Advokat Surabaya Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring Diadili Dalam Perkara Korupsi

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Terdakwa Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring menyusun skenario atau cerita rekayasa pengiriman uang suap dan gratifikasi dari Ivan Kwelju dan Liem Sin Tiong kepada Tagop Sudarsono Soulisa (Bupati Buru Selatan periode 2011 - 2016 dan 2016 - 2021) melalui orang kepercayaannya, Johny Rynhard Kasman yang seolah-olah uang tersebut merupakan utang piutang dan investasi dengan maksud untuk mencegah, merintangi Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Ivan Kwelju, Johny Rynhard Kasman dan Tagop Sudarsono Soulisa yang sedang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)#</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcZOyoJW5HnGsCOp93fyuIrtTaDEo0V2CllSC6_NRe1reYRRd2-0On7L51yJ1CfkrBlcThLgChXSzZvoc-gsRa08Dl2OXRnKf8UYabnKR-prFeC4XdTNFJgxsLAcN04svwvpwxXSQUWTYyy7MuksjZzrDMe-49cT28WxYr9rM97JYFcU3HI-DHTdihOxA/s362/Advokat%20Surabaya%20Laurenzius.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="298" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcZOyoJW5HnGsCOp93fyuIrtTaDEo0V2CllSC6_NRe1reYRRd2-0On7L51yJ1CfkrBlcThLgChXSzZvoc-gsRa08Dl2OXRnKf8UYabnKR-prFeC4XdTNFJgxsLAcN04svwvpwxXSQUWTYyy7MuksjZzrDMe-49cT28WxYr9rM97JYFcU3HI-DHTdihOxA/w329-h400/Advokat%20Surabaya%20Laurenzius.jpg" width="329" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>Ketika seorang penegak hukum terlibat sebagai mafia hukum dan merekayasa hukum, apakah proses penegakan hukum di negeri ini akan berjalan sesuai dengan bunyi Undang-undang atau peraturan yang berlaku? Atau penegakan hukum itu hanya tajam ke bawah tumpul ke atas sebab hukum apa kata mereka yang terlibat dalam mafia hukum?</i><br /><br />Dan itulah (merekayasa) yang menyeret salah satu Advokat Surabaya yaitu Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring yang tinggal di  Jalan Raya Rungkut Nomor 23 - 25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, Jawa Timur dan Jl. Sultan Hairun RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku<br /><br />Sebab Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Selasa, 08 Agustus 2023),  menyeret Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring, salah satu Advokat Surabaya (Law Firm Lima dan Bintang) yang tinggal di  Jalan Raya Rungkut Nomor 23 - 25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, Jawa Timur dan Jl. Sultan Hairun RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Terdakwa Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring didakwa mencegah, merintangi proses penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK atas nama Tersangka Ivan Kwelju, Johny Rynhard Kasman dan Tagop Sudarsono Soulisa (Bupati Buru Selatan periode 2011 - 2016 dan 2016 - 2021) dengan cara menyusun skenario atau cerita rekayasa atas pengiriman uang Suap dan Gratifikasi dari Ivan Kwelju dan Liem Sin Tiong  kepada Tagop Sudarsono Soulisa melalui orang kepercayaannya, Johny Rynhard Kasman, seolah-olah uang tersebut merupakan utang piutang dan investasi<br /><br />Terdakwa Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring dijerat dalam dua Pasal yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>Pasal 21 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<br /><br />Dan Pasal 22 berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiltLTx9l_NPzPG-JNxdZU6JttFEXwYip_55yKuGUHCpFUWehnWjHRow4GP-JYXvdtZEC9_kc21lITIlsNNXWyQ23jCESn9kchWH3-CpfUQ62ZsM7sxUL7a3eAI4vTX5cfMi9WhTTnfFXd5di98TASUbkMnf1Z1_2Wow0Xa2LwCG71oAlgy4g7n9fCS7BI/s1280/Advokat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiltLTx9l_NPzPG-JNxdZU6JttFEXwYip_55yKuGUHCpFUWehnWjHRow4GP-JYXvdtZEC9_kc21lITIlsNNXWyQ23jCESn9kchWH3-CpfUQ62ZsM7sxUL7a3eAI4vTX5cfMi9WhTTnfFXd5di98TASUbkMnf1Z1_2Wow0Xa2LwCG71oAlgy4g7n9fCS7BI/w640-h480/Advokat.jpg" width="640" /></a></div>Surat dakwaan terhadap Terdakwa Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring dibacakan oleh JPU KPK Richard Marpaung, Meyer Volmar Simanjuntak, Erlangga Jayanegara dan Muhammad Hadi dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candar Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 08 Agustus 2023) dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwatti, SH yang dihadiri oleh Terdakwa Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa LAURENZIUS COMPERNIKUS SAMPELAN SEMBIRING alias OYEN pada bulan Juni 2019 sampai dengan hari selasa tanggal 8 Maret 2022 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor Law Firm Lima dan Bintang Jalan Raya Rungkut Nomor 23 – 25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <br /><br />Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni Terdakwa menyusun skenario atau cerita rekayasa atas pengiriman uang suap dan gratifikasi dari IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA melalui orang kepercayaannya yang bernama JOHNY RYNHARD KASMAN, <br /><br />Seolah-olah uang tersebut merupakan utang piutang dan investasi, dengan maksud untuk mencegah, merintangi Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama para Tersangka IVANA KWELJU, TAGOP SUDARSONO SOULISA dan JOHNY RYNHARD KASMAN yang sedang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa Terdakwa adalah seorang Advokat yang diangkat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 15 Desember 1998 sebagai Penasehat Hukum oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan terdaftar sebagai anggota organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) nomor ID Card 98.11104 yang berkantor di Law Firm Lima dan Bintang Jalan Raya Rungkut Nomor 23 – 25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa sudah saling mengenal dengan IVANA KWELJU sejak sekitar tahun 1990 pada saat Terdakwa tinggal di kota Ambon.   <br /><br />Pada tahun 2019, KPK mulai melakukan Penyelidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi pemberian suap dan gratifikasi terkait dengan proyek pekerjaan di Kabupaten Buru Selatan dari IVANA KWELJU selaku pemilik PT VIDI CITRA KENCANA (PT VCK) kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan Periode I Tahun 2011 - 2016 dan Periode II Tahun 2016 – 2021. <br /><br />Dalam proses Penyelidikan tersebut, Penyelidik melakukan undangan / panggilan untuk dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terkait antara lain IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG selaku pelaksana lapangan PT VCK, TAGOP SUDARSONO SOULISA dan JOHNY RYNHARD KASMAN selaku supir pribadi sekaligus orang kepercayaan TAGOP SUDARSONO SOULISA.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl_WB8bOof034KWXpsZz6pEwdK3wBq40OuJ5tLg6QbBubgamFMXgIwMzQ4YeTuoPG86dPf8uVSbOZlWVvZ7eZdkVpH6WURhaqV06juCYKilTYt3nseUPP0kxNQLJvkTH2VZdfWYAHSY9gI8WRejBzGWsF2oeKWkH_SY18Wk2ZQTOyaueQ8DvWA6VnyYag/s1280/Advokat..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl_WB8bOof034KWXpsZz6pEwdK3wBq40OuJ5tLg6QbBubgamFMXgIwMzQ4YeTuoPG86dPf8uVSbOZlWVvZ7eZdkVpH6WURhaqV06juCYKilTYt3nseUPP0kxNQLJvkTH2VZdfWYAHSY9gI8WRejBzGWsF2oeKWkH_SY18Wk2ZQTOyaueQ8DvWA6VnyYag/w640-h480/Advokat..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sebelum memenuhi panggilan tersebut, IVANA KWELJU menghubungi Terdakwa untuk meminta saran dan pendapat, selanjutnya Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan IVANA KWELJU, salah satunya di kantor Terdakwa pada Law Firm Lima dan Bintang Jalan Raya Rungkut Nomor 23 – 25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, Jawa Timur. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengumpulkan IVANA KWELJU, LIEM SIN TIONG, TAGOP SUDARSONO SOULISA dan JOHNY RYNHARD KASMAN. Selanjutnya Terdakwa menyusun skenario atau rekayasa cerita yaitu :<br /><br />a. IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG dalam mengirim uang ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN sebesar total Rp.4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) seolah-olah adalah utang-piutang dan investasi apartemen dan mobil antara Terdakwa, IVANA KWELJU dan JOHNY RYNHARD KASMAN, bukanlah pemberian uang suap dan gratifikasi  kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA.  <br /><br />b. Terdakwa membuat dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seolah-olah JOHNY RYNHARD KASMAN bekerja dan mendapat upah sebagai staf di kantor Terdakwa pada Law Firm Lima dan Bintang Group Surabaya sebagai seorang Observasi sejak tahun 2013 s.d 2017. <br /><br />Padahal sebenarnya Terdakwa, IVANA KWELJU, LIEM SIN TIONG, TAGOP SUDARSONO SOULISA dan JOHNY RYNHARD KASMAN mengetahui uang-uang yang dikirim oleh IVANA KWELJU melalui rekening JOHNY RYNHARD KASMAN tersebut adalah uang suap dan gratifikasi kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA terkait proyek pekerjaan di Kabupaten Buru Selatan dan juga mengetahui JOHNY RYNHARD KASMAN sebenarnya adalah supir pribadi sekaligus orang kepercayaan TAGOP SUDARSONO SOULISA yang tidak pernah bekerja sebagai staf maupun karyawan di kantor Terdakwa.  <br /><br />Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan IVANA KWELJU, TAGOP SUDARSONO SOULISA, LIEM SIN TIONG dan JOHNY RYNHARD KASMAN untuk memberikan keterangan berdasar skenario yang telah disusun oleh Terdakwa tersebut apabila akan diminta keterangan oleh Aparat Penegak Hukum dengan maksud agar seolah-olah peristiwa yang terjadi adalah transaksi keuangan yang sah sehingga IVANA KWELJU, TAGOP SUDARSONO SOULISA, LIEM SIN TIONG dan JOHNY RYNHARD bisa terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung.  <br /><br />Bahwa pada tanggal  27 Agustus 2021 Pimpinan KPK menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan yaitu Nomor Sprin.Dik/41/DIK.00/01/08/2021, Sprin.Dik/42/DIK.00/01/08/2021 dan Sprin.Dik/43/DIK.00/01/08/2021 Tentang Perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Tersangka TAGOP SUDARSONO SOULISA, JOHNY RYNHARD KASMAN dan IVANA KWELJU, yaitu suap dan gratifikasi terkait Proyek Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada masa kepemimpinan Bupati TAGOP SUDARSONO SOULISA.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFY_fMFbxuhZ1EZxN6BI58SAb9RhnA9M-RayFcnoh_GNtTpWAH-NZaUWpFyU0EEoPZkepkDpjEtu_c7r39SDEQt24P2HxeFlixDQRnzHx0hIimeSgLrFHz8fsnxBTihNi38nFZjxY7L3CV0rOXkgdncn9xnprmXqZC-5wlDeoZ8iOeoqZDVaK1otwbQ0c/s1280/Advokat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFY_fMFbxuhZ1EZxN6BI58SAb9RhnA9M-RayFcnoh_GNtTpWAH-NZaUWpFyU0EEoPZkepkDpjEtu_c7r39SDEQt24P2HxeFlixDQRnzHx0hIimeSgLrFHz8fsnxBTihNi38nFZjxY7L3CV0rOXkgdncn9xnprmXqZC-5wlDeoZ8iOeoqZDVaK1otwbQ0c/w640-h480/Advokat.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan IVANA KWELJU dikantornya pada Law Firm Lima dan Bintang Jalan Raya Rungkut Nomor 23 – 25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan arahan kepada IVANA KWELJU agar dalam memberikan keterangan kepada Penyidik yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan menegaskan IVANA KWELJU tidak boleh merubah BAP tersebut. <br /><br />Bahwa selanjutnya, Penyidik KPK memanggil IVANA KWELJU untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 bertempat pada kantor KPK di Jakarta. Sebelum memenuhi panggilan tersebut IVANA KWELJU kembali berkoordinasi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap memberikan penegasan kepada IVANA KWELJU agar tetap memberikan keterangan sesuai skenario yang telah disusun Terdakwa dan jangan merubah BAP serta tidak boleh mengatakan fakta yang sebenarnya. <br /><br />Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, IVANA KWELJU menerangkan tidak pernah memberikan uang suap dan gratifikasi kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, oleh karena uang yang IVANA KWELJU kirim melalui rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN sebesar total Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) adalah uang utang-piutang dan investasi apartemen dan mobil antara Terdakwa, IVANA KWELJU dan JOHNY RYNHARD KASMAN. <br /><br />Bahwa selanjutnya Penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2022 untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Tersangka IVANA KWELJU, yang mana pada saat itu Terdakwa juga memberikan keterangan sebagaimana skenario yang telah disusun sebelumnya yaitu mengenai pengiriman uang dari IVANA KWELJU melalui rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN sebesar total Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) adalah utang-piutang dan investasi apartemen dan mobil antara Terdakwa, IVANA KWELJU dan JOHNY RYNHARD KASMAN, bukanlah pemberian uang suap kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA. <br /><br />Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa JOHNY RYNHARD KASMAN adalah karyawan yang bekerja di kantor Terdakwa dengan didukung dokumen PKWT yang sudah disiapkan Terdakwa. Padahal pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar melainkan hanya rekayasa dari Terdakwa. <br /><br />Bahwa skenario yang disusun oleh Terdakwa tersebut juga mengakibatkan tertutupinya peran dari LIEM SIN TIONG seolah-olah LIEM SIN TIONG tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pemberian suap dan gratifikasi, padahal LIEM SIN TIONG memiliki peran yang besar dalam terwujudnya delik suap dan gratifikasi kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, yaitu sebagai pihak yang melakukan pertemuan dan pengaturan proyek kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA dan sebagai orang yang bersama-sama dengan IVANA KWELJU memberi suap dan gratifikasi kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, yang mana hal tersebut kemudian baru dapat terungkap setelah proses persidangan.<br /><br />Bahwa selain itu, dalam melakukan perbuatannya selama proses Penyidikan perkara tersebut diatas, Terdakwa tidak pernah menerima surat kuasa secara resmi dari IVANA KWELJU, LIEM SIN TIONG, TAGOP SUDARSONO SOULISA dan JOHNY RYNHARD KASMAN untuk bertindak sebagai kuasa hukum.<br /><br />Bahwa atas perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari IVANA KWELJU dan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari TAGOP SUDARSONO SOULISA melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa mencegah dan merintangi dengan cara menyusun skenario yang tidak sesuai fakta sebenarnya, mengumpulkan dan mengarahkan saksi-saksi dan tersangka untuk memberikan keterangan yang tidak benar, membuat dokumen-dokumen rekayasa tersebut menyebabkan Penyidik KPK mengalami rintangan dan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi TAGOP SUDARSONO SOULISA, JOHNY RYNHARD KASMAN dan IVANA KWELJU. <br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Advokat Surabaya Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring Diadili Dalam Perkara Korupsi

#Terdakwa Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring menyusun skenario atau cerita rekayasa pengiriman uang suap dan gratifikasi dari Ivan Kw...

»

Polda Jatim Menetapkan Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Sebagai Tersangka Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-rZjea0Pfe-vKSugt9_E0K1b6JnK9KKyG3B95FBuGs7TmVjU1JNVKJjjgGHiT8pMSBFsnG_aR2q9KtCqkIW6wfYlGQ4YnK_AucyEPmR5pvVGt1F5yBPc59ce9_19dZ3Vqkxz3yo4f4DCsNcHhiKYmYqPDIBxWtrenEmDJW0QFd0gyL2G-AodFvKkabHI/s700/Kabid%20Humas%20Polda%20Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="700" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-rZjea0Pfe-vKSugt9_E0K1b6JnK9KKyG3B95FBuGs7TmVjU1JNVKJjjgGHiT8pMSBFsnG_aR2q9KtCqkIW6wfYlGQ4YnK_AucyEPmR5pvVGt1F5yBPc59ce9_19dZ3Vqkxz3yo4f4DCsNcHhiKYmYqPDIBxWtrenEmDJW0QFd0gyL2G-AodFvKkabHI/w640-h300/Kabid%20Humas%20Polda%20Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr align="justify"><td class="tr-caption"><span style="font-size: x-small;"><b>Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto                                            Tersangka </b>Eny Rustiana dan Saiful Rachman <br /></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Penyidik Polda Jatim menetapkan status Tersangka terhadap “SR” (Saiful Rachman) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2018 dan “ER” (Eny Rustiana) selaku Kepala Sekolah salah satu SMK di Kabupaten Jember dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp16.2 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp8.270.996.811,04 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan berkas perkara kedua Tersangkapun (Saiful Rachman dan Eny Rustiana) sudah dilimpahkan penyidik Polda Jatim ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya, Rabu, 02 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto kepada beritakorupsi, Rabu, 02 Agustus 2023<br /><br />“Dugaan tindak pidana Korupsi terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 dengan tersangka Sdr. Syaiful Rachman dan Sdr. Eny Rustiana dengan Nilai kerugian 8,2 miliar rupiah,” kata Kombes Dirmanto<br /><br />Lebih lanjut Kombes Dirmanto menjelaskan kronologis yang menjerat Tersangka Saiful Rachman dan Eny Rustiana, yaitu;<br />1. Tahun 2018, sebanyak 60 Lembaga SMK yang ada di Prov. Jatim yang tediri dari 17 SMK swasta dari pusat dan 17 SMK Negeri mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabot mebeler;<br /><br />2. Total keseluruhan anggaran yang didapatkan 60 lembaga SMK Negeri/Swasta adalah sebesar Rp63.239.114.000 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah);<br /><br />3. Seharusnya anggaran tersebut untuk pelaksanaan pembangunan RPS beserta perabot mebeler bagi 60 Lembaga penerima secara swakelola, namun dalam faktanya para Lembaga penerima tidak bisa melaksanakan secara swakelola dikarenakan untuk pengadaan material rangka atap (baja wf) dan mebeler diambil alih oleh ER (Eny Rustiana (mantan Kepala SMK swasta didaerah Jember) atas perintah SR (Saiful Rachman mantan Kadisdik Prov. Jatim tahun 2018);<br /><br />4. Dari pengambil alihan oleh ER dan SR dimaksud telah ditemukan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan Prov. Jatim sebesar Rp8.270.966.811,04 <br /><br />Modus Operandi:<br />1. Para tersangka (SR dan ER) mewajibkan kepada 59 (lima puluh sembilan) SMK Negeri/Swasta selaku penerima DAK tahun 2018 menyerahkan (tunai maupun transfer ke Rekening Tersangka ER) sebagian dari dana DAK yang diterima dengan jumlah yang bervariasi (antara Rp200 juta – Rp300 juta) dengan dalih khusus pengadaan material rangka atap (baja wf) dan mebeler diambil alih oleh para tersangka;<br /><br />2. Para tersangka melakukan mark up 3x lipat dari harga asli pembelian material rangka atap dan mebeler serta tidak pernah menyerahkan bukti pembelian yang asli kepada para lembaga penerima DAK;<br /><br />3.Tersangka ER membuat dan mengirimkan nota/invoice kosong/palsu kepada para lembaga penerima DAK tahun 2018 melalui pos;<br /><br />Kerugian Keuangan Negara:<br />Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim ditemukan kerugian negara sebesar Rp8.270.996.811,04. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Polda Jatim Menetapkan Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Sebagai Tersangka Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto                                            Tersangka Eny Rustiana dan Saiful Rachman BERITA KORUPSI ...

»

Obin Saputra, Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Dituntut 7.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp2.939 Milliar

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Terdakwa Obin Saputra, SH., MH dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang kas mesin ATM selama 2 tahun sebesar Rp2.939.250.000 dan tidak membuat berita acara Cash Opname hingga selisih saldo kas ATM tidak dapat segera diketahui. Masuk akalkah selama 2 tahun tidak ada pengawasan dari pimpinan Bank Jatim  terhadap Terdakwa? Lalu bagaimana peratanggung jawaban hukum Pejabat Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?#</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzxBPtr_uAfPgGtxA0sn9YQAqwUVx5uIWBOZ30PipkYz0Mun9VUBuuCy1BSBD7NxMzm7RdPhE0tEndS55VXPSj0sA7ZhX7uzGA2d0l-C67XgHqYywUeDisDyXWzUqU9pr_UJ52w-unDep0-LmxvhoMIu9rBOOv--paBBwBCbB8ikvdWvEN-MXldiBq5vM/s640/c...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzxBPtr_uAfPgGtxA0sn9YQAqwUVx5uIWBOZ30PipkYz0Mun9VUBuuCy1BSBD7NxMzm7RdPhE0tEndS55VXPSj0sA7ZhX7uzGA2d0l-C67XgHqYywUeDisDyXWzUqU9pr_UJ52w-unDep0-LmxvhoMIu9rBOOv--paBBwBCbB8ikvdWvEN-MXldiBq5vM/w640-h480/c...jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>Ibarat ikan dibiarkan didepan seekor kucing lalu habis dimakan. Siapa yang disalahkan? Kucingnyakah yang harus dihukum?.</i> Ibarat kalimat inilah yang dialami oleh Terdakwa Obin Saputra, SH., MH., selaku Staf Pelayanan Nasabah dua (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk atau Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya<br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Rp2.939 Milliar - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/mantan-staf-bank-jatim-cabang-utama.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/mantan-staf-bank-jatim-cabang-utama.html</a></span><br /></span><br />Sebab Terdakwa Obin Saputra dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang kas mesin ATM selama 2 tahun sebesar Rp2.939.250.000 dan tidak membuat berita acara Cash Opname hingga selisih saldo kas ATM tidak dapat segera diketahui. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa Terdakwa Obin Saputra tidak memasukkan keseluruhan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah dimintakan pada Unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7p7t2ZeCs9v7bu-HUtZuai-j516JYbwtzxkNcZBaW37gsz1icskdTFZrASr_CV3ktclbfFbpt0LlOfnkuE8sV1Jpzvp-wcKh5s0fhoMCqilLhfgTRz4Oqf1s9ZUZsR5otZkl53iERRQyHNrqneB_1hxxQRDRYKnuH2SiOK5KNMGgKnFjfVkHKUDBXpaQ/s640/Bank%20Jatim.,.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="640" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7p7t2ZeCs9v7bu-HUtZuai-j516JYbwtzxkNcZBaW37gsz1icskdTFZrASr_CV3ktclbfFbpt0LlOfnkuE8sV1Jpzvp-wcKh5s0fhoMCqilLhfgTRz4Oqf1s9ZUZsR5otZkl53iERRQyHNrqneB_1hxxQRDRYKnuH2SiOK5KNMGgKnFjfVkHKUDBXpaQ/w640-h374/Bank%20Jatim.,.jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Obin Saputra juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />JPU juga menejelaskan, bahwa Terdakwa Obin Saputra dalam melaksanakan proses  pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan prosedur pengisain Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) / Cash Opname sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya :   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM<br /><br />Serta Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui.<br /><br />Ini namanya nyata tapi aneh. Bayangkan, selama 2 tahun sejak 2020 - 2021, pimpinan Terdakwa Obin Saputra di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya membiarkan begitu saja apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bahkan tidak meminta sama sekali hasil laporan kerja yaitu berita acara Cash Opname setiap kali Terdakwa melakukan perbaikan Mesin ATM. Ada apa? Sengajakah Terdakwa dikorbankan untuk sesuatu?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgvBGs13YbF9iqqPUH9TtW3esZ7CajcjSj6Z8So1hfbL9mrNOKUOOKAQJZVX8RSETb4NHhyX4Vr9mm-m_AvvO7DUGEPdzHMhY-rqI0k5kRJsG5y3TuM07SyhpLil4l6dlURF86kwWqndcQXLrrZrAJnD6NewS_U37g5tEj7cgRUazBC7EFzjfvJeCtwNc/s639/Bank%20Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="639" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgvBGs13YbF9iqqPUH9TtW3esZ7CajcjSj6Z8So1hfbL9mrNOKUOOKAQJZVX8RSETb4NHhyX4Vr9mm-m_AvvO7DUGEPdzHMhY-rqI0k5kRJsG5y3TuM07SyhpLil4l6dlURF86kwWqndcQXLrrZrAJnD6NewS_U37g5tEj7cgRUazBC7EFzjfvJeCtwNc/w640-h498/Bank%20Jatim.jpg" width="640" /></a></div>Kurangnya pengawasan dari pimpinan Bank Jatim Canag Utama Surabay bisa jadi salah satu faktor terjadinya masalah yang menimpa Terdakwa Obin Saputra. Kurangnya pengawasan dari pimpinan Bank Jatim Canag Utama Surabaya juga terjadi terkait pemberian kredit KUR pada tahun 2015 sebesar Rp500 juta kepada debitur dengan jaminan 2 BPKP kendaraan Roda empat (R4) dimana kedua BPKB tersebut bukan dijaminkan oleh pemiliknya dan bahkan tidak ada surat pertangung jawaban dari pemilik kendaraan tersebut<br /><br /> Dan hingga saat ini, kredit KUR tersebut tak kunjung lunas karena debiturnya telah meinggal berdasarkan data berotakorupsi.co yang pernah diklarifikasi ke pihak Bank Jatim<br /><br />Anehnya, menurut pihak Bank Jatim, bahwa ada jual beli antara debitur (peminjam) dengan pemilik kendaraan. Padahal, salah satu BPKB kendaraan tersebut ada catatan yang dibuat oleh Poda Jatim pada tanggal 2 Januari 2020 yaitu “tidak dapat dipindahtangankan/dimutasikan”  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, adakah pengawasan dari Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama Surabaya? Andaikan ada, mengapa bisa lolos dua BPKB kendaraan tersebut yang dijaminkan oleh yang bukan pemiliknya? Mengapa bisa lolos penandatanganan PK (perjanjian kredit) antara debitur dengan kreitur di Notaris sementara salah satu jaminan BPKB tertulis “tidak dapat dipindahtangankan/dimutasikan”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyB_xDSGAC0cW8VknB1M1e1aBTHqeZMdqPVwexkoIyqHz3A_RAOpNO0TfytSp1yXqh-ThGUxmY6sGy_aU4gRGorRNmgARaRwkqb6tROnxmvY7nQ9o65I6gIsRSPKc1pu1X1hHU7EuYUHl8YKLurxApj-iwBkm6kbBNu0wy5ivz3kIWjcTkjuImasSUMN0/s640/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyB_xDSGAC0cW8VknB1M1e1aBTHqeZMdqPVwexkoIyqHz3A_RAOpNO0TfytSp1yXqh-ThGUxmY6sGy_aU4gRGorRNmgARaRwkqb6tROnxmvY7nQ9o65I6gIsRSPKc1pu1X1hHU7EuYUHl8YKLurxApj-iwBkm6kbBNu0wy5ivz3kIWjcTkjuImasSUMN0/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>Namun ibarat nasi sudah jadi bubur, Terdakwa Obin Saputra sudah diadili dan sudah dituntut pidana penjara oleh JPU Kejari Surabaya, sementara menurut penyidik dan JPU, bahwa pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya memang tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan sehingga tidak punya tanggung jawab untuk itu<br /><br />Terdakwa Obin Saputra dituntut oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enaam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.939.250.000 subsider pidana penjara selama empat (4) tahun karena Terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengambilan uang Kas sebesar Rp2.939.250.000 yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM pada tahun 2020 - 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022    <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Obin Saputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Obin Saputra dibacakan oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 31 Juli 2023) dengan agenda pembacaan surat tuntutan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Hj. Halima Umaternate, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmwati, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Obin Saputra, Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Dituntut 7.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp2.939 Milliar

#Terdakwa Obin Saputra, SH., MH dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang kas mesin ATM selama 2 tahun sebesar Rp2.939.250.000 dan...

»

Misteri Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Belum Terungkap, Apakah Anggota DPRD dan Beberapa Pejabat Pemprov Jatim Bisa Jadi Tersangka?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Arif Suhermanto:</u></b> “Karena saksi dipersidangan boleh saja punya keterangan yang berbeda tapi ada hal yang harus dipertanggungjawabkan karena kewajiban Undang-undang saksi itu harus memberikan keterangan yang benar memetingkan fatka yang sebenar-benarnya. Tentu keterangan yang bersangkutan akan di kroscek dengan alat bukti yang lain”</span>   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-uieR0lM7FtNPpe7BZunn4F4rMiInQW_aXXZpoxoeYmUaqEExeUIwVHWzpVjK8enPeFmNYQdlvlxF1wSxX2p6Anx68podj1wpXG2BU6USh3i1W7Auy4gwlhuKZnxyGqiWVZxq1B7XtTyWkxAE213SzGVxaBXD6yx7Zi9q5FPy1pfUcPxyUqA30PQWSo/s640/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="640" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-uieR0lM7FtNPpe7BZunn4F4rMiInQW_aXXZpoxoeYmUaqEExeUIwVHWzpVjK8enPeFmNYQdlvlxF1wSxX2p6Anx68podj1wpXG2BU6USh3i1W7Auy4gwlhuKZnxyGqiWVZxq1B7XtTyWkxAE213SzGVxaBXD6yx7Zi9q5FPy1pfUcPxyUqA30PQWSo/w640-h366/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dan Stafnya, Terdakwa Rusi</span><br /></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Misteri perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk 4500 Pokmas (Kelompok Masyarakat) di wilayah Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang menyeret Sahat Tua Parulian  Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar dan stafnya, Rusdi, sebagai Terdakwa bersama Abdul Hamid, mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dan Ilham Wahyudi alias Eeng selaku  Koordinator lapangan Pokmas (keduanya sudah terpidana) belum terungkap<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html</a><br /><br />Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEQQDBxBeMEzOUiCNH9w01uS4JaCFsMu51rhHbOhloLuHf8FT5EKjLGAnweDt_sYcHvrctE5CVdUZD3Uziy57__VEz_o9maTTqyk4NO5cac-8TpNmPECwN84OqAjlEWyljz_gcr1ZuvlOCNKY4PUhiYKKGrzBrSBa0dkeqah5WEaQMA4U7nfk-wE2nSGQ/s400/Afif%20dan%20Anik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEQQDBxBeMEzOUiCNH9w01uS4JaCFsMu51rhHbOhloLuHf8FT5EKjLGAnweDt_sYcHvrctE5CVdUZD3Uziy57__VEz_o9maTTqyk4NO5cac-8TpNmPECwN84OqAjlEWyljz_gcr1ZuvlOCNKY4PUhiYKKGrzBrSBa0dkeqah5WEaQMA4U7nfk-wE2nSGQ/w640-h640/Afif%20dan%20Anik.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Misteri yang belum terungkap dalam perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jatim yaitu; </b></span><br /><br />1. Terkait proses verifikasi 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu<br /><br />2. Terkait 11 nama “siluman” yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir, sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 adalah sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang<br /><br />3. Terkait nama yang tidak terungkap siapa pihak yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih atau pada tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) sedangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan<br /><br />4. Terkait tujuan dan hasil pertemuan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar dan stafnya, Rusdi, Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dan Ilham Wahyudi alias Eeng selaku  Koordinator lapangan Pokmas pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB <span style="color: red; font-size: medium;"><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1ZHF1qYRWoX1DZhi0qUfxBWxOunXu8atmrbliDVbZDziIpUusCjUgMTzbMcM9wgj0afItP1jbNWLvAxzOmnzxiUHQT8Lv2svPHRvSJ6Sas5nDCAvzYXu8IMh9_H936jZ3hkubl1slBNVmoWdB1uvqUdC7p9yFXd2ndcEj6Pd1Z6UMwTCLNF6WS2MVVg/s640/Kusnadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1ZHF1qYRWoX1DZhi0qUfxBWxOunXu8atmrbliDVbZDziIpUusCjUgMTzbMcM9wgj0afItP1jbNWLvAxzOmnzxiUHQT8Lv2svPHRvSJ6Sas5nDCAvzYXu8IMh9_H936jZ3hkubl1slBNVmoWdB1uvqUdC7p9yFXd2ndcEj6Pd1Z6UMwTCLNF6WS2MVVg/w640-h360/Kusnadi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span><br /></td></tr></tbody></table></span><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Terungkap, Dana Hibah APBD Jatim Tertinggi Di Pulau Jawa Diatas 10% - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html</a> </span><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"> </span></div><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a></span><span style="color: red; font-size: medium;"> </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;"></span><br />Tidak terungkapnya misteri dalam perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jatim ini, karena keterangan puluhan saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar dan stafnya, Rusdi, diantaranya Ketua dan 3 Wakil Ketua, 9 Ketua Fraksi dan 5 Ketua Komisi DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024, Sekda dan mantan Sekda Pemprov Jatim, Kepala Dinas PU Bima Marga dan Kepala Dinas PU SDA Jatim, mantan Kepala Bapeda, mantan Kepala BPKAD dan beberapa saksi lainnya sepertinya tidak jujur saat memberikan keterangan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMH6F2_pBXF-aHL9wjY-BaIS4lZqqL3mafprFg7Mv3bgRndHhVYhZA3NOvXen3JhAVPdsbFaWgXF9PWKw1OdvOAU3SYCKQFhZnxaEK8_9BcJg-GVZqyAumYHCEUuUia1CLXpiM84F3m7VcTpbBnL8z8DFOPDoLHAnPJWuvpYKUGFI_T8-rh8nsxlucb3g/s640/IMG20230404150147.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMH6F2_pBXF-aHL9wjY-BaIS4lZqqL3mafprFg7Mv3bgRndHhVYhZA3NOvXen3JhAVPdsbFaWgXF9PWKw1OdvOAU3SYCKQFhZnxaEK8_9BcJg-GVZqyAumYHCEUuUia1CLXpiM84F3m7VcTpbBnL8z8DFOPDoLHAnPJWuvpYKUGFI_T8-rh8nsxlucb3g/w640-h288/IMG20230404150147.jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini tidak jauh beda dengan perkara Korupsi dana Pokir, uang ‘sampah’ dan uang ketuk palu pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Kepala Dinas PU, Sekda Cipto Wiyono dan Wali Kota Moh. Anton (semuanya sudah mantan narapidana Koruptor) karena berawal ketidak jujuran dalam persidangan sebelumnya dengan Terdakwa (mantan naraipidana) Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR dan Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD dari PDI-P<br /><br />Ketidak jujuran semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 adalah terkait penerimaan dana Pokir, uang ‘sampah’ dan uang ketuk palu pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015<br /><br />Ketidak jujuran semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 bukan hanya saat sebagai, namun pada saat sebagai Terdakwapun tidak satupun yang mengaku menerima uang “haram” tersebut.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-LP1H_fpkWVjdRchoiLG12uYSPOVHo1NLLCLVbTSWyHwVpVkG07Y5CUtgaNjPY-UwXObedJbgNGZ0cWLeRUS9_ZAMAnEFy8dtrfZiaWPkILWRpTUVrXqQZIFLzFzA4sPQ_Pst16Jd7Sz_e6mVN3ds9zTFaAFCfaDCc1FXbFlotQAYNXzEGNXoxNyREZQ/s640/Saahat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-LP1H_fpkWVjdRchoiLG12uYSPOVHo1NLLCLVbTSWyHwVpVkG07Y5CUtgaNjPY-UwXObedJbgNGZ0cWLeRUS9_ZAMAnEFy8dtrfZiaWPkILWRpTUVrXqQZIFLzFzA4sPQ_Pst16Jd7Sz_e6mVN3ds9zTFaAFCfaDCc1FXbFlotQAYNXzEGNXoxNyREZQ/w640-h360/Saahat.jpg" width="640" /></a></div>Namun menjelang tuntutan dari JPU KPK, satu persatu para Terdakwa (mantan narapidana) ramai-ramai mengembalikannya atau menitipkannya kepada JPU KPK di persidangan, dan konyolnya tidak satupun para Terdakwa yang keberatan atas putusan Majelis Hakim<br /><br />Lalu pertanyaannya dalam perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini adalah, apakah ada pengembangan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK? Apakah semua anggota DPRD Jatim dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat pemprov Jatim bisa jadi Tersangka???<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Shermanto menjelaskan, bahwa ada hal yang harus dipertanggungjawabkan karena kewajiban Undang-undang saksi itu harus memberikan keterangan yang benar memetingkan fatka yang sebenar-benarnya.<br /><br />“Karena saksi dipersidangan boleh saja punya keterangan menurut persinya tapi ada hal yang harus dipertanggungjawabkan karena kewajiban Undang-undang saksi itu harus memberikan keterangan yang benar memetingkan fatka yang sebenar-benarnya. Tentu keterangan yang bersangkutan akan di kroscek dengan alat bukti yang lain. Kami melihat bahwa keterangan saksi hari ini banyak tidak terbuka apa yang terjadi, artinya ada sesuatu yang ditutupi. Kami menduga seperti itu,” kata JPU KPK<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEHiA9BedygYAZOWcW_fAK1xW4GuDXTuOT7w2To4YEsFyf5InabOyjH8qafRlRhLDhRCDv3ZBGOhrszKHfnYwWfzLhcmn_CT0Tfz1POo-yIbFI9tN7Kr240HKP9LUO0CQGgecum4UXOU8EWpR58FaXb5WC7BzPy62iZYEL82UGZcxX3pmD9FMZnk33sh8/s700/Agung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="472" data-original-width="700" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEHiA9BedygYAZOWcW_fAK1xW4GuDXTuOT7w2To4YEsFyf5InabOyjH8qafRlRhLDhRCDv3ZBGOhrszKHfnYwWfzLhcmn_CT0Tfz1POo-yIbFI9tN7Kr240HKP9LUO0CQGgecum4UXOU8EWpR58FaXb5WC7BzPy62iZYEL82UGZcxX3pmD9FMZnk33sh8/w640-h432/Agung.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK Arif Suheramnto menjelaskan, dari keterangan saksi-saksi terkait pertemuan di Jogja tidak banyak yang disampaikan. Saksi lebih banyak mengatakan bahwa itu hanya pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu. <br /><br />“Tetapi ini menjadi aneh ketika pertemuan itu ada mantan Sekda Heru Cahyono, ada Kepala Bapeda M. Yasin dan Boby. Pertemuan itu ada Pak Heru Cahyono, Pak Yasin, Pak Boby, Pak Joko dan Avita. Padahal Pak Joko sudah pidah ke Bali,” ujar JPU KPK Arif Suheramnto</div><div style="text-align: justify;"><br />Terkait jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan sebanyak 131 orang, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena ada beberapa yang mungkin PAW atau mungkin dilanjutkan oleh anggota DPRD yang lain sehingga catatan yang muncul itu angka-angka statistik. <br /><br />“Dari fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang lain sebelumnya itu terverifikasi hanya tercatat dari data yang SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikumpulkan. Sehingga tercatat seperti itu,” ucapnya<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto, mengenai persentase dana hibah, sesuai himbauan dari Kemendagri hanya 10 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) tetapi fakta dari sejak tahun 2020 - 2021 hampir menembus 18 persen. <br /><br />“Tetapi sampai pada porsi pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta itu karena masih diatas 10 persen,” ujarnya<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan bisa jadi ada pengembangan. “Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Misteri Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Belum Terungkap, Apakah Anggota DPRD dan Beberapa Pejabat Pemprov Jatim Bisa Jadi Tersangka?

JPU KPK Arif Suhermanto: “Karena saksi dipersidangan boleh saja punya keterangan yang berbeda tapi ada hal yang harus dipertanggungjawabkan...

»

Direktur PT. ILI Diadili Karena Dugaan Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#JPU M. Fadil dkk dari Kejari Perak Menghadirkan 10 orang saksi dari PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya# </span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr0HSiC5L_5Lul9rgzliPktr22dRFmetNr--lokOfOKq6E9cmC-St3pUbyA4taqcw3FWYt8KWPaEjRCgRWBTp87yYkGQeLOyU5fOjIdKqPFCJYOXbdmDFC9YkoPbBcb4psGBJNYapHcFLlx8CNaexf-3xEnF3xwpoNFD2sYhl11uTNkanIPGzU9bKHl6s/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr0HSiC5L_5Lul9rgzliPktr22dRFmetNr--lokOfOKq6E9cmC-St3pUbyA4taqcw3FWYt8KWPaEjRCgRWBTp87yYkGQeLOyU5fOjIdKqPFCJYOXbdmDFC9YkoPbBcb4psGBJNYapHcFLlx8CNaexf-3xEnF3xwpoNFD2sYhl11uTNkanIPGzU9bKHl6s/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JU) M. Fadil dkk dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Selasa, 25 Juli 2023) menghadirkan sebanyak 10 orang saksi untuk Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato selaku Direktur PT Ikan Laut Indonesia (PT ILI) dan Terdakwa Ahmad Rif’an selaku Marketing Spv PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pembelian dan Penjualan Ikan Tenggiri Steak dengan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp567.568.000 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik Tanggal 30 Maret 2023 <br /><br />Persidangan berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH yang dibantu dua Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa PT Perikanan Nusantara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1998 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Somodera Besar  kedalam Perusahaan (Persero) PT. Usaha Mina dan berdasarkan Akta Penggabungan No 8 dan 9 Tanggal 06 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi SH di Jakarta    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRYiyAO5Y_OOawZMLwtc2o6343L1VJXuxkigG7bR2NWH50k3KXPsPa6wBU6ylFipbRYLFiTm4i7Gf4kQRKzNhaxOMJm3jjCYrTghcMt1LjVIBtRSgrwqlSM24DE7hPncsk6iBZ62psmP0-219qMcNny3JklKGO5rZ6fnLzakgEwRWBcfZHo7ammeyK4W8/s1040/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRYiyAO5Y_OOawZMLwtc2o6343L1VJXuxkigG7bR2NWH50k3KXPsPa6wBU6ylFipbRYLFiTm4i7Gf4kQRKzNhaxOMJm3jjCYrTghcMt1LjVIBtRSgrwqlSM24DE7hPncsk6iBZ62psmP0-219qMcNny3JklKGO5rZ6fnLzakgEwRWBcfZHo7ammeyK4W8/w640-h360/10.jpg" width="640" /></a></div>Dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No : C.16842.HT.01.04 Tahun 2006 Tanggal 09 Juni 2006 yang Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor No 99 Tahun 2021 dilakukan Penggabungan perusahaan perseroaan (Persero) PT. Perikanan Nusantara dalam Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perikana Indonesia dengan Kepemilikan Saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100% (Seratus Persen) yang bergerak di Bidang perikanan. Yang Salah satu Cabang PT. Perikanan Nusantara (Persero) adalah Cabang Surabaya yang berkedudukan di Jalan Nilam Barat No 16 Perak Utara Kec Pabean Cantikan, Surabaya;<br /><br />Bahwa Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO adalah Pemilik sekaligus sebagai Direktur PT. Ikan Laut Indonesia yang bergerak di bidang Barang/ Jasa Dagangan Utama Hasil Pertanian, Hasil Perikanan, Hasil Pengolahan Ikan berdasarkan Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3 Tanggal 05 Maret 2015 dibuat di hadapan Yahya Junaedi SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Gumuk Rejo No 03 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No: 503/A.1/SIUP.B/0193/35.09.325/2017 Tanggal 20 April 2017;<br /><br />Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perikanan Nusantara (Persero) Nomor SKDIR/1/Dirut/011A/II/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor SKDIR/1/Prod/013/II/2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Proses Operasional Standar di Lingkungan PT Perikanan Nusantara (Persero) Tanggal 17 Februari 2017 bisnis PT. Perikanan Nusantara meliputi: <br />1.    Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;<br />2.    Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;<br />3.    Pabrik dan Perdagangan es;<br />4.    Jasa Sewa Cold Storage;<br /><br />Bahwa berdasarkan lampiran Prosedural Operasional standar Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menjelaskan bahwa yang di maksud dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah melakukan bisnis pembelian segala jenis hasil perikanan dan bentuk “untuh segara basah” maupun olahan “segar beku” yang mempunyai prosepek untuk di jual kembali baik ikan tersebut di olah terlebih dahulu baru di pasarkan atau di pasarkan tanpa diolah. Dan adapaun jenis operasioanal dari kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikananyang yakni;  <br />1.    Pembelian Hasil Perikanan;<br />2.    Pengolahan Hasil Perikanan;<br />3. Pemasaran Hasil Perikanan;<br />4. Penunjukan Mitra Kerjasama Distribusi/ Agen Penjualan Produk hasil Perikanan Impor.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPKXsG1BF5TO5P1Vh6PrSyJgCp-D6bKYmnwymvo9Xcx5H_bGuXAHev72iErStMtRD5yBx-_tb0VwZU0q2TLTkPGeHY-ofW96Kg-xZE7qDF1Ku-Pld94T5lXpBnM181jctFNaKj4d-S_raFS36w3GXRlb-QI2YWwYn02GBfhjn9BMuJxBReUnM9AxJhAWo/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPKXsG1BF5TO5P1Vh6PrSyJgCp-D6bKYmnwymvo9Xcx5H_bGuXAHev72iErStMtRD5yBx-_tb0VwZU0q2TLTkPGeHY-ofW96Kg-xZE7qDF1Ku-Pld94T5lXpBnM181jctFNaKj4d-S_raFS36w3GXRlb-QI2YWwYn02GBfhjn9BMuJxBReUnM9AxJhAWo/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perikanan Nusantara (Persero) Nomor SKDIR/1/Dirut/011A/II/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor SKDIR/1/Prod/013/II/2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Proses Operasional Standar di Lingkungan PT Perikanan Nusantara (Persero) Tanggal 17 Februari 2017 Penunjukan Mitra kerjasama distribusi/Agen Penjualan Produk hasil Perikanan Impor dilakukan dengan cara : <br /><br />1. Bagian operasioan/ Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mengajukan memorandum usulan penunjukan mitra kerjasama distribusi/ Agen Penjualan Produk hasil Perikanan Impor kepada Direksi/kepala Cabang berdasarkan izin Pemasukan hasil Perikanan (IPHP) yang dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) yang berlaku pada tanggal pembelian produk hasil perikana Impor, memorandum tersebut mencangkup :<br />-    ketersedian Produk hasil perikanan Impor;<br />-    Permintaan Pasar atau Surat Permintaan (Purchasing Order); <br />-    Estimasi Perhitungan pendapatan biaya;<br />-    Estimasi Jangka waktu kerjasama;<br />-    Skema bagi hasil yang akan di laksanakan dalam perjanjian; <br /><br />2. Calon Mitra Kerjasama Distribusi/ Agen Penjualan Produk hasil Perikanan Impor harus berbadan Hukum yang memiliki izin usaha Perikanan, memiliki pengalaman, memiliki jaringan pasar, mengajukan permohonan kerjasama, tidak dinyatakan pailiti;<br /><br />3. Memorandum diterima kepala cabang dan di apabila di setujui maka di disposisi ke bagian Corporate secretary untuk mendukung bagian operasional/ unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan penyusunan kontrak perjanjian kerjasama;<br /><br />4. Kontrak perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kepala cabang atau yang di tunjuk berdasarkan Surat kuasa Kepala Cabang;   <br /><br />Bahwa Pada mulanya di pertengahan tahun 2017 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO dalam Kapasitas sebagai Direktur PT. Ikan Laut Indonesia datang ke Safe And Lock PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya beralamat di Sidoarjo dan pada saat datang Terdakwa bertemu dengan Saksi  AHMAD RIF’AN selaku Marketing Spv PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIfdI0obSFuUDhD8xSe6GFRx5jJBwUx60mkC60lb-VdQNj4PDAinD26YyHs95KcruKXWcspDfywtPDUYFutVukWcQJgQj8LWFz_pBbWBNK_Rg8iH-T_W4-Cv96k2ujJSpSdlwvbLoV-3YYSulDffJXVdAPlVZD_oNb0Vbo7jA9sR4C9vUzsBJtRFS1Tp0/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="585" height="617" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIfdI0obSFuUDhD8xSe6GFRx5jJBwUx60mkC60lb-VdQNj4PDAinD26YyHs95KcruKXWcspDfywtPDUYFutVukWcQJgQj8LWFz_pBbWBNK_Rg8iH-T_W4-Cv96k2ujJSpSdlwvbLoV-3YYSulDffJXVdAPlVZD_oNb0Vbo7jA9sR4C9vUzsBJtRFS1Tp0/w347-h617/1..jpg" width="347" /></a></div><br />Kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO menyampaikan Pengalaman dan proyeksi Bisnis di Bidang Perikanan kepada Saksi AHMAD RIF’AN selaku Marketing Spv PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya secara lisan dimana seolah-olah Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO memiliki Pengalama yang sangat bagus dalam dunia perikanan<br /><br />Dan juga memiliki akses/jaringan kompetensi dalam bidang ekspor Impor produk perikanan yang selanjutnya oleh Saksi AHMAD RIF’AN selaku Marketing Spv meminta kepada Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO untuk datang ke kantor PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Nilam Barat No 16 Perak Utara Kec Pabean Cantikan, Surabaya untuk bertemu secara langsung dengan Saksi MOMON HERMONO selaku Branch Manager / Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara (Perinus) surabaya;<br /><br />Bahwa sekira bulan September 2017 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO datang ke kantor PT. Perikana Nusantara Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Nilam Barat No 16 Perak Utara Kec Pabean Cantikan, Surabaya dan bertemu secara langsung dengan Saksi MOMON HERMONO selaku Branch Manager / Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara (Perinus) Surabaya <br /><br />Dan dalam Pertemuan tersebut Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO kembali banyak menceritakan Pengalaman dan Proyeksi Bisnis bidang Perikanan kemudian menawarkan Permohonan kepada PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya untuk melakukan Kerjasama di Bidang Perdagangan, Pengolahan hasil Perikanan dengan dalih telah memiliki Pabrik yang telah berjalan beralamat di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dan juga beberapa Purchasing Order dari Luar Negeri terhadap Hasil Perikanan di antaranya dari Jepang dan Singapura; <br /><br />Bahwa dalam Pertemuan antara Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO dan Saksi MOMON HERMONO dan dengan segala Penjelasan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alis SUGIANTO yang mengaku memiliki pengalaman dan PO dari luar negeri selanjutnya Saksi MOMON HERMONO selaku Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya tertarik untuk melakukan Kerjasama di bidang Perikanan dan meminta kepada Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO untuk mengajukan Surat Penawaran Kerjasama dengan melampirkan Company Profile PT. Ikan Laut Indonesia, Legalitas Perusahaan dan Purchasing Order milik terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO dan menunjukn Saksi AHMAD RIFAN untuk mengurusi rencana kerjasama tersebut; <br /><br />Bahwa Pada Tanggal 29 September 2017 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO mengajukan Surat Permohonan Kerjasama Perdagangan Frozen octopus boiled slice/salad cut ke PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya dengan Jumlah Rp. 1.021.600.000 (satu Milyar dua puluh satu juta enam Ratus ribu rupiah) <br /><br />Dan terhadap Permohonan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO tersebut selanjutnya Saksi MOMON HERMONO melaporkan ke Kantor Pusat PT. Perikanan Nusantara (Perinus) di Jakarta untuk dilakukan Survey;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg23WN4T0oa7mWrpwbJTy5AfIoc9G2Hpmt4_9ZoXegjzzg25p-w62bDT380C6ttyMO0a9E2EuivnceOZ2QKmRbGfj4vDDb1guFF7RXIVk044LghaDbOyXQG_5UDyFON-xWGJlVl1CnIMiPHy-9db8yMJzp7FeZrW50AXRWRQf39lhQZ-5GzYIMBGifMQ0U/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg23WN4T0oa7mWrpwbJTy5AfIoc9G2Hpmt4_9ZoXegjzzg25p-w62bDT380C6ttyMO0a9E2EuivnceOZ2QKmRbGfj4vDDb1guFF7RXIVk044LghaDbOyXQG_5UDyFON-xWGJlVl1CnIMiPHy-9db8yMJzp7FeZrW50AXRWRQf39lhQZ-5GzYIMBGifMQ0U/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Pada Tanggal 28 Oktober 2017 Tim Kantor Pusat PT. Perikanan Nusantara (Perinus) memerintahkan Saksi ADE ROMANSYAH dan Saksi ABDUL HARIS HARUN untuk melakukan survey dimana dalam Proses Pelaksanaan Survey didampingi Tim dari PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya yakni Saksi MOMON HERMONO selaku Branch Manager / Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara (Perinus) Surabaya dan Saksi AHMAD RIF’AN selaku marketing Spv.;<br /><br />Setelah dilakukan Survey oleh Tim Survey, dibuatkan Hasil Kajian Estimasi Proses dan Pembiayaan yang selanjutnya oleh PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya diajukan Usulan Permohonan Persetujuan Kerjasama Operasi (KSO) Fillet Gurita berdasarkan Surat Nomor : 042/PN.Sb/A/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2017 ke Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) ditandatangani oleh Saksi MOMON HERMONO selaku Branch Manager / Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara (Perinus) Surabaya akan tetapi terhadap Usulan tersebut tidak mendapatkan Persetujuan dari Direksi PT. Perikanan Nusantara (persero);<br /><br />Setelah tidak mendapatkan Persetujuan Direksi PT. Perikanan Nusantara, Saksi MOMOM HERMONO memerintahkan kepada Saksi AHMAD RIFAN agar Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO mengajukan Permohona kerjasama kembali akan tetapi dengan jenis Produk yang lain dan dengan jumlah yang tidak terlalu besar <br /><br />Dan selanjutnya Pada Tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO kembali mengajukan Surat Permohonan Kerjasama Perdangan Ikan Tenggiri Steak ke PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya dengan jumlah Rp. 614.760.000,- (enam Ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) <br /><br />Dan terhadap Permohonan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO tersebut selanjutnya PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya langsung membuat  Analisa Bisnis Kajian Proses Tenggiri Steak pada bulan Januari 2018 yang dibuat oleh AHMAD RIF’AN selaku Marketing Spv PT. Perinus Cabang Surabaya, diperiksa oleh VENITA RENZA M, Selaku Fish & Processing Spv PT. Perinus Cabang Surabaya dan diketahui oleh MOMON HERMONO selaku Branch Manager PT. Perinus Cabang Surabaya padahal PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya Tidak pernah melakukan Survey terhadap Permohonan Kerjasama Perdangan Ikan tenggiri Stik; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaiF3F8uz8bCftAbnWt5kJhvuwU4906AuItLKV78D3UlaBqlZ_7IrHJDfZcBbRMxwK7YqcICYu3udiGbOSUGMVIjc0eMA2i2tSkueeZyuIXB8QcuDjSXLUkZTqx925NC8USVN_c_qRPVx-4UJU_-fFz9L-JMoHZhCwdqnkm4MB9dthLGbsAIau9D2Sr68/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaiF3F8uz8bCftAbnWt5kJhvuwU4906AuItLKV78D3UlaBqlZ_7IrHJDfZcBbRMxwK7YqcICYu3udiGbOSUGMVIjc0eMA2i2tSkueeZyuIXB8QcuDjSXLUkZTqx925NC8USVN_c_qRPVx-4UJU_-fFz9L-JMoHZhCwdqnkm4MB9dthLGbsAIau9D2Sr68/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Kajian Proses yang dibuat hanya berasal dari keterangan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO disetujui oleh Saksi MOMON HERMONO selaku Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara cabang Surabaya dengan jumlah Rp. 614.760.000,- (enam Ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Proyeksi keuntungan sebesar 8,4 % (delapan koma empat persen) atau senilai dengan Rp. 59.717.000 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:<br />1. Pembelian Bahan Baku Ikan tenggiri sebanyak 14.000 Kg dengan Harga Rp. 45.612/Kg dengan total Rp. 638.568.000,-<br /><br />2. Biaya data sering 1 Orang PIC dari PT Perikanan Nusantara Cabang Surabaya selama 21 Hari sebesar Rp. 4.625.000,-‘<br /><br />3. Biaya SPPD 1 orang QC dari PT Perikanan Nusantara Cabang Surabaya sebanyak 3 Kali kunjungan sebesar Rp. 3.975.000,-;<br /><br />4. Biaya Survey sebesar Rp. 675.000,-<br />Total HPP Produksi sebesar Rp. 647.843.000,- atau Rp. 46.274/Kg<br /><br />Rencana Penjualan berdasarkan PO Sebesar Rp. 707.560.000 atau sebesar Rp. 50.540/Kg Sehingga Hasil Penjualan Rp. 707.560.000,- dikurangi HPP Produksi Rp. 647.843.000 = Rp. 59.717.000,- Kemudian sebagai jaminan Pembayaran oleh PT. Ikan Laut Indonesia yaitu Letter of Credit (L/C) disertai dengan Perjanjian Kerjasama yang disahkan oleh Notaris;<br /><br />Bahwa Pada Tanggal 09 Januari 2018 Saksi MOMON HERMONO mengirimkan Surat Permohonan Dana Pembelian Ikan Tenggiri Steak kepada Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) berdasarkan Surat Nomor 09/PN.Sb/Ikn/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018 dengan lampiran Analisa Kajian Permohonan PT. Ikan Laut Indonesia dengan jumlah Rp. 647.843.000 (enam ratus empat puluh tuju juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terhadap Permohonan tersebut selanjutnya mendapatkan persetujuan kantor Pusat berdasarkan Kajian Nomor : 005/Pemasaran/I/2018  tanggal 11 Januari 2018 <br /><br />Oleh Saksi ADE ROMANSYAH selaku Marketing Manager dan Saksi ABD HARIS HARUN selaku Fleet & Operation Manager dan Kajian Disposis Permohonan Modal kerja ikan Cabang Surabaya Nomor disposisi : D 060 tanggal 15 Januari 2018, kemudian dilakukan Pencairan Uang dari Rekening Kantor Pusat Bank BNI KC Harmoni dengan No Rek 2363321620  dengan CK Nomor CE007692 dengan Jumlah Rp. 647.843.000 (enam ratus empat puluh tuju juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)  ke PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wnPV6RmqDbOAe6j5E3Stq8kCWdC9AHt6D5kOMSMXXVipyshlLF8qkl36Nfk-TsKmw09DQTVqrUpIJ5RJZyb8MMzck1WfaVOuAAtxZBypp9LH5IpNOptbPJqu-mRYtDxJV_GENWHSz7pb6wv43MZaROsOysIYQMn9e_PdtiB4V6wZgk17oMjWyqHWAP8/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wnPV6RmqDbOAe6j5E3Stq8kCWdC9AHt6D5kOMSMXXVipyshlLF8qkl36Nfk-TsKmw09DQTVqrUpIJ5RJZyb8MMzck1WfaVOuAAtxZBypp9LH5IpNOptbPJqu-mRYtDxJV_GENWHSz7pb6wv43MZaROsOysIYQMn9e_PdtiB4V6wZgk17oMjWyqHWAP8/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pada Tanggal 23 Januari 2018 dilakukan Perjanjian Kerjasama antara PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya yang di wakili oleh Saksi MOMON HERMONO selaku Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya dengan PT. Ikan Laut Indonesia (ILI) yang di wakili Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Direktur PT. Ikan Laut Indonesia, dengan Akta Perjanjian Kerjasama nomor 3 Tanggal 23 Januari 2018 di kantor Notaris Z. AMROZI JOHAR, S.H yang beralamat di jalan Kedung Sroko nomor 20 Surabaya <br /><br />Untuk melakukan kerjasama dalam hal penjualan ikan tenggiri beku yang di proses menjadi produk hasil olahan tengiri steak yang bersifat saling menguntungkan dan dilaksanakan berdasarkan asas kepercayaan dan itikad baik tanpa adanya perbuatan tipu daya. Dengan kedudukan Pihak kesatu sebagai pembeli bahan baku ikan tenggiri beku dari pihak kedua, kemudian memproduksi produk hasil olahan tenggiri secara bersama dan hasil Pengolahan tenggiri steak akan di pasarkan oleh para pihak dengan jangka waktu selama 3 bulan atau sampai dengan tanggal 21 April 2018; <br /><br />Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor 3 Tanggal 23 Januari 2018 Hak Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Pihak kedua adalah menerima Pembayaran bahan baku ikan tenggiri dan biaya Produksinya dan Kewajiban melakukan Pemasaran/Penjualan produk hasil olahan ikan tenggiri sesuai dengan PO, mengelola ikan tenggiri tersebut menjadi olahan tenggiri steak dengan kualitas yang baik dan menjaga mutu olahan ikan tenggiri selama dalam proses penyimpanan di Coldstorage milik Pihak kedua, <br /><br />Pihak kedua juga berkewajiban memberikan data laporan realisasi bukti Pembayaran asli dan atau salinan karbon serta Pihak kedua bertanggungjawab atas mutu dan kualitas tenggiri steak yang akan didistribusikan ke pihak lain sejak selesainya proses pemuatan tenggiri steak kedalam container dan dilakukan tutup container yang di tuangkan dalam berita acara yang di tandatangani oleh para pihak;<br /><br />Bahwa Pada tanggal 23 januari 2018 PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya melakukan Pencairan tahap Pertama sebesar Rp. 446.997.600 atau sebesar 70 Persen dari Rp. 638.568.000,-  dengan Bank Cek nomor CK 499139 yang langsung di kirim ke nomor rekening PT. Ikan Laut Indonesia dengan Nomor Rekening Bank BRI Waru Sidoarjo 068401000500305 atas nama Ikan Laut Indonesia yang didasarkan pada Formulir Permohonan Persekot (Uang Muka) yang di buat Oleh Saksi AHMAD RIFAN selaku Marketing SPV yang di periksa oleh Saksi NIA AGUSTINA selaku Spv Pengendalian Keuangan & Akuntansi dan di setujui oleh Saksi MOMON HERMONO selaku Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya yang ditujukan untuk melakukan Pembelian bahan baku Ikan tenggiri steak dan biaya Produksi;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDEHzo4Gcdr5Mgi20_0hhSSE2eN1bmHilIW-q8xzjxnJZw1hUfbZH5yH31pcdGm54sMSQCam4HWIXtKIocfe_HEYAZxu13Hb9JTeZ5qB2X6o6RbJityAyOxQCuZ0f01SdufbC9QBMUe59ZB1P9IJPbAsSzmiJHwXejugs2gQpMoseM6vOZwvqhHscH-U/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="585" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDEHzo4Gcdr5Mgi20_0hhSSE2eN1bmHilIW-q8xzjxnJZw1hUfbZH5yH31pcdGm54sMSQCam4HWIXtKIocfe_HEYAZxu13Hb9JTeZ5qB2X6o6RbJityAyOxQCuZ0f01SdufbC9QBMUe59ZB1P9IJPbAsSzmiJHwXejugs2gQpMoseM6vOZwvqhHscH-U/w360-h640/7.jpg" width="360" /></a></div>Bahwa setelah dilakukan Pencairan Tahap Pertama, Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Direktur PT. Ikan Laut Indonesia dan selaku Pihak kedua dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan Ikan tenggiri Steak tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan baku berupa Ikan tenggiri dan tidak melakukan Proses produksi tenggiri Steak, akan tetapi Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan Pribadi;<br /><br />Bahwa Pada hari kamis tanggal 08 februari 2018 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO membuat Berita Acara tertanggal 08 Februari 2018 yang menyatakan telah dilaksanakan kunjungan/Survey oleh Tim PT. Perikanan Nusantara Surabaya yang terdiri dari Saksi AHMAD RIFAN selaku Marketing Spv dan VENITA RENZA M selaku Fish and Process Spv untuk meninjau proses Pengelolaan Ikan Tenggiri Steak dan menyatakan <br /><br />Bahwa telah terkumpul Ikan Tenggiri Steak pada coldstorage sebanyak 10.100 Kg yang ditandatangani oleh Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Pihak PT Ikan Laut Indonesia dan Saksi AHMAD RIFAN selaku Marketing Spv, VENITA RENZA M selaku Fish and Process Spv dan Saksi MOMON HARMONO Selaku Branch Manager PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya padahal kenyataanya tidak ada Ikan Tenggiri Steak yang tersedia;<br /><br />Bahwa Pada tanggal 13 februari 2018 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Direktur PT. Ikan Laut Indonesia meminta untuk segera dilakukan Pencairan Tahap ke-II dan membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pada hari ini tanggal 13 Februari 2018 di informasikan sudah dilakukan proses pengelolaan tenggiri steak di Pontianak Kalimantan dan sudah dilakukan stuffing kedalam Container dan Pada tanggal 26 februari 2018 akan menyerahkan seluruh nilai penjualan beserta marginnya kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian kerjasama serta meminta Proses Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 191.570.400,- harus di bayarkan pada tanggal 14 februari 2018 <br /><br />Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2018 PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya melakukan Pencairan tahap kedua sebesar Rp. 191.570.400 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 30 Persen  yang ditransfer ke rekening PT. Ikan Laut Indonesia dengan Nomor Rekening Bank BRI Waru Sidoarjo 068401000500305 atas nama Ikan Laut Indonesia yang didasarkan pada Formulir Permohonan Persekot (Uang Muka) yang di buat Oleh Saksi AHMAD RIFAN selaku Marketing SPV yang di periksa oleh Saksi NIA AGUSTINA selaku Spv Pengendalian Keuangan & Akuntansi dan di setujui oleh  Saksi MOMON HERMONO selaku Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya dan didasarkan pada berita acara Survey tanggal 8 Feburari 2018 yang di tujukan untuk melakukan Pembelian bahan baku Ikan tenggiri steak dan biaya Produksi;<br /><br />Bahwa setelah dilakukan Pencairan Tahap Kedua, Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Direktur PT. Ikan Laut Indonesia dan selaku Pihak kedua dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan Ikan tenggiri Steak kembali tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan baku berupa Ikan tenggiri dan tidak melakukan Proses produksi tenggiri Steak, akan tetapi Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan Pribadi;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwvk6rs89nrjX8ifi_4HPSNbI4VrIA6mHsa6gFy-SjGDgck89yHdMOYscux_8rYP9RGVOg9xIpSfkpV0ejZ610sxsht1MUqxkEuw8CZO4oRwLxBiDUVS_MYP7OgM3H_j-5j-kz0BW13zTvQ-B7zfxkDJmGw0DsByuDVZ_Y3I32zQXm3d5EbdZwYYDGU5I/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwvk6rs89nrjX8ifi_4HPSNbI4VrIA6mHsa6gFy-SjGDgck89yHdMOYscux_8rYP9RGVOg9xIpSfkpV0ejZ610sxsht1MUqxkEuw8CZO4oRwLxBiDUVS_MYP7OgM3H_j-5j-kz0BW13zTvQ-B7zfxkDJmGw0DsByuDVZ_Y3I32zQXm3d5EbdZwYYDGU5I/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa ternyata pada saat mengajukan Permohonan Kerjasama kepada PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya, Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO tidak memiliki Purchesing Order (PO) tenggiri Steak dari Perusahaan di Singapura dan belum memiliki tempat Pembelian bahan baku ikan Tenggiri untuk di produksi menjadi ikan tenggiri Steak sehingga dalam Pengajuan Permohonan Kerjasama yang di lampirkan adalah Purchasing Order (PO) dari PT Ikan Laut Indonesia sendiri yakni berupa Purchase Order (PO) Nomor : 03/ILI/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 dengan Item Description Tenggiri Steak, Quantity: 14.000 Kg, Unit Price Rp. 50.540,- (lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan Line Total Rp. 707.560.000,- (tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Direktur PT. Ikan Laut Indonesia;<br /><br />Bahwa Pada Tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO memberikan Jaminan Pembayaran berupa Cek dengan Nomor CFT696396 tanggal 16 Maret 2018 kepada PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya dengan Nilai Rp. 707.000.000,- (tujuh ratus jutuh juta rupiah) yang bersumber dari rekening Bank BRI Waru Sidoarjo dengan Nomor Rekening 068401000500305 atas nama Ikan Laut Indonesia seolah telah ada Proses Penjualan ikan dan pembayaran, kemudian pada saat dilakukan pencairan terhadap Cek dengan Nomor CFT696396 tanggal 16 Maret ternyata saldonya tidak cukup berdasarkan Surat Pemberitahuan Bank BRI Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak Nomor : B.1001-KC/IX/OPS/03/2018 Tanggal 16 Maret 2018 Perihal Tolak Teller;<br /><br />Bahwa sejak dilakukan Pencairan dari PT. Perikana Nusantara Cabang Surabaya sebesar Rp. 638.568.000,-  terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Aliasa SUGIANTO sama sekali tidak pernah membeli bahan baku ikan tenggiri dan tidak pernah melakukan Proses Pengolahan Ikan Tenggiri menjadi Ikan Tengiri Steak dan 29 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO hanya melakukan pengembalian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) terhadap uang yang di cairkan untuk pembelian Bahan baku ikan Tenggiri Steak;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzyDeD9CAUZ0jr7y4BxAW52I-K6sZ9pHlxF0SMvVDXxogu9je0qWWflt0JV-32HcnnkYQAiZ4UajQNJD4tJXOI4uMrwO9HXiEuWaB129XTriFdQCsLJs6hRE09RVuQhJfpdFjDnbqWf9Q_En61_cNTxwxto4MzceQRv2F6zJxUyx4oZxunqoAqKkNE270/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzyDeD9CAUZ0jr7y4BxAW52I-K6sZ9pHlxF0SMvVDXxogu9je0qWWflt0JV-32HcnnkYQAiZ4UajQNJD4tJXOI4uMrwO9HXiEuWaB129XTriFdQCsLJs6hRE09RVuQhJfpdFjDnbqWf9Q_En61_cNTxwxto4MzceQRv2F6zJxUyx4oZxunqoAqKkNE270/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Perbuatan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Nomor: SKDIR/1/Dirut/011A/II/2017  tentang  Perubahan  Surat  Keputusan Direksi Nomor: SKDIR/1/Prod/013/II/2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Proses Operasional Standar di Lingkungan PT. Perikanan Nusantara (Persero) pada Prosedur Operasional Standar Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  Poin 6 Hurudf D dimana Terdakwa memberikan Informasi yang tidak benar terhadap Permintaan Pasar atau Surat Permintaan (Purchasing Order) <br /><br />Dan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama nomor 3 Tanggal 23 Januari 2018 dimana dalam perjanjian Hak Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO selaku Pihak kedua adalah menerima Pembayaran bahan baku ikan tenggiri dan biaya Produksinya dan Kewajiban melakukan Pemasaran/Penjualan produk hasil olahan ikan tenggiri sesuai dengan PO, mengelola ikan tenggiri tersebut menjadi olahan tenggiri steak dengan kualitas yang baik dan menjaga mutu olahan ikan tenggiri selama dalam proses penyimpanan di Coldstorage milik Pihak kedua, Pihak kedua juga berkewajiban memberikan data laporan realisasi bukti Pembayaran asli dan atau salinan karbon <br /><br />Serta Pihak kedua bertanggungjawab atas mutu dan kualitas tenggiri steak yang akan didistribusikan ke pihak lain sejak selesainya proses pemuatan tenggiri steak kedalam container dan dilakukan tutup container yang di tuangkan dalam berita acara yang di tandatangani oleh para pihak.<br /><br />Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO bersama dengan Saksi AHMAD RIFAN telah memperkaya Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO sebesar Rp. Rp. 567.568.000,-  (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah); <br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 567.568.000,-  (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tanggal 30 Maret 2023 oleh Tim Penyidik Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerjasama Pembelian dan Penjualan Ikan Tenggiri Steak antara PT. Perikanan Nusantara (Persero) cabang Surabaya dengan PT. Ikan Laut Indonesia tahun 2018. <br /><br />Perbuatan terdakwa SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Direktur PT. ILI Diadili Karena Dugaan Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta

#JPU M. Fadil dkk dari Kejari Perak Menghadirkan 10 orang saksi dari PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya#   BERITA KORUPSI .CO...

»

Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Dituntut “17” Tahun Penjara Karena Korupsi

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">#Bagaimana “nasib” M. Sodiq (Wartawan); Mohni (Wakil Bupati); R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda);  Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD); Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi); Moawi Arifin (Kadis Perhubungan); Wibowo Suharta (Kadinsos); Anang Yulianto (Kadis DLH); Iskandar Ahadiyat (Kadis Koperasi dan UMKM); Andang Pradana (Kepala BPP); Abdul Kepala BKAD); Eko Setiawan (Kepala BPPD);  dr. Nunuk Kristiani (Direktur RSUD); Ahmad Roniyun Hamid (Sekretaris DPRD) Kabupaten Bangkalan dan Diana Kusumawati (kontraktor)? Lalu siapa yang akan Tersangka baru???”#</span></b></span><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuQfMTk6VDWmQTOrbRDk6i5YidSycxqO9K11749nq5qTCYn93-EtxiSgNh92jY0dVxbRx4GY-7EtNoJslDfwoHmWm7PKTAjXpqZ890cbZvRRZTqir2BVpR_q2PzykQ_h3bMcpS0J9ApEGsH74YnffrwtxGmQtCWZCVggQoecf5Zw2cAYCaeABgUNeYI0A/s1600/1..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1213" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuQfMTk6VDWmQTOrbRDk6i5YidSycxqO9K11749nq5qTCYn93-EtxiSgNh92jY0dVxbRx4GY-7EtNoJslDfwoHmWm7PKTAjXpqZ890cbZvRRZTqir2BVpR_q2PzykQ_h3bMcpS0J9ApEGsH74YnffrwtxGmQtCWZCVggQoecf5Zw2cAYCaeABgUNeYI0A/w349-h416/1..jpg" width="349" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b> "<u>PENYESALAN TIADA GUNA</u>"</b><br /><i>Tak terbayang hidupku sengsara<br />Karena ‘ku punya banyak harta <br />Dan aku duduk dikursi singga sana<br />Tapi kini semuanya menjadi sirna<br />Bagaikan layang-layang putus talinya<br /><br />Tak terbayang hidupku merana<br />Nafsu serakah membahwa petaka<br />Menghantar ‘ku masuk penjara<br />Jauh dari anak istri dan keluarga<br />Terasa sakit tanpa luka<br /><br />Tak terbayang hidupku menderita<br />Karena korupsi menjadi terpidana<br />Menjalani hidup dibalik penjara<br />Yang tak ku lupa sepanjang masa<br />Semoga dapat pengampuanNya. </i><br />Kalimat ditasa adalah sebuah puisi yang berjudul “Penyesalan Tiada Guna”, karangan Wartawan beritakorupsi.co Jentar.S (Wartawan Senior)<br /><br />Dan barangkali seperti puisi diataslah yang ada dibenak Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 setelah mendengar tuntutan pidana penjara yang totalnya selama tujuh belas (17) tahun dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang dibacakan dalam persidangan, Selasa, 25 Juli 2023<br /><br />Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan dituntut pidana penjara selama (12) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama lima (5) tahun atau total hukuman penjara selama tujuh belas (17) tahun serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) selama lima (5) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana pokok <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Diduga Terima Suap Rp15.6 Miliar, KH. R. Abd. Latif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/diduga-terima-suap-rp156-miliar-kh-r_18.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/diduga-terima-suap-rp156-miliar-kh-r_18.html</a><br /><br />Terdakwa KH. R. Abd. Latif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp15.6 Miliar - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/apakah-kpk-akan-menyeret-tersangka-baru.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/apakah-kpk-akan-menyeret-tersangka-baru.html</a></span><br /><br />Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap dan  menerima janji atau hadiah berupa uang yang juga dianggap Suap serta menerima gratifikasi berupa uang hasil jual beli jabatan, setoran para pejabat, setoran rumah sakit maupun fee proyek APBD Kabupaten Bangkalan yang totalnya sebesar Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) sejak tahun 2020 hingga 2022 melaui M. Sodiq (Wartawan); R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda);  Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD); Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLs7aaX6gOQvFAnvKQ5ZnuXJDEsqRmp9GPxPM_tOenCsYq7iVlgK1p3EIPAzCwkaOsqGkH1ATl7r58nELD7W1vl1XyGgJt_wHyyWcbDDmFGYXJctnZp1KKme_v47wf94b91Eb2Jxv_3IDSAcpC6mtlw411LVcpx-KIWORWNeSr7zuB8OzNtz_xIwLhO4c/s1040/3...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLs7aaX6gOQvFAnvKQ5ZnuXJDEsqRmp9GPxPM_tOenCsYq7iVlgK1p3EIPAzCwkaOsqGkH1ATl7r58nELD7W1vl1XyGgJt_wHyyWcbDDmFGYXJctnZp1KKme_v47wf94b91Eb2Jxv_3IDSAcpC6mtlw411LVcpx-KIWORWNeSr7zuB8OzNtz_xIwLhO4c/w640-h360/3...jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU KPK, bahwa Perbuatan Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan bertentangan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b serta Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf a berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Huruf b berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />Huruf a: yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;<br /><br />Huruf b: yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).   </i>    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ3QXVkjTKgSBrX4_JPQ69pmAGWa-kaPc9w4WmQ1H8hiVv6KnrHLyatRnjEMcC982M8jwKpY1nx1Ckk8FkCMINy_HU9bTG18CAxlW7-odjmcPi9v37HrjY4gIfNn9mCvPvMMBLQhr6hERw-ZCV2fgcAcFfUgaKtJqEa12Ga2ATKXM-YAvC7ffju6ZINv0/s640/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="432" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ3QXVkjTKgSBrX4_JPQ69pmAGWa-kaPc9w4WmQ1H8hiVv6KnrHLyatRnjEMcC982M8jwKpY1nx1Ckk8FkCMINy_HU9bTG18CAxlW7-odjmcPi9v37HrjY4gIfNn9mCvPvMMBLQhr6hERw-ZCV2fgcAcFfUgaKtJqEa12Ga2ATKXM-YAvC7ffju6ZINv0/w432-h640/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="432" /></a></div><br />Namun yang menjadi peratanyaan dari kasus perkara ini adalah, bagaimana “nasib” M. Sodiq (Wartawan); Mohni (Wakil Bupati); R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda);  Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD); Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi); Moawi Arifin (Kadis Perhubungan); Wibowo Suharta (Kadinsos); Anang Yulianto (Kadis DLH); Iskandar Ahadiyat (Kadis Koperasi dan UMKM); Andang Pradana (Kepala BPP); Abdul Kepala BKAD); Eko Setiawan (Kepala BPPD);  dr. Nunuk Kristiani (Direktur RSUD); Ahmad Roniyun Hamid (Sekretaris DPRD) Kabupaten Bangkalan dan Diana Kusumawati (kontraktor)? Lalu siapa yang akan Tersangka baru???<br /><br />Sebab JPU KPK menyebutkan, bahwa uang ‘haram’ yang diterima Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan bukan hanya dari lima (5) Terpidana yang sudah diadili terlebih dahulu, yaitu; 1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta; 2. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta; 3. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta; 4. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta; dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp50 juta<br /> </div><div style="text-align: justify;">Tetapi JPU KPK menyebutkan bahwa uang ‘haram’ juga diterima Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan dari; 1. Moawi Arifin Kepala Dinas Perhubungan sebesar Rp150.000.000; 2. Wibowo Suharta Kepala Dinas Sosial, sebesar Rp150.000.000; 3. Anang Yulianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.000.000; 4. Iskandar Ahadiyat  Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp100.000.000; 5. Andang Pradana Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp50.000.000; 6. Abdul Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp150.000.000; 7. Eko Setiawan Kepala BPPD sebesar Rp100.000.000; 8. dr. Nunuk Kristiani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp100.000.000; dan 9. Ahmad Roniyun Hamid Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp100.000.000<br /><br />Selain itu, Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan juga disebut menerima uang komitmen jabatan dari 48 eslon 3 dan eslon 4 yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan tahun 2020 sejumlah Rp1.120.000.000 melalui Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi)   <span style="color: red; font-size: medium;">   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrELZfE3pEo-sXZa8sUtw04ey6A8Og5amvNKEC8Vq-4Au83U_aNUip3t8G2mzBUH1R3BWQiSZS6ivaquyJ818DnAlkHdxXgSLauajlwvY-9HhbJeM3awE7O6bFEVQ62cuTPIGMPnQgRRJNrtGgaG0MWgMqwthjIbwgjrNlm4kx2P4-I50b3eNwnprHlmA/s640/nUNUK.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="640" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrELZfE3pEo-sXZa8sUtw04ey6A8Og5amvNKEC8Vq-4Au83U_aNUip3t8G2mzBUH1R3BWQiSZS6ivaquyJ818DnAlkHdxXgSLauajlwvY-9HhbJeM3awE7O6bFEVQ62cuTPIGMPnQgRRJNrtGgaG0MWgMqwthjIbwgjrNlm4kx2P4-I50b3eNwnprHlmA/w640-h312/nUNUK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">dr. Nunuk Kristiani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bangkalan</span><br /></td></tr></tbody></table></span><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Terbukti Korupsi ‘Jual Beli’ Jabatan, Lima Terdakwa Penyuap Bupati Bangkalan Di Vonis 2 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/terbukti-korupsi-jual-beli-jabatan-lima.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/terbukti-korupsi-jual-beli-jabatan-lima.html</a><br /><br />dr. Nunuk Kristiani Direktur RSUD Bangkalan Mengakui Ada Setoran Uang Setiap Bulan Ke Bupati Yaitu Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/dr-nunuk-kristiani-direktur-rsud.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/dr-nunuk-kristiani-direktur-rsud.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Bupati Bangkalan Terungkap Adanya Aliran Uang Rp1.5 M Ke Jaksa Untuk Mengamankan Mantan Bupati R. Makmun Ibnu Fuad - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-bupati-bangkalan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-bupati-bangkalan.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan menerima uang komitmen jabatan dari 45 eslon 3 dan eslon 4 yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan tahun 2021 sejumlah p960.000.00 melalui Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi)<br /><br />Serta Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan melalui Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) menerima setoran rutin tiap bulan dari dr. Nunuk Kristiani selaku Direktur RSUD dari bulan Mei 2020 hingga tahun 2022 sebesar Rp560.000.000    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpkWLHK6ZIoOC2pbkysMtUPBfsp4-PMdz3rSn_hwnJO-MU06_3A1aNs76calaQvgudZZTSz6AFDcQoqssC5XBSYBaopHtblb_IUMAj22NIjn8hvSu7_SVwn0rEwg6ECe5xnO8UkF7dtr2gtftD5-Bwk57aLcbKIMteGPDDTYj-YDahqBN64QtOt-7z7xU/s639/Bangkalan.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpkWLHK6ZIoOC2pbkysMtUPBfsp4-PMdz3rSn_hwnJO-MU06_3A1aNs76calaQvgudZZTSz6AFDcQoqssC5XBSYBaopHtblb_IUMAj22NIjn8hvSu7_SVwn0rEwg6ECe5xnO8UkF7dtr2gtftD5-Bwk57aLcbKIMteGPDDTYj-YDahqBN64QtOt-7z7xU/w452-h640/Bangkalan.jpg" width="452" /></a></div><br />JPU KPK juga menyebutkan, bahwa Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan menerima setoran dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2020 - 2021 yaitu; 1. Ahmad Roniyun Hamid selaku Sekretaris DPRD Kabupaen Bangkalan yang bersumber dari alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD sebesar Rp22.000.000; 2. Dari Iskandar Ahadiyat selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang bersumber dari uang operasional dinas yang tidak terdapat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) sebesar Rp10.000.000; dan 3. dari Moawi Arifin selaku Kepala Dinas Perhubungan sebesar  Rp200.000.000 yang bersumber dari fee proyek yang dikerjakan H. Munif dan dari setoran fee kontraktor/rekanan paket pekerjaan Pengadaan Langsung di Dinas Perhubungan.<br /><br />Artinya, apa yang dilakukan lima (5) Terpidana yaitu Salman Hidayat; Achmad Mustaqim; Agus Eka Leandy; Wildan Yulianto, dan Hosin Jamili sama persis dengan yang dilakukan oleh Moawi Arifin; Wibowo Suharta; Anang Yulianto; Iskandar Ahadiyat; Andang Pradana; Abdul; Eko Setiawan; dr. Nunuk Kristiani ; dan Ahmad Roniyun Hamid<br /><br />Sementara peran M. Sodiq salah satu Wartawan (kemudian dilantik menjadi salah satu Kmisioner Komisi Informasi) juga terungkap dari dakwaan maupun tuntutan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan menerima fee proyek sejak 2020 hingga 2022 dari para kontraktor sebesar Rp7 miliar melalui M. Sodiq (Wartawan) atas perintah Terdakwa untuk mengatur pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa (proyek) di 12 SKPD <br />   <br />Sedangkan peran Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor) yang punya kedekatakan dengan R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), yaitu;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4goVm8ScZcRBojcktQ8NUhdO1Xr7IRe1XkiOay1beTbjuY94XQBuoISEmTAVmKTDf9A1xIebVr-qqqXK_WLaG9C6dtZCXaT8zsb6GJJx1R3lHsPWb5xIj7j9FRQSMdCwahgkaseSmx6MRr2dUkfRH-BLseFz5vZX93aCqDXMqHxjTDm1R3wft8CpgCeE/s640/sekda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4goVm8ScZcRBojcktQ8NUhdO1Xr7IRe1XkiOay1beTbjuY94XQBuoISEmTAVmKTDf9A1xIebVr-qqqXK_WLaG9C6dtZCXaT8zsb6GJJx1R3lHsPWb5xIj7j9FRQSMdCwahgkaseSmx6MRr2dUkfRH-BLseFz5vZX93aCqDXMqHxjTDm1R3wft8CpgCeE/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih<br />   <br />R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mengusulkan (Terpidana) Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR<br /><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) mengusulkan (Terpidana) Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfA9ugyzudZM5owxbCJ00eQZEQoad1Y6ZAurvxno2zjbHouUZjMFLFY0rBL3HX4k-sjfs3T_0_PU7Th4Jb31Yjlu5HxssaJb5w_7qqzxMPPcsLHcTVux1WrDY7pS0Kx9-Hudwa-8DtiYJ-_Mftkz8UDddVuCiv2uAHXwTSif7Z04BZXQ0tXszBna_byaE/s623/IMG20230317143758.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="623" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfA9ugyzudZM5owxbCJ00eQZEQoad1Y6ZAurvxno2zjbHouUZjMFLFY0rBL3HX4k-sjfs3T_0_PU7Th4Jb31Yjlu5HxssaJb5w_7qqzxMPPcsLHcTVux1WrDY7pS0Kx9-Hudwa-8DtiYJ-_Mftkz8UDddVuCiv2uAHXwTSif7Z04BZXQ0tXszBna_byaE/w640-h288/IMG20230317143758.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Wakil (Plt) Bupati Mohni</span><br /></td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan mengusulkan (Terpidana) Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan (Terpidana) Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,   <br /><br />Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan (Terpidana) Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kab. Banglan itu<br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.<br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan..  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ObHpK5spsVq_R7S91_m6GQDVnMPFbYOsR-D51DISIFvzBbC9d104wrOMitxKEdh130YOB9jYkwF5l1LHbS52ggzNWOLNJIjDyD_J6DtuZmzjrTaXiFK2CN_FSnqASO_0KIpd7wPUzlJ8plCHuuyO-_JwJxoA9ZMqqPhq-PMZAoo9fxw-jQxJqSBXSGU/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ObHpK5spsVq_R7S91_m6GQDVnMPFbYOsR-D51DISIFvzBbC9d104wrOMitxKEdh130YOB9jYkwF5l1LHbS52ggzNWOLNJIjDyD_J6DtuZmzjrTaXiFK2CN_FSnqASO_0KIpd7wPUzlJ8plCHuuyO-_JwJxoA9ZMqqPhq-PMZAoo9fxw-jQxJqSBXSGU/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Dan peran Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol menerima uang dari “calon pengantin” yang  kemudian diberikan kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan<br /><br />Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor dimana Diana Kusumawati punya kedekatan dengan Sekda, menyampaikan kepada  (Terpidana) Wildan Yulianto bahwa calon peserta lainnya yakni Ary Suharja dan Mohammad Hasan Faisol sudah siap untuk memberikan uang kepada (Terpidana) Wildan Yulianto agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Rikhi Benindo Maghaz dkk kepada beritakorupsi.co mengatakan, masih menunggu putusan Majelis Hakim apakah nantinya akan mengabulkan apa yang disebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan<br /><br />“Ini kan masih tuntutan jadi kita belum bisa menjelaskannya. Kita menunggu putusan dari Majelis Hakim apakah nantinya dikabulkan seperti tuntutan kita,” kata JPU KPK Rikhi Benindo Maghaz dkk (seusai persidangan) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKI5Q7rj4_CS-5UNuMaT5tXqcAqsJf8csvTjDNEiPptSs1Qj0Jbr0RePpJ8ViHQ8mjVVY4uU96DloRLi0tSaISk3n80Hj0qi5q5q1WsXxMaG0AL-vSIHLJi4B63RzdC012TmHjO6jFEy11oseRio3rBaSCQM2hc8QOynWUvmdTEBXapklRDWFNhS0bs0o/s639/a..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="639" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKI5Q7rj4_CS-5UNuMaT5tXqcAqsJf8csvTjDNEiPptSs1Qj0Jbr0RePpJ8ViHQ8mjVVY4uU96DloRLi0tSaISk3n80Hj0qi5q5q1WsXxMaG0AL-vSIHLJi4B63RzdC012TmHjO6jFEy11oseRio3rBaSCQM2hc8QOynWUvmdTEBXapklRDWFNhS0bs0o/w640-h352/a..jpg" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dibacakan oleh JPU KPK Rikhi Benindo Maghaz dkk secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Juli 2023) yang diketuaai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Sigit Nugroho, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung merah putih KPK Jakarta<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami (JPU KPK) beranggapan bahwa Terdakwa Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf b serta dakwaan ketiga Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsSHyAA6PHC79ziJdflCDuBapdpUz2p60QQD7kHV3q7-K3Ilh9_qel6Ntx14Jle7HPjo9rSWeQ7sA8vdVQwwjlqaUYC38acbs2d2QpqQ5ezyIHZfptETFb-s-MVF_fOswZucFhrHdq8Y_Zzo-ZTfSRjqAbAqyOhh-uPmxeFvR1ur7DaHV1OnvVDgh3Xto/s1040/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsSHyAA6PHC79ziJdflCDuBapdpUz2p60QQD7kHV3q7-K3Ilh9_qel6Ntx14Jle7HPjo9rSWeQ7sA8vdVQwwjlqaUYC38acbs2d2QpqQ5ezyIHZfptETFb-s-MVF_fOswZucFhrHdq8Y_Zzo-ZTfSRjqAbAqyOhh-uPmxeFvR1ur7DaHV1OnvVDgh3Xto/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga<br /><br />2. Menghukum Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron dengan pidana penjara selama dua belas (12) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama lima (5) tahun;<br /><br />4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima (5) tahun sejak Terpidana selesai menjalani hukuman,” ucap JPU Rikhi Benindo Maghaz. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Dituntut “17” Tahun Penjara Karena Korupsi

#Bagaimana “nasib” M. Sodiq (Wartawan); Mohni (Wakil Bupati); R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda);  Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD); Erw...

»