Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari aparah penegak hukum. Mengapa?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/s1184/BK-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1184" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/w640-h290/BK-1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Selama tahun 2023, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan khusunya di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dari 39 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan sebesar 21,9% atau sebanyak 149 perkara, bila  dibandingkan tahun 2022 sebanyak 191 perkara (lihat gambar), namun di tahun 2023 inipula penegakan hukum tercoreng karena Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bondowoso, Jawa Timur, dan Ketua PKP RI ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi serat Narapidana Korupsi jadi Pahlawan Nasional<br /><br />Dari 149 perkara tersebut, ada sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara, sehingga total perkara yang di sidangkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 238 perkara. Dari 238 perkara tersebut, sebanyak 188 perkara sudah putus (Vonis), jadi yang masih tersisa untuk disidangkan atau diselesaikan tahun 2024 sebanyak 50 perkara<br /><i><br />“Perkara tahun ini menurun 21,9 persen atau sebanyak 149 kalau tahun kemarin 191 perkara. Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara. Jadi yang sudah putus 188 perkara dan sisanya 50 perkara akan diselesiakan tahun depan,”</i> kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 29 Desember 2023.<br /><br />Aneh dan menggelitik, antara menurunya jumlah perkara Korupsi selama tahun 2023 dengan tercorengnya penegakan hukum, mengundang berbagai pertanyaan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pelaksana dari Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagai negara hukum <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah menurunya jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan  Tipikor pada PN Suarabaya yang diajukan oleh JPU dari 39 Kejari, 1 Kejati Jatim dan KPK menunjukan bahwa memang penurunan yang sunggug-sungguh atau ada pilih tebang?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan, tak sedikit pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi namun oleh JPU hanya dijadikan sebagai penonton alias saksi. Mengapa?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana proses penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum terhap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi?, dan bagaimana perilaku aparat penegak hukum itu sendiri?<br /><br />Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbnyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam batang tubuh konstitusi. <br /><br />Sayangnya, identias “negara hukum” dituding masyarakat tak layak mengibarkan bendera negara hukum tetapi kewenanangan dan kekeuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan dibungkus “kata” penegakan hukum, tetapi justru penegakan hukum saat ini telah tercoreng oleh aparat penegak hukum itu sendiri<br /><br />Mengapa demikian? Sebab di usia ke-79 tahun, usia yang sangat tua dan deswasa, namun negara hukum (rechtstaat) kian darurat menyelimuti negara Indonesia sebagai negara hukum dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, menyusul semakin banyaknya problem hukum yang bermunculan, seakan menutupi kasus-kasus Korupsi besar yang belum terselesaikan. <br /><br />Lalu bagaimana jadinya nasib negara Indonesia sebagai negara hukum, sementara banyak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum mulai dari penganiayaan, pembunuhan, narkoba hingga Korupsi termasuk salah seorang  mantan Walikota yang berstatus Narapidana Korupsi dan mantan Narapidana Korupsi yang meninggal justru diangkat sebagai pahlawan nasinal dan di makamkan di Taman Makan Pahlawan dan negarapun diam. Mengapa?<br /><br />Dalam cacatatan Redaksi beriakorupsi.co selama tahun 2023, ada beberapa kasus yang menarik dan mencoreng penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum<br /><br />Yang pertama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Periode 2021 - 2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto tertangkap tangan KPK pada Selasa, 25 Juli 2023<br /><br />Kedua, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Jawa Timur, Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso, Jawa Timur, Alexander Kristian Diliyanto Silaen tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023 kasus dugaan Korupsi Suap penyelesaian perkara<br /><br />Kasus tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia adalah untuk yang kedua kalinya, setelah KPK melakukan tangkap tangan untuk yang pertama pada Selasa, 2 Agustus 2017 terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya terkait penanganan kasus Korupsi Dana Desa<br /><br />Ketiga, ditetapkannya Ketua KPK RI, Firli Bahuri mantan Korps Kepolisian RI Berpangkat Komisaris Jnderal (Komjen) atau Bintang Tiga sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi oleh Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 November 2023. <br /><br />Dan kasus ini adalah untuk yang pertama kalinya terjadi sejak pemerintah membentuk Lembaga Anti Rasuah, lembaga penegak hukum yang sangat ditakuiti oleh para pejabat di negara hukum<br /><br />Dan keempat, dimakamkannya Narapidana Korupsi Gratifikasi yang juga mantan Narapidana Korupsi Suap OTT KPP yaitu Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 yang meninggal pada Rabu 30 November 2023 di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu<br /><br />Pemakaman Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 bukan karena menerima penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan sebagaimana dalam UU No. 20 tahun 2009 , namun melainkan atas usulan istri almarhum Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2017 - 2023 kepada Legiun Vetaran Kota Batu<br /><br />Anehnya adalah, sikap pemerintah terkesan diam saat almarhum Eddy Rumpko di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu. Namun setelah viral di media sosial, salah satunya di akun Tiktok beritakorupsi.co yang ditonton sebanyak 2,3 juta lebih barulah ada komentar dari berbagai pihak termasuk adanya surat dari Markas Besar TNI KomandoGarnisun Tetap (Kaskogartap) III/Surabaya menyurati Pj. Walikota Batu untuk dilakukan evaluasi dan meninjau ulang sekalipun Pj. Walikota Batu mengatakan kepada beritakorupsi.co, “kurang paham tentang itu”. Ada apa?<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa Legiun Veteran Kota Batu menyetujui permohonan istri almarhum Eddy Rumpokok, Dewanti Rumpoko? Mengapa Legiun Vetetan Kota Batu tidak berkoordinasi dengan Markas TNI di Malang Raya atau di Jawa Timur? Atau memang usulan itu dianggap sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan?<br /> <br />Pertanyaannya adalah, kalau memang Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diamanatkan UUD 1945, apakah revolusi mental hanya ucapan di mulut dimana mulut tak terbakar mengucapkan api dan lidah tak bertulang? <br /><br />Sementara masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan-laporan dari masyarakat kepada apar penegak hukum namun tidak mendapat respon. <br /><br />Lalu bagaimana revolusi mental itu secara nyata khususnya terhadap para aparat penegak hukum? Apakah revolusi mental itu sama dengan no viral no justice, no many no justice dan no power no justice?. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari ap...

»

Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota)

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNtOYKzP6_vNTrnAWqQajtZEtLLkv6_dDzjml5A-Dbnv5c51jiuUwvkGaMTtyFshHRfYGVTVe3RuSDHelY7D78AM5OVWk3LZAyWyyr8KSd9MSa8B1gZxO6aeJ6QRXCGTF-Buy9e6G7qXnDUP-FBi-4fMwno8r9ytxsFBDPfDPR9VjDvA3_C1BCstXMqMI/s1022/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1022" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNtOYKzP6_vNTrnAWqQajtZEtLLkv6_dDzjml5A-Dbnv5c51jiuUwvkGaMTtyFshHRfYGVTVe3RuSDHelY7D78AM5OVWk3LZAyWyyr8KSd9MSa8B1gZxO6aeJ6QRXCGTF-Buy9e6G7qXnDUP-FBi-4fMwno8r9ytxsFBDPfDPR9VjDvA3_C1BCstXMqMI/w640-h450/3...jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Tiga pegawai PT Antam juga divonis masing-masing selama 6.6 tahun penjara. Dan Majelis Hakim menyebut, Budi Said (Konglomerat asal Surabaya) turut serta dalam perkara Korupsi Emas Antam, membeli Emas dibawah harga resmi PT Antam yaitu Rp530.000.000 per kg dimana harga resami Emas Antam saat itu sebesar Rp600 - Rp650.000.000 per kg#</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 22 Desember 2023, Menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp87.067.7000.820 sumsider pidana kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa Eksi Anggraini (53), warga Jl. Jepara I/29 RT 001/RW 001 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau warga Perumahan Greenland Armaya Blok G-9 Gresik, Jawa Timur selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01 karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara bersama-sama pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg yang merugikan keuangan negara sebesar Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkn Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No: 12/LHP/XXI/09/2021 Tanggal: 20 September 2021;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfAzwIsAVgHxyYBAerSDqdycRFjdgfrhLiPjUhPw1SM_7ZhK5_FWbQC-du9fP19Mz6c_DILh7eCxc56J-u94IECBVh9iWC37ZFRaoKu7dpMipIxx4sW9Y05425AscWs8UMo3bBnIN_qET4BToKm7wO_ARF_GyX0hqqyqO24kKXN-PvjO-69POKfMp7Npc/s1599/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfAzwIsAVgHxyYBAerSDqdycRFjdgfrhLiPjUhPw1SM_7ZhK5_FWbQC-du9fP19Mz6c_DILh7eCxc56J-u94IECBVh9iWC37ZFRaoKu7dpMipIxx4sW9Y05425AscWs8UMo3bBnIN_qET4BToKm7wO_ARF_GyX0hqqyqO24kKXN-PvjO-69POKfMp7Npc/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/eksi-anggraeni-broker-pt-antam-tbk.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/eksi-anggraeni-broker-pt-antam-tbk.html<br /></a><br /> Korupsi ‘Emas’ PT Antam, Tbk Sebesar Rp92.257 M, Eksi Anggraeni selaku Broker Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa  Eksi Anggraini, lebih ringan 3 (tiga) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp92.257.257.820  subsider pidana penjara selama 5 (lima) tahun <br /><br />Walaupun Majelis Hakim menghukum (Vonis) Terdakwa Eksi Anggraini dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sepertinya tidak ada masalah sebab Terdakwa tetap bebas melengak lenggok menikmati indahnya Kota Pahlawan karena status Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota bukan penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyvqLURbRXa4DOSuDYLgBvr0avRrMJTt97-6XRRl_E0rPI87rNeh2vd27HmrYX0zfjKaWq4mHLOE9h6nhQ4yn1h_4FiLapwuCURVCAcj6L1ZKedjpELQc9mCk7yo-bmG-_o9FWOlwbbVU0vxYncWRMBfrtE_FhYtf5Uo48ZXkCllAUw8_-5JfW2oVlxs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyvqLURbRXa4DOSuDYLgBvr0avRrMJTt97-6XRRl_E0rPI87rNeh2vd27HmrYX0zfjKaWq4mHLOE9h6nhQ4yn1h_4FiLapwuCURVCAcj6L1ZKedjpELQc9mCk7yo-bmG-_o9FWOlwbbVU0vxYncWRMBfrtE_FhYtf5Uo48ZXkCllAUw8_-5JfW2oVlxs/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) dalam perkara yang sama terhadap Tiga Terdakwa lainnya selaku pegawai PT Antam, Tbk, yaitu Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01), Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman badan (penjara) dan denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.250.000 terhadap Terdakwa Endang Komaro, dan untuk Terdakwa Ahmad Purwanto sebesar Rp200 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Sedangkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Misdianto yaitu sebesar Rp3.074.000.000 Subsider 1 tahun penjara.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Eksi Anggraeni, Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZW0Zxb0IBlOvR9lcpBjHEu-OOkkyXroTES503yHhsLrWyf0uZhKT1cldaSMysNiI0SeFfCELBCLmTiASqkpRZQaje6xwzBspfelz9RBlbiNPIxisIcUdBUj15FCTqlZR2f5Sr4Fycx7EknSv7pJqoPv3IZ0G_ZZCs2GA9-P3wNugBtVm1gep6Juqc9c/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZW0Zxb0IBlOvR9lcpBjHEu-OOkkyXroTES503yHhsLrWyf0uZhKT1cldaSMysNiI0SeFfCELBCLmTiASqkpRZQaje6xwzBspfelz9RBlbiNPIxisIcUdBUj15FCTqlZR2f5Sr4Fycx7EknSv7pJqoPv3IZ0G_ZZCs2GA9-P3wNugBtVm1gep6Juqc9c/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dari putusan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg atau sebesar Rp92.257.257.820, nama Budi Said Konglomerat asal Surabaya. <br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.<br /><br />Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRfBnaPji1WNlanLYi5wZ3x15s83tNyF_gOaH3vcGQU7OF2NWriXhO8L8CrgLTI4z_gfKF2VNzS1oJpYPxkWuEe8T5lW0kzNU-mfBPxozcsTdZkS9SZNEIQuC37of9MrUSdA8px65rkXlKWb5oBRlWmPBpB-MhwV3iRj2HbTcSbw2GIElw91HZg2zR0/s707/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="383" data-original-width="707" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRfBnaPji1WNlanLYi5wZ3x15s83tNyF_gOaH3vcGQU7OF2NWriXhO8L8CrgLTI4z_gfKF2VNzS1oJpYPxkWuEe8T5lW0kzNU-mfBPxozcsTdZkS9SZNEIQuC37of9MrUSdA8px65rkXlKWb5oBRlWmPBpB-MhwV3iRj2HbTcSbw2GIElw91HZg2zR0/w640-h346/a.jpg" width="640" /></a></div>Nah, loh...!. Nama Budi Said Konglomerat asal Surabaya ini semakin mencuat di publik sejak Budi Said menggugat PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku tergugat V dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby<br /><br />Budi Said juga menggugat Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I, Yosep Puranama  Vice President Precious Metal Sales and Marketing turut tergugat II, Abdul Hadi Avicieba General Manager UBPP LM Antam turut tergugat III, Nur Prahesti Waluyo    Trading Asisten Manager UBPP LM Antam turut tergugat IV, Yudi Hermansyah Trading dan Services Manager UBPP LM Antam turut tergugat V, Nunung Septi Wahyuningtyas Retail Manager UBPP LM Antam turut tergugat VI dan PT Inconis Nusa Jaya turut tergugat VII<br /><br />Dalam putusan ini, gugatan Budi Said dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Surabaya yang menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Budi Said) sebesar Rp817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat (Budi Said) dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42beAr0qsG5Bkb3clmbOK3sxdhabiA6It_CCaxJiJwthk2ceVV04OmQZZ3jHWoRrIZG4uMKOl1AAX8yQ2BQN42yBaljvRWDqvCKsPcs8fPQ9qUrT69hzKE8Duo7mz3OcmNypV_brrjwJgGRbqTtY3HgpAFOFc-FiY34IoWjxhiYYuY7A0Ku5OfOYix9g/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42beAr0qsG5Bkb3clmbOK3sxdhabiA6It_CCaxJiJwthk2ceVV04OmQZZ3jHWoRrIZG4uMKOl1AAX8yQ2BQN42yBaljvRWDqvCKsPcs8fPQ9qUrT69hzKE8Duo7mz3OcmNypV_brrjwJgGRbqTtY3HgpAFOFc-FiY34IoWjxhiYYuY7A0Ku5OfOYix9g/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Tergugat V (Eksi Anggraeni) dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Budi Said) sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).<br /><br />Dan Putusan PN Surabaya dengan Nomor Perkawa 158/Pdt.G/2020/PN Sby dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1666 K/Pdt/2022 yang sinya, “ Menghukum Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II sampai dengan IV Konvensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini; Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PT Antam, Tbk, perusahaan milik negara (BUMN) ini akan menyerahkan emas batangan seberat 1.136 Ton kepada Budi Said? Lalu bagaimana dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang mengatakan, “bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg?”.<br /><br />Apakah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan dijadilan oleh PT Antam, Tbk untuk melakukan upaya hukum PK atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1666 K/Pdt/2022?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp7SUdd1gITIFvZgDX1GquaLHUtUZiJwQinS7S-2QGGQgL4N7dAmAT9UJ9XlfJrE1AuRA0GJJKN0OFcM7oIGUP-1WTIOAZHhnu4q9625FGwDex2dTIu12NoO6Gl_sSntNe0rAZQa8WcATLsb12ObGniRfccFnFxDQF7kANuQfuL82blfs_NEaWkQG0_KQ/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp7SUdd1gITIFvZgDX1GquaLHUtUZiJwQinS7S-2QGGQgL4N7dAmAT9UJ9XlfJrE1AuRA0GJJKN0OFcM7oIGUP-1WTIOAZHhnu4q9625FGwDex2dTIu12NoO6Gl_sSntNe0rAZQa8WcATLsb12ObGniRfccFnFxDQF7kANuQfuL82blfs_NEaWkQG0_KQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Lalu apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menyebutkan “bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg”.<br /><br />Apakah Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggap hal biasa dan tidak ada kaitannya dengan pihak lain sekalipun Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara?”.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Eksi Anggraeni, Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Jumat, 22 Desember 2023) dengan agenda putusan yang diketui Hakim Tonagi, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Irawan, SH., MH, Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Tim JPU serta dihadiri pula oleh para Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya sedangkan Terdakwa Eksi Anggraeni mengikuti persidangan secara langsung  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcX9bzqee449nrQbs7CvMLXG-sAJCVyQQe7cGkjoZcI7DlirMQjEOUSdGOY4Olhwo1OxDjs6s9XslEiT2nzKPT684bQF92tNTAtXCZzIk0FuoENHDIiMtwS0LzPH7YHokdJ8ATukr-TUp7E_p9BMhQIy-eB2d0jXvdpDNCSOvlSppXD1gYAQRmXEMt7AI/s1599/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcX9bzqee449nrQbs7CvMLXG-sAJCVyQQe7cGkjoZcI7DlirMQjEOUSdGOY4Olhwo1OxDjs6s9XslEiT2nzKPT684bQF92tNTAtXCZzIk0FuoENHDIiMtwS0LzPH7YHokdJ8ATukr-TUp7E_p9BMhQIy-eB2d0jXvdpDNCSOvlSppXD1gYAQRmXEMt7AI/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Sidang putusan berlangsung dalam III Session, yang pertama dengan nomor perkara 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto<br /><br />Lalu dilanjutkan session ke- II dengan nomor perkara 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Misdianto, dan kemudian session ke- III dengan nomor perkara 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto (dan Terdakwa Misdianto serta Terdakwa Eksi Anggraeni) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, menolak pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa. Alasan Majelis Hakim, karena perbuatan para Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dihukum untuk membayar uang pengganti  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXCpHCwJ8iYl9baD_5I4HR8BcfKvd5TUAClc8PttcQcfPSwfqVDjbug3ayPUp99SVCPY-W0a3vMk8pt7FBUP0uQ9QuDIDy8an7lGBxwB65OwVArCXAsOyRGCJf9P72c9YOYIjyIMzxUGCH2PAXDU19lHGJ3Oo-NaprcQiBOkvJg1_QdBwPecsFbJ-FwY/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXCpHCwJ8iYl9baD_5I4HR8BcfKvd5TUAClc8PttcQcfPSwfqVDjbug3ayPUp99SVCPY-W0a3vMk8pt7FBUP0uQ9QuDIDy8an7lGBxwB65OwVArCXAsOyRGCJf9P72c9YOYIjyIMzxUGCH2PAXDU19lHGJ3Oo-NaprcQiBOkvJg1_QdBwPecsFbJ-FwY/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>“Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Eksi Anggraeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menuruut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eksi Anggraeni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan <br /><br />5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp87.067.7000.820 dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan jika Terpidana tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) <br /><br />6. Terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan<br /><br />Selain hukuman badan (penjara) dan denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.250.000 terhadap Terdakwa Endang Komaro, dan untuk Terdakwa Ahmad Purwanto sebesar Rp200 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Sedangkan hukuman terhadap Terdakwa Misdianto sama dengan Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto, namun yang membedakan adalah hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp3.074.000.000 Subsider 1 tahun penjara.<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jn) <br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota)

#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Tiga pegawai PT Antam juga divonis masing-masing selama 6.6 tahun penjara. Dan Majelis Hakim menyebut, Budi...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Kredit KMK Bank BNI Rp39 M Di Vonis Berbeda. Ada Yang Terselamatkan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJdPkb1FR1xgLmGHySpnq23qXO83UMeHgCq485nRfV5pJ3gsqz1RzMFHEYmNkYYQXqfzhZ4v6G36STppZ6EnZyT-Mm8LTjF4gBlgsoeRSUggbe2TBnAlIl4R_rrY5mQxRWlKmEWx8UQdj6rIxclslly_Ki60FUcRdtAImaqfBS2eSuVs9N-f2WsclMi3I/s886/5..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="886" data-original-width="720" height="748" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJdPkb1FR1xgLmGHySpnq23qXO83UMeHgCq485nRfV5pJ3gsqz1RzMFHEYmNkYYQXqfzhZ4v6G36STppZ6EnZyT-Mm8LTjF4gBlgsoeRSUggbe2TBnAlIl4R_rrY5mQxRWlKmEWx8UQdj6rIxclslly_Ki60FUcRdtAImaqfBS2eSuVs9N-f2WsclMi3I/w608-h748/5..jpg" width="608" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Sedangkan Terdakwa Sidharta Indra Prasetya Selaku RM (Relationship Manager) Bank BNI Cabang Gresik di Vonis 4 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik Indrawan Pramudya; Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah Surabaya Andhina Budianie; Pemimpin SKM BNI Gresik Richard Sungkar; Analis Kredit Salestri Widiantie; Pemimpin  Kelompok Bisnis Binsar Silitonga dan Pemimpin Kelompok Resiko Muslikhah? Aneh apa nggak sih?# </span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Nyat, tapi aneh. Kata inilah yang selalu menelisik kassu perkara Korupsi terkait kredit bermasalah di Bank milik pemerintah daerah (BUMD) maupun negara (BUMN) yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) yang diadili di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada PN Suarabaya<br /><br />Nyata, sebab ada Terdakwa untuk diadili dalam kasus Kredit bermasalah di Bank milik BUMD maupun BUMN dengan jumlah kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan pihak-pihak terkait yang dilibatkan oleh aparat penegak hukum<br /><br />Anehnya adalah bukan hanya terkait jumlah kerugian keuangan negara, melainkan status atau jabatan si Terdakwa selaku pihak kreditur atau Bank yang diseret ke hadapan Majealis Hakim untuk diadili seakan pejabat yang paling bertanggung jawab. <br /><br />Seperti yang terjadi dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (PT BNT, Persero), Tbk Cabang Gresik pada tahun 2014 - 2018 kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp68.589.355.467 (enam puluh delapan milyar limaratus delapan puluh Sembilan juta tigaratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam dakwaan JPU<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">R. Sidharta Indra Prasetya Selaku RM Bank BNI Cabang Gresik Bersama Dua Terdakwa (Ayah dan Anak) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp68.589 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/r-sidharta-indra-prasetya-selaku-rm.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/r-sidharta-indra-prasetya-selaku-rm.html</a></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhliV0vznnAYje2ncBsaIq7MO5ae1wgIxkz8YFvRB8hKwwhiQxs2xLCzXzVRfRKiFWMq4VZGBDKAoLajAs_YxMIfpUK0aa5CbOD3SxxUXOYw3ULBF0O501j_tYDWaDk0WzhcYkV08Dhq_ix4bHeSWnyuZGT4nWynhI7vqN9yK8VU5d4PRmaBfE7w2jmnJE/s1321/2-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="1321" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhliV0vznnAYje2ncBsaIq7MO5ae1wgIxkz8YFvRB8hKwwhiQxs2xLCzXzVRfRKiFWMq4VZGBDKAoLajAs_YxMIfpUK0aa5CbOD3SxxUXOYw3ULBF0O501j_tYDWaDk0WzhcYkV08Dhq_ix4bHeSWnyuZGT4nWynhI7vqN9yK8VU5d4PRmaBfE7w2jmnJE/w640-h346/2-1.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, ada tiga Terdakwa yang sudah diadili sejak 30 Agustus 2023 lalu saat pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Gersik dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sudah di Vonis dengan hukumman yang berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Rabu, 20 Desember 2023<br /><br />Ketiga Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) itu adalah terdiri dari ayah dan anak selaku Debitur, yaitu Hardijanto Adji Saroso Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) dan anaknya, Ardi Kurniawan Komisaris PT JKS menggantikan ibundanya, Linawati Santoso serta R. Sidharta Indra Prasetya Selaku Relationship Manager (RM) Bank BNI Cabang Gresik sebagi pihak Kreditur atau pemberi kredit<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim, Terdakwa Hardijanto Adji Saroso di Vonis pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp39.589.355.467 subsider pidana penjara selama 3 (tiga tahun). Dan Terdakwa Ardi Kurniawan di Vonis 8 (delapan) tahun penjara denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<br /><br />Dalam tununtutan JPU, Kedua Terdakwa (Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan) dituntut masing-masing 16 tahun penjara denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Hardijanto Adji Saroso sebesar Rp39.589.355.467 subsider pidana penjara selama 8 (delapan) tahun   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga04a3OnceOM8JpDLd1eKIrQQAZ3ahU9p_AHt0mhnDq1r9T8fwUYlWg_n8CY96vvxJfZfk_Rb7ItbcRK_tZKJTskOee74-4YtMKw-Hy3AcYmwRtqxZLaxrruRJS5NdF2YRm41wDsraTHb0qCGbQGOWYw8e_Ra1QROSM5bQsGQSvjp3-rv0Cd5EG2E3vr0/s1042/5-a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1042" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga04a3OnceOM8JpDLd1eKIrQQAZ3ahU9p_AHt0mhnDq1r9T8fwUYlWg_n8CY96vvxJfZfk_Rb7ItbcRK_tZKJTskOee74-4YtMKw-Hy3AcYmwRtqxZLaxrruRJS5NdF2YRm41wDsraTHb0qCGbQGOWYw8e_Ra1QROSM5bQsGQSvjp3-rv0Cd5EG2E3vr0/w640-h378/5-a.jpg" width="640" /></a></div>Terkait dengan jumlah kerugian keuangan negara, ada berubah secara drastis yaitu dari Rp68.589.355.467 (enam puluh delapan milyar limaratus delapan puluh Sembilan juta tigaratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam surat dakwaan JPU berubah menjadi Rp39.589.355.467 (tiga puluh sembilan milyar limaratus delapan puluh sembilan juta tigaratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam surat Tuntutan maupun Putusan Majelis Hakim<br /><br />Kalau memang sudah ada sebagian dikembalikan oleh Terdakwa atau ada nilai aset yang sudah dikurangkan dengan jumlah kerugian keuangan negara, mengapa tidak dijelaskan dalam surat Dakwaan? Apakah ini salah satu trik penyidik atau JPU? <br /><br />Sedangkan Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya dihukum 4 (empat) tahun penajara denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam tuntutan JPU adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />Perbuatan Keempat Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfXvZYA82-ayDED1hr09VntoSMSIFtnA-Cn1he4g1qvurx7Jbs8z_q60L_x19azxXvLRV-NTCZoqHqsj2cBRk7pngAMsZOk70sEoKHlodgSpgofdQI83lIFwKS8mAo73qt830aLsQqHKvjUsnBTBTTKtQm4z9YhGtvIUhZSB8aP_FeFZgHP-jDZQDJp_8/s622/3-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="520" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfXvZYA82-ayDED1hr09VntoSMSIFtnA-Cn1he4g1qvurx7Jbs8z_q60L_x19azxXvLRV-NTCZoqHqsj2cBRk7pngAMsZOk70sEoKHlodgSpgofdQI83lIFwKS8mAo73qt830aLsQqHKvjUsnBTBTTKtQm4z9YhGtvIUhZSB8aP_FeFZgHP-jDZQDJp_8/w335-h400/3-1.jpg" width="335" /></a></div><br />Nah, yang menggelitik dan menjadi pertanyaan adalah terkait status atau jabatan Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya di Bank BNI Cabang Gresik, Jawa Timur yaitu Relationship Manager (RM) <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU maupun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) adalah pengusul kredit bukan sebagai pemutus<br /><br />Apakah pengusul dalam pemberian kredit kepada Debitur adalah pejabat atau satu-satunya pihak Bank yang paling bertanggung jawab karena dokumen berawal dari pengusul ke pejabat pemutus?<br /><br />Apakah setiap dokumen yang diajukan pengusul kepada pejabat pemutus tidak lagi dib teliti kebenarnya karena pemutus tunduk kepada pengusul, dimana pemutus hanya menandatangani perjanjian kredit di Notaris tetapi tetap menjadi taanggung jawab pengusul?<br /><br />Lalu apakah jabatan pemutus dalam pemberian kredit ketika timbul masalah hanya dianggap sebagai pelengkap saja dan bukan sebagai atau turut bertanggung jawab? <br /><br />Yang lebih anehnya lagi dalam kasus ini adalah terkait nama-nama yang disebutkan oleh JPU dalam surat dakwaannya namun hanya sebagai penonton alias saksi, yaitu Analis Kredit Salestri Widiantie,; Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik Indrawan Pramudya,; Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah Surabaya Andhina Budianie,; Pemimpin SKM BNI Gresik Richard Sungkar,; Pemimpin  Kelompok Bisnis Binsar Silitonga, dan Pemimpin Kelompok Resiko Muslikhah<br /><br />Dan tak kalah anehnya adalah terkait nama Guruh Giri Basuki yang disebutkan JPU dalam surat dakwaannya “tidak diketahui keberadaannya” tapi tidak disebutkan apakah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau bukan. Sebab Guruh Giri Basuki berperan dalam kasus kredit modal kerja dari BNI ke PT JKS   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_wiK46kByQto3SwZB5KqAkxZxk2D2G6_a-C2GOPAgl73lb5_rhUMXuPMOouWNpzgr9fr2WXIaCQuh2uZVCQVn2qyaiTX7HGx8WG5OHY6fa3-lhusGHBfqcDwWCpTJEH1aC17W6vc6Ts_ph4okXH8LG6uqXhcKwyQZcVdFzOU7vDpZq6Am5h_rBOYEs8/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_wiK46kByQto3SwZB5KqAkxZxk2D2G6_a-C2GOPAgl73lb5_rhUMXuPMOouWNpzgr9fr2WXIaCQuh2uZVCQVn2qyaiTX7HGx8WG5OHY6fa3-lhusGHBfqcDwWCpTJEH1aC17W6vc6Ts_ph4okXH8LG6uqXhcKwyQZcVdFzOU7vDpZq6Am5h_rBOYEs8/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>JPU menjelaskan dalam surat dakwaanya, Hardijanto Adji Saroso, dan Ardi Kurniawan bersama Guruh Giri Basuki datang ke Kantor BNI Gresik, dan mengenalkan kepada R. Sidharta Indra Prasetya yang saat itu menjabat sebagai Relationship Manager PT BNI (Persero),Tbk Gresik, <br /><br />Lalu Hardijanto Adji Saroso  menyampaikan bahwa PT. JKS bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja di SKM PT BNI Tbk Gresik, yang rencananya akan digunakan untuk take over kredit PT. JKS di Bank DKI senilai Rp55.000.000.000 sekaligus untuk tambahan modal kerja, <br /><br />Atas penyampaian tersebut, R. Sidharta Indra Prasetya meminta agar PT. JKS memenuhi terlebih dahulu dokumen administrasi sebagai syarat kelengkapan permohonan kreditnya<br /><br />JPU menjelaskan, selain bertemu dengan R. Sidharta Indra Prasetya, sebelum pengajuan permohonan kredit, Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan beberapa kali bertemu dengan Richard Sungkar (Pemimpin SKM BNI Gresik), Binsar Silitonga (Pemimpin  Kelompok Bisnis) dan Indrawan Pramudya (Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik), saat itu Hardijanto Adji Saroso, dan Ardi Kurniawan diminta untuk memperkenalkan profile perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan PT. JKS,<br /><br />Bahwa pada tanggal 2 September 2014, terdakwa bersama dengan Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM), serta Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW) melakukan kunjungan setempat ke PT. JKS ditemui oleh Hardijanto Adji Saroso (Direktur PT JKS), Ardi Kurniawan (Komisaris PT JKS) dan Guruh Giri Basuki   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtGtJJ2RVMaEI1E3aM-rJMBZ148Jzn-7Q035WMCGjaBY4-FkTD8mn6hc4IrdJ69J7AsE_ft9UawIGVafuZye_hDVAkHyHk40bS1fqKkcQMn-944BFwgmHO2cpbIfz1nDbKQjMPuLaWnl-kbyMratTKvIdNU849W4mCrT3aqn9KbiWQ2K0-llDlEbzvi2U/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtGtJJ2RVMaEI1E3aM-rJMBZ148Jzn-7Q035WMCGjaBY4-FkTD8mn6hc4IrdJ69J7AsE_ft9UawIGVafuZye_hDVAkHyHk40bS1fqKkcQMn-944BFwgmHO2cpbIfz1nDbKQjMPuLaWnl-kbyMratTKvIdNU849W4mCrT3aqn9KbiWQ2K0-llDlEbzvi2U/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Hardijanto Adji Saroso, Terdakwa Ardi Kurniawan dan Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 20 Desember 2023) yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Harjono, SH., MH, Suwarningsih, SH., M.Hum dan I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH yang dihadiri oleh Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum serta dihadiripula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya, kecuali Terdakwa Hardijanto Adji Saroso menghadiri langsung <br /><br />Sidang putusan berlangsung dalam III Session, yang pertama dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya Selaku Relationship Manager (RM) Bank BNI Cabang Gresik<br /><br />Lalu dilanjutkan session ke- II dengan nomor perkara 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Ardi Kurniawan selaku Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera <br /><br />Kemudian session ke- III dengan nomor perkara 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Hardijanto Adji Saroso selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) dan anaknya,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ-u3ZGCzemfGoau9pIYz0ZE_sNsT4ZFMQV9oXgbvoyu94guOZ1rAhZmSn-3mBAvHHxmWREHuF2y_mGGlIjUzRGa38XKC0uFKGmvuq7r3Up0mBdLs2DGGJha8rnxgjN0TOy_L70oQ9K9qx0SJGSNp8l6GXI-pQ0Aepp4GqoDNlcoWYj6-HgoOzJaQDw0/s622/3-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="520" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ-u3ZGCzemfGoau9pIYz0ZE_sNsT4ZFMQV9oXgbvoyu94guOZ1rAhZmSn-3mBAvHHxmWREHuF2y_mGGlIjUzRGa38XKC0uFKGmvuq7r3Up0mBdLs2DGGJha8rnxgjN0TOy_L70oQ9K9qx0SJGSNp8l6GXI-pQ0Aepp4GqoDNlcoWYj6-HgoOzJaQDw0/w335-h400/3-1.jpg" width="335" /></a></div><br />Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya dan Terdakwa Ardi Kurniawan mengikuti persidangan secara Teleconference (Zoom) dari penjara atau Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Sedangkan Hardijanto Adji Saroso mengikuti persidangan secara langsung karena Terdakwa tidak dipenjarakan melainkan bebas berjalan-jalan alias tahanan Kota.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya (dan Ardi Kurniawan, Hardijanto Adji Saroso) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum <br /><br />“Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menuruut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa R. Sidharta Indra Prasetya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;<br /><br />3. Menghukung Terdakwan untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifeOXJDSd00mmp939yr7PZ72S_qJkdxFwOwQxlB5MmSkO0AkiN9J-vSCkcKoMY2tq5IJ8EhX-sbcsgHGzJ_4vy8sTC5FGEhd3XjcBnkLTDIyVPfmoceAg-vDmxnFgCpZQEQ0S7kcSTv_D5mEcYo824i3pPe3RhX78MGo7rHCI7TUXU0YX9CuBEp36yr94/s1042/5-a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1042" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifeOXJDSd00mmp939yr7PZ72S_qJkdxFwOwQxlB5MmSkO0AkiN9J-vSCkcKoMY2tq5IJ8EhX-sbcsgHGzJ_4vy8sTC5FGEhd3XjcBnkLTDIyVPfmoceAg-vDmxnFgCpZQEQ0S7kcSTv_D5mEcYo824i3pPe3RhX78MGo7rHCI7TUXU0YX9CuBEp36yr94/w640-h378/5-a.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Terdakwa Ardi Kurniawan. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Ardi Kurniawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan<br /><br />Pada session akhir adalah pembacaan putusan terhadap Terdakwa Hardijanto Adji Saroso. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Hardijanto Adji Saroso dengaan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan<br /><br />Selain itu, Terdakwa Hardijanto Adji Saroso juga dihukum untuk membayar uang pengganti Rp39.589.355.467 (tiga puluh sembilan milyar limaratus delapan puluh sembilan juta tigaratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /><br />Sekalipun Terdakwa Hardijanto Adji Saroso dihukum 12 tahun atau mungkin 20 tahun sepertinya tidak ada masalah karena sejak awal hingga putusan dibacakan, Terdakwa Hardijanto Adji Saroso tetap tahanan Kota.<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Kredit KMK Bank BNI Rp39 M Di Vonis Berbeda. Ada Yang Terselamatkan?

#Sedangkan Terdakwa Sidharta Indra Prasetya Selaku RM (Relationship Manager) Bank BNI Cabang Gresik di Vonis 4 tahun penjara. Lalu bagaimana...

»

Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Dr. Saiful Rachman Di Vonis 7 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi DAK Sebesar Rp8,270 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Terdakwa Dr. Saiful Rachman, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung Kabupaten Jember dengan pidana penjara selama 7 tahun dan membaya uang pengganti sebesar Rp8.270.966.811,04. Lalu bagaimana pihak lain?# </span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHnsfiuhV1lsG4nUZfkSBerGHZDUzcckkAS4_XS2-6yexjAUHSnbu26u-tq8zxF6Fr5knFwODzry6MaUWtCEMCVKHvXLmqtZbeIVab252lgXFxftFJk7j7IWovIouwLggctCqE8Itp9XjvLNuipvsP3pFIy6mAMMAWok7jvLcbKlFy9Hrx0CUFlitkqXA/s577/A1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="472" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHnsfiuhV1lsG4nUZfkSBerGHZDUzcckkAS4_XS2-6yexjAUHSnbu26u-tq8zxF6Fr5knFwODzry6MaUWtCEMCVKHvXLmqtZbeIVab252lgXFxftFJk7j7IWovIouwLggctCqE8Itp9XjvLNuipvsP3pFIy6mAMMAWok7jvLcbKlFy9Hrx0CUFlitkqXA/w353-h430/A1.jpg" width="353" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Masa pensiun bagi seorang pejabat pemerintah ataupun pegawai negeri, biasanya dihabiskan untuk menikmati masa tuanya bersama keluarganya dan atau ada juga yang menggeluti kegiatan lain selagi kesehatan dan tenaga serta modal yang mendukung, tetapi tidak demikian bagi Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2015 - 2019 ini<br /><br />Sebab mantan orang nomor satu di Dinas Pendidikan Pemprov Jatim ini, akan menghabiskan masa hidupnya di balik jeruji besi alias penjara, bersama Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember untuk beberapa tahun kedepan karena kasus pidana Korupsi<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Dr. Saiful Rachman Dituntut 9 Tahun Penjara Karena Dianggap Melakukan Korupsi DAK Sebesar Rp8,270 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim-dr.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim-dr.html</a></span><br /></span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Diadili Karena Diduga Korupsi Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04 - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html</a></span><br /><br />Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif bersama Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd (berkas perkara penuntutan terpisah) diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subidang Pendidikan SMK untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Khusus Praktek siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA 2018 dengan total anggaran sebesar Rp119.550.000.000 yang merugikan keuangan negera senilai Rp.8.270.966.811,04 sesuai hasil penghitungan BPK RI/BPKP/Inspektor Nomor : SR-55/PW13/5/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021<br /><br />Pada tahun anggaran 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SMK senilai Rp119.550.000.000 (seratus sembilan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) kode 1.01.0100.34.017.5.2  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj86DXD1oN3UVoz7wQnNig7eqtugj9OJLqwFQ2YcGRQTaFgDM-DPn0Wtx3wBTwwMkduks9X_1mcf6dIVkNMLSfsBShK9pRKFfIeJmSpbcOxoCrtiZGF-d8we_qyoNRqbUsv2Z0kkBWsrFbVofItwLMd62DaBiXWh7doYzfy4TlaSLQPVFASyGWY_sMWvQw/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="640" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj86DXD1oN3UVoz7wQnNig7eqtugj9OJLqwFQ2YcGRQTaFgDM-DPn0Wtx3wBTwwMkduks9X_1mcf6dIVkNMLSfsBShK9pRKFfIeJmSpbcOxoCrtiZGF-d8we_qyoNRqbUsv2Z0kkBWsrFbVofItwLMd62DaBiXWh7doYzfy4TlaSLQPVFASyGWY_sMWvQw/w640-h416/2..jpg" width="640" /></a></div>Dari nilai tersebut, terdapat belanja fisik Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK senilai Rp49.283.590.465,00 (empat puluh Sembilan milyar dua ratus delpan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yaitu untuk SMK Negeri senilai Rp35.322.786.359 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan untuk SMK Swasta senilai Rp13.960.804.106 (tiga belas milyar Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu seratus enam rupiah)  <br /><br />Bahwa sekitar bulan Mei 2018 atau kurang lebih satu minggu sebelum dilaksanakan Sosialisasi/Bimtek terhadap  penerima bantuan DAK SMK Tahun 2018, Terdakwa  Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baiturrohmah Wringinagung Jombang yang juga sebagai penerima bantuan DAK tahun 2018 menghadap saksi Hudiyono selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap dan perabot/meubelair bagi SMK penerima DAK tahun anggaran 2018<br /><br />Dan saksi Hudiyono menyampaikan, tidak berani memberikan ijin ataupun persetujuan kepada  Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd karena pengadaan material kontruksi atap dan perabot/meubeleir merupakan hak setiap SMK penerima DAK Fisik Sub bidang Pendidikan dilaksanakan secara swakelola.<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-korupsi-dak-dispendik-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-korupsi-dak-dispendik-jatim.html</a><br /><br />Dr. Saiful Ma’arif Selaku PH Terdakwa Menyebut “Perkara Korupsi DAK Dispendik Jatim Cacat Hukum” - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/dr-saiful-maarif-selaku-ph-terdakwa.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/dr-saiful-maarif-selaku-ph-terdakwa.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHt3Rz3o26L84XMe4mA10mvZfcf7SQRbSWVxpbILCsjSjiJhCSJ1lI8ZR9d59pna0MfOLxWhtK_x4QHYTHSAWLsyEebqO6O17KU1KrfH3EgAAXX5jOPEv28bRm-iZokajggzSPtBOjGe8ETG8bxgBnzH-b2VEMtbJxgd-L-gNHXTqTzDYZues2827ffSw/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHt3Rz3o26L84XMe4mA10mvZfcf7SQRbSWVxpbILCsjSjiJhCSJ1lI8ZR9d59pna0MfOLxWhtK_x4QHYTHSAWLsyEebqO6O17KU1KrfH3EgAAXX5jOPEv28bRm-iZokajggzSPtBOjGe8ETG8bxgBnzH-b2VEMtbJxgd-L-gNHXTqTzDYZues2827ffSw/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd mengajak saksi Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018  menghadap Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd diruang kerjanya, yang pada saat itu Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd memberikan petunjuk dan memerintah saksi Agus Karyanto untuk menyampaikan secara langsung kepada setiap SMK penerima DAK fisik Sub Bidang Pendidikan SMK melalui sela-sela pelaksanaan kegiatan Bimtek perihal penyerahan urusan pengadaan dan pemasangan materi kontruksi atap serta pengadaan perabot/meubelair kepada Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd  <br /><br />Sebagai  tindak lanjut surat Keputusan Nomor; 188.4/149/101.3/2018 tanggal 08 Januari 2018 tersebut, Tim Teknis melaksanakan sosialisasi/bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap 60 SMK  penerima bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), sesuai surat undangan Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang terlibat dalam perkara ini hanya Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd dan Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd? Atau masih ada yang lain?<br /><br />Lalu bagaiamana dengan Sri Suarni selaku  Kasubsi Sarana dan Prasarana SMK pada bidang Pembinaan pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Aguus Karyanto selaku Tim Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Prov. Jatim termasuk Hendro Handoko maupun Lusianawati selaku hononer pada cabang dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Bagaimana pula dengan pihak PT. Baja Mas Inti Surabaya selaku penyedia matrial, dan  Sholikur Rosyid selaku pengrajin kayu di Jombang?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphenUoEAvR_XeyOAWFWNVI6Z0mVLSEGRWnpam_onSkdLM_DrpPu2gJPVzMpAoAFwkWzWRRxc3kVNz6Ot0zdzdjSJdPXJKCu4xtW0_lmN6OG-B3S9a1ZElQWu7fYfxjzlBrfivPP305tvnZh8_Uw42lkzkd3XPcjJ2FqFkr0rqwML3iu09gN4ALvRJvrWTY/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphenUoEAvR_XeyOAWFWNVI6Z0mVLSEGRWnpam_onSkdLM_DrpPu2gJPVzMpAoAFwkWzWRRxc3kVNz6Ot0zdzdjSJdPXJKCu4xtW0_lmN6OG-B3S9a1ZElQWu7fYfxjzlBrfivPP305tvnZh8_Uw42lkzkd3XPcjJ2FqFkr0rqwML3iu09gN4ALvRJvrWTY/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Sebab JPU menjelaskan, untuk pembelian material atap tersebut, dilakukan oleh Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd sendiri dibantu oleh saksi Hendro Handoko dan saksi Lusianawati (masing masing hononer pada cabang dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur) di PT. Baja Mas Inti Surabaya, dan berdasarkan nota penjualan terdapat 83 nota senilai Rp4.991.770.878,96 (termasuk PPN)<br /><br />Material tersebut dikirim ke SMK penerima DAK tahun 2018 dengan menggunakan truk yang dipesan oleh saksi Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd dan berdasarkan dokumen surat jalan pengiriman material atap ke SMK penerima DAK yang dikeluarkan oleh PT. Baja Mas Inti Surabaya sebanyak 44 kali pengiriman dengan biaya jasa pengiriman sejumlah Rp97.800.000,00. <br /><br />Sedangkan untuk pemasangan atap terhadap pembangunan RPS pada SMK penerima DAK tahun 2018 dilakukan dua cara, yaitu dipasang oleh SMK secara mandiri dan dipasang oleh tukang yang dibayar oleh Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd, dari 60 SMK penerima DAK 18 SMK melakukan pemasangan atap secara mandiri, sedangkan 42 SMK pemasangan atap dilakukan oleh tukang yang dikoordinir/dibayar oleh Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd sejumlah Rp1.091.800.000.00.<br /><br />Selain pemasangan atap, ada juga biaya untuk pembelian material penunjang atap, dari 60 SMK penerima DAK ada 5 SMK membeli secara mandiri sedangkan 55 SMK melalui Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd dengan nilai Rp458.262.110<br /><br />Kemudian pelaksanaan Pengadaan meubelair untuk SMK pnerima DAK tahun anggaran 2018 berupa; meja kursi siswa, meja kursi guru, meja kursi komputer, meja kursi server dan Almari diperuntukkan 59 SMK yang dibeli dari saksi Sholikur Rasyid pengrajin kayu di Jombang, masing masing SMK senilai Rp22.800.000 x 59 SMK = Rp1.345.200.000.00 termasuk ongkos kirim.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKkIcK2LFAFzFt2WeSCXluVW0dBLq3s8rjB6X5yxTwOFxuVkhNHhYaoJ3jAOGthM5KukGEWuo0hR3sXgCrjYYcST9H3JXF7M6hxnBddArAhVH7LiiC0nrJUtDowUWDN2k7TuObtoGbTmeHfPJPrdO5jGQORWNEtgSlo9WuE1AnyiBNXr3s2jZnq2ZNsL4/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKkIcK2LFAFzFt2WeSCXluVW0dBLq3s8rjB6X5yxTwOFxuVkhNHhYaoJ3jAOGthM5KukGEWuo0hR3sXgCrjYYcST9H3JXF7M6hxnBddArAhVH7LiiC0nrJUtDowUWDN2k7TuObtoGbTmeHfPJPrdO5jGQORWNEtgSlo9WuE1AnyiBNXr3s2jZnq2ZNsL4/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan Desember 2018, saksi Sri Suarni    mendapatkan keluhan dari beberpa Kepala Sekolah SMK yang mendapatkan bantuan DAK masalah kwalitas dan keterlambatan material kontruksi atap maupun perabot/meubelair yang dikoordinir oleh Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd, selanjutnya  saksi Sri Suarni langsung melaporkan permasalahan tersebut kepada Terdakwa Dr. Saiful Rahan, M.M. M.Pd<br /><br />Kemudian Terdakwa Terdakwa Dr. Saiful Rahan, M.M. M.Pd memerintahkan saksi Sri Suarni dan saksi Agus Karyanto, ST untuk menghubungi setiap Kepala SMK penerima DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2018 melalui aplikasi Whatsapp Group supaya Kepala SMK penerima DAK tahun 2018 dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Hotel Halogen Juanda Sidoarjo dengan tujuan memastikan proses pembayaran atas pengadaan material konstruksi atap dan perabot/meubelair dari para Kepala SMK penerima DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2018 kepada Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd<br /><br />Menurut JPU maupun Majelis Hakim, sesuai fakta persidangan, baik keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya terungkap bahwa Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif dan Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 aya (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOoN4hbM4jHi4At_eVzYRkZVEevBbC-kzUyWmxrGxwvdpdQ_WZbxuNOboeF-pLcstwDzM_HqnZDgiUXatfWObKG10-2N9M-K03Tf936jI2aVow-toa_DfetSDV9ZkrqKWSR-RyEn1uBWk_lWlAfT4aYqmww2_6RiR2em_6nnIXabU7mF8vHs206hWHUiI/s577/A1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="472" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOoN4hbM4jHi4At_eVzYRkZVEevBbC-kzUyWmxrGxwvdpdQ_WZbxuNOboeF-pLcstwDzM_HqnZDgiUXatfWObKG10-2N9M-K03Tf936jI2aVow-toa_DfetSDV9ZkrqKWSR-RyEn1uBWk_lWlAfT4aYqmww2_6RiR2em_6nnIXabU7mF8vHs206hWHUiI/w328-h400/A1.jpg" width="328" /></a></div>Itulah sebanya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif dan Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda masing-masing sebesar Ro500 juta, dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />Khusus untuk Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp.8.270.966.811,04 dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan jika Terpidana tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif dan Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd (berkas perkara penuntutan terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 19 Desember 2023) yang diketuai Hakim Arwana, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. AgusKasyanto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum dan Andi Setiawan, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Kedua Terdakwa, Dr. Saiful Ma’arif dkk maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan dihadiripula oleh Kedua Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya <br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jn) </div>

News Tipikor Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Dr. Saiful Rachman Di Vonis 7 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi DAK Sebesar Rp8,270 M

#Selain Terdakwa Dr. Saiful Rachman, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Roh...

»

Sidang Perkara Koneksitas, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Fiktif Rumah Prajurit TNI Sebesar Rp1.260 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama sudah diadili terlebih dahulu. Lalu apakah tidak ada lagi pihak lain yang terlibat?#</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRnhcefxhSTCKpSAwt-1iIfD9x3JRxbm5WMKZnI1y-CMjufucpgT-pdQNdluC9Q-lXhn5HgppQshR4JF_3CHVpA_jK9Q7-qdvCQJAg_bjVGdvEtgiYf8ByZ6iARAFhYgUPqce5viIG36uj4lhO9TleIkLHiHfpRuDA4FiRiq6S38lkKZByD7nKk_w6bFQ/s898/Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="898" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRnhcefxhSTCKpSAwt-1iIfD9x3JRxbm5WMKZnI1y-CMjufucpgT-pdQNdluC9Q-lXhn5HgppQshR4JF_3CHVpA_jK9Q7-qdvCQJAg_bjVGdvEtgiYf8ByZ6iARAFhYgUPqce5viIG36uj4lhO9TleIkLHiHfpRuDA4FiRiq6S38lkKZByD7nKk_w6bFQ/w640-h426/Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Untuk pertamakalinya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar sidang Koneksitas atau peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana, dimana Terdakwa terjadi penyertaan turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (Mede dader) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI)<br /><br />Dalam sidang Koneksitas kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya bersama Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejasaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) bersama Oditur Militer Tinggi (Odmilti)/III-12 Surabaya mengadili 2 (dua) Terdakwa yang dituntut berbeda, pada Selasa, 19 Desember 2023, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), salah satu anak perusahaan milik negara (BUMN) yaitu PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk proyek pekerjaan pembangunan perumahan prajurit (TNI) Setara Tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai pada tahun 2018 yang tidak pernah ada atau fiktif dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Perkara Koneksitas, Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Fiktif Rumah Prajurit TNI Sebesar Rp1.330 M Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-perkara-koneksitas-dua-terdakwa.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-perkara-koneksitas-dua-terdakwa.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9R6Z_NL6ec5dqS6CmCdh89XSZu5Y_nsevA_uj4shSu_38ZksKjvj-YzYcXBtkiQ8Jd73RLEsC8cnwqPw16kb4-BZwLW_4SmbLbYPzhOq5fbgQcFOjMbTqdo0VNMVRV8qyCcK8-Hm29fVwLp6SqvJKhdyOtD5E_swBo9m6J9RxPhunkJB0g5HnjyrySxw/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9R6Z_NL6ec5dqS6CmCdh89XSZu5Y_nsevA_uj4shSu_38ZksKjvj-YzYcXBtkiQ8Jd73RLEsC8cnwqPw16kb4-BZwLW_4SmbLbYPzhOq5fbgQcFOjMbTqdo0VNMVRV8qyCcK8-Hm29fVwLp6SqvJKhdyOtD5E_swBo9m6J9RxPhunkJB0g5HnjyrySxw/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Terdakwa itu adalah Letkol CZI (sudah diberhentikan dengan tidak hormat) Didin Kamludin, S.I.P., MM, dituntut pidana penajara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) subsider pidana penjara selama 4 (empat) tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa kedua adalah Ikhwan Nursyujoko, S.Ag (Wiraswasta) dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />JPU menyatakan, bahwa Terdakwa Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M, pada waktu itu masih menjadi Anggota TNI AD aktif, berpangkat Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 dengan mengatasnamakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai bersama-sama dengan Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag yang saat itu mengatasnamakan sebagai perwakilan PT. Neocelindo Inti Beton (PT NIB), dan saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (diajukan dalam penuntutan terpisah dan sidah diadili) serta saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (diajukan dalam penuntutan terpisah juga sudah diadili).<br /><br />Sehingga dalam kasus perkara ini, yang diseret ke Pengadilan Tipikor adalah sebanyak 4 (empat) orang (Letkol CZI Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M, Ikhwan Nursyujoko, S.Ag, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T dan Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah yang terlibat dalam kasus perkara ini hanya keempat orang ini atau masih ada pihak lain?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8kmouaJ8qa36OL-VeMdXP1lhNTIcZEXkqDHW-LaFObvdpcHbqHkfu5_IaONK7aDb9og2SqyISPiH0GGxaTCfbWcAJIst32iC7OIs4z9jQnXrQPR8RYxc5i_ZRk4FFFrk2VSEKITKZyEAsLBB6EN-kult2LSnEIBSy4zRUms9cmITZDWgoDNcj4klc93g/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8kmouaJ8qa36OL-VeMdXP1lhNTIcZEXkqDHW-LaFObvdpcHbqHkfu5_IaONK7aDb9og2SqyISPiH0GGxaTCfbWcAJIst32iC7OIs4z9jQnXrQPR8RYxc5i_ZRk4FFFrk2VSEKITKZyEAsLBB6EN-kult2LSnEIBSy4zRUms9cmITZDWgoDNcj4klc93g/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>JPU menjelaskan, berawal pada saat Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag menawarkan pekerjaan kepada saksi H. Hendi Hartubianadi untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, <br /><br />Akan tetapi, karena bukan bidangnya, maka saksi H. Hendi Hartubianadi meneruskannya kepada adik kandungnya yang bernama saksi Agus Hendardi yang pada saat itu selaku salah satu Direktur Operasi PT SIER  </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada saat menawarkan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, menurut Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag, telah terdapat pemenuhan administrasi dan MoU (Letter Of Agreement) terkait pengerjaan proyek dimaksud antara pihak TNI yang diwakili Terdakwa Letkol CZI Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.  <br /><br />Selanjutnya saksi Agus Hendardi (Direktur Operasi PT SIER) menghubungi saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas selaku Dirut PT. SPU (anak perusahaan PT SIER) terkait adanya potensi keuntungan di proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur.<br /><br />Setelah itu, saksi Agus Hendardi memerintahkan saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas agar segera berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak TNI-AD selaku pemilik proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan ditemani terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.<br /><br />Dalam pertemuan, itu saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas dan saksi Agung Budhi Satriyo, S.T. mendapatkan penjelasan terkait proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dari saudara Julian,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAoOecXCM9J1RM1xguc_CJzQNUOiIcSlcXIwel8sIGHAq34_0ZHwku1bmasGOPLrtBCeM036skWz9nswfPQDDPTbb05AdkdyGz9xgRCU92n77Kxzd7i-qsXU-Jlrf-ciEffQdICLBQJ2BDf-kqtsY9eNsb-yJySpK-x5V5wjTyTCveduIpcA0zxGR-Mg/s509/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="509" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAoOecXCM9J1RM1xguc_CJzQNUOiIcSlcXIwel8sIGHAq34_0ZHwku1bmasGOPLrtBCeM036skWz9nswfPQDDPTbb05AdkdyGz9xgRCU92n77Kxzd7i-qsXU-Jlrf-ciEffQdICLBQJ2BDf-kqtsY9eNsb-yJySpK-x5V5wjTyTCveduIpcA0zxGR-Mg/w640-h456/a.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, saudara Julian menyampaikan proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur tidak fiktif dan dikenakan 5% dari total nilai Proyek sama seperti kontrak yang dibuat antara Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag. dengan Terdakwa Dindin Kamaluddin, S.IP., M.M.<br /><br />Bahwa Terdakwa Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M., dengan tanpa dasar telah meminta pembayaran sejumlah uang kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan yang tidak pernah ada/fiktif, yaitu pekerjaan pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.  <br /><br />Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor : 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada Letter Of Agreement (LOA) Nomor : RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018,<br /><br />Karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetap mengeluarkan uang total sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE1qaSJ97kKz5emernsaI90s_NpWtHkzRQcBlzvyuWpzwWjVMl30Qp6M0KlMwtzRMNyRmICpKQqxpVcyDfXy6WgAxP_p0mjVYeXMjmaRYs4tSzvMdSkwHMhUK72Gb5bnGaxWPPtTBOrZXpjWzJhmQr1Gi4WnezOJ5wRQ3gn3x53OWqRHXhZQc4DGkPPw0/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE1qaSJ97kKz5emernsaI90s_NpWtHkzRQcBlzvyuWpzwWjVMl30Qp6M0KlMwtzRMNyRmICpKQqxpVcyDfXy6WgAxP_p0mjVYeXMjmaRYs4tSzvMdSkwHMhUK72Gb5bnGaxWPPtTBOrZXpjWzJhmQr1Gi4WnezOJ5wRQ3gn3x53OWqRHXhZQc4DGkPPw0/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Letkol CZI (sudah diberhentikan dengan tidak hormat) Didin Kamludin, S.I.P., MM dan Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag, dibacakan Tim JPU Joni Samsuri dkk dari Kejati Jatim bersama Odmilti/III-12 Surabaya, Kol. Laut (H) Surnaryadi di ruang Sidang Cakra Peangadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Desember 2023 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu I Dewa Gede Suarditha, SH., MH (selaku Ketua Majelis Hakim), Hj. Halima Umaternate, SH., MH dan 2 Hakim Ad Hock yaitu Darwin Panjitan, SH., MH serta Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH bersama Kolonel Chk Dr. Esron Sinambela, S.S,. SH., MH serta dibantu Panitra Pembantu (PP) Sunarah, SH yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br />Atas tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa oleh JPU, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan berikutnya. (Jn)<br /></div>

News Tipikor Sidang Perkara Koneksitas, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Fiktif Rumah Prajurit TNI Sebesar Rp1.260 M Dituntut Berbeda

#Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., selaku Kepala Biro Teknik PT....

»

Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sumber menyebutkan : <i>"Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Toko Kedai Bubuk Surabaya karena diduga tidak memiliki ijin dan TDP, namun hasilnya tidak diketahui"</i></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/s680/IMG_20151203_102255.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="680" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/w640-h360/IMG_20151203_102255.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Google</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Masyarakat perlu berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan dan minuman terutama jenis minuman instan atau minuman bubuk yang belum mendapat ijin edar dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta ijin halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)<br /><br />Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM Kota Surabaya, melakukan tindakan tegas dengan menyegel sejumlah jenis minuman serbuk instan atau minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 RT.005/RW.003, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60282 karena tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidak standar<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes kepada <i>beritakorupsi.co</i> melalui telepon (pesan WhastApp) pada Jumat, 15 Desember 2023 <br /><br /><i>“Sudah Kita lakukan kunjungan dan supervisi ke lokasi tersebut sebanyak 3x pada tanggal 24 November 2023, 28 November 2023 dan 05 Desember 2023 melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu secara terintegrasi bersama BPOM Surabaya,”</i> kata Nanik<br /><br />Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “Tindak lanjut yang telah kami lakukan sesuai hasil temuan supervisi tersebut yaitu :<br /><br />1. Penertiban administrasi terkait pelabelan yang tidak standar, produk yang tidak memiliki izin edar dilakukan pengamanan di tempat/disegel.<br /><br />2. Telah disampaikan surat peringatan ke Toko Kedai Bubuk terkait hasil pemeriksaan tanggal 28 November 2023 di Jl. Manyar Sambongan 68. Dengan adanya surat peringatan ini sebagai tindak lanjut pengawasan produk yang disegel,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “pada surat peringatan disampaikan untuk melakukan perbaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat ini diterima, apabila belum ada surat balasan maka akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan kedua sesuai ketentuan berlaku”.<br /><br />Sebelumnya. Narasumber beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa Toko Kedai Bubuk Surabaya menjual sebanyak 51 jenis rasa minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya. Dan dari 51 jenis rasa terbut, hanya 8 yang memiliki ijin dari Dinkes dan BPOM<br /><br /><i>“Ada lima puluh satu (51) jenis rasa dan hanya delapan (8) yang memiliki ijin. Sisanya mengikuti yang delapan (8),”</i> kata sumber kepada beritakorupsi dalam wawancara khusus<br /><br />Sumber yang minta namanya tidak disebut demi keamanan dirinya mejelaskan, pada tahun 2021, Polda Jawa Timur penah mendatangi Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 Kertajaya, Surabaya dan melakukan pemanggilan terhadap salah seorang pegawai sertai diminta keterangan tentang ijin, tanda daftar perusahaan dan pajak<br /><br /><i>“Dipanggil dan ditanya ijin, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP dan pajak. Ada tapi yang di pusat di Bekasi,”</i> ujar sumber<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil temuan dan pemeriksaan penyidik Polda Jatim terhadap salah seorang pegwai Toko Kedai Bubuk Surabaya? <br /><br />Sementara temuan Dinkes dan BPOM Surabaya menemukan bahwa jinis minuman bubuk yang dijual Toko Kedai Bubuk Surabaya tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidaksesuai  standar<br /><br />Apakah ada perberdaan dari hasil temuan Dinkes dan BPOM Surabaya pada November - Desember 2023 dengan penyidik Polda Jatim pada tahun 2021?<br /><br />Sementara informasi yang diperoleh dari narasumber tersubut, <i>beritakorupsi.co</i> pun beberapkali mengkonfirmasi ke pemilik Toko Kedai Bubuk Surabaya melalui pesan dan telepon WhastApp ke Nomor 62856881xxxx <br /><br />Hingga berita ini ditayangkan dilaman <i>beritakorupsi.co</i>, tak ada respon sekalipun terlihat status aktif (online) di WhastApp. Dari foto profil WhatsApp, sepertinya salah seorang pegawai negeri spil (PNS) atau ASN (Apratur Spil Negra) di DKI Jakarta.<br /><br />Dilansir dari <i>https://javalandcoffee.id/ dan https://javalandcoffee.id/cabang_new/#surabaya</i>, Toko Kedai Bubuk Surabaya berpusat di Jl. DR.Ratna No.19 RT.02/RW.01, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412 dengan nama Kedai Bubuk Minuman<br /><br />Kedai Bubuk Minuman ini memiliki cabang di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu; Kedai Bubuk Surabaya, Kedai Bubuk Yogyakarta, Kedai Bubuk Jakarta Timur, Kedai Bubuk Bogor, Kedai Bubuk Banjarmasin, Kedai Bubuk Bandung, Kedai Bubuk Jakarta Selatan, Kedai Bubuk Cibubur, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Cirebon, Kedai Bubuk Cikarang, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Serang, Kedai Bubuk Bali, <br /><br />Lalu Kedai Bubuk Tangerang, Kedai Bubuk Palembang, Kedai Bubuk Lampung, Kedai Bubuk Tangerang Selatan, Kedai Bubuk Batam, Kedai Bubuk Medan, Kedai Bubuk Jakarta Barat, Kedai Bubuk Depok, Kedai Bubuk Jambi, Kedai Bubuk Semarang, Kedai Bubuk Karawang, Kedai Bubuk Jakarta Utara, Kedai Bubuk Makassar, Kedai Bubuk Tasikmalaya, Kedai Bubuk Bengkulu, Kedai Bubuk Balikpapan, Kedai Bubuk Bandung Selatan dan Kedai Bubuk Lombok<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaiman pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta MUI setempat di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

Sumber menyebutkan : "Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Tok...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019? Lalu Bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKYrRkncyMS2hYl_srINGTvyUKZuAHtqonY8I9vXfA1zBF_mazdUF7vgbVfemcWQSSXnRhlZpxBfNF6mJ8BbrSfwRx2D6EDWZ8al2Sb2F0zhHmoyztQwoQHrztQhIGhEqMLIdfKcdov4hEvQ0W1qYmDdKRyqolCBNdG2nwvasZHshW-vSh9IMwdMv3uw/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKYrRkncyMS2hYl_srINGTvyUKZuAHtqonY8I9vXfA1zBF_mazdUF7vgbVfemcWQSSXnRhlZpxBfNF6mJ8BbrSfwRx2D6EDWZ8al2Sb2F0zhHmoyztQwoQHrztQhIGhEqMLIdfKcdov4hEvQ0W1qYmDdKRyqolCBNdG2nwvasZHshW-vSh9IMwdMv3uw/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara yang berbeda terhadap 2 (dua) Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan komoditas tebu di wilayah Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019 yang tidak tepat sasaran dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp491.296.967,05 sesuai laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor: LHAPKKN: S-311/BHS.XI/2022 tanggal 30 November 2022.<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Sudiyanto selaku Direktur CV. Kembar Jaya, dan H. Mubin, SH., MH selaku pemilik UD. Barokah di Kabupaten Jombang (perkara terpisah)<br /><br />Terdakwa Sudiyanto di Vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan untuk uang pengganti sebesar Rp259.235.593.445<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sudiyanto (Direktur CV Kembar Jaya) dan Mubin (Pemilik UD Barokah) Diadili Kerena Diduga Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/sudiyanto-direktur-cv-kembar-jaya-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/sudiyanto-direktur-cv-kembar-jaya-dan.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYXtGldOKlPmxROmEzf0rga2fGW6teypJmCCiEhygLuRdI8HmtBiKnsHk5DXwU1mTH3qS8Cz3WIAszQe4Tv0qcsXu9_hs6fKxTD7RFKRQEnVYB9dypXSJGEdd_uJS4yDyInbNZTmyi1JJB8DVa0NudeBwlPqqgS-5axpxootxJl03oe3y02bpDZ0ALR4/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYXtGldOKlPmxROmEzf0rga2fGW6teypJmCCiEhygLuRdI8HmtBiKnsHk5DXwU1mTH3qS8Cz3WIAszQe4Tv0qcsXu9_hs6fKxTD7RFKRQEnVYB9dypXSJGEdd_uJS4yDyInbNZTmyi1JJB8DVa0NudeBwlPqqgS-5axpxootxJl03oe3y02bpDZ0ALR4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sementara untuk Terdakwa H. Mubin, SH., MH, di Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Untuk uang pengganti sebesar Rp Rp6.868.200 sudah dititipkan ke JPU pada saat persidangan<br /><br />Tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya, Terdakwa Sudiyanto dituntut 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan embayar uang pengganti sebesar Rp259.235.593.445 subsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><br />Sedangkan tuntutan JPU terhadap H. Mubin, SH., MH adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan embayar uang pengganti sebesar Rp232.061.373.605 subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan<br /><br />Dari perkara ini ada yang menggelitik juga menjadi pertanyaan. Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) ini yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019? Atau ada yang pihak lain namun “tak tersentuh hukum?”<br /><br />Lalu Bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang? Sebab dalam dakwaan dan tuntutan JPU maupun dalam fakta persidangan terungkap dengan jelas peran dari masing-masing  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhznBV8OP74rAxDYjxk1LMO8WVIX3xbs57W3o1OQzXLFU9GtC9JYQsqHRJG11sjiIWnl5qXY1JaA1JF1gLssJOqiG6F0u8wI-LAdolZJYCWRH-j_fAKMEkKGDFpdXyT7sV0nIUWkQlWY9ZNfAd5syQYgnO3Ea9A1uxzmq9d9xQHQxbk8vcpdYEjzflPvWU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhznBV8OP74rAxDYjxk1LMO8WVIX3xbs57W3o1OQzXLFU9GtC9JYQsqHRJG11sjiIWnl5qXY1JaA1JF1gLssJOqiG6F0u8wI-LAdolZJYCWRH-j_fAKMEkKGDFpdXyT7sV0nIUWkQlWY9ZNfAd5syQYgnO3Ea9A1uxzmq9d9xQHQxbk8vcpdYEjzflPvWU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa  mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah : awalnya Kelompok Tani (Poktan) didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Wilayah Binaan (PPL Wibi) melakukan musyawarah, dimana dalam musyawarah tersebut sekitar bulan April 2018, dilakukan pembahasan terkait dengan Jumlah Petani, Luas Lahan, Pola Tanam, dan Kebutuhan Pupuk.<br /><br />Selanjutnya Rekapitulasi tingkat Desa tersebut, diajukan ke tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kecamatan dilakukan Rekapitulasi lagi (ditanda tangan tanggal 30 November 2018) untuk selanjutnya diserahkan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk dilakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, <br /><br />Biasanya penyerahan RDKK tersebut (hard copy) dilakukan sebelum akhir tahun atau sekitar Desember 2018, karena setiap awal tahun atau sekitar bulan Januari tahun berikutnya sudah harus menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang diterima. <br /><br />JPU juga menjelaskan, ternyata dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) khusus untuk sub sektor perkebunan tanaman tebu diantaranya adalah kelompok tani Kedungsari, Kelompok tani Sembujo, Kelompok Tani Sidokampir, Kelompok Tani Segodorejo, kelompok tani Ingaspendowo, Kelompok tani Wonokoyo, Kelompok Tani Krajan, kelompok tani Balongombo, kelompok tani Kedungwesi dan Kelompok tani Trawasan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3TgLzT9MbMAlApwQnVu3qKoRHDqsKgOLkgITZVmKqMfgnssWzVNeMgy_HKJFMhyphenhyphenEpCG5rqR6bVdN2skulS8dCEZS8mNs1FfHaGDKB9XVUJBD2rPY6rdPUC1rF9zwYkeM8G20iJKHOAWP1qZepX5EeEmaK3eW6ZNgGWTUCM96fyPRtfBDCKEyRHVWDCg/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3TgLzT9MbMAlApwQnVu3qKoRHDqsKgOLkgITZVmKqMfgnssWzVNeMgy_HKJFMhyphenhyphenEpCG5rqR6bVdN2skulS8dCEZS8mNs1FfHaGDKB9XVUJBD2rPY6rdPUC1rF9zwYkeM8G20iJKHOAWP1qZepX5EeEmaK3eW6ZNgGWTUCM96fyPRtfBDCKEyRHVWDCg/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Ternyata para Ketua Kelompoknya tidak mau mempertanggungjawabkan RDKK yang mereka tanda tangani dengan alasan tidak pernah mendata anggota petani yang menanam tebu atau hanya sekedar disuruh tanda tangan saja oleh PPL.<br /><br />Dalam dakwaan JPU dijelaskan, seharusnya dalam Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), diawali dengan dilakukan Rapat Kelompok Tani yang di pimpin oleh Ketua Kelompok Tani dan di dampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).<br /><br />Dan setelah ada kesepakatan, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, Kepala Desa setempat dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). <br /><br />Dan setelah di tandatangani, kemudian di serahkan kepada Petugas Admin Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Balai Penyuluh Pertanian masing-masing Kecamatan<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin), terjadi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan komoditas tebu di wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip 6T, yaitu tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.491.296.967,05 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Nol Lima Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan nomor: LHAPKKN: S-311/BHS.XI/2022 tanggal 30 November 2022.      <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_isYLauNubqFbfnIqx22f1KRuMRLLvkwQFSkcIh44kVUYT6Fce27eZXEkn7dFjfaoQELWljoPir3JlEXF9Ro9i3T30ZFlxWj6kj-DpHCfAC4d0i2JPJsdJxAK9vMSc6fevmgJ4TLVMzsK2QcEqVnbyhXdxImo_Suq7G3FtQmATW-nm6Zp9F8WYkRvik/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_isYLauNubqFbfnIqx22f1KRuMRLLvkwQFSkcIh44kVUYT6Fce27eZXEkn7dFjfaoQELWljoPir3JlEXF9Ro9i3T30ZFlxWj6kj-DpHCfAC4d0i2JPJsdJxAK9vMSc6fevmgJ4TLVMzsK2QcEqVnbyhXdxImo_Suq7G3FtQmATW-nm6Zp9F8WYkRvik/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><b>Pertanyaannya adalah, dari uraian JPU, apakah hanya Terdakwa Sudiyanto dan Mubin yang terlibat dalam kasus penyaluran Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang atau ada pihak lain? Lalu bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang? Apakah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sama sekali tidak tau menahu dalam proses penyaluran pupuk bantuan pemerintah ini?</b><br /><br />Sementara putusan (Vonis) pidana penjara terhadap Terdakwa Sudiyanto dan Mubin (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) tertuang dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby dan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby yang dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 12 Desember 2023) yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua hakim anggota yanti Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Yuliana, SH., MH dan Rizky Wirianto, SH., MH dengan dihadiri Tim Penasehat Kedua Terdakwa, diantaranya Zainal Fanani, Andi, dkk maupun JPU Kejari Jombang serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari rumah tahanan negara (Rutan) Kabupaten Jombang<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Hal yang samapun disampaikan Fanani Zaelani maupun Andi selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sudiyanto dan Mubin yang mengatakan, masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap<br /><br /><i>“Kami masih pikir-pikir dan masih ada waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap,”</i> ujar Fanani dan Andi kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta Di Vonis Berbeda

#Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jomb...

»