Sumitro Sitorus Direktur Utama PT. Agra Divonis 7 Thn Penjara Karena Korupsi Sebesar Rp6,028 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbSsgmdcXuVbq0xAQZS1dJm8YyIFvHk6HH7M0uAJk1npIOZRs6uC3nncqcKrAjcBJH2Ukl1G0iY9FPP7Sdh68VXbEi-ct4c2KKf1NMWDtY9-1liTKP3TBM0GVe6y6hHA8WVWwyemz5VVd0mYdhUYpY3yIR2IrwqAfwcaTWoQV0hYTZW_Q3hLkTLsd-hrY/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbSsgmdcXuVbq0xAQZS1dJm8YyIFvHk6HH7M0uAJk1npIOZRs6uC3nncqcKrAjcBJH2Ukl1G0iY9FPP7Sdh68VXbEi-ct4c2KKf1NMWDtY9-1liTKP3TBM0GVe6y6hHA8WVWwyemz5VVd0mYdhUYpY3yIR2IrwqAfwcaTWoQV0hYTZW_Q3hLkTLsd-hrY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 8 Ansuransi yaitu Aspan, Askrida, Askrindo, Jamkrida, Jamkrido, Mega Insurance, Pan Pasific dan SLU tentang Restitusi Premi atau Refund Premi dan Resturno (fee base) serta tidak mengembalikan Resturno (fee base) 10 % kepada 10 kantor cabang PT. BPD Jatim, Tbk hingga merugikan keuangan negara c/q. PT. BPD Jatim atau Bank Jatim sebesar Rp6.366.608.917#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -  </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 05 Maret 2024, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) denda sebesar Rp400 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.028.608.917, 05 (enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma nol lima sen) subsider pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan uang premi kepada Asuransi Askrida Cabang Surabaya, tidak meneruskan restitusi atau refund premi serta tidak mengembalikan resturno atau fee base sebesar 10% kepada 10 kantor cabang PT. BPD Jatim (PT Bank Pembangunan - Jawa Timur), Tbk atau Bank Jatim hingga merugikan keuangan negara c/q. Bank Jatim sebesar Rp6.366.608.917 (enam puluh satu miliar dua ratus juta tujuh puluh dua juta empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) berdasarkan Laporan Progres Permasalahan Pialang Asuransi PT. Agra Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 059/22/AUI/SAA/SPC/NOTA Tanggal 18 Agustus 2020<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga </span>:<br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sumitro Sitorus, Direktur Utama PT. Agra Diadili Karena Dugaan Korupsi Sebesar Rp6.366 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sumitro-sitorus-direktur-utama-pt-agra.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sumitro-sitorus-direktur-utama-pt-agra.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_WplaqPQYU0PlzF5BkoWjBnaOeyrGbZeT1Opvcj4tmHdmuttUWuwqti1ZStxb5_wsnN7iR9SxBECneTDmmzjuXMQ1x9CjhhsgbUQf3me8Jr5oVZ5eeZ3H8wUaPHOooLuC3b7rsbQoM4RWQ4Aaneyotm7dK7zebZLtc2hr8JEnwk49BxAHF9BImwDpd0Q/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_WplaqPQYU0PlzF5BkoWjBnaOeyrGbZeT1Opvcj4tmHdmuttUWuwqti1ZStxb5_wsnN7iR9SxBECneTDmmzjuXMQ1x9CjhhsgbUQf3me8Jr5oVZ5eeZ3H8wUaPHOooLuC3b7rsbQoM4RWQ4Aaneyotm7dK7zebZLtc2hr8JEnwk49BxAHF9BImwDpd0Q/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 8 Ansuransi yaitu Aspan, Askrida, Askrindo, Jamkrida, Jamkrido, Mega Insurance, Pan Pasific dan SLU tentang Restitusi Premi atau Refund Premi dan Resturno (fee base) serta tidak mengembalikan Resturno (fee base) 10 % kepada 10 kantor cabang PT. BPD Jatim, Tbk hingga merugikan keuangan negara c/q. PT. BPD Jatim atau Bank Jatim sebesar Rp6.366.608.917<br /><br />Bahwa Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) juga tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 22 ayat 2 perjanjian kerjasama antara PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi dengan 8 asuransi yaitu ASPAN, ASKRIDA, ASKRINDO, JAMKRIDA, JAMKRINDO, MEGA INSURANCE, PAN PASIFIC dan SLU tentang restitusi premi atau refund premi dan resturno (fee base) yaitu tidak meneruskan restitusi premi atau refund premi serta tidak mengembalikan resturno (fee base) 10 % kepada 10 kantor cabang PT. BPD Jatim, Tbk.<br /><br />Selain itu, Terdakwa juga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian baik Perjanjian Kerjasama antara PT. Anugerah Bersama Berkah Abadi dengan PT. BPD Jatim, Tbk pasal 3 ayat 2 huruf a dan b maupun Perjanjian Kerjasama antara PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi dengan para pihak asuransi pasal 11 dan pasal 22 ayat 2, yaitu:<br />a. Tidak menyerahkan premi; b. Tidak melaporkan kepada pihak kedua (Bank Jatim, Tbk) evaluasi performa dan kinerja serta hasil - hasil pelaksanaan tugas;<br />c. Tidak meneruskan Restitusi atau Refund Premi kepada 10 kantor cabang Bank Jatim, Tbk; d. Tidak mengembalikan pembayaran Resturno 10 % (Fee Base) kepada 10 kantor cabang Bank Jatim<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmWttdpa2rb26-CCstenPdBsHePVmXVkMLV1E1TGGBPOGbKTL-pjz-je5-e8CpgDwRzwW5tuPhozqtZcBbUBTUJBR5VAhy6QWG34dYci1SNfIQHRZrmfuuc7I01aF7OSgAUYNAjCF3hgJXdv2ACRUbGBujX2fvj0wR6ccG5cuhDIZyC0k9EEmedp2-_ag/s1600/Sumitro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmWttdpa2rb26-CCstenPdBsHePVmXVkMLV1E1TGGBPOGbKTL-pjz-je5-e8CpgDwRzwW5tuPhozqtZcBbUBTUJBR5VAhy6QWG34dYci1SNfIQHRZrmfuuc7I01aF7OSgAUYNAjCF3hgJXdv2ACRUbGBujX2fvj0wR6ccG5cuhDIZyC0k9EEmedp2-_ag/w640-h288/Sumitro.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) dibacakan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Selasa, 05 Maret 2024) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, JPU Kejari Surabaya dan dihadiri pula oleh Terdakwa Sumitro Sitorus melalui Virtual (Zoom) dari Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya    <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5TuYQrk4SeePVN-N3sDpLaZnNPLdjFLeB2cuZzgtTZgWu2wV2vOlmAioh5ButrCxU4ADjUeo6mYm3Lry7NapgobbISkBza4J0jI8V8l7uAEEtOma4iuAXXSGq3KGDwWNduiZ9yQSehepr3sUTlAtBti_BseTtYO6yZRKb_l0BAvcVn2tHLsGzxoIKg_0/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5TuYQrk4SeePVN-N3sDpLaZnNPLdjFLeB2cuZzgtTZgWu2wV2vOlmAioh5ButrCxU4ADjUeo6mYm3Lry7NapgobbISkBza4J0jI8V8l7uAEEtOma4iuAXXSGq3KGDwWNduiZ9yQSehepr3sUTlAtBti_BseTtYO6yZRKb_l0BAvcVn2tHLsGzxoIKg_0/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman tambahan berupa membayar denda dan uang pengganti <br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sumitro Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Sumitro Sitorus oleh karena itu dengan pidana penjara selama  7 (tujuh) tahun;<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;<br /><br />5. Menghukum Terdakwa Sumitro Sitorus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.028.608.917,05 (enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma nol lima sen) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan "pikir-pikir". (Jnt) </div>

News Tipikor Sumitro Sitorus Direktur Utama PT. Agra Divonis 7 Thn Penjara Karena Korupsi Sebesar Rp6,028 M

#Terdakwa Sumitro Sitorus selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bersama Berkah Abadi (PT Agra) tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 8 ...

»

Sidang Korupsi Suap Kajari Bondowoso dkk Terungkap, Fee Proyek sebesar 10 - 17,5 Persen Mengalir Ke Semua Forkopimda Kabupaten Bondowoso

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Fee Proyek Untuk Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin diserahkan melalui anaknya, yaitu Ning Siti atau Siti Masyarafatul Manna Wassalwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari F-PPP#</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAscfNxJ7sgOr0yPnKehfbglE2fHD9I-vcg6VcXcTJ3bJ9r-AacGFJ_oMFzQ7VNEsRRNP1fn_vmkpFILh-z4ZYZjfir_4iD-NvrLEBW8GWV8adSKj592iXbHU8O_DchZzhzTS-uaUeMdRABXUFuvh-1RS_nJhy6unWn9Z_YDY9dLzR8awkTTGdAwCFrKw/s1280/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAscfNxJ7sgOr0yPnKehfbglE2fHD9I-vcg6VcXcTJ3bJ9r-AacGFJ_oMFzQ7VNEsRRNP1fn_vmkpFILh-z4ZYZjfir_4iD-NvrLEBW8GWV8adSKj592iXbHU8O_DchZzhzTS-uaUeMdRABXUFuvh-1RS_nJhy6unWn9Z_YDY9dLzR8awkTTGdAwCFrKw/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co </b></span>- <br />Sidang lanjutan perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu terhadap Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso dan 2 kakak beradik selaku pengusaha kontraktor di Bondowoso yakni Terdakwa Andika Imam Wijaya (Direktur CV. Wijaya Gemilang) dan Yossy Sandra Setiawan (Direktur CV. Yoko) kembali di gelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 4 Maret 2024<br /><br />Dalam sidang kali ini, JPU KPK Wawan Yunarwanto dkk menghadirkan saksi sebanyak 4 orang untuk Keempat Terdakwa yaitu Puji Triasmoro, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, Andika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">JPU KPK Menghadirkan Istri, Ayah, Om dan Saudara Terdakwa Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Di Bondowoso - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html</a><br /><br />Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Sebesar Rp775 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html</a><br /><br />Dua Pengusaha Kontraktor Asal Bondowoso Diadili Karena Diduga Menyuap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Sebesar Rp475 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwR94b7K1HIeJHzE62yMm_waBDg-_hq4AyGSGFpS_Zc__S0C28cqwuT8VM0ArjVQnglI3SDFVqtXxX5GpjtgmtLV2FAQaYuNH83-fKOd9hqC-twGGN-5z3Fgx-rrJ_tTIKE4qSu9616LYs_QE5PEqjrYqErie1O2vLQ3yRJAnVHq8aztpt5uL3KolW1tA/s1280/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwR94b7K1HIeJHzE62yMm_waBDg-_hq4AyGSGFpS_Zc__S0C28cqwuT8VM0ArjVQnglI3SDFVqtXxX5GpjtgmtLV2FAQaYuNH83-fKOd9hqC-twGGN-5z3Fgx-rrJ_tTIKE4qSu9616LYs_QE5PEqjrYqErie1O2vLQ3yRJAnVHq8aztpt5uL3KolW1tA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Keempat saksi dimaksud adalah; 1. H. Munandar selaku Kepala Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (Kadis BSBK), 2. Ansori selaku Plt. Yang juga Sekretaris Dinas BSBK, 3. Novim Dwi Handono selaku Kabid (Kepala Bidang)  Dinas BSBK dan ke- 4. M. Hasan Afandi selaku Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso <br /><br />Pada Juni 2023, H. Munandar digeser menjadi Staf Ahli Bupati, dan sebagai Penggantinya adalah Ansori sebagai Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris Dinas  BSBK. Namun pada Desember 2023, setelah Bupati Bondowoso diganti oleh Pj. Bupati Bambang Soekwanto, H. Munandar kembali menduduki jabatan Kepala Dinas BSBK<br /><br />Sementara persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Senin, 04 Maret 2024) yang diketui Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH selaku Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Muliani Buraera, SH, Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing para Terdakwa, dan juga dihadiri langsung oleh Tiga Terdakwa yaitu Puji Triasmoro, Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan. Sedangkan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen mengikuti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung merah putih milik KPK di Jakarta     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWzh1CaOIS4mNyMx-xjumcD7MLp5XQcZYvo4mz9i-5i7FjH5_7OmpduzTazQcOv-ofooOyf90gn3zD5iVJ-cvGHvywcjWQTMQ0vnz2LIHA275HLG79KN3b-zri-ndL83Tr__wmaI98JlUny69GOibaPPkUJpfevOrhbgwVPrjMMNizbKKzvsvU36jsfqM/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWzh1CaOIS4mNyMx-xjumcD7MLp5XQcZYvo4mz9i-5i7FjH5_7OmpduzTazQcOv-ofooOyf90gn3zD5iVJ-cvGHvywcjWQTMQ0vnz2LIHA275HLG79KN3b-zri-ndL83Tr__wmaI98JlUny69GOibaPPkUJpfevOrhbgwVPrjMMNizbKKzvsvU36jsfqM/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Di hadapan majelis hakim, saksi Munandar mengungkapkan, tahun 2020 - 2021 dirinya di perintahkan Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Bondowoso (Sekda Syaifullah) untuk meminta fee proyek sebesar 10 sampai 17,5 persen dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek APBD baik lelang maupun penunjukan langsung termasuk Proyek Strategis Daerah atau PSD Kabuppaten Bondowoso<br /><br />Munandar menjelaskan, pada tahun 2020 sampai 2021, uang fee proyek sebesar 10 - 17,5 persen itu di ambil dari 28 proyek pekrjaan untuk Bupati (Drs. KH. Salwa Arifin), Wakil Bupati (H. Irwan Bachtiar Rachmat), dan juga ke semua Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari Kajari Bondowoso, Kepala Pengadilan Negeri, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD serta Komandan Brimob Kabupaten Bondowoso. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Atas perintah Sekda," jawab Munandar kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Setelah sekda Saifullah pensiun, fee proyek di langsung disetorkan ke Bupati Drs. KH. Salwa Arifin sebesar 15 persen melalui anaknya yang selaku anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari F-PPP yaitu Ning Siti atau Siti Masyarafatul Manna Wassalwa</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Setelah Sekda pensiun fee itu langsung ke Bupati. Saat itu langsung disampaikan Bupati. Kita ada bertiga sama anaknya Bupati," kata Munandar kepada Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Permintaan fee proyek untuk tahun 2022 dan 2023 diminta oleh Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Kabupaten Bondowoso yaitu Terdakwa Puji Triasmoro melalui Kasipidsus atau Terdakwa Alexander Silaen (Alexander Kristian Diliyanto Silaen) dan Kasi Intel Syamsu Yoni<br /><br />Untuk pelaksanaan beberapa proyek strategis daerah atau PSD Kabupaten Bondowoso mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan meminta fee sebesar fee 5 persen dari nilai anggaran.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjASfuoRoTs1bqoI0aMB2MAVazR842fIDblCDwt5q62e6jo6Rr0D-zvMdHnMsaM9w1rX1GRI8f5XQzyrBiw7d3FNa8DA_fQQW1UYPQZS8CwI11djn5pp88chLglOk_BgaDfUik0bkR6bLHaLRATMKnVbBuWZFgKrfR9F2Iaf5Y4QxdbBbVJQ8baqYh7aEs/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjASfuoRoTs1bqoI0aMB2MAVazR842fIDblCDwt5q62e6jo6Rr0D-zvMdHnMsaM9w1rX1GRI8f5XQzyrBiw7d3FNa8DA_fQQW1UYPQZS8CwI11djn5pp88chLglOk_BgaDfUik0bkR6bLHaLRATMKnVbBuWZFgKrfR9F2Iaf5Y4QxdbBbVJQ8baqYh7aEs/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Munandar juga mengakui kalau dirinya dipanggil secara resmi oleh Kasi Pidsus yaitu Terdakwa Alexander Silaen sebanyak 11 kali terkait proyek yang dikerjakan Dinas BSBK saat Munandar menjabat sebagai Kepala Dinas <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Munandar mengaakui, kalau uang fee proyek untuk Kejaksaan Negeri Bondowoso ada yang langsung diserahkan ke Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) sebesar Rp300 juta, melalui Kasi Intel Syamsu Yoni sejumlah Rp250 juta dan Rp140 juta serta Rp300 juta dari Plt. Kepala Dinas BSBK. Apa yang disampaikan oleh H. Munanda tak jauh beda dengan saksi lainnya.  <br /><br />Seusai persidangan, JPU KPK Wawan Yunarwanto kepada beritakorupsi.co  menjelaskan, bahwa dari keterangan para saksi sangat jelas permintaan uang untuk  menghentikan beberapa perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso<br /><br />“Ada juga permintaan uang sebagai fee proyek PSD (proyek strategis daerah) agar pemeriksaan terhadap beberapa proyek tidak dilanjutkan,” ucap JPU KPK Wawan Yunarwanto<br /><br />Terkait aliran uang ke Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso sebagai fee proyek, JPU KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan, bahwa ada tidaknya pengembangan dalam kasus ini dilihat dari fakta persidangan dan belum bisa dijelaskan kepada Media karena masih ranah penyelidikan<br /><br />“Penyelidikan itu sifatnya rahasia dan tidak dapat disampaikan ke Media,” ujarnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Kajari Bondowoso dkk Terungkap, Fee Proyek sebesar 10 - 17,5 Persen Mengalir Ke Semua Forkopimda Kabupaten Bondowoso

#Fee Proyek Untuk Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin diserahkan melalui anaknya, yaitu Ning Siti atau Siti Masyarafatul Manna Wassalwa s...

»

JPU KPK Menghadirkan Istri, Ayah, Om dan Saudara Terdakwa Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Di Bondowoso

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-family: verdana; font-size: large;">#Anisa Rusmita selaku Direktur Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika Imam Wijaya mengukap adanya peberian uang ke Kejaksaan dengan Kode “A Yani” yang tertulis di pembukuan perusahaan#</span><span style="font-family: verdana;">  </span></h3><span style="font-family: verdana;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV0NK11VE_X8sZArAzw4QqSlDjBTUrBAsLZuNIiJIN_diCF5Wx4Tkk7fTObg4PTLGgpAkalsM58pdHWKHiWV7pIkhaOhYIAj80a47XbNo2G3d2UJSs9G8fL96vr1pm9BW2_akrk1lqpN-Ib2UUH8EgkvFzqKjdnWdyowFmNVr4kkffH9kexe6nFmUtxqs/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV0NK11VE_X8sZArAzw4QqSlDjBTUrBAsLZuNIiJIN_diCF5Wx4Tkk7fTObg4PTLGgpAkalsM58pdHWKHiWV7pIkhaOhYIAj80a47XbNo2G3d2UJSs9G8fL96vr1pm9BW2_akrk1lqpN-Ib2UUH8EgkvFzqKjdnWdyowFmNVr4kkffH9kexe6nFmUtxqs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Nisa Rusmita selaku Direktur CV Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />JPU KPK bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 26 Februari 2024 menggelar Sidang lanjutan perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu terhadap Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso dan 2 Kakak beradik selaku pengusaha kontraktor yakni Terdakwa Andika Imam Wijaya (Direktur CV. Wijaya Gemilang) dan Yossy Sandra Setiawan (Direktur CV. Yoko)<br /><br />Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi untuk pertama kalinya yang dihadirkan JPU KPK terhadap Keempat Terdakwa. Tiga Terdakwa yaitu Puji Triasmoro, Andika Imam Wijaya da Terdakwa Yossy Sandra Setiawan dihadirkan secara langsung dari Jakarta oleh JPU KPK. Sedangkan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen mengikuti persidangan secara online dari Rutan KPK Jakarta.<br /><br />Dalam sidang kali ini, JPU KPK menghadirkan saksi sebanyak 6 orang untuk Keempat Terdakwa yaitu </span><span style="font-family: verdana;">Puji Triasmoro, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, Andika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawa     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_XWtPF79FJi18XzalMssZqpSb4zGi4_dXz_I3WylPvI4I1LbI70bbLAa2d75HM4Mw0kIomY3ge_M9giXcZsqdx3FoW3i9i1RhBmgH5pIsmDWJMExnl8x4xsTy88_rKQl0TjoF_Cll6hcm0kLJgFIV_BI5hqlZTi0k4MqC6N990u7nW_6PJIG-moOIUzU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_XWtPF79FJi18XzalMssZqpSb4zGi4_dXz_I3WylPvI4I1LbI70bbLAa2d75HM4Mw0kIomY3ge_M9giXcZsqdx3FoW3i9i1RhBmgH5pIsmDWJMExnl8x4xsTy88_rKQl0TjoF_Cll6hcm0kLJgFIV_BI5hqlZTi0k4MqC6N990u7nW_6PJIG-moOIUzU/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div></span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXnGDrxiDfd41ZS2yU2vZyk7Dr7fiVU9gAghfoFKbu48JJvrAyL5fANmm9ci0cFL_50hFlgyGhIvOImeYg4ZQlsjynMuB4fJ7oo2MA9HuNNr_Vq7R1VvR1aMeAmedmcBpgGyxIqRU86KajAHev71IcBWS2G3-8OQNmWyef-QvAjamWKq5si-Aztu9BqKs/s732/Terdakwa%20Alexander%20Silaen%20selaku%20Kasi%20Pidsus%20Kejari%20Bondowoso.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="414" data-original-width="732" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXnGDrxiDfd41ZS2yU2vZyk7Dr7fiVU9gAghfoFKbu48JJvrAyL5fANmm9ci0cFL_50hFlgyGhIvOImeYg4ZQlsjynMuB4fJ7oo2MA9HuNNr_Vq7R1VvR1aMeAmedmcBpgGyxIqRU86KajAHev71IcBWS2G3-8OQNmWyef-QvAjamWKq5si-Aztu9BqKs/w640-h362/Terdakwa%20Alexander%20Silaen%20selaku%20Kasi%20Pidsus%20Kejari%20Bondowoso.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso mengikuti persidangan dari Rutan KPK gedung Merah Putih Jakarta</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-family: verdana;">Keenam saksi itu adalah</span><span style="font-family: verdana;"> Nisa Rusmita selaku Direktur CV Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika Imam Wijaya, </span><span style="font-family: verdana;">Sanusi selaku Direktur CV Dwi Karya, ayah Terdakwa </span><span style="font-family: verdana;">Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Kemudian Om-nya</span><span style="font-family: verdana;"> Terdakwa </span><span style="font-family: verdana;">Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan</span><span style="font-family: verdana;"> yakni Suhartono selaku Direktur CV. Maju. Sedangkan 3 saksi lainnya yaitu Firmansyah (Jasa Konstruksi), Iskak (Komonditer) dan saksi Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Sebesar Rp775 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html</a><br /><br />Dua Pengusaha Kontraktor Asal Bondowoso Diadili Karena Diduga Menyuap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Sebesar Rp475 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html</a></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nSfW46-g9q0oPzW1pJloSrvo6P9_Uw8XV89wort0QzX-E3im2WFCvWHZUokJBm3cQXfksZN4zNsP2_NzpDmxjmSFO9oC-YNTb1IxFqcFgJ6IqD36uA0_FwsXIN_gUjzOi0rP9dnMB5bt7lCAm0hrIcbxXjFvy58UsgUPeUW9koX7U2TR5Rql-Iz3PJM/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nSfW46-g9q0oPzW1pJloSrvo6P9_Uw8XV89wort0QzX-E3im2WFCvWHZUokJBm3cQXfksZN4zNsP2_NzpDmxjmSFO9oC-YNTb1IxFqcFgJ6IqD36uA0_FwsXIN_gUjzOi0rP9dnMB5bt7lCAm0hrIcbxXjFvy58UsgUPeUW9koX7U2TR5Rql-Iz3PJM/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Foto dari kiri, <span style="font-family: verdana;"></span><span style="font-family: verdana;">Sanusi selaku Direktur CV Dwi Karya dan</span><span style="font-family: verdana;"> Suhartono selaku Direktur CV. Maju</span><span style="font-family: verdana;">  ayah dan Om Terdakwa </span><span style="font-family: verdana;">Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan</span></span></span></td></tr></tbody></table>Dalam persidangan, saksi Nisa Rusmita Direktur CV Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang mengungkapkan, bahwa ada beberapa perusahaan keluarga yang dikelola oleh suaminya <br /><br />Perusahaan yang dimaksud saksi Nisa Rusmita diantaranya CV. Maju, CV. Dwi Karya, CV. Langgeng, PT. Andika Karya Wijaya, CV. Wijaya Gemilang, CV. Arrayyan Wijaya dan CV. Yoko yang semuanya beralamat di Kantor Toko Susu Yoko, Jalan RBA Ki Ronggo Nomor 7, Desa Karanganyar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur<br /><br />Saksi Nisa Rusmita mengakui, bahwa dirinya sebagai Direktur CV. Wijaya Gemilang setelaah suaminya (Terdakwa Andhika Imam Wijaya) mendirikan PT. Andika Karya Wijaya.   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5XljgHmHilPGLoI2wKMXnc1frOhXbUiE5GKaVB6DKyyb161SareRQav8NceNfjG7qQsRMqqus78Bpu1EkeY5oRC7z-IQoOW7cv2xRpWwKyi3DpEpG-DOvhkn-MOfNdRcMxyx8mT2VWhprHZabUNGegqxORi7g0JVEK_v6WkNwAeG989j1LG1e_u6OA0s/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5XljgHmHilPGLoI2wKMXnc1frOhXbUiE5GKaVB6DKyyb161SareRQav8NceNfjG7qQsRMqqus78Bpu1EkeY5oRC7z-IQoOW7cv2xRpWwKyi3DpEpG-DOvhkn-MOfNdRcMxyx8mT2VWhprHZabUNGegqxORi7g0JVEK_v6WkNwAeG989j1LG1e_u6OA0s/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Foto dari kiri, Iskak (Komonditer) dan saksi Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan</span><br /></span></span></td></tr></tbody></table>Dan saksi Nisa mengakui bahwa dirinya hanya memeriksa pembukuan terkait pengeluaran perusaan yang dibuat oleh Bendahara, sedangan yang mengendalikan perusahaan adalah suminya atau Terdakwa<br /><br />"Hanya memeriksa pembukuan perusahaan itupun terbatas, yang mengedalikan suami,” kata saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Terkait uang ke Kejaksaan yang ditanyakan JPU KPK maupun Majelis Hakim, saksi menjelaskan, mengetauhi dari catatan pembukuan perusahaan yang dibuat oleh Bendahara atas sepengetahuan suaminya untuk Kejaksaan dengan kode “A Yani”<br /><br />"Iya tertulis begitu (uang untuk Kajari) semua pengeluaran kami ada pembukuannya dan dimasukan dalam  aplikasi)," jelasnya<br /><br />Bahkan saksi Nisa Rusmita baru mengetahui adanya pengeluaran sebesar Rp600 juta untuk pelicin pelaksanaan proyek setelah terjadi OTT<br /><br />Apa yang disampaikan oleh saksi Nisa Rusmita juga diakui oleh mertuanya, orang Tua Andhika Imam Wijaya yaitu Sanusi selaku Direktur CV Dwi Karya yang memberikan uang sebesar Rp250 juta maupun Om Terdakwa yakni Suhartono Direktur CV Maju yang pernah dipanggil dan dimita keterangannya. Yang menurut Sanusi dan Suharto, bahwa dirinya disodori BAP yang sudah ada dan hanya tinggal menanda tangani saja.   <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBAYEyfrFGzlo5FFC0dII1oOReTr0gkECol6g3S2jzdmXEdPoXx-GtR15tGmQ2uNvrutW1YFdSR6i0-YSYApkQ00oluu1gRnNKpK_a3jdJa0VTLaZkGfkZFVMccOBX4jTSNrl6yZk-i-OH0PUsXfuU1fBVddvsHY_19h8mTZ8FfteLEtr7zFwVZa9kx6k/s637/17.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="637" data-original-width="468" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBAYEyfrFGzlo5FFC0dII1oOReTr0gkECol6g3S2jzdmXEdPoXx-GtR15tGmQ2uNvrutW1YFdSR6i0-YSYApkQ00oluu1gRnNKpK_a3jdJa0VTLaZkGfkZFVMccOBX4jTSNrl6yZk-i-OH0PUsXfuU1fBVddvsHY_19h8mTZ8FfteLEtr7zFwVZa9kx6k/w334-h454/17.jpg" width="334" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-family: verdana;">Saksi Firmansyah</span></td></tr></tbody></table><br />Keterangan saksi Nisa Rusmita, Sanusi dan Suhartono tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi Iskak yang mengaku sebagai Komanditer (persekeutuan) dan saksi Firmansyah yang mengaku sebagai Jasa Konstruksi <br /><br /> Saksi Iskak menjelaskan bahwa nilia proyek yang dikerjakan perusahaan keluarga adalah sebesar Rp12 miliar. Saksi juga mangaku memberikan uang sebesar Rp228 juta. Sementara saksi Firmasyah mengaku memberikan uang sebesar Rp325 juta atau 5% dari nilai pagu proyek yang dikerjakan yaitu sebesar 3 milliar lebih. Namun uang itu diberikan ke Plt. Kepala Dinas PU<br /><br />Saksi Firmansyah juga menjelaskan, bahwa pada saat dirinya bertemu dengan Plt. Kepala Dinas PU, disitu ada Kasi Intel Kejari Bondowoso yang mengatakan bahwa kehadiran Kasi Intel atas sepengetahuan Kajari.<br /><br />Saksi Mengungkapkan, bahwa proyek ABPD ada pendapingan dari Kejari yang menurut saksi atas penjelasan Plt. Kepala Dinas PU ada jatah untuk Kejaksaan sebesar 5 persen.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Apa yang dikatakan para saksi diakui oleh Terdakwa Alexander Silaen dan mengatakan bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp250 juta, diserahkannya ke Big Bos yaitu Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kajari sebesar Rp100 juta sedangkan Rp150 juta diambilnya sebagai operasional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Terkait uang sebesar Rp300 juta, </span><span style="font-family: verdana;">diserahkannya ke Big Bos yaitu Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kajari sebesar Rp150 juta. Menagai isi BAP, Terdakwa meminta dari BPK saat BPK melakukan audit terhadap proyek-proyek ABPD yang dikerjakan Terdakwa Andik dan Yossy<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">   <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Sementara itu, seusai persidangan, JPU KPK kepada Wartawan menjelaskan, bahwa dari keterangan para saksi sangat jelas permintaan uang untuk  menghentikan beberapa perkara di Kejaksaan Negeri   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIjBv5_Py0zkuXe53fsOPl-RuhnxYBsv3-7xAbYMJ087nIKWbgDgo_DM5ap_qY374sfpHvLzZ5a-hI_bPgFqTRnuXPeaADlapnOSzT7xPnMFmwOaeuFfuM2lCwr4Wdo8q0OcGjUCnXWi0WpdlSnDg71Yq3l_bbQOsEZoNwCCKBwxzHgnuP2FK59THiKYo/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIjBv5_Py0zkuXe53fsOPl-RuhnxYBsv3-7xAbYMJ087nIKWbgDgo_DM5ap_qY374sfpHvLzZ5a-hI_bPgFqTRnuXPeaADlapnOSzT7xPnMFmwOaeuFfuM2lCwr4Wdo8q0OcGjUCnXWi0WpdlSnDg71Yq3l_bbQOsEZoNwCCKBwxzHgnuP2FK59THiKYo/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>“Ada juga permintaan uang ke Terdakwa Andika dan Yossy untuk PSD (proyek strategis daerah) sebesar 5%  agar pemeriksaan terhadap beberapa proyek tidak dilanjutkan,” ucapnya<br /><br />Apa yang dikatakan para saksi juga tertuang dalam surat dakaan JPU KPK terhadap Keempat Terdakwa yang menjelaskan, bahwa pada tanggal 4 September 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA dan YOSSY SANDRA SETIAWAN ikut mendampingi SUHARTONO selaku Direktur CV. MAJU memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Rehabilitasi Puskesmas Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019.<br /><br />Pada kesempatan tersebut Terdakwa yang sedang melakukan permintaan keterangan kepada SUHARTONO menyampaikan kepada ANDHIKA IMAM WIJAYA akan melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan yang dilakukan ANDHIKA IMAM WIJAYA dan YOSSY SANDRA SETIAWAN<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA kembali mendampingi SUHARTONO selaku Direktur CV. MAJU memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor - Puskesmas Botolinggo (DAK-AFIRMASI) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut Terdakwa kembali menyampaikan kepada ANDHKA IMAM WIJAYA bahwa  pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa akan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap ketiga proyek yang dikerjakan oleh ANDHIKA IMAM WIJAYA dan YOSSY SANDRA SETIAWAN.  <br /><br />Setelah selesai dilakukan permintaan keterangan, ANDHIKA IMAM WIJAYA menghubungi YOSSY SANDRA SETIAWAN dan menyampaikan akan memberikan uang kepada Terdakwa dan PUJI TRIASMORO, agar pemeriksaan proyek tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Atas penyampaian dari ANDHIKA IMAM WIJAYA tersebut YOSSY SANDRA SETIAWAN menyetujuinya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD7J1vKwwCU1o8D8VCU61R7WBC1GIwjF_nwNLZWM644VH5qnP7s9mYb0_ZCseasopz4R92NCCGz-hMC8H1U1ycCzaOX91VnWbFBRyC9RTPs6yiE1OBwcpsYWaAWJ2HcM5mdRVUyd1FMv3Z5O4vNra4TnG8fIXSpzHBFbG_Fh5PPLzpwYXLoKtVSiDg1yk/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD7J1vKwwCU1o8D8VCU61R7WBC1GIwjF_nwNLZWM644VH5qnP7s9mYb0_ZCseasopz4R92NCCGz-hMC8H1U1ycCzaOX91VnWbFBRyC9RTPs6yiE1OBwcpsYWaAWJ2HcM5mdRVUyd1FMv3Z5O4vNra4TnG8fIXSpzHBFbG_Fh5PPLzpwYXLoKtVSiDg1yk/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA dan YOSSY SANDRA SETIAWAN mendampingi SANUSI selaku Direktur CV. DWI KARYA memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait pekerjaan Rekonstruksi Jalan Krajan - Andungsari Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bondowoso.<br /><br />Dalam permintaan keterangan tersebut, ANDHIKA IMAM WIJAYA menyampaikan kepada Terdakwa agar terhadap ketiga proyek yang dikerjakan CV. MAJU dan CV.DWI KARYA tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap penyidikan dengan menjanjikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Menanggapi permintaan ANDHIKA IMAM WIJAYA, Terdakwa meminta agar nilainya dinaikkan, selanjutnya Terdakwa I merespon dengan menaikkan nilai uang pemberian menjadi sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). Atas penyampaian ANDHIKA IMAM WIJAYA, Terdakwa meminta persetujuan PUJI TRIASMORO yang kemudian disepakati penerimaan uang untuk Terdakwa dan PUJI TRIASMORO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).  <br /><br />Bahwa pada tanggal 8 September 2023 bertempat di Bank JATIM Cabang Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA menarik uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).  Kemudian bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.<br /><br />Atas penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Terdakwa menyerahkan kepada PUJI TRIASMORO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgshqH65NocXgPw9A7qvQztdjmnLZRlh57r3VYcr0Ic0XN-AHjiJtrGMDwln2WjdFkhP3KpIg02SC_8W599ZLQiBnXKmj0KK5Utk58Iaw1QFNno-F7LWiUGpGKyS8W7dvUsLdJjxy6sy-GQ9-2_1xVMrROLsiGkRWAeOYgWagWguUF_VSbua-uPFxWJ4U0/s1040/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgshqH65NocXgPw9A7qvQztdjmnLZRlh57r3VYcr0Ic0XN-AHjiJtrGMDwln2WjdFkhP3KpIg02SC_8W599ZLQiBnXKmj0KK5Utk58Iaw1QFNno-F7LWiUGpGKyS8W7dvUsLdJjxy6sy-GQ9-2_1xVMrROLsiGkRWAeOYgWagWguUF_VSbua-uPFxWJ4U0/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah adanya penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dan PUJI TRIASMORO, Direktur CV. MAJU dan Direktur CV. DWI KARYA tidak lagi dipanggil oleh PUJI TRIASMORO untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan ketiga proyek di atas.  <br /><br />B. Terkait penyelidikan Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, PUJI TRIASMORO menerima laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Rakyat Bondowoso (FOMAPRA) terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh TJAHJONO TOMMY GUNAWAN yaitu Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bondowoso dengan nilai kontrak Rp14.680.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa atas laporan pengaduan tersebut, PUJI TRIASMORO memerintahkan Terdakwa untuk membuat telaah. Kemudian Terdakwa melaporkannya kepada PUJI TRIASMORO berdasarkan nota dinas nomor ND-26/M.5.17/Fd.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 dengan pendapat agar diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQvmo9DL3FFbB9sD9vnIDaWb0vikbZTnkvNAEBhRY_fTcZ5P8UaeOjyF6yPm-nieiw7TxPy-5w-rsPm5hrzKSpo2GKrMd0ejL0OeRi9OGFYY-pLrJjFvzZeC78GnK5nx3pgtKRIYHy836412nH_tSZ4QzyvUkvgxBVKwA94iVz98GHlVrbj-wd7QZ4VI/s1040/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQvmo9DL3FFbB9sD9vnIDaWb0vikbZTnkvNAEBhRY_fTcZ5P8UaeOjyF6yPm-nieiw7TxPy-5w-rsPm5hrzKSpo2GKrMd0ejL0OeRi9OGFYY-pLrJjFvzZeC78GnK5nx3pgtKRIYHy836412nH_tSZ4QzyvUkvgxBVKwA94iVz98GHlVrbj-wd7QZ4VI/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Atas nota dinas tersebut, PUJI TRIASMORO setuju untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Nota Agenda/Registrasi Nomor 1565 tanggal 11 Agustus 2023 dengan disposisi “ACC. Terbitkan SP. Penyelidikan”.<br /><br />Bahwa sebagai tindak lanjut disposisi nota dinas, masih di hari yang sama, PUJI TRIASMORO menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-178/M.5.17/Fd.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Tahun Anggaran 2018, serta menunjuk Terdakwa selaku Jaksa Penyelidik.<br /><br />Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan tersebut, kemudian masih di hari yang sama PUJI TRIASMORO menerbitkan Surat Permintaan Keterangan Nomor R-75/M.5.17/Fd.1/08/2023 yang ditujukan kepada Direktur PT. CITRA PEMBANGUNAN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, TJAHJONO TOMMY GUNAWAN selaku Direktur PT. CITRA PEMBANGUNAN memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018. Kemudian Terdakwa melakukan permintaan keterangan kepada TJAHJONO TOMMY GUNAWAN.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuyOFOEAwWh6pVm4dyZp9wyTIOy-3N3-2xwiiVtyL_guZOcqo1h-nWYc1kUUhTcDAuDmd5Pgs8uGhy_JzmEKFwUZ6uPNpv-hRk8Iuvf_eWd_PkFArD6UDBsQ_XGHDUj3jzwQ8tB85mTMh_a_jTF3lEQaVne-RC_sf0WxrRH7_818OUPIsVw2VNV2oN00/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuyOFOEAwWh6pVm4dyZp9wyTIOy-3N3-2xwiiVtyL_guZOcqo1h-nWYc1kUUhTcDAuDmd5Pgs8uGhy_JzmEKFwUZ6uPNpv-hRk8Iuvf_eWd_PkFArD6UDBsQ_XGHDUj3jzwQ8tB85mTMh_a_jTF3lEQaVne-RC_sf0WxrRH7_818OUPIsVw2VNV2oN00/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada TJAHJONO TOMMY GUNAWAN akan melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan yang dilakukan.  <br /><br />Atas penyampaian tersebut, TJAHJONO TOMMY GUNAWAN menyampaikan kepada Terdakwa agar proyek pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Tahun Anggaran 2018 tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap penyidikan dengan menjanjikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />Disamping itu TJAHJONO TOMMY GUNAWAN juga menyampaikan agar terkait penyelidikan atas pekerjaan yang lain yaitu Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Grujugan dan Jembersari serta Proyek Jalan Sukorejo – Puloagung juga tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menjanjikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />Selanjutnya Terdakwa meminta persetujuan PUJI TRIASMORO dan PUJI TRIASMORO menyetujui dan disepakati penerimaan uang dari TJAHJONO TOMMY GUNAWAN untuk Terdakwa dan PUJI TRIASMORO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7H7UKPxIzLLnX0JU8ZzhNzS0ee5PRXRBRta2qUXRwFzC8wTH0CC3T-Qlr3LoO8MR-MMWtGw7X73WlWZt7Ch-c-fl4ioblY0pIOrOWVZ_DrhKTu0kQpPNCNuSKhHJOlLIIMIDlatrDd64I5kNGeDK33zkY8ttYgafzDy1l6n4hyPTOG-AhC6T5e4yzWPU/s1040/15.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7H7UKPxIzLLnX0JU8ZzhNzS0ee5PRXRBRta2qUXRwFzC8wTH0CC3T-Qlr3LoO8MR-MMWtGw7X73WlWZt7Ch-c-fl4ioblY0pIOrOWVZ_DrhKTu0kQpPNCNuSKhHJOlLIIMIDlatrDd64I5kNGeDK33zkY8ttYgafzDy1l6n4hyPTOG-AhC6T5e4yzWPU/w288-h640/15.jpg" width="288" /></a></div><br />Bahwa pada bulan September 2023 bertempat di ruang kerja Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari TJAHJONO TOMMY GUNAWAN.<br /><br />Selanjutnya bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, PUJI TRIASMORO menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa.<br /><br />Bahwa setelah adanya penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dan PUJI TRIASMORO, Direktur PT. CITRA PEMBANGUNAN tidak lagi dipanggil oleh PUJI TRIASMORO untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan proyek di atas.<br /><br />Terkait penyelidikan Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad Untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Bahwa pada tanggal 6 November 2023, PUJI TRIASMORO menerima laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Hukum Kota Bontang dengan nomor surat: 71/LSM.IN/II/2023 terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh ANDHIKA IMAM WIJAYA yaitu Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad Untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Bahwa atas laporan pengaduan tersebut, PUJI TRIASMORO memerintahkan Terdakwa untuk membuat telaah. Kemudian Terdakwa melaporkannya kepada PUJI TRIASMORO berdasarkan nota dinas nomor: ND-56/M.5.17/Fd.1/11/2023 tanggal 07 November 2023 terkait dengan Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad Untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dengan pendapat agar diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan.  <br /><br />Atas nota dinas tersebut, PUJI TRIASMORO setuju untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Nota Agenda/Registrasi Nomor 93 tanggal 7 November 2023 dengan disposisi “ACC. Terbitkan SP. Penyelidikan”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4jtyDnNxSM-EKENkyRMX1RPFh-GT-hEkh_I23Vi3OeUHM0hikCB8rESmj_QsWXwbpoGX124nvlBXPGl7Li3K5gJGRRy6c45Re78Fnw-USxfx38snyUwXKzWEKRcHo5sb_MZNjHi5Fh8_vDO76YKPogZDErf9Xvy7kCp5tXJpC6kuId56soa13FeKWuK4/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4jtyDnNxSM-EKENkyRMX1RPFh-GT-hEkh_I23Vi3OeUHM0hikCB8rESmj_QsWXwbpoGX124nvlBXPGl7Li3K5gJGRRy6c45Re78Fnw-USxfx38snyUwXKzWEKRcHo5sb_MZNjHi5Fh8_vDO76YKPogZDErf9Xvy7kCp5tXJpC6kuId56soa13FeKWuK4/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sebagai tindak lanjut disposisi nota dinas, pada tanggal 09 November 2023, PUJI TRIASMORO menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-275/M.5.17/Fd.1/11/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019,<br /><br />Serta menunjuk Terdakwa, DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, DIAN PRANATA DEPARI, YUSUFI FITROHANSYAH, APPRY M. SILABAN selaku Jaksa Penyelidik.<br /><br />Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan tersebut, kemudian masih di hari yang sama PUJI TRIASMORO menerbitkan Surat Permintaan Keterangan Nomor: R-276/M.5.17/Fd.1/11/2023 yang ditujukan kepada Direktur CV. WIJAYA GEMILANG.<br /><br />Bahwa pada tanggal 13 November 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA bersama sama dengan NISA RUSMITA selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG sekaligus isteri dari ANDHIKA IMAM WIJAYA memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi  Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoxG8lfqEjFVjd0OKEn9TsOE-ST_xa5LeftZCQpTtcYHEWxEvz4TLim2KgNo2pNzjJnFxiEjsAiWbntqtcfIs6D-5ZFCwPkCyRYlWpwGwveE7OZhrL87jnbi0PlZzKlzCZYFV1Z_uedrrz_vYmu8YTbSOp5pzCLQyDaTBXoD2vDkNCrsJ8z4XJTKhiZ38/s640/A..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="326" data-original-width="640" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoxG8lfqEjFVjd0OKEn9TsOE-ST_xa5LeftZCQpTtcYHEWxEvz4TLim2KgNo2pNzjJnFxiEjsAiWbntqtcfIs6D-5ZFCwPkCyRYlWpwGwveE7OZhrL87jnbi0PlZzKlzCZYFV1Z_uedrrz_vYmu8YTbSOp5pzCLQyDaTBXoD2vDkNCrsJ8z4XJTKhiZ38/w640-h326/A..jpg" width="640" /></a></div>Pada kesempatan tersebut ANDHIKA IMAM WIJAYA menyampaikan kepada Terdakwa agar penyelidikan terhadap proyek pengadaan belanja benih dan asam humad dihentikan dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Menanggapi penyampaian ANDHIKA IMAM WIJAYA, Terdakwa meminta agar jumlah uang pemberiannya dinaikkan menjadi Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah). Akhirnya disepakati penerimaan uang dari ANDHIKA IMAM WIJAYA kepada Terdakwa dan PUJI TRIASMORO sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan pada tanggal 15 November 2023.<br /><br />Setelah itu Terdakwa melaporkan kepada PUJI TRIASMORO dan PUJI TRIASMORO menyetujuinya dengan mengatakan, “kalo memang bisa dibantu ya dibantu “.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX0vNuxEAuJkR-R3jFngYDb158MmbDd-JH0rx82d-z_GuweI4zIHoIhXGUKThuWA2wssIpWFqNBlYfVmmHPkOS6ndsPLJerpsAtAEV_DDLby-7CwsF7GBuDakWyzJjN6rQwHPFpHpqMg2UXwfGDHwfZMpLMEDcPJZYVjpOljDCrYji4mXQLToRUu08wnA/s636/C..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="636" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX0vNuxEAuJkR-R3jFngYDb158MmbDd-JH0rx82d-z_GuweI4zIHoIhXGUKThuWA2wssIpWFqNBlYfVmmHPkOS6ndsPLJerpsAtAEV_DDLby-7CwsF7GBuDakWyzJjN6rQwHPFpHpqMg2UXwfGDHwfZMpLMEDcPJZYVjpOljDCrYji4mXQLToRUu08wnA/w640-h358/C..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 14 November 2023, ANDHIKA IMAM WIJAYA menghubungi YOSSY SANDRA SETIAWAN dan menyampaikan jika Terdakwa dan PUJI TRIASMORO menyetujui agar proyek Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan memberikan uang sejumlah Rp225.000.000,00. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Atas penyampaian ANDHIKA IMAM WIJAYA tersebut, YOSSY SANDRA SETIAWAN menyetujuinya. <br /><br />Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, pada tanggal 15 November 2023 bertempat di Bank JATIM Cabang Bondowoso, ANDHIKA IMAM WIJAYA melakukan penarikan uang dari rekening Nomor: 0312608383 atas nama ANDHIKA IMAM WIJAYA sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selanjutnya bertempat di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Terdakwa menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ANDHIKA IMAM WIJAYA. Setelah penerimaan uang tersebut, Terdakwa, PUJI TRIASMORO, ANDHIKA IMAM WIJAYA, dan YOSSY SANDRA SETIAWAN diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSI-AogpuawASj4bAGYgunVXtwWbQODEWpJ9Yli2mQnXMbk-h6arurW8TNwqs-W5A7C3ty-LH952YIwnIkhZyEuptvyVqeJD1JMS59L7pSHceDmJ9CAazZAriWZ3_BTpmwwKuQ_qvBujqNV4V0RpvT0nhkcThbxqmVMAbwkSjDKTw-KfUREO2bMDKaaHA/s639/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSI-AogpuawASj4bAGYgunVXtwWbQODEWpJ9Yli2mQnXMbk-h6arurW8TNwqs-W5A7C3ty-LH952YIwnIkhZyEuptvyVqeJD1JMS59L7pSHceDmJ9CAazZAriWZ3_BTpmwwKuQ_qvBujqNV4V0RpvT0nhkcThbxqmVMAbwkSjDKTw-KfUREO2bMDKaaHA/w636-h640/C.jpg" width="636" /></a></div>Bahwa Terdakwa dan PUJI TRIASMORO mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian;<br /><br />sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ANDHIKA IMAM WIJAYA selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG dan YOSSY SANDRA SETIAWAN selaku Direktur CV. YOKO dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Dari TJAHJONO TOMMY GUNAWAN selaku Direktur PT. CITRA PEMBANGUNAN dimaksudkan  agar Terdakwa dan PUJI TRIASMORO menghentikan atau tidak melanjutkan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehabilitasi Puskesmas Wringin Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;<br /><br />Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Puskesmas Botolinggo (DAK-AFIRMASI) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;  <br /><br />Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Krajan - Andungsari Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bondowoso; Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Dan Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)  Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 yang ditangani Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso dan PUJI TRIASMORO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. (Jnt)</span><br /></div>

News Tipikor JPU KPK Menghadirkan Istri, Ayah, Om dan Saudara Terdakwa Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Di Bondowoso

#Anisa Rusmita selaku Direktur Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika Imam Wijaya mengukap adanya peberian uang ke Kejaksaan dengan...

»

Akhmad Zainal selaku Direktur PT. Sumekar Divonis 3.6 Thn Penjara karena Korupsi Pengadaan Kapal Di Kabupaten Sumenep Sebesar Rp5.809 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Kasus ini menyeret sebayak 5 Tersangka, yaitu Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar; Asrawiadi, S.H selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar; Muhammad Syafi’ie selaku Direktur Utama PT. Sumekar (meninggal setelah Tersangka); dan 2 dari Bos PT Fajar Indah Lines. Lalu bagaiman dengan Andre Wahyudi selaku Manager Keuangan PT Sumekar, Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines, Bupati (mantan) Drs. K.H. A Busyro Karim, M.Si, Sekda dan pihak DPRD Kabupaten Sumenep?#</span>   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Nfous46fNbBXNQFRkwUJt7UYyeFN5jCD2ZVPvgT7luEtcsFOalqzHvC4L1PGOR0I1j66oybbWRO5UB7PGQn75Z6iRl7NUuZ2m0vt7402rMlMR7agooWrrmikyPQvujgZ-yoZP3Vxu2Mh7crbg4rU0YvW2mtjgSlYYtImBv_wPTFae4hZUnTAyVyX07s/s1040/Terdakwa%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Nfous46fNbBXNQFRkwUJt7UYyeFN5jCD2ZVPvgT7luEtcsFOalqzHvC4L1PGOR0I1j66oybbWRO5UB7PGQn75Z6iRl7NUuZ2m0vt7402rMlMR7agooWrrmikyPQvujgZ-yoZP3Vxu2Mh7crbg4rU0YvW2mtjgSlYYtImBv_wPTFae4hZUnTAyVyX07s/w640-h288/Terdakwa%201.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 27 Oktober 2023), menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar (perusahaan milik Pemkab Sumenep) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama dua (2) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp103.200.00 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Kapal Tongkang, Kapal Cepat Sumber Bangka 7 dan Biaya Docking pada tahun 2019 yang tidak melalui mekanisme pelelangan sesuai peraturaan perundang-undangan yang berlaku hingga merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp5.809.000.000<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa pembelian atau pengadaan kapal tongkag, kapal cepat Sumber Bangka 7 oleh PT Sumekar dari  PT Fajar Indah Lines tanpa melalui prosedur sesuai perturan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa milik pemerintah karena tidak membuat HPS (harga perkiraan sendiri) dan tidak melibatkan Apraisal serta tidak melalui lelang, sebab PT Sumekar adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa rencana pembelian kapal tersebut oleh PT Sumekar diberitahukan oleh Hanga Akuba kepada Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines tentang rencana pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines oleh PT Sumekar,   <br /><br />Lalu Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines semestinya memeriksa profile company dari PT Sumekar sebelum menerima penawaran karena PT Sumekar adalah merupakan BUMD Pemerintah Kabupaten Sumenep yang  tunduk dalam peraturan pengadaan barang jasa    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tongkang Di Kabupaten Sumenep Sebesar Rp5.809 M, Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI PT Sumekar Di Vonis 3 Tahun Penjara - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/kasus-korupsi-pengadaan-kapal-tongkang.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/kasus-korupsi-pengadaan-kapal-tongkang.html</a></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbIs8vGHvrIvs8VxbjLpQ850ACA8PY3ymNvNw6rvhqX1xwxac7jJBmXzGAbMEu4DZMylBCZ0e21WpwqUvQaehueFGL0wyVYKi9-fXPfaV09F-SMQozdtu3JyUZBEhbojW5tn8YOYlLWCb386_rbvNQ990x3sWg_LehowsGVykKj8xBz0ZsD_e219hKiCc/s670/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="670" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbIs8vGHvrIvs8VxbjLpQ850ACA8PY3ymNvNw6rvhqX1xwxac7jJBmXzGAbMEu4DZMylBCZ0e21WpwqUvQaehueFGL0wyVYKi9-fXPfaV09F-SMQozdtu3JyUZBEhbojW5tn8YOYlLWCb386_rbvNQ990x3sWg_LehowsGVykKj8xBz0ZsD_e219hKiCc/w640-h282/B.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi justru menerima langsung penawaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Sumekar dengan harga Rp9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah), dan Suprawaty Kosasi mengatakan kepada Hanga Akuba agar perwakilan PT Sumekar membayar uang muka pembelian kapal yang disepakati sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan penawaran harga kapal tersebut dari PT Sumekar diwakili oleh Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar.<br /><br />Bahwa Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar mengetahui bahwa dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat ada kegiatan pengadaan atau pembelian kapal langsung <br /><br />Tetapi justru melakukan pemembayaran uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik Fajar Indah Line dengan cara Muhammad Syafiie menghubungi Andre Wahyudi selaku Manager Keuangan PT Sumekar untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Kas PT Sumekar ke rekening Bank BRI No.Rekening : 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih dan bukan rekening PT Fajar Indah Lines,<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Terdakwa Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo UU No. 20/2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sebelumnya, pada tahun lalu (Jumat, 27 Oktober 2023) Majelis Hakim juga sudah menghukum Terdakwa /Terpidana Asrawiadi, S.H. Bin Munaim selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp705 juta subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Kasus ini menyeret sebayak 5 (lima) Tersangka, yaitu Asrawiadi, S.H. Bin Munaim selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar; Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar; Muhammad Syafi’ie selaku Direktur Utama PT. Sumekar (telah meninggal); dan 2 (dua) dari pihak penjual (swasta)<br /><br />Sedangkan 2 (dua) Tersangka dari PT Fajar Indah Lines akan segera menyusul untuk diadili  di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8aCJ2S90ONtoceNm3Foc_5NfdYvwWG_uXzt5J50lW-7K8mcKZVB6iD3qpwUqxSg23lXALfzA5y6LEsDGddfRJ03qxYw5yNn2YkMxHaxiL2N3NLDXSaXcnRBpVHGqymaBH9lP3Eb48Zvorn_45p1dnh1ut5LzlcI4VyGbcMwl6L_x0InI3ik_VnCOrB5w/s654/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="654" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8aCJ2S90ONtoceNm3Foc_5NfdYvwWG_uXzt5J50lW-7K8mcKZVB6iD3qpwUqxSg23lXALfzA5y6LEsDGddfRJ03qxYw5yNn2YkMxHaxiL2N3NLDXSaXcnRBpVHGqymaBH9lP3Eb48Zvorn_45p1dnh1ut5LzlcI4VyGbcMwl6L_x0InI3ik_VnCOrB5w/w640-h326/A.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah karena Muhammad Syafi’ie selaku Direktur Utama PT. Sumekar telah meninggal sehingga yang dianggap besalah dan diadili hanya Asrawiadi, S.H selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar dan Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar? <br /><br />Lalu bagaimana dengan Andre Wahyudi selaku Manager Keuangan PT Sumekar, Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines? Dan bagaimana pula dengan Bupati Drs. K.H. A. Busyro Karim, M Si (Bupati Sumenep periode 2010 - 2021), Sekda dan DPRD Kab. Sumenep terkait dana APBD yang digunakan untuk pembelian kapal tersebut?<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, tertuang dalam putusan perkara Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumar, 16 Pebruari 2024) dengan agenda pembacaan surat putusan yang diketuai Darwanto, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Ale Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas, S.Sos., SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, JPU dari Kejari Sumenep dan dihadiri pula oleh Terdakwa dari Rutan (rmah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman tambahan berupa membayar denda dan uang pengganti  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVJx3OFgbTY3baWUGvAg3OvTlIQWe0ZtkiUCsRGl5fc-dkCaz7pAmbBkXAzxh-zXo_HkGJm2EN3xGoJQ-sJhjLShvAWX2R1qAvb8ZHxVjJHwJm-iajrgLViZ4mabV-zvZjPAkeO9ack6KGiofO8sIXZyN1_D4Ns3ZWPmmfCuy30kNRg-WP1N1P8tjRduA/s1040/Terdakwa%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVJx3OFgbTY3baWUGvAg3OvTlIQWe0ZtkiUCsRGl5fc-dkCaz7pAmbBkXAzxh-zXo_HkGJm2EN3xGoJQ-sJhjLShvAWX2R1qAvb8ZHxVjJHwJm-iajrgLViZ4mabV-zvZjPAkeO9ack6KGiofO8sIXZyN1_D4Ns3ZWPmmfCuy30kNRg-WP1N1P8tjRduA/w640-h288/Terdakwa%201.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Akhmad Zainal dengan pidana penjara selama  3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;<br /><br />4. Menghukum Terdakwa Akhmad Zainal untuk membayar denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;<br /><br />5. Menghukum Terdakwa Akhmad Zainal untuk membayar uang pengganti sebesar seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah (Rp103.200.000.000) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br />Sementara kapal yang disita oleh Kejaksaan sebagai barang bukti, Ketua Majelis Darwanto, SH., MH dalam putusannya, memerintahkan JPU untuk menjual kapal dan hasilnya diperhitungkan sebagai uang pengganti<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan "pikir-pikir".  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ6hQRgv0wO9sTzkuPKAzbv0ZS4rPAHE38mjvXWP0Rv-s7dPxkaQ1RJYQgcuhB6QJ75RZs6kAut4jvVUK70IYsRTmOx5gOZtb62QeWdHlPM63nW6fMWP50JAO9IiIWiPsB2PhVULQ6JJw1alaa9eKfJIT7gN9_bqJ6fGskXkz2i3tJsvMzICV6gp-Z9fI/s277/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="277" height="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ6hQRgv0wO9sTzkuPKAzbv0ZS4rPAHE38mjvXWP0Rv-s7dPxkaQ1RJYQgcuhB6QJ75RZs6kAut4jvVUK70IYsRTmOx5gOZtb62QeWdHlPM63nW6fMWP50JAO9IiIWiPsB2PhVULQ6JJw1alaa9eKfJIT7gN9_bqJ6fGskXkz2i3tJsvMzICV6gp-Z9fI/w640-h585/2..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar monitor Terdakwa/Terpidana Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar; Asrawiadi, S.H selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar</span></td></tr></tbody></table>Dalam surat dakwaan, tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim menjelasakan, pada bulan Juni 2019, bertempat di PT. Sumekar Tahun 2019 yang beralamat di Jalan Trunojoyo 137 A Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang merupakan perusahaan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, Almarhum Mohammad Syafi’i S.Sos mempunyai keinginan untuk membeli kapal untuk PT Sumekar yang merupakan Badan Usaha milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep,<br /><br />Lalu terdapat penawaran kapal kepada Mohammad Syafi’i S.Sos yakni Kapal Cepat Sumber Bangka 8 yang ada di Palembang, kemudian Mohammad Syafi’i S.Sos mengajak Asrawiadi, S.H. Bin Munaim untuk melakukan survey atas kapal tersebut di pelabuhan Palembang dengan mengajak Lianto selaku bagian tekhnik mesin PT. Sumekar,<br /><br />Setelah sampai di pelabuhan Palembang, Mohammad Syafi’i S.Sos, Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta Lianto mencoba Kapal Cepat Sumber Bangka 8 dan hasilnya Mohammad Syafi’i S.Sos, Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta Lianto tidak cocok dengan Kapal Cepat Sumber Bangka 8 karena mesinnya berisik,<br /><br />Selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2019, Mohammad Syafi’i S.Sos dan Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta Andre Wahyudi selaku Manager Keuangan bertemu dengan Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional di Upnormal café  di sekitar jalan KH. Mansyur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kab. Sumenep <br /><br />Dimana dalam pertemuan tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, dan Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar setuju serta sepakat akan tetap membeli kapal cepat yakni Kapal cepat Sumber Bangka 7 ke pada PT Fajar Indah Line. Selain itu,  Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Andre Wahyudi juga ikut menyetujui rencana pembelian kapal cepat tersebut.<br /><br />Masih di bulan Juli 2019, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, dan Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar mengajak Asrawiadi, S.H. Bin Munaim menuju ke Sorong untuk melakukan survey atas kapal Cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Line,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdXUsko0Fip6ZiMExp7LYOyrtB5D9J7IqiSDxzr9YJupMC9ignzdFNvPW6qu1lLKFM5ZiHnnQMCeWmI-ZZNRcrcUH2Q_9pzM65MM6UJfVPH-5WgAqLwUx_8oGNJInIJPlsqW-_XZluc8BTPyvuIHK13KqsYfmDK2ON4F43m0VEW1q5q4xyZ_CswFX_80o/s1040/Terdakwa%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdXUsko0Fip6ZiMExp7LYOyrtB5D9J7IqiSDxzr9YJupMC9ignzdFNvPW6qu1lLKFM5ZiHnnQMCeWmI-ZZNRcrcUH2Q_9pzM65MM6UJfVPH-5WgAqLwUx_8oGNJInIJPlsqW-_XZluc8BTPyvuIHK13KqsYfmDK2ON4F43m0VEW1q5q4xyZ_CswFX_80o/w640-h288/Terdakwa%201.jpg" width="640" /></a></div>Setelah sampai di Sorong, yakni pada tanggal 17 Juli 2019, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar, Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Lianto serta Subur bertemu dengan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines dan langsung mencoba Kapal Cepat Sumber Bangka 7, lalu Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Terdakwa Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar tertarik untuk melakukan pembelian kapal cepat sumber bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines.<br /><br />Setelah melakukan pemeriksaan dan mencoba kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar, Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Lianto serta Subur menuju ke kantor Cabang Fajar Indah Line di Sorong,<br /><br />Lalu Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar yang mengetahui dan menyadari bahwa dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan pengadaan atau pembelian kapal  langsung membeli kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines tersebut,<br /><br />Dan Hanga Akuba memberitahukan hal tersebut kepada Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines tentang rencana pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines oleh PT Sumekar,   <br /><br />Lalu Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines yang semestinya memeriksa profile company dari PT Sumekar yang merupakan BUMD dan tunduk dalam peraturan pengadaan barang jasa dalam pengadaan barangnya langsung menerima tawaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Sumekar, dengan harga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) <br /><br />Dan Suprawaty Kosasi mengatakan kepada Hanga Akuba agar perwakilan PT Sumekar membayar uang muka pembelian kapal yang disepakati sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan penawaran harga kapal tersebut dari PT Sumekar diwakili oleh Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhm0vEJld_MThCOU2KUeaO8oK0vN4mfN-BSljsiatQ5yMzIHEJLo_GWoGqNwnstReihwNU4ND9qNzVSC1FX2ps1N3NFtMhib7SlEDCcdWukc9i-OIIQTCTqzMV07dURBBAYuqClyKi_LArw3hwB3VGpel-Z4y1rL2deHASK1UCrTKCYmqsyA9wVuglJuw/s640/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhm0vEJld_MThCOU2KUeaO8oK0vN4mfN-BSljsiatQ5yMzIHEJLo_GWoGqNwnstReihwNU4ND9qNzVSC1FX2ps1N3NFtMhib7SlEDCcdWukc9i-OIIQTCTqzMV07dURBBAYuqClyKi_LArw3hwB3VGpel-Z4y1rL2deHASK1UCrTKCYmqsyA9wVuglJuw/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar, yang mengetahui dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan atau pembelian kapal langsung justru membayar uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik Fajar Indah Line <br /><br />Pembayaran dilakukan dengan cara Muhammad Syafiie menghubungi Andre Wahyudi dan meminta agar Andre Wahyudi mentransfer uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Kas PT Sumekar ke rekening Bank BRI No.Rekening : 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih dan bukan rekening PT Fajar Indah Lines,<br /><br />Selain itu, pengadaan atau pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dengan cara pembayaran uang muka tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar melakukan pembelian dengan cara langsung dan tanpa melalui tahapan proses pengadaan barang jasa sebagaimana ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah pada Perseroan Terbatas di BUMD, <br /><br />Selain itu, Asrawiadi, S.H. Bin Munaim yang pada waktu itu ikut ke Sorong juga menyaksikan pembelian kapal tersebut, Asrawiadi tidak melarang Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar serta Terdakwa Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar untuk membayar uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 <br /><br />Karena Asrawiadi selaku SPI (Satuan Pengawas Internal) PT Sumekar yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan internal terhadap kinerja PT Sumekar, malah ikut menyetujui pembelian kapal cepat tersebut dari PT Fajar Indah Lines,<br /><br />Selain itu, dalam pembelian atau pengadaan kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dengan pembayaran uang muka sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar tidak membuat perkiraan harga barang dan tidak melibatkan pihak Apraisal namun Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar langsung memutuskannya secara sendiri.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3i2zqjoRwyfUr8Q_4ay3i_4g3ErYhGRH3zj5eVyEpZtG7F5jiENkrSEIht4D1ekEWVLMLzn4nngAFSB4CM0FPvlNSDqxo5mr79PbOvTl8tWAHUnwWUTLaWvqs53mP_Akih7AHOZbRdFUE8aDzaqmGBgHVa3q3svHnXDiO_Wk_qrLdPpdEAZ7S_Ag1Jj8/s1040/Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3i2zqjoRwyfUr8Q_4ay3i_4g3ErYhGRH3zj5eVyEpZtG7F5jiENkrSEIht4D1ekEWVLMLzn4nngAFSB4CM0FPvlNSDqxo5mr79PbOvTl8tWAHUnwWUTLaWvqs53mP_Akih7AHOZbRdFUE8aDzaqmGBgHVa3q3svHnXDiO_Wk_qrLdPpdEAZ7S_Ag1Jj8/w640-h288/Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Setelah itu pembayaran uang muka tersebut dibuatkan bukti penerimaan uang tertanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani Muhammad Syafiie (PT Sumekar) dan Hanga Akuba (dari PT Fajar Indah Lines), dengan keterangan pelunasan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 dengan pembayaran pelunasan di depan notaris senilai Rp8.500.000.000 (delapan mliyard lima ratus juta rupiah), dan apabila pada tanggal tersebut pembeli tidak dapat melunasi pembayaran tersebut, maka pihak penjual akan mengembalikan uang DP 100 %,<br /><br />Selain biaya pembelian uang muka kapal cepat Sumber bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines tersebut, pada tanggal 4 Juli 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu Terdakwa H. Akhmad Zaenal, S.Sos meminta Andre Wahyudi untuk melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih.<br /><br />Selanjutnya, sebelum tanggal 29 Juli 2019, Asrawiadi menghubungi Hanny Mirawan yang pada intinya PT Sumekar meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan kapal cepat Sumber Bangka 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 dan Hanny Wirawan menyepakati permintaan PT Sumekar dari Asrawiadi tersebut, <br /><br />Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019, PT Sumekar juga belum melunasi kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut, dan Hanny Mirawan menyatakan jual beli kapal dinyatakan batal, namun Asrawiadi meminta agar jual beli kapal cepat Sumber Bangka 7 tetap dilanjutkan dan tidak dibatalkan, dan Asrawiadi meminta agar dilakukan pertemuan di Surabaya untuk membahas pelunasan pembayaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7,  <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019, Muhhamad Syafii bersama dengan Asrawiadi selaku Manager keuangan bertemu dengan Hanny Mirawan di Surabaya lalu Muhhamad Syafii dan Asrawiadi meminta waktu pelunasan pembelian kapal cepat sumber Bangka 7 serta Muhhamad Syafii dan Asrawiadi berjanji akan melunasi kapal tersebut, <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 3 September 2019, Muhhamad Syafii dan Asrawiadi dan Terdakwa Akhmad zaenal mentrasfer uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PT Fajar Indah Lines,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Q1-rnRnfFZvYBIsYbEMVcjmvwBbNZLgMbrxUE3YLO9KVkTWMxCoZiwVxtTouBXdILLt_hKcIqb8bmH5OKcFN4lVfEH01I1iHXdWGu-KpQQRz4A8Ws-dYJPhk6Sdls-XN08DX03t89Y5MxyVlx33-ekH_4u27ekN3RxFCKHYG0h6AVB3_h00NmfH-_Ow/s277/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="277" height="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Q1-rnRnfFZvYBIsYbEMVcjmvwBbNZLgMbrxUE3YLO9KVkTWMxCoZiwVxtTouBXdILLt_hKcIqb8bmH5OKcFN4lVfEH01I1iHXdWGu-KpQQRz4A8Ws-dYJPhk6Sdls-XN08DX03t89Y5MxyVlx33-ekH_4u27ekN3RxFCKHYG0h6AVB3_h00NmfH-_Ow/w640-h585/2..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 08 Oktober 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu Trdakwa H. Akhmad Zaenal, S.Sos serta Asrawiadi selaku Manager Keuangan PT Sumekar melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp20.000.000  (dua puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih,<br /><br />Pada tanggal 30 Oktober 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional PT Sumekar serta serta Asrawiadi selaku Manager Keuangan PT Sumekar melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih, <br /><br />Selanjutnya pada sekira tanggal 11 Desember 2020, PT. Fajar Indah Lines memberi teguran tertulis kepada PT Sumekar yang pada intinya meminta PT Sumekar untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines.<br /><br />Bahwa PT Fajar Indah Lines telah menjual kapal cepat Sumber Bangka 7 kepada PT Budiman Indah sekirtar bulan Oktober 2021 sebesar Rp5.750.000.000 karena PT Sumekar tidak dapat melunasi pembayaran pembalian kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut.<br /><br />Bahwa samapi dengan tanggal 31 Desember 2019, kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines tidak pernah masuk ke dalam kekayaan PT Sumekar karena belum di lunasi sisa pembayaran seluruhnya.<br /><br />Pada bulan Januari 2019, Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Sumekar tidak mengadakan kegiatan pembelian atau pengadaan kapal tongkang, lalu terdapat rencana pengerjaan kapal tongkang oleh PT Sumekar untuk mengurangi kemacetan penyeberangan Kalianget-Talango,<br /><br />Kemudian Muhhamad Syafii yang merupakan direktur utama PT Sumekar dan mengetahui di dalam RKA PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan kapal tongkang, langsung mengadakan kerjasama dengan PT WUS (Wira Usaha Sumekar/BUMD) dengan nomor perjanjian kerjsama No.101.030/51/435.403/2019 - Nomor : 1.020/05/PKS/435.402/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saksi Mohammad Reza, S.T. sebagai Dirut PT. WUS dan Muhammad Syafi’i sebagai Dirut PT. Sumekar dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milliar rupiah) berdasarkan kontrak kerja denggan rincian yakni Proyek pengadaan / pembuatan Kapal Tongkang beserta surat-surat  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizR6j1i5D5yDjBVSO5xVSO-2TuOchaHXqno7jsL4KBSou9BidEvd9qLkW9IjMMGNlUMqdtpeJzZUujyx0krYR7shGqxye1ocx5zE2yll5x9e4en4UHiqX6JXmHZOV5M0TQgju2RdYdyBJSV0v_gg5e4q-vDoI2SySnHrhIO-H9CLl4CJNsFbUMc34U-qk/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizR6j1i5D5yDjBVSO5xVSO-2TuOchaHXqno7jsL4KBSou9BidEvd9qLkW9IjMMGNlUMqdtpeJzZUujyx0krYR7shGqxye1ocx5zE2yll5x9e4en4UHiqX6JXmHZOV5M0TQgju2RdYdyBJSV0v_gg5e4q-vDoI2SySnHrhIO-H9CLl4CJNsFbUMc34U-qk/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Dan dokumen kapal yaitu sebesar Rp980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya pengurusan ijin pelayaran serta biaya awal operasional adalah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), <br /><br />Selanjutnya Muhammad Syafii mengajak Asrawiadi dan Terdakwa Akhmad Zaenal selaku direktur operasional PT Sumekar untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal tongkang tersebut,<br /><br />Terdakwa Akhmad Zaenal dan Asrawiadi menyetujui dan bersedia ikut serta dengan Muhammad Syafii dalam pengadaan kapal tongkang untuk PT Sumekar tahun 2019 yakni sejak tanggal 11 Februari 2019.<br /><br />Pada sekitar bulan Pebruari 2019, Asrawiadi mengajak Umar ke Kantor PT Sumekar dan bertemu dengan Mohammad Syafii, dan Terdakwa Akhmad Zainal, serta yang lain termasuk Umar tidak kenal,<br /><br />Lalu Terdakwa Akhmad Zainal mengatakan kepada Umar, bahwa saudara Umar mendapat pekerjaan pembuatan Kapal Tongkang panjang 23 m lebar 9 m ketebalan kayu lambung (papan) 4 cm dengan waktu pelaksanaan 120 hari, yang mana seharusnya dalam pengadaan kapal tongkang tersebut semestinya dilakukan dengan cara ketentuan yakni melalui mekanisme pelelalangan,  <br /><br />Namun Muhammad Syafii bersama dengan Akhmad zaenal dan Asrawiadi langsung melakukan pengadaan kapal tongkang tersebut secara langsung dengan bekerja sama dengan Umar, selang beberapa hari kemudian Asrawiadi bertemu dengan Umar dan membawa berkas kontrak untuk Umar tandatangani,<br /><br />Pada tanggal 15 Februari 2019, PT Wira Usaha Sumekar membayar uang pembayaran pembuatan kapal tongkang kepada saudara Umar dengan cara transfer ke rekening bank BRI Cabang Sumenep dengan nomor : 009501016075509 pada tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp392.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan yang memberitahu pembayaran uang tersebut ialah Asrawiadi,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIMYDWgQO9Nu0K4O2ZqiI7b9OUkmRMbzxEHbJIHNHV1HrFwy0lof6LHwg8UWGAg5qDl_EVbAibA9_FDOKnKNDBflbJJQBsJozyf-Di0zIiPkkhsvJEJxh7qH02ZcY3nijpm_IHONewF1grVRTSsqwJN2N2sCN3qAbnuXq3GOVydZoXw2muVqA4b3r6jrc/s671/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="671" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIMYDWgQO9Nu0K4O2ZqiI7b9OUkmRMbzxEHbJIHNHV1HrFwy0lof6LHwg8UWGAg5qDl_EVbAibA9_FDOKnKNDBflbJJQBsJozyf-Di0zIiPkkhsvJEJxh7qH02ZcY3nijpm_IHONewF1grVRTSsqwJN2N2sCN3qAbnuXq3GOVydZoXw2muVqA4b3r6jrc/w640-h252/C.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 15 Februari 2019, Asrawiayadi menghubungi Umar melalui telephone yang pada intinya Asrawiadi meminjam uang dari uang transfer PT. Wira Usaha Sumekar sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan alasan pekerjaan kapal tongkang belum dikerjakan dan uang yang dipinjam Asrawiadi tersebut untuk kepentingan Busyro Karim kemudian Umar mentrasfer uang sebesar Rp100.000.000 kepada Asrawiadi,<br /><br />Selanjutnya, dalam perjalanan pembuatan kapal tongkang tersebut, Umar menyatakan tidak jadi melaksanakan pembuatan kapal tongkang karena ada permintaan perubahan ketebalan kapal dari 5 cm menjadi 7 cm, sehingga Umar tidak menyelesaikan pembuatan kapal tongkang tersebut dan kapal tongkang tersebut tidak selesai dikerjakan.<br /><br />Bahwa selanjutnya untuk mengatasi pembuatan kapal tongkang yang tidak selesai tersebut, Asrawiadi bertemu dengan Taufek di rumah Asrawiadi, lalu Asrawiyadi menawarkan kepada Taufek jika PT. Sumekar memiliki pekerjaan yaitu pembuatan kapal tongkang tapi mangkrak di pulau Mamburid setelah sebelumnya ada kerja sama dengan Umar terkait pembuatan kapal tongkang tersebut,<br /><br />Kemudian Taufeq menyanggupi penawaran Asrawiyadi untuk melanjutkan pembuatan kapal tongkang milik PT. Sumekar tersebut, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian Taufeq melakukan survey pada kapal tongkat tersebut di pulau Mamburid bersama Asrawiyadi, <br /><br />Setelah itu Asrawiyadi mengatakan jika kontrak kapal tongkang sebesar 1 milyar namun Taufeq tidak berani dengan harga tersebut kemudian terjadi kesepakatan jika harga disesuaikan saja dengan perincian biaya yang Taufeq keluarkan dalam pembuatan kapal tongkang hingga selesai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_EWGazs5mJm55RHXheowyH5xYOjhoVQXWvyNMQNob_mEArwziHdLCwVX1WrIZAtNXjywhHymOSbraudyldfTB4F0DSHUk42Gvm_1ywxryGfrmmSF4ef-YGZqOo51OxFOP5V1Z2V3Xd2Xyc-vlVc8OAK7n-yv5Gvm5SF9Pm4TrI95yx7ODECBSfAUt-RA/s1040/Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_EWGazs5mJm55RHXheowyH5xYOjhoVQXWvyNMQNob_mEArwziHdLCwVX1WrIZAtNXjywhHymOSbraudyldfTB4F0DSHUk42Gvm_1ywxryGfrmmSF4ef-YGZqOo51OxFOP5V1Z2V3Xd2Xyc-vlVc8OAK7n-yv5Gvm5SF9Pm4TrI95yx7ODECBSfAUt-RA/w640-h288/Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya untuk melanjutkan kegiatan pembuatan kapal tongkang yang tidak selesai tersebut, dan setelah ada pemberitahuan dari Asrawiadi, Muhammad Syafii dan Asrawiadi yang mengetahui di dalam RKA PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan kapal tongkang serta seharusnya dalam pengadaan kapal tongkang tersebut semestinya dilakukan dengan cara ketentuan yakni melalui mekanisme pelelalangan,<br /><br />Namun Muhammad Syafii bersama dengan Asrawiadi langsung melakukan pengadaan kapal tongkang tersebut secara langsung dengan mengadakan kerjasama dengan Taufek untuk pembuatan kapal tongkang dengan Kontrak Nomor : 1.02.050 / 136 / 435.403 / 2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pembuatan Kapal Tongkang Tahun 2019 untuk PT. Sumekar yang ditandatangani oleh Mohammad Syafiie, S.Sos selaku pihak pertama (pemesan kapal) dan saksi Taufeq selaku Pihak Kedua (Pembuat Kapal) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.803.000.000 (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) menggunakan keuangan yang berasal dari PT. Sumekar salah satu BUMD kab. Sumenep,<br /><br />Namun dalam kenyataannya, Taufek tidak pernah menandatangai surat pernjanjian pembuatan kapal tongkang dan tidak pernah mengetahui kontrak tersebut, dan Taufek hanya mengerjakan pembuatan kapal tongkang atas permintaan dari Muhammad Syafii dan Asrawiadi,<br /><br />Sedangkan surat perjanjian tersebut yang mengurus adalah Asrawiadi, selain itu Asrawiadi juga melakukan pembayaran pembuatan kapal tongkang dengan nilai total sebesar Rp1.803.000.000 (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) kepada Taufek sejak bulan Juli 2019 dan bulan Agustus 2019, <br /><br />Dimana Taufeq mengerjakan pembuatan kapal tongkang tersebut hingga selesai yakni mulai tanggal 20 Juli 2019 hingga tanggal 15 Februari 2020 dan Taufek hanya menghabiskan biaya untuk penyelesaian kapal tersebut sebesar Rp860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah)<br /><br />Sehingga terdapat penggunaan keuangan PT Sumekar tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan dalam pengadaan kapal tongkang yakni pengadaan kapal tongkang yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Sumekar,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4HcQx0-q7JcnJeMHrz4GeqMz-D5KkVPQbG4rcAGMtAq95Z-qplb_3bP2uktbUK0HXEmShbsRIm9LVuMQ_9ZM6b2dXu2ZKFyUpmZAPRJNVacjska4H9xw-EfGpjWgYzT6fg2vPIBu38Y0Hy01eSK7FkLx5ZBBneaZbNbiLoVWg_5_F30G2DcMF-I6gik/s670/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="670" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4HcQx0-q7JcnJeMHrz4GeqMz-D5KkVPQbG4rcAGMtAq95Z-qplb_3bP2uktbUK0HXEmShbsRIm9LVuMQ_9ZM6b2dXu2ZKFyUpmZAPRJNVacjska4H9xw-EfGpjWgYzT6fg2vPIBu38Y0Hy01eSK7FkLx5ZBBneaZbNbiLoVWg_5_F30G2DcMF-I6gik/w640-h282/B.jpg" width="640" /></a></div>Lalu pengadaan kapal tongkang tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, serta tanpa dilakukan proses Appraisal terlebih dahulu mengenai kebutuhan nilai kapal tongkang tersebut oleh karenanya pengeluaran keuangan PT Sumekar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa selain itu, dalam Rencana Kerja Anggaran PT Sumekar tahun 2019, juga tidak terdapat kegiatan pembiayaan docking namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019, Muhaamad Syafii bersama dengan Terdakwa Akhmad Zaenal dan Asrawiadi mengadakan kegiatan biaya docking kapal sebesar Rp1.326.000.000 yang berasal dari keuangan PT Sumekar.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, Asrawiadi selaku manager keuangan PT Sumekar membuat laporan keuangan PT Sumekar kemudian laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Syafii selaku Direktur Utama PT Sumekar, dimana dalam laporan keuangan tersebut, memasukkan penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 untuk kegiatan pengadaan kapal tongkang sebesar Rp1.803.000.000, pembayaran uang muka kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp2.680.000.000 dan biaya docking sebesar Rp1.326.000.000 dengan total penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 yakni sebesar Rp. 5.809.000.000<br /><br />Selanjutnya laporan keuangan tersebut dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut menolak laporan keuangan PT Sumekar tahun 2019 terkait dengan penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 untuk kegiatan pengadaan kapal tongkang sebesar Rp1.803.000.000, pembayaran uang muka kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp2.680.000.000 dan biaya docking sebesar Rp1.326.000.000 dengan total penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 yakni sebesar Rp5.809.000.000 karena kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) PT Sumekar tahun 2019.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV5wGyCznD3KVTRCTEWxEw86jKwRoR9I97d9xv962ewLTHJpoZThJTNudnSH8GSgYHXFGLhFzDfR2_exOshCQJkFTGCoXdIbZxCS_YL_5K6FmYMEoF4BhAMu7IE8DbXQ2J3LQuKe7FFs9jUUdK6IQgAIXzM6iH0pyyUP86tzt1ashV1rL3yruvoq4n3XU/s1040/Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV5wGyCznD3KVTRCTEWxEw86jKwRoR9I97d9xv962ewLTHJpoZThJTNudnSH8GSgYHXFGLhFzDfR2_exOshCQJkFTGCoXdIbZxCS_YL_5K6FmYMEoF4BhAMu7IE8DbXQ2J3LQuKe7FFs9jUUdK6IQgAIXzM6iH0pyyUP86tzt1ashV1rL3yruvoq4n3XU/w640-h288/Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar serta  Asrawiadi dalam melakukan pengadaan kapal tongkang, kapal cepat Sumber bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dan biaya doking yang tidak terdapat dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) perusahaan PT Sumekar tahun 2019 serta tanpa dilakukan dengan adanya Apraisal dan juga ketentua pengadaan barang jasa pada BUMD dilaksanakan tidak sesuai dengan:<br /><br />1. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi, pada ayat (2) ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Kepala daerah dan semua perencanaan hingga pelaksanaan harus dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), adapun RKA itu yang membuat adalah DIREKSI, disetujui KOMISARIS dan disahkan RUPS<br /><br />2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 pada pasal 91 ayat (1) yakni operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan ayat (4) standar operasional prosedur pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek yang salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa, Peraturan Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa BUMD dan tata caranya itu harus dibuatkan Standar Operasional Prosedur<br /><br />Bahwa perbuatan Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Terdakwa Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar serta Asrawiadi dalam melakukan pengadaan kapal tongkang, kapal cepat Sumber bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dan biaya doking yang tidak terdapat dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) perusahaan PT Sumekar tahun 2019<br /><br />Serta tanpa dilakukan oleh Apraisal dan juga ketentua pengadaan barang jasa pada BUMD yang tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya telah mengakibatkan kerugian negara pada PT Sumekar yang merupakan BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebesar Rp5.809.000.000 (lima milyar delapan ratus sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu dengan perincian sebagai berikut :<br />Uang muka kapal cepat        : Rp2.680.000.000,-<br />Uang muka biaya docking    : Rp1.326.000.000,-<br />Uang muka kapal tongkang  : Rp1.803.000.000,-<br />                                                Rp5.809.000.000,-<br /><br />Perbuatan Terdakwa Akhmad Zaenal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Akhmad Zainal selaku Direktur PT. Sumekar Divonis 3.6 Thn Penjara karena Korupsi Pengadaan Kapal Di Kabupaten Sumenep Sebesar Rp5.809 M

#Kasus ini menyeret sebayak 5 Tersangka, yaitu Akhmad Zainal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar; Asrawiadi, S.H selaku Satuan Pengawas ...

»