Bupati Nganjuk (Nonaktif) Novi Rahman Hidayat Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzDoy3fjmWtZ60xRIlXhi3T7JfT7L2DMptbhZsdNZVzpyi7-ez6J7WGS5DXZgzDJ5HK8GioCbNstIDRCV-DH4TcZ7uZ0V78v9qMrE1HwJ1LQEBCdFD0hrB2NFFQdvLVj8jXXBgPA9apdI/s600/Akmad+Nur+dan+Herry.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzDoy3fjmWtZ60xRIlXhi3T7JfT7L2DMptbhZsdNZVzpyi7-ez6J7WGS5DXZgzDJ5HK8GioCbNstIDRCV-DH4TcZ7uZ0V78v9qMrE1HwJ1LQEBCdFD0hrB2NFFQdvLVj8jXXBgPA9apdI/w640-h640/Akmad+Nur+dan+Herry.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tersangka kasus dugaan Korupsi “Jual Beli Jabatan” Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk yang Tertangkap Tangan bersama 6 Tersangka lainnya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyidik Baresrim Mabes Polri pada Minggu, 09 Mei 2021, akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, setelah Tim JPU Eko dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan JPU Andie seleku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk melimpahkan berkas perkara ke 7 Tersangka ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu, 18 Agustus 2021<br /><br />“Ya, ini kita limpah Tujuh Tersangka. Selanjutnya kita menunggu jadwal persidangannya,” kata JPU Eko dan JPU Andie kepada BERITAKORUPSI.CO di Loby Pengadilan Tipikor<br /><br />Sementara, Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud di Pengadilan Tipikor Surabaya saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa ada berkas yang masuk dari Kejari Nganjuk, namun selanjutnya mengunggu penetepan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />“Ada 7 berkas perkara baru yang masuk,” kata Herry<br /><br />Sementara A. Nur menjelaskan, untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim, menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya akan menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bupati Nganjuk (Nonaktif) Novi Rahman Hidayat Segera Diadili

  BERITA KORUPSI .CO – Tersangka kasus dugaan Korupsi “Jual Beli Jabatan” Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk yang Tertangkap Tangan b...

»

Suropadi, Camat Duduksampeyan Kab. Gresik di Vonis 6 Thn Penjara Karena Korupsi Rp1.040 M

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVx2r8FAtAt6R2kyhWwGPQoXnlYdWFCsCTS2t2_-ywZQBScSOk9-JFqujv6gCVwvlgqu62MduOhQhlLDQ89CcGqpV2-RCpzDYPn-UVVZcMMfqLuYE0k7v2VGlJS2IwWb3YtbIW4yd4-Q/s1334/IMG20210818135629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVx2r8FAtAt6R2kyhWwGPQoXnlYdWFCsCTS2t2_-ywZQBScSOk9-JFqujv6gCVwvlgqu62MduOhQhlLDQ89CcGqpV2-RCpzDYPn-UVVZcMMfqLuYE0k7v2VGlJS2IwWb3YtbIW4yd4-Q/w640-h288/IMG20210818135629.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (18 Agustus 2021),  menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.041.108.960 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM selaku Camat Duduksampayean Kabupaten Gresik karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.041.108.960 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/291/437.72/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 18 Maret 2021), dengan agenda Putusan dengan Ketu Majelis Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun JPU  A. A. Ngurah Wirajaya,  SH dari Kejari Kabupaten Gresi. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Gresik karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5egy3JP85ANnvASAUBiynjHNgyQu1Ys6gyol1w3A7Em0hLxrYkY47ssNoi1hLHWIAj8LoKCRvuShxXWb2cfIps951Xl2usnM1P1HkQq6EJO4MST_oLQIxyIo8iyg-CgVz3iPm6RFKwc/s1330/IMG20210818135516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5egy3JP85ANnvASAUBiynjHNgyQu1Ys6gyol1w3A7Em0hLxrYkY47ssNoi1hLHWIAj8LoKCRvuShxXWb2cfIps951Xl2usnM1P1HkQq6EJO4MST_oLQIxyIo8iyg-CgVz3iPm6RFKwc/w640-h288/IMG20210818135516.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, berdasarkan keterangan bendahara yaitu saksi Zaenal Arifin dengan didukung buku catatan pengeluaran terhadap dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Tahun 2017, 2018 dan 2019, tetapi justru dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa, dan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan/kegiatan kantor yang tidak diatur dalam DPA Kecamatan,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa mendalilkan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kecamatan, akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada aparat Desa se-Kecamatan Duduksampeyan, menerangkan bila secara rutin dimintakan iuran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan Kecamatan Duduksampeyan,<br /><br />Majelis Hakim mengakatan, atas perbuatan Terdakwa selaku Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik,<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan analisa yuridis dan Pertanggungjawaban pidana Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terdakwa Suropadi, S.Pd., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junckto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto pasal 64 ayat (1) KUHAP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6NIPDvjGfsZVTW_rz-Deb-b8fnjeDLGslOS3SKweeiOW2JfqD08T1weYE5WL_nkqrSejVKIkYLQI9_oYphk4m0VH29TpYxfY7VeKG947bS1pum3UYSwli4IMoYQh2MAj-T6YQR1FSS-A/s1334/IMG20210818135553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6NIPDvjGfsZVTW_rz-Deb-b8fnjeDLGslOS3SKweeiOW2JfqD08T1weYE5WL_nkqrSejVKIkYLQI9_oYphk4m0VH29TpYxfY7VeKG947bS1pum3UYSwli4IMoYQh2MAj-T6YQR1FSS-A/w640-h288/IMG20210818135553.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakkwa, perlu disampaikan peritimbang-pertimbangan, yatu A : 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.040.108.960. 3. Sebagai aparatur Pemerintah, terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Pengelolaan pemerintahan yang baik. 4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan memberikan keterangan di hadapan persidangan dan menimpakan kesalahan kepada bawahannya pada hal yang bersangkutan adalah pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan di Kecamatan Duduksampeyan: B. Hal-hal yang meringankan adalah, terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Suropadi, S.Pd., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP ;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Suropadi, S.Pd., MM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat pulu satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang Pengganti tersebut, denga ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa langsung mengatakan banding, sementara JPU masih pikir-pikir<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD0XQFtvOMnj9A9klabnY-EbbAS0ycI7KNZJm6JX8wRYcVJwZavUhIu6sMsxrNFFQjjdvMgF3IDw4iEoHLFE9K5vKXMXahLD-QBDJalS2TgdPqmsreflyqlWaXcM1RvehKwgatxLyTTdk/s1334/IMG20210818135616.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD0XQFtvOMnj9A9klabnY-EbbAS0ycI7KNZJm6JX8wRYcVJwZavUhIu6sMsxrNFFQjjdvMgF3IDw4iEoHLFE9K5vKXMXahLD-QBDJalS2TgdPqmsreflyqlWaXcM1RvehKwgatxLyTTdk/w640-h288/IMG20210818135616.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa SUROPADI, S.Pd., M.M. selaku Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik di Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/188/437.73/Kep/2016 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan atau Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tertanggal 30 Desember 2016, pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2017, 218 dan 201<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, dan bulan januari 2019 s/d Desember 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Bahwa Terdakwa telah “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah menggunakan anggaran/keuangan Kecamatan Duduskampeyan, Kabupaten Gresik secara tidak bertanggungjawab sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019,<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Nomar: X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_52Bi7EJZwT5Czuh4183VQM18FdZ8NfbMjtWdu7Moj13iNyDeGBvXg6HZIp9NYRQFf_yE2QqueNHmERyJWuFnKl0y35-M44IKiCzc00p-nOhBea9PQdVYdfTYbn-nTarAE7KARX_JL0/s1334/IMG20210818135629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_52Bi7EJZwT5Czuh4183VQM18FdZ8NfbMjtWdu7Moj13iNyDeGBvXg6HZIp9NYRQFf_yE2QqueNHmERyJWuFnKl0y35-M44IKiCzc00p-nOhBea9PQdVYdfTYbn-nTarAE7KARX_JL0/w640-h288/IMG20210818135629.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa struktur organisasi di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Camat Duduksampeyan : Terdakwa Suropadi, M.M: Sekretaris Camat : Merista Dedi Hartadi: Kasubag Pelaporan dan Keuangan : Tarmuji, Kasubag Umum dan Kepegawaian : Muhaimin (sebelumnya dijabat oleh sdr. Machfud Anef pada Tahun 2017 s/d 31 Nopember 2017 dan digantikan oleh sdri. Zayyidatul Fakhriyah pada tanggal 01 Desember 2017 s/d 15 Mei 2018). Kasi Pemerintahan : Hj. Hakim, Kasi Pembangunan : Nurul Fuad: Kasi Kesra : Syarief: Kasi Ekonomi : Supriadi, Kasi Trantib : Supono. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)<br /><br />Kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik pada Tahun Anggaran 2017, 2018 maupun 2019, para Kepala Seksi (Kasi) yang notabena adalah bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Terdakwa SUROPADI tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunannya sehingga masing-masing Kepala Seksi tidak bisa/ mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan saran/pendapat perihal kegiatan-kegiatan apa saja sekiranya yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan dan pembiayaannya berasal dari DIPA Kecamatan Duduksampeyan<br /><br />Begitupun proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut setelah disahkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), salinannya pun atas perintah Camat Duduksampeyan Terdakwa SUROPADI dilarang untuk diserahkan kepada Para Kepala Seksi sehingga para Kepala Seksi pada Kecamatan Duduksampeyan tidak memiliki pegangan/pedoman perihal kegiatankegiatan yang masuk dalam lingkup tugasnya masing-masing, bahkan dalam suatu rapat di Tahun 2018, salah satu Kepala Seksi Kesra yakni saksi SARIEF EFENDI yang mewakili para kasi yang lain sempat meminta kepada Terdakwa SUROPADI selaku Camat Duduksampeyan untuk memberikan Salinan DPA kepada para Kepala Seksi akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa SUROPADI dengan alasan dialah pengguna anggaran,<br /><br />Bahwa disamping tidak diberikan salinan DPA, para Kepala Seksi pada Kecamatan Duduksampeyan tidak pernah diberikan Surat Keputusan Camat perihal Perunjukan selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) padahal dalam Laporan Pertanggungjawaban para Kepala Seksi selalu diminta untuk menandatangani kwitansi dimana di dalam kwitansi tersebut Para Kepala Seksi ini bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyetujui dibayarkannya sejumlah uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv2AFhEaHwKdvXLJywIE3CE9SgTabXrBAiX-25K1yMbkIyT5GFny8fGGTda8mrPl166TqhbcTqMVV8bHuYnyecR0rTVbzfz0JciewMcBlguBOL2ShTUCDi8-mOoLuuRLpQ0bbe6sGX1I/s1334/IMG20210818135553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv2AFhEaHwKdvXLJywIE3CE9SgTabXrBAiX-25K1yMbkIyT5GFny8fGGTda8mrPl166TqhbcTqMVV8bHuYnyecR0rTVbzfz0JciewMcBlguBOL2ShTUCDi8-mOoLuuRLpQ0bbe6sGX1I/w640-h288/IMG20210818135553.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dengan tidak diinformasikannya Salinan DPA dalam Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada masing-masing Kepala Seksi menyebabkan para Kepala Seksi tidak mengetahui kegiatarn-kegiatan apa saja yang masuk dalam lingkup tugasnya yang dibiayai di dalam DIPA beserta besaran anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, akan tetapi berdasarkan barang bukti berupa Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran dalam bulan Desember tahun berjalan (baik pada Tahun 2017, 2018 maupun 2019) dan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017, 2018 maupun 2019 ditemukan fakta, bahwa dalam Tahun 2017, 2018 maupun 2019 terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di dalam DPA pada tahun-tahun tersebut terlaksana dengan pengeluaran yang terserap seluruhnya sebagaimana yang dirercanakan dalam DPA maupun ada yang tidak terserap seluruhnya<br /><br />Akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi terhadap masing-masing Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEF EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO, dan para saksi tersebut menyatakan tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam DPA Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2017, 2018 dan 2019 dan tidak pernah menerima uang baik yang diserahkan oleh Terdakwa maupun Bendahara saksi ZAENAL ARIFIN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam DPA<br /><br />Adapun beberapa kegiatan yang memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya seperti kegiatan Musrenbang maupun kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD memang dilaksanakan akan tetapi anggaran yang dikeluarkan tidak terserap sebesar sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban,<br /><br />Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017, 2018 maupun 2019, termasuk pengecekan tanda tangan para Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEF EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran, sebagian besar Kasi menyatakan tidak pernah mandantangani SPJ/kwitansi tersebut dan menyatakan tanda tangan sebagaimana termuat dalam SPJ bukan merupakan tanda tangan mereka, sementara ada juga yang menyatakan menandatangani SP) tersebut karena dipaksa oleh Terdakwa yang beralasan bahwa tanda tangan tersebut hanya sebagai syarat administrasi saja,<br /><br />Bahwa setelah dilakukan pengecekan tersebut, sebagaimana keterangan bendahara saksi ZAENAL ARIFIN yang mengakui memang memalsukan tanda tangan para Kepala Seksi sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran yang menjadi lampiran SPJ beserta beberapa nota pembelian barang yang dibuat sedemikian rupa dengan menyesuaikan pada porsi anggaran yang disediakan dalam DPA Kecamatan Duduksampeyan dan menggunakan cap-cap toko yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mengakui bahwa SPJ tersebut semua adalah saksi ZAENAL ARIFIN yang membuat dan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana SPJ telah dicairkan dan dibiayai dari DIPA Kecamatan Duduksampeyan pada kenyataannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah fiktif<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ot0ALpoGslNrvaBZB7YTG806LGTae57rUBN9Lw51Pf_ddHCDuFogpxEDL8-IvbH8qTnnof0-DS3bI_69iNYrN-xZ_elmdyxS1LDgQXPlspSD7b9ZBYn0p3S2Wb6DsH_35HQ-_763QX4/s1334/IMG20210818135541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ot0ALpoGslNrvaBZB7YTG806LGTae57rUBN9Lw51Pf_ddHCDuFogpxEDL8-IvbH8qTnnof0-DS3bI_69iNYrN-xZ_elmdyxS1LDgQXPlspSD7b9ZBYn0p3S2Wb6DsH_35HQ-_763QX4/w640-h288/IMG20210818135541.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau tidak pernah dilaksanakan dalam artian pertangungjawaban yang dibuat adalah fiktif, adapun hal itu dilakukan semua merupakan perintah langsung dari Terdakwa SUROPADI, dimana saksi ZAENAL ARIFIN juga diperintah untuk mencairkan sekaligus menyimpan dana yang dicarikan dalam DIPA Kecamatan Duduksampeyan sehingga ketika Terdakwa membutuhkan selalu meminta dana tersebut kepada saksi ZABNAL ARIFIN baik untuk membiayai kebutuhan operasional kantor maupun untuk keperluan pribadi Terdakwa<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEP EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO, bila mereka sempat didatangi satu persatu oleh Terdakwa ke rumahnya masing-masing, dimana Terdakwa memaksa mereka untuk menandatangani SPJ penggunaan anggaran Tahun 2019 oleh karena adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Gresik yang mendapati ada beberapa pengeluaran/penggunaan dana dalam DIPA yang belum dilengkapi dengan buktibukti pertanggungjawaban<br /><br />Dan atas permintaan tersebut para Kasi yang didatangi langsung ke rumahnya tersebut menolak untuk menandatangani dan atas penolakan tersebut Terdakwa menyatakan “nandatanganin ini aja tidak mau, nanti saya yang tanggungjawab”, Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2017 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2017 seharusnya jumlah anggaran sebesar Rp9.000.000 dan jumlah dalam SPJ adalah sebesar Rp9.000.000<br /><br />Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2018 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2018<br /><br />Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2019 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2019<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYJvNM8UXftJehfo9RlAYPDXYiSuu06nMdc0lfzSpQsUMrI_PsE6XLXbmlZLUDhsjy4IknjXhDo6Lt_22LIjDTQYuo2FcX51lY58c9Q7COtSOcBCIxbB38ytEcnNNVsIMNfJuDWJAlOV8/s1330/IMG20210818135516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYJvNM8UXftJehfo9RlAYPDXYiSuu06nMdc0lfzSpQsUMrI_PsE6XLXbmlZLUDhsjy4IknjXhDo6Lt_22LIjDTQYuo2FcX51lY58c9Q7COtSOcBCIxbB38ytEcnNNVsIMNfJuDWJAlOV8/w640-h288/IMG20210818135516.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa apabila diperbandingkan antara jumlah realisasi kegiatan beserta dana yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadministrasikan dalam SPJ dengan laporan fungsional bendahara pengeluaran di bulan desember Tahun 2017, 2018 dan 2019, didapati fakta bahwa ada beberapa kegiatan yang di dalam DPA sudah dianggarkan dan terhadap dana untuk membiayai kegiatan tersebut sudah dicarikan akan tetapi administrasi pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak ada/tidak dibuatkan pertanggungjawaban,<br /><br />Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di Kecamatan Duduksampeyan di Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupatan Gresik didapati beberapa temuan<br /><br />Dari proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dana APBD untuk belanja langsung di Kecamatan Duduksampeyan sebagai berikut :<br /><br />a. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2017 sebesar Rp602.425.355,yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp368.348.694,sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp234.076.661.; b. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2018 sebesar Rp751.307.950 yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp278.130.231: sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp473.177.719 belanja modal belum dikonfirmasi.; c. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2019 sebesar Rp769.955.539 yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp436.100.959,sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp333.854.580 belarja modal belum dikonfirmasi.<br /><br />Sehingga total yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sdr. SUROPADI telah bertentangan dengan : 1. Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat",<br /><br />2. Pasal 54 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dam/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”,<br /><br />3. Pasal 54 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"<br /><br />4. Pasal 66 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”:<br /><br />5, Pasal 122 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBU”dan Pasal 122 ayat (9) yang berbunyi “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.<br /><br />Berdasarkan keterangan bendahara saksi ZAENAL ARIFIN dengan didukung oleh buku catatan pengeluaran, terhadap dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Tahun 2017, 2018 dan 2019, justru dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa dan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan/kegiatan kantor yang tidak diatur dalam DPA Kecamatan, yang oleh Terdakwa didalilkan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kecamatan akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada aparat Desa se-Kecamatan Duduksampeyan, menerangkan bila secara rutin dimintakan iuran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan Kecamatan Duduksampeyan,<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa selaku Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Nomor: X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Suropadi, Camat Duduksampeyan Kab. Gresik di Vonis 6 Thn Penjara Karena Korupsi Rp1.040 M

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (18 Agustus 2021),  menjatuhkan hukuman (Vonis) d...

»

Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Siapa pihak-pihak yang terlibat? Apakah Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik akan terseret sebagai Tersangka?” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MBfzXphwOF_erxOt_9BsRffaq6U9jfeLjacFF32iOS3tMOba7uXXD8uQqe0MniyEhGxRXDvNat2ET1FFxmiwYTyYCR6SffqD7eHnuvEUEpNR0_RcWlJci8YXCoXcb8-AJUQBKeJAAm4/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MBfzXphwOF_erxOt_9BsRffaq6U9jfeLjacFF32iOS3tMOba7uXXD8uQqe0MniyEhGxRXDvNat2ET1FFxmiwYTyYCR6SffqD7eHnuvEUEpNR0_RcWlJci8YXCoXcb8-AJUQBKeJAAm4/w640-h640/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />“Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi Gusmin Tuarita yang saat ini berusia 60 tahun, karena terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dalam kasus dugaan Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sejak tahun 2012 – 2017 dari 175 peruhaan di Kalimantan Barat selaku pemohon Hak Guna Usaha (HGU) saat Gusmin Tuarita menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasioanl) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp4.640.000.000 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang sejak tanggal 24 Maret 2021 sudah dijebloskan ke Penjara oleh Komisis Pemberantsan Korupsi<br /><br />Duit yang diperoleh Gusmin Tuarita sebesar Rp18.893.739.178, sebahagian atau sebesar Rp4.640.000.000 dipergunakan untuk menumpuk harta kekayaan berupa ; 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 3. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain untuk menumpuk harta kekayaannya, Gusmin Tuarita juga mempergunkan duit "haram" itu untuk biaya Umroh, untuk Panitia B di Kanwil BPN Kalbar, Jalan-jalan ke Lombok dan ke Surabaya.</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZoOZacX5h1eiXjaYV_487vsUNDZhijPrvaBsm6fUWiuNq-csmd_XxkrswqhyySSI-rkdafwcpO6nWr2U89wnW8tF6nsO2CsQe5gNcVdQ18ikhnZ6D3rO4745lxrVy9L-YcjVFeg9Y6yo/s270/IMG20210818124753.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="228" data-original-width="270" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZoOZacX5h1eiXjaYV_487vsUNDZhijPrvaBsm6fUWiuNq-csmd_XxkrswqhyySSI-rkdafwcpO6nWr2U89wnW8tF6nsO2CsQe5gNcVdQ18ikhnZ6D3rO4745lxrVy9L-YcjVFeg9Y6yo/w640-h540/IMG20210818124753.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Siswidodo di Rutan Polda Jatim</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Selain  Gusmin Tuarita, Siswidodo juga bernasib sama. Dimana Siswidodo saat itu menjabat sebagai  Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat dan kemudian sebagai Kabid (Kepala Bidang) Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. <div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Siswidodo diduga menerima duit sebesar Rp19.112.373.968 sejak tahun 2012 – 2017 dari 175 peruhaan di Kalimantan Barat  sebagai pemohon Hak Guna Usaha (HGU). Siswidodo dijerat kasus Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima uang dan menerima Suap dan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp15.835.656.183 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)</div><div style="text-align: justify;"> </div>Duit yang diperoleh Siswidodo sebesarRp19.112.373.968, sebahagian atau sebesar Rp15.835.656.183 dipergunakannya untuk ; 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,; 3. Membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya,<br /><br />Kemudian ke 7. Membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio). Hal ini terungkap dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK)<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMnPjP-UKkiTxK7nQeKmgEv7Mhfom_W-xC8j79yBQzy5ySg-EDN-mdQl-THDq3tO7qhS_F4_Cc8GimMti4wPTjtQHotkyV2aVrDC5c8M4osfTDta2vENBgkvWk2sXHm-hap11JOpCfVTs/s1334/IMG20210818120401.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMnPjP-UKkiTxK7nQeKmgEv7Mhfom_W-xC8j79yBQzy5ySg-EDN-mdQl-THDq3tO7qhS_F4_Cc8GimMti4wPTjtQHotkyV2aVrDC5c8M4osfTDta2vENBgkvWk2sXHm-hap11JOpCfVTs/w640-h288/IMG20210818120401.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Gusmin Tuarita (kanan) didampingi Penasehat Humnya di Rutan Kejati Cabang Kelas I Surabaya</span></span><br /></td></tr></tbody></table>"Nikmat membawa sengasara". Ungkapan inilah yang dialami Kedua mantan pejabat "tanah" ini. Sebeb Keduanya (Gusmin Tuarita dan Siswidodo) sudah diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili di hadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan Hadiah berupa uang yang totalnya sebesar Rp38.006.113.146 (Rp18.893.739.178 + Rp19.112.373.968) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang jumlahnya Rp20.475.656.183 (Rp4.640.000.000 untuk Gusmin Tuarita + Rp15.835.656.183 untuk Siswidodo)<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gusmin Tuarita dijerat Pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Siswidodo dijerat Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Banyak kalangan bertanya. Mengapa kedua mantan pejabat Kanwil BPN Kalbar ini diadili di Pengadilan Tipikor? alasannya adalah Gusmin Tuarita</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Alasan Keduanya di adili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah, karena sebahagian besar saksi-saki bertempat tinggal di Surabaya dan Kedua Terdakwapun di tahan di Surabaya. Kedua Terdakwa dijerat Pasal berlapis, yaitu Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_M8mgbA5bEamsWht_AKSXIoQq3nNB4yN2Wa5p0-m8j7M-oyY7Aj7RouWJLq-CSciXI00Lvf7lxCPASFHrdZqiYWPEvW98YtYSK2unMGarHDmjChfc7ybsqfhVXHBHYDQDVXFSV528F-Y/s1334/IMG20210818125105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_M8mgbA5bEamsWht_AKSXIoQq3nNB4yN2Wa5p0-m8j7M-oyY7Aj7RouWJLq-CSciXI00Lvf7lxCPASFHrdZqiYWPEvW98YtYSK2unMGarHDmjChfc7ybsqfhVXHBHYDQDVXFSV528F-Y/w640-h288/IMG20210818125105.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya Kedua mantan pejabat ini (Gusmin Tuarita dan Siswidodo) yang terseret atau ada pihak lain? Lalu bagaimana dengan Yeni Kurniati (pegawai Kanwil BPN Prov. Kalbar), Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik selaku pihak pemohon HGU, akankah terseret sebagai Tersangka berikutnya?.<br /><br />Sebab, tak sedikit perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang atau menerima uang suap oleh kepala daerah atau pejabat, tetapi si pemberi tidak diseret sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara kasus Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang atau menerima uang suap yang diatur dalam pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ibarat “Api dan Asap. Ada api ada asap”. Ada yang menerima, sudah pasti ada pemberi. <br /><br />Pertanyaannya. Apakah hanya si penerima hadiah berupa uang atau si penerima uang suap dianggap salah sehingga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili? Apakah pihak si pemberi hadiah berupa uang atau si pemberi uang suap kepada pejabata itu tidak dianggap salah? Lalau bagaiman dengan bunyi pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 11 dalam UU Tentang Pemberantasan Korupsi?<br /><br />Menanggapi hal ini, terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar lebih oleh Terdakwa Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim) dan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, JPU KPK Luky Dwi Nugroho kepada BERITAKORUPSI.CO menjelaskan, bahwa pihaknya (JPU) hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan.<br /><br />“Kita sebenarnya hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan. Jadi untuk sementara ini masih terkait dengan dua orang ini, yaitu Gusmin Tuarita dan Pak Siswidodo. Selebihnya, kalau memang nanti ditemukan ada fakta-fakta baru, kembali ditemukan oleh penyidik, itu akan kewenangan penyidik nanti untuk mendalami. Tapi yang jelas, perkara ini kami hanya menyidangkan dua orang ini,” ujar JPU KPK Luky<br /><br />Lebih lanjut Wartan BERITAKORUPSI.CO menanyakan tentang isi dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp38 miliar lebih yang diterima oleh Terdakwa Gusmin Tuarita dan Terdakwa Siswidodo adalah berasal dari 175 pengusaha yang mengurus Ijin HGU di BPN Kalimantan Barat, diantaranya Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik. Apakah pihak-pihak yang memberikan uang kepada Kedua Terdakwa ini akan terseret?<br /><br />JPU KPK Luky Dwi Nugroho mengatakan, “kalau berdasarkan hasil proses penyidikan didalami, tapi kalau untuk saat ini masih kedua Tersangka”.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWdeVb7VzdeiyKmU-Tg86JXYkkD94kOjj2-OZr_sx3BCdvixOe8jHCkqc6FSPAGZKKnoAzSkOs2Zl2Fa1ebA1tkuCWFVxhjqOrK4IZD3UaR-Fol_VS1Bzxy8VlZjiVA8U52A-_xd25ep0/s1330/IMG20210818125343.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWdeVb7VzdeiyKmU-Tg86JXYkkD94kOjj2-OZr_sx3BCdvixOe8jHCkqc6FSPAGZKKnoAzSkOs2Zl2Fa1ebA1tkuCWFVxhjqOrK4IZD3UaR-Fol_VS1Bzxy8VlZjiVA8U52A-_xd25ep0/w640-h288/IMG20210818125343.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 18 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK Hendra Eka Saputra, Luky Dwi Nugroho, Rony Yusuf, Tafiq Ibnugroho, Herdian Salipi dan Wahyu Dwi Oktafianto di hadapan Majelis Hakim, terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita selaku (mnatan) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat 2012-201 dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2018 dan Terdakwa Siswidodo selaku (mantan) Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat dan Mantan Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur (perkara penuntutan terpisah) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2012 hingga 2017 yang totalnya sebesar Rp38.006.113.146 (dengan rincian untuk Terdakwa Gusmin Tuarita Rp18.893.739.178 dan Siswidodo sejumlah Rp19.112.373.968) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Cabang Surabaya melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor 173/ Kep-3.38.2/ VII/ 2012 tertanggal 26 Juli 2012 bersama-sama dengan SISWIDODO selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kanwil BPN Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Kanwil ATR/ BPN Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak<br /><br />Namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil, lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa<br /><br />Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi, yang keseluruhannya berjumlah Rp38.006.113.146 (tiga puluh delapan miliar enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) yaitu dengan masing-masing penerimaan untuk Terdakwa uang sejumlah Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan untuk SISWIDODO menerima uang sejumlah Rp19.112.373.968 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKpDmG0zgs-mPRAEs5VM9M0NLUHmHGIdeWtio6wP5yQ3-RQAe-NKhZiMvx_2WMu8Mem1ugDXAmNuxneVlkWoqlo4IKqBM2UYLLxXMyiVfbLiglTB1G4i5mI1p13Q_Upt-YHTuSXW4CjT0/s1065/IMG20210818132514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="1065" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKpDmG0zgs-mPRAEs5VM9M0NLUHmHGIdeWtio6wP5yQ3-RQAe-NKhZiMvx_2WMu8Mem1ugDXAmNuxneVlkWoqlo4IKqBM2UYLLxXMyiVfbLiglTB1G4i5mI1p13Q_Upt-YHTuSXW4CjT0/w640-h358/IMG20210818132514.jpg" width="640" /></a></div>Penerimaan - penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf a, d dan k, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6, 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016,  sedangkan SISWIDODO adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan 14 Maret 2017.<br /><br />Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU<br /><br />Terdakwa selaku Kakanwil BPN mempunyai kewenangan untuk memberikan / tidak memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sebagaimana permohonan, yang mana pada awalnya HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas tidak lebih dari 200 ha, kemudian sejak bulan Juli 2017 HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas antara 25 ha sampai dengan 250 ha<br /><br />“Dimana dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, Terdakwa dibantu oleh SISWIDODO selaku Kabid HTPT atau HHP dan YENI KURNIATI,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU mengatakan, dalam rangka pemberian HGU dimaksud, kemudian Terdakwa membentuk Panitia B yang diketuai oleh Terdakwa yang beranggotakan antara lain SISWIDODO dan YENI KURNIATI dengan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaruan HGU. <br /><br />Dalam rangka pengurusan izin HGU tersebut, Terdakwa meminta SISWIDODO untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin HGU dan SISWIDODO melaksanakan arahan tersebut. <br /><br />“Beberapa perwakilan perusahaan menyerahkan uang kepada SISWIDODO dan kemudian oleh SISWIDODO diserahkan kepada Terdakwa, selain itu beberapa perusahaan ada yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa. Adapun uang yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut jumlahnya bervariasi berdasarkan lua dan lokasi tanah serta jumlah kegiatan pemeriksaan di lapangan,” terang JPU KKPK<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik3hsmiSomi-IiVx70HCu-N1p7bcxAaDpCdN2WfTZTliarhAk000YHGuhUHUwLmqGtcpyueOTUPIAIRWVZ2hAVM_f5gZwNr7Tjo2tF7axcIeXcogIBYTj05CclnNRpIUFWcs3HchIOqXA/s968/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="968" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik3hsmiSomi-IiVx70HCu-N1p7bcxAaDpCdN2WfTZTliarhAk000YHGuhUHUwLmqGtcpyueOTUPIAIRWVZ2hAVM_f5gZwNr7Tjo2tF7axcIeXcogIBYTj05CclnNRpIUFWcs3HchIOqXA/w640-h364/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor  Kanwil ATR/ BPN (Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional) Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dan SISWIDODO menerima uang dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian penerimaan uang antara lain sebagai berikut :<br /><br />1. NENY MAULIANA ASIMON yang melakukan pengurusan permohonan HGU beberapa perusahaan yaitu PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Gunajaya Harapan Lestari, PT Gunajaya Ketapang Sentosa, PT Karya Bhakti Sejahtera dan PT Agro Sawit Manunggal telah beberapa kali memberikan uang dengan besaran antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fasilitas tiket kepada Terdakwa dan SISWIDODO; 2. HENDRA yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Sepanjang Surya Inti Utama (PT SISU) yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau; 3. MOKH IKSAN yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Kiara Sawit Abadi yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau; 4. YACOBUS RATUANIK selaku Kepala Divisi Legal PT Agrina Sawit Perdana, PT Bumi Tata Lestari dan PT Bintang Sawit Lestari telah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri no.1440013051922 a.n. ANNISA NURJANAH TUARITA yang merupakan anak Terdakwa.<br /><br />“Uang yang diterima oleh Terdakwa dan SISWIDODO sebagian dikelola oleh YENI KURNIATI untuk tambahan honor Panitia B, biaya perjalanan umroh, biaya wisata ke Lombok dan wisata ke Surabaya,” ujar JPU KPPK<br /><br />Terkait dengan penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut, lanjut JPU KPK, SISWIDODO beberapa kali telah melakukan penyetoran tunai ke rekening milik Terdakwa dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik Terdakwa menggunakan nama MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan Terdakwa.<br /><br />JPU KPK mengatakan, penerimaan uang tidak resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kemudian oleh Terdakwa dan keluarganya disetorkan ke rekening atas nama Terdakwa dan keluarganya yaitu RENY LIEM selaku Istri Terdakwa serta MIRNA ZENA TUARITA dan ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku anak Terdakwa pada beberapa Bank yang totalnya berjumlah Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sejumlah tersebut.<br /><br />Terkait pengurusan HGU tersebut, lanjut JPU KPK, SISWIDODO sendiri juga telah menerima uang dari beberapa perusahaan yaitu sejumlah Rp19.112.373.968 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Penerimaan gratifikasi berupa uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa dan SISWIDODO kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 12 huruf C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.  <br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan SISWIDODO menerima gratifikasi yang keseluruhannya berjumlah Rp38.006.113.146 yaitu dengan masing-masing penerimaan untuk Terdakwa uang sejumlah Rp18.893.739.178 dan untuk SISWIDODO menerima uang sejumlah Rp19.112.373.968 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) serta fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) tersebut <br /><br />Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf a, d dan k, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6, 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE65qcQA9xVFN9U3w8zdxzferLFY8HmEraPegedrERNSPegaEXF0mlvtW6c_us3eHz4K2VIPrvo-msiotwUg1eyf83_Y8xkALnQyZqa1Z6_58MrKqDvek2QPoHwxs1QKzF5LEbTd7J3FA/s1334/IMG20210818124933.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE65qcQA9xVFN9U3w8zdxzferLFY8HmEraPegedrERNSPegaEXF0mlvtW6c_us3eHz4K2VIPrvo-msiotwUg1eyf83_Y8xkALnQyZqa1Z6_58MrKqDvek2QPoHwxs1QKzF5LEbTd7J3FA/w640-h288/IMG20210818124933.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><span>Dan Dakwaan Ke- 2, Pasal</span> 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010</span></b> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian JPU KPK melanjutkan Dakwaan ke-2 terhadap Terdakwa yang menjelaskan, bahwa Terdakwa GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor 173/ Kep-3.38.2/ VII/ 2012 tertanggal 26 Juli 2012, sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BRI Cabang Dinoyo Malang, di Bank BNI Cabang Unibraw Malang, di Bank BTN Cabang Malang, di Bank BTN Cabang Pontianak, di Bank Mandiri Cabang Malang Wahid Hasyim, di Bank Mandiri Cabang Mataram Cakranegara, di Bank BNI Cabang Malang, di Bank BNI Cabang Mataram, di Bank Mandiri KCP Malang Univ Brawijaya,  di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang, di Landungsari Dau, Malang, di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di Jl. Bungur RT 01 RW 05 no. 33 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, di Jl. Telaga Warna Blok E Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang<br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tempat Terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, <br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu dengan menempatkan atau mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp18.893.739.178 yang diduga berasal dari tindak Pidana Korupsi pada rekening-rekening atas nama Terdakwa dan orang lain, yaitu : <br /><br />Rekening BRI nomor 312701020754531 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BNI nomor 342600849 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0001201500632320 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0001201540014011 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0001201540021068 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening BTN nomor 0004201540012733 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening Bank Mandiri nomor 146-00-1207196-0 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening Bank Mandiri nomor 161-00-0012908-5 atas nama Gusmin Tuarita, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1051047-4 (GTU) a.n. Gusmin Tuarita, <br /><br />Kemudian Rekening Bank Mandiri nomor 161-00-0018431-2 atas nama RENY LIEM, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1468811-0 (RLI) a.n. Reny Liem, Rekening BNI nomor 1103200199 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 364978724 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 41242679 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 1103200199 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 364978724 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 41242679 atas nama RENY LIEM, Rekening BNI nomor 449662635 atas nama ANNISSA NURJANAH TUARITA, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1305192-2 (ANT) atas nama ANNISSA NURJANAH TUARITA, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1051047-4 (GTU) a.n. Mirna Zena Tuarita, Rekening BRI nomor 714701001848501 (MZT) a.n. Mirna Zena Tuarita,  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8f1jz54WMkLKQugMAyqSbNFGkbqSV7SNkcCjaq8u2Zk_YzF73cgeT1ImsGSQBEnlxhnLJXJ05bPFIInmG7C2RmY6j-qqOyyJoGNu7wlnckpk0074_VOe0Yl7sbh1ZdrEw_dpsK45Aw9g/s1334/IMG20210818125444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8f1jz54WMkLKQugMAyqSbNFGkbqSV7SNkcCjaq8u2Zk_YzF73cgeT1ImsGSQBEnlxhnLJXJ05bPFIInmG7C2RmY6j-qqOyyJoGNu7wlnckpk0074_VOe0Yl7sbh1ZdrEw_dpsK45Aw9g/w640-h288/IMG20210818125444.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK menjelaskan, dari uang yang ditempatkan tersebut kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan tanah dan bangunan sebesar Rp4.640.000.000 berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Landungsari, Dau, Malang dengan Nomor SHM 3047/Landungsari dengan  luas 2.020 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Landungsari, Malang dengan luas 1.353 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Landungsari, Malang dengan Luas 2.499 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur; dengan Nomor SHM 225/Tlogomas luas 489 m2,;<br /><br />Kemudian 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Tlogo Warna C-10 Tlogomas,Lowokwaru, Kota Malang dengan Nomor SHM 3104/Tlogomas luas 80 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang; dengan Nomor SHM 5117/Merjosari luas 75 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Telaga Warna Blok E Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dengan Nomor SHM 3817/Tlogomas luas 333 m2,; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kel/Desa. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; dengan Nomor SHM 6560/ Bangka luas: 142 m2,<br /> <br />Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya<br /><br />Maka harta kekayaan tersebut ditempatkan atau di transfer, dibelanjakan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016. Dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berdasarkan Laporan LHKPN tahun 2017 Terdakwa memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.091.152.934 (empat miliar sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari :<br /><br />• Gaji dan tunjangan, honorarium, tantiem, bonus, THR sebesar Rp310.644.130,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)<br />• Penghasilan istri sebesar Rp56.378.520,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)<br />• Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan total Rp1.366.110.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah);<br />• Harta bergerak berupa alat transportasi dengan total Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)<br />• Harta bergerak lainnya dengan total sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);<br />• Surat berharga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)<br />• Kas / Setara Kas dengan Total Rp2.309.042.934,00 (dua miliar tiga ratus sembilan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)<br />• Pengeluaran dengan total sebesar Rp199.640.551,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)<br /><br />JPU KPK menjelaskan, selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima pemberian tidak resmi dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp18.893.739.178 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)<br /><br />Terkait dengan penerimaan uang tersebut, SISWIDODO beberapa kali telah melakukan setor tunai ke rekening milik Terdakwa dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik Terdakwa menggunakan nama orang lain yaitu MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan Terdakwa, padahal antara Terdakwa dengan SISWIDODO tidak ada melakukan jual beli tanah maupun usaha jual beli tanah. Selanjutnya Terdakwa juga telah menempatkan sebagian dari uang-uang tersebut di rekening milik dirinya dan keluarganya.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO9ZlF0q2AupmW7n7nICt_ixT0hFo0WfX9hUTMyUvkhSBHfxzeS9SDo9PmMnIt5bYU6FuNWapnjlRPhE0qzN2-SDvMVGfCpUKw4F95MXHM9X8mmZTgVBpxBoyZ4ELj_SFYbsTD7VB-I7A/s1334/IMG20210818125436.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO9ZlF0q2AupmW7n7nICt_ixT0hFo0WfX9hUTMyUvkhSBHfxzeS9SDo9PmMnIt5bYU6FuNWapnjlRPhE0qzN2-SDvMVGfCpUKw4F95MXHM9X8mmZTgVBpxBoyZ4ELj_SFYbsTD7VB-I7A/w640-h288/IMG20210818125436.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa telah menempatkan atau mentransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak Pidana Korupsi pada rekening-rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut : <br /><br />1. Penempatan uang sejumlah Rp8.602.250.000,00 (delapan miliar enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan rekening milik RENY LIEM selaku istri Terdakwa, dimana Terdakwa selaku penyetornya, yaitu sebagai berikut <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ0igf1t4xwcVRoXpCDbn3SEdLLn8EmxGp50Lcr3k3xVcA_egzqEQhZaMvn3UWNZuvC8SC3X1In-73GVzv-VqI5dUDNqfOzXORu8FbC_dIToB69KR2fXwWpu6k_UJUXovbTIfhrq-clI/s2048/1-+a+dan+b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1318" height="980" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ0igf1t4xwcVRoXpCDbn3SEdLLn8EmxGp50Lcr3k3xVcA_egzqEQhZaMvn3UWNZuvC8SC3X1In-73GVzv-VqI5dUDNqfOzXORu8FbC_dIToB69KR2fXwWpu6k_UJUXovbTIfhrq-clI/w631-h980/1-+a+dan+b.jpg" width="631" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0SzRjupn9GxqAhiwW3g_M4FRAdLPSS_PZXhvwwWS8XYqIS1uzsPI6mCgrN2AQ6KQnFloruW6GxhM269qGkD1dR16FgogzNKPoDtBvMF2dJD3YlBZEtrHGUsaqd8b4m0yEKiSjB0qwfYE/s2048/1-+c+dan+d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1725" data-original-width="2048" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0SzRjupn9GxqAhiwW3g_M4FRAdLPSS_PZXhvwwWS8XYqIS1uzsPI6mCgrN2AQ6KQnFloruW6GxhM269qGkD1dR16FgogzNKPoDtBvMF2dJD3YlBZEtrHGUsaqd8b4m0yEKiSjB0qwfYE/w640-h540/1-+c+dan+d.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw_n2l_16ndFIyI0sA832jWvNVZFE_AAbbXNH5hg-XQOU0Rmsnb-WQcrcAIsd6CwpqbzNS14bync89O36nkm74bOxwe8E7WlkXnygjK-vDz4Dh5TuN5oPKoBqchRPhUdpE4sbEFgz2mhY/s2048/1-+e+-+f+dan+g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1478" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw_n2l_16ndFIyI0sA832jWvNVZFE_AAbbXNH5hg-XQOU0Rmsnb-WQcrcAIsd6CwpqbzNS14bync89O36nkm74bOxwe8E7WlkXnygjK-vDz4Dh5TuN5oPKoBqchRPhUdpE4sbEFgz2mhY/w617-h640/1-+e+-+f+dan+g.jpg" width="617" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwzmbXG2Qn6ymFK5JpqGZkfp8YtBNOhCPg7LvGblWzd3qytY7Su4Cd3ZcUsJnfDqWtFDhrIZFPdDRKo1PPEeCay5jOxl4EPoPmma76L6-pdB0slKuKfb6N6hZZpXltNC97zaG9Olwzkc/s2028/1-+h+dan+i_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="835" data-original-width="2028" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwzmbXG2Qn6ymFK5JpqGZkfp8YtBNOhCPg7LvGblWzd3qytY7Su4Cd3ZcUsJnfDqWtFDhrIZFPdDRKo1PPEeCay5jOxl4EPoPmma76L6-pdB0slKuKfb6N6hZZpXltNC97zaG9Olwzkc/w640-h264/1-+h+dan+i_1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">2. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa, RENY LIEM, MIRNA ZANA TUARITA dan ANNISA NURJANAH TUARITA sejumlah Rp5.174.799.865,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dimana RENY LIEM selaku penyetornya, yaitu:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8vjmVcGjMp8c21W-jbYBIithGJg76NZBuyGzQy3_sMmf2eMSUW1RvX8KwfMJ8xokyGzY4Z_B-JLKtmOE2d98jtpm2SgsQFJNLvHnmUNFtzyTk_Tt5SrtBjIsFfSg3IBkVC7r9ktGRvy8/s2048/2.+a+-+b+-+c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1547" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8vjmVcGjMp8c21W-jbYBIithGJg76NZBuyGzQy3_sMmf2eMSUW1RvX8KwfMJ8xokyGzY4Z_B-JLKtmOE2d98jtpm2SgsQFJNLvHnmUNFtzyTk_Tt5SrtBjIsFfSg3IBkVC7r9ktGRvy8/w600-h640/2.+a+-+b+-+c.jpg" width="600" /></a></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlRJkAZPS-7DiidipVQa6NSLAkANUxurhAaH9XOq_2RXYi9ur8tMhofceL1BdUo5VnVeakLS5LRIulm9vFcf8sn9h0Qa5QnCNARMKQEc6y6iVNBE0nqLbPDAUlWXKWfLLEkFAhYQv0KJM/s2048/2-+d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1515" height="1081" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlRJkAZPS-7DiidipVQa6NSLAkANUxurhAaH9XOq_2RXYi9ur8tMhofceL1BdUo5VnVeakLS5LRIulm9vFcf8sn9h0Qa5QnCNARMKQEc6y6iVNBE0nqLbPDAUlWXKWfLLEkFAhYQv0KJM/w639-h1081/2-+d.jpg" width="639" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLF0ZIKwSGXXG_888GQe6sW-TX3_eqoOnviOHtu7ZPIp2rsxOFGO32P2tzOl8LMyJBrEDQFkXiZ0L6I-6JcovPVr-4hJaPSgtFmj7VQHAJNbHEJfGgW_BD-cD6aYOig_GC7-xKxYhWPp8/s2048/2.+e+-+f+-+g+-+h_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1246" height="1064" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLF0ZIKwSGXXG_888GQe6sW-TX3_eqoOnviOHtu7ZPIp2rsxOFGO32P2tzOl8LMyJBrEDQFkXiZ0L6I-6JcovPVr-4hJaPSgtFmj7VQHAJNbHEJfGgW_BD-cD6aYOig_GC7-xKxYhWPp8/w648-h1064/2.+e+-+f+-+g+-+h_1.jpg" width="648" /></a></div>3. Penempatan uang ke rekening Terdakwa, RENY LIEM dan MIRNA ZENA TAURITA   selaku anak Terdakwa sejumlah Rp269.800.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dimana MIRNA ZENA TAURITA selaku penyetornya, yaitu:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmlbW1JhSJVNmSv6J0Co4Dz-H7mrWqcSJe4KPn9iomXtFb7tyvHNO_sb19Qzyn043E27BlDKaCXYspVafQqk2EHCm4SEY0PucO_XCdf0Jh3MhbbQaF-kZVnhTGZUAX89HJZrbKnhXG9Y/s2048/3.+a+-+b+-c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1855" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmlbW1JhSJVNmSv6J0Co4Dz-H7mrWqcSJe4KPn9iomXtFb7tyvHNO_sb19Qzyn043E27BlDKaCXYspVafQqk2EHCm4SEY0PucO_XCdf0Jh3MhbbQaF-kZVnhTGZUAX89HJZrbKnhXG9Y/w631-h640/3.+a+-+b+-c.jpg" width="631" /></a></div>4. Penempatan uang ke rekening Terdakwa, RENY LIEM dan ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku anak Terdakwa sejumlah Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah), dimana ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku penyetornya, yaitu: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDjVOhW0UsyCO31H_z_6jHzNFZ4VRCSBZXz179_aIPvaR5h62x82mqwVdcZspYkRJ4f1T_rV2ifY0VryUZLjmM79JCcVXlFl3daRgc1ppINGZuP9vKcuH0a8LSOsJNU4dAzmqPuEkicKI/s2048/4.+a+-+b+-+c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1376" height="1077" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDjVOhW0UsyCO31H_z_6jHzNFZ4VRCSBZXz179_aIPvaR5h62x82mqwVdcZspYkRJ4f1T_rV2ifY0VryUZLjmM79JCcVXlFl3daRgc1ppINGZuP9vKcuH0a8LSOsJNU4dAzmqPuEkicKI/w628-h1077/4.+a+-+b+-+c.jpg" width="628" /></a></div><div style="text-align: justify;">5. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa dan MIRNA ZENA TAURITA  sejumlah Rp3.312.637.690,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh  rupiah), yang diketahui berdasarkan catatan transaksi di rekening sebagai berikut:<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3UbmaRy5_5ImDms6aEQEcxdmapQq1AVchyuJ8gdYXSoq-b4MduQ3M1jWXSP76QiM0J2bn1pTVfkQHVNhV61zKSEXW-GF3lwh5MNU0WgFHZKE2-rec9ZmVUdnwQrtcERYyhrValVN1ML0/s2048/5+-+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1315" height="1540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3UbmaRy5_5ImDms6aEQEcxdmapQq1AVchyuJ8gdYXSoq-b4MduQ3M1jWXSP76QiM0J2bn1pTVfkQHVNhV61zKSEXW-GF3lwh5MNU0WgFHZKE2-rec9ZmVUdnwQrtcERYyhrValVN1ML0/w631-h1540/5+-+1.jpg" width="631" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAYE0d_9ruHtpyOqIdklcIw4Q13fRdc30AJZf6S0_wGfq3qDbeje93G-sk-WM4_iRaJXREBLGAzWyjQScONLKcV8uiHApv9-h7TbySgKvM-AaJHl9pigJ62fBUnbJpok0xYNjE9ghrxk/s1975/5+-+2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1187" data-original-width="1975" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAYE0d_9ruHtpyOqIdklcIw4Q13fRdc30AJZf6S0_wGfq3qDbeje93G-sk-WM4_iRaJXREBLGAzWyjQScONLKcV8uiHApv9-h7TbySgKvM-AaJHl9pigJ62fBUnbJpok0xYNjE9ghrxk/w626-h384/5+-+2.jpg" width="626" /></a></div>6. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa,  RENY LIEM, ANNISSA NURJANAH TUARITA sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diketahui berdasarkan catatan transaksi di rekening, sebagai berikut</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXF0DtZg0bS4VkEZ9cL-UZqM8CPFA-CK3T7hXG7feFaytRsEyEKpYxxyn_i70cbjSUi0xNflVHRf7AMXAzQLhjvptgzV-uMvNPgx6hpv1PQwMN5rIcNow3AUHrKnJ87_3uVdjMBUViC6M/s2048/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1237" data-original-width="2048" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXF0DtZg0bS4VkEZ9cL-UZqM8CPFA-CK3T7hXG7feFaytRsEyEKpYxxyn_i70cbjSUi0xNflVHRf7AMXAzQLhjvptgzV-uMvNPgx6hpv1PQwMN5rIcNow3AUHrKnJ87_3uVdjMBUViC6M/w609-h386/6.jpg" width="609" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">7. Penempatan uang ke rekening milik Terdakwa, RENY LIEM dan MIRNA ZENA TAURITA sejumlah Rp530.251.623,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang diketahui berdasarkan catatan transaksi di rekening, yaitu sebagai berikut:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9jWpE_NH1EnFhpkeLmeU-M6nEOy_2KR_hTHjJJiAjHHIeOsxHLvSX4ZEjIkaMorMCiaLZZVh37jflVhLoDHyjL3bHJX_r8PO5DB12bHn52Mx1t7zWHlcp9k6YvXM6blyPdOQIWPghgM/s875/7_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="519" height="875" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9jWpE_NH1EnFhpkeLmeU-M6nEOy_2KR_hTHjJJiAjHHIeOsxHLvSX4ZEjIkaMorMCiaLZZVh37jflVhLoDHyjL3bHJX_r8PO5DB12bHn52Mx1t7zWHlcp9k6YvXM6blyPdOQIWPghgM/w623-h875/7_1.jpg" width="623" /></a></div>JPU KPK melanjutkan, bahwa Terdakwa telah membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang berasal dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari rekening atas nama Terdakwa dan keluarganya yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pada pertengahan tahun 2012, Terdakwa membeli tanah dan bangunan seluas 80 m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3104 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang dari MOCHAMAD MACHMUDI dengan harga yang tercantum dalam Akte Jual beli sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) padahal harga sebenarnya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa.<br /><br />2. Pada tanggal 22 Mei 2013, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 1.353 m²  dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2317/Landungsari yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dari SUTARMAN alias SUTAR dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan RENY LIEM;<br /><br />3. Pada tanggal 12 September 2013, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² dengan SHM 225/Tlogomas yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dari DHAMAYANTI ADI DHARMA dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa. <br /><br />4. Pada tahun 2014, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 2499 m²  dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2557/Landungsari yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dari JAMAL dengan harga sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan RENY LIEM<br /><br />5. Pada bulan Desember 2014, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 162 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 3817/Tlogomas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota malang dengan harga sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ABDUL SALAM (alm). Adapun riwayat tanah tersebut awalnya terdiri dari 2 bidang tanah masing-masing seluas 343 m2 atas nama ZULKARNAIN HASAN dan LUGMAN CHARIM yang kemudian pada tahun 2006 dijual kepada ABDUL SALAM masing-masing seluas 55 m2 dan 107 m2. Setelah itu ABDUL SALAM menjual tanah seluas 162 m2 kepada Terdakwa. Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ANNISA NURJANAH TUARITA. <br /><br />6. Pada tanggal 29 Februari 2016, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 142 m2 dengan SHM nomor 6560/Bangka yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dari NURHASAN ALI SAHBANA dengan harga sebesar sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa.<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAh6xO2SVkhslUfShSgvo6ZeX24c2KK-XPTvOpgru_Gudr_WPUmg_87YLP9JS9iKRpDEOVKuSmISNxBHQkUFUSAp6T0xBEN4D_oVnU-9_bfVnobc5S8D1rVVRF9OWMFCZQWBub2dpC0WA/s688/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="688" data-original-width="585" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAh6xO2SVkhslUfShSgvo6ZeX24c2KK-XPTvOpgru_Gudr_WPUmg_87YLP9JS9iKRpDEOVKuSmISNxBHQkUFUSAp6T0xBEN4D_oVnU-9_bfVnobc5S8D1rVVRF9OWMFCZQWBub2dpC0WA/w340-h400/4.jpg" width="340" /></a> </div><div style="text-align: justify;"> 7. Pada tahun 2017, Terdakwa membeli rumah seluas 75 m2 dengan SHM nomor 5117/Merjosari yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang  dari AANG FAJAR SYAFII dengan harga Sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer. selanjutnya kepemilikan diatasnamakan MIRNA ZENA TUARITA <br /><br />8. Pada tanggal 10 April 2018, Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 2.020 m² dengan SHM 3047/Landungsari yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dari SUTOPO dan TASRI dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan RENY LIEM.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU KPK mengatakan, tindakan Terdakwa menempatkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) di rekening milik Terdakwa dan keluarganya selanjutnya dari uang yang ditempatkan tersebut Terdakwa membelanjakan atau membayarkan tanah dan bangunan sebesar Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi yaitu pada saat Terdakwa menjabat selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, sehingga seolah-olah merupakan pendapatan/ penghasilan yang sah. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir Dakwaannya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas Dakwaan JPU KPK tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menyampaikan Keberatan atau Eksepsinya secara tertulis pada persidangan yang akan datang. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M

“Siapa pihak-pihak yang terlibat? Apakah Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik akan terseret sebagai ...

»

Siswidodo, Mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp19 M

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus yang sama, Gusmin Tuarita (Mantan Kakanwil BPN Kalbar yang juga mantan Kakanwil BPN Jatim ikut diadili kerena dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4w5OmA90VOo8n084vGeTrCQ2oJvTy1kNmlAKPcnfsZd5BmQ_g_OkxyDMEIrnYowZeRObfsSX7Kfe9Va5w7nK3vxCxnZzvZ-r8_yejMizGGtpzIfNR8EZGNMdECb1l0VfjOTeL6rlUT24/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4w5OmA90VOo8n084vGeTrCQ2oJvTy1kNmlAKPcnfsZd5BmQ_g_OkxyDMEIrnYowZeRObfsSX7Kfe9Va5w7nK3vxCxnZzvZ-r8_yejMizGGtpzIfNR8EZGNMdECb1l0VfjOTeL6rlUT24/w640-h640/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Nikmat memmbawa sengsara”. Ungkapan inilah yang mungkin dialami Siswidodo, mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim) karena terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dalam kasus dugaan Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah, menerima Suap sebesar Rp19.112.373.968 dari 175 pengusaha yang mengusulkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) di BPN Kalimantan Barat pada tahun 2012 – 2017, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejumah Rp15.835.656.183. Ia sudah dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 24 Maret 2021<br /><br />Duit yang diperoleh Siswidodo sebesar Rp19.112.373.968, sebahagian atau sebesar Rp15.835.656.183 dipergunakannya untuk menumpuk harta kekayaan, yaitu ; 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,; 3. Membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1FtA7hKfFMhpqYOLh4C5xrGr7UU7q5_Lyu6X74AVm1mMLn1Do9JfDO62U8AVe3TFQf8UZrZwTi78w9Oe_a5lO9fzhPvOfgudMLp2dynz4sH9CNC5LU4VQMYarEx7kCQWuFEezhWdqgA/s270/IMG20210818124753.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="228" data-original-width="270" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1FtA7hKfFMhpqYOLh4C5xrGr7UU7q5_Lyu6X74AVm1mMLn1Do9JfDO62U8AVe3TFQf8UZrZwTi78w9Oe_a5lO9fzhPvOfgudMLp2dynz4sH9CNC5LU4VQMYarEx7kCQWuFEezhWdqgA/w400-h338/IMG20210818124753.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Kemudian ke 7. Membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio). Hal ini terungkap dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tak hanya Siswidodo, tetapi Gusmin Tuarita juga bernasib sama. Gusmin Tuarita saat itu menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur<br /><br />Total duit yang diterima Siswidodo dari 175 pengusaha yang mengusulkan ijin HGU di BPN Kalimantan Barat pada tahun 2012 – 2017 adalah sebesar Rp38.006.113.146. Untuk sang Pimpinannya (Gusmin Tuarita) menerima sebesar Rp18.893.739.178, dan untuk Siswidodo sendiri sejumlah Rp19.112.373.968<br /><br />Lalu duit yang diperoleh Gusmin Tuarita sebesar Rp18.893.739.178, sebahagian atau sebesar Rp4.640.000.000 dipergunakan untuk menumpuk harta kekayaan berupa ; 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 3. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwlHr3CIly3E6rgWZc_EXUSIA2yChO1WrhIdvd-e8kqexNIBmlaiOG-SKzjewvMHEvgtKGNyu7Y-k01zSHuiR7-SBgFaJdhPSQly3zn5Hsb61kT7K0AM4vwPTCS5lanA-5gwBz_RjTJ60/s688/4.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="688" data-original-width="585" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwlHr3CIly3E6rgWZc_EXUSIA2yChO1WrhIdvd-e8kqexNIBmlaiOG-SKzjewvMHEvgtKGNyu7Y-k01zSHuiR7-SBgFaJdhPSQly3zn5Hsb61kT7K0AM4vwPTCS5lanA-5gwBz_RjTJ60/w544-h640/4.jpg" width="544" /></a></div><div style="text-align: justify;">Duit “haram” yang diperoleh itu, selain untuk menumpuk harta kekayaan, juga dipergunakan untuk Panitia B di Kanwil BPN Kalbar, baiaya umroh, biaya jalan-jalan ke Lombok dan Surabaya<br /><br />Akibatnya, Keduanyapun (Gusmin Tuarita dan Siswidodo) diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 18 Agustus 2021) untuk diadili di hadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan Hadiah berupa uang yang totalnya sebesar Rp38.006.113.146 (Rp18.893.739.178 + Rp19.112.373.968) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang jumlahnya Rp20.475.656.183 (Rp4.640.000.000 untuk Gusmin Tuarita + Rp15.835.656.183 untuk Siswidodo)<br /></div><div style="text-align: justify;"> <br /></div><div style="text-align: justify;">Siswidodo dijerat Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Sedangkan Gusmin Tuarita dijerat Pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Banyak kalangan bertanya. Mengapa kedua mantan pejabat Kanwil BPN Kalbar yang juga mantan pejabat Kanwil BPN Jatim ini diadili di Pengadilan Tipikor? Karena sebahagian besar saksi-saki bertempat tinggal di Surabaya, dan Keduanyapun (Siswidodo dan Gusmin Tuarita) di tahan di Surabaya. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-sRrlY7LFCRq7ZwtJrRGYyU8uHhv2zaWWLtRYMVwkYvTgopxy2dKEB2PB9PoEIffw2QqDU49jLp56yGRLYYuRaFQb5aqGg1x8eFZ8FcvZXPcS_6NCdWCKBB3iAD9mrwlLje4NY1YZTe8/s968/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="968" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-sRrlY7LFCRq7ZwtJrRGYyU8uHhv2zaWWLtRYMVwkYvTgopxy2dKEB2PB9PoEIffw2QqDU49jLp56yGRLYYuRaFQb5aqGg1x8eFZ8FcvZXPcS_6NCdWCKBB3iAD9mrwlLje4NY1YZTe8/w640-h364/5.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya Kedua mantan pejabat ini (Gusmin Tuarita dan Siswidodo) yang terseret atau ada pihak lain? Lalu bagaimana dengan Yeni Kurniati (pegawai Kanwil BPN Prov. Kalbar), Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik selaku pihak pemohon HGU, akankah terseret sebagai Tersangka berikutnya?.<br /><div style="text-align: justify;"><br />Sebab, tak sedikit perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang atau menerima uang suap oleh kepala daerah atau pejabat, tetapi si pemberi tidak diseret sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara kasus Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang atau menerima uang suap yang diatur dalam pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ibarat “Api dan Asap. Ada api ada asap”. Ada yang menerima, sudah pasti ada pemberi. <br /><br />Pertanyaannya. Apakah hanya si penerima hadiah berupa uang atau si penerima uang suap dianggap salah sehingga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili? Apakah pihak si pemberi hadiah berupa uang atau si pemberi uang suap kepada pejabata itu tidak dianggap salah? Lalau bagaiman dengan bunyi pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 11 dalam UU Tentang Pemberantasan Korupsi?<br /><br />Menanggapi hal ini, terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar lebih oleh Terdakwa Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim) dan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, JPU KPK Luky Dwi Nugroho kepada BERITAKORUPSI.CO menjelaskan, bahwa pihaknya (JPU) hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan.<br /><br />“Kita sebenarnya hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan. Jadi untuk sementara ini masih terkait dengan dua orang ini, yaitu Gusmin Tuarita dan Pak Siswidodo. Selebihnya, kalau memang nanti ditemukan ada fakta-fakta baru, kembali ditemukan oleh penyidik, itu akan kewenangan penyidik nanti untuk mendalami. Tapi yang jelas, perkara ini kami hanya menyidangkan dua orang ini,” ujar JPU KPK Luky<br /><br />Lebih lanjut Wartan BERITAKORUPSI.CO menanyakan tentang isi dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp38 miliar lebih yang diterima oleh Terdakwa Gusmin Tuarita dan Terdakwa Siswidodo adalah berasal dari 175 pengusaha yang mengurus Ijin HGU di BPN Kalimantan Barat, diantaranya Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik. Apakah pihak-pihak yang memberikan uang kepada Kedua Terdakwa ini akan terseret?<br /><br />JPU KPK Luky Dwi Nugroho mengatakan, “kalau berdasarkan hasil proses penyidikan didalami, tapi kalau untuk saat ini masih kedua Tersangka”.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEHIPibyn4y2U24ddW3KNDqYGTTUmya_Ai868JtWif2r4TgWHrsXHqPZwMqKfzSJ2JS_j-Nb-wTVWhcxz3zshQVSf9AN-kLxdUrNpakEct8TuYBX2p8t8PyoN0VAIMKL0QL0RQni2A6cI/s1334/IMG20210818120235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEHIPibyn4y2U24ddW3KNDqYGTTUmya_Ai868JtWif2r4TgWHrsXHqPZwMqKfzSJ2JS_j-Nb-wTVWhcxz3zshQVSf9AN-kLxdUrNpakEct8TuYBX2p8t8PyoN0VAIMKL0QL0RQni2A6cI/w640-h288/IMG20210818120235.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 18 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK Hendra Eka Saputra, Luky Dwi Nugroho, Rony Yusuf, Tafiq Ibnugroho, Herdian Salipi dan Wahyu Dwi Oktafianto di hadapan Majelis Hakim, terhadap Terdakwa Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim), dan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat 2012-201 dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2018 (perkara penuntutan terpisah) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2012 hingga 2017 yang totalnya sebesar Rp38.006.113.146 (dengan rincian untuk Terdakwa Gusmin Tuarita Rp18.893.739.178 dan Siswidodo sejumlah Rp19.112.373.968) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp20.475.656.183 (Rp15.835.656.183 untuk Siswidodo + Rp4.640.000.000 untuk Gusmin Tuarita)<br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Mulyani Buraera, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Polda Jatim melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa SISWIDODO selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan  tahun 2017 bersama-sama dengan GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor 173/ Kep-3.38.2/ VII/ 2012 tertanggal 26 Juli 2012 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Juli tahun 2012 s.d. 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Kanwil ATR/ BPN Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0muhaEz9rpUJ9QQU6UUE18IfckwPqhPU7SUG_NYEs_a1T05-CYqgHALZkjFrVoObcV7iLwjgKy0OgYCTFZKlNYQHJSJr1FfxGESCE4JjTzstjKHr0dhXbIF2qOULkceGO0owmQBuqACE/s1334/IMG20210818124516.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0muhaEz9rpUJ9QQU6UUE18IfckwPqhPU7SUG_NYEs_a1T05-CYqgHALZkjFrVoObcV7iLwjgKy0OgYCTFZKlNYQHJSJr1FfxGESCE4JjTzstjKHr0dhXbIF2qOULkceGO0owmQBuqACE/w640-h288/IMG20210818124516.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">JPU menjelaskan, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil  lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi, yang keseluruhannya berjumlah Rp38.006.113.146,00 (tiga puluhdelapan miliar enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) <br /><br />Dengan masing-masing penerimaan untuk Terdakwa sejumlah Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk GUSMIN TUARITA menerima uang sejumlah Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya <br /><br />JPU KPK mengatakan, penerimaan - penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan GUSMIN TUARITA selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf a, d dan k, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6, 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa GUSMIN TUARITA merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 sedangkan Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan 14 Maret 2017<br /><br />Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, GUSMIN TUARITA selaku Kakanwil BPN mempunyai kewenangan untuk memberikan / tidak memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sebagaimana permohonan, yang mana pada awalnya HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas tidak lebih dari 200 ha kemudian sejak bulan Juli 2017 HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas antara 25 ha sampai dengan 250 ha, dimana dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, GUSMIN TUARITA dibantu oleh Terdakwa selaku Kabid HTPT atau HHP dan YENI KURNIATI.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMJZ2kYDsVGfnINPRckZUlIyuNdjIGqW_RYK-y4TxW25vG4md70BY7sfM4azxFrUn49I4ZDCXWiNoXR9LLnWtE-MG1xY_a5MzB-PGECafhffdWt6he-QyEMU0gwh7L-1YKJu8E_4Hjuuc/s1334/IMG20210818120235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMJZ2kYDsVGfnINPRckZUlIyuNdjIGqW_RYK-y4TxW25vG4md70BY7sfM4azxFrUn49I4ZDCXWiNoXR9LLnWtE-MG1xY_a5MzB-PGECafhffdWt6he-QyEMU0gwh7L-1YKJu8E_4Hjuuc/w640-h288/IMG20210818120235.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka pemberian HGU dimaksud kemudian GUSMIN TUARITA membentuk Panitia B yang diketuai oleh GUSMIN TUARITA yang beranggotakan antara lain Terdakwa dan YENI KURNIATI dengan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaruan HGU.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam rangka pengurusan izin HGU tersebut, GUSMIN TUARITA meminta Terdakwa untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin HGU dan Terdakwa melaksanakan arahan tersebut.  Selanjutnya beberapa perwakilan perusahaan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada GUSMIN TUARITA, selain itu beberapa perusahaan ada yang menyerahkan langsung kepada GUSMIN TUARITA. Adapun uang yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut jumlahnya bervariasi berdasarkan luasan dan lokasi tanah serta jumlah kegiatan pemeriksaan di lapangan.<br /><br />Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor  Kanwil ATR/ BPN Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat GUSMIN TUARITA dan Terdakwa menerima uang  dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian penerimaan uang antara lain sebagai berikut :<br /><br />1. NENY MAULIANA ASIMON yang melakukan pengurusan permohonan HGU beberapa perusahaan yaitu PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Gunajaya Harapan Lestari, PT Gunajaya Ketapang Sentosa, PT Karya Bhakti Sejahtera dan PT Agro Sawit Manunggal telah beberapa kali memberikan uang dengan besaran antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fasilitas tiket kepada GUSMIN TUARITA dan Terdakwa; <br /><br />2. HENDRA yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Sepanjang Surya Inti Utama (PT SISU) yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau;<br /><br />3. MOKH IKSAN yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Kiara Sawit Abadi yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau; <br /><br />4. YACOBUS RATUANIK selaku Kepala Divisi Legal PT Agrina Sawit Perdana, PT Bumi Tata Lestari dan PT Bintang Sawit Lestari telah memberi uang kepada GUSMIN TUARITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri no.1440013051922 a.n. ANNISA NURJANAH TUARITA  yang merupakan anak GUSMIN TUARITA<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh GUSMIN TUARITA dan Terdakwa sebagian dikelola oleh YENI KURNIATI untuk tambahan honor Panitia B, biaya perjalanan umroh, biaya wisata ke Lombok dan wisata ke Surabaya.<br /><br />JPU KPK mengatakan,  terkait dengan penerimaan uang oleh GUSMIN TUARITA tersebut, Terdakwa beberapa kali telah melakukan penyetoran tunai ke rekening milik GUSMIN TUARITA dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik GUSMIN TUARITA menggunakan nama MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan GUSMIN TUARITA.<br /><br />“Penerimaan uang tidak resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kemudian oleh Terdakwa dan keluarganya disetorkan ke rekening atas nama Terdakwa dan keluarganya serta MOCH ZAZA MACHFUDLOH yang totalnya berjumlah Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)  atau sejumlah tersebut,” ucap JPU KPK</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiev41D8DsAoHAySmPGZ76Q6JVHGGClp4LZVZBUoiUYxip1Gojju5EZBUoTUyqIPdJ60phLepd9dnkdFeq6tjK6l4Z9ztweBOWzOOGLsQGAxVh8Q4EKvhVbSXkEhR9VkqPbWqR9WBOgTU/s1334/IMG20210818125105.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiev41D8DsAoHAySmPGZ76Q6JVHGGClp4LZVZBUoiUYxip1Gojju5EZBUoTUyqIPdJ60phLepd9dnkdFeq6tjK6l4Z9ztweBOWzOOGLsQGAxVh8Q4EKvhVbSXkEhR9VkqPbWqR9WBOgTU/w640-h288/IMG20210818125105.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">JPU KPK menejelaskan, terkait pengurusan HGU tersebut, GUSMIN TUARITA juga telah menerima uang dari beberapa perusahaan yaitu sejumlah Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).  <br /><br />“Penerimaan gratifikasi berupa uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh GUSMIN TUARITA dan Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 12 huruf C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum,” tegas JPU KPK<br /><br /><br />JPU KPK mengatakan, perbuatan Terdakwa bersama dengan GUSMIN TUARITA menerima gratifikasi yang keseluruhannya sejumlah Rp38.006.113.146,00 (tiga puluhdelapan miliar enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) yaitu dengan masing-masing penerimaan untuk Terdakwa sejumlah Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk GUSMIN TUARITA menerima uang sejumlah Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) serta fasilitas lainnya dari para perusahaan (pemilik perusahaan) pemohon Hak Guna Usaha (HGU) tersebut berhubungan dengan jabatan GUSMIN TUARITA selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan berlawanan dengan kewajiban GUSMIN TUARITA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf a, d dan k, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6, 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlktv4cxTbN91DHcPTLWvuwYmr9nC1wTXUGQt5csJ48OdGm6CxMTIOpF0ggTVe8KaoLgV-2lF5JIsXHOcVXP5o6etJYSVGJoTfQsht5ZMirazXRHCbz4FfdBEw8YIu8gsf1Q3_q73cQU/s1334/IMG20210818124933.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlktv4cxTbN91DHcPTLWvuwYmr9nC1wTXUGQt5csJ48OdGm6CxMTIOpF0ggTVe8KaoLgV-2lF5JIsXHOcVXP5o6etJYSVGJoTfQsht5ZMirazXRHCbz4FfdBEw8YIu8gsf1Q3_q73cQU/w640-h288/IMG20210818124933.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Atau Dakwaan Ke- 2, Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsu</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian JPU KPK melanjutkan dakwaan ke- 2, yaitu bahwa GUSMIN TUARITA merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 sedangkan Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan 14 Maret 2017. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, GUSMIN TUARITA selaku Kakanwil BPN mempunyai kewenangan untuk memberikan / tidak memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sebagaimana permohonan, yang mana pada awalnya HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas tidak lebih dari 200 ha kemudian sejak bulan Juli 2017 HGU tersebut diberikan untuk tanah dengan luas antara 25 ha sampai dengan 250 ha, dimana dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, GUSMIN TUARITA dibantu oleh Terdakwa selaku Kabid HTPT atau HHP dan YENI KURNIATI.<br /><br />Dalam rangka pemberian HGU dimaksud kemudian GUSMIN TUARITA membentuk Panitia B yang diketuai oleh GUSMIN TUARITA yang beranggotakan antara lain Terdakwa dan YENI KURNIATI dengan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaruan HGU.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyVz4zPLJK2Z5HBv7w0GC1chS8xDz3SU5rB6N5-h2yJ7zWYPZHExmphtv_jAFO5DeElGlnveU10DbFRNmV5xGe8PLzj7xGgiRnYheZSmYlmuH319gkqfTBKiTqET5MMTZSJSdSlidesOc/s270/IMG20210818124753.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="228" data-original-width="270" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyVz4zPLJK2Z5HBv7w0GC1chS8xDz3SU5rB6N5-h2yJ7zWYPZHExmphtv_jAFO5DeElGlnveU10DbFRNmV5xGe8PLzj7xGgiRnYheZSmYlmuH319gkqfTBKiTqET5MMTZSJSdSlidesOc/w640-h540/IMG20210818124753.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka pengurusan izin HGU tersebut, GUSMIN TUARITA meminta Terdakwa untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin HGU dan Terdakwa melaksanakan arahan tersebut.  Selanjutnya beberapa perwakilan perusahaan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada GUSMIN TUARITA, selain itu beberapa perusahaan ada yang menyerahkan langsung kepada GUSMIN TUARITA. Adapun uang yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut jumlahnya bervariasi berdasarkan luasan dan lokasi tanah serta jumlah kegiatan pemeriksaan di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor  Kanwil ATR/ BPN Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat GUSMIN TUARITA dan Terdakwa menerima uang  dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian penerimaan uang antara lain sebagai berikut :<br /><br />NENY MAULIANA ASIMON yang melakukan pengurusan permohonan HGU beberapa perusahaan yaitu PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Gunajaya Harapan Lestari, PT Gunajaya Ketapang Sentosa, PT Karya Bhakti Sejahtera dan PT Agro Sawit Manunggal telah beberapa kali memberikan uang dengan besaran antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fasilitas tiket kepada GUSMIN TUARITA dan Terdakwa; <br /><br />1. HENDRA yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Sepanjang Surya Inti Utama (PT SISU) yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau;<br />2.  MOKH IKSAN yang melakukan pengurusan permohonan HGU PT Kiara Sawit Abadi yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Sanggau; <br />3. YACOBUS RATUANIK selaku Kepala Divisi Legal PT Agrina Sawit Perdana, PT Bumi Tata Lestari dan PT Bintang Sawit Lestari telah memberi uang kepada GUSMIN TUARITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri no.1440013051922 a.n. ANNISA NURJANAH TUARITA  yang merupakan anak GUSMIN TUARITA.<br /><br />“Uang yang diterima oleh GUSMIN TUARITA dan Terdakwa sebagian dikelola oleh YENI KURNIATI untuk tambahan honor Panitia B, biaya perjalanan umroh, biaya wisata ke Lombok dan wisata ke Surabaya,” ujar JPU KPK<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XVb8Ly7-xGNH3MekN_tsQmWZhGtSNZ5HMjW37-5AHBceXV9Z0c9vERUiaBXQ7zZKbbQKKN9fmyLgsjli5GqxKfPPY9mtujdCoQiftTD4w1H6I8q1gkVUhx6NBwA8FZdPAYBf9PyQ7RU/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XVb8Ly7-xGNH3MekN_tsQmWZhGtSNZ5HMjW37-5AHBceXV9Z0c9vERUiaBXQ7zZKbbQKKN9fmyLgsjli5GqxKfPPY9mtujdCoQiftTD4w1H6I8q1gkVUhx6NBwA8FZdPAYBf9PyQ7RU/w640-h640/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan penerimaan uang oleh GUSMIN TUARITA tersebut, Terdakwa beberapa kali telah melakukan penyetoran tunai ke rekening milik GUSMIN TUARITA dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik GUSMIN TUARITA menggunakan nama MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan GUSMIN TUARITA.<br /><br />Penerimaan uang tidak resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kemudian oleh GUSMIN TUARITA dan keluarganya disetorkan ke rekening atas nama GUSMIN TUARITA dan keluarganya yaitu RENY LIEM selaku Istri GUSMIN TUARITA serta MIRNA ZENA TUARITA dan ANNISSA NURJANAH TUARITA selaku anak GUSMIN TUARITA pada beberapa Bank yang totalnya berjumlah Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sejumlah tersebut.<br /><br />Terkait pengurusan HGU tersebut, GUSMIN TUARITA juga telah menerima uang dari beberapa perusahaan yaitu sejumlah Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa bersama dengan GUSMIN TUARITA menerima gratifikasi dalam bentuk uang masing-masing untuk Terdakwa sejumlah Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk GUSMIN TUARITA sejumlah Rp18.893.739.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) serta fasilitas lainnya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, atau menurut para Pemberi berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhENdixI41f7ldbhAxqHxJRsA5apgpf1HO0WA45hoQzfRgA2PIvKiqXMLUaaKLQrOIOdYdySTA7uvlnq4GOeAwFx2X0HCAiytF_DfyYrUbkcv9t53TS385SljxWjX0-yYMMdBEvCj9ApqM/s1334/IMG20210818124933.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhENdixI41f7ldbhAxqHxJRsA5apgpf1HO0WA45hoQzfRgA2PIvKiqXMLUaaKLQrOIOdYdySTA7uvlnq4GOeAwFx2X0HCAiytF_DfyYrUbkcv9t53TS385SljxWjX0-yYMMdBEvCj9ApqM/w640-h288/IMG20210818124933.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Dan Dakwaan Ke- 2, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya JPU KPK menjelaskan perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa SISWIDODO selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang kemudian berubah menjadi Kabid Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BRI Cabang Jombang Kota, di Bank BRI Cabang Jombang, di Bank Danamon Cabang Jombang, di Bank BRI Cabang Sudirman Jombang, di Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya, di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A, di Desa Pulolor Kecamatan Jombang, di Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya, apartemen Grand Shamaya, di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang Jatim, apartement GUNAWANGSA jl. Ir. Soekarno Surabaya, TRANS ICON Apartment di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,  Apartemen KLASKA RESIDENCE di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, apartemen di Citraland Wiyung-Surabaya  <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu dengan Menempatkan atau mentransfer  uang dengan jumlah Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) <br /><br />Uang tersebut diduga berasal dari tindak Pidana Korupsi pada rekening-rekening atas nama Terdakwa dan orang lain, yaitu : rekening BRI nomor 5701012904508 atas nama SISWIDODO, rekening BRI nomor 2301000372566 atas nama SISWIDODO, Rekening Danamon nomor 003580999450 atas nama SISWIDODO, Rekening Danamon nomor 003584531820 atas nama SISWIDODO, Rekening BRI nomor 2301005391531 atas nama ARI PURWANINGSIH, Rekening BRI nomor 2301000409567 atas nama ARI PURWANINGSIH, Rekening BRI nomor 2301000486569 atas nama ARI PURWANINGSIH, Rekening BRI nomor 2301000521563 atas nama ARI PURWANINGSIH, Rekening BRI nomor 2301013867534 atas nama ARI PURWANINGSIH, Rekening BRI nomor 365301013643530 atas nama ARI PURWANINGSIH, Rekening BRI nomor 2301056112508 atas nama FERRIYAWAN HANIF AMANULLOH, Rekening BRI nomor 2301019550533 atas nama NIBRAS QONITAHSARI WIDODO, </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwg7mXsTn4lVgLLHq3V3HFu0UDMysDVM7-r8AXotNZIc6t8qlHF9uDY3eDcqBmgZkyUDzyu8V0yl-AyWWvzGE-9fao1-vxOgun9SE18SK8xrVZq5cOyr-yh5tq9B-gdwq0bLFJLOXkuGI/s1065/IMG20210818132514.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="1065" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwg7mXsTn4lVgLLHq3V3HFu0UDMysDVM7-r8AXotNZIc6t8qlHF9uDY3eDcqBmgZkyUDzyu8V0yl-AyWWvzGE-9fao1-vxOgun9SE18SK8xrVZq5cOyr-yh5tq9B-gdwq0bLFJLOXkuGI/w640-h358/IMG20210818132514.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari uang yang ditempatkan tersebut kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan tanah dan bangunan sebesar Rp15.835.656.183,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), berupa 1(satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya (belakang Untag Surabaya), Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya  dengan  luas 288 m2, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A dengan luas 257 m2, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,  1 (satu) bidang tanah  yang terletak di Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan luas 333 m2, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya dengan luas 282 m2, 2 unit apartemen di Grand Shamaya, 1 (satu) bidang tanah dengan luas 4.670 m2, 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang Jatim dengan luas 360 m2, 1 unit apartement GUNAWANGSA lt. 10 nomor 30 (1030) dengan luas unit 21 m2  yang terletak di jl. Ir. Soekarno Surabaya, 2 (dua) unit Apartment di TRANS ICON yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya, 1 unit Apartemen KLASKA RESIDENCE tower Azure lt 30 no 38 seluas 51.58 m² yang terletak di jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, 3 unit apartemen di Citraland Wiyung-Surabaya (Vittorio)<br /><br />Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan atau di transfer, dibelanjakan, dibayarkan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa telah menerima pemberian tidak resmi dari sekitar 175 perusahaan yang mengajukan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).<br /><br />Terkait dengan penerimaan uang tersebut, Terdakwa beberapa kali telah melakukan setor tunai ke rekening milik GUSMIN TUARITA dengan alasan “jual beli tanah” dan mentransfer ke rekening milik GUSMIN TUARITA  menggunakan nama orang lain yaitu MOCH ZAZA MACHFUDLOH atas permintaan GUSMIN TUARITA, padahal antara Terdakwa dengan GUSMIN TUARITA tidak ada melakukan jual beli tanah maupun usaha jual beli tanah. Selanjutnya Terdakwa juga telah menempatkan sebagian dari uang-uang tersebut di rekening milik dirinya dan keluarganya.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Tch8JSJKNfoQyvueUUVGNeGhZTqgJbbepuJmWTkDSkpjPpdZ-jW2AfdH3lqhoxrbz92IFc4KCWVtHxReJNziaYHQ3u8qlXPNHRLB2s1ktf30_YjucQgcFcltOlAQX5OMr3YWezP2-Bg/s674/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="674" data-original-width="585" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Tch8JSJKNfoQyvueUUVGNeGhZTqgJbbepuJmWTkDSkpjPpdZ-jW2AfdH3lqhoxrbz92IFc4KCWVtHxReJNziaYHQ3u8qlXPNHRLB2s1ktf30_YjucQgcFcltOlAQX5OMr3YWezP2-Bg/w556-h640/3.jpg" width="556" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa telah menempatkan atau mentransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak Pidana Korupsi pada rekening-rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut : </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXdOlWEkdCLx5AbhzrLYqnftr2A_f9N2FATZskSyT6cnh7dcTV9iWMQEH3KdpVzYX9C9TvWdo1G3mhgIvcbsTISbj2-1324edLfYnWc8-vdK12mezIMNXNm0hrmkYoQYAwTatd4Lux6iE/s2048/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1861" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXdOlWEkdCLx5AbhzrLYqnftr2A_f9N2FATZskSyT6cnh7dcTV9iWMQEH3KdpVzYX9C9TvWdo1G3mhgIvcbsTISbj2-1324edLfYnWc8-vdK12mezIMNXNm0hrmkYoQYAwTatd4Lux6iE/w611-h598/1.jpg" width="611" /></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2tFT_84FhDYZHYlyyHj36bCUJdc1kf4N3Ku4PbPRsfEPEOyjR9akF11aP85Ajq66SAQjsJf41P-tdgOXTo873z8w2nJHqMOC6W7kM8RN6x2FmEsd_gobpZ5-G_kLejiyOz3VtgTKX7wA/s2048/1-2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1678" data-original-width="2048" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2tFT_84FhDYZHYlyyHj36bCUJdc1kf4N3Ku4PbPRsfEPEOyjR9akF11aP85Ajq66SAQjsJf41P-tdgOXTo873z8w2nJHqMOC6W7kM8RN6x2FmEsd_gobpZ5-G_kLejiyOz3VtgTKX7wA/w630-h516/1-2.jpg" width="630" /></a></div></div>2. Penempatan uang sejumlah Rp3.295.950.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening milik ARI PURWANINGSIH (istri Terdakwa), yaitu sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY-UxmxuIQmSH3mYAfiCjlllkrO7I-byZhn7k0UEQo9tZofoC_Fcj9dvKVlB_HsRx3oCQYMUWAKLX3_L6eQRM_VY-gAT_fG7s64NmUyFlkLWliWpMPOzXaIYLGpXESyHL8xGayO8gEYXk/s2048/2_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1248" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY-UxmxuIQmSH3mYAfiCjlllkrO7I-byZhn7k0UEQo9tZofoC_Fcj9dvKVlB_HsRx3oCQYMUWAKLX3_L6eQRM_VY-gAT_fG7s64NmUyFlkLWliWpMPOzXaIYLGpXESyHL8xGayO8gEYXk/w595-h640/2_1.jpg" width="595" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNgnVNkx80b-3apWBsAj8vYFKiiznaE3RmI8GbVP_QlULIfLC_ucpdKEQCKkAo_gjqOY5mAL_XbC-XXwLXQ6uQpQ1HRSnfp4k1Ad7tYtLZf_f7TekpfVTisZMP33GeDPX7CQRAEL5wezY/s2048/2_2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1171" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNgnVNkx80b-3apWBsAj8vYFKiiznaE3RmI8GbVP_QlULIfLC_ucpdKEQCKkAo_gjqOY5mAL_XbC-XXwLXQ6uQpQ1HRSnfp4k1Ad7tYtLZf_f7TekpfVTisZMP33GeDPX7CQRAEL5wezY/w579-h640/2_2.jpg" width="579" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnMd-IFxJ8Eqtpr2kLoIM6sj7C25S5jmyySH5XtI3Atw_YGfJut5bKf4bofbrrDSyVQxF_t1JzVPnlz6HfFpRFhm27B78U_yYGzuQCrTT6pitBGGqhlIQZdky3dvxup1F9mDxc9VH5vGI/s1873/2_3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1351" data-original-width="1873" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnMd-IFxJ8Eqtpr2kLoIM6sj7C25S5jmyySH5XtI3Atw_YGfJut5bKf4bofbrrDSyVQxF_t1JzVPnlz6HfFpRFhm27B78U_yYGzuQCrTT6pitBGGqhlIQZdky3dvxup1F9mDxc9VH5vGI/w640-h462/2_3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhekDwHtlJAF1ltbG0Vw0wqDeU5MPYaEWAnzHhMO1O_mQKSpyLX7mC-j1RwhFHmCm8w49_i-1DICT2Qo2BzwOk5WGQ5IHBrw_ZfHaixYsW-ViQjvYIZbeFYRQn5DuWohNcq-B6J3ozcQk/s1873/2_4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1789" data-original-width="1873" height="612" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhekDwHtlJAF1ltbG0Vw0wqDeU5MPYaEWAnzHhMO1O_mQKSpyLX7mC-j1RwhFHmCm8w49_i-1DICT2Qo2BzwOk5WGQ5IHBrw_ZfHaixYsW-ViQjvYIZbeFYRQn5DuWohNcq-B6J3ozcQk/w640-h612/2_4.jpg" width="640" /></a></div>3. Penempatan uang sejumlah Rp583.136.271,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) pada rekening milik FERYAWAN HANIF AMANULLOH (anak Terdakwa), yaitu sebagai berikut:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiO7AYJ6VBjZ8rESjcRH54-RaRdS1mBLQoYldNzS3Le71owFL7fviQYeqWO8daRAmXWRcDfjkM_8Msc0pLOdWhLL_XadT7vDYJ1Jg9LLd1jRUM5TxMDs0pcjPifXj-vTOv6VpPsyhvRhU/s968/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="968" height="182" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiO7AYJ6VBjZ8rESjcRH54-RaRdS1mBLQoYldNzS3Le71owFL7fviQYeqWO8daRAmXWRcDfjkM_8Msc0pLOdWhLL_XadT7vDYJ1Jg9LLd1jRUM5TxMDs0pcjPifXj-vTOv6VpPsyhvRhU/s320/5.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2tfNdmyQYBq_yu8N6Ci3ERgZGz82wlMDqBsWGVwhoxX0QixZfVT1akFQVHKh8dSoz1Wr5wuQ-laDxNLRAZ3nGQPnSY1zBNbSoWuP6Y9sWBxOPeGXfINY5BfQUPHKgP8wMTstMHoCcqaU/s2048/3_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1705" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2tfNdmyQYBq_yu8N6Ci3ERgZGz82wlMDqBsWGVwhoxX0QixZfVT1akFQVHKh8dSoz1Wr5wuQ-laDxNLRAZ3nGQPnSY1zBNbSoWuP6Y9sWBxOPeGXfINY5BfQUPHKgP8wMTstMHoCcqaU/w586-h640/3_1.jpg" width="586" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHVgYKrByzrini7w4cJCfOSoy8rPJ3NPB-KS91PBvtuCHcTgtUn7E-_OqsvOBrp4MQQCXRjtmiQeR0GFJpHHzGAjq32z0yJVq4IPTS6amnNVhkrX7Nmq3Y_fXcJoAZzluV9JybldYlkqE/s2048/3-2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1538" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHVgYKrByzrini7w4cJCfOSoy8rPJ3NPB-KS91PBvtuCHcTgtUn7E-_OqsvOBrp4MQQCXRjtmiQeR0GFJpHHzGAjq32z0yJVq4IPTS6amnNVhkrX7Nmq3Y_fXcJoAZzluV9JybldYlkqE/w583-h640/3-2.jpg" width="583" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">4. Penempatan uang sejumlah Rp573.895.366,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) pada rekening milik NIBRAS QONITAHSARI WIDODO (anak Terdakwa), yaitu sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqR-Uhvuzr2HogyyjuAoOWiout2aGKBGOjLnSU20YlDqS3Wgi6fGhsN2_3_3rgMpuHk-rjwN7G0EOsNAc0bm_vG9qyfPZpUuuDpJGIizfgC_Fq7kQ8Vj_muDoFcGgHZm5MdHavhIDOg5Q/s2048/4_2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1487" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqR-Uhvuzr2HogyyjuAoOWiout2aGKBGOjLnSU20YlDqS3Wgi6fGhsN2_3_3rgMpuHk-rjwN7G0EOsNAc0bm_vG9qyfPZpUuuDpJGIizfgC_Fq7kQ8Vj_muDoFcGgHZm5MdHavhIDOg5Q/w605-h640/4_2.jpg" width="605" /></a></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNFYy-MQzbyGOK8J2lWh7y6EI90ytNNpA2gd84lFPxoDkj3ZTgS-6sBMkFzfED5v8uIAIa6GjtT_JCMsopqGxlRGEQh7csrc_-4Z68dfMmSL1bGCxFvj3eJ3R119cLYfIw8r1tvP6E95k/s2048/4_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1338" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNFYy-MQzbyGOK8J2lWh7y6EI90ytNNpA2gd84lFPxoDkj3ZTgS-6sBMkFzfED5v8uIAIa6GjtT_JCMsopqGxlRGEQh7csrc_-4Z68dfMmSL1bGCxFvj3eJ3R119cLYfIw8r1tvP6E95k/w612-h640/4_1.jpg" width="612" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">5. Pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa menempatkan uang sejumlah Rp7.342.195.040,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah) pada rekening orang lain di  rekening Bank Mandiri-KCP Jombang no.142-00-1200451-0 a.n. MOCH ZAZA MACHFUDLOH.<br /><br />6. Pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa menempatkan uang sejumlah Rp3.932.897.290,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) pada rekening orang lain di rekening BNI-KCP Jombang no.0271693765 a.n. MOCH ZAZA MACHFUDLOH.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZb1VqwmGXQ-FA-Vf7j7PqZAB4Iq2E4WSqtdpNVGgrJY_zq99p36vXeTGhZRgaD9McDn305bZmdw4Jjy-j6BZnp_Y-hWNzWFKBEO198Dz5qJM_q-2GyccTN1cYJ0VwbfgrjSkhp5vrvsg/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZb1VqwmGXQ-FA-Vf7j7PqZAB4Iq2E4WSqtdpNVGgrJY_zq99p36vXeTGhZRgaD9McDn305bZmdw4Jjy-j6BZnp_Y-hWNzWFKBEO198Dz5qJM_q-2GyccTN1cYJ0VwbfgrjSkhp5vrvsg/w640-h640/2.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">JPU KPK melanjutkan, bahwa Terdakwa telah membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang berasal dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari rekening atas nama Terdakwa dan keluarganya serta orang lain yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pada tahun 2013, Terdakwa membeli kos-kosan (sebanyak 16 kamar kos) seluas 288 m2 dengan SHM 2787/Menur Pumpungan yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya dari GANDHI YUNANTO IRAWAN dengan harga yang tercantum dalam Akte Jual beli sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) padahal harga sebenarnya sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan NIBRAS QONITAHSARI WIDODO. <br /><br />2. Pada bulan Maret  2014, Terdakwa membeli rumah dengan luas tanah 257 m2 dan luas bangunan rumah 248 m2 dengan SHM 3478/Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A dari PT Araya Bumi Megah (HERU HERQUTANTO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH.<br /><br />3. Pada tanggal 05 Mei 2014, Terdakwa membeli tanah berikut bangunan yang ada di atasnya berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya seluas 287 m2 dengan SHM 1512/Pulolor yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang dari WAGE SUGIONO dengan harga sebesar  Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH.<br /><br />4. Pada tahun 2015, Terdakwa membeli tanah seluas 333 m2 dengan SHM 2368 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dari RUDI AFRIKA (suami ANNISA DITA PARAMITA) dengan harga yang tercantum dalam akte sebesar Rp550.000 000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) padahal harga sebenarnya Sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah), Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa.<br /><br />5. Pada Oktober 2015, Terdakwa membeli tanah berikut bangunan seluas 282 m2 dengan SHM 1164/Gayungan yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya dari MARISAH dengan harga sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH.<br /><br />6. Terdakwa membeli 2 unit apartemen di Grand Shamaya yaitu:<br />a. Tanggal 29 April 2017 Unit Tower AUBREY lt 26 unit no: 06  (2606) type 1 Bedroom Deluxe Luas nett 38.86 m², luas semi gross 47.20 m² dengan harga perikatan sebesar Rp.1.487.792.906,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Transaksi pembelian dilakukan dengan pembayaran yaitu booking fee sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mulai tanggal 29 Mei 2017  s/d 29 Mei 2017 (36 bulan) dengan pembayaran cicilan perbulan sebesar Rp.11.703.830,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Pembayaran cicilan terakhir dilakukan pada tanggal 29 November 2019 atau pembayan cicilan DP ke 31 dengan cara transfer ke Virtual Account 5535575577 / PP PROPERTI dengan total pembayaran sebesar Rp.362.818.730,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).<br /><br />b. Tanggal 15 Mei 2017 unit apartemen Tower AUBREY lt 38 unit no: 10  (3810) type 1 Bedroom Executive Luas nett 41.27 m² luas semi gross 50.13 m² dengan harga perikatan Rp.1.738.814.883,00. Transaksi pembelian dilakukan dengan pembayaran yaitu booking fee sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mulai tanggal 01 Juli 2017  s/d 01 Juni 2017 (36 bulan) dan pemesan harus membayar cicilan perbulan sebesar Rp.13.795.680,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan cicilan terakhir dilakukan pada tanggal 01 Desember 2019 atau pembayan cicilan DP ke 30 dengan cara transfer ke Virtual Account 5535575577 / PP PROPERTI total pembayaran sebesar Rp.413.870.400,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2BOVSSgLlS13mC-UYZrXwDg4a0EeucqVMXEA2sGZGwFG-5M3f9qzdxilew8U38AxArNW0YHuD_nYGBwU-klvHaCtvj9I6AxfiEzGjtw6jJ9yNe-MA9VdopXDjx1mavPhNoQnlt7sQXjA/s1065/IMG20210818132514.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="1065" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2BOVSSgLlS13mC-UYZrXwDg4a0EeucqVMXEA2sGZGwFG-5M3f9qzdxilew8U38AxArNW0YHuD_nYGBwU-klvHaCtvj9I6AxfiEzGjtw6jJ9yNe-MA9VdopXDjx1mavPhNoQnlt7sQXjA/w640-h358/IMG20210818132514.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">JPU KPK menjelaskan, selanjutnya pihak pengembang  PP PROPERTI menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembelian kedua apartemen tersebut  kepada KPK dengan jumlah sebesar Rp. 613.223.506,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah)<br /><br />7. Pada tanggal 22 Mei 2017, Terdakwa membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan seluas 198 m2 dengan nomor SHM M.870/Kejawan Putih Tambak yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, dari KEVIN HONANTA dan ROSALINA CANDRA dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH. <br /><br />8. Pada tahun 2016/2017, Terdakwa membeli tanah seluas 4670 m²  dengan SHM 443/Gajah yang terletak di Gajah Jombang dari MUKTAMIN HARIS dengan harga sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH.<br /><br />9. Pada akhir 2017, Terdakwa membeli tanah seluas 360 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 458 yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang Jatim dari  Hj. SUTIAH dengan harga sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH. <br /><br />10. Pada tahun 2018, Terdakwa membeli 1 unit apartement GUNAWANGSA lt. 10 nomor 30 (1030) dengan luas unit 21 m2 yang terletak di jl. Ir. Soekarno Surabaya dari GO DJONG LIONG dengan harga.sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan tunai secara bertahap, selanjutnya kepemilikan diatasnamakan ARI PURWANINGSIH.<br /><br />11. Pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa membeli 2 (dua) unit Apartment di TRANS ICON Apartment TIA/B/27/16 dengan harga  sebesar Rp755.286.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan TIA/B/27/23 dengan harga Rp. 1.354.654.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya dari Marketing manager Trans Icon Apartment Surabaya (RUDIYANTO DJOHAN). <br /><br />Transaksi pembelian Unit Apartment No TIA/B/27/16 telah dilakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp182.900.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Unit Apartment No TIA/B/27/23 telah dilakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pihak pengembang  menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembelian kedua apartemen tersebut  kepada KPK dengan jumlah sebesar Rp. 186.634.754 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)<br /><br />12. Pada 11 September 2018, Terdakwa membeli 1 unit Apartemen KLASKA RESIDENCE tower Azure lt 30 no 38 seluas 51.58 m² yang terletah di jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya dari PT. Duta Pertiwi dengan harga pengikatan sebesar Rp.1.095.597.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).  Transaksi pembelian tersebut dilakukan dengan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan DP sampai dengan bulan Februari 2020, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcO9PqiQdwj9-uj9DtouaG-hCIopNqy2NG2THFiaA0JoJ58QKbtLeifCj4wi4okcekb59eGjzcbY2GM8Mz_kJGeOGiG0EiAxg8Ek5kCtuUD1XiNiU-T8veyz5vrpmviObx1PNW_taKtD0/s1334/IMG20210818124824.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcO9PqiQdwj9-uj9DtouaG-hCIopNqy2NG2THFiaA0JoJ58QKbtLeifCj4wi4okcekb59eGjzcbY2GM8Mz_kJGeOGiG0EiAxg8Ek5kCtuUD1XiNiU-T8veyz5vrpmviObx1PNW_taKtD0/w640-h288/IMG20210818124824.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sehingga total yang telah dibayarkan sebesar Rp.53.936.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya pihak pengembang  menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembelian kedua apartemen tersebut  kepada KPK dengan jumlah sebesar Rp20.662.719 (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).<br /><br />13. Pada tanggal 14 Oktober 2018, Terdakwa membeli 3 unit apartemen di Citraland Wiyung-Surabaya (Vittorio) dari marketing (RINA IRSNI WARDODO) yaitu:<br />a. Unit 728 yang berada di Kawasan/ Tower Alessandro type SOHO double studio, luas unit nett 33,1 M2, luas unit SGA 46,5 M2 dengan total harga sebesar Rp.1.015.400.000,00 (satu miliar lima belas juta empat ratus ribu rupiah), pemesan a.n. Sdri. ARI PURWANINGSIH.<br /><br />b. Unit 730 yang berada di Kawasan/ Tower Allesandro type SOHO double studio dengan luas nett 33,1 M2 dan luas Unit SGA 46,5 M2 dengan total harga sebesar Rp.1.015.400.000,00 (satu miliar lima belas juta empat ratus ribu rupiah), pemesan a.n. Sdri. ARI PURWANINGSIH.<br /><br />c. Unit 732, yang berada di Kawasan/ Tower Allesandro type SOHO double studia dengan luas nett 33,1 M2 dan luas Unit SGA 46,5 M2 dengan total harga sebesar Rp.1.015.400.000,00 (satu miliar lima belas juta empat ratus ribu rupiah), pemesan a.n. Sdri. ARI PURWANINGSIH.<br /><br />d. Total uang masuk dari pembayaran cicilan dan uang muka ketiga apartemen a.n. ARI PURWANINGSIH adalah sebesar Rp.380.570.115,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah) setelah dikurangi dengan berbagai komponen beban biaya, maka nilai nett dari masing-masing apartemen adalah Rp.45.811.638,00 (empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) atau total untuk ketiga apartemen tersebut sebesar Rp.137.434.914,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah). <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_s6wN4SurJOrM24DFYX4BXmNU3laMZSmgiZZKNx1RzJzykVMSdR35v9fAjWwEgJVKH0H-zkq8nfaphb8hgVPbFmq_NylQe0W3wewD5VRplNqZ0Yo-IwmjjUIYMQPiPVuf2i5r7hkFtZQ/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_s6wN4SurJOrM24DFYX4BXmNU3laMZSmgiZZKNx1RzJzykVMSdR35v9fAjWwEgJVKH0H-zkq8nfaphb8hgVPbFmq_NylQe0W3wewD5VRplNqZ0Yo-IwmjjUIYMQPiPVuf2i5r7hkFtZQ/w640-h640/2.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Selanjutnya pihak pengembang  menyerahkan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembelian kedua apartemen tersebut  kepada KPK dengan jumlah sebesar Rp243.135.204 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh lima ribu dua ratus empat Rupiah).<br /><br />Tindakan Terdakwa menempatkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp19.112.373.968,00 (sembilan belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) di rekening milik Terdakwa dan keluarganya serta MOCH ZAZA MACHFUDLOH selanjutnya dari uang yang ditempatkan tersebut Terdakwa membelanjakan atau membayarkan tanah dan bangunan sebesar Rp15.835.656.183,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi selaku Kabid HTPT yang kemudian berubah menjadi Kabid HHP Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat sehingga seolah-olah merupakan pendapatan/ penghasilan yang sah.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir dakwaannya. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Atas dakwaan JPU KPK, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan keberaatan atau Eksepsi yang akan disampaikan secara tertulis pada persidangan yang akan datang, (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Siswidodo, Mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp19 M

#Kasus yang sama, Gusmin Tuarita (Mantan Kakanwil BPN Kalbar yang juga mantan Kakanwil BPN Jatim ikut diadili kerena dugaan Korupsi dan TPPU...

»