Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjapC9ZDaNsfLshBGWVjPRakl7hC9BtyrIaxzrhBTHn5w7blDOaJMqATWZPZvhtm60vVOWnOcbaDu9PvbiMvv9cOucDi1YuzkbAibIC-hPcWSFWJdBbwYNsmY6cHE7uaMc4o-nLm0Fm2HENc9U9LiAN3RN4PehDU4p_sJ3V7TvBBB3hROdfFCI9jQfm8j8/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjapC9ZDaNsfLshBGWVjPRakl7hC9BtyrIaxzrhBTHn5w7blDOaJMqATWZPZvhtm60vVOWnOcbaDu9PvbiMvv9cOucDi1YuzkbAibIC-hPcWSFWJdBbwYNsmY6cHE7uaMc4o-nLm0Fm2HENc9U9LiAN3RN4PehDU4p_sJ3V7TvBBB3hROdfFCI9jQfm8j8/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Kasus Korupsi ibarat uang mengalir dari bawah ke atas dan tidak pernah turun, sedangkan air mengalir dari atas ke bawah.</i> Hal inilah yang terjadi dan menjadi fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya saat 17 dari 38 Kepala Daerah atau Bupati/Wali Kota di Jawa Timur diadili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Suap dan Grtaifikasi<br /><br />Para Terdakwa/Narapidana maupun mantan Narapidana Koruptor yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah termasuk para pejabat lainnya yang terlibat sebelum terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sehari-hari terlihat alim dan suci<br /><br />Ke 17 Kepala Daerah atau Bupati/Wali Kota di Jawa Timur yang sudah diadili dan berstaus Terpidana atau Narapidana maupun mantan Narapidana Koruptor  adalah; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto Wali Kota Madiun; 2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii Bupati Pamekasan; 3. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; 4. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus (Alm); 5. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; 6. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Alm) ; 7. Bupati Malang Rendra Kresna; 8. Wali Kota Malang Mochammad Anton; 9. Wali Kota Pasuruan Setiyono; 10. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah; 11. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa; 12. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; 13. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar; 14. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat; 15. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari; 16. Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin Imron (Alm) dan 17. Bupati Bangkalan KH. R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Dari ke 17 Terpidana dan atau mantan terpidana Koruptor ini, ada 5 yang diadili sebanyak 2 kali, yaitu; 1. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; 2. Bupati Malang Rendra Kresna; 3. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa; 4. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (masih berstatus Tersangka dalam perkara kedua), dan 5. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (saat ini sedang diadili dalam perkara kedua)<br /><br />Puluhan bahkan ratusan miliaran aliran uang haram yang masuk ke kantong para Narapidana mauapun mantan Narapidana Koruptor ini adalah hampir sama modusnya, yaitu bersumber dari jual beli jabatan, setoran rutin para pejabat atau Pegawai pemerintahan maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), fee proyek dan fee pemberian ijin kepada pengusaha nakal  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cnkjm3R5rQ6G8yxrhHdYvyQKJ-o5dVinRVyKJONhRKOD_pyIiePmRO6vhLB_K8p6-ItxMeILBb3IWV_SxL_tmay9pfZkHCBBp3dYyhVUG5KhheCKZ9YZ6LVkB9LV2QFA1Ic_Ce83TxGiptcZ9Uto7AyjB1Rxm5-9IFeI3ThiUPJ6ZXaMrrVUHeTrmgU/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cnkjm3R5rQ6G8yxrhHdYvyQKJ-o5dVinRVyKJONhRKOD_pyIiePmRO6vhLB_K8p6-ItxMeILBb3IWV_SxL_tmay9pfZkHCBBp3dYyhVUG5KhheCKZ9YZ6LVkB9LV2QFA1Ic_Ce83TxGiptcZ9Uto7AyjB1Rxm5-9IFeI3ThiUPJ6ZXaMrrVUHeTrmgU/w360-h640/5.jpg" width="360" /></a></div><br />Yang paling ironisnya adalah, penerimaan uang haram oleh Terdakwa selaku kepala Darah (Bupati/Wali Kota) bukan hanya dari pejabat di lingkungan Pemerintahan, melainkan dari puluhan masyarakat kecil seperti yang terungkap dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa sejumlah uang sebesar Rp44.212.802.754,24 dengan Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang sudah berstatus mantan Narapidana Koruptor dalam perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada awal Januari 2020 lalu<br /><br />Dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp44.212.802.754,24 dengan Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang berlasung selama 2 hari bertut-turut, yaitu pada Kamis dan Jumat, 21 dan 22 September 2023 terungkap dari keterangan puluhan saksi yang dihadirkan JPU KPK bahwa para saksi mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo<br /><br />Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 22 September 2023), di ketuai Mejelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Mohammad Tohir, SH dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak 5 orang yang dihadirkan JPU KPK yang dihadiri oleh Terdakwa Saiful Ilah dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mustofa dkk<br /><br />Ke- 5 saksi itu adalah; 1. M. Ali Imron (Mantan Kadis Pemberdayaan Desa),; 2. Nur Rahmawati (Kepala BPKAD),; 3. Atok Irawan (Direktur RSUD Sidoarjo),; 4. Sri Winarsih (Asisten III), Ahmad Zaini (Mantan Sekda), dan 5. Heri Susanto (Kepala Bapeda) Sidoarjo<br /><br />Sementara persidangan sehari sebelumnya, yaitu pada Kamis, 21 September 2023, JPU KPK menghadirkan saksi sebanyak 10 orang, yaitu; 1. Mustriyati ; 2. Dedik Kisworo (Staf Landerform BPN Sidoarjo); 3. Adi Suwondo (Koordinator Landerform BPN Sidoarjo); 4. Karyadi (Kepala Seksi BPN Sidoarjo); 5. Abdul Basid (Dirut PDAM Sidoarjo); 6. Juriyah (Kepala Cabang PDAM Tirta Krian); 7. Sofiyah Nur Disnawati Atmaja (Pegawai BUMD atau PT BPR); 8. Elis Sulistyoningsih (Dirut Operasional PT Tirta Arta BPR Sidoarjo); 9. Muhammad Irfan Santoso (Dirut PT Tirta Arta BPR Sidoarjo); 10. Miftahul Fardanah (Mantan Ajudan Bupati Siful Illah<br /><br />Kepada Majelis Hakim, sejumlah saksi mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Siodoarjo. Pemberian uang itu berlangsung sejak 2011, dimana Terdakwa Saiful Ilah menjabat Bupati Sidoarjo pada tahun 2010 – 2015 dan 2015 – 2020<br /><br />“Iklah nggak memberikan itu (uang),” tanya Terdakwa Saiful Ilah kepada saksi, yang dijawab saksi “Iklas”. <br /><br />Jawaban “iklas” oleh saksi bisa jadi bukan jawaban yang sebenarnya namun bisa jadi penuh makan, mengingat para saksi masih ada yang aktif sebagai ASN sementara anak Terdakwa ada yang menjabat anggota DPRD Jawa Timur   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwPiq_h-Y6wcw2Z1PRaokrBQ4EMU_HGVsUmJrt9QbwcLS5HBePKMCtsc9gi_gSq-PZ8MMDOx9odBgVpKUbXD0ZN-uUHe9QLh3tlLiFmhI27QyTAQABeBl-0FeWVWAPgKTgJtK2qQbqEK2RyWhl0tNdfOHJyrUSV8sD0E_Y5n96s-mgKFaXA1mP4sGwhQ0/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwPiq_h-Y6wcw2Z1PRaokrBQ4EMU_HGVsUmJrt9QbwcLS5HBePKMCtsc9gi_gSq-PZ8MMDOx9odBgVpKUbXD0ZN-uUHe9QLh3tlLiFmhI27QyTAQABeBl-0FeWVWAPgKTgJtK2qQbqEK2RyWhl0tNdfOHJyrUSV8sD0E_Y5n96s-mgKFaXA1mP4sGwhQ0/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang dijelaskan para saksi dalam persidangan, tidak berbeda dengan apa yang diuraikan oleh JPU KPK dalam surat dakwaannya terkait aliran uang haram dari para pejabat Pemda maupun pejabat BUMD termasuk dari puluhan masyarakat kecil, yaitu;<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">A.</span></b></span> Penerimaan uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah) dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain, yaitu:<br /><br />Bahwa sejak tahun 2013 para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan iuran rutin perbulan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo,<br /><br />Serta untuk kepentingan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, dan acara lomba saat HUT Korpri yang ditampung di dalam rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD yang mana sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 terkumpul uang sejumlah Rp446.290.826,13 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah) dengan saldo rekening per tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp2.699.646,68 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizdaANLemyXd5QhBGNt6EBgk7InnJbirP8wY6hTdk9O36OL8Ep9X8wM1f6_uj25r_hHrNf_AOv4U16ueWQ8P5Wyn8VTAL7JnvdgEjEWm7ujlPiGUzv945n7eduD5KwU_p0Nz7GMfzhnH_DpREaFEPpTom003ufqLHFAX_s6a2B1Pt2giUxQ-WScPr8BhM/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizdaANLemyXd5QhBGNt6EBgk7InnJbirP8wY6hTdk9O36OL8Ep9X8wM1f6_uj25r_hHrNf_AOv4U16ueWQ8P5Wyn8VTAL7JnvdgEjEWm7ujlPiGUzv945n7eduD5KwU_p0Nz7GMfzhnH_DpREaFEPpTom003ufqLHFAX_s6a2B1Pt2giUxQ-WScPr8BhM/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa iuran rutin tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain :<br />1. Sejumlah Rp133.770.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa pada setiap tanggal 9 Agustus, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /><br />a. Pada tahun 2013, Terdakwa menerima barang senilai Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />b. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima barang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />c. Pada tahun 2015, Terdakwa menerima batik keris senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />d. Pada tahun 2016, Terdakwa menerima 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />e. Pada tahun 2017, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.370.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dari Paguyupan melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />f. Pada tahun 2018, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) melalui ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />2. Sejumlah Rp309.820.679,45 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah) digunakan untuk kegiatan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, acara lomba saat HUT Korpri, dan saat acara ulang tahun Terdakwa sendiri.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzFTxWnIfdUaYGON8i64IaBpNPtNk44cRyEGNZ4k04AqNMYroC8h3FA73t36lLAwgxqj466rAulz8cbVtcXGEj2-lDvqp3qBj19iwDOUA6O6PbUO9fJUcw32j1GGsZZkmIjS8j9PAD0KXM2MnZPBxs5vNT3JKm_FQX-TMpUSuDSH9yoIob1cwdanTmLl8/s1600/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzFTxWnIfdUaYGON8i64IaBpNPtNk44cRyEGNZ4k04AqNMYroC8h3FA73t36lLAwgxqj466rAulz8cbVtcXGEj2-lDvqp3qBj19iwDOUA6O6PbUO9fJUcw32j1GGsZZkmIjS8j9PAD0KXM2MnZPBxs5vNT3JKm_FQX-TMpUSuDSH9yoIob1cwdanTmLl8/w640-h288/A.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;"><b>B.</b> </span>Penerimaan uang sejumlah Rp1.135.600.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan Terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<br /><br />Bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai BUMD antara lain Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Perseroda Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan Perbankan;<br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali yang sebenarnya tidak mendapatkan gaji/dana representatif/dana operasional/insentif dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo maupun dari BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai setoran bulanan dan keperluan insidentil Terdakwa yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, yaitu:<br /><br />a. Bulan Oktober 2010 s.d Desember 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />b. Bulan Januari 2011 s.d Juni 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 42 (empat puluh dua) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) melalui JAYADI selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />c. Bulan Juli 2014 s.d Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />d. Bulan Juli 2016 s.d Desember 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzDubO8gPyC9j305RRqa7Vm9aHSPMd_S4v-Qez2xiuqGQ_HeZCq7JWDMI9Q6dCngQ1Q7-sgC4XBDpUroCkDECw5TQDHTBeMCzEL9kr541v-Gc2c8CiALZnQ7zZGTz4fwkK46uAJUb7NIPtXN39ODfrRS7pDPZ6gzt6ySpn9-pIc-1TBRh-3DEsdsqwQOw/s1600/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzDubO8gPyC9j305RRqa7Vm9aHSPMd_S4v-Qez2xiuqGQ_HeZCq7JWDMI9Q6dCngQ1Q7-sgC4XBDpUroCkDECw5TQDHTBeMCzEL9kr541v-Gc2c8CiALZnQ7zZGTz4fwkK46uAJUb7NIPtXN39ODfrRS7pDPZ6gzt6ySpn9-pIc-1TBRh-3DEsdsqwQOw/w640-h288/B.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari NUR AHMAD SAIPUDIN (Alm) selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang diberikan melalui ABDUL BASIT LAO, sehingga total yang diterima Terdakwa pada periode tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);<br /><br />e. Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />f. Bulan Juli 2018 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />g. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2018 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan insidentil yang bersumber dari Dana Representatif Direksi. Uang tersebut diserahkan oleh JURIYAH selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Terdakwa melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />2. Bahwa pada tahun 2017 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai hadiah ulang tahun, yaitu:<br /><br />a. Tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />b. Tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />c. Tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo melalui SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda; <br />Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp180.600.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo, yaitu:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwAVu3sT73c9__waVkk6y8T37yuoyWT_BmBgYWSF0wZE8oTJWFAMxVfh9rsF0PZ5TMXKxO6jjzzEd6LQ2LalBW0ykI8KWSKcW3ZW6VLO4I8oqkX7EhnFufRnZGTNOdPSzm7kcRHc17q55RpzML7_v0pbapa7c0MOgnQ9SLPdrMt8WYFcYDxSKnUD-6nCA/s1600/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwAVu3sT73c9__waVkk6y8T37yuoyWT_BmBgYWSF0wZE8oTJWFAMxVfh9rsF0PZ5TMXKxO6jjzzEd6LQ2LalBW0ykI8KWSKcW3ZW6VLO4I8oqkX7EhnFufRnZGTNOdPSzm7kcRHc17q55RpzML7_v0pbapa7c0MOgnQ9SLPdrMt8WYFcYDxSKnUD-6nCA/w640-h288/D.jpg" width="640" /></a></div>1. Pada pertengahan tahun 2019 saat acara sosialisasi kredit produk BPR Delta Artha, bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />2. Pada tanggal 9 Agustus 2018 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />3. Pada tanggal 9 Agustus 2019 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />5. Pada tahun 2018 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan insidentil Terdakwa dengan rincian setahun dua kali masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />6. Pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo dan di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda yang bersumber dari honor RUPS para direksi dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun pada saat acara RUPS BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />7. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda;<br /><br />8. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibI5oi_AJOd9aGii_ta4JLfBwVgtKTYz8A3Yr3W733morI0NXbn2RS8apxxkyOSYxE3sFPWgHwIJcqG8loJ8r-M6YdsUAjp2nBGeoIEKarNYc7E5ZCWjQTYSI1KkeRoKqnxRtbSparXVuNxStoaAfkOup-hJSZ25y635rs1wCLhUbjcG12Q9Enopfgrwo/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibI5oi_AJOd9aGii_ta4JLfBwVgtKTYz8A3Yr3W733morI0NXbn2RS8apxxkyOSYxE3sFPWgHwIJcqG8loJ8r-M6YdsUAjp2nBGeoIEKarNYc7E5ZCWjQTYSI1KkeRoKqnxRtbSparXVuNxStoaAfkOup-hJSZ25y635rs1wCLhUbjcG12Q9Enopfgrwo/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>C. Penerimaan uang sejumlah Rp1.097.299.999,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu:<br /><br /> Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);<br /><br />2. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo; <br /><br />3. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ALI SARBINI selaku Camat Taman, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo,  Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara  pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbi8pVXfaRSKJdkBWpUkpw4ZzOPU4eLSxJ1QeiZ1ejNvHkUcUNvlQKh_GeCCChbOV2a2OR7o1bOaWhbuL_OmTl_NIThpjUP8E59UcX7YS-_k31STJlmevouG0Pj2KgJne338pauybMpzRjt1FSqN3WkCFGaglwJZx_q43Fap3byJ3Vs0xIX5KGRLnS4s0/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbi8pVXfaRSKJdkBWpUkpw4ZzOPU4eLSxJ1QeiZ1ejNvHkUcUNvlQKh_GeCCChbOV2a2OR7o1bOaWhbuL_OmTl_NIThpjUP8E59UcX7YS-_k31STJlmevouG0Pj2KgJne338pauybMpzRjt1FSqN3WkCFGaglwJZx_q43Fap3byJ3Vs0xIX5KGRLnS4s0/w640-h288/C.jpg" width="640" /></a></div>4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;<br /><br />5. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;<br /><br />6. Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon;<br /><br />7. Pada tanggal 12 April 2019 dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima uang dari NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk sumbangan ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA;<br /><br /> Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);<br /><br />8. Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />9. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari iuran ASROFI sendiri, Sekretaris Dinas, dan Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8bUwTx-L7MseAOEP3XOTpcI2kXuu0c8T-eEby7HGL3N_qdbiRigAsro5TuP-uUGfjD-lxy-zsxkeTkoJzWjPZaPh4IJ9yZWFxoy_DuayEJLCQeN0rs-c8AfQujbu9rMYhvnbqogCPmIMdimLP4280jyVHF4RUwli6Eqz9qVp10y3_01fo4BwLew8G49c/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8bUwTx-L7MseAOEP3XOTpcI2kXuu0c8T-eEby7HGL3N_qdbiRigAsro5TuP-uUGfjD-lxy-zsxkeTkoJzWjPZaPh4IJ9yZWFxoy_DuayEJLCQeN0rs-c8AfQujbu9rMYhvnbqogCPmIMdimLP4280jyVHF4RUwli6Eqz9qVp10y3_01fo4BwLew8G49c/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>10. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />11. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <br />12. Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojoruntut Krembung Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari ABDUL MUID selaku Camat Krembung, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran 11 Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik;<br /><br /> Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.<br /><br />13. Pada tahun 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di  Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa yang dilantik;<br /><br /> Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak  di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);<br /><br /> Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5dsTkqLlM89IP5ESyqgf17PGQXjhA6cgsYzP98p6bBrU8lzxAstwCsc3wUYxY2SPek4ag5k_YnHuqhjUYXRh62eqOIYoodl5o9bW0N_9QMEEGMOg_qA-zjEZGOk1Jj6oOE16kR4CjXKqvTVQFodUdcAt5MyscJRwMzoNev5BLbRuiTMdbmcK_bL09EZM/s1600/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5dsTkqLlM89IP5ESyqgf17PGQXjhA6cgsYzP98p6bBrU8lzxAstwCsc3wUYxY2SPek4ag5k_YnHuqhjUYXRh62eqOIYoodl5o9bW0N_9QMEEGMOg_qA-zjEZGOk1Jj6oOE16kR4CjXKqvTVQFodUdcAt5MyscJRwMzoNev5BLbRuiTMdbmcK_bL09EZM/w640-h288/E.jpg" width="640" /></a></div>14. Pada tanggal 14 Mei 2019 s.d 25 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); <br /><br /> Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;<br /><br /> Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (Gladiol Convention Hall)  Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;<br /><br /> Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjunan dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjunan dan Kepala Desa Kebon Agung;<br /><br /> Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh<br /><br /> Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEtZ_f4XdGx_-xvL_w3_uZ5kA4r4t6GGsNxHEvC0l0BSWlieCH8LZmX04wDcpRpRBF0KSKvAksSlEkkG6kJSBo_mA9KgNxL1CE1UPpRv7O37A6rArjh2w09LloKIK5BUYrsD5uzj1jnmV7jBHX9Lg7u5-00W6-zCqROIYFm44wE_7s6XAvoOLC9NwBEPE/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEtZ_f4XdGx_-xvL_w3_uZ5kA4r4t6GGsNxHEvC0l0BSWlieCH8LZmX04wDcpRpRBF0KSKvAksSlEkkG6kJSBo_mA9KgNxL1CE1UPpRv7O37A6rArjh2w09LloKIK5BUYrsD5uzj1jnmV7jBHX9Lg7u5-00W6-zCqROIYFm44wE_7s6XAvoOLC9NwBEPE/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>15. Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik;<br /><br />16. Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MURTADHO selaku Camat Porong;<br /><br />17. Pada tahun 2014 s.d 2019, bertempat di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo, yaitu:<br /><br /> Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);   <br /> Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />18. Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhijnXUpoPIoh3CUJ9VgkAgdXZFnRGLUJd-pR9IH-U_jaX2UyJOZA6OPwqkE3pmjwBPxN-ve5U8nb7wIduzp22kG8Zc-JgNv5JVPVrcZYk8edZeHCjXWS87oIRGhhty3G0kTCXcvV6bLwswE82dMzSFBoY8robqHYE1TOEBbpqvpsW1mzshDDNdqm8h9Bk/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhijnXUpoPIoh3CUJ9VgkAgdXZFnRGLUJd-pR9IH-U_jaX2UyJOZA6OPwqkE3pmjwBPxN-ve5U8nb7wIduzp22kG8Zc-JgNv5JVPVrcZYk8edZeHCjXWS87oIRGhhty3G0kTCXcvV6bLwswE82dMzSFBoY8robqHYE1TOEBbpqvpsW1mzshDDNdqm8h9Bk/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>19. Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SRI WITARSIH selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang bersumber dari honor ACHMAD ZAINI dan SRI WITARSIH saat menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Pemkab Sidoarjo tahun 2019;<br /><br />20. Pada bulan Mei 2019 s.d Nopember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /><br /> Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />21. Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari JOKO SANTOSA (Alm) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />22. Pada bulan Januari 2018 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNO6NdpgWhmRoHy-Pa1jiREhEFa4NjphnPdRJU0QlBe_JJLqeomdTgeX6JhGN4-2ZHZg9F5niqLmddGN_xcUY7WSREXOI4d9kvOUCzOzCaH5nZ5Zq4qUkxIlQCrTOg9RKbej81op2gFaeZUHwcd5y3299t_hx489NC0Dftc13lzYcbHuJ3M1XyqUn8gPc/s1600/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNO6NdpgWhmRoHy-Pa1jiREhEFa4NjphnPdRJU0QlBe_JJLqeomdTgeX6JhGN4-2ZHZg9F5niqLmddGN_xcUY7WSREXOI4d9kvOUCzOzCaH5nZ5Zq4qUkxIlQCrTOg9RKbej81op2gFaeZUHwcd5y3299t_hx489NC0Dftc13lzYcbHuJ3M1XyqUn8gPc/w640-h288/D.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)  yang disamarkan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);<br /><br /> Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian sarung;<br /><br /> Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);<br /><br /> Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;<br /><br /> Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020.<br /><br />23. Pada tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.<br /><br />24. Pada tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari HERI SOESANTO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo.<br /><br />D. Penerimaan uang sejumlah Rp478.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari pemohon atas hak tanah gogol tetap:<br /><br />Bahwa pada periode tahun 2010 s.d 2019, Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo ex officio sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) mempunyai kewenangan salah satunya menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;  <br /><br />Bahwa pada periode tersebut bertempat di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang diluar honor resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terkait dengan penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap melalui MUSRIATI selaku Staf Landreform dan Pemberdayaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga melalui ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari pemohon hak atas tanah gogol tetap, dengan rincian sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd3P7IXEVSU4GTCNeV1UXBXuEIJ5tsTBLI_wH7xshix3PD2Sd7_KfkN7rmyiX3IvdYJGyZz5xU1iTDi45_KYB9vaT2N8lzUpfzkjioDuEMx_Kmrzph7OcpNK7jxxVNfY-EXOz54OEm7mdNgzIQPQijHlX6CbAS1DwHDl4Lmcf0DMf6s2GaivzlKjl1WM/s1600/F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd3P7IXEVSU4GTCNeV1UXBXuEIJ5tsTBLI_wH7xshix3PD2Sd7_KfkN7rmyiX3IvdYJGyZz5xU1iTDi45_KYB9vaT2N8lzUpfzkjioDuEMx_Kmrzph7OcpNK7jxxVNfY-EXOz54OEm7mdNgzIQPQijHlX6CbAS1DwHDl4Lmcf0DMf6s2GaivzlKjl1WM/w640-h288/F.jpg" width="640" /></a></div>1. Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />2. Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />3. Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />4. Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />5. Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />6. Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />7. Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />8. Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />9. Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />10. Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI; <br /><br />11. Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />12. Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />13. Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />14. Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />15. Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />16. Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />17. Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />18. Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />19. Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />20. Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />21. Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  MUSRIATI;<br /><br />22. Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />23. Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />24. Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />25. Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />26. Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI; <br /><br />27. Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />28. Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />29. Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />30. Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />31. Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />32. Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />33. Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />34. Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />35. Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />36. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />37. Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />38. Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />39. Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui MUSRIATI; <br /><br />40. Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />41. Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />42. Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />43. Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />44. Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />45. Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />46. Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />47. Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />48. Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />49. Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />50. Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUSRIATI;<br /><br />51. Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari MUSRIATI;<br /><br />52. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari MUSRIATI;<br /><br />53. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ADI SUWONDO;<br /><br />54. Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ADI SUWONDO. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang

BERITA KORUPSI .CO - Kasus Korupsi ibarat uang mengalir dari bawah ke atas dan tidak pernah turun, sedangkan air mengalir dari atas ke bawah...

»

Tutug Edi Utomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo Diperiksa Penyidik KPK

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExf17PffuSxvP54spJ-uk-BCbgRPEwUIziXPwIknhfpK3mxIUqMiBti4qzLf_EePTzejizTbsfut0n84AhMBG-SKntoxQgeHGmUUJU6xswIIHnCvulNz7lpCijKV1TN0VeUJvLlmFUhck_JHidoxyT17vCqvdd_KCat9SZOUIZnWBCrEd4NSIiJp1y6Q/s400/KPK...jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="345" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExf17PffuSxvP54spJ-uk-BCbgRPEwUIziXPwIknhfpK3mxIUqMiBti4qzLf_EePTzejizTbsfut0n84AhMBG-SKntoxQgeHGmUUJU6xswIIHnCvulNz7lpCijKV1TN0VeUJvLlmFUhck_JHidoxyT17vCqvdd_KCat9SZOUIZnWBCrEd4NSIiJp1y6Q/w426-h494/KPK...jpg" width="426" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 22 September 2023, memeriksa Tutug Edi Utomo selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo yang saat ini menjabat Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tersangka yang juga Terpidana Korupsi Puput Tantriana Sari selaku Bupati (non aktif) Probolinggo Periode 2018-2023 dkk <br /><br />Selain Tutug Edi Utomo, Tim penyidik KPK juga turut memeriksa 4 orang saksi lain yaitu Saiful Farid Cahyono Bhakti selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas PMPTSP (Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Probolinggo; Adnan Mochammad selaku Direktur PT. Redjo Agung tahun 2012 – sekarang; Abdullah Agus Salim Chamid dan Muhammad Ilzam April alias Ilzam (Swasta). Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 22 September 2023<br /><br />“Hari ini (Jumat, 22 September 22023) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara dugaan penerimaan Gratifikasi dan TPPU dengan Tsk PTS dkk,” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan dalam keterangan tertulisnya nama-nama saksi yang diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi dan TPPU, yaitu; <br />1. Tutug Edi Utomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo<br />2. Saiful Farid Cahyono Bhakti selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas PMPTSP Kab. Probolinggo; <br />3. Adnan Mochammad selaku Direktur PT. Redjo Agung tahun 2012 – sekarang; <br />4. Abdullah Agus Salim Chamid (Swasta) dan <br />5. Muhammad Ilzam April alias Ilzam (Swasta)<br /><br />Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset milik Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati (non aktif) Probolinggo Periode 2018-2023 berupa tanah dan bangunan, emas, uang tunai, dan kendaraan bermotor senilai Rp104.8 miliar dalam kasus dugaan Korupsi Gartifikasi dan TPPU. Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan tertulisnya pada Selasa, 2 Agustus 2022<br /><br />“Ketika perkara ini dibawa ke proses persidangan tentu tim Jaksa KPK akan membuktikan bahwa harta dimaksud diduga ada kaitan dengan perkara sehingga menuntutnya untuk dirampas untuk negara,” kata Ali Fikri, Selasa, 2 Agustus 2022.<br /><br />Ali menjelaskan, temuan aset-aset ini melibatkan unit Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) pada Kedeputian Penindakan KPK. Tim Penyidik KPK juga masih terus melakukan pengumpulan alat bukti diantaranya meminta keterangan berbagai pihak sebagai saksi.<br /><br />Ali memastikan, KPK berkomitmen untuk memaksimalkan aset recovery dari setiap penanganan perkara Korupsi baik melalui pidana denda, uang pengganti maupun perampasan aset para Koruptor.<br /><br />“Sehingga asset recovery ini menjadi pemasukan bagi kas negara yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, yang manfaatnya tentu kembali untuk rakyat,” ujar Ali  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4-HZaQ7gkOYjJ42S7EQ8VQUnzXATUEHN3Nm2vOPp1spCzb7ZEauTzaC7CwVUu7ZDcXA0FysTBYJUP8CDTQlP7gZTz-djy_NnR0kAOY_V6oNX6NOzvg69q2T-99jKrYEG8xAimdcGJakBSaOg0b8mYolwr_0VeFl36Jdu656LuISUpPmPbxSvSt0F-b8/s640/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4-HZaQ7gkOYjJ42S7EQ8VQUnzXATUEHN3Nm2vOPp1spCzb7ZEauTzaC7CwVUu7ZDcXA0FysTBYJUP8CDTQlP7gZTz-djy_NnR0kAOY_V6oNX6NOzvg69q2T-99jKrYEG8xAimdcGJakBSaOg0b8mYolwr_0VeFl36Jdu656LuISUpPmPbxSvSt0F-b8/w640-h288/Hasan.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang menyeret Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo bermula pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib<br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib), KPK melakukan Tangkap Tangan karena diketahui ada “bisnis jual beli jabatan” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, dan hasilnya Tim penyidik KPK mengamankan sebayak 22 orang dengan barang bukti sejumlah uang  <br /><br />Ke 22 orang itu adalah terdiri dari 1 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang baru 4 hari dilantik, yakni Sumarto dan 17 calon Pj Kades di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, satu berkas perkara. Dan di koordinator oleh Sumarto dan Doddy Kurniawan selaku Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, satu berkas perkara. Yang di Koordinator oleh Muhamad Ridwan selaku Camat)<br /><br />Dan 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013<br /><br />Dari 22 orang Terdakwa ini, 20 diantaranya sudah terlebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena Terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama<br /><br />Peran Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dalam perkara ini adalah menerima duit sebesar Rp260 juta dari 13 orang anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades yang masing-masing sebesar Rp20 juta. Sedangkan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton menerima sebesar Rp100 juta dari 5 orang anak buahnya yang juga dicalonkan sebagai Pj. Kades.<br /><br />Duit yang terkumpul ditangan Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin, karena Hasan Aminudin punya peran penting dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo<br /><br />Nah, ternyata duit yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, bukan hanya dari 18 ASN di dua Kecamatan (Krenjengan dan Paiton) Kabupaten Probolinggo yang akan dilantik sebagai Pj. Kades, namun dari beberapa pihak lainnya.<br /><br />Itulah sebabnya, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013 sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebelaum diadili dalam perkara Korupsi Suap “bisnis jual beli jabatan”. (jnt) <br /></div>

News Tipikor Tutug Edi Utomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo Diperiksa Penyidik KPK

BERITA KORUPSI .CO - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 22 September 2023, memeriksa Tutug Edi Utomo selaku Asisten Pem...

»

Yoyon Sudiono, Ketua Gapensi Surabaya dan Beberapa Saksi Lain Diperksa Penyidik KPK Terkait Dugaan Korupsi

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQTACRbM3PZcAWZVDJWi-GYO-GFeTT9TyP9enykGGqulBbKdX-T0PlSnREjwqRhTr7xsOWlyg3EiIMiGmz46Dx4ZIoC193qxn0mlJjNQqxhM-SidwJIkifkRY6u8Lm2OyDviNJpSbUN4znT0j36fEqMk_quTwPsPHw3i_4FZbRCd97cSpZOUJ_Q6fZR0w/s400/KPK...jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="345" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQTACRbM3PZcAWZVDJWi-GYO-GFeTT9TyP9enykGGqulBbKdX-T0PlSnREjwqRhTr7xsOWlyg3EiIMiGmz46Dx4ZIoC193qxn0mlJjNQqxhM-SidwJIkifkRY6u8Lm2OyDviNJpSbUN4znT0j36fEqMk_quTwPsPHw3i_4FZbRCd97cSpZOUJ_Q6fZR0w/w395-h458/KPK...jpg" width="395" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Yoyon Sudiono selaku Ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kota Surabaya periode 2016 - 2021 dan beberapa saksi lainnya terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan Tahun Anggaran 2017-2019<br /><br />Beberapa saksi yang diperiksa Tim penyidik KPK termasuk Yoyon Sudiono selaku Ketua Gapensi Kota Surabaya di gedung BPKP (Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah; 1. Kukuh Santiko Wijaya (Direktur PT Surya Unggul Nusa Cons); 2. Suhariono (Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya); 3. Agus Budi Hartanto (Project Manager PT Tangga Batu Jaya Abadi); 4. Mochammad Chilman Azdi (Karyawan PT Graha Nirwana Konstruksi), dan 5. Moch Ranoe Asmoro (Konsultan pada PT Delta Buana)<br /><br />Selain itu, masih ada 4 orang saksi lainnya yang juga diperiksa Tim penyidik KPK, diantaranya; 1. Sa’im, S.Pd selaku anggota DPRD Kab. Lamongan periode 2004-2019; 2. Achmad Muchtar, ST., MT selaku Konsultan PT Delta Buana; 3. Nugroho Arianto selaku Tenaga Lepas Ahli Teknik Tenaga Listrik, dan 4. Mas Indradjaja selaku Direktur Teknik CV Konsodei. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 22 September 2023<br /><br />“Hari ini (Jumat, 22 September 22023) bertempat di BPKP Perwakilan Prov. Jatim, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Jubir Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan dalam keterangan tertulisnya nama-nama saksi yang diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yaitu;<br />1. Yoyon Sudiono (Ketua Gapensi Surabaya periode 2016 - 2021)<br />2. Kukuh Santiko Wijaya (Direktur PT Surya Unggul Nusa Cons)<br />3. Suhariono (Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya)<br />4. Agus Budi Hartanto (Project Manager PT Tangga Batu Jaya Abadi)<br />5. Mochammad Chilman Azdi (Karyawan PT Graha Nirwana Konstruksi)<br />6. Moch Ranoe Asmoro (Konsultan pada PT Delta Buana)<br /><br />Selain itu, turut diperiksa 4 orang saksi lainnya, yaitu; 1. Sa’im, S.Pd selaku anggota DPRD Kab. Lamongan periode 2004-2019; 2. Achmad Muchtar, ST., MT selaku Konsultan PT Delta Buana; 3. Nugroho Arianto selaku Tenaga Lepas Ahli Teknik Tenaga Listrik, dan 4. Mas Indradjaja selaku Direktur Teknik CV Konsodei.<br /><br />Sebelumnya, Ali Fikri mengatakan sudah ada Tersangka yang telah ditetapkan namun Ali tidak menyebutkan siapa Tersangka yang dimaksud<br /><br />"Nanti akan kami umumkan lebih lanjut karena saat ini sedang pendalaman alat bukt," jelas Ali Fikri. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Yoyon Sudiono, Ketua Gapensi Surabaya dan Beberapa Saksi Lain Diperksa Penyidik KPK Terkait Dugaan Korupsi

BERITA KORUPSI .CO - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Yoyon Sudiono selaku Ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Konst...

»

KPK Mengeksekusi Terpidana Koruptor KH. R. Abdul Litif Amin Imron (Mantan Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b>Panasehat Hukum KH. R. Abdul Litif Amin Imron, Suryono Pane, SH., MH:</b> "Kalau banding terlalu lama dan butuh waktu jadi secara hukum putusan itu inkrah berkekuatan hukum tetap. Kami memilih tidak banding agar KPK bisa lebih fokus dan cepat untuk menangani kasus ini dan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat karena ada maling yang sebenarnya dan harus bertanggung jawab secara hukum"</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWWUlNkcJF5UyiDoB2U-BZVI2brAWMW9sD_Xajabo4XctjAV_0mhC3PKNhuySjzsJu8ktSrCjjiswkvgUKva5FMt265orPJyU2r23ae4X-6PanQc6remVR-xawFIhGs619aUX7af-4K050AOugHLnfJ6w14I2S5xhH85SP0Da_iB2u3rI23HqaAUEky2E/s525/Ralatiff.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="429" height="539" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWWUlNkcJF5UyiDoB2U-BZVI2brAWMW9sD_Xajabo4XctjAV_0mhC3PKNhuySjzsJu8ktSrCjjiswkvgUKva5FMt265orPJyU2r23ae4X-6PanQc6remVR-xawFIhGs619aUX7af-4K050AOugHLnfJ6w14I2S5xhH85SP0Da_iB2u3rI23HqaAUEky2E/w440-h539/Ralatiff.jpg" width="440" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jumat, 22 September 2023, Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Suryadi, melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2023 dengan mengeksekusi Terpidana 9 tahun penjara R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Jumat, 22 September 2023<br /><br />“Jaksa Eksekutor KPK Nanang Suryadi, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung,” kata Jubir KPK Ali Fikri<br /><br />Ali mengatakan, pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Pidana penjara badan yang dijalani Terpidana dimaksud yaitu 9 tahun dikurangi masa penahanan.<br /><br />“Ada kewajiban untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta ditambah dengan kewajiban tambahan lain berupa membayar uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar,” ucap Ali<br /><br />Ali Fikri menambahkan, Jaksa Eksekutor KPK Irman Yudiandri melalui Biro Keuangan telah melakukan penyetoran uang rampasan sebesar Rp5 miliar yang sebelumnya berstatus barang bukti dalam perkara Terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan). <br /><br />“Setoran tersebut kemudian diperhitungkan sebagai pengurang terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti oleh Terpidana dimaksud,” ucap Ali<br /><br />KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 terseret dalalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap,  menerima janji atau hadiah berupa uang yang juga dianggap Suap dan menerima gratifikasi berupa uang hasil jual beli jabatan, setoran para pejabat, setoran rumah sakit maupun fee proyek APBD Kabupaten Bangkalan yang totalnya sebesar Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) sejak tahun 2020 hingga 2022 melaui M. Sodiq (Wartawan yang saat ini Komisioner Komisi Informasi periode 2018 - 2023)); R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda);  Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD); Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGd4Va-R2KB1V25FxyirVx9nVj6LEXnzYg6mLcTcsKSStNqaqao3QdADyCeIDvBYqa8zcoFFBlPHUHtW8kccA8X4n76WJc2qo6H1JqvfAZIl7cRNdM3hpaZO-VuQY_64RYjsFIsYUrKp65X5MPfaPY1ZB3iqDIcWty5o0_1UGLE_jreqUOACHy8rbg3T4/s640/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="432" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGd4Va-R2KB1V25FxyirVx9nVj6LEXnzYg6mLcTcsKSStNqaqao3QdADyCeIDvBYqa8zcoFFBlPHUHtW8kccA8X4n76WJc2qo6H1JqvfAZIl7cRNdM3hpaZO-VuQY_64RYjsFIsYUrKp65X5MPfaPY1ZB3iqDIcWty5o0_1UGLE_jreqUOACHy8rbg3T4/w432-h640/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="432" /></a></div><br />Karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 21.55 Wib, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 dengan  pidana penjara selama sembilan (9) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama emapt (4) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama empat (4) tahun serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) selama lima (5) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana pokok<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa Perbuatan Terdakwa KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan bertentangan dengan jabatan dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (dakwaan pertama), Pasal 12 huruf b (dakwaan kedua) dan  Pasal 12 huruf B (dakwaan ketiga) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan lebih ringan dari dituntut JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama (12) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama lima (5) tahun atau total hukuman penjara selama tujuh belas (17) tahun serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) selama lima (5) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana pokok<br /><br />Menanggapi eksekusi yang dilakukan oleh KPK terhadap Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan, Suryono Pane, SH., MH selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron mengatakan, agar KPK lebih fokus dan cepat untuk menangani kasus ini dan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat karena ada maling yang sebenarnya dan harus bertanggung jawab secara hukum<br /><br />“Kalau banding terlalu lama dan butuh waktu jadi secara hukum putusan itu inkrah berkekuatan hukum tetap. Kami memilih tidak banding agar KPK bisa lebih fokus dan cepat untuk menangani kasus ini dan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat karena ada maling yang sebenarnya dan harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Pane  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji2crRg1z-eTQHKZVqOOJ2bL-vZtFFX81_--mYlz8i5KaN6mrWmd6Ubt8koza2qgw-6414YcJ05PiwGV-1X2QJNwL9O9x233B-aai_HTRyDaDs-7grhYvI6I6WTf7OAvs9UdsxIKeOwY-slsewoDnksysOGrXQ8FIkibQJkPHIzkKYQBcb7__utzXIR2E/s640/dr.%20Nunuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="640" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji2crRg1z-eTQHKZVqOOJ2bL-vZtFFX81_--mYlz8i5KaN6mrWmd6Ubt8koza2qgw-6414YcJ05PiwGV-1X2QJNwL9O9x233B-aai_HTRyDaDs-7grhYvI6I6WTf7OAvs9UdsxIKeOwY-slsewoDnksysOGrXQ8FIkibQJkPHIzkKYQBcb7__utzXIR2E/w640-h312/dr.%20Nunuk.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang disampaikan oleh Suryono Pane bukan tidak beralasan, melainkan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sejak perkara Korupsi jual beli jabatan tahun 2022 dan fee proyek tahun 2020 - 2021 di diadili terhadap lima (5) Terpidana sebelumnya selaku pemberi Suap, yaitu;  1. Terpidana Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Terpidana Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan; 3. Terpidana Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan; 4. Terpidana Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan, dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan <br /><br />Sebelumnya, yaitu pada tahun 2020, Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan juga menerima sejumlah uang dari 9 pejabat yang dilantiknya, yaitu; 1. Moawi Arifin Kepala Dinas Perhubungan sebesar Rp150.000.000; 2. Wibowo Suharta Kepala Dinas Sosial, sebesar Rp150.000.000; 3. Anang Yulianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.000.000; 4. Iskandar Ahadiyat  Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp100.000.000; 5. Andang Pradana Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp50.000.000; 6. Abdul Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp150.000.000; 7. Eko Setiawan Kepala BPPD sebesar Rp100.000.000; 8. dr. Nunuk Kristiani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp100.000.000; dan 9. Ahmad Roniyun Hamid Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp100.000.000<br /><br />Selain itu, Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan juga menerima uang komitmen jabatan dari 48 eslon 3 dan eslon 4 yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan tahun 2020 sejumlah Rp1.120.000.000 melalui Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi)      dari Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) <br /><br />Selain dari 48 pejabat eslon 3 dan 4 yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan tahun 2020, Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan juga menerima uang komitmen jabatan dari 45 eslon 3 dan eslon 4 yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan tahun 2021 sejumlah p960.000.00 melalui Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dari Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi31AVw94tCfk0aLzHqD-h97jKs3AhFTRj_J4PIdFal_lCQkNCBep_fbRHVJHyzVsy_-Udyt7DUgr-fg_hxtoFbGXM8UI2COr24W6hLpe4laqVSjmSC1sZ2PBAOACZr6Bu-drv-5j1tJqc0GI8H7Unv4jdZT-OMCpzU4ImcD5TkYkKo5E4J_HN9GEUYikw/s640/Bangkalan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi31AVw94tCfk0aLzHqD-h97jKs3AhFTRj_J4PIdFal_lCQkNCBep_fbRHVJHyzVsy_-Udyt7DUgr-fg_hxtoFbGXM8UI2COr24W6hLpe4laqVSjmSC1sZ2PBAOACZr6Bu-drv-5j1tJqc0GI8H7Unv4jdZT-OMCpzU4ImcD5TkYkKo5E4J_HN9GEUYikw/w640-h288/Bangkalan..jpg" width="640" /></a></div>Penerimaan uang setoran rutin dari dr. Nunuk Kristiani selaku Direktur RSUD dari bulan Mei 2020 hingga tahun 2022 sebesar Rp560.000.000 oleh Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron melalui Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) <br /><br />Serta penerimaan sejumlah uang setoran oleh Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Litif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dari para Kepala SKPD (Dinas) pada tahun 2020 - 2021, yaitu; 1. Ahmad Roniyun Hamid selaku Sekretaris DPRD Kabupaen Bangkalan yang bersumber dari alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD sebesar Rp22.000.000; 2. Dari Iskandar Ahadiyat selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang bersumber dari uang operasional dinas yang tidak terdapat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) sebesar Rp10.000.000; dan 3. dari Moawi Arifin selaku Kepala Dinas Perhubungan sebesar  Rp200.000.000 yang bersumber dari fee proyek yang dikerjakan H. Munif dan dari setoran fee kontraktor/rekanan paket pekerjaan Pengadaan Langsung di Dinas Perhubungan.<br /><br />Artinya, apa yang dilakukan lima (5) Terpidana yaitu Salman Hidayat; Achmad Mustaqim; Agus Eka Leandy; Wildan Yulianto, dan Hosin Jamili sama persis dengan yang dilakukan oleh Moawi Arifin; Wibowo Suharta; Anang Yulianto; Iskandar Ahadiyat; Andang Pradana; Abdul; Eko Setiawan; dr. Nunuk Kristiani ; dan Ahmad Roniyun Hamid<br /><br />Lalu mengapa KPK membedakan nasib hukum Terpidana Salman Hidayat; Achmad Mustaqim; Agus Eka Leandy; Wildan Yulianto, dan Terpidana Hosin Jamili dengan Moawi Arifin; Wibowo Suharta; Anang Yulianto; Iskandar Ahadiyat; Andang Pradana; Abdul; Eko Setiawan; dr. Nunuk Kristiani ; dan Ahmad Roniyun Hamid?<br /><br />Apakah memang KPK hanya bermaksud untuk memenjarakan KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dengan menyeret 5 (lima) terpidana selaku Kepala Dinas yang dilantik Bupati pada tahun 2022, dan bukan bertujuan untuk menegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi seperti nama lembaga Komisi Pembarantasan Korupsi atau KPK?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgi8SpNVf5gtFeBySMekjXuF5nboZZpyl1QvrH_vceh_7R24C8bzsNw9W3lBzRbDrZfU05gSah01JIu1_gtKzOpZWZDCbz-6F-9bq-bmXpckLAD7FcURxBkpkUpveu4Fs0UiRTFCC406KAIWxPS1Tk3AGMbZr5AaqeJf71FkWmtjLL9SlNv9uEPCU2XbQ/s639/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="639" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgi8SpNVf5gtFeBySMekjXuF5nboZZpyl1QvrH_vceh_7R24C8bzsNw9W3lBzRbDrZfU05gSah01JIu1_gtKzOpZWZDCbz-6F-9bq-bmXpckLAD7FcURxBkpkUpveu4Fs0UiRTFCC406KAIWxPS1Tk3AGMbZr5AaqeJf71FkWmtjLL9SlNv9uEPCU2XbQ/w640-h352/a..jpg" width="640" /></a></div>Yang paling menggelitik dan aneh adalah, KPK maupun Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa total uang haram yang terima oleh Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan sebesar Rp9.7 miliar termasuk 7 miliar rupiah sebagai fee proyek dari para kontraktor melalui M. Sodiq (Wartawan) yang diperintah Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan untuk mengatur pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa (proyek) di 12 SKPD<br /><br />Lalu mengapa KPK tidak menyeret M. Sodiq mantan Wartawan yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan yang dilantik oleh Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan?<br /><br />Kalau total uang Korupsi yang terima oleh Terdakwa/Terpidana KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dan dihukum untuk mengembalikannya sebesar Rp9.7 miliar, bukankah dari M. Sodiq yang jauh lebih besar yaitu 7 miliar rupiah ?<br /><br />Lalgi-lagi pertanyaannya adalah, apakah memang KPK hanya bermaksud untuk memenjarakan KH. R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dengan menyeret 5 (lima) terpidana selaku Kepala Dinas yang dilantik Bupati pada tahun 2022, dan bukan bertujuan untuk menegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi seperti nama lembaga Komisi Pembarantasan Korupsi atau KPK?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Mengeksekusi Terpidana Koruptor KH. R. Abdul Litif Amin Imron (Mantan Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung

Panasehat Hukum KH. R. Abdul Litif Amin Imron, Suryono Pane, SH., MH: "Kalau banding terlalu lama dan butuh waktu jadi secara hukum pu...

»

KPK: Asset Recovery Harus Dioptimalkan untuk Efek Jera dan Penerimaan Negara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWNT29dIH4bxyqvGFCH3hI1Nw_RB3XjTfeDD163AUAt6kKzQEp7LhyZVFAT-xqvuDN2GKAj2qUycqklYooQ_R4cfyIGh_ljyb_89JwXptzvLFZSgU_48U5u-QCnYbK-uR6-iTe6kohwUB1y5b2P0lwGecJzlRcywnTQcHughLXC1YsQ8xLT4tq7aWe-E/s1280/Ali..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWNT29dIH4bxyqvGFCH3hI1Nw_RB3XjTfeDD163AUAt6kKzQEp7LhyZVFAT-xqvuDN2GKAj2qUycqklYooQ_R4cfyIGh_ljyb_89JwXptzvLFZSgU_48U5u-QCnYbK-uR6-iTe6kohwUB1y5b2P0lwGecJzlRcywnTQcHughLXC1YsQ8xLT4tq7aWe-E/w640-h480/Ali..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Selama semester I (pertama) 2023, KPK telah melakukan asset recovery sebesar Rp166,36 miliar, dari denda, uang pengganti, dan rampasan. Hal ini utamanya dilakukan agar bisa mengembalikan kerugian keuangan negara setelah dikorupsi. Sayangnya, upaya pengembalian aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. <br /><br />Dalam talkshow bertema “Optimalisasi Asset Recovery dan Integrasi Pemberantasan Korupsi” di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, (Senin 18 September 2023), Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, efek jera kepada tindak pidana korupsi, sangat penting. Kata Ali, salah satu upayanya dengan memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi merupakan bagian dari asset recovery. <br /><br />“Dalam undang-undang KPK yang baru ada fungsi eksekutor, yaitu dengan menyita, merampas, dan melelang harta tindak pidana korupsi, agar bisa dimasukkan dalam kas negara. Dalam satu tindak pidana korupsi, suap/gratifikasi, atau lainnya, KPK menelusuri (aliran) uangnya, kemudian menetapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan harapan ketika divonis hakim, hartanya dimasukkan ke kas negara,” ucap Ali. <br /><br />Meski demikian, Ali menegaskan, pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi saja tidak cukup. Memberantas korupsi harus dibarengi dengan upaya-upaya lainnya, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, misalnya, sivitas akademi kampus. KPK sendiri menggugah partisipasi masyarakat melalui strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxzorgZey5gKRbxzqPrRrd8gUQSzxKclT9Yv8-I_mt3hw7f1pQWcP24vHpx55wbOjksuKr3wh9S-1LqUSC84IIiU0xfBXdDHi-qMBdXUko6q8N8zzKOZYxIYoV69f5dNGK-sjtvafPMDBJCmUe9idkCKriH3r-ZyY1D_nnwZ2ldHyhl2BpqDZ8UQVklBk/s1280/Ali.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxzorgZey5gKRbxzqPrRrd8gUQSzxKclT9Yv8-I_mt3hw7f1pQWcP24vHpx55wbOjksuKr3wh9S-1LqUSC84IIiU0xfBXdDHi-qMBdXUko6q8N8zzKOZYxIYoV69f5dNGK-sjtvafPMDBJCmUe9idkCKriH3r-ZyY1D_nnwZ2ldHyhl2BpqDZ8UQVklBk/w640-h480/Ali.jpg" width="640" /></a></div>Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa bisa ikut berkontribusi melalui upaya KPK meliputi, Penindakan, sebagai pelapor/Pengaduan Masyarakat, saksi ahli; Pencegahan, terlibat dalam kajian perbaikan sistem tata kelola, mengawasi jalannya pemerintahan (pusat, daerah); dan Pendidikan, melakukan implementasi kurikulum antikorupsi hingga menjadi penyuluh antikorupsi.<br /><br />Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, yang turut hadir dalam acara, menyebutkan, jika asset recovery, penting untuk negara. Kata Fachrizal, perampasan aset tersebut sudah lama masuk dalam kajian UNCAC (UN Convention Against Corruption).<br /><br />“Secara teori filosofi hukum peradilan pidana ada dua value-nya. Pertama pemberantasan kejahatan dan kedua, human rights protection. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi, perampasan aset, desainnya harus efektif dan efisien. Sementara di Indonesia, belum ada pengaturan perampasan soal Illicit Enrichment. Jadi biasanya menggunakan (landasan) hukum TPPU,” ucap Fachrizal.<br /><br />Survei Penilaian Integritas Pendidikan <br />Melalui strategi pendidikan, KPK terus melakukan insersi kurikulum pendidikan antikorupsi, dari level sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. KPK juga memperluas program penyuluh antikorupsi, serta festival integritas kampus. Di tahun 2023 ini, KPK juga perdana menggagas Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.<br /><br />SPI Pendidikan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang relevan dengan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Survei dilakukan untuk memetakan kondisi integritas pendidikan, baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang memengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan, termasuk aspek pengelolaan. <br /><br />Timotius Hendrik Partohap, Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Monitoring KPK mengatakan pentingnya SPI Pendidikan. Hasil penilaian SPI Pendidikan diharapkan bisa digunakan untuk menyusun rekomendasi dan perbaikan di lingkup pendidikan, sehingga implementasi budaya antikorupsi lebih tepat sasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan bisa unggul, hebat, dan mampu bersaing secara global. <br /><br />SPI Pendidikan 2023 sendiri sudah memulai tahapan survei per 17 Juli dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023, dengan menargetkan 71.514 responden dari 350 ribu orang yang dimintai ketersediaan untuk mengisi kuesioner secara daring. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor KPK: Asset Recovery Harus Dioptimalkan untuk Efek Jera dan Penerimaan Negara

BERITA KORUPSI .CO - Selama semester I (pertama) 2023, KPK telah melakukan asset recovery sebesar Rp166,36 miliar, dari denda, uang penggant...

»

Kakek Usia 72 Tahun Di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi Hasil Penjualan Alat Pertanian Beruap Traktor Rp412 Juta

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Siapa pihak lain yang terlibat menjual alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 2 unit? Atau JPU Kejari Bondowoso akan tetap mempertahankan dakwaan dan tuntutannya bahwa Terdakwa Sahni-lah yang menjual alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 3 unit? Sementara putusan Majelis Hakim dalan fakta persidangan hanya 1 unit?#</span></span>      </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFwxvQlsmOCqctEj81pJe16Uok0dTV0Vo3Q4wjh4Ierg4H0gTESLIRutr64a0sSvxYcbRxqOoeCtusFTZoBgog30cmDDHdfr2gAqts4ud3ugIPq0Z0PiHI2IBqf8TKHEJoJ627uP1a3EbM9PhZ8rht5xfif-lrVm1_KD37ur41DINYe08-YzfAgOBGMAs/s640/2.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="288" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFwxvQlsmOCqctEj81pJe16Uok0dTV0Vo3Q4wjh4Ierg4H0gTESLIRutr64a0sSvxYcbRxqOoeCtusFTZoBgog30cmDDHdfr2gAqts4ud3ugIPq0Z0PiHI2IBqf8TKHEJoJ627uP1a3EbM9PhZ8rht5xfif-lrVm1_KD37ur41DINYe08-YzfAgOBGMAs/w288-h640/2.jpg" width="288" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>Hukum memang terkadang sulit dipahami tapi tampak hasilnya diperlihatkan dan dirasakan oleh seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana umum maupun Korupsi, sekalipun seseorang itu sudah berusia tua renta dengan kondisi fisik kurang sehat, namun selama masih bisa bernafas dan berbicara, maka hukum harus ditegakkan walaupun hukum tidak selalu tegak karena pulpen tidak selalu tegak lurus pada saat digunakan menulis</i><br /><br />Kali ini hukum menimpa seorang petani yang sudah tua renta, yaitu Kakek Sahni berusai 72 tahun atau tepatnya lahir pada tanggal 02 Maret 1952, warga Desa Keladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso yang hanya lulusan SMP yang tidak mengerti sama sekali bahasa Indonesia kecuali bahasa Madura<br /><br />“Berakit-rakit ke hulu berenang renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Kakek Sahni. <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Kakek Usia 72 Tahun Dituntut “11.8” Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Alsintan Traktor Rp1.236 M - </span><span style="color: red; font-size: medium;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/08/kakek-usia-72-tahun-dituntut-118-tahun.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/08/kakek-usia-72-tahun-dituntut-118-tahun.html</a></span><br /><br />Sebab di usianya yang sudah tua renta, Kakek Sahni harus menelan ludah yang sudah kering di tenggorokannya untuk menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi alias penjara untuk  menjalani hukuman pidana penajara selama 4 tahun atas putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 14 September 2023, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menjual alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor sebanya satu unit seharga Rp412.070.000<br /><br />Tidak hanya hukuman badan, Majelis Hakim juga menghukum Kakek Sahni untuk membayar denda sebanyak 200 juta rupiah atau pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti yang menjadi kerugian negara sebesar Rp412.070.000 atau pidana penjara selama 3 bulan<br /><br />Hukum memang harus ditegakan, dan seseorang yang dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi haruslah dihukum, bukan semata-mata untuk memenjarakannya tetapi untuk memberi efek jera atas perbuatannya<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 14 September 2023 menjatuhkan hukuman terhadap Kakek Sahni dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebanyak 200 juta rupiah atau pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti yang menjadi kerugian negara sebesar Rp412.070.000 atau pidana penjara selama 3 bulan<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso yang menuntut Kakek Sahni selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta atau pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.236.210.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau pidana penjara selama tiga (3) tahun dan sembilan (9) bulan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaO0ok7TH-_sF3zqi2DevS70IZwJJyiLJgyQELo1U9zCrYgETSxUrAjdBQbopQDclKt3_WwSOyK8rAH6Gfqy5MHBxC_ZNBE1bx1YANlV2XWM9ykQtXK_haEgcK-IeQI5zkF-bdOzDl0ZNoyNbcoVYJuWt9omkVxtv0ZIcu-S65MpLk64ehB0j5nVsqkVw/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaO0ok7TH-_sF3zqi2DevS70IZwJJyiLJgyQELo1U9zCrYgETSxUrAjdBQbopQDclKt3_WwSOyK8rAH6Gfqy5MHBxC_ZNBE1bx1YANlV2XWM9ykQtXK_haEgcK-IeQI5zkF-bdOzDl0ZNoyNbcoVYJuWt9omkVxtv0ZIcu-S65MpLk64ehB0j5nVsqkVw/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang mengadili perkara Kakek Sahni, sepertinya bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Kakek Sahni, selain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tetapi juga dengan rasa kemanusiaan dan hati nurani <br /><br />Kakek Sahni selaku Ketua Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani Kladi Barokah Desa Keladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, terjerat hukum dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 bagi Kelompok Tani/Gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di Kabupaten Bondowoso yang berasalah dari bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (Dirjen Sarpras) Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018<br /><br />Anehnya, menurut JPU Rozy Haromain, SH dari Kejari Bondowoso dalam surat dakwaan maupun tuntutannya menjelaskan, bahwa Kakek Sahni diduga menjual 3 unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 seharga Rp100 juta kepada orang yang tidak dikenal.<br /><br />Padahal, harga per unit traktor tersebut adalah sebesar Rp412.070.000. Sehingga total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.236.210.000 (3x Rp412.070.000) berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh penyidik Kejari Bondowoso<br /><br />Namun dalam fakta persidangan, banyak kejanggalan dan bahkan ada keterliabatan pihak lain namun tidak terseret dalam perkara ini. Kakek Sahni diibarkan sebagai “tumbal” dari pihak-pihak tertentu karena kakek Sahni dianggap sebagai orang bodoh  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHdAU6IeLAAYh7rzWKr2gMrdmFcLzrZbZPZ6t004oNZyHz33IqEYwa6UuMGZcGjJgsNFCzH6_b2pcF0E81Kt9TQxxUY4Sm7d5qKB-RDpQD59-67OCnTLRp4HByADq8WAi4sKl7lMHua_oZLkAOg0UplE03sIYhXK2zxUekJIOaenfw9ou4pojFnS0HXCg/s640/4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHdAU6IeLAAYh7rzWKr2gMrdmFcLzrZbZPZ6t004oNZyHz33IqEYwa6UuMGZcGjJgsNFCzH6_b2pcF0E81Kt9TQxxUY4Sm7d5qKB-RDpQD59-67OCnTLRp4HByADq8WAi4sKl7lMHua_oZLkAOg0UplE03sIYhXK2zxUekJIOaenfw9ou4pojFnS0HXCg/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">JPU Kejari Bondowoso</span><br /></td></tr></tbody></table>Pertanyaannya dari tuntutan JPU dan putusan Majelis Hakim adalah, sipa pihak lain yang terlibat dalam perkara Korupsi penjualan alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 3 unit sebesar Rp Rp1.236.210.000 atau dengan harga per unit Rp412.070.000 berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh penyidik Kejari Bondowoso?<br /><br />Sebab JPU mengatakan dalam dakwaan dan tuntutannya, bahwa Terdakwa Sahni menjual alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 3 unit. <br /><br />Tetapi putusan Majelis Hakim bukan berdasarkan dakwaan maupun tuntutan melainkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebanyak 1 unit. <br /><br />Lalu siapa pihak lain yang terlibat menjual alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 2 unit tersebut? Atau JPU Kejari Bondowoso akan tetap mempertahankan dakwaan dan tuntutannya bahwa Terdakwa Sahni-lah yang menjual alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 3 unit?<br /><br />Benarkah hanya Kakek Sahni yang terlibat dalam penjualan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor sebanyak 3 unit yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian, atau ada pihak lain yang tidak kasak mata sehingga Kakek Sahni-lah yang menjadi Korban?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kakek Usia 72 Tahun Di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi Hasil Penjualan Alat Pertanian Beruap Traktor Rp412 Juta

#Siapa pihak lain yang terlibat menjual alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 2 unit? Atau JPU Kejari Bondowoso akan tetap memperta...

»

Korupsi Dana Hibah Pokir Jatim Rp39.5 M, Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 12 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">#JPU KPK juga menuntut Rusdi selaku Staf Sahat Tua P Simanjuntak dengan pidana penjara selama 6 tahun. Tetapi KPK belum berhasil mengungkap misteri perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim. Lalu bagaimana dengan nasib seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024? Apakah akan terseret sebagai Tersangka bersama beberapa Pejabat Pemprov Jatim? Atau memang hanya Sahat Tua P Simanjuntak yang “bermain jual beli Dana Hibah Pokir?#</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7LubuiWIzdoL_xFz5v5lEyEmR0juv3IzkWdzWBeSxkooWUZ2hZE9_lscOF8C2DdwhEkZrtdPBvrMGYGc-D97vNNJ3iR2m8gG9jaRi2Yz9eSSkNS_nw2SQa2vTQK1veOOLJrbVc4sBrr4VDPh1tOLg39kb-2WrG-Wn0FUjblgvfo-cqi0wADquzpPpkM/s1040/SAHAT.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7LubuiWIzdoL_xFz5v5lEyEmR0juv3IzkWdzWBeSxkooWUZ2hZE9_lscOF8C2DdwhEkZrtdPBvrMGYGc-D97vNNJ3iR2m8gG9jaRi2Yz9eSSkNS_nw2SQa2vTQK1veOOLJrbVc4sBrr4VDPh1tOLg39kb-2WrG-Wn0FUjblgvfo-cqi0wADquzpPpkM/w640-h288/SAHAT.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Dalam tembok derita jauh dari orang tua - Dalam tembok derita tak akan dapat ku lupa - Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang - Kalau bebas ingin sadar kembali ke jalan yang benar”. Ini adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul Tembok Derita<br /><br />Mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di benak Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar bersama stafnya yaitu Rusdi yang saat ini berada dalam jeruji besi alias penjara di rumah tahanan negara gedung merah putih milik KPK sejak Kamis, 15 Desember 2022 hingga hari ini setelah terlebih dahulu  tertangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB<br /><br />Nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, warga Jalan Manyar Kertoadi VI/49 Surabaya dan warga Kertajaya Indah V No.20 Surabaya, bukanlah nama asing di beberapa perkumpulan marag-marga suku Batak di Surabaya maupun masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya apalagi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) maupun dilakalangan Partai Politik terutama Partai Golongan Karya (Golkar) dimana Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar) Jawa Timur dan Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Jawa Timur periode periode 2022-2027   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghHYbCWKR_9Itbwh7ZSfLGUCNV5HeHucR0ULo5fKtpAviJ_LdTgs9xcpJoFPyUwU2O9nBLUybzdM6yrYFzrYbhDxGGgCMGdtvNjbaP-EKykFTGHImJko907S1ICMXeZiNitilTMkLQjT0ASw0S7OM2ekS9aAuYHswoT0AmLenETW1lxXG77oxe8C1DIj8/s700/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="700" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghHYbCWKR_9Itbwh7ZSfLGUCNV5HeHucR0ULo5fKtpAviJ_LdTgs9xcpJoFPyUwU2O9nBLUybzdM6yrYFzrYbhDxGGgCMGdtvNjbaP-EKykFTGHImJko907S1ICMXeZiNitilTMkLQjT0ASw0S7OM2ekS9aAuYHswoT0AmLenETW1lxXG77oxe8C1DIj8/w640-h366/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:<br /></span><span style="color: red; font-size: medium;">Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html<br /></a><br />Misteri Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Belum Terungkap, Apakah Anggota DPRD dan Beberapa Pejabat Pemprov Jatim Bisa Jadi Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html</a><br /><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html<br /></a><br />Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html</a><br /><br />Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a></span><span style="color: red; font-size: large;"><br /><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD0qkKUiwTJcfebZcT031R_-ZA8DWmPwgVN3VPdYtxZIJCAyB7QGGymZzOvI27QbnTHPMshgBDAdbKO5brzZ5xV8NLBM_S4jKXvGiXSzmodFQqNaW6p1Zup7NOlbTIdDCZmFsQa24jVOwJYtnfE23M6NErPlogWmPuOyKZnHulgnarIFF66de0bX4il70/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD0qkKUiwTJcfebZcT031R_-ZA8DWmPwgVN3VPdYtxZIJCAyB7QGGymZzOvI27QbnTHPMshgBDAdbKO5brzZ5xV8NLBM_S4jKXvGiXSzmodFQqNaW6p1Zup7NOlbTIdDCZmFsQa24jVOwJYtnfE23M6NErPlogWmPuOyKZnHulgnarIFF66de0bX4il70/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak untuk pertama kalinya menjadi wakil dari “sebahagian” rakyat (sesuai dapilnya) alias DPRD Jawa Timur adalah tahun 2009 - 2014. Lalu berlanjut di periode kedua tahun 2014 - 2019 dari Partai yang sama. Sukses menjadi wakil dari “sebahagian” rakyat Jawa Timur selama 10 tahun atau 2 periode, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak kembali terpilih menjadi wakil dari “sebahagian” rakyat Jawa Timur untuk periode ketiga yaitu 2019 - 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 9 yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Seperti dilansir dari situs KPU Jatim. <br /><br />Di periode ketiga, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak menduduki posisi strategis yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang dilantik pada tanggal 31 Agustus 2019<br /><br />Ibarat ungkapan, harta yang diperoleh secepat kilat akan hangus disambar petir”. Akibat “kerakusannya memperjual belikan” yang disebut ‘uang ijon’ dalam penyaluran dana hibah pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim TA 2020 - 2021 dan 2022 - 2023 yang sebagian menjadi miliknya untuk meyalurkan ke Dapilnya justru membawa petaka karena tertangkap tangan Tim penyidik lembaga Anti Rasuah pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB hingga resmi menjadi warga rumah tahanan negara alias penjara di gedung merah putih milik KPK sejak Kamis, 15 Desember 2022 hingga hari ini<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: #2b00fe;">Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Terungkap, Dana Hibah APBD Jatim Tertinggi Di Pulau Jawa Diatas 10% - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOSrMRKbmpafPGrwCDzrqWR0BahhKDX4SJ0FGX9DjTMqyMN-ZA02_5BBwy57pBR-Rf2ijDAgsTGrxc5EC2epCH6LB9Cvf16bbWBLQGN6uKkOXdQVFFR0NH9aiGx2UacAw4xbCnSJMp1I0k15lymYergcPS-QJfz2FaXMo7d-zNHJjNhX4RdxZeS5fLy0w/s640/Abdul%20Hamid.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOSrMRKbmpafPGrwCDzrqWR0BahhKDX4SJ0FGX9DjTMqyMN-ZA02_5BBwy57pBR-Rf2ijDAgsTGrxc5EC2epCH6LB9Cvf16bbWBLQGN6uKkOXdQVFFR0NH9aiGx2UacAw4xbCnSJMp1I0k15lymYergcPS-QJfz2FaXMo7d-zNHJjNhX4RdxZeS5fLy0w/w640-h356/Abdul%20Hamid.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terpidana Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng (depan)</span><br /></td></tr></tbody></table>Jumlah dana hibah pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim TA 2020 - 2021 dan 2022 - 2023 yang disalurkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 adalah hampir 300 miliar rupiah dengan meraup keuntungan sebesar Rp39.5 miliar<br /><br />Dana hibah pokir DPRD Jatim sekitar 300 miliar rupiah milik Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 bukan disalurkan ke Dapilnya di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, melainkan “diperjual belikan” ke masyarakat atau Pokmas (kelompok masyarakat) di Kabupaten Sampang melalui Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang juga selaku Koordinator Pokmas di Kabupaten Sampang bersama Ilham Wahyudi alias Eeng selaku Koordinator Lapangan Pokmas sebesar 25 persen dari setiap jumlah pencairan atau penyaluran<br /><br />Cara kerjanya yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang punya dana hibah Pokir bertransaksi denan Abdul Hamid selaku Koordiantor Pokmas di Kabupaten Sampang. Sedangkan Ilham Wahyudi alias Eeng bertugas untuk mencari, membentuk Pokmas hingga membuat Proposal lalu menyerahkan ke Pemprov Jatim. Sementara Rusdi selaku Staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bertugas menerima hasil “jual beli” dana hibah Pokir dari Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng (keduanya sudah diadili terlebih dahulu dan dinyatakan bersalah serta di Vonis pidana penjara selama 2.6 tahun)<br /><br />Itulah sebabnya pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB, Tim penyidik KPK meringkus sebanyak empat orang, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Rudi dan Abdul Hamid serta Ilham Wahyudi alias Eeng setelah Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng menyerahkan duit haram sebesar 1 miliar rupiah ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melalui Rusi di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza (JMP) dan sejak tanggal 15 Desember 2022, keempatnya resmi menjadi penghuni penjara  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCiz36VceJiVmlZYSbM_ZRzZxXmCUW4MHUsmOVAWVA_o-KvRamsRER311aYjSXTv4xTIAH3SZqTbkfHYlxnVBU1JAvhj4kE33zhjCeDWdA-zWsI9EalnQMYlwdLi5gcOXaxwyl5CSF75mSFCeoAat5XVnsJDgStNj3fJgITU9px7nHZGJkl4-uSObqx2s/s640/uang..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCiz36VceJiVmlZYSbM_ZRzZxXmCUW4MHUsmOVAWVA_o-KvRamsRER311aYjSXTv4xTIAH3SZqTbkfHYlxnVBU1JAvhj4kE33zhjCeDWdA-zWsI9EalnQMYlwdLi5gcOXaxwyl5CSF75mSFCeoAat5XVnsJDgStNj3fJgITU9px7nHZGJkl4-uSObqx2s/w640-h360/uang..jpg" width="640" /></a></div>Dan sejak tanggal 15 Desember 2022 hingga puluhan tahun kedepan, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak akan jauh dari anak istrinya termasuk keluarga besarnya karena harus menjalani hukuman pidana penjara sebagai narapidana Koruptor setelah Jaksa Penuntut Uumum (JPU) Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntuntan pidana terhadap Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bersama stafnya yaitu Rusdi pada Jumat, 08 September 2023<br /><br />Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar, dituntut JPU KPK dengan pidana penjara selama dua belas (12) tahun denda sebesar satu (1) miliar rupiah subsider pidana kurungan selam enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp39.500.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama enam (6) tahun. Sehingga total hukuman pidana yang dituntut JPU KPK terhadap Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak adalah delapan belas (18) tahun dan enam (6) bulan)<br /><br />Sedangkan Terdakwa Rusdi, dituntut pidana lebih ringan yaitu selama empat (4) tahun penjara denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selam enam (6) bulan tanpa dituntut untukk membayar uang pengganti<br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa perbuatan Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar yang “memperjual belikan” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timiur (Pemprov Jaim) tahun anggaran (TA) 2020 - 2021 dan 2022 - 2023 hingga meraup keuntungan sebesar Rp39.5 miliar bersama Terdakwa Rusdi adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ1ZgAGhBUAv_k_Q1xiDWkQDLnXXUyA9uSOeXsSso2b3htjwVgbrX8zBBT3HV7odBWveDcqnGlrq8-eH_Z29moo0ows7RbuCfPoXNc0G6Ih04l51hEFXP9Qb_KyL0v2TwP9iT8z7tA2QHDAkoAQGKa4magjwk59P5FIm6jnVIsRQ28j_nq-W011DmShWA/s640/dprd.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ1ZgAGhBUAv_k_Q1xiDWkQDLnXXUyA9uSOeXsSso2b3htjwVgbrX8zBBT3HV7odBWveDcqnGlrq8-eH_Z29moo0ows7RbuCfPoXNc0G6Ih04l51hEFXP9Qb_KyL0v2TwP9iT8z7tA2QHDAkoAQGKa4magjwk59P5FIm6jnVIsRQ28j_nq-W011DmShWA/w640-h360/dprd.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, hingga JPU KPK membacakan surat tuntutan pidana terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi pada Jumat, 08 September 2023, JPU maupun penyidik KPK belum berhasil mengungkap misteri perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk sebanyak 4500 Pokmas di wilayah Jawa Timur <br /><br />Misteri perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum terungkap adalah;<br /><br />1. Terkait proses verifikasi sebanyak 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu<br /><br />2. Terkait 11 nama “siluman” yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir, sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 adalah sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang<br /><br />3. Terkait nama yang tidak terungkap siapa pihak yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih dengan rincian, tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 Rp 0 (nol), sedangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan<br /><br />4. Terkait tujuan dan hasil pertemuan mantan Sekda Pemprov Jatim Heru Cahyono, Kepala Bapeda M. Yasin dan mantan BPK Jatim serta beberapa pejabat lainnya, yakni Boby dan Avita di Jawa Tengah, beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Rusdi, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB<br /><br />5. Terkait nasib seluruh anggota DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang yang kebagian menyalurkan dana hibah Pokir dan beberapa pejabat/mantan pejabat Pemprov Jatim diantaranya Mantan Sekda Heru Tjahyono, dan Pj. Sekda Wahid Wahyudi, Sekda Adhy Karyono, Aryo Dwl Wiratno selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim; Saiful Anam Staf Badan Pengelolaan Aset BPKAD Pemprov Jatim; Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Pemrov Jatim Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Pemrov Jatim Timur Ir. Baju Trihaksoro termasuk Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Jatim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Z9zU2q8wVZxDpjvpZwYwCxUApl3i58lCSmY-hGoKGXDNITBBIpcYb_sa_RIT0IqhW54GDy5iiE269oPDMD2d2vpIMICf0A9zDsAAJLc66QGOg3tWkRAPsP2AcoLhFZqUMxkNJwCSqo0nLAl1iptGCrqxd596NeED47rAFClkFMxsVcmDLIaLFYj_vdQ/s640/IMG20230404150147.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Z9zU2q8wVZxDpjvpZwYwCxUApl3i58lCSmY-hGoKGXDNITBBIpcYb_sa_RIT0IqhW54GDy5iiE269oPDMD2d2vpIMICf0A9zDsAAJLc66QGOg3tWkRAPsP2AcoLhFZqUMxkNJwCSqo0nLAl1iptGCrqxd596NeED47rAFClkFMxsVcmDLIaLFYj_vdQ/w640-h288/IMG20230404150147.jpg" width="640" /></a></div>Tidak terungkapnya misteri dalam perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jatim ini, karena keterangan puluhan saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar dan stafnya, Rusdi, diantaranya Ketua dan 3 Wakil Ketua, 9 Ketua Fraksi dan 5 Ketua Komisi DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024, Sekda dan mantan Sekda Pemprov Jatim, Kepala Dinas PU Bima Marga dan Kepala Dinas PU SDA Jatim, mantan Kepala Bapeda, mantan Kepala BPKAD dan beberapa saksi lainnya sepertinya berbohong alias tidak jujur saat memberikan keterangan<br /><br />Bisa jadi para saksi tidak jujur alias berbohong di persidangan dihadapan Majelis Hakim karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang “olah raga bela diri” untuk keselamatan agar tidak masuk penjara<br /><br />Kasus perkara Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini tidak jauh beda dengan perkara Korupsi dana Pokir, uang ‘sampah’ dan uang ketuk palu pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Kepala Dinas PU Jarot Edi Sulistyono, Sekda Cipto Wiyono dan Wali Kota Moh. Anton (semuanya sudah berstatus mantan narapidana Koruptor) <br /><br />Terseretnya 42 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 berawal dari ketidak jujuran saat memberikan keterangan dalam persidangan diahapan Majelis Hakim dengan Terdakwa Jarot Edi Sulistyono dan Arief Wicaksono     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpdqBGHo-rLSq8DLbLcBcoMxJ-WXRVS2HMhNfsxB5GohM4FW2hkPq9d4RsDzYZU3dBtX3aVVTOjF4FevJI1AOcns2uJbMrSSPtHG7ECq7M52Ad5IQg4EO93Xw6ZIZCoNXaC_WD2a34-WaAz90lzZA9IWZoH1TZ3EG1LiUdQnxdJLmHklfaOhWNpCVOt2k/s400/Afif%20dan%20Anik.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpdqBGHo-rLSq8DLbLcBcoMxJ-WXRVS2HMhNfsxB5GohM4FW2hkPq9d4RsDzYZU3dBtX3aVVTOjF4FevJI1AOcns2uJbMrSSPtHG7ECq7M52Ad5IQg4EO93Xw6ZIZCoNXaC_WD2a34-WaAz90lzZA9IWZoH1TZ3EG1LiUdQnxdJLmHklfaOhWNpCVOt2k/w640-h640/Afif%20dan%20Anik.jpg" width="640" /></a></div>Ketidak jujuran semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 adalah tidak mengakui menerima dana Pokir, uang ‘sampah’ dan uang ketuk palu pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015<br /><br />Ketidak jujuran semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 bukan hanya pada saat sebagai saksi, bahkan sudah menjadi Terdakwa, tidak satupun yang mengakui telah  menerima uang “haram” tersebut<br /><br />Menjelang tuntutan pidana dari JPU KPK, para Terdakwa barulah ramai-ramai mengembalikan melalui JPU KPK di persidangan dan ada pula yang menyetorkan langsung ke rekening penampungan milik KPK<br /><br />Dan pertanyaannya adalah, apakah nasib seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang berjumlah 120 orang akan bernasib sama dengan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019?<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dalam perkara Korupsi Suap “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim sehingga KPK tidak mengungkap misteri dalam perkara ini?<br /><br />Beberapa waktu lalu JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa dari keterangan saksi-saksi terkait pertemuan di Jogja tidak banyak yang disampaikan. Saksi lebih banyak mengatakan bahwa itu hanya pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A9o3DT6lZgWC9RP1HhXtPR7tH3He5_2H7n-R7bZpNxD1RaqGUGB_D3cE7A4DbrrHiKHxKE_0-jXw9C9uQnxF5QDTs7yabc4odiFllqxJ5j6cm4MXKEGZkc8riB5scD-HLreMtgtQpVCcZ0UkS7j8qPOgDRDfKHbBrbGxRBBjScgPytP8bv4lRJWw8xA/s640/anik...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A9o3DT6lZgWC9RP1HhXtPR7tH3He5_2H7n-R7bZpNxD1RaqGUGB_D3cE7A4DbrrHiKHxKE_0-jXw9C9uQnxF5QDTs7yabc4odiFllqxJ5j6cm4MXKEGZkc8riB5scD-HLreMtgtQpVCcZ0UkS7j8qPOgDRDfKHbBrbGxRBBjScgPytP8bv4lRJWw8xA/w640-h360/anik...jpg" width="640" /></a></div>“Tetapi ini menjadi aneh ketika pertemuan itu ada mantan Sekda Heru Cahyono, ada Kepala Bapeda M. Yasin dan Boby. Pertemuan itu ada Pak Heru Cahyono, Pak Yasin, Pak Boby, Pak Joko dan Avita. Padahal Pak Joko sudah pidah ke Bali,” ujar JPU KPK Arif Suheramnto<br /><br />Terkait jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan sebanyak 131 orang, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena ada beberapa yang mungkin PAW atau mungkin dilanjutkan oleh anggota DPRD yang lain sehingga catatan yang muncul itu angka-angka statistik.<br /><br />“Dari fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang lain sebelumnya itu terverifikasi hanya tercatat dari data yang SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikumpulkan. Sehingga tercatat seperti itu,” ucapnya<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto, mengenai persentase dana hibah, sesuai himbauan dari Kemendagri hanya 10 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) tetapi fakta dari sejak tahun 2020 - 2021 hampir menembus 18 persen.<br /><br />“Tetapi sampai pada porsi pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta itu karena masih diatas 10 persen,” ujarnya<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan bisa jadi ada pengembangan. “Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY88M8ui6-MX6hU8cdqc3N7euJd6liV-0a5gol_haChNebfUvc106Rb_3PZr-8QQ9eqYw4K7C2XbRYh3I_toQvrDb8KTJ8c8ds-8qthfNZIijBUORmlR_bQfc-xDcsHYPGVEGFH0shy2439F_AJuphaYHN2olZITdq8HoytgVkYZMuFKwi1rBMushkOmc/s1280/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY88M8ui6-MX6hU8cdqc3N7euJd6liV-0a5gol_haChNebfUvc106Rb_3PZr-8QQ9eqYw4K7C2XbRYh3I_toQvrDb8KTJ8c8ds-8qthfNZIijBUORmlR_bQfc-xDcsHYPGVEGFH0shy2439F_AJuphaYHN2olZITdq8HoytgVkYZMuFKwi1rBMushkOmc/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Terdakwa Rusi (berkas perkara penuntutan terpisah) dibacakan oleh Tim JPU Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 08 September 2023) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai  Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, SH., M.Hum dan Dhany Eko Prasetyo, SE.,  SH., MM., M.Hum yang dihadiri oleh Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi dengan diampingi Tim Penasehat Hukumnya<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II session, yang pertama dalah pembacaan surat tuntuan terhadap Terdakwa Rusdi, dan kemudian dilanjutkan dengan tuntutan terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami (JPU KPK) beranggapan bahwa Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak (dan Terdakwa Rusi dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiddub3tm8UecLXLM2KLWlevoa4ktz3Rhu0g5QK3tcfVhjQ0kOd1es_kcFf6J3Sah1Z7MXR-2S3OkxIq6K62S_uR8QMQuWcYXR0gJHfxkNviPMhEnhAbFGQhgTDZya1iSJ43yMS6FJPQlQdNrKD9GaH1l9OOnvEUOY0Kb-t93rYqKpaKVdFDo-5T9CF7TA/s593/Sahat%20Tua%20Simanjuntak.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="468" height="588" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiddub3tm8UecLXLM2KLWlevoa4ktz3Rhu0g5QK3tcfVhjQ0kOd1es_kcFf6J3Sah1Z7MXR-2S3OkxIq6K62S_uR8QMQuWcYXR0gJHfxkNviPMhEnhAbFGQhgTDZya1iSJ43yMS6FJPQlQdNrKD9GaH1l9OOnvEUOY0Kb-t93rYqKpaKVdFDo-5T9CF7TA/w465-h588/Sahat%20Tua%20Simanjuntak.jpg" width="465" /></a></div>“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dengan pidana penjara selama  dua belas (12) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39.5000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama enam (6) tahun;<br /><br />4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima (5) tahun sejak Terpidana selesai menjalani hukuman,” ucap JPU Arif Suhermanto<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK menuntut Terdakwa Rusdi dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan dan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada persidangan yang akan berlangsung pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Korupsi Dana Hibah Pokir Jatim Rp39.5 M, Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 12 Tahun Penjara

#JPU KPK juga menuntut Rusdi selaku Staf Sahat Tua P Simanjuntak dengan pidana penjara selama 6 tahun. Tetapi KPK belum berhasil mengungkap ...

»