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Merah Putih Jakarta Selatan milik KPK karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK Joko Hermawan dkk menjelaskan, <br />bahwa Terdakwa TIGOR PRAKASA, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya di waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018,   bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, di Kantor saksi DWI BASUKI di Jalan Lawu No.18 Kauman Tulungagung, di Rumah Pribadi SYAHRI MULYO di Jalan Ngantru Tulungagung dan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-r1T9hnc8qVej-n0CLRE8BVZje13bHu6IjAEaBwo42GxziB5caHvRGQWDLnSoFIuA1QIQEbCUiCyLJuG1pvViwhzbfpAqMMyDTf1cSuP1NvdUD1sDbIzgg3XMf_6QSKnrL2cPwczDUBvD9dS4BOyR8Ik21hpkbHPzlcCQPKxGdtUC5s7CEHimp5d7/s700/B..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="700" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-r1T9hnc8qVej-n0CLRE8BVZje13bHu6IjAEaBwo42GxziB5caHvRGQWDLnSoFIuA1QIQEbCUiCyLJuG1pvViwhzbfpAqMMyDTf1cSuP1NvdUD1sDbIzgg3XMf_6QSKnrL2cPwczDUBvD9dS4BOyR8Ik21hpkbHPzlcCQPKxGdtUC5s7CEHimp5d7/w640-h458/B..jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Tulungagung yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, <br /><br />Yaitu memberikansesuatu berupa uang secara bertahap yang keseluruhannya sejumlah Rp14.414.829.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena SYAHRI MULYO telah memberikan proyek-proyek pada dinas PUPR Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016, 2017 dan 2018 kepada Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf b dan huruf e Jo. Pasal 76 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa keluarga Terdakwa memiliki beberapa perusahaan antara lain : PT TRIPEL S PUTRA KEDIRI, PT AYEM MULYA INDAH, PT AYEM MULYA ASPAL MIX dan PT KEDIRI PUTRA yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Selain itu keluarga Terdakwa juga  memiliki usaha bidang wisata di wilayah Tulungagung yakni HOTEL SRABAH dan JAMBOOLAND.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigNpoXqSqsr8fFklbk73nMKoN6vHbT0-jE4oAkAdktjqKwibsTAQwAUDuIZK-Pz7XnMtjs8XqyiG-YjHDskCBSxqgqGNeJsYqNI_a7izcVdwXIF6jaeQW7cfPAQEc6r9F5elwWR9gVf50LgeX_ygecpBf0VIqKxgq_RMmH4SgUvhmonh6JayC50h-B/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigNpoXqSqsr8fFklbk73nMKoN6vHbT0-jE4oAkAdktjqKwibsTAQwAUDuIZK-Pz7XnMtjs8XqyiG-YjHDskCBSxqgqGNeJsYqNI_a7izcVdwXIF6jaeQW7cfPAQEc6r9F5elwWR9gVf50LgeX_ygecpBf0VIqKxgq_RMmH4SgUvhmonh6JayC50h-B/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan April 2013, SYAHRI MULYO diangkat sebagai Bupati Tulungagung periode 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 tahun 2013. Setelah SYAHRI MULYO menjabat sebagai Bupati Tulungagung kemudian mengangkat SUTRISNO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Selanjutnya dalam pelaksaan proyek-proyek di Dinas PUPR, SUTRISNO atas persetujuan SYAHRI MULYO melakukan ploting (pembagian) ke beberapa pengusaha antara lain SUSILO PRABOWO alias EMBUN, SONY SANDRA (Ayah Terdakwa) dan DWI BASUKI, dengan kesepakatan adanya pemberian fee untuk SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO.<br />Pada tahun 2014, <br /><br />Sesuai hasil ploting dari SUTRISNO, SONY SANDRA mendapatkan beberapa paket pekerjaan peningkatan jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung antara lain dengan menggunakan PT KEDIRI PUTRA. Atas pekerjaan tersebut, sesuai kesepakatan kemudian SONY SANDRA memberikan fee sejumlah Rp5.495.863.560,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO. <br /><br />Pada tahun 2015 hal tersebut juga terulang dimana SONY SANDRA atas plotingan dari SUTRISNO kembali mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dengan memberikan fee sejumlah Rp6.799.570.800,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO.<br /><br />Untuk proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun 2016, sebagaimana pengaturan pada tahun sebelumnya, pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, SUTRISNO atas persetujuan SYAHRI MULYO juga membuat ploting proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung yang akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya SONY SANDRA dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, dengan kesepakatan adanya pemberian fee kepada SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggompyVrJ0ZR-AlXDaufisw5RiawemrjpmZ2Qld5j0ZgI6TOzs8O6wR-jrdsqRGhI301lrfz-dY9DxK5qdQ2qTU98uSbCbbCGWV6Dl-hBRzC58z11Ji9C0KJpdjPWVWnNMNMXg2bI_YxQf0RfzTlOyTrsOtLZrJoGhePQMLPL-KuzqBsmVWfj-ZCFi/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggompyVrJ0ZR-AlXDaufisw5RiawemrjpmZ2Qld5j0ZgI6TOzs8O6wR-jrdsqRGhI301lrfz-dY9DxK5qdQ2qTU98uSbCbbCGWV6Dl-hBRzC58z11Ji9C0KJpdjPWVWnNMNMXg2bI_YxQf0RfzTlOyTrsOtLZrJoGhePQMLPL-KuzqBsmVWfj-ZCFi/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Karena SONY SANDRA (ayah Terdakwa) terkena masalah kriminal dan menjalani proses hukum, sehingga Terdakwa melanjutkan pelaksanaan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sekaligus pemberian fee kepada SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO.<br /><br />Setelah ada pembagian paket pekerjaan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, maka pada saat proses lelang Terdakwa dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN hanya mengajukan penawaran pada pekerjaan yang sudah ditentukan oleh SUTRISNO, dimana Terdakwa mengajukan penawaran menggunakan perusahaan milik Terdakwa disertai dengan perusahaan pendamping yang sudah diatur oleh Terdakwa, <br /><br />Sedangkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN akan mengajukan penawaran tetapi tidak untuk memenangkan lelang paket pekerjaan tersebut. Pada tahun 2016 sesuai hasil ploting dan pengaturan pelelangan, perusahaan Terdakwa mendapatkan beberapa pekerjaan yaitu :<br /><br />Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tugu - Nyawangan - Beringin, Ruas Jalan Kedungsoko - Gesikan oleh PT KEDIRI PUTRA, dengan nilai kontrak Rp16.390.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). <br /><br />Dalam proses lelang perusahaan pendamping yaitu PT AYEM MULYA ASPALMIX dan PT TRIPEL S PUTRA KEDIRI dan satu perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN.<br />Peningkatan Jalan Ruas Jalan Buntaran - Tenggur - Sukorejowetan, Penyempurnaan Bahu Jalan Rejosari - Sine dan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalitalun - Sine  yang dikerjakan PT KEDIRI PUTRA, dengan nilai kontrak Rp16.350.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg85T7Gj8IkW9bvsltK_-Bz7w5MfgBBiHlGT_B2IaB-R53pJNtvLAhR-JUcT6RX4LsBOiftssWmGBLXk9ibi9VE9U-IiubiR-UqS_lDniXYh0vt1PdXHLKFA-Iek7GLU8Mwmk6URhDFvkFesGnB14LjcFxbjSj7XpGp9xm9VQsLIAAMXDhGBk6mqrVs/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg85T7Gj8IkW9bvsltK_-Bz7w5MfgBBiHlGT_B2IaB-R53pJNtvLAhR-JUcT6RX4LsBOiftssWmGBLXk9ibi9VE9U-IiubiR-UqS_lDniXYh0vt1PdXHLKFA-Iek7GLU8Mwmk6URhDFvkFesGnB14LjcFxbjSj7XpGp9xm9VQsLIAAMXDhGBk6mqrVs/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses lelang perusahaan pendamping yaitu PT AYEM MULYA ASPALMIX dan PT TRIPEL S PUTRA KEDIRI dan satu perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN.<br />Peningkatan Jalan Ruas Jalan Winong - Pakisrejo Tahap II, Ruas Jalan Pakisrejo - Tumpakmergo, Ruas Jalan Campurdarat – Pakisrejo, yang dikerjakan PT. KEDIRI PUTRA , dengan nilai kontrak Rp14.577.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT AYEM MULYA ASPALMIX dan PT TRIPEL S PUTRA KEDIRI dan satu perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Overlay Ruas Jalan Boyolangu-Pojok; Ruas Jl. Ngunut-Panjerejo; Ruas Jl. Pulosari-Purworejo, oleh PT KARYA HARMONI MANDIRI - PT AYEM MULYA ASPALMIX, dengan nilai kontrak Rp5.235.000.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT GALAXY MULTI TEKHNIK dan PT FEVA INDONESIA. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Winong - Pakisrejo Tahap I, oleh PT. KARYA HARMONI MANDIRI - PT. AYEM MULYA ASPALMIX, dengan nilai kontrak Rp8.089.515.000,00 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA, PT TRIPLE S KEDIRI PUTRA dan satu perusahaan lain yaitu PT ABADI LUHUR. Overlay Ruas Jl. Lembupeteng-Botoran; Ruas Jl. Balerejo-Batangsaren; Ruas Jl. Abdul Fatah II; Jl. A. Yani I; Jl. Sobontoro I & IV; Ruas Jl. Jarakan-Wonorejo/Bendungan yang dikerjakan PT. KARYA HARMONI MANDIRI – PT. AYEM MULYA ASPALMIX, Kso, dengan nilai kontrak Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYpXVcwm8F45ePey39pmj2G1HLYT_n8JbUbzSCL0vlmXpmeKI4U8qxRuueG72cIxbZ700ojs8BQhg1ZZ11dBfYeARqyw4H2EoZKpBcSYNiV8-Yb3QEqg7nMa-10c4yCs07QMRCeqKxuHX8l44xJsnwMWqAeR1qCev9FCE_kXaNWpi--JEkA1hr2w4/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYpXVcwm8F45ePey39pmj2G1HLYT_n8JbUbzSCL0vlmXpmeKI4U8qxRuueG72cIxbZ700ojs8BQhg1ZZ11dBfYeARqyw4H2EoZKpBcSYNiV8-Yb3QEqg7nMa-10c4yCs07QMRCeqKxuHX8l44xJsnwMWqAeR1qCev9FCE_kXaNWpi--JEkA1hr2w4/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses lelang perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA dan PT AYEM MULYA ABADI. Pada tahun 2017 sesuai hasil ploting dan pengaturan pelelangan, perusahaan Terdakwa mendapatkan beberapa pekerjaan yaitu :<br /><br />Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalitalun - Sine yang dikerjakan PT KEDIRI PUTRA dengan nilai kontrak Rp7.459.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).<br />Dalam proses lelang perusahaan pendamping yaitu PT KARYA HARMONI MANDIRI dan PT AYEM MULYA ABADI serta salah satu grup perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN.<br /><br />Peningkatan Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Kel. Panggungrejo - Batangsaren, Ruas Jalan Desa Sidorejo, Ruas Jalan Desa Moyoketen (IPLT), Ruas Jalan Kel. Panggungrejo Menuju SMU, Ruas Jalan Desa Sidorejo - Panggungrejo dan Ruas Jalan Macanbang – Sepatan yang dikerjakan PT  KEDIRI PUTRA dengan kontrak Rp3.794.300.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT AYEM MULYA ASPALMIX serta salah satu grup perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gandong - Bantengan yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp2.785.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3MVcGaSAaX1cMHwn0m1FF6KCk_rMdK7Kx5k-3SuesmswTiRv0e9RsLXzTakWhHtmskwltE-l6a9saVWS12XYli_-laiOE8Y-nlTnHWawRvJ3-jyW-cf8dG6UMEaMu08atziNzL4ZV9Ldu_3VTeZMDkyRxG1s6tSUgz2SV5VwogogXjCl8nloWD2g/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3MVcGaSAaX1cMHwn0m1FF6KCk_rMdK7Kx5k-3SuesmswTiRv0e9RsLXzTakWhHtmskwltE-l6a9saVWS12XYli_-laiOE8Y-nlTnHWawRvJ3-jyW-cf8dG6UMEaMu08atziNzL4ZV9Ldu_3VTeZMDkyRxG1s6tSUgz2SV5VwogogXjCl8nloWD2g/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA, PT AYEM MULYA ABADI dan salah satu grup perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gledug - Moyoketen yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp2.928.600.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA dan PT AYEM MULYA ABADI serta salah satu grup perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN.  Peningkatan Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Desa Bendilwungu - Pandansari, Ruas Jalan Desa Bendiljati Wetan - Sambijajar dan Ruas Jalan Jabalsari yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp4.004.500.000,00 (empat miliar empat juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA. Peningkatan Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Tambakrejo - Podorejo, Ruas Jalan Wajak Lor - Doroampel dan Ruas Jalan Serut - Tanjungsari - Wonorejo    yang dikerjakan  PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp4.475.000.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA dan PT GALAXY MULTI TEKHNIKA. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Dr. Sutomo; Ruas Jalan Mayjend. Sungkono; Ruas Jalan WR. Supratman; dan Ruas Jalan Patoman-Sidomulyo yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp4.785.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dalam proses lelang perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA dan PT GALAXY MULTI TEKHNIKA. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1i8bGIolsHx-eZ0eszJBooZBNNAcRbgwmVpaE_vKMJ_7iT7c0eDG8TV2eiJwspqhct2Xsl4tWaKxCI9nwK_C4h0VtnWjHJB_TRceDO63QN3fcYLGotwBmAko_o44CtTCleL51Xw2s9vE7u4JU59I0E904_XMXBrlszIa1MgUGEre0wnN1J6LW-ZL/s700/B..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="700" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1i8bGIolsHx-eZ0eszJBooZBNNAcRbgwmVpaE_vKMJ_7iT7c0eDG8TV2eiJwspqhct2Xsl4tWaKxCI9nwK_C4h0VtnWjHJB_TRceDO63QN3fcYLGotwBmAko_o44CtTCleL51Xw2s9vE7u4JU59I0E904_XMXBrlszIa1MgUGEre0wnN1J6LW-ZL/w640-h458/B..jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2018 sesuai hasil ploting dan pengaturan pelelangan, perusahaan Terdakwa mendapatkan beberapa pekerjaan yaitu:<br /><br />Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Gandong - Pakel yang dikerjakan PT KEDIRI PUTRA dengan nilai kontrak Rp4.397.074.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT AYEM MULYA ABADI. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Gandong - Ngepeh yang dikerjakan oleh  PT KEDIRI PUTRA dengan nilai kontrak Rp3.411.562.000,00 (tiga miliar empat ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT AYEM MULYA ABADI. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Kelurahan Tertek, Ruas Jalan Kelurahan Kutoanyar, Ruas Jalan Waung - Moyoketen, Ruas Jalan Lembu Peteng - Moyoketen (Lanjutan), Ruas Jalan Gondosuli - Macanbang dan Jalan Kelurahan Kepatihan yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp4.499.333.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqpiLd27DHF5zJ94YAcWHHpA98grahgXVw1c2yGKX05mPTJwGEsYDGwoZbxtRFLHNMj-lYrEh8C7byj-dxKrtCHMiIBtb7tukr53Eetzt5UTcN_nFiCuFloU-_zSiQ5mmpS23w-bSBBbEpcwqQJBM9uiihalqnIN22yXrDcbiT8MG6UWCcQva5BMJh/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqpiLd27DHF5zJ94YAcWHHpA98grahgXVw1c2yGKX05mPTJwGEsYDGwoZbxtRFLHNMj-lYrEh8C7byj-dxKrtCHMiIBtb7tukr53Eetzt5UTcN_nFiCuFloU-_zSiQ5mmpS23w-bSBBbEpcwqQJBM9uiihalqnIN22yXrDcbiT8MG6UWCcQva5BMJh/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cuwiri - Karangrejo yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp6.879.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang, perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA, PT KADIRI SARANA BHAKTI dan PT GALAXY MULTI TEKHNIKA. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Cuwiri - Pagerwojo pada 23 Maret 2018 yang dikerjakan PT AYEM MULYA ASPALMIX dengan nilai kontrak Rp7.334.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).<br /><br />Dalam proses lelang perusahaan pendamping yaitu PT KEDIRI PUTRA, PT KADIRI SARANA BHAKTI dan PT GALAXY MULTI TEKHNIKA dan PT SUMBER CAHAYA AGUNG. <br /><br />Sebagai kompensasi dari paket pekerjaan yang diperoleh Terdakwa tahun 2016 sampai dengan 2018, Terdakwa beberapa kali memberikan uang/fee kepada SYAHRI MULYO melalui SUKARJI dan SUTRISNO, dengan rincian yaitu :<br /><br />Pada bulan Januari 2016, bertempat di ruang kerja SUTRISNO pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sebesar Rp6.626.804.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.<br /><br />Pada bulan Januari 2017, bertempat di ruang kerja SUTRISNO pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sebesar Rp3.072.900.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.<br /><br />Pada bulan Januari 2018, bertempat di ruang kerja SUTRISNO pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.715.125.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang kemudian oleh SUTRISNO uang dari Terdakwa tersebut diserahkan kepada SYAHRI MULYO di Pendopo Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Pada tahun 2018 atau menjelang berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Tulungagung, SYAHRI MULYO yang berniat akan mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Tulungagung periode kedua, mulai mempersiapkan diri termasuk menggalang dana untuk keperluan Pilkada. <br /><br />SYAHRI MULYO memerintahkan SUTRISNO untuk mencari dana dan ditindaklanjuti oleh SUTRISNO antara lain dengan meminta uang/fee proyek ke Terdakwa. Atas permintaan SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO tersebut, Terdakwa menyanggupinya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLjiGihejV5KHYerSYivL3OdN1D_a9hxVTgO3xwnH3kLNLexN7QP2jJuWJHLQFeOowse5nqoLJJyHdXoJsa6iStTGiU7tZzNlmtM1WoBF_Pf5lJex5_J39sUqUCuPvHyrT-OFEPJn7ohWVSO4fLQq3gruNrnNl3HJVxMWTuB_5mEyCoa5EDEgEhe5I/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLjiGihejV5KHYerSYivL3OdN1D_a9hxVTgO3xwnH3kLNLexN7QP2jJuWJHLQFeOowse5nqoLJJyHdXoJsa6iStTGiU7tZzNlmtM1WoBF_Pf5lJex5_J39sUqUCuPvHyrT-OFEPJn7ohWVSO4fLQq3gruNrnNl3HJVxMWTuB_5mEyCoa5EDEgEhe5I/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas petunjuk dari SUTRISNO, kemudian pada sekitar bulan Maret-April 2018 bertempat di kantor DWI BASUKI Jl Lawu Nomor 18 Kauman, Tulungagung, Terdakwa memberikan uang kepada SYAHRI MULYO melalui DWI BASUKI dalam 4 (empat) tahap masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br /><br />Kemudian SUTRISNO meminta DWI BASUKI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut kepada SYAHRI MULYO melalui AGUNG PRAYITNO. Setelah AGUNG PRAYITNO menerima uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dirumah DWI BASUKI, kemudian AGUNG PRAYITNO menyerahkan uang tersebut kepada SYAHRI MULYO di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulungagung.<br /><br />Bahwa pemberian uang dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp14.414.829.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada SYAHRI MULYO karena SYAHRI MULYO telah memberikan jatah beberapa proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepada Terdakwa, yang bertentangan dengan kewajiban SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; <br /><br />Dan Pasal 67 huruf b dan huruf e Jo. Pasal 76 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Tigor Prakasa, Penyuap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M Diadili

“Kasus Korupsi Suap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (kini Terpidana) bisa merembet dan menyeret beberapa Tersangka baru terkait dug...

»

Jubir KPK Ali Fikri: Jaksa KPK segera Sidangkan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat (Hakim PN Surabaya) Dkk

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir6ummok8rfwnQxlf33Smvtc63_7M2an4LFX9_G9G3wd7aVuzDExmzEFrG1pQRXp6LN4TeQJUDhxULdUN0ExXXbe26YCRjREJbQrEDdEVZBc6AYNp7n7OebEP9qF_80_uXDikDnM909T8/s800/JPU+KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="406" data-original-width="800" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir6ummok8rfwnQxlf33Smvtc63_7M2an4LFX9_G9G3wd7aVuzDExmzEFrG1pQRXp6LN4TeQJUDhxULdUN0ExXXbe26YCRjREJbQrEDdEVZBc6AYNp7n7OebEP9qF_80_uXDikDnM909T8/w640-h342/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><div style="text-align: justify;">Tak lama lagi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KK) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan segera mengadili Tersangka / Terdakwa kasus dugaan Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Kamis, 20 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yaitu Itong Isnaeni Hidayat, SH., MH salah seorang Hakim di PN Surabaya dan Hamdan selaku Panitra Pengganti (PP) di PN Surabaya serta salah seorang Pencara di Surabaya yakni Hendro Kasiono. Hal itu seperti yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Selasa, 07 Juni 2022<br /><br />Ali Fikri mengatakan, bahwa hari ini (Selasa, 07 Juni 2022) Jaksa KPK Gina Saraswati telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ‘Terdakwa’ Itong Isnaini Hidayat dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.<br /><br />“Jaksa KPK segera menyidangkan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dkk. Tahanan para Terdakwa saat ini sudah beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan selanjutnya tempat penahanan di titipkan di Rutan, yaitu Itong Isnaini Hidayat di Rutan Klas 1 Surabaya (Medaeng), Hamdan di Rutan Kejati Jatim dan Hendro Kasiono,di Rutan Polda Jatim,” kata Ali  <br /><br />Lebih lanjut Ali menjelaskan, Tim Jaksa masih menunggu penetapan atau penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Ali juga menjelaskan tentang Pasal yang dikenakan kepada Ketiga Tersangka/Terdakwa, yaitu untuk Hendro Kasiono sebagai pemberi Suap dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;<br /><br />Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />“Untuk Itong Isnaini Hidayat dan Hamdan sebagai penerima dikenakan Kesatu Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” imbuhnya<br /><br />Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan JPU KPK Wawan Yunarwanto kepada beritakorupsi.co saat melimpahkan berkas perkara Ketiga Tersangka/Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Selasa, 07 Juni 2022)<br /><br />“Ada Tiga yang kita limpah masing-masing berkasnya tersendiri. Kalau Pasal yang dikenakan untuk Hendro Kasiono selaku pemberi (Suap) adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kalau untuk Itong dan Hamdan sebagai penerima adalah Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jadi Pasal 12 huruf c itu Hakim,” ujarnya<br /><br />Sementara Akhmad Nur, SH., MH selaku Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui beritakorupsi.co menjelasan, bahwa untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />“Untuk Majelis Hakim dan jadwal sidang, masih menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Nur. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang jadi pertanyaan masyarakat adalah, siapa kira-kira Majelis Hakim yang akan ditunjuk oleh Ketua PN Surabaya untuk mengadili Itong Isnaini Hidayat dan Hamdan?. Sebab kasus ini akan menarik, dimana Hakim mengadili Hakim yang sama-sama bertugas di PN yang yang sama. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Jubir KPK Ali Fikri: Jaksa KPK segera Sidangkan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat (Hakim PN Surabaya) Dkk

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO - Tak lama lagi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KK) bersama Majelis Hakim Pengadi...

»